PUTUSAN Nomor : 394/PDT/2014/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
WALIKOTA
GUNUNGSITOLI,
Kepala
Daerah
Kota
Gunungsitoli,
berkedudukan di Jalan Pancasila No. 14 Kota Gunungsitoli, dalam hal ini diwakili oleh : 1. Motani Telaumbanua, SH., Nip. 19681127 200112 1 001; 2. Martonlius Telaumbanua, SH., Nip. 19720511 201001 1 007; Kedua-duanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/519/2012, tanggal 19 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;
Lawan
1. CV. PRIMA PERKASA, yang berkedudukan di Jl. Cangkir No. 53 B Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; 2. CV. PUTRA MADANI, yang berkedudukan di Jl. Karya Jaya No. 71 B Medan selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; 3. PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk Cabang Medan yang berkedudukan di Jl. SM. Raja Medan selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; 4. PT. SARDANA INDAH BERLIAN MOTOR yang berkedudukan di Jl. Gatot Subroto Tergugat II;
Medan selanjutnya disebut sebagai Turut
-2-
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca gugatan Penggugat melalui kuasanya tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Oktober 2012 dibawah Register Nomor : 55/PDT/G/2012/PN.GS, sebagai berikut : 1. Bahwa
Pemerintah
Kota
Gunungsitoli
melalu
Dinas
Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2011 telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sesuai dengan nomor DPA, meliputi : a. Pengadaan kendaraan Dinas roda 4 (empat) untuk kendaraan Dinas sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.700.000.000 (Delapan Miliyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).; b. Pengadaan kendaraan Dinas roda 6 (enam) sebanyak 4 (empat) unit dengan jumlah anggaran Rp. 1.775.000.000 (Satu Miliyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).; 2. Bahwa penggugat melalui Kepala Dinas PPKAD telah menghunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dalam rangka Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli TA. 2011 dengan Nomor. 027/554.A/DPPKAD/2011 tanggal 8 Februari 2011.; 3. Bahwa Penggugat melalui Kepala Dinas PPKAD telah menghunjuk Panitia Pengadaan Barang pada Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli dalam rangka Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli TA. 2011 dengan Nomor 027/506/DPPKAD tanggal 8 Februari 2011.; 4. Bahwa pejabat pembuat komitmen menyurati Panitia Pengadaan Barang dengan Nomor surat 027/02/DPPKAD/2011 tanggal 14 Maret 2011 yang isinya adalah memerintahkan Panitia untuk melakukan proses Pelaksanaan Pelelangan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional T.A. 2011 dengan dilampirkan harga perkiraan sendiri ( HPS ).;
-3-
5. Bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan umum dengan hasil bahwa Tergugat I sebagai pemenang untuk kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp. 8.638.707.000 (Delapam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Rupiah) dan Tergugat II sebagai pemenang
untuk Kendaraan Roda 6 sebanyak 4 (empat) Unit dengan
penawaran sebesar Rp. 1.772.849.100 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Rupiah).; 6. Bahwa Penggugat melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan CV. PRIMA PERKASA telah mengikat perjanjian dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 027/06/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 dan pejabat pembuat komitmen telah mengikat perjanjian dengan CV. PUTRA MADANI sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP) Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD 2011 tanggal 18 April 2011.; 7. Bahwa PPK telah mengeluarkan surat perintah mulai kerja kepada Tergugat I dengan nomor 027/08/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 dan kepada Tergugat II dengan nomor 027/09/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011.; 8. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Mobil tersebut diatas sesuai dengan point 3 hal. 2 sub a s/d g Jo. Surat Keputusan dari PT. Astra
International
Tbk
Cabang
Medan
(Turut
Tergugat
I)
No.
SK/010/TSO.OPR/III/2011-B tentang HARGA KENDARAAN TOYOTA khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, bahwa harga tersebut sudah on the road (OTR) yang artinya mobil diterima lengkap dengan surat kendaraan bermotor BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang seharusnya atas nama Penggugat yaitu Pemerintah Kota Gunungsitoli dimana sampai sekarang belum diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada penggugat dengan alasan bahwa adanya surat Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II kepada Penggugat yang isinya bahwa mobil dinas roda 4 sebanyak 35 Unit dan Toyota DYNA sebanyak 4 Unit telah dikenakan Pajak sesuai Perda Provinsu Sumatera Utara No 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara dimana berdasarkan Perda tersebut telah dikenakan pajak sebesar 15% termasuk Kendaraan Dinas Operasional.; 9. Bahwa berdasarkan perjanjian kerja pada pemberlakuan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk
-4-
kendaraan dinas mulai tanggal 2 Mei 2011. Bahwa sebelum tanggal 2 Mei 2011 telah dilaksanakan penandatanganan surat perjanjian pekerjaan antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat II, tidak pernah Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Addendum soal penambahan biaya selain yang sudah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan (SPP); 10. Bahwa ketentuan dalam surat perjanjian pekerjaan (SPP) antara Penggugat dengan Tergugat I dan antara Penggugat dengan Tergugat II juga tidak memberikan alasan bagi permintaan kenaikan harga selain pekerjaan tahun jamak berdasarkan kontrak pekerjaan yang disepakati adalah kontrak OTR yang sudah mencakup biaya pengurusan surat BPKB dan STNK sehingga tambahan biaya
pengurusan
surat-surat tidak lagi menjadi beban
Penggugat, melainkan beban dan tanggungjawab penuh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II.: 11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar semua pajak, biaya, retribusi dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan perjanjian semua pengeluaran perpajakan tersebut telah dianggap sudah termasuk dalam nilai kontrak dan hal itu tidak mempengaruhi nilai penjualan yang tertuang dalam kontrak.; 12. Bahwa hubungan sebab tidak dilaksanakannya perjanjian oleh Tergugat I dan Tergugat II ada perbuatan tidak baik yang merugikan Penggugat dan jelas-jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan yang digolongkan ingkar janji (wanprestasi) dengan itikad tidak baik.; 13. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi, yaitu tidak diserahkan bukti kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada surat perjanjian pekerjaan baik antara Penggugat dan Tergugat I maupun antara Penggugat dan Tergugat II telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, yaitu status kendaraan dinas roda 4 (empat) sebanyak 35 (tiga puluh lima) unit dan 4 (empat) unit Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) menjadi tidak jelas dan berpengaruh terhadap laporan pertanggung jawaban keuangan pada penggugat.; 14. Bahwa Kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai secara materil akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat I yang tidak mengurus dan menyerahkan STNK dan BPKB dari 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan Dinas roda 4 (empat) adalah sebesar Rp. 1.038.738.500,00 (satu milyar tiga
-5-
puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Dan 15. Kerugian materil yang diderita Penggugat sebagai secara materil akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat II yang tidak mengurus dan menyerahkan STNK dan BPKB dari 4 (empat) unit kendaraan Dinas roda 6 (enam) adalah sebesar Rp. 101.550.000,00 (seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).; 16. Selain kerugian materil yang telah dialami oleh penggugat tersebut diatas, penggugat mengalami kerugian immateril, dimana sebagai pelayan publik telah kehilangan nama baik dan kepercayaan masyarakat juga adanya keresahan kepada pemakai kendaraan dimaksud karena tidak dilengkapi dengan surat-surat sah kepemilikan. Untuk itu penggugat menuntut ganti rugi immateril terhadap Tergugat I sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan kepada Tergugat II sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus ditanggung dan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat secara langsung, tunai dan seketika putusan perkara ini dibacakan.; 17. Bahwa untuk kerugian Penggugat tersebut, sangat beralasan dan wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I seluruhnya sebesar Rp. 4.038.738.500,00 (empat milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan terhadap Tergugat II dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.101.550.000,00 (satu milyar seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).; 18. Bahwa Penggugat melibatkan Turut Tergugat I dalam perkara aquo adalah karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang memberikan dukungan kepada Tergugat I dalam pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit Kendaraan Bermotor
roda
bertanggungjawab
4
(empat) dalam
dan
juga
pengurusan
sebagai
surat-surat
distributor bukti
yang
kepemilikan
kendaraan berupa STNK dan BPKB.; 19. Bahwa Penggugat melibatkan Turut Tergugat II dalam perkara aquo adalah karena Turut Tergugat II merupakan pihak yang memberikan dukungan kepada Tergugat II dalam pengadaan 4 (enam) unit Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) dan juga sebagai distributor yang bertanggungjawab dalam pengurusan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK dan BPKB.; 20. Bahwa Penggugat mempunyai kekuatiran yang beralasan Tergugat I dan Tergugat II tidak serius melaksanakan putusan dalam perkara ini (illusoir),
-6-
maka mohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset-aset yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II yang data-datanya
akan
Penggugat
ajukan
dalam
tahap
persidangan
selanjutnya.; 21. Bahwa terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai pihak yang bertanggunjawab dalam mengurus pembuatan/penerbitan BPKB dan STNK menjadi kepemilikan kendaraan bermotor menjadi atas nama Penggugat, kiranya, maka Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum untuk tunduk dan mematuhi putusan pengadilan dalam perkara ini.; 22. Bahwa untuk menghindari jika Tergugat I dan Tergugat II terlambat atau lalai melaksanakan isi putusan perkara ini, maka penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong ) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari dari setiap hari keterlambatan dan menghukum Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-hari dari setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan sampai putusan ini dilaksanakan.; 23. Bahwa untuk menjaga kepentingan dan menghindari kerugian yang semakin besar yang diderita Penggugat dan agar Tergugat I dan Tergugat II tidak lalai pada pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 180 HIR, maka mohon sekiranya pengadilan menjatuhkan putusan serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi mapun perlawanan (verzet).; Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : DALAM PROVISI : 1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera menyerahkan BPKB dan STNK atas nama Penggugat mengingat Kendaraan Operasional Dinas Kota Gunungsitoli agar pelayanan kepada masyarakat (Publik) dapat terlaksana dengan baik meskipun putusan daalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (Incraht).; 2. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk tindak hukum apapun yang dapat mengakibatkan terganggunya operasional kendaraan bermotor / pemakaian kendaraan oleh Penggugat.;
-7-
3. Memerintahkan Tergugat I bersama-sama (saling koordinasi) dengan Turut Tergugat I untuk segera segera memproses pengurusan STNK dan BPKB kendaraan menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkan BPKB dan STNK ke 35 unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) menjadi atas nama Penggugat tanpa ada pembebanan biaya kepada Penggugat sesuai dengan isi surat perjanjian pekerjaan.; 4. Memerintahkan Tergugat II bersama-sama (saling koordinasi) dengan Turut Tergugat II untuk segera segera memproses pengurusan STNK dan BPKB kendaraan menjadi atas nama Penggugat dan menyerahkan BPKB dan STNK dari 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) menjadi atas nama Penggugat tanpa ada pembebanan biaya kepada Penggugat sesuai dengan isi surat perjanjian pekerjaan.; DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR : 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi atas surat perjanjian pekerjaan nomor 027/06/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 antara Penggugat dan Tergugat I dan nomor 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011antara Penggugat dan Tergugat II.; 3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II beserta turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyerahkan dan melengkapi suratsurat kendaraan bermotor berupa BPKB dan STNK atas nama Penggugat meskipun putusan dalam perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht).; 4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, seluruhnya sebesar Rp. 4.038.738.500,00 (empat milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan menghukum Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan jumlah seluruhnya Rp. 1.101.550.000,00 (satu milyar seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).; 5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsong) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per-hari dari setiap hari keterlambatan dan menghukum Tergugat II sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-hari dari setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung sejak 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan sampai putusan ini dilaksanakan.;
-8-
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap aset-aset atau segala harta kekayaan milik Tergugat I dan aset-aset atau segala harta kekayaan milik Tergugat II tersebut di atas.; 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan putusan dalam perkara ini.; 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (uitvoorbaar bij voorraad).; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum.; SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).;
Membaca jawaban Tergugat I dan Tergugat II masing-masing yang sebagai berikut : JAWABAN
TERGUGAT
I
DALAM
KONPENSI
DAN GUGATAN
DALAM
REKONPENSI A. DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat I d.K./Penggugat d.R. menyatakan menolak secara tegas dan jelas dalil-dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R., kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata, serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat I d.K./Penggugat d.R. dan sebatas menyangkut hal yang ada keterkaitan atau hubungan hukum dengan Tergugat I d.K/Penggugat d.R.; 2. Bahwa mengenai dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R pada poit 1 s/d 4 tidak perlu Tergugat I d.K/Penggugat d.R tanggapi karena dalil tersebut tidak ada keterkaitan secara langsung dengan Tergugat I d.K./Penggugat d.R, dimana hal tersebut merupakan masalah internal Penggugat d.K./Tergugat d.R.; 3. Mengenai dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R poin 5 s/d 7, akan ditanggapi sebagai berikut - Bahwa Tergugat I d.K/Penggugat d.R. adalah salah satu peserta lelang atas pengadaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan syaratsyarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku yang juga oleh Panitia Lelang dari Pemerintah Kota Gunungsitoli, sebagaimana hal tersebut turut menjadi lampiran Kontrak Kerja antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R. setelah dinyatakan
-9-
sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 20/PANPPKAD/P.1/2011.; - Bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa tersebut antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R. telah mengikatkan diri secara bersama-sama dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/06/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 yang selanjutnya Penggugat d.K/ Tergugat d.R telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Bekerja Nomor 027/08/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 Kepada Tergugat I d.K./Penggugat d.R.; 4. Mengenai Dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R point 8 s/d 11, sebagai berikut : - Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor Nomor : 027/06/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R. sama sekali tidak ada perumusan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), akan tetapi referensi tentang PKB dan BBNKB
adalah
menggunakan
Surat
Keputusan
PT.
ASTRA
INTERNASIONAL Tbk, Nomor : SK/010/TSO. OPR/III/2011-B tentang HARGA KENDARAAN TOYOTA khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, yaitu bahwa harga tersebut sudah on the road (OTR) yang artinya harga kendaraan sudah termasuk dengan surat kendaraan bermotor BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan. Hal mana didasarkan pada Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pada intinya menyatakan : Dikecualikan dari objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air oleh : a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Artinya pembelian kendaraan Dinas milik pemerintah (Plat Merah) adalah tidak dikenakan pajak atau Nol prosen (0 %), dimana pada kondisi tersebut PERATURAN DAERAH (PERDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1 Tahun 2011 belum dibuat dan belum diberlakukan.; Jadi sangatlah tidak masuk akal jika ketentuan Perda No. 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara yang
baru
dibuat
dan
diundangkan
dan
baru
diterapkan
- 10 -
pemberlakuannya dalam perkara in casu, sedangkan menurut azas hukum telah jelas dan tegas bahwa ketentuan Peraturan Perundangundangan tidaklah berlaku surut. Hal mana sangat jelas dan terbukti jika diperbandingkan bahwa pengadaan Kendaraan Bermotor Roda Empat oleh Penggugat d.K. adalah berdasarkan APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 yang sebelumnya dianggarkan pada dalam Rencana APBD pada akhir Tahun 2010. Selanjutnya dipertegas lagi bahwa perjanjian antara Penggugat d.K dan Tergugat I d.K dilakukan sebelum Perda No. 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dibuat dan diberlakukan.; - Bahwa untuk dipahami oleh Penggugat d.K/Tergugat d.R. yaitu baik bila ditinjau dari kebiasaan transaksi jual beli pada umumnya maupun dalam ketentuan peraturan bahwa yang bertanggungjawab dalam pembayaran Pajak Kendaraan dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Pembeli dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli (Penggugat d.K), bukanlah penyedia jasa pengadaan dalam hal ini CV. Prima Perkasa (Tergugat d.K.).; - Bahwa
adapun
keterlambatan
pengurusan
Surat
Tanda
Nomor
Kendaraan (STNK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat d.K. adalah semata-mata kelalaian dari Penggugat d.K. yang tidak segera melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, meskipun telah diingatkan oleh Tergugat I d.K melalui surat kepada Penggugat d.K disertai surat dari PT. Astra International Tbk Cabang Medan (Turut Tergugat d.K).; - Bahwa adapun diantara Penggugat d.K dengan Tergugat I d.K telah diadakan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan, Nomor : 027/22/PPKDPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011 mengenai perjanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan
pengadaan
barang,
yaitu
keterlambatan
pengadaan pengiriman kendaraan bermotor yang merupakan objek perjanjian adalah didasarkan pada keadaan Kahar atau Force Majour, yaitu keadaan memaksa diluar kemampuan manusia yang hal ini seluruh dunia mengakuinya, yaitu terjadinya bencana alam Tsunami di Jepang, yang mengakibatkan pengiriman suku cadang kendaraan mengalami gangguan dan penundaan, sebagaimana pula surat dari PT. Astra Interntional Tbk. Cabang Medan. No. 085/AI-TSO/MD/IF/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal : Konfirmasi Keterlambatan Penyerahan Kendaraan
- 11 -
yang ditujukan kepada CV. Prima Perkasa (Tergugat I d.K) tembusan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli dan Kepala Dinas PPKAD Kota Gunungsitoli.; - Sedangkan dalam perjanjian addendum tersebut, sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan harga, karena memang tidak ada permintaan kenaikan harga dari Tergugat I d.K kepada Penggugat d.K. sebagaimana harga dalam Surat Perjanjian Pekerjaan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah berarti menghilangkan kewajiban Penggugat d.K sebagai Pihak Pembeli Kendaraan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Perda No. 1 Tahun 2011 Prov. SUMUT (Pemprovsu).; 5. Bahwa Tergugat I d.K/Penggugat d.R menolak dan menyangkal tegas dalil gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R point 12 s/d 18, karena dalil tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari, sedangkan di sisi lain Penggugat d.K telah mengakuinya secara bulat dan tegas dengan menampung biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada ABPD Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Gunungsitoli (Penggugat d.K) serta beberapa upaya lainnya yang meminta keringanan pembayaran kepada Pemprovsu, akan tetapi karena keterlambatan tersebut telah menjadi temuan BPK RI. Perwakilan SUMUT, yang tidak mengakui addendum Surat Perjanjian Pekerjaan dengan menerapkan ketentuan Perda No. 1 Tahun 2011 Prov. SUMUT (Pemprovsu). Akibatkan Penggugat d.K berusaha agar pembayaran PKB dan BBNKB kendaraan dinasnya untuk membebankan kepada Tergugat I d.K.; Bahwa meskipun demikian untuk seberapa perlunya dali Penggugat point point 12 s/d 18, akan Tergugat I d.K tanggapi, kecuali terhadap dalil-dalil yang materi intinya telah terjawab pada tanggapan sebelumnya, sebagai berikut : - Bahwa Tergugat I d.K/Penggugat d.R tidak pernah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor : 027/06/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/ 2011 tanggal 08 Juni 2011 antara Penggugat d.K dan Tergugat I d.K, hal mana telah terbukti dengan terjadinya serah terima 35 (tiga puluh lima) unit Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) dalam kondisi baik dan lengkap dari Tergugat I d.K kepada Penggugat d.K. sebagaimana dituangkan
- 12 -
beberapa Berita Acara sebagai dokumen/bukti-bukti yang akan diajukan pada saat/tahap Pembuktian.; - Bahwa dalil-dalil Penggugat d.K yang menuntut kerugian materil dan immateril dalam perkara in casu adalah sangat tidak berdasar dan tidak mempunyai alasan yang kuat, karena terhambatnya pengajuan dan pengurusan STNK dan BPKB kendaraan dinas adalah akibat kelalaian Penggugat d.K. sendiri dalam pembayaran PKB dan BBNKB serta objek perkara a quo dijadikan sebagai temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas dasar perhitungan dan pemberlakuan yang keliru terhadap ketentuan PERDA No. 1 Tahun 2011 Pemprovsu, sedangkan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk Pemprovsu sendiri dengan permasalahan yang sama dengan Penggugat d.K tidak dijadikan temuan, sebagai contoh konkreat adalah Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang pelaksana pengadaan kendaraan bermotor roda 4 dinasnya adalah Tergugat II d.K. 6. Bahwa Tergugat I d.K menolak dan menyangkal tegas dalil gugatan Penggugat d.K point 20 s/d 23, karena dalil tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta hanya merupakan dalil yang diada-adakan sebagaimana pula dengan dasar hukum gugatan Penggugat d.K. Oleh karenanya sangatlah patut dan selayaknya dalil-dalil gugatan Penggugat d.K tersebut diabaikan, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat I d.K/Penggugat d.R memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA : - Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I d.K untuk seluruhnya. - Menolak
Gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- 13 -
B. DALAM REKONPENSI 1. Agar semua dalil-dalil sesuatu yang telah termuat dalam Konpensi, dianggap
telah
termuat
secara
utuh
dan
lengkap
dalam
bagian
Rekonpensi.; 2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (d.R) / Tergugat I dalam Konpensi (d.K) adalah salah satu peserta lelang pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diadakan oleh Panitia Lelang pada LPSE Pemerintah Kota Gunungsitoli, dimana anggarannya telah ditetapkan DPA Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran (TA) 2011 dan sebagaimana lazimnya kegiatan Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) untuk Kendaraan Dinas tersebut sebelumnya telah disusun dan dianggarkan pula dalam Rencana APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli TA. 2011 pada akhir Tahun 2010.; 3. Bahwa setelah mengikuti beberapa tahap seleksi, maka berdasarkan Pengumuman Hasil Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Lelang, Penggugat d.R/Tergugat I d.K dinyatakan sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, antara Penggugat d.R/Tergugat I d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/06/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 dengan harga per-unit kendaraan mempedomani Surat Keputusan PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk, Nomor : SK/010/TSO. OPR/III/2011-B tentang HARGA KENDARAAN TOYOTA khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, yaitu bahwa harga tersebut sudah on the road (OTR).; 4. Bahwa Surat Keputusan PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk, Nomor : SK/010/TSO. OPR/III/2011-B tentang HARGA KENDARAAN TOYOTA khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, adalah didasarkan pada Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor
yang
pada
intinya
menyatakan
pengecualian
pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama atas pembelian kendaraan Dinas (Plat Merah), artinya pembelian kendaraan Dinas milik pemerintah (Plat Merah) adalah tidak dikenakan pajak atau Nol prosen (0 %).;
- 14 -
5. Bahwa oleh karena terjadinya bencana alam Tsunami yang melanda Negara Jepang yang merupakan negara asal kendaraan Toyota yang mengakibatkan keterbatasan
terhambatnya jumlah
pengadaan
produksi
dan
suku
cadang
selanjutnya
dan
terjadi
mengakibatkan
keterlambatan penyerahan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang telah dipesan oleh Penggugat d.R sebagai pemenuhan kebutuhan Kendaraan Dinas Tergugat d.R/Penggugat d.K. sebagaimana Surat PT. Astra Interntional Tbk. (turut Tergugat I d.K) Nomor : 085/AI-TSO/MD/IF/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 perihal : Konfirmasi Keterlambatan Penyerahan Kendaraan. Selanjutnya antara Penggugat d.R/Tergugat I d.K dengan Tergugat d.R/Penggugat d.K. secara bersama-sama sepakat melakukan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011 mengenai perpanjangan waktu penyerahan kendaraan yang merupakan objek perjanjian. 6. Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/06/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R, tanpa diketahui/tanpa sosialisasi Pemerintah Provinsi memberlakukan Perda No 1 Tahun 2011 Pemprovsu.; 7. Bahwa sebagai realisasi Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/06/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011, telah terjadi serah terima 35 (tiga puluh lima) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) dari Penggugat d.R / Tergugat I d.K dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R yang selanjutnya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang.; 8. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan SUMUT, keterlambatan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berikut perhitungan yang salah dan keliru, dijadikan temuan dengan menggunakan instrumen ketentuan dalam Perda No. 1 Tahun 2011 Pemprov Sumut. Akibatnya Pemeritah Kota Gunungsitoli (Tergugat d.R / Penggugat d.K) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB dan BBNKB dari pengadaan kendaraan dinas yang ternyata telah disetujui dan ditampung dalam APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang
- 15 -
telah disahkan oleh DPRD Kota Gunungsitoli menjadi PERDA Kota Gunungsitoli Tahun 2012. Bahwa penerapan instrumen Perda No. 1 Tahun 2011 Pemprov Sumut tersebut adalah sangat salah dan keliru, karena sesuai dengan azas hukum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku surut. Oleh
karenanya
temuan
BPK
RI
Perwakilan
SUMUT
mengenai
Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKAD) Kota Gunungsitoli berikut semua akibat sebagai rekomendasi temuan seharusnya dan sepatutnya dinyatakan ditolak, dikesampingkan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan serta dinyatakan Batal Demi Hukum. 9. Bahwa sangat wajar Tergugat d.R/Penggugat d.K dihukum untuk segera membayar PKB dan BBNKB objek perkara a quo, baik berdasarkan anggaran yang ditampung APBD Tahun 2012 atau APBD Tahun 2013 maupun melalui Perubahan APBD (P-APBD) TA. 2013 sebesar Rp. 1.038.738.500,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan
ribu
lima
ratus
rupiah)
berikut
denda
keterlambatan
pembayarannya adalah merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K. atau sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan.; 10.Bahwa perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K yang tidak membayar PKB dan BBNK objek perkara a quo serta mengajukan gugatan kepada Penggugat d.R/Tergugat I dK. telah sangat merugikan Penggugat d.R/Tergugat I d.K baik secara materil maupun secara immateril. Oleh karenanya sangatlah wajar terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.R/Tergugat I d.K.; 11.Bahwa ganti rugi yang materil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat d.R/Tergugat I d.K berkenaan dengan perkara a quo antara lain biaya transport dan akomodasi dalam melakukan pertemuan-pertemuan, biaya mengikuti proses persidangan, biaya jasa konsultasi hukum dan biaya-biaya lainnya yang ditaksir sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).; 12.Bahwa sangat wajar terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K yang lalai tidak membayar biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) objek perkara a quo dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang
- 16 -
menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli patut dibayar oleh Tergugat d.R/ Penggugat d.K kepada Penggugat d.R/Tergugat I d.K.; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah jelas dan terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Rekonpesi Penggugat d.R/Tergugat I d.K mempunyai landasan dan dasar hukum yang kuat dan jelas, sehingga adalah wajar untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.; Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat d.R/Tergugat I d.K memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I d.K untuk seluruhnya.; 2. Menolak Gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Gugatan Penggugat d.K. tidak dapat diterima.; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.; B. DALAM REKONPENSI PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi (d.R) / Tergugat I dalam Konpensi (d.K) untuk seluruhnya.; 2. Menyatakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterapkan dalam realisasi
Surat
Perjanjian
Pekerjaan
Nomor
:
027/06/PPK-
DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011 antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R.; 3. Menyatakan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gunungsitoli atas Laparan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum serta dinyatakan Batal Demi Hukum. 4. Menyatakan biaya Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya pengurusan Bea Balik Nama 35 (tiga puluh lima) unit Kendaraan Bermotor roda 4
- 17 -
sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditaksir sebesar Rp. 1.038.738.500,- (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berikut denda keterlambatan
pembayarannya
adalah
merupakan
beban
dan
tanggungjawab sepenuhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K. atau sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan.; 5. Menghukum Tergugat d.R/Pengugat d.K untuk segera membayar PKB dan BBNKB objek perkara a quo ke Kas Negara atau Pemerintah Derah Provinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun melalui Penggugat d.R/Tergugat I d.K., baik berdasarkan anggaran yang ditampung APBD Tahun 2012 atau APBD Tahun 2013 maupun melalui Perubahan APBD (P-APBD) TA. 2013 sebesar Rp. 1.038.738.500,(satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berikut denda keterlambatan pembayarannya sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan. 6. Menyatakan perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K yang tidak membayar PKB dan BBN kendaraan Dinasnya digolongkan dalam perbuatan melawan hukum. 7. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K. untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara sekaligus dan seketika, yaitu - Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) - Kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli patut dibayar oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K kepada Penggugat d.R/Tergugat I d.K. 8. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum. SUBSIDAIR : Apabila Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). JAWABAN TERGUGAT II DALAM KONPENSI DAN GUGATAN DALAM REKONPENSI A. DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa Tergugat II d.K./Penggugat d.R. menyatakan menolak secara tegas dan jelas dalil-dalil Penggugat d.K./Tergugat d.R., kecuali yang diakui secara tegas, bulat dan nyata, serta mempunyai kesesuaian dengan dalil Tergugat II
- 18 -
d.K./Penggugat d.R. dan yang mempunyai keterkaitan atau hubungan hukum dengan Tergugat II d.K/Penggugat d.R.; 2. Mengenai dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R poin 5 s/d 7, akan ditanggapi sebagai berikut : - Bahwa Tergugat II d.K/Penggugat d.R. adalah salah satu peserta lelang atas pengadaan kendaraan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 6 (enam) Lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli, dan telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang berdasarkan Pengumuman Pemenang Lelang yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 20/PANPPKAD/P.2/2011. - Bahwa antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat II d.K./ Penggugat d.R. telah mengikatkan diri secara bersama-sama dalam Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 yang selanjutnya Penggugat d.K/Tergugat d.R telah mengeluarkan Surat Perintah Mulai Bekerja kepada Tergugat II d.K./Penggugat d.R. Nomor 027/09/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011; 3. Mengenai Dalil Penggugat d.K/Tergugat d.R point 8 s/d 11, sebagai berikut : - Bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat II d.K./Penggugat d.R sama sekali tidak ada perumusan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), akan tetapi referensi harga yang dikeluarkan oleh PT. SARDANA INDAH BERLIAN tentang harga kendaraan khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, yang artinya harga tersebut sudah termasuk PKB dan BBN. - Bahwa harga tersebut didasarkan pada Ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air serta, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang menyatakan : Dikecualikan dari objek Pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air oleh : a. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.; - Bahwa pada waktu penentuan harga kendaraan bermotor tersebut PERATURAN DAERAH (PERDA) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 1 Tahun 2011 belum dibuat dan belum diberlakukan. - Bahwa menurut azas hukum bahwa ketentuan Peraturan Perundangundangan tidaklah berlaku surut. Hal mana sangat jelas dan terbukti jika
- 19 -
diperbandingkan bahwa pengadaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 6 (enam) oleh Penggugat d.K. adalah berdasarkan APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun 2011 yang sebelumnya pada akhir Tahun 2010 telah dianggarkan/ditampung dalam Rencana APBD Tahun 2011. - Lebih tegas lagi bahwa perjanjian antara Penggugat d.K dan Tergugat II d.K dilakukan sebelum Perda No. 1 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 dibuat dan diberlakukan yaitu tanggal 2 Mei 2011. Jadi sangatlah tidak rasional jika ketentuan Perda No. 1 Tahun 2011 PemProvSU
yang
baru
dibuat
dan
diundangkan
diterapkan
pemberlakuannya dalam perkara a quo. - Bahwa adapun keterlambatan pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mendapatkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Penggugat d.K. adalah semata-mata kelalaian dari Penggugat d.K. yang tidak segera melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, meskipun telah diingatkan oleh Tergugat II d.K melalui surat kepada Penggugat d.K. - Bahwa adapun diantara Penggugat d.K dengan Tergugat II d.K telah diadakan Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan, Nomor : 027/32/PPKDPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011 mengenai perjanjangan waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang berkenaan dengan surat PT. Sardana Berlian Motors Nomor 01/SIBM/GSO/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 dan surat PT. Krama Yudha Tiga Berlian Nomor : JKT/MJ/0272/11 tanggal 13 Januari 2011. - Sedangkan dalam perjanjian addendum tersebut, sama sekali tidak menyinggung soal kenaikan harga, karena memang tidak ada permintaan kenaikan harga dari Tergugat II d.K kepada Penggugat d.K. sebagaimana harga dalam Surat Perjanjian Pekerjaan. Akan tetapi hal tersebut bukanlah berarti menghilangkan kewajiban Penggugat d.K sebagai Pihak Pembeli Kendaraan untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang diatur dalam Perda Prov. SUMUT (Pemprovsu) Nomor 1 Tahun 2011 yang diberlakukan tanggal 2 Mei 2011. 4. Bahwa Tergugat II d.K/Penggugat d.R menolak dan menyangkal tegas dalil gugatan Penggugat d.K/Tergugat d.R point 12 s/d 17 dan 19 karena dalil tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari, sedangkan disisi lain Penggugat d.K telah mengakuinya secara bulat dan tegas dengan menampung biaya pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada ABPD Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kota Gunungsitoli
- 20 -
(Penggugat d.K) serta beberapa upaya lainnya yang meminta keringanan pembayaran kepada Pemprovsu, akan tetapi oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK.RI) Perwakilan Sumatera Utara dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan TA. 2011, Pengadaan Kendaraan Dinas tersebut dijadikan sebagai Temuan, sehingga Penggugat d.K berusaha agar pembayaran PKB dan BBNKB kendaraan dinasnya untuk membebankan kepada Tergugat II d.K.; Bahwa meskipun demikian untuk seberapa perlunya dalil-dalil Penggugat d.K point 12 s/d 17 dan 19, akan Tergugat II d.K tanggapi, kecuali terhadap dalildalil yang materi intinya telah terjawab dan merupakan pengulangan dari tanggapan sebelumnya, sebagai berikut : - Bahwa Tergugat II d.K tidak pernah melakukan perbuatan inkar janji (wanprestasi) terhadap Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011, hal mana telah terbukti dengan terjadinya serah terima 4 (empat) unit Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) dalam kondisi baik dan lengkap dari Tergugat II d.K kepada Penggugat d.K. sebagaimana dituangkan beberapa Berita Acara sebagai dokumen/bukti-bukti yang akan diajukan pada saat/tahap Pembuktian.; - Bahwa dalil-dalil Penggugat d.K yang menuntut kerugian materil dan immateril dalam perkara in casu adalah sangat tidak beralasan dan berdasar hukum yang kuat, karena terhambatnya pengajuan dan pengurusan STNK dan BPKB kendaraan dinas adalah akibat kelalaian Penggugat d.K. sendiri dalam pembayaran PKB dan BBNKB serta objek perkara a quo dijadikan sebagai temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas dasar perhitungan dan pemberlakuan yang keliru serta alasan subjektif terhadap ketentuan PERDA No. 1 Tahun 2011 Pemprovsu, sedangkan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara termasuk Pemprovsu sendiri dengan permasalahan yang sama dengan Penggugat d.K akan tetapi tidak dijadikan temuan, sebagai contoh konkreat adalah Pemerintah Kabupaten Nias Barat. 5. Bahwa Tergugat II d.K menolak dan menyangkal tegas dalil gugatan Penggugat d.K point 20 s/d 23, karena dalil tersebut sama sekali tidak mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta hanya merupakan dalil yang diada-adakan sebagaimana pula dengan dasar hukum gugatan
- 21 -
Penggugat d.K. Oleh karenanya sangatlah patut dan selayaknya dalil-dalil gugatan Penggugat d.K tersebut diabaikan, dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Tergugat II d.K/Penggugat d.R memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut DALAM KONPENSI : DALAM POKOK PERKARA : - Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I d.K untuk seluruhnya. - Menolak
Gugatan
Penggugat
untuk
seluruhnya
atau
setidak-tidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. B. DALAM REKONPENSI 1. Agar semua dalil-dalil sesuatu yang telah termuat dalam Konpensi, dianggap telah termuat secara utuh dan lengkap dalam bagian Rekonpensi. 2. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi (d.R) / Tergugat II dalam Konpensi (d.K) telah mengikatkan diri secara bersama-sama dengan Tergugat d.R/ Penggugat d.K sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 6 (enam) maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011 tentang pemabahan waktu penyerahan kendaraan. Adapun anggaran biayanya telah ditetapkan dalam DPA Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran (TA) 2011, dimana sebelumnya telah disusun dan dianggarkan/ direncanakan pada akhir Tahun 2010 dalam Rencana APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli TA. 2011. 3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/ 2011
tanggal
18
April
2011
dengan
harga
per-unit
kendaraan
mempedomani referensi harga yang dikeluarkan oleh PT. SARDANA INDAH BERLIAN tentang harga kendaraan khusus Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, yang artinya harga tersebut sudah termasuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).; 4. Bahwa harga kendaraan dinas untuk Instansi Pemerintah (On The Road Plat Merah) Wilayah Medan Per 01 Maret 2011, adalah didasarkan pada
- 22 -
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang pada intinya menyatakan pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama atas pembelian kendaraan Dinas (Plat Merah), artinya pembelian kendaraan Dinas milik pemerintah (Plat Merah) adalah tidak dikenakan pajak atau Nol prosen (0 %). 5. Bahwa dalam masa waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011, tanpa diketahui/tanpa sosialisasi Pemerintah Provinsi memberlakukan Perda No 1 Tahun 2011 Pemprovsu tanggal 2 Mei 2011. 6. Bahwa sebagai realisasi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPKDPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011, telah terjadi serah terima 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 6 (enam) dari Penggugat d.R/Tergugat II d.K kepada Tergugat d.R./Penggugat d.K yang selanjutnya telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang. 7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan SUMUT, keterlambatan Pembayaran Pajak kendaraan bermotor dan BBNKB berikut perhitungan dengan yang salah dan keliru, dijadikan temuan dengan menggunakan instrumen ketentuan dalam Perda No. 1 Tahun 2011 Pemprov Sumut. Akibatnya Pemeritah Kota Gunungsitoli (Tergugat d.R / Penggugat d.K) tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar PKB dan BBNKB dari pengadaan kendaraan dinas yang ternyata telah disetujui dan ditampung dalam APBD Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012 yang telah disahkan oleh DPRD Kota Gunungsitoli menjadi PERDA Kota Gunungsitoli Tahun 2012. Bahwa penerapan instrumen Perda No. 1 Tahun 2011 Pemprov Sumut tersebut adalah sangat salah dan keliru dan subjektif, karena sesuai dengan azas hukum Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tidak berlaku surut. Oleh karenanya temuan BPK RI berkenaan dengan pengadaan kendaraan dinas roda 4 Pemerintah Kota Gunungsitoli berikut semua akibatnya sebagai rekomendasi temuan seharusnya dan sepatutnya dinyatakan
- 23 -
ditolak, dikesampingkan, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak perlu dipertimbangkan serta dinyatakan Batal demi Hukum. 8. Bahwa sangat wajar Tergugat d.R/Penggugat d.K dihukum untuk segera membayar PKB dan BBNKB objek perkara a quo, baik berdasarkan anggaran yang ditampung APBD Tahun 2012 atau APBD Tahun 2013 maupun melalui Perubahan APBD (P-APBD) TA. 2013 sebesar Rp. 101.550.000,- (seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut denda keterlambatan pembayarannya adalah merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K. atau sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan. 9. Bahwa perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K yang tidak membayar PKB dan BBNK objek perkara a quo serta mengajukan gugatan kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K telah sangat merugikan Penggugat d.R/ Tergugat II d.K, baik secara materil maupun secara immateril. Oleh karenanya sangatlah wajar terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K. 10.Bahwa ganti rugi yang materil dapat diketahui dari biaya-biaya yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat d.R/Tergugat II d.K berkenaan dengan perkara a quo antara lain biaya transport dan akomodasi dalam melakukan pertemuan-pertemuan, biaya mengikuti proses persidangan, biaya jasa konsultasi hukum dan biaya-biaya lainnya yang ditaksir sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) haruslah dibayar kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K. 11.Bahwa sangat wajar terhadap Tergugat d.R/Penggugat d.K yang lalai tidak membayar biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) objek perkara a quo dihukum untuk membayar ganti rugi immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara sekaligus dan seketika, atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli patut dibayar oleh Tergugat d.R/ Penggugat d.K kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonpensi telah jelas dan terbukti bahwa dalil-dalil gugatan Rekonpesi Penggugat d.R/Tergugat II d.K mempunyai landasan dan dasar hukum yang kuat serta jelas, sehingga adalah wajar untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.
- 24 -
Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat d.R/Tergugat II d.K memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan Dalil/Jawaban Tergugat II d.K untuk seluruhnya. 2. Menolak Gugatan Penggugat d.K untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. B. DALAM REKONPENSI PRIMAIR : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat II dalam Konpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterapkan dalam realisasi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/07/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011 antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat II d.K./ Penggugat d.R. 3. Menyatakan biaya Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya pengurusan Bea Balik Nama atas 4 (empat) unit Kendaraan Bermotor roda 6 (enam) sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli yang ditaksir sebesar Rp. 101.550.000,- (seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut denda keterlambatan pembayarannya adalah merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K. atau sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan. 4. Menghukum Tergugat d.R/Pengugat d.K untuk segera membayar PKB dan BBNKB objek perkara a quo ke Kas Negara atau Pemerintah Derah Provinsi Sumatera Utara baik secara langsung maupun melalui Penggugat d.R/Tergugat I d.K., baik berdasarkan anggaran yang
- 25 -
ditampung APBD Tahun 2012 atau APBD Tahun 2013 maupun melalui Perubahan APBD (P-APBD) TA. 2013 sebesar Rp. 101.550.000,(seratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berikut denda keterlambatan pembayarannya sebesar nilai yang berlaku saat perkara ini diputuskan oleh Pengadilan. 5. Menyatakan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI. (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Bermotor pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gunungsitoli atas Laparan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011 adalah tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum serta dinyatakan Batal Demi Hukum. 6. Menyatakan
perbuatan
Tergugat
d.R/Penggugat
d.K
yang
tidak
membayar PKB dan BBN kendaraan Dinasnya digolongkan dalam perbuatan melawan hukum. 7. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat secara sekaligus dan seketika, yaitu - Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) - Kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Pengadilan Negeri Gunungsitoli patut dibayar oleh Tergugat d.R/Penggugat d.K kepada Penggugat d.R/Tergugat II d.K. 8. Menghukum Tergugat d.R/Penggugat d.K untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau menurut hukum. SUBSIDAIR : Apabila Peradilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequoetbono).
Membaca,
putusan
Pengadilan
Negeri
Gunung
Sitoli
nomor
:
55/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 25 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM PROVISI: - Menolak permohonan/gugatan Provisi dari Penggugat ;
- 26 -
DALAM POKOK PERKARA: - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan
Gugatan
Rekonpensi
dari
Para
Penggugat
Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konpensi tersebut untuk sebagian ; 2. Menyatakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak dapat diterapkan dalam realisasi Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/06/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/22/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 08 Juni 2011 antara Penggugat d.K/Tergugat d.R dan Tergugat I d.K./Penggugat d.R serta terhadap
Surat
Perjanjian
Pekerjaan
Nomor
:
027/07/PPK-
DPPKAD/2011 tanggal 18 April 2011 maupun Addendum Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/32/PPK-DPPKAD/2011 tanggal 11 Juli 2011
antara
Penggugat
d.K/Tergugat
d.R
dan
Tergugat
II
d.K./Penggugat d.R; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat d.R/Penggugat d.K
yang tidak
membayar PKB dan BBN kendaraan Dinasnya adalah perbuatan melawan hukum.; 4. Menyatakan biaya Pajak Kendaraan Bermotor dan biaya pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk 35 (tiga puluh lima) unit Kendaraan Bermotor roda 4 sebagai kendaraan dinas Pemerintah Kota Gunungsitoli sebesar Rp. 1.140.288.500.- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) berikut denda keterlambatan pembayarannya adalah merupakan beban dan tanggungjawab sepenuhnya Tergugat d.R/Penggugat d.K. 5. Menghukum Tergugat d.R/Pengugat d.K untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ke Kas Negara atau Pemerintah Derah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 1.140.288.500.- (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) baik secara langsung maupun melalui Penggugat d.R/Tergugat I dan Tergugat II d.K berikut denda keterlambatannya.
- 27 -
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Penggugat d.K/Tergugat d.R tersebut untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).;
Membaca, Akte Banding nomor : 07/Bdg/Akta.Pdt/2013/PN-GS yang dibuat oleh : HERMAN SEBAYANG, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 25 April 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, melalui risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 25 Juni 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 25 Juni 2013, memori banding mana telah dengan
sempurna
diberitahukan
dan
diserahkan
kepada
Kuasa
Hukum
Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, melalui risalah penyerahan memori banding yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan;
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tertanggal 28 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 4 September 2013, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2013, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 14 Agustus 2013, kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2014 dan tanggal 6 Februari 2014, melalui risalah penyerahan kontra memori banding yang dijalankan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan
- 28 -
Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dan kepada Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2013, tanggal 14 Agustus 2013, tanggal 23 Oktober 2013 dan tanggal 31 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 25 April 2013, yang diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding I dan II semula Turut Tergugat I dan II; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 25 April 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Akte terlambat mengajukan banding nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS, nomor : 07/Bdg/Akta.Pdt/2013PN.GS tertanggal 19 Juni 2013 yang diperbuat Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang menerangkan bahwa Pembanding/ kuasanya dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 55/Pdt.G/2012/PN.GS tanggal 25 April 2013 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding tanggal 19 Juni 2013, nomor : 07/Bdg/Akta.Pdt/2013/PN.GS dalam perkara antara Motani Telaumbanua SH. dkk sebagai Penggugat/ Pembanding lawan CV. Prima Perkasa dkk sebagai Tergugat/ Terbanding, sampai dengan masa tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tanggal 25 April 2013 dan berakhir tanggal 09 Mei 2013, ternyata Penggugat/ Pembanding tidak
- 29 -
mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan, dan telah berkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 199 ayat (1) RBG yaitu dalam waktu empat belas hari setelah putusan dibacakan dengan dihadiri oleh para pihak berperkara ,maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima ,maka biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat yang dalam tingkat banding sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya undang-undang nomor : 48 tahun 2009 jo undang-undang nomor : 49 tahun 2009 dan Rbg; MENGADILI : -
Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015, oleh Kami BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Desember 2014 nomor : 394/PDT/2014/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN,
- 30 -
SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;
HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
TTD.
TTD.
ttd
ttd
1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
BANTU GINTING, SH.
TTD. ttd 2. Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.
PANITERA PENGGANTI, TTD.
ttd ZAINAL POHAN, SH.MH.
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.
