PUTUSAN Nomor : 446/PID.SUS/2016/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana
G
dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
Nama lengkap
: INDARMAWAN MANURUNG.
Tempat lahir
: P. Sidempuan.
ING
dalam perkara Terdakwa :
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 September 1985. : Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Jl. T. Amir Hamzah No. 7 Lk. IV Kel. Selawan Kec.
NT
Jenis kelamin
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Karyawan Swasta.
NG AD
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :
ILA
Kota Kisaran Timur Kab. Asahan.
1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016; Pengadilan Tinggi tersebut;
PE
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 08 Juni 2016
Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor : 446/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 2 September 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Kesatu : Bahwa terdakwa INDARMAWAN MANURUNG pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jin. Kepodang Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur
-2-
Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010 terdakwa menikahi saksi
G
Rosalma Hasibuan secara sah menurut hukum dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan telah mempunyai
ING
2 (dua) orang anak perempuan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Nopember
2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi Rosalma Hasibuan sedang berada di dalam rumah saksi Rosalma Hasibuan bersama dengan kedua anak saksi Rosalma
Hasibuan dan kemudian datang terdakwa menggedor pintu rumah dan langsung
NT
masuk ke dalam rumah dengan maksud hendak mengambil kedua anaknya, yang mana pada saat itu saksi Rosalma Hasibuan sedang menggendong anaknya yang bernama Alya Sabrina sedangkan anak saksi Rosalma Hasibuan yang satu lagi
ILA
bernama Alysa Hairina sedang berdiri disamping saksi Rosalma Hasibuan kemudian terdakwa hendak membawa anaknya sambil mengatakan "ayok...ayok" namun anak saksi Rosalma Hasibuan tidak mau sehingga terdakwa langsung
NG AD
menarik dengan paksa anak saksi Rosalma Hasibuan dari gendongan saksi Rosalma Hasibuan kemudian terdakwa dengan sengaja mengarahkan siku tangan kirinya ke bagian wajah saksi Rosalma Hasibuan tepatnya mengenai hidung saksi Rosalma Hasibuan sehingga saksi Rosalma Hasibuan terjatuh ke lantai dan hidung saksi Rosalma Hasibuan mengeluarkan darah namun saksi Rosalma Hasibuan masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari.
-
Memar di batang hidung Pl 1x1 cm.
PE
Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosalma Hasibuan mengalami :
Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/ 761 tanggal 28 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ratna Meriati Yap. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan kesimpulan dijumpai memar pada batang hidung di duga akibat trauma tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atau Kedua : Bahwa terdakwa INDARMAWAN MANURUNG pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Jin. Kepodang Kel. Karang Anyer Kec. Kisaran Timur
-3-
Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya yaitu saksi ROSALMA HASIBUAN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang
G
dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010 terdakwa menikahi saksi
ING
Rosalma Hasibuan secara sah menurut hukum dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan kemudian pada hari Selasa tanggal 3 Nopember
2015 sekira pukul 15.30 WIB saksi Rosalma Hasibuan sedang berada di dalam
NT
rumah saksi Rosalma Hasibuan bersama dengan kedua anak saksi Rosalma
Hasibuan dan kemudian datang terdakwa menggedor pintu rumah dan langsung masuk ke dalam rumah dengan maksud hendak mengambil kedua anaknya, yang
ILA
mana pada saat itu saksi Rosalma Hasibuan sedang menggendong anaknya yang bernama Alya Sabrina sedangkan anak saksi Rosalma Hasibuan yang satu lagi bernama Alysa Hairina sedang berdiri disamping saksi Rosalma Hasibuan
NG AD
kemudian terdakwa hendak membawa anaknya sambil mengatakan "ayok...ayok" namun anak saksi Rosalma Hasibuan tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik dengan paksa anak saksi Rosalma Hasibuan dari gendongan saksi Rosalma Hasibuan kemudian terdakwa dengan sengaja mengarahkan siku tangan kirinya ke bagian wajah saksi Rosalma Hasibuan tepatnya mengenai hidung saksi Rosalma Hasibuan sehingga saksi Rosalma Hasibuan terjatuh ke lantai dan
PE
hidung saksi Rosalma Hasibuan mengeluarkan darah namun saksi Rosalma Hasibuan masih dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Rosalma Hasibuan mengalami : -
Memar di batang hidung Pl 1x1 cm.
Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/ 761 tanggal 28 Nopember 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ratna Meriati Yap. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Manan Simatupang Kisaran dengan kesimpulan dijumpai memar pada batang hidung di duga akibat trauma tumpul. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :
-4-
1. Menyatakan terdakwa INDARMAWAN MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isterinya yang tidak menimbulkan penyakit” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan
G
Kedua; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDARMAWAN MANURUNG berupa
ING
pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
ribu rupiah). Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
NT
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua
nomor
:
ILA
259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Indarmawan Manurung tersebut diatas, terbukti secara
NG AD
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Penyakit”, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
PE
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); Telah membaca :
1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25 Juli 2016; 2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 1 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25 Juli 2016;
-5-
3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 3 Agustus 2016 dan tanggal 8 Agustus 2016; 4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9
G
Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran
ING
tanggal 9 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2016;
5. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 12
NT
Juli 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Agustus 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016;
ILA
6. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 23 Agustus
NG AD
2016, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;
Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang
dapat diterima;
PE
ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal
Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa berpijak dari alasan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit terhadap saksi korban (isteri Terdakwa yang bernama Rosalma Hasibuan) pada tanggal 3 Nopember 2015, di tempat kediaman saksi korban di jalan Kepondang, Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sehingga Jaksa Penunut Umum menuntut Terdakwa / Pembanding dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan diputuskan oleh Judex Facti terhadap diri Terdakwa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan rumah ;
-6-
2. Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan kedua tersebut sebenarnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Pembanding / Terdakwa, karena Pembanding / Terdakwa telah menjalani penahanan rumah sejak 21 April 2016 sampai saat ini, sudah merasakan kebebasan Terdakwa / Pembanding terkekang dan menguras
G
energy Terdakwa/Pembanding, yang seharusnya Judex Facti membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut
fisik tersebut, sehingga Terdakwa/Pembanding
ING
Umum, dikarenakan tidak seorang saksipun yang melihat kejadian kekerasan menilai tidak sempurna
pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang telah memeriksa dan mengadili perkara a quo terutama tidak mempertimbangkan
NT
siapa pelaku yang sebenarnyanya membuat hidung saksi korban Rosalma
Hasibuan mengeluarkan darah, karena sewaktu saksi korban datang keteras rumah saksi Rusmiati alias Ros dan Muhammad Lokot, yang katanya saksi
ILA
korban bertengkar dengan Terdakwa/Pembanding tidak melihat hidung saksi korban berdarah ataupun tidak melihat saksi korban menutupi hidungnya dengan kapas, namun setelah saksi Ros memakaikan sepatu/sendal anak
meninggalkan
rumah
saksi
korban
NG AD
Terdakwa / Pembanding dimana saat itu Terdakwa/Pemabnding langsung dan
membawa
anak-anak
Terdakwa/Pembanding, dan saksi Ros pulang kerumahnya dan tidak berapa lama datang lagi saksi korban kerumah saksi Ros sambil menutupi hidungnya dengan kapas bernoda merah, dan tidak diketahui siapa yang melakukan sehingga Nampak kapas bernoda merah tersebut yang mirip dengan noda
PE
darah, namun hasil Visum Et Revertum juga tidak melakukan tes terhadap kapas tersebut apa memamng darah atau obat merah yang ditaruk saksi korban dikapas tersebut, hal seperti ini terindikasi karena selama ini saksi korban sudah tidak senang dengan Terdakwa/Pembanding sehingga kejadian seperti ini tidak menjadi pertimbangan Judex facti; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak secara sempurna mempertimbangkan Visum Et Repertum nomor 353/ 761 tanggal 28 November 2015 yang ditanda tangani oleh Dr. Ratna Meriati Yap selaku dokter pada rumah Sakit Umum Daerah H. ABDUL MANAN SIMATUPANG Kisaran (RSUD HAMS Kisaran), dengan kesimpulan dijumpai memar pada batang hidung diduga akibat trauma tumpul, dikarenakan hasil VeR yang ditanda tangani oleh Dr. Ratna Meriati Yap adalah dokter umum di RSUD HAMS Kisaran, bukanlah merupakan seorang ahli di bidang Kedokteran Kehakiman atau Forensik (lihat penjelasan pasal 133 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan : Keterangan yang
-7-
diberikan oleh ahli Kedokteran Kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan ketarangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli Kedokteran Kehakiman disebut keterangan); 4. Bahwa Berdasarkan penjelasan pasal 133 ayat (2) KUHAP tersebut, demi hukum bahwa Dr. Ratna Meriati Yap bukanlah termasuk alat bukti Keterangan
G
Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Oleh karena itu keberadaan Dr. Ratna Meriati Yap sebagai Keterangan Ahli yang
ING
tertuang dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut adalah keliru dan salah besar, sehingga keterangan Dr. Ratna Meriati Yap ini seluruhnya harus Judex Facti menolaknya demi hukum; 5. Bahwa
Judex
facti
seharusnya
menganalisa
nota
pembelaan
NT
Terdakwa/Pembanding dimana pengaduan korban Rosalma Hasibuan ke
penyidik dilakukan pada tanggal 5 Nopember 2015, sementara kejadian tanggal 3 Nopember 2015. dan permintaan visum dari penyidik kepada Dr.
ILA
Ratna Meriati Yap tanggal 16 Nopember 2015 dan dikeluarkan pada tanggal 28 Nopember 2015, sehingga terdapat kejanggalan dalam proses permintaan visum. Seperti kata hakim ketua membuat perumpamaan, visum ini seperti
NG AD
“hamil duluan dari pada dibuahi”. Kesalahan atau kejanggalan administrasi di dalam permintaan Visum Et Repertum mengakibatkan VER tersebut tidak mempunyai
kekuatan
hukum
mengikat,
mempertimbangkannya seperti itu;
namun
Majelsi
hakim
tidak
6. Bahwa lebih lanjut Judex facti tidak sempurna mempertimbangkan nota pembelaan terdakwa / Pembanding yaitu mengenai hasil yang terdapat didalam
dijumpai
memar
pada
batang
PE
VER tersebut berbunyi luka memar di batang hidung PI 1x1 cm. Kesimpulan hidung diduga
akibat
trauma
tumpul.
Pemeriksaan dokter yang menyatakan demikian adalah sah sah saja, akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apa penyebab batang hidung saksi korban Rosalma Hasibuan memar…? Karena kejadian tanggal 3 Nopember 2015 dan baru dilaporkan tanggal 5 Nopember 2015 seharusnya pada tanggal 3 Nopember 2015 itulah saksi korban Rosalma Hasibuan membuat pengaduan agar tidak timbul kecurigaan bahwa memar pada batang hidung saksi korban Rosalma Hasibuan adalah hasil rekayasa; 7. Bahwa berdasrkan alasan hukum tersebut diatas Judex facti tidak menerapkan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sempurna yang menjadi dasar putusan
perkara
a
quo
tersebut,
terlebih
lagi
putusan
tersebut
Terdakwa/Pembanding tidak merasa berkeadilan dan berpihak kepada hak-hak azazi manusia bagi Terdakwa, dan seharusnya juga Judex Facti Majelis Hakim
-8-
Pengadilan Negeri Kisaran membebaskan Pembanding / Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut, karena fakta yang terungkap dipersidangan telah mendukung bahwa Pembanding / Terdakwa tidak melakukan kekerasa fisik terhadap saksi korban Rosalma Hasibuan, sehingga Pembanding / Terdakwa keberatan dan menolak atas putusan Judex Facti tersebut;
G
8. Bahwa sudah tepat dan benar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dakwaan Kesatu sdra. Jaksa Penuntut Umum, karena
ING
dakwaan Kesatu tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan berupa keterangan Terdakwa / Pemabnding
tidak terbukti dipersidangan dalam perkara a quo, dengan demikian pertimbangan
Judex Facti telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,
NT
sehingga dakwaan Kesatu tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawabkan secara hukum kepada diri Terdakwa / Pembanding;
9. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Banding keberatan dan menolak atas
ILA
putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kisaran terhadap dakwaan Kedua tersebut dengan alasan hukum bahwa Judex Facti tidak malaksanakan dan memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (Onvoldoende
NG AD
Gemotiveerd), sehingga kurang menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan dan mengkaji serta menganalisa keterangan saksi-saksi yang didengar keterangan didepan persidangan yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan yang berdasarkan logika hukum, yang jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa / Pembanding tidak ada melihat kejadian kekerasan tersebut putusan
Judex
Facti
seharusnya
membebaskan
PE
sehingga
Terdakwa/Pembanding dari dakwaan kedua yang merupakan tuntutan terakhir sdra. Jaksa Penuntut Umum tersebut;
10. Bahwa apa yang diputuskan oleh Judex Facti dalam mengadili dengan tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap dipersidangan sehingga keyakinan Judex Facti Majelis Hakim yang tidak didasari oleh hukum tersebut berakibat kepada putusannya telah keliru dan tidak benar serta tidak akurat sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan KUHAPidana; 11. Bahwa Judex Facti Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak mempertimbangkan Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa / Pembanding secara keseluruhan
-9-
dan tidak sempurna seperti tidak mempertimbangkan apa yang diuraikan dalam Nota Pembelaan Terdakwa yaitu mengenai unsur barang siapa, dimana sudah jelas tidak dapat dipenuhi, karena sdra.Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yang benar-benar telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Keluarga
G
yang tidak menimbulkan penyakit, karena berdasarkan keterangan saksi - saksi tidak melihat kejadian kekerasan fisik terhadap saksi korban dan keterangan
ING
Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan fisik terhadap diri korban, jadi
dengan demikian penerapan Pasal 44 ayat 4 Undang-undang RI No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana
unsure-unsurnya yang jika dilihat dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak dimintai
pertanggungjawabannya
kepada
Terdakwa/Pembanding,
NT
dapat
sehingga fakta yang terungkap dipersidanganlah yang seharusnya menjadi
mempertimbangkan dan memutus perkara a quo;
ILA
pedoman bagi Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam
12. Bahwa apa yang diuraikan oleh Pembanding / Terdakwa dalam Risalah Memori Banding ini menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah mengadili
NG AD
dengan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga berakibat kepada putusan Judex Facti sangat keliru, karena pertimbangan dan keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun bukti surat VeR yang dihadirkan oleh sdra. Jaksa Penuntut Umum, sehingga putusan
PE
Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tersebut tidak berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak mencerminkan rasa berkeadilan bagi penegakan hukum dan khususnya tidak mencerminkan rasa keadilan bagi diri Terdakwa / Pembanding, jika dilihat dari hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa / Pembanding, dengan demikian dimohonkan kepada Ketua Pengadilan
Tinggi
mempertimbangkan
Medan kembali
Cq.
Majelis dan
Hakim
mengambil
Tinggi
Medan
keputusan
untuk dengan
pertimbangannya sendiri, sehingga memberikan keadilan bagi diri Pembanding/ Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki aturan hukum yang berlaku, dan norma –norma sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat Kisaran; Berdasarkan uraian yang disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pembanding / Terdakwa memohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :
- 10 -
1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dan Menerima Risalah Memori Banding Pembanding / Terdakwa; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Perkara Nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN-Kis. Tertanggal 25 Juli 2016, dan dengan mengadili sendiri perkara a quo;
G
3. Membebankan biaya perkara ditingkat banding ini sesuai aturan hukum yang
ING
berlaku;
Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak merujuk kepada ketentuan
NT
sebagaimana diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf-f KUHAP tantang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yang mana Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, sebagaimana uraian
Umum tentang keadaan yang memberatakan
ILA
fakta-fakta hukum yang termuat di dalam Surat Tuntan dari Jaksa Penuntut terdakwa, yaitu: Perbuatan
Terdakwa menimbulkan penderitaan yang medalam dan berkepajangan bagi
NG AD
korban dan keluarga, Peranan Terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya, Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, dan antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa juga tidak sedikit pun menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatan kekrasan
sedikit pun menunjukkan rasa
penyesalan atas perbuatan kekrasan yang dilakukannya terhadap istrinya terdakwa sepanjang jalannya
PE
tersebut, sedangkan yang hal meringankan
persidangan hanya Terdakwa belum pernah dihukum, 2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut mengenai hukuman pidananya terlalu ringan, jika dibandingkan dengan ancaman yang diatur dalam pasal yang terbukti tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Asahan menyatakan keberatan dan tidak sependapat, karena bertentangan dengan Rasa Keadilan Masyrakat, tidak menimbul Efek Jera dan tidak mempunyai Daya Tangkal bagi pelakunya, serta dapat menimbulkan persepsi negatif dimata masyarakat sebagai Pencari Keadilan yang dalam hal ini adalah istri terdakwa (saksi Rosalma Hasibuan) dan untuk menjamin Kepastian Hukumdi masyarakat yang telah mengetahui bahwa terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan pembuktian di persidangan, dari keyakinan Hakim Majelis dan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah telah menyatakan terdawa bersalah melakukan perbuatan pidana, akan tetapi terdakwa tersebut TIDAK DIHUKUM sebagaimana mestinya;
- 11 -
Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggin Medan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa INDARMAWAN MANURUNG bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap isterinya yang
G
tidak menimbulkan penyakit” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
ING
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDARMAWAN MANURUNG berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
NT
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
ILA
Sesuai dengan surat tuntutannya tanggal 15 Juni 2016;
Menimbang, bahwa setalah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata tidak
NG AD
ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara
PE
Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25 Juli 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu melakukan perbaikan terhadap redaksi kualifikasi amar putusan, sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini;
- 12 -
Menimbang, bahwa demikian pula terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, dimana perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarga, peranan terdakwa sebagai seorang suami yang seharusnya melindungi isterinya, terdakwa tidak mengakui
G
perbuatannya dan antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian,
ING
sehingga akan diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah ini;
Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana amar putusan di bawah ini dinilai telah setimpal
NT
dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25
penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus diperbaiki;
ILA
Juli 2016, yang dimintakan banding tersebut, sekedar redaksi kualifikasi dan
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
NG AD
dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;
Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
PE
undangan lain yang bersangkutan : Mengadili : -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
-
Memperbaiki
Putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
nomor
:
259/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 25 Juli 2016, sekedar mengenai redaksi kualifikasi
dan
hukuman
pidana
terhadap
Terdakwa,
sehingga
amar
selengkapnya sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Indarmawan Manurung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Penyakit”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 13 -
3. Menetapkan masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
G
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
ING
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh kami : DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSAR SIREGAR, SH.MHum. dan PERDANA
GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk
NT
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal nomor :
446/PID.SUS/2016/PT-MDN. tanggal 2 September 2016, putusan tersebut
ILA
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta PASTI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan,
ttd 1. BINSAR SIREGAR, SH.MHum.
ttd 2. PERDANA GINTING, SH.
Hakim Ketua Majelis,
ttd
DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
PE
Hakim - Hakim Anggota,
NG AD
tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Panitera Pengganti,
ttd PASTI, SH.
