PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 408 / PID / 2015/ PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana

pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan

seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama

: JULIANUS BARINGBING S. Kom

alias

JULIUS ALEXANDER BARINGBING ; Tempat lahir

: Kisaran ;

Umur/ Tgl.lahir

: 36 Tahun / 15 Juli 1978 ;

Jenis Kelamin

: Laki – Laki ;

Kebangsaan

: Indonesia

Tempat tinggal

: Jln. Sedar No. 24 Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang ;

Agama

: Kristen ;

Pekerjaan

: Ketua Intellegence

Corruption

Watch

( ICW ) Sumut ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan sebagai berikut: -

Penyidik melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;

-

Penuntut Umum melakukan penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;

Halaman 1 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

-

Hakim Pengadilan Negeri Kisaran

melakukan penahanan

Rumah

Tahanan Negara sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015; -

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan 13 Juni 2015;

-

Hakim Pengadilan Tinggi Medan

melakukan penahanan Rumah

Tahanan Negara sejak tanggal 01 Juni 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015; -

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2015; Terdakwa selama di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara Pengadilan Tinggi

Medan

Nomor

408/PID/2015/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri KIsaran Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Kis

tanggal 1 Juni 2015 dan surat-surat yang

bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran

tanggal 3 Maret 2015, reg.perkara.No. PDM-26/ Kisar/Epp.2/03/2015

sebagai berikut : DAKWAAN PRIMAIR --------- Bahwa ia terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti berkisar antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Jln. Sedar No. 24 Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidakHalaman 2 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena terdakwa diketemukan atau ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kisaran daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, memalsukan surat akta-akta autentik, surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagiannya atau suatu lembaga hukum, surat sero atau utang atau sertifikat sero atau dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu yang diterangkan dalam pasal 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, suatu kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Bahwa sekira bulan Oktober 2014 terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING membuat surat palsu berupa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan cara sebelumnya terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 mendapat fotocopy surat berlogo Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kisaran perihal Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Kisaran, kemudian fotocopy surat tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya kemudian di scan di laptop merk Acer Aspire E-1-471 milik terdakwa sendiri, selanjutnya hasil scan tersebut dipelajari oleh terdakwa kemudian terdakwa mencari logo, stempel Kejaksaan Agung dan nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dari internet. Setelah data-data tersebut didapat, kemudian terdakwa membuat surat dengan cara mengedit dan mengetiknya dengan menggunakan laptop merk Acer milik terdakwa kemudian setelah selesai di edit selanjutnya dicetak menggunakan mesin printer merek Canon Prima milik terdakwa dengan kertas merah sehingga didapat 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan Halaman 3 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, kemudian hasil cetak surat tersebut beratasnamakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum ditandatangani sendiri oleh terdakwa kemudian distempel dengan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui pembuat stempel di pedagang kaki lima di Medan; - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa membawa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 tersebut ke Kisaran kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dan berharap akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014, terdakwa kembali membuat surat beratasnamakan Kejaksaan Agung RI yaitu berupa surat 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) dengan cara terdakwa membuat sendiri konsep surat tersebut menggunakan laptopnya, dan untuk isi surat dan nomor suratnya terdakwa mengarang sendiri kemudian dicetak menggunakan printer merk

Canon

milik

terdakwa,

setelah

surat

selesai

dicetak

terdakwa

menandatangani sendiri surat tersebut atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum kemudian distempel dengan menggunakan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang sebelumnya digunakan terdakwa pada saat membuat surat Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 diatas; - Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2014, terdakwa membawa surat Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tersebut ke Kisaran dan menyerahkan kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang sehiungga saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang merasa


takut dan terdakwa akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - Bahwa terdakwa juga membuat surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat lembaran disposisi yang terdapat stempel cap Kejakasaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2014 perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi dari tempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian lembaran disposisi tersebut di fotocopy terdakwa kemudian merubah isi suratnya seolah-olah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima surat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebut distempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan Tinggi Sumatera Utara yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan lembaran disposisi tersebut diberitahukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan agar nantinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan merasa takut dan terdakwa akan diberi sejumlah uang, hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa diamankan oleh pihak Kejaksaan Negeri Kisaran dari Ritz Café Jl. Wahidin Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan, dan dari diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014, dan 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) yang kedua surat tertandantangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum, 1 (satu) buah tas hitam berisikan 1 (satu) unit laptop merek Acer warna hitam, 1 (satu) buah buku notes merek Standart, dan 1 (satu) buah flashdisc merek Kingstone, kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan ke Polres Asahan untuk proses hokum selanjutnya; - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Efendi Nasution, SE selaku Kasubbag Persuratan pada Kabag Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperoleh keterangan:


1. 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang adalah tidak benar dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI karena surat tersebut tidak ada pada agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 2. 1

(satu)

lembar

Surat

Penggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-

1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) adalah tidak benar dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI, karena didalam surat tersebut ada dicantumkan menghadap kepada Kepala Biro Penyidikan Tp. Khusus, dalam hal ini untuk jabatan tersebut tidak ada dalam struktur organisasi Kejaksaan Agung RI, yang ada adalah Direktur Penyidikan Tindak Pidana Khusus; 3. 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18-12-2014 adalah tidak benar atau palsu, yaitu lembar disposisi yang benar adalah bentuknya lebih kecil kemudian didalam lembar disposisi tidak boleh ada stempel Kejaksaan, kertas disposisi terdiri dari kertas NCR berlapis 4 terdiri dari warna putih, kuning, hijau dan biru, dan isi dari fotocopy lembar disposisi tersebut bahwa surat yang berasal

dari

ICW

Sumut

dengan

nomor

surat:

815/ICW-

Sumut/LKKN/XII/14 tanggal 18-12-2014 tidak terdaftar dalam agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 4. Stempel berlogo Kejaksaan Agung RI dan stempel berlogo Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014, 1 (satu) lembar Surat Penggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014, dan 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18-12-2014 adalah bukan berasal dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena bentuk stempel bagian bawah adalah persegi sedangkan bentuk stempel yang benar adalah berbentuk bulat.


- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara moral dan merusak nama baik Kejaksaan Agung RI; --------Perbuatan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP. SUBSIDIAIR Kesatu ---------Bahwa ia terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti berkisar antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 bertempat di Jln. Sedar No. 24 Desa Tumpatan Nibung Kec. Batang Kuis Kab. Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara terdakwa oleh karena terdakwa diketemukan atau ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang juga tempat kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada

tempat

Pengadilan

Negeri

Kisaran

daripada

tempat

kedudukan

Pengadilan Negeri yang dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan suratsurat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa sekira bulan Oktober 2014 terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING membuat surat palsu berupa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak


pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan cara sebelumnya terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 mendapat fotocopy surat berlogo Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kisaran perihal Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Kisaran, kemudian fotocopy surat tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya kemudian di scan di laptop merk Acer Aspire E-1-471 milik terdakwa sendiri, selanjutnya hasil scan tersebut dipelajari oleh terdakwa kemudian terdakwa mencari logo, stempel Kejaksaan Agung dan nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dari internet. Setelah data-data tersebut didapat, kemudian terdakwa membuat surat dengan cara mengedit dan mengetiknya dengan menggunakan laptop merk Acer milik terdakwa kemudian setelah selesai di edit selanjutnya dicetak menggunakan mesin printer merek Canon Prima milik terdakwa dengan kertas merah sehingga didapat 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, kemudian hasil cetak surat tersebut beratasnamakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum ditandatangani sendiri oleh terdakwa kemudian distempel dengan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui pembuat stempel di pedagang kaki lima di Medan; - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa membawa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 tersebut ke Kisaran kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dan berharap akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014, terdakwa kembali membuat surat beratasnamakan Kejaksaan Agung RI yaitu berupa surat 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal


8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) dengan cara terdakwa membuat sendiri konsep surat tersebut menggunakan laptopnya, dan untuk isi surat dan nomor suratnya terdakwa mengarang sendiri kemudian dicetak menggunakan printer merk

Canon

milik

terdakwa,

setelah

surat

selesai

dicetak

terdakwa

menandatangani sendiri surat tersebut atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum kemudian distempel dengan menggunakan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang sebelumnya digunakan terdakwa pada saat membuat surat Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 diatas;

- Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2014, terdakwa membawa surat Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tersebut ke Kisaran dan menyerahkan kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang sehiungga saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang merasa takut dan terdakwa akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang;

- Bahwa terdakwa juga membuat surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat lembaran disposisi yang terdapat stempel cap Kejakasaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2014 perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi dari tempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian lembaran disposisi tersebut di fotocopy terdakwa kemudian merubah isi suratnya seolah-olah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima surat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebut distempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan Tinggi Sumatera Utara yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan lembaran disposisi tersebut diberitahukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan agar nantinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan merasa takut dan terdakwa akan diberi sejumlah uang; Halaman 9 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Efendi Nasution, SE selaku Kasubbag Persuratan pada Kabag Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperoleh keterangan: 1. 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang adalah tidak benar dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI karena surat tersebut tidak ada pada agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 2. 1

(satu)

lembar

Surat

Penggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-


dari

ICW

Sumut

dengan

nomor

surat:

815/ICW-

Sumut/LKKN/XII/14 tanggal 18-12-2014 tidak terdaftar dalam agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 4. Stempel berlogo Kejaksaan Agung RI dan stempel berlogo Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014, 1 (satu) lembar Surat Penggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014, dan 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18-12-2014 adalah bukan berasal dari Halaman 10 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena bentuk stempel bagian bawah adalah persegi sedangkan bentuk stempel yang benar adalah berbentuk bulat. - Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara moral dan merusak nama baik Kejaksaan Agung RI; --------Perbuatan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Atau Kedua ----------Bahwa ia terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti berkisar antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, dan pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 dan dalam bulan Januari tahun 2015, bertempat di Ritz Café yang berada di Jln. Wahidin Kec. Kota Kisaran Barat Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa berawal pada sekira bulan Oktober 2014 terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING membuat surat palsu berupa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan cara sebelumnya terdakwa pada sekira bulan Oktober 2014 mendapat fotocopy surat berlogo Kejaksaan Agung RI ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Halaman 11 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

Utara untuk diteruskan ke Kejaksaan Negeri Kisaran perihal Dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di RSUD Kisaran, kemudian fotocopy surat tersebut oleh terdakwa dibawa kerumahnya kemudian di scan di laptop merk Acer Aspire E-1-471 milik terdakwa sendiri, selanjutnya hasil scan tersebut dipelajari oleh terdakwa kemudian terdakwa mencari logo, stempel Kejaksaan Agung dan nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI dari internet. Setelah data-data tersebut didapat, kemudian terdakwa membuat surat dengan cara mengedit dan mengetiknya dengan menggunakan laptop merk Acer milik terdakwa kemudian setelah selesai di edit selanjutnya dicetak menggunakan mesin printer merek Canon Prima milik terdakwa dengan kertas merah sehingga didapat 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang, kemudian hasil cetak surat tersebut beratasnamakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum ditandatangani sendiri oleh terdakwa kemudian distempel dengan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang dibuat sendiri oleh terdakwa melalui pembuat stempel di pedagang kaki lima di Medan; - Bahwa kemudian sekitar bulan Oktober 2014 terdakwa membawa 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 tersebut ke Kisaran kemudian terdakwa memberikannya kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dengan maksud untuk menakut-nakuti saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang dan berharap akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - Bahwa selanjutnya sekitar bulan Desember 2014, terdakwa kembali membuat surat beratasnamakan Kejaksaan Agung RI yaitu berupa surat 1 (satu) lembar Surat Panggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) dengan cara terdakwa membuat sendiri konsep surat tersebut menggunakan laptopnya, dan untuk isi surat dan nomor


suratnya terdakwa mengarang sendiri kemudian dicetak menggunakan printer merk

Canon

milik

terdakwa,

setelah

surat

selesai

dicetak

terdakwa

menandatangani sendiri surat tersebut atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus DR. Widyo Pramono, SH, MH, M.Hum kemudian distempel dengan menggunakan stempel berlogo Kejaksaan Agung RI yang sebelumnya digunakan terdakwa pada saat membuat surat Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal 3 September 2014 diatas; - Bahwa kemudian masih di bulan Desember 2014, terdakwa membawa surat Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tersebut ke Kisaran dan menyerahkan kepada saksi Fachrini Irawati Sitorus dengan tujuan agar surat tersebut disampaikan kepada saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang sehiungga saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang merasa takut dan terdakwa akan diberi sejumlah oleh saksi Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - Bahwa terdakwa juga membuat surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy surat lembaran disposisi yang terdapat stempel cap Kejakasaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 18 Desember 2014 perihal laporan dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan dengan cara sebelumnya terdakwa mendapat lembaran disposisi surat yang tidak terpakai lagi dari tempat sampah di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kemudian lembaran disposisi tersebut di fotocopy terdakwa kemudian merubah isi suratnya seolah-olah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menerima surat laporan pengaduan tentang dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan, selanjutnya lembaran disposisi tersebut distempel basah dengan stempel berlogo Kejakaan Tinggi Sumatera Utara yang dibuat sendiri oleh terdakwa dan lembaran disposisi tersebut diberitahukan kepada pihak Dinas Tenaga Kerja Kab. Asahan agar nantinya Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab Asahan merasa takut dan terdakwa akan diberi sejumlah uang; - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizal Efendi Nasution, SE selaku Kasubbag Persuratan pada Kabag Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diperoleh keterangan:


1. 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang adalah tidak benar dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI karena surat tersebut tidak ada pada agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 2. 1

(satu)

lembar

Surat

Penggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-


dari

ICW

Sumut

dengan

nomor

surat:

815/ICW-

Sumut/LKKN/XII/14 tanggal 18-12-2014 tidak terdaftar dalam agenda surat masuk di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 4. Stempel berlogo Kejaksaan Agung RI dan stempel berlogo Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang terdapat dalam 1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014, 1 (satu) lembar Surat Penggilan Ahli dengan Nomor: Sp-1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014, dan 1 (satu) lembar foto copy lembaran disposisi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tanggal 18-12-2014 adalah bukan berasal dari Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, karena bentuk stempel bagian bawah adalah persegi sedangkan bentuk stempel yang benar adalah berbentuk bulat.


- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara moral dan merusak nama baik Kejaksaan Agung RI; --------Perbuatan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Als JULIUS ALEXANDER BARINGBING tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tanggal 20 Mei 2015 Nomor.reg.perkara: PDM-26/Kisar/Ep.2/03/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom alias JULIUS ALEXANDER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Membuat surat palsu” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Subsider Kesatu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom alias JULIUS ALEXANDER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa:

-

-

1 (satu) buah tas warna hitam

-

1 (satu) unit laptop merek ”Acer Aspire E-1-471”

-

1 (satu) buah flash-disc merek “Kingstone”

1 (satu) lembar foto kopi surat lembaran disposisi yang terdapat stempel Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

-

1 (satu) buah buku notes

-

1 (satu) unit handphone (HP) merek ”Nokia”

-

1

(satu)

lembar

Surat

Panggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-

1214/D/N.2.5/Fd.1/12/2014 tertanggal 8 Desember 2014 yang ditujukan kepada Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang (Ketua PKK Kab Asahan) -

1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama


terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; -

1 (satu) unit printer merek “Canon Prima”

- 2 (dua) lembar kertas yang terdapat contoh tanda tangan - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan hasil scan - 1 (satu) lembar surat asli yang bertuliskan Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: R-/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal September 2014 perihal laporan pengaduan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang; - 3 (tiga) lembar foto kopi surat disposisi - 1 (satu) lembar surat disposisi yang telah ditipex - 1 (satu) buah stempel Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara - 1 (satu) buah stempel Kejaksaan Agung R.I. - 1 (satu) buah stempel Intellegence Corruption Watch Sumut (ICW) - 1 (satu) buah bantalan stempel dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); Membaca,

putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

Nomor

124/Pid.B/2015/ PN.Kis, tanggal 1 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom alias JULIUS ALEXANDER BARINGBING tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer; 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer; 3. Menyatakan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom alias JULIUS ALEXANDER BARINGBING tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pemalsuan Surat”

sebagaimana dalam Dakwaan Subsider Kesatu; 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;


5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 7. Menetapkan barang bukti berupa: -

1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang;

-

1

(satu)

lembar

Surat

Panggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-



-

1 (satu) lembar surat asli yang bertuliskan Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: R-/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal September 2014 perihal laporan pengaduan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang

- 1 (satu) buah tas warna hitam - 1 (satu) buah flash-disc merek “Kingstone” - 1 (satu) buah buku notes - 2 (dua) lembar kertas yang terdapat contoh tanda tangan - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan hasil scan - 3 (tiga) lembar foto kopi surat disposisi - 1 (satu) lembar surat disposisi yang telah ditipex - 1 (satu) buah stempel Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara - 1 (satu) buah stempel Kejaksaan Agung R.I. - 1 (satu) buah bantalan stempel untuk dimusnahkan; -


-


-

1 (satu) unit printer merek “Canon Prima” Halaman 17 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

dirampas untuk negara; -

1 (satu) buah stempel Intellegence Corruption Watch Sumut (ICW) dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); Telah membaca: 1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 8 Juni 2015, Terdakwa

telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan

Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 124/Pid.B /2015/PN Kis ,tanggal 1 Juni 2015; 2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum; 3. Relaas pemberitahuan pernyerahan memori banding dari Terdakwa yang dibuat oleh TOHIRAN,Jurusita Pengganti Pengadilan

Negeri Kisaran

bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum; 4. Relaas pemberitahuan pernyerahan Kontra memori banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh TOHIRAN,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 17 Juni 2015 Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa; 5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh TOHIRAN, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran masing-masing tanggal 10 Juni 2015 ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi. Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak seorang saksipun yang mengatakan pernah melakukan pemerasan kepada siapapun;




Bahwa secara lisan saya sudah meminta maaf kepada Kejaksaan Agung dan pihak Kejaksaan Agung pun memaafkan saya.Hal saling memaafkan ini disaksikan langsung oleh Kejaksaan Negeri Kisaran didampingi Kasi Kejari Kisaran.Hal ini juga sudah saya sampaikan di sidang maupun Nota pembelaan diri(pledoi) saya sampaikan secara tulisan;



Bahwa secara lisan saya juga sudah meminta maaf kepada PKK Kabupaten Asahan melalui saksi Irawati Sitorus, orang dekat Ketua PKK Asahan. Hal ini juga disampaikan pada sidang maupun pada Nota pembelaan ( Pledoi) yang saya sampaikan secara tertulis;



Bahwa saya merupakan tulang punggung dan pencari nafkah tunggal dalam keluarga saya;



Bahwa Orang tua saya (Ibu) sedang menderita penyakit payudara stadium 4 dan saat ini sedang lemah karena tidak bisa lagi bangkit dan tempat beliau masih membutuhkan biaya yang sangat besar, selama ini sayalah yang bertanggung jawab atas biayanya;



Bahwa anak saya baru satu(1) orang masih berusia 4,5 tahun dan masih minum susu;



Bahwa saya belum pernah dihukum maupun melakukan yang melanggar hukum;



Bahwa saya sangat menyesal dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam memori banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: 

Bahwa

Penuntut

Umum

telah

menguraikan

kembali

fakta-fakta

dipersidangan guna mendukung pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang memohon agar Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan: 1. Menyatakan permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima; 2.

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

Nomor

124/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 01 Juni 2015; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang


ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 01 Juni 2015 beserta semua bukti-buktinya, berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga semua pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini kecuali sekedar perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa sebagaimana

dalam memori bandingnya

dengan pertimbangan hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara seksama dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, khususnya dalam hal-hal yang meringankan , sehingga semua keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya patut ditolak; Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tingkat Banding jabatan Terdakwa sebagai Ketua ICW Sumatera Utara yang ternyata melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas pokok ICW akan merugikan ICW sebagai suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mempunyai kredibilitas tinggi di mata masyarakat Indonesia maupun Internasional, bahkan dapat berdampak menurunkan kredibilitas ICW sendiri; Menimbang,bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tingkat

Banding

berpendapat putusan yang dijatuhkan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun adalah terlalu ringan karena tujuan pemidanaan selain untuk pembinaan Terdakwa untuk menjadi lebih baik, juga mendidik masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang serupa selain juga memperhatikan keadilan bagi korban; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendirian putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 3(tiga) tahun

adalah kurang tepat bagi

Terdakwa karena tidak setimpal dengan akibat dari perbuatannya dimaksud dan


sepatutnya pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 01 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan pernah menjalani Tahanan, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan telah diperbaiki menjadi lebih tinggi dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Terdakwa juga diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI - Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ; -

Memperbaiki

putusan

Pengadilan

Negeri

Kisaran

Nomor

124/Pid.B/2015/PN.Kis tanggal 01 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :


1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS BARINGBING S.Kom Alias JULIUS ALEXANDER BARINGBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat surat palsu ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa: -

1 (satu) lembar surat dengan kop surat Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: 416/F.2/Fd.1/09/2014 tertanggal 3 September 2014 perihal laporan pengaduan dari seorang yang mengaku bernama Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang;

-

1

(satu)

lembar

Surat

Panggilan

Ahli

dengan

Nomor:

Sp-



-

1 (satu) lembar surat asli yang bertuliskan Kejaksaan Agung RI Jakarta Nomor: R-/F.2/Fd.1/09/2014 tanggal September 2014 perihal laporan pengaduan dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Satria Pratama terkait dugaan tindak pidana korupsi oleh Hj. Winda Fitrika Taufan Gama Simatupang

- 1 (satu) buah tas warna hitam - 1 (satu) buah flash-disc merek “Kingstone” - 1 (satu) buah buku notes Halaman 22 dari 24 halaman PUTUSAN NOMOR : 408/PID/2015/PT. MDN.

- 2 (dua) lembar kertas yang terdapat contoh tanda tangan - 1 (satu) lembar kertas yang terdapat tanda tangan hasil scan - 3 (tiga) lembar foto kopi surat disposisi - 1 (satu) lembar surat disposisi yang telah ditipex - 1 (satu) buah stempel Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara - 1 (satu) buah stempel Kejaksaan Agung R.I. - 1 (satu) buah bantalan stempel

untuk dimusnahkan; -


-


-

1 (satu) unit printer merek “Canon Prima”

dirampas untuk Negara; -

1 (satu) buah stempel Intellegence Corruption Watch Sumut (ICW)

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian

diputus

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, 6 Agustus 2015 RUSTAM Hakim

IDRIS,SH, Ketua

Hakim

Majelis,

Tinggi BENAR

Pengadilan KARO

Tinggi

oleh

Medan

KARO,SH.

MH.

Hakim kami selaku dan

HERU PRAMONO,SH.MHum, Para Hakim Anggota yang ditunjuk

untuk

memeriksa

Wakil

dan

mengadili

perkara

ini

berdasarkan

Penetapan

Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 408/PID/2015/PT.MDN tanggal 26 Juni

2015 dan putusan tersebut diucapkan

umum pada hari Kamis, tanggal 20

dalam

sidang

terbuka untuk

Agustus 2015 oleh Ketua Majelis


tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

BENAR KARO KARO,SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd. HERU PRAMONO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI, ttd. Hj. DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.


PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents