PUTUSAN Nomor : 41/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : LUSIANUS HADIA ZOKHO SARUMAHA, Laki-laki, Pekerjaan Kuasa Direktur CV. SETIA KARYA, alamat Desa Lawindra Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya
Drastis Kadar Baik Dakhi SH MH,
Advocat pada Lembaga Bantuan Hukum
EUNICE
TOMOSAEL (LBH ESAEL) berkantor di Jalan Saonigeho Km 4 Kecamatan Fanayama Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2013 selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ; L a w a n
WALI KOTA GUNUNG SITOLI Cq Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan
Kota
Gunungsitoli
Cq
Kepala
Bidang
Perumahan/ Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan
dan Kebersihan
Kota Gunungsitoli
Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli,dalam hal ini diwakili Kuasanya DESLAWATI ZEGA SH NIP. 19751213
200112
2
005
dan
MARTONLIUS
TELAUMBANUA SH NIP. 19720511 201001 1 007, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Pebruari 2014, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING
semula
TERGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ;
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 1 dari 33 Halaman
-2-
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 28 Nopember 2013 di bawah Nomor Register : 47 /Pdt.G/2013/PN.GS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah Kuasa Direktur CV. SETIA KARYA yang beralamat di Desa Lawindra, Kecamatan Umbunasi, Kabupaten Nias Selatan berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 144, tanggal 23 Juni 2012 yang dibuat dan dihadapan Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli – Nias ; 2. Bahwa pada Tanggal 27 Agustus 2012, Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang, sepakat untuk membuat dan mendantangani Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Kontruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I (DAU) ; 3. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut, Tergugat meneribitkan
Surat
Perintah
Mulai
Kerja
(SPMK)
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus
Nomor
:
2012 dengan
perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal mulai kerja 28 Agustus 2012 dan Waktu Penyelesaian selama 107 (seratus tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012 ; 4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat memulai pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 ; 5. Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2012, sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan yang disepakati dalam Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 2 dari 33 Halaman
-3-
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan ; 6. Bahwa atas keterlambatan tersebut Penggugat membuat Surat Pernyataan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 yang isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 dan akan hal pernyataan tersebut, Tergugat menyetujuinya ; 7. Bahwa kemudian ternyata Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut pada tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 (tujuh) hari setelah waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Surat perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 ; 8. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Pernyataan Denda Keterlambatan Pekerjaan pada tanggal 21 Desember 2012 dengan perhitungan bahwa denda yang dikenakan kepada Penggugat adalah 1/1000 x 1.495.700.000 x 7 = Rp. 10. 469. 900.- (sepuluh juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ; 9. Bahwa sebagai bukti telah selesainya pekerjaan Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2012 Tergugat membuat Surat Pernyataan Nomor: 641/SP2/DAU/TRPK-PER/2012 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat telah mencapai 100 % (seratus persen) ; 10. Bahwa demikian pula atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat, maka pada tanggal 21 Desember 2012 dibuatkan berita acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah mencapai persentasi sebesar 100 % (seratus persen) dan terhadap Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor: 641/851.a/BAKP/DAU/TRPKPER/2012
tersebut,
Tergugat
menyetujuinya
dibuktikan
dengan
tandatangan Tergugat yang dibubuhkan dalam Berita Acara tersebut ; 11. Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012, maka sudah seharusnya Tergugat membayarkan kepada Penggugat seluruh hak-hak Penggugat atas pekerjaan yang telah diselesaikannya Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 3 dari 33 Halaman
-4-
sesuai dengan besaran nilai kontrak dikurangi dengan dana yang telah ditransfer ke rekening Penggugat setelah dipotong PPN dan PPH ; 12. Bahwa ada pun dana proyek yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana telah ditransfer ke rekening milik Penggugat di PT. Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam Nomor Rekening: AC.271.01.04.000979-0, setelah dipotong PPN dan PPH yaitu : a. Tanggal 02 Oktober
2012, Pembayaran Uang Muka sebesar
Rp. 448.710.000.b. Tanggal 03 Desember 2012, Pembayaran Termin I sebesar Rp. 486.102.500.13. Bahwa sisa yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah
Nilai Kontrak dikurangi pembayaran
Uang Muka dikurangi
Pembayaran Termin I dikurangi denda, yaitu sebesar:Rp. 1.495.700.000.-
Jumlah
Rp.
448.710.000.-
Rp.
486.102.500.-
Rp.
10.469.000.-
Rp.
550.418.500.-
(Lima Ratus Lima Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) ; 14. Bahwa
sejak
selesainya
pekerjaan
Penggugat
sebagaimana
telah
disepakati dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU//TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012, Tergugat tidak pernah melunasi sisa pembayaran yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat ; 15. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak melunasi sisa pembayaran yang menjadi hak Penggugat adalah Wan Prestasi yang telah membawa kerugian terhadap Penggugat dengan segala Konsekwensi juridisnya sehingga dengan demikian patut dan berdasar hukum apabila dihukum ; 16. Bahwa atas keterlambatan pembayaran Tergugat terhadap hak-hak Penggugat, patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayarkan denda kepada Penggugat sebesaar 0,001 dikalikan dengan nilai proyek dikali lamanya waktu keterlambatan pembayaran ; 17. Bahwa adapun jumlah pembayaran denda tersebut adalah Rp. 0,001 x 1.495.700.000 x 333 hari = Rp. 498.068.100.- (empat ratus sembilan puluh delapan juta enam puluh delapan ribu seratus rupiah) ; 18. Bahwa dengan demikian nilai total kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah : Rp. 550. 418. 500 + 498. 068. 100 = Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 4 dari 33 Halaman
-5-
Rp. 1.048. 486. 600.- (satu milliar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; 19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat lalai untuk mematuhi putusan Pengadilan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka patut dan berdasar hukum apabila Tergugat dikenakan dwangsoom sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setelah putusan berkekuatan hukum tetap ; Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis yang bersidang dalam perkara ini untuk memeriksa, memanggil para pihak dan berkenan memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut : PRIMER 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144, tanggal 23 Juni
2012
yang
dibuat
dihadapan
Notaris
SYNODIA
EUNICE
TELAUMBANUA, SH beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli – Nias, adalah sah dan berharga ; 3.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;
4.
Menyatakan sebagai hukum bahwa telah melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat;
5.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Kontruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga ;
6.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus, adalah sah dan berharga;
7.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor : 641/ SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan berharga ;
8.
Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat telah
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 5 dari 33 Halaman
-6-
mencapai persentase sebesar Rp. 100 % (seratus persen) adalah sah dan berharga ; 9.
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah Rp. 550.418.500 + 498.068.100 = Rp. 1. 048. 486. 600 (Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah);
10.
Menghukum
Tergugat
untuk
membayarkan
kepada
Penggugat
dwangsoom sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas keterlambatan mematuhi putusan setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ; 11.
Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDER : Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ; Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : I.
DALAM EKSEPSI 1. Gugatan Penggugat Tidak Jelas, Rancu, Keliru, Membingungkan dan Kabur (Obscuur libel) ; -
Bahwa Gugatan Penggugat telah disusun secara tidak cermat, tidak terperinci, sehingga sangat membingungkan atau kabur, dimana Gugatan Penggugat a quo mengajukan gugatan terhadap WALIKOTA GUNUNGSITOLI Cq. Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Pemukiman Kota Gunungsitoli, Cq. Kepala Bidang Perumahan / Kuasa Penggugana Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli ;
-
Bahwa bila dicermati Gugatan Penggugat telah tidak menguraikan terlebih dahulu dasar hukum melibatkan Walikota Gunungsitoli sebagai Pihak Tergugat, sedangkan dalam kenyataannya telah sangat jelas Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kota Gunungsitoli adalah berdiri sendiri selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Dinas
Tata
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Ruang
Perumahan
Pemukiman
dan
Halaman 6 dari 33 Halaman
-7-
Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli berdasarkan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli, Gubernur Sumatera Utara dan disetujui oleh Manteri Dalam Negeri Republik Indonesia ; Kepala Dinas Tarukim yang selanjutnya dalam pengelolaan Kegiatan dan Keuangan dibantu dan diwakili oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta dibantu juga oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dihunjuk oleh Kepala Dinas TRPK sendiri melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tarukim ; Jadi, salah dan keliru apabila Penggugat secara serta merta mengajukan gugatan terhadap Walikota Gunungsitoli dalam kegiatan pada setiap SKPD yang telah mempunyai uraian tugas dan kewenangan secara jelas dan tegas. Hal ini akan semakin jelas pada uraian Bagian Dalam Pokok Perkara ; 2. Gugatan Penggugat Keliru dan Tidak Lengkap ; -
Bahwa
Gugatan
Gunungsitoli
Penggugat
yang
menggugat
Walikota
Cq Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan
Pemukiman Kota Gunungsitoli Cq. Kepala Bidang Perumahan / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli Cq Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli,
karena selain
tidak menguraikan fungsi dan
kedudukan masing-masing pihak, yaitu pemangku jabatan pada setiap instansi pemerintah, Gugatan Penggugat telah tidak lengkap dan tidak menjelaskan alamat dan domisili Tergugat, sehingga terkesan gugatan Penggugat dibuat secara asal-asalan dan menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata secara formal ; -
Bahwa
Gugatan
Penggugat
yang
mendudukkan
Walikota
Gunungsitoli sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah sangat keliru, karena dalam kegiatan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana
Surat
Perjanjian
(Kontrak)
Nomor
:
602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012
tersebut
mulai
dari
Pengumuman
kepada
Penetapan
dan
Pelelangan
sampai
Pengumuman Pemenang Lelang adalah murni merupakan hasil kerja dan kegiatan yang dilakukan dan merupakan tanggung Dinas Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 7 dari 33 Halaman
-8-
Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan (TRPK) Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, sedangkan Walikota Kota Gunungsitoli tidak ada hubungan dan tidak ada keterlibatannya ; -
Oleh karenanya sangat beralasan hukum Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Kompetensi Mengadili ; -
Bahwa Gugatan Penggugat secara seksama dicermati, ternyata Objek Gugatan Penggugat a quo bukanlah atau tidaklah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;
-
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian, sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPKPER/2012 tanggal 06 Agustus 2012, dimana perjanjian tersebut merupakan dan berlaku sebagai Undang-undang bagi Pihak Pertama (Tergugat) dan Pihak Kedua (Penggugat) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ;
-
Bahwa pada point 3 hal 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 06 Agustus 2012 disebutkan : “3. Dokumen—dokumen berikut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari kontrak ini : a. Adendum Surat Perjanjian ; b. Pokok Perjanjian ; c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan harga ; d. Syarat-syarat Khusus Kontrak ; e. Syarat-syarat umum Kontrak ; f. Spesifikasi Teknis ; g. Gambar-gambar dan h. Dokumen lainnya seperti : SPPJ, BAHP, BAPP, dll ; Selanjutnya dalam point 6 hal 3 Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Nomor : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 06 Agustus 2012, disebutkan : “6. Kontrak ini mulai berlakku efektif terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2012 dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 8 dari 33 Halaman
-9-
tanggal 13 Desember 2012 (107 hari kalender) sebagaimana yang ditetapkan dalam Syarat-syarat umum/Khusus Kontrak” : -
Bahwa berdasarkan Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf R. Penyelesaian Perselisihan yang berbunyi : “[ Apabila BANI yang dipilih sebagai lembaga Pemutus Sengketa] Jika Perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus
Sengketa
adalah
Badan
Arbitrase
Nasional
Indonesia (BANI); Semua
sengketa
yang
timbul
dari
kontrak
ini,
akan
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan
prosedur
Arbitrase
BANI,
yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir ....dst ;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi diatas, serta menunjuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 317 K/Pdt/1984, serta ketentuan Pasal 132 Rv telah jelas bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak berwenang mengadili perkara a quo ; Bahwa oleh karenanya beralasan hukum, sekiranya Majelis Hakim yang Mengadili Perkara ini menjatuhkan putusan menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (NO) ;
II.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan materi jawaban dalam Pokok Perkara ini, untuk itu mohon kiranya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian secara mutatis mutandis dalam bagian Pokok Perkara ini ; 2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dan jelas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat ; 3. Mengenai dalil gugatan Gugatan Penggugat hal. 1 point 1 s/d 4 secara materinya merupakan hal umum yang mendasari perikatan antara
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 9 dari 33 Halaman
- 10 -
Penggugat dan Tergugat, namun untuk seberapa perlunya akan ditanggapi sebagai berikut : -
Bahwa Penggugat atas nama LUSIANUS HADIA ZOKHO SARUMAHA selaku Kuasa Direktur CV. SETIA KARYA atas nama Ny. OLI’ATI HIA berdasarkan Surat Kuasa dengan Akta Notaris Nomor : 144, tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris SYNODIA EUNICE TELAUMBANUA, SH, beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 135 Gunungsitoli ;
-
Bahwa CV. Setia Karya berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 94 tanggal 27 April 1993 dihadapan Notaris Andreas Ngikut Meliala, SH berlamat di Jl. Let. Jend. Auprapto No. 2 L Medan, yang susunan kepengurusan sebagai berikut : 1. Tuan YANUARI HAREFA, dengan Jabatan Direktur ; 2. Tuan FAOZIDUHU HAREFA, dengan Jabatan Wakil Direktur dan 3. Tuan KALVIN HAREFA, dengan Jabatan Komisaris ; sedangkan pada Akta PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PERSERO SERTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR CV. SETIA KARYA Nomor : 09, tanggal 06 September 2000, berdasarkan Akta Wakil Notaris Sementara di Gunungsitoli atas nama DANIEL
DUHA, SH dalam Pasal 6 memuat
susunan Kepengurusan adalah : 1. NY. OLI’ATI HIA, sebagai Direktur ; 2. TUAN OSARA’O TAFONAO, sebagai Wakil Direktur, dan 3. NONA YURMINA TAFONAO, sebagai Komisaris ; Direktur dan Wakil Direktur baik bersama-sama maupun sendirisendiri berhak untuk mewakili perseroan ini baik didalam maupun diluar Pengadilan, dalam segala hal dan untuk segala tindakan dan perbuatan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai kepemilikan, mengikat perseroan ini dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan ini, semuanya dengan tidak ada pembatasan ; 4. Bahwa benar pada tanggal 27 Agustus 2012, Pengugat dan Tergugat dengan itikad dan sesuai dengan syarat-syarat perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan undang-undang, sepakat untuk membuat dan mendandatangani surat perjanjian pekerjaan konstruksi (kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 yaitu Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 10 dari 33 Halaman
- 11 -
Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembanguan Kantor Walikota Tahap I (DAU) ; 5. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (kontrak) dengan nomor kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012 tersebut, Tergugat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/268/SP/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 dengan perintah kepada Penggugat untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal mulai kerjar 28 Agustus 2012 dan Waktu Penyelesaian selama 107 (seratus tujuh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai tanggal 13 Desember 2012 ; 6. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dalil Gugatan Penggugat point 5 s/d point 8, karena tidak benar, keliru dan dibuat secara tidak sistematis serta tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sehingga membentuk opini hukum yang menyudutkan Tergugat, Atas dalil Penggugat tersebut akan Tergugat tanggapi dan jelaskan sebagai berikut : -
Bahwa berdasarkan laporan dalam berita Acara Prestasi kemajuan pekerjaan dari Direksi Teknik Lapangan (Pengawas Pekerjaan) dan Direksi Pekerjaan yang menyatakan bahwa telah terjadi deviasi minus pada pekerjaan Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I yang dilaksanakan/dikerjakan oleh CV. Setia Karya yang telah diakui pula oleh Kuasa Direktur CV. Setia Karya (Penggugat),
maka
Pejabat
Pembuat
Komitemen
(PPK)
sebagaimana ditentukan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) telah memberikan teguran kepada Penggugat yang intinya adalah agar Penggugat segera menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam kontak. Teguran I pada tanggal 26 Nopember 2012, Teguran II pada tanggal 3 Desember 2012 dan Teguran III pada tanggal 10 Desember 2012, akan tetapi Penggugat tetap tidak dapat memenuhinya ; -
Bahwa ternyata benar Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2012, dimana Penggugat hanya dapat melakukan pekerjaan dengan persentase 80 % (delapan puluh persen) dari seluruh pekerjaan yang tertuang perjanjian (kontrak) ;
-
Akan tetapi pada waktu yang sama (jatuh tempo) masa kontrak yaitu tanggal 13 Desember 2012, Penggugat memohon kepada
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 11 dari 33 Halaman
- 12 -
Tergugat untuk diberikan tenggang waktu tambahan dengan membuat Surat Pernyataan kepada Tergugat yang intinya agar diberi tenggang waktu sampai dengan tanggal 30 Desember 2012, dengan menyerahkan jaminan Asuransi dari PT. Asuransi Intra Asia dengan nilai jaminan sebesar Rp. 299.140.000 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta
atas
keterlambatannya
tersebut
Penggugat
bersedia
dikenakan denda sesuai dengan butiran (5) kententuan yang disepakati dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, tanggal 28 Agustus 2012 tersebut, yaitu sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan. Hal mana telah diakui secara tegas oleh Penggugat pada point (5) gugatan Penggugat ; Bahwa atas hal tersebut telah sangat jelas bahwa tidaklah benar dan tidak tepat Gugatan Penggugat terhadap Tergugat, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan wanprestasi yang baik secara materil maupun secara immateril telah menimbulkan kerugian terhadap Tergugat, karena bangunan gedung yang semestinya sudah dapat dipergunakan ternyata sampai dengan saat gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya ; -
Bahwa
Penggugat
secara
sepihak
telah
membuat
Surat
Pernyataan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2012 yang isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 ; -
Bahwa Surat Pernyataan sepihak yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 13 Desember 2012 tersebut adalah tidak dapat dibenarkan dan tidaklah mengikat kepada Tergugat, karena berdasarkan point 19 butir 19.4 syarat-syarat umum kontrak, Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) dengan Nomor Kontrak : 602/261/SP/DAU/TRPK-PER/2012,
antara
Penggugat
dan
Tergugat, seharusnya Perubahan materi perjanjian haruslah dan akan dinyatakan sah hanya dengan membuat Surat Perjanjian Tambahan (Addendum). Dalam hal ini adalah adanya perubahan dimana penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, sehingga apabila diadakan penjadwalan kembali Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 12 dari 33 Halaman
- 13 -
pelaksanaan pekerjaan harus diatur dalam perjanjian tambahan (addendum) ; -
Bahwa dengan tidak adanya addendum yang dibuat atas pekerjaan tersebut, maka persentase pekerjaan dihitung sampai dengan
batas
akhir
penyelesaian
pekerjaan
sebagaimana
disebutkan dalam kontrak yaitu tanggal 13 Desember 2012 ; -
Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 21 Desember 2012, Penggugat tepat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam surat perjanjian (kontrak), dengan pencapaian pekerjaan adalah 87, 11 % (delapan puluh tujuh koma sebelas prosen) ; Sedangkan
berdasarkan
Surat
Walikota
Gunungsitoli
yang
ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkup Pemerintah Kota Gunugsitoli yang pada intinya adalah sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2012, maka batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gunungsitoli adalah tanggal 22 Desember 2012 ; -
Bahwa atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan melakukan Pemutusan Kontrak dengan CV. Setia Karya yang dituangkan dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor –PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal mana Penggugat sendiri telah mengakuinya dan menerimanya (bukti disampaikan pada tahap pembuktian) ;
-
Bahwa persentasi kerja dimaksud sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 adalah 87, 11 % (delapan puluh tujuh koma sebelas persen) sehingga dengan demikian tanggung jawab Tergugat adalah membayar sebesar nilai tersebut dan bukan 100 % (seratus persen) sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;
-
Bahwa Tergugat bersedia untuk membayarkan kepada Penggugat sisa nilai pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa adapun itikad baik dari Tergugat ternyata diakui oleh Penggugat dalam Gugatannya pada Point (12) yang menyebutkan : “bahwa adapun dana proyek yang telah dibayarkan kepada Penggugat sebagaimana telah ditransfer ke rekening milik
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 13 dari 33 Halaman
- 14 -
Penggugat di PT. Bank SUMUT Cabang Teluk Dalam Nomor Rekening : AC. 271. 01.04.000979-0, setelah dipotong PPN dan PPH, yaitu : a. Tanggal 02 Oktober 2012, Pembayaran Uang Muka sebesar Rp. 448.710.000.b. Tanggal 03 Desember 2012, Pembayaran Termin I sebesar Rp. 486.102.500,7. Bahwa dalil Penggugat point 9 s/d 11, Tergugat menolak secara tegas dan jelas, karena tidak benar dan sangat keliru, untuk itu Tergugat akan jelaskan dan tanggapi sesuai dengan fakta yang sebenarnya, sebagai berikut : -
Bahwa sebagaimana penjelasan Tergugat dalam point 6 butir ketiga dan empat diatas, dimana Penggugat telah memohon kepada Tergugat untuk diberi tambahan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan membuat Surat Pernyataan dan jaminan Asuransi atas sisa pekerjaan yang belum dikerjakan, dimana atas permintaan
dan
janji
Penggugat
akan
menyelesaikan
pekerjaannya, dilandasi itikad baik Tergugat dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direksi Teknik Lapangan dan Direksi Pekerjaan
masih
bersedia
membantu
Penggugat
dalam
menyiapkan dokumen pengajuan pencairan dana kepada Dinas PPKAD dengan harapan Penggugat benar-benar menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, berkenan pula dengan batas waktu pengajuan pencairan dana, yaitu tanggal 22 Desember 2012 sedangkan Tahun Anggaran 2012 akan segera berakhir, yaitu dengan memberikan Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2012 yang berbunyi”; “telah selesai dengan kemajuan pekerjaan : 80 % dan sesuai dengan Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari CV. Setia Karya akan menyelesaikan pekerjaan, maka akan dibayarkan 100 %”; -
Bahwa Surat Pernyataan tersebut adalah tidak sah, jika tidak sertai dengan Provisional Hand Over (PHO), yaitu Sertifikat Serah Terima Pekerjaan, dimana PHO tersebut tidak turut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat, karena pekerjaan belum selesai sesuai kontrak. Artinya Surat Pernyataan dan Rekomendasi yang
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 14 dari 33 Halaman
- 15 -
tidak disertai PHO adalah Surat atau kertas yang tidak berharga terlebih-lebih apabila dijadikan dasar permintaan pencairan dana ; -
Bahwa ternyata Penggugat dengan itikad buruknya menjadikan Surat
Pernyataan
tersebut
untuk
mengajukan
permintaan
pencairan dana ke Dinas PPKAD, yang dikemudian oleh Dinas PPKAD menolak pengajuan Penggugat karena tidak adanya PHO; Demikian juga Penggugat dalam perkara a quo menyalahgunakan itikad baik Tergugat dengan menjadikan surat pernyataan tersebut untuk menuntut dan menggugat Tergugat ; Bahwa berdasarkan penjelasan dan uraian di atas telah jelas dan terang bahwa Penggugat telah dilandasi itikad buruk dengan tujuan mencari keuntungan pribadi meskipun telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Tergugat, Untuk itu sangat beralasan Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan dengan putusan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak ; 8. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dan menyangkal keras dalil Penggugat point 13 s.d point 19, karena telah sangat terang dan jelas sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Untuk seberapa perlunya, Tergugat akan tanggapi sebagai berikut : -
Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam point 6 butir ke-5 dan ke-7 diatas, bahwa pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat dari seluruh pekerjaan dalam kontrak adalah hanya 87, 11 % (delapan puluh tujuh koma sebelas persen) yaitu sama dengan nilai Rp. 1.302.904.270.- (satu milyar tiga ratus sembilan ratus empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), dimana hal ini secara
jelas dan
terang sesungguhnya telah
diakui oleh
Penggugat, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 614/906.a/BAPP/DAU/TRPKPER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani secara bersama-sama oleh Penggugat (Lusianus Hadiasokho Sarumaha selaku Kuasa Direktur CV. Setia Karya), Direksi Pekerjaan (Syukur Noveriman Zebua, ST), Direksi Teknik Lapangan (Markus Gurning, ST), Pejabat Pembuat Komitmen (Ir. Temambuala Telaumbanua) dan Kuasa Pengguna Anggaran (Eka K. Harefa, ST, Msi) (bukti akan disampaikan pada tahap pembuktian) dengan perincian : Pembayaran 87, 11 % : Nilai pekerjaan s.d BAP ini (bruto) Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Rp. 1.302.904.270.Halaman 15 dari 33 Halaman
- 16 -
Nilai pekerjaan s.d BAP lalu (bruto)
Rp.
747.850.000.-
Nilai pekerjaan BAP ini (bruto)
Rp.
555.054.270.-
Potongan-potongan : Pengembalian
uang
muka
(50%
Rp.224.355.000.-
x
Rp.
448.710.000
Rp. 224.355.000.-
Pengembalian retensi kepada penyedia jasa Rp. Rp.
37.392.500.368.091.770.-
Denda keterlambatan (8 x 1/1000 x Rp.1.495.700.000)
-
Jumlah Potongan
Rp. 356.126.170.-
Pajak PPN 10 %
Rp.
33.462.888.-
PPH
Rp.
6.692.578.-
Jumlah potongan pajak
Rp. 40.155.466.-
Pembayaran BAP ini (netto)
Rp. 315.970.704.-
Bahwa belum dibayarkan nilai tersebut kepada Penggugat adalah disebabkan oleh belum dibayarkannya klaem asuransi Jaminan Uang Muka dari PT. ASURANSI UMUM VIDEI yang dijadikan jaminan oleh Penggugat kepada Tergugat, meskipun telah beberapa kali diajukan klaem oleh Tergugat kepada Asuransi Umum Videi bahwa tidak
di cairkannya klaem Asuransi
jaminan tersebut diduga adalah karena adanya unsur manipulasi antara Penggugat dan PT. Asuransi Umum Videi, dimana nilai Jaminan tersebut hanya akal-akalan (tidak pernah ada) dengan tujuan mengelabui Tergugat. Untuk hal ini Tergugat akan menyampaikan Laporan kepada Kementrian Keuangan Republik Indonesia selaku pihak yang berwenang mengawasi perusahaan Jasa Asuransi ; -
Bahwa
mengenai
dalil
gugatan
Penggugat
yang
meminta
pengenaan dwangsom terhadap Tergugat adalah sama sekali tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum, sehingga dalil Penggugat tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ; Bahwa telah sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat serta telah jelas dan terang bahwa Penggugat mempunyai itukat buruk dengan tujuan mencari keuntungan sendiri dengan merugikan Tergugat Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 16 dari 33 Halaman
- 17 -
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Tergugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR DALAM EKSEPSI : -
Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk keseluruhannya ;
-
Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikat buruk ;
-
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum ;
SUBSIDAIR : Apabila Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan
resmi
Putusan
Pengadilan
Negeri
Gunung
Sitoli
tanggal
17 September 2014 nomor : 47 /Pdt.G/2013/PN.GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
Dalam Konpensi : A. Dalam Eksepsi : -
Menolak Eksepsi ;
B. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk menbayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 991.000.-( sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) Membaca Akta Banding nomor : 10/Bdg/akta.Pdt/2014/PN.GS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 17 dari 33 Halaman
- 18 -
Pembanding semula Penggugat
pada hari Rabu
tanggal 01 Oktober 2014,
telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli nomor: 47 /Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2014; Membaca, memori banding yang diajukan oleh Penggugat
Pembanding semula
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
pada tanggal 27 Oktober 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/ Tergugat
tanggal
03 Nopember 2014 dan perbaikan memori banding tertanggal 12 Nopember 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 12 Nopember 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Kuasa Terbanding / Tergugat tanggal 24 Nopember 2014; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/ Tergugat tertanggal 29 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 12 Januari 2015, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat tanggal 13 Januari 2015 Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Perkara Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 47 /Pdt.G/2013/PN.GS yang disampaikan kepada Kuasa Hukum
Pembanding semula Penggugat dan Terbanding /Tergugat
yang menerangkan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas hari ) setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 18 dari 33 Halaman
- 19 -
Menimbang, atas permintaan banding tersebut Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding atas Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 41/Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
FAKTA PERSIDANGAN ; Tentang Bukti-bukti : A.
Bukti Surat / Penggugat. Bahwa Majelis seharusnya mempertimbangkan sebagai suatu kebenaran yang mendukung gugatan Penggugat, tentang bukti – bukti yang diajukan Penggugat. Bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti surat yang telah dizegeling Pos dan dilegalisir
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim adalah benar sesuai dengan aslinya. Bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah bukti otentik sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna. Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ini ,selama persidangan tidak ada satu pun bantahan dari pihak Tergugat. A.1 Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 yaitu Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I ( DAU ). yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya................................P1 2. Foto
copy
Surat
Perintah
Mulai
Kerja
(
SPMK
)
Nomor:
602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya...............................P2 3. Fotocopy Rekomendasi No:3856/TRPK/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatanganin oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan Dan Kebersihan.
yang
Kepaniteraan
telah
dizegeling Pos dan
Pengadilan
Negeri
telah
Gunungsitoli,
dilegalisir di
sesuai
dengan
aslinya....P3 4.Fotocopy
Berita
Acara
Pemeriksaan
Pekerjaan
Nomor:
641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 19 dari 33 Halaman
- 20 -
telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya............................................................................................. ........P4 5.Fotocopy
Berita
Acara
Prestasi
Kemajuan
Pekerjaan
Nomor:
641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya.....................................................................................................P5 6.Fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 900 /889 /BAP/DAU/TRPKPER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli,
sesuai
dengan
aslinya.....................................................................................................P6 7.Fotocopy Tanda Terima Pembayaran yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya.....................................................................................................P7 8.Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-1/DAU/TRPK-PER/2012
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli,
sesuai
dengan
aslinya......................................................................................................P8 9.Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-2/DAU/TRPK-PER/2012
yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli,
sesuai
dengan
aslinya............................................................................................ ..........P9 Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak
satu
pun
yang
dibantah
oleh
Tergugat
keabsahan
dan
kebenarannya. Bahwa Pertimbangan Majelis yang menyebutkan : “ Menimbang bahwa tentang
Berita
Acara
Pemeriksaan
Pekerjaan
Nomor
:
641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 13 Desember 2012 bukti P.4 yaitu pernyataan pemeriksaan dan penilaian pekerjaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan keterangan saksi Ir.TEMAMBUALA TELAUMBANUA dipersidangan bahwa hal tersebut semata-mata untuk Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 20 dari 33 Halaman
- 21 -
membantu penyedia jasa dalam hal ini Penggugat untuk segera meneruskan penyelesaian pekerjaan tersebut hingga selesai dan lagi pula Surat Pernyataan yang dibuat oleh PPK tersebut tanpa ditandatangani oleh KPA selaku Pengguna Anggaran, oleh karena itu Surat Pernyataan 100 % tersebut tidak dapat sepenuhnya jadi dasar Penggugat dalam gugatannya karena masih harus didukung atau disertai dengan syarat-syarat lain seperti PHO ( Provisional Hand Over ) “. Halaman 47;alinea terakhir dari Salinan Putusan. Atas Pertimbangan Majelis ini, Penggugat merasa sangat keberatan karena sungguh-sungguh tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tidak sesuai dengan
apa yang disepakati oleh para pihak dalam Surat Perjanjian
Pekerjaan Konstruksi sebagai dasar perikatan para pihak , dengan alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat mengajukan bukti : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 641/851.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 13 Desember 2012 ( bukti P.4 ), adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang sesungguhnya merupakan kesalahan dan kelalaian Pihak Pejabat Pembuat Komitmen karena sesungguhnya pada Tanggal 13 Desember 2012 pekerjaan belum selesai dikerjakan. 2. Bahwa kemudian ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 21 Desember 2012 dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa : “ Telah mengadakan Penelitian atas kebenaran laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut di atas dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentasi sebesar 100 % serta Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan dan Surat Pernyataan dari CV.SETIA KARYA akan menyelesaikan Pekerjaan “. 3. Sehingga sesuai dengan Poin “ N “ Syarat-syarat Khusus Kontrak tersebut, Kontrak yang bersangkutan telah berhak menerima sejumlah 100 % dari harga borongan.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 21 dari 33 Halaman
- 22 -
4. Bahwa terhadap bukti P.5 yang diajukan tersebut . dengan jelas Diperiksa oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Tekhnik Lapangan serta ditanda tangani,
disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen, diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran. 5. Bahwa KPA sesungguhnya bukanlah Pengguna Anggaran akan tetapi Kuasa Pengguna Anggaran sehingga apa yang disebutkan dalam pertimbangan Majelis bahwa tidak ditandatangani oleh KPA selaku Pengguna Anggaran adalah tidak benar. 6. Bahwa seharusnya Majelis memperhatikan dengan cermat bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 yaitu Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap I ( DAU ), dalam hal ini bahwa sesungguhnya Penggugat sebagai Penyedia Jasa melakukan Kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Pihak Pengguna Jasa yang berarti dengan adanya Pernyataan dan Persetujuan dari PPK ( Pejabat Pembuat Komitmen ) sebagai pihak yang berkontrak dengan Penggugat tentang prestasi pekerjaan sebesar 100 %, hal ini berarti bahwa tidak ada alasan untuk tidak membayarkan hak dari Penyedia Jasa ( Penggugat ), maka dengan fakta persidangan dengan didukung oleh bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat seharusnya Majelis Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wan Prestasi terhadap Penggugat. 7. Bahwa Majelis seharusnya juga mempertimbangkan dengan cermat bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-1/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos
dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya ( P.8 ) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Tekhnik Lapangan serta Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-2/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah
dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sesuai dengan aslinya ( P.9 ) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) selaku Pihak Pengguna Jasa.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 22 dari 33 Halaman
- 23 -
8. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan Surat Pernyataan 100 % tidak dapat sepenuhnya jadi dasar Penggugat dalam gugatannya karena masih harus didukung atau disertai dengan syarat-syarat lain seperti PHO ( Provisional Hand Over ) , adalah pertimbangan yang keliru dengan alasan bahwa Penggugat setelah mendapatkan Surat Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen tentang Prestasi Pekerjaan yang telah mencapai 100 %, maka selanjutnya mengajukan permohonan agar pekerjaannya di PHO-kan, akan tetapi justru dari Pihak Tergugat sebagai Pengguna Jasa tidak mengindahkannya, hal mana telah diungkapkan oleh saksi IMMER LASIDOS SILITONGA, A.Md, yang dihadirkan oleh Penggugat pada persidangan. B. Bukti Surat /Tergugat : 1. Bahwa Majelis seharusnya memperhatikan dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, dimana beberapa bukti yang diajukan tidak dapat menunjukkan surat aslinya, akan tetapi justru bukti yang tidak sempurna dan tidak otentik dijadikan pertimbangan Majelis untuk menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini yaitu: Pertimbangan
Majelis
Hakim
pada
Alinea
ketiga,
halaman
48
menyebutkan : “ Menimbang bahwa setelah lewat 107 (seratus tujuh hari) kalender kerja atau tanggal 13 Desember 2012, kemudian pihak Tergugat Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 641/910/BAPK/DAU/TRPKPER/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang sebelumnya Tergugat telah mengingatkan Penggugat melalui surat teguran sebagaimana surat teguran I ( bukti T-4 ), surat teguran ke-II ( bukti T-5 ) dan surat teguran ke – III ( bukti T-6 ) “. Bahwa atas pertimbangan Majelis ini, Penggugat sangat keberatan dengan alasan : Bahwa fakta persidangan sebagaimana tertuang dalam Salinan Putusan yaitu pada Point ( 4 ), ( 5 ) dan Point ( 6 ) halaman 31, dengan tegas dinyatakan bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas yaitu : surat teguran I ( bukti T-4 ), surat teguran ke-II ( bukti T-5 ) dan surat teguran ke – III ( bukti T-6 ), Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya. Dengan demikian dengan bukti surat yang diajukian oleh Tergugat pada persidangan hanya berupa fotocopy tanpa dapat menunjukkan surat aslinya kepada Majelis , maka sepatutnya bukti tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak merupakan bukti
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 23 dari 33 Halaman
- 24 -
sempurna. Sebagai perbandingan . ( Yurisprudensi Mahkamah Agung No.701K/Sip/1974): ”Karena judex facti mendasarkan keputusannya melulu surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan tidak sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang amat penting-penting secara substansiilmasih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”. 2. Bahwa Pertimbangan Majelis pada alinea pertama, halaman 48 yang berbunyi : “ Menimbang bahwa selain dari pada itu bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut, Majelis berpendapat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, hal ini didukung surat pernyataan dari Penggugat sendiri yang menyatakan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2012, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hingga tanggal 13 Desember 2012 tersebut pihak Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat. Bahwa seharusnya dengan pertimbangan Majelis di atas justru menegaskan dan membenarkan dalil - dalil gugatan Penggugat yaitu dalil gugatan Point ( 5 ), ( 6 ) dan ( 7 ) yang mendalilkan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan pada Tanggal 13 Desember 2012, sehingga sesuai dengan butir (5) ketentuan yang disepakati dalam Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012,
Tanggal
28
Agustus
2012
tersebut , Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan
sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari nilai
kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan . Bahwa
atas
keterlambatan
tersebut
Penggugat
membuat
Surat
Pernyataan kepada Tergugat pada Tanggal 13 Desember 2012 yang isinya adalah bahwa Penggugat akan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Tanggal 28 Desember 2012 dan akan hal pernyataan tersebut , Tergugat menyetujuinya. Bahwa kemudian ternyata Penggugat menyelesaikan pekerjaan tersebut pada Tanggal 21 Desember 2012 yaitu 7 ( tujuh ) hari setelah waktu penyelesaian sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Mulai Kerja Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 24 dari 33 Halaman
- 25 -
( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012 . 3. Bahwa
seandainya
mempertimbangkan
Majelis
dengan
cermat
dengan
seksama
apa
memperhatikan yang
didalilkan
dan oleh
Penggugat seperti tersebut di atas, maka seungguhnya diperoleh fakta bahwa sampai pada tanggal 13 Desember 2012, Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana apa yang diperjanjikan dalam kontrak, akan tetapi kemudian Penggugat membuat Surat Pernyataan bahwa akan menyelesaikan pekerjaan sampai tanggal 28 Desember 2012 dan kenyataannya Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sebelum tanggal 28 Desember 2012 yaitu pada tanggal 21 Desember 2012 dengan prestasi pekerjaan sebesar 100 %, hal mana dibuktikan dengan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat pada persidangan yaitu: Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-
1/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya ( P.8 ) yang ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan dan Direksi Tekhnik Lapangan serta Fotocopy Surat Pernyataan Nomor : 641 /
/SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya ( P.9 ) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) selaku Pihak Pengguna Jasa.
4. Bahwa seharusnya Majelis mempertimbangkan dengan cermat serta memperhatikan dengan seksama apa yang disepakati oleh para pihak dalam butir (5) Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus 2012
(
Bukti P.2 ) yaitu bahwa Penggugat dikenakan denda setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan , atas kesepakatan ini maka telah terbukti sebagai fakta persidangan berdasarkan keterangan Saksi IMMER
LASIDOS
SILITONGA,
AMd,
dibawah
sumpah
pada
pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat selaku Penyedia Jasa telah dikenaklan denda sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 25 dari 33 Halaman
- 26 -
nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan. Bahwa
telah
terbukti
sebagai
fakta
persidangan,
Tergugat
membenarkan dengan Bukti T-12 bahwa terhadap Penggugat telah dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan denda Keterlambatan Pekerjaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) Ir.TEMAMBUALA TELAUMBANUA dengan Surat Nomor : 900/909.a/SP-KP/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012. 5. Bahwa Majelis tidak mempertimbangkan dengan cermat dan utuh bukti yang telah diajukan Penggugat pada persidangan ( Bukti P.2 ) dan bukti Tergugat ( Bukti T-12 ) yaitu bahwa : Denda hanya dikenakan atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam kontrak dalam hal ini sampai tanggal 13 Desember 2012, jadi dengan dikenakannya denda terhadap
Penggugat
maka
hal
ini
berarti
Penyedia
Jasa
(Penggugat) masih terus melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan yang belum selesai dengan konsekwensi dikenakan denda sebesar 1/1000 ( satu per seribu ) dari nilai kontrak terhitung sejak hari berikutnya dari berakhirnya kontrak sampai hari penyelesaian pekerjaan. Dengan demikian dalil jawaban Tergugat yang menyebutkan bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak adalah tidak benar lagi pula bukti surat tentang pemutusan kontrak oleh Tergugat, pada persidangan dalam acara penyerahan bukti surat ternyata tidak dapat ditunjukkan surat aslinya kepada Majelis.
6. Bahwa untuk melengkapi Memori Banding ini Pembanding dahulu Penggugat akan mengajukan bukti-bukti tambahan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu
Fotocopy Surat
Permohona Provisional Hand Over dari CV.Setia Karya, tanggal 22 Desember 2012, yang telah dizegeling Pos dan telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sesuai dengan aslinya serta Surat Permohonan Penerbitan SP2D Tanggal 21 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Perumahan dan Kebersihan, Nomor : 900/3859/TRPK/2012.
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 26 dari 33 Halaman
- 27 -
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut di atas, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi perkara ini untuk
yang memeriksa dan mengadili
berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai
berikut: 1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat . 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli
Nomor:
47/Pdt.G/2013/PN-GS, tanggal 17 September 2014. Mengadili sendiri : Dalam Eksepsi : - Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144 ,Tanggal 23 Juni
2012
yang
dibuat
dihadapan
Notaris
SYNODIA
EUNICE
TELAUMBANUA , SH beralamat di Jalan Yos Sudarso No.135 Gunungsitoli – Nias, adalah sah dan berharga ; 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat
telah melakukan Wan
Prestasi terhadap Penggugat ; 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga : 6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus, adalah sah dan berharga ; 7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor: 641/
/ SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan berharga ; 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 27 dari 33 Halaman
- 28 -
bahwa
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
Penggugat
telah
mencapai
persentase sebesar 100% ( seratus persen ) adalah sah dan berharga ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah : Rp. 550.418.500 + 498.068.100 = Rp. 1.048.486.600.- ( satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat dwangsoom sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas keterlambatan mematuhi putusan
setelah putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap ; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDER: Dalam
Peradilan
yang
baik
mohon
putusan
yang
seadil-adilnya
(Ex aequo Et Bono). Dan perbaikan Memori Banding karena adanya kesalahan pengetikan dan adanya penambahan uraian pada pokoknya yaitu : 1. Pada halaman 4 ( empat ) tertulis : “Bahwa kemudian ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat bukti P.5 yang diajukan oleh Penggugat yaitu : Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor: 641/852.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 21 Desember 2012 dimana dalam Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa : “ Telah mengadakan Penelitian atas kebenaran laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik dan Keuangan seperti terlampir untuk pekerjaan tersebut di atas dan terbukti bahwa sampai dengan yang diajukan ini, pekerjaan telah mencapai persentasi sebesar 100 % serta Surat Jaminan Pelaksanaan Kekurangan Pekerjaan
dan
Surat
Pernyataan
dari
CV.SETIA
KARYA
akan
menyelesaikan Pekerjaan “. Diperbaiki sehingga menjadi : “Bahwa kemudian ternyata Majelis Hakim tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dengan cermat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu
:
Berita
Acara
Prestasi
Kemajuan
Pekerjaan
Nomor:
641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 , tanggal 21 Desember 2012
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 28 dari 33 Halaman
- 29 -
dimana
dalam
Berita
Acara
Prestasi
Kemajuan
Pekerjaan………………………......” 2. Tambahan uraian tentang pertimbangan Majelis, sebagai berikut : Bahwa Pertimbangan Majelis dalam Putusannya pada halaman 48 alinea ke-empat menyebutkan : “ Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa Tergugat dalam memutus kontrak dan tidak melakukan pembayaran sisa sebesar Rp.550.418.500.- kepada penggugat tidaklah dapat dikategorikan Tergugat Wanprestasi atas perjanjian kontrak dengan penggugat tersebut, karena Penggugat lah yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan Konstruksi Lanjutan Pembangunan Kantor Walikota Tahap – I tersebut sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana dalam Surat Kontrak Kerja . Akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan
pembayaran
kepada
pihak
Penggugat
sejumlah
Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober 2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03 Desember 2012 sesuai dengan presentase kerja yang telah dilaksanakan Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87.11 %.
Bahwa Penggugat / Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis ini dengan alasan: Bahwa Majelis hakim menyatakan : ………………………. Akan tetapi pihak Tergugat telah melakukan pembayaran kepada pihak Penggugat sejumlah Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober 2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03 Desember 2012 sesuai dengan presentase kerja yang telah dilaksanakan Penggugat dengan penilaian prestasi kerja 87.11 %”. Bahwa Majelis tidak dengan cermat dan teliti memperhitungkan nilainilai riil sebagaiman yang tertuang dalam kontrak dan menjadi fakta persidangan , yaitu : Apabila perhitungan 87% dari Nilai Kontrak sebesar Rp.1.495.700.000.maka besarnya adalah : Rp.1.301.259.000.- sedangkan uang yang dibayarkan oleh Tergugat adalah : Rp.448.710.000, tanggal 02 Oktober 2012 dan Rp.486.102.500. tanggal 03 Desember 2012 = Rp. 934.812.500.dari jumlah tersebut maka yang dibayarkan adalah hanya sebesar : 62,5 %. Sehingga apabila dibandingkan dengan nilai 87,11% , maka
selisih
pembayaran Rp.366.446.500.Dengan
demikian
pertimbangan
dalam
seharusnya putusan
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Majelis
dalam
tidak
perkara
aquo
mendasarkan dan
harus
Halaman 29 dari 33 Halaman
- 30 -
mengesampingkan keterangan Tergugat karena tidak sesuai dengan fakta. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam Memori Banding tersebut di atas, PEMBANDING dahulu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Tinggi perkara ini untuk
yang memeriksa dan mengadili
berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai
berikut: 1. Menerima permohonan Banding Pembanding / Penggugat . 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli
Nomor:
47/Pdt.G/2013/PN-GS, tanggal 17 September 2014. Mengadili sendiri : Dalam Eksepsi : -
Menyatakan menolak Eksepsi Tergugat ;
Dalam Pokok Perkara : PRIMER : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Kuasa Nomor : 144, Tanggal 23 Juni
2012
yang
dibuat
dihadapan
Notaris
SYNODIA
EUNICE
TELAUMBANUA , SH beralamat di Jalan Yos Sudarso No.135 Gunungsitoli – Nias, adalah sah dan berharga ; 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pihak yang beritikad baik dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012 ; 4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat
telah melakukan Wan
Prestasi terhadap Penggugat ; 5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi ( Kontrak ) dengan Nomor Kontrak : 602/ 261/ SP/ DAU/ TRPK – PER/ 2012 tanggal 27 Agustus 2012, sah dan berharga : 6. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) Nomor : 602/268/SPMK/DAU/TRPK-PER/2012, Tanggal 28 Agustus, adalah sah dan berharga; 7. Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Pernyataan Nomor: 641/
/ SP-
2/DAU/TRPK-PER/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat oleh Tergugat adalah sah dan berharga ; Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 30 dari 33 Halaman
- 31 -
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Berita Acara Prestasi Kemajuan Kerja Nomor : 641/851.a/BAKP/DAU/TRPK-PER/2012 yang memuat pernyataan bahwa
pekerjaan
yang
dilakukan
oleh
Penggugat
telah
mencapai
persentase sebesar 100% ( seratus persen ) adalah sah dan berharga ; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai uang sebesar nilai total kerugian Penggugat adalah : Rp. 550.418.500 + 498.068.100 = Rp. 1.048.486.600.- ( satu miliar empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah ) ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat dwangsoom sebesar Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya bunyi atas keterlambatan mematuhi putusan
setelah putusan dalam perkara ini
berkekuatan hukum tetap ; 11.Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDER: Dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono). Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut dan hanya merupakan pengulangan saja maka Memori Banding tersebut dikesampingkan ; Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Tergugat tertanggal 29 Desember 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ; Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan
seksama
berkas
perkara
dan
surat-surat
yang
berhubungan dengan perkara ini ,turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 September 2014 Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.GS, surat memori banding dan perbaikan memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding /Penggugat
serta surat kontra memori banding yang diajukan
Kuasa Terbanding/ Tergugat tanggal 29 Desember 2014 , Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh majelis Hakim Tingkat pertama
dalam putusannya berkenan dengan hal-hal yang
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 31 dari 33 Halaman
- 32 -
disengketakan oleh ke dua belah pihak telah tepat dan benar menurut hukum ,maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim
tingkat pertama tersebut
menjadi alasan dan pertimbangan
hukum sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Ir. Temambuala Telaumbanua
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) telah membuat
pernyataan tentang prestasi pekerjaan telah mencapai 100% dst ( halaman 6 point
8
memori
administrasi
banding
Pembanding/Penggugat),
hanyalah
persiapan
dan bukan untuk mengklaim dana, hal ini diakui merupakan
kebijakan yang salah serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 21 Desember 2012 tidak sesuai dengan fakta dan bertentangan dengan UndangUndang di samping hal tersebut ternyata persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan kontrak tidak dituangkan dalam addendum kontrak , hal ini terbukti dengan memperhatikan
kosongnya
kolom
nomor/ tanggal
addendum
kontrak dalam Berita Acara Nomor 641/906.a/BAPP/DAU/TRPK-PER/2012 jo Berita Acara Prestasi Kemajuan Pekerjaan Nomor 641/852.a/BAKP/DAU/TRPKPER/2012 tanggal 13 Desember 2012
(Bukti P.5)
sebagaimana dimaksud
dalam syarat-syarat umum kontrak ( SSUK) point 36
tentang
Perubahan
jadwal pelaksanaan pekerjaan ( butir 36.5 ) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
nomor : 47/Pdt.G/2013/PN.GS
tanggal 17 Septemberi 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ; MENGADILI: - Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 32 dari 33 Halaman
- 33 -
- Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Gunungsitoli
nomor
:
47/Pdt.G/2013/PN.GS tanggal 17 September 2014, yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Pembanding
semula Penggugat
untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin
tanggal 03 Maret 2015 oleh kami
Dr.H. SOEDARMAJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim
Ketua
Majelis,
DHARMA
E.
DAMANIK,
SH.MH
dan
DAHLIA BRAHMANA SH,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa
dan
Pengadilan
mengadili
Tinggi
perkara
Medan
ini,
tanggal
berdasarkan 04
Penetapan
Pebruari
2015
Ketua
nomor
:
41/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta
FARIDA MALEM SH . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ; HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
ttd
ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.
Dr. H. SOEDARMAJI, SH. M. Hum
ttd DAHLIA BRAHMANA,SH. MH PANITERA PENGGANTI ttd
FARIDA MALEM,SH Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Putusan No.41/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 33 dari 33 Halaman
