PUTUSAN NOMOR : 29 / PDT / 2015 / PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara
Perdata
dalam
Peradilan
Tingkat
Banding,
telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ---------------
H.HASAN MAKMUR RITONGA; Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat
Desa
Aek Jangkang (Simpang Goti),
Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, selanjutnya disebut PENGGUGAT / PEMBANDING ; ------------------------
MELAWAN
1. AZHARUDDIN HARAHAP, beralamat di Jl. Labuserang No.14, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kodya Binjai, Sumatera Utara, Selanjutnya disebut
sebagai
TERGUGAT-I/sekarang
TERBANDING-I ; ---------------------------------------------
2. PT.PARASETIA GROUP. Beralamat di Pasar Binanga, Desa Unte Rudang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang
Lawas,
selanjutnya
disebut
sebagai
TERGUGAT -II/sekarang TERBANDING – II ; -------
3. PT.MOSESA PETROLEUM, beralamat di Soboris dolok Napasimin, Kecamatan Berumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIII/ TERBANDING –III ; --------------------------------------
PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------Telah membaca : -------------------------------------------------------------
Halaman 1 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
1. Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
04
FebruariNomor :29/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas
perkara
tanggal
21
Januari
2014
Nomor
:45/Pdt.G/2012/PN-Psp dan Surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri
Padangsidempuan,
telah
mengemukaan
sebagai
berikut : ----------------------------------------------------------------------------1.
Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Desa Pangikiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja masing-masing bertanggal 15 Juni 1997, yaitu: 1.1.
Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/14/1997 tanggal 15 Juni 1997 Jo. Surat Ganti Rugi tertanggal 04 September 2001 atas nama Penggugat yang diketahui Kepala Desa Janji Raja tanggal 24 Desember 2012
1.2.
Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/15/1997 tanggal 15 Juni 1997 Jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 10 Mei 2011, yang diketahui Kepala Desa Janji Raja;
1.3.
Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/16/1997 Jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 14 Mei 2011, yang diketahui Kepala Desa Janji Raja;
1.4.
Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/17/1997 tanggal 15 Juni 1997 Jo. Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 24 Maret 2011, yang diketahui Kepala Desa Janji Raja;
1.5.
Surat Keterangan Tanah Nomor: 811.2/18/1997 tanggal 15 Juni 1997 dibeli dari Tongku Humala;
Halaman 2 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Keseluruhan luasnya kurang lebih 10 Ha; 2.
Bahwa setelah membeli tanah tersebut di atas, maka Penggugat mengolah tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan tanaman kopi, jagung, ubi kayu, durian, langsat, cempedak dan tanaman produktif lainnya untuk bahan bakar kayu;
3.
Bahwa selama memiliki dan menguasai lahan tersebut yang dijadikan sumber penghidupan dan penghasilan keluarga, sehingga dapat menyekolahkan anak-anak hingga ke jenjang SMA, Penggugat tidak pernah mendapat gangguan dan atau gugatan dari pihak manapun;
4.
Bahwa menurut hukum, penguasaan lahan pertanian dengan itikad baik selama lebih dari 20 tahun dengan alas hak yang benar, adalah sebagai pemilik atas lahan tersebut dan tidak dapat dituntut oleh pihak lain yang mengaku memiliki lahan tersebut;
5.
Bahwa Penggugat juga memenuhi kewajiban Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
6.
Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sekitar bulan November 2009, tanah pertanian milik Penggugat di atas seluas ± 10 Ha, telah dirusak, dihancurkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan tanpa seizin Penggugat di atas lahan Penggugat telah ditanami kelapa sawit (kebun kelapa sawit) oleh Tergugat I dan Tergugat II serta oleh Tergugat III dibangun proyek ekplorasi dan eksploitasi minyak dengan 3 (tiga) sumur bor;
7.
Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dan keterangan Kepala Badan Perizinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Bapak Burhanuddin Harahap),
izin
diberikan
kepada
Tergugat
III
(PT.
MOSESA
PETROLEUM) dan bukan kepada Tergugat II (PT. Cipta Prasetya yang dimiliki oleh Tergugat I); atau kepada Tergugat I, sehingga patut pula dipertanyakan keabsahan kepemilikannya; 8.
Bahwa sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pejabat di Badan
Kehutanan
dan
Perkebunan,
Badan
Perizinan,
Badan
Pertambangan di Polres Kabupaten Tapanuli Selatan, dan keterangan mana telah pula kami telusuri, bahwa benar Tergugat I (Sdr. Azharuddin Harahap), baik melalui Tergugat III (PT. MOSESA PETROLEUM) dan Tergugat II (PT. Cipta Prasetya), telah melakukan perampasan, pengrusakan lahan milik masyarakat pada umumnya dan khususnya milik Penggugat, dan bahkan belum membayar Halaman 3 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
seluruhnya ganti rugi terhadap masyarakat sekitar proyek yang dikerjakan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun melalui Tergugat III; 9.
Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menghancurkan lahan pertanian dan perkebunan milik Para Penggugat dan milik masyarakat yang tanahnya belum dibayar seluruhnya, maka Tergugat III (PT. MOSESA PETROLEUM) membangun 3 (tiga) bidang sumur bor minyak (sudah dalam tahap penyelesaian) dan berada di atas lahan pertanian/kebun milik Penggugat yang kemudian oleh Tergugat I dan Tergugat II menanami pohon sawit berukuran tinggi kurang lebih 2 meter;
10. Bahwa kendatipun telah dilakukan teguran atas pengrusakan, penghancuran tanaman-tanaman yang ada di atas lahan milik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mau menghentikan kegiatan penguasaan lahan milik Penggugat, sehingga jelas-jelas sangat merugikan Penggugat, oleh karena lahan pertanian tersebut adalah satu-satunya tempat menggantungkan kehidupan keluarga Penggugat; 11. Bahwa berdasarkan hasil cek tempat kejadian perkara di lahan milik Penggugat yang telah ditanami kebun sawit oleh Tergugat I dan Tergugat II dan pembuatan sumur minyak oleh Tergugat III tertanggal 16 Mei 2012 yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Badan Perizinan Kabupaten Padang Lawas dan Polres Kabupaten Padangsidimpuan, telah terbukti bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit dan pemboran sumur minyak (3 sumur minyak) berada di atas lahan pertanian dan perkebunan milik Penggugat, demikian juga dengan perizinan yang diperoleh patut diragukan dan dipertanyakan, mengingat pemboran minyak telah berproduksi, sementara izin dari Dinas Pertambangan dan Energi, Departemen Kehutanan, Departemen Perindustrian, BP MIGAS (Departemen Energi dan Sumber Daya Alam), BKPM, Gubernur Sumatera Utara belum dimiliki oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sehingga menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum; Halaman 4 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
12. Bahwa akibat tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut di atas, menimbulkan kerugian bagi Penggugat
dan keluarganya baik
kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yang ditaksir adalah sebagai berikut: 12.1. Kerugian materiil tidak dapat menguasai, mengolah dan menikmati hasil di atas lahan pertanian dan perkebunan seluas kurang lebih 10 Ha, yang per hektarnya menghasilkan Rp. 20.000.000,- sejak tahun 2009 adalah sebesar: 10 x Rp. 20.000.000,- x 4 tahun = Rp. 800.000.000,-; 12.2. Pengeluaran
pupuk,
tenaga
kerja
selama
4
tahun
=
Rp. 100.000.000,-; 12.3. Biaya Penasihat Hukum akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III = Rp. 250.000.000,-; Jumlah: Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah); 13. Kerugian immateriil karena tidak dapat menikmati hasil lahan pertanian
dan
perkebunan
aquo
sejak
November
2009
dan
keuntungan lainnya atas kandungan minyak yang ada di atas lahan milik Penggugat sampai dengan perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); 14. Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat I, Tergugat
II
dan
Tergugat
III
akan
mengalihkan
dan
atau
mengoperkan dan atau menjaminkan tanah sengketa aquo, maka mohon Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berkenan meletakkan sita jaminan
(Conservatoir
Beslagh)
atas
tanah
sengketa,
dan
memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk menjalankan penyitaan tersebut; 15. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah
berkekuatan
hukum
tetap,
mohon
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Berdasarkan
hal-hal
Padangsidimpuan
tersebut melalui
di
atas,
Majelis
mohon
Hakim
Pengadilan Pengadilan
Negeri Negeri
Padangsidimpuan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Halaman 5 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
2.
Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemilik atas lahan sengketa yang terletak di Desa Pangikiran Dolok Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Tapanuli Selatan seluas kurang lebih 10 Hektar;
3.
Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja Nomor: 811.2/14/1997, Nomor: 811.2/16/1997,
Nomor:
811.2/17/1997,
Nomor:
811.2/18/1997
masing-masing bertanggal 15 Juni 1997 dan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dimiliki Penggugat masing-masing bertanggal 04 September 2001, 10 Mei 2011, 14 Mei 2011, 24 Maret 2011; 4.
Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
5.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di atas tanah sengketa;
6.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 1.150.000.000 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
7.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) secara tunai kepada Penggugat;
8.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta);
9.
Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;
10. Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang,
bahwa
Tergugat-I
dan
Tergugat-II,
telah
mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : ----------------I. Tentang Eksepsi: 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel). 1. Alamat/Kedudukan Hukum Tergugat Tidak Benar.
Bahwa Penggugat telah keliru dan kabur menyebutkan alamat Tergugat II dalam Gugatannya pada halaman 1 (satu) yang menyebutkan PT. PRA SETIA GROUP, beralamat di Pasar Binanga, Desa Utterudang, Kecamatan Barumun Halaman 6 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Bahwa Tergugat II tidak berkedudukan/beralamat pada alamat tersebut di atas melainkan berkedudukan di Kota Binjai, beralamat Kantor di Jln. Semarang No.14, Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai ;
Bahwa oleh karena penyebutan kedudukan dan alamat Tergugat II dalam gugatan Penggugat tidak benar/keliru, maka jelas gugatan Penggugat, cacat formil sehingga menjadi kabur, dengan demikian" harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard) ;
2. Gugatan Penggugat Tidak Menyebutkan dengan Jelas Batas-Batas Tanah Objek Perkara. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1 menyebutkan "Bahwa Penggugat adalah pemilik atas tanah yang terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun
Tengah,
Kabupaten
Padang
Lawas,
sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Janji Raja masing-masing bertanggal 15 Juni 1997.....dst; Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point
6
menyebutkan
:
"Bahwa
tanpa
seijin
dan
sepengetahuan Penggugat, sekitar bulan November 2009, tanah pertanian milik Penggugat diatas seluas + 10 Ha, telah dirusak, dihancurkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan dengan tanpa seijin Penggugat, diatas lahan Penggugat telah ditanami
kelapa
sawit
(kebun
kelapa
sawit)
oleh
Tergugat I dan Tergugat II, serta oleh Tergugat III dibangun proyek eksplorasi dan eksploitasi minyak dengan 3 (tiga) sumur bor"; Bahwa dari dalil -dalil gugatan Penggugat tersebut diatas terlihat jelas bahwa Penggugat sama sekali tidak Halaman 7 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
ada menyebutkan batas-batas tanah objek perkara seluas + 10 Ha tersebut yang terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan
Barumun
Tengah, Kabupaten Padang
Lawas; Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyebutkan batas batas tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo,
sehingga
gugatan
Penggugat
menjadi
kabur,
maka dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi / Putusan
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
:
1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 yang kaedah hukumnya menyebutkan : Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak / batas harus
tanah
sengketa,
gugatan
tidak
dapat
diterima, sehingga sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan
(gugatan Penggugat tidak
dapat diterima (Niet onvanklijke Verklaard); 2. Gugatan Penggugat Error in Persona. Bahwa
Penggugat
dalam,
gugatannya
telah
m e n g g u g a t P T . P R A S E T I A GROUP / Tergugat II yang kebetulan
Direktur
Utama
PT.
PRA
SETIA
GROUP
tersebut adalah Tergugat I ; Bahwa akan tetapi PT. PRA SETIA GROUP / Tergugat II sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah objek
perkara
/
tidak
ada
hubungan
hukum
dengan tanah objek perkara, karena PT. PRA SETIA GROUP bergerak di bidang k o n t r a k t o r bukan dibidang perkebunan kelapa sawit dan Tergugat
II
berkedudukan
beralamat
kantor
Kelurahan
Rambung
di
Jl.
Dalam,
di
Kota
B i n ja i ,
S e ma r a n g
No . 1 4 ,
Kecamatan
Binjai
Selatan, Kota Binjai, dan bukan beralamat di Pasar Binanga,
Desa
Utterudang,
Kecamatan
Barumun
Halaman 8 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Tengah,
Kabupaten
sebagaimana
Padang
disebutkan
Lawas,
Penggugat
dalam
gugatannya pada halaman 1 (satu); Bahwa selain itu Tergugat II tidak ada membuka lahan perkebunan
di
atas
tanah
objek
perkara,
namun
Tergugat I yang kebetulan merupakan Direktur Utama dari Perusahaan Tergugat II ada mempunyai perusahaan perseorangan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit terletak di Desa Pangirkiran Dolok, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sesuai Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor : 043/278/SIUP/2009, tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat lzin Bupati Padang Lawas Nomor : 080/242/SKITU/2009 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, tertanggal 25 Juni 2009, oleh karenanya Perusahaan Perseorangan kebun kelapa sawit Tergugat I dalam memiliki areal / lahan perkebunan kelapa sawit sudah nyata dan jelas tidak ada keterkaitan dan hubungan hukum dengan Tergugat II diatas tanah kebun kelapa sawit kepunyaan / milik Tergugat I tersebut; Bahwa oleh karena Penggugat telah menggugat PT. PRA SETIA GROUP / Tergugat II dalam perkara aquo padahal Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Eror In Persona, maka dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara aquo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya Penggugat
atau
setidak-tidaknya
tidak
dapat
diterima
menyatakan (Niet
gugutan
onvanklijke
Verklaard); II. Tentang Pokok Perkara: Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui dalam perkara ini; Bahwa
terhadap
dalil-dalil
yang
telah
Tergugat
I
dan
Halaman 9 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Tergugat II uraikan didalam bagian Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis-mutandis mohon agar dimasukkan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam jawaban pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi; Bahwa Tergu gat I dan Tergugat II memban tah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 point 1 yang menyatakan
Penggugat
adalah
pemilik
alas
tanah
yang
terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Kepala Desa Raja
Janji
masing-masing bertanggal 15 Juni 1997....dst, sebab
jika benar (quod noon) tanah yang terletak di Desa Pangirkiran,
Kecamatan
Barumun
Tengah,
Kabupaten
Padang Lawas tersebut adalah milik Penggugat, namun mengapa pula yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) sebagai dasar / alas hak Penggugat atas tanah tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Raja, bukan dikeluarkan
Kepala
seharusnya
secara
Desa hukum
Pangirkiran yang
Dolok,
karena
mengeluarkan
Surat
Keterangan Tanah (SKT) tersebut adalah Kepala Desa Pangirkiran
Dolok,
sebab
sebagaimana
didalilkan
Penggugat tanah tersebut terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, dengan
demikian
jelas
dan
nyata
bahwa
alas
hak
kepemilikan Penggugat atas tanah dimaksud secara hukum menjadi cacat hukum / tidak sah menurut hukum; Bahwa selanjutnya atas Surat Keterangan Tanah Penggugat tersebut, maka sudah nyata dan jelas tanah objek perkara yang terletak di Desa Pangirkiran / Pangirkiran Dolok Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas d/h Kab.Tapanuli Selatan seluas + 10 Ha tersebut adalah tanah kepunyaan/milik Tergugat I dan bukan milik Penggugat; Bahwa adapun alas hak kepemilikan Tergugat I atas tanah tersebut adalah dengan cara membeli tanah tersebut dari Sdr. MARASAKTI NASUTION, sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Halaman 10 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
(AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ic. INDRA SYARIF HALIM, SH, masing-masing yaitu: 1. Akta Jual Beli Nomor: 3 6 6 / B a r u m u n T e n g a h / 2 0 0 0 , 2 . A k t a J u a l B e l i Nomor:
367/Barumun
Tengah/2000, 3. Akta Jual Beli
Nomor : 368/Barumun Tengah/2000, 4. Akta Jual Beli Nomor: 373/Barumun Tengah/2000, 5. Akta Jual Beli Nomor : 374/Barumun Tengah/2000, masing-masing tertanggal 7 bulan Agustus Tahun 2000; Bahwa tanah objek perkara seluas + 10 Ha dimaksud termasuk atau berada dalam batas-batas tanah yang dibeli Tergugat I dari Sdr. MARASAKTI NASUTION tersebut; Bahwa adapun dasar dari Sdr. MARASAKTI NASUTION menjual tanah tersebut kepada Tergugat I adalah oleh karena Sdr. MARASAKTI NASUTION sebagai Ketua Perkebunan Anggota Veteran R.I. Kec. Barumun Tengah mendapat Surat Kuasa untuk menjual atas tanah setuas + 200 Ha yang letaknya dihulu Sungai Ukka (Komplek Perkebunan Anggota Veteran R.I. Kec. Barumun Tengah) dari pemilik tanah kebun kopi tersebut yaitu Anggota Veteran R.I. Kec. Barumun Tengah, sebagaimana tersebut dalam Surat Kuasa tertanggal 1 Juni 1996; Bahwa adapun kronologis Anggota Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah memperoleh tanah tersebut adalah bahwa pada waktu itu tanah seluas ± 200 Ha tersebut masih dalam bentuk hutan belantara belum pernah dijamah oleh orang lalu pada tanggal 23 Agustus 1969 Anggota Le g. Veteran R.I. Barumun Tengah/Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah mengajukan permohonan minta izin t an ah
s e l u as
Po l a m /B an ja r Barumun
+
200
B ol ak ,
Tengah
yang
Ha Desa
y an g
te r l e ta k
Pangirkiran
batas-batasnya
di
B an d ar
Dolok,
adalah
Kec.
sebagai
berikut :
Sebelah Timur Pegunungan tanah kosong; Halaman 11 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Sebelah Barat Hutan Belukar;
Sebelah Utara Bandar Polam;
Sebelah Selatan Hutan Bandjar Bolak;
untuk dijadikan perkebunan tanaman kopi dll kepada Ketua Panitia Land
Reform
Ass.
Wedana
Kec.
Barumun
Tengah,
sebagaimana tersebut dalam Surat Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah Nomor : 015/LVRI/69, tanggal 23 Agustus 1969 yang ditandatangani oleh MALIM SOLEH SIREGAR
/
Sekretaris
Pengurus
Markas
Ranting
Leg.
Veteran R.I. Barumun Tengah dan MARASAKTI selaku Wakil Ketua Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah; Bahwa atas permohonan Pengurus M arkas Ranting, Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah tersebut, maka oleh Ketua Panitia Land Reform Ass. Wedana Kec. Barumun Tengah telah mengabulkan permohonan Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah tersebut, dimana sebelumnya Ass. Wedana Kec. Barumun Tengah dengan rombongan terlebih dahulu m eninjau lok asi yan g dim ohonk an ole h Pengurus Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah dimaksud, dan adapun b a t a s - b a t a s t a n a h y a n g d i i z i n k an o l e h K o m i s i y a n g t u r u n k e l ok a s i y a n g dimohonkan adalah: -
Sebelah Utara : Huala Batu Naggar Ukka Garis Lurus ke Sungai Bulu Godang ;
-
Sebelah
Selatan
:
Hutan
Belukar
dan
Gunung-Gunung
Garingging; -
Sebelah Barat : Sungai Batu Nanggar / Kebun Kopi Haji Baharuddin;
-
Sebelah Timur : Sungai Bulu Godang dan Kebun Kopi Penduduk;
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Anggota Komisi yang turun ke atas tanah Bandar Polam dekat Kampung Rura Burangir tanah yang dimohonkan oleh
Pengurus
Markas Ranting Leg. Veteran R.I. Barumun Tengah dimaksud pada hari Sabtu tanggal 13 September 1969; Halaman 12 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Bahwa jika benar (quod noon) setelah membeli tanah, maka Penggugat mengolah tanah tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan tanaman kopi, jagung, ubi kayu, durian, langsat, cempedak dan tanaman produktif lainnya, berarti Penggugat memiliki tanah bukan di objek perkara dan atau Penggugat membeli tanah bukan dari pemilik yang sebenarnya, hal ini terbukti dari alas hak kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkara dikeluarkan oleh Kepala Desa Janji Raja
bukan
dikeluarkan
oleh
Kepala
Desa
Pangirkiran Dolok, sementara lokasi objek perka ra tersebut Dolok,
berad a/terletak
Keca matan
di
Desa
Pa ngirkira n
Barumun Tengah, Kab. Padang
Lawas d/h Kab. Tapanuli Selatan, sehingga tidak tepat jika yang mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas tanah objek perkara adalah Kepala Desa Janji Raja dengan
demikian
alas
perkara
menjadi
cacat
hak
Penggugat
hukum
atau
atas
objek
bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa demikian juga jika benar (quod noon) Penggugat telah memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah objek perkara kepada Pernerintah Kabupaten Padang Lawas bukan berarti tanah tersebut milik / kepunyaan Penggugat, sebab
Pembayaran
Pajak
Bumi
dan
Bangunan
bukan
merupakan alas hak / bukti kepemilikan atas tanah; Bahwa Tergu gat I dan Tergugat II memban tah dengan tegas dalil gu gatan Penggugat halaman 2 point 6 yang menyatakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sekitar
bulan
Nopember
2009,
tanah
pertanian
milik
Penggugat diatas seluas + 10 Ha telah dirusak, dihancurkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.......dst, sebab yang benar adalah pada Tahun 2009 Tergugat I ada menyerahkan sebahagian lahan kebun kelapa sawit kepunyaan Tergugat I kepada Tergugat III untuk keperluan Eksplorasi dan eksploitasi sumur bor minyak, dimana sebelumnya tanah tersebut oleh Tergugat I dibuka untuk Halaman 13 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
perkebunan kelapa sawit, dan adapun Tergugat II sama sekali tidak ada keterkaitannya/hubungan hukumnya dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat I tersebut, sebab
sebagaimana
diuraikan
diatas
Tergugat
II
adalah
Perusahaan yang bergerak dibidang Kontraktor yang berkedudukan di Kota Binjai, beralamat kantor di JI. Semarang No.14 , Kelurahan Rambung Dalam, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, dan kebetulan Tergugat I adalah sebagai Direktur Utama dari Perusahaan tersebut, dengan demikian tidak- benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merusak tanah pertanian Penggugat seluas + 10 Ha; Bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga membantah dalil Penggugat halaman 2 point 7 yang menyatakan berdasarkan fakta dilapangan dan keterangan Kepala Badan Perijinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas (Bapak BURHANUDDIN HARAHAP), ijin diberikan kepada Tergugat III (PT. MOSESA PETROLEUM) dan bukan kepada Tergugat II (PT.PRA SETIA GROUP) yang dimiliki Tergugat I.....dst, sebab memang benar ijin diberikan kepada Tergugat III dan bukan kepada Tergugat II karena Tergugat II tidak ada keterkaitan sama sekali dalam pengolahan tanah objek perkara karena Tergugat II adalah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor dan berkedudukan di Binjai bukan di Kabupaten Padang Lawas, akan tetapi
terhadap
Tergugat
I
ada
memiliki
Perusahaan
Perseorangan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Perusahaan perseorangan Tergugat I tersebut telah mendapat izin dariBadan Perijinan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, sesuai Surat
Izin
Usaha
Perdagangan
Nomor:
043/278/SIUP/2009,
tertanggal 25 Juni 2009 dan Surat Izin Bupati Padang Lawas Nomor : 080/242/SKITU/2009 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha, tertanggal 25 Juni 2009, dan Tanda Daftar Perusahaan, Perusahaan Perseorangan (PO), Nomor TDP: 022750100258, tanggal 26 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Umum Daerah Kabupaten Padang Lawas, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan kepemilikan Tergugat I atas lahan perkebunan kelapa sawit tersebut maupun tentang izin Perusahaan Tergugat I dimaksud; Halaman 14 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membantah dengan tegas dalil Penggugat halaman 3 point 8 yang menyatakan : sesuai dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh pejabat di Badan Kehutanan
dan
Perkebunan,
Badan
Perijinan,
Badan
Pertambangan di Polres Kabupaten Tapanuli Selatan.........dst, sebab dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, karena sebagaimana Tergugat I sebutkan diatas bahwa Tergugat II tidak ada kaitannya dengan objek perkara/tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan objek perkara, begitu juga Tergugat I tidak ada melakukan perampasan, pengrusakan lahan milik masyarakat apalagi milik Penggugat, akan tetapi yang benar adalah Tergugat I dalam menguasai dan mengusahai tanah kebun kelapa sawit/objek perkara tersebut adalah berdasarkan jual beli/ganti rugi dengan pemilik tanah
sebelumnya,
dan
kemudian
Tergugat
I
menyerahkan
sebahagian tanah kebun kelapa sawit tersebut kepada Tergugat III, dan
dengan
penyerahan
tanah
tersebut
oleh
Tergugat
III
memberikan kompensasi kepada Tergugat I atas biaya pembukaan lahan dan tanaman kelapa sawit milik Tergugat I, selanjutnya tanah yang diserahkan oleh Tergugat I tersebut dikelola oleh Tergugat III untuk membangun sumur bor minyak, dan sebahagian lagi (sisa dari tanah Tergugat I dimaksud), Tergugat I kelola sendiri dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, jadi dengan demikian tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan
perampasan,
pengrusakan
lahan
milik
masyarakat pada urnumnya dan khususnya milik Penggugat; Bahwa
kemudian
Tergugat
I
dan
Tergugat
II
juga
membantah dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 9 yang
menyatakan:
menghancurkan
setelah
lahan
Tergugat
pertanian
I
dan
dan
Tergugat
perkebunan
II
milik
Penggugat dan milik masyarakat yang tanahnya belum dibayar
seluruhnya,
maka
Tergugat
III
(PT. MOSESA
PETROLEUM) membangun 3 bidang sumur bor minyak.....dst, sebab dalil tersebut sangat mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, karena baik Tergugat I maupun Tergugat II serta Halaman 15 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Tergugat
III
tidak
ada
melakukan
pengrusakan
/menghancurkan lahan pertanian milik Penggugat, akan tetapi Tergugat I dalam menguasai dan mengusahai tanah objek perkara adalah berdasarkan surat bukti kepemilikan yang sah yang dilindungi oleh hukum dan undang-undang yang berlaku terhadap itu; Bahwa sangat tidak benar dan tidak berdasar dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 11, sebab Tergugat I melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit diatas tanah/lahan objek perkara adalah berdasarkan bukti kepemilikan yang sah dan begitu juga Tergugat III melakukan pengeboran sumur rninyak diatas tanah/lahan objek perkara adalah setelah Tergugat III memberikan kompensasi kepada Tergugat I, sedangkan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara dengan kata lain Tergugat II tidak ada keterkaitan dalam perkara aquo, akan tetapi Penggugat tetap saja menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga secara hukum mengakibatkan gugatan Penggugat Error In Persona (salah dalam menarik pihak-pihak guguatan Penggugat dalam hal ini menarik Tergugat II yang tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah objek perkara); Bahwa selanjutnya Tergugat I telah memperoleh izin usaha Perdagangan dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit diatas tanah/lahan milik Tergugat I, sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat I, dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa
oleh
karena
tanah
objek
perkara
adalah
tanah
milik/kepunyaan Tergugat I yang diperoleh secara sah melalui jual beli / ganti rugi dari pemilik tanah sebelumnya dan sebahagian telah diserahkan Tergugat I kepada Tergugat III dengan
menerima
kompensasi
dari
Tergugat
III,
dan
sebahagian lagi tanah tersebut Tergugat I kelola sendiri dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit, maka dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang mengelola tanah objek perkara bukanlah perbuatan Halaman 16 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
melawan hukum, sehingga sangat tidak beralasan hukum, dalil/Posita gugatan dan Petitum gugatan Penggugat yang memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan c.q Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar kerugian
materil
menghukum membayar
dan
Tergugat uang
immaterial I,
paksa
Tergugat
Penggugat II,
Tergugat
(dwangsoom),
serta
dan III agar
m e l a k u k a n S i t a J a m i n a n (Conservatoir Beslag) terhadap tanah sengketa/tanah objek perkara, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
dan
mengadili
perkara
aquo
agar
dalil-dalil
gugatan Penggugat tersebut dikesampingkan dan ditolak serta agar tidak dipertimbangkan; Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanklijke Verklaard); Menimbang, bahwa di depan persidangan Tergugat III juga telah mengajukan jawabannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, dan jawabannya tersebut seperti di bawah ini: Dalam Eksepsi: A.
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
Tidak
Berwenang
Memeriksa Perkara Gugatan Penggugat: 1. Bahwa Tergugat III dalam menjalankan usaha selaku Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS) dari BP Migas (sekarang SKK Migas) pada Blok Tonga yang terletak di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padanglawas, Provinsi Sumatera Utara (Wilayah Kerja) dilakukan berdasarkan rekomendasi maupun perijinan-perijinan antara lain sebagai berikut: a. Rekomendasi
No.
541.3/001/2008
Tentang
Pemberian
Rekomendasi Bupati Padang Lawas Kepada PT Mosesa Petroleum Untuk Keperluan Pengurusan Izin Pinjam Pakai Halaman 17 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Kawasan Hutan Kepada Menteri Kehutanan RI Yang Berlokasi di Blok Tonga 1 Dengan Titik Koordinat 1º18’0,5” LU Dan 99º49’3,0” BT Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara tanggal 16 September 2008; b. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 522/11760 tanggal 20 November
2008
Perihal
Rekomendasi
Pinjam
Pakai/Penggunaan Kawasan Hutan a.n. PT Mosesa Petroleum di Kabupaten Padang Lawas; c. Surat Departemen ESDM Direktorat Jendral Minyak Dan Gas Bumi tanggal 7 Januari 2009 tentang Persetujuan UKL/UPL Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas Terbatas Blok Tonga, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Mosesa Petroleum; d. Rekomendasi No. 525/255/2009 tanggal 21 Januari 2009 tentang Pemberian Rekomendasi Bupati Padang Lawas Kepada PT Mosesa Petroleum Untuk Keperluan Pengurusan Izin Kegiatan Didalam Kawasan Hutan Kepada Menteri Kehutanan RI Yang Berlokasi di Blok Tonga I Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara; e. Surat Gubernur Sumatera Utara No. 522/2307/2009 tanggal 6 April 2009 Perihal Rekomendasi Kegiatan Eksplorasi Di Dalam Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Survey Seismik a.n. PT Mosesa Petroleum di Kabupaten Padang Lawas; f. Surat Menteri Kehutanan No. S.463/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 25 Juni 2009 tentang Peta Persetujuan Izin Kegiatan Untuk Survei Seismik 3D dan Pengeboran Eksploitasi Sumur Tonga – 3 dan Tonga – 4 dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap a.n. PT Mosesa Petroleum di Desa Pangirkiran Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padanglawas Provinsi Sumatera Utara; g. Rekomendasi
Bupati
Padang
Lawas
No.
503/3737/2010
tanggal 16 Juli 2010 tentang Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan Padang Lawas Dalam Rangka Kegiatan Pengerjaan
Ulang
Pemboran
Eksploitasi
Tonga-1
Dan
Pengeboran Eksploitasi Sumur Tonga-3 dan Tonga-4 PT Mosesa Petroleum; Halaman 18 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
h. Surat Gubernur Sumatera Utara No 522/2712 tanggal 15 Maret 2011 Perihal Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Dalam Rangka Kegiatan Pengerjaan Ulang Pemboran Eksploitasi Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum di Kabupaten Padang Lawas; i. Surat Menteri Kehutanan RI No. S.509/Menhut – VII tanggal 28 September 2011 Perihal Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum seluas 13,58 Ha di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara; j. Surat BP Migas No. 635/BP00000/2011/S0 tanggal 24 Oktober 2011 Kepada Menteri Kehutanan RI Perihal Permohonan Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Kerja Ulang Pemboran Eksploitasi Tonga-1 dan Pemboran Eksploitasi Tonga-3 dan Tonga-4, di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara a.n. PT Mosesa Petroleum; k. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK 244/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 perihal Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-1 Tonga-3 dan Tonga-4 atas nama PT. Mosesa Petroleum seluas 13,58 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap di Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara; 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 diatas, maka
dapat disimpulkan bahwa Tergugat III dalam menjalankan usaha di Wilayah Kerja berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara yang berwenang. Tergugat III tidak mungkin dapat menjalankan usaha di Wilayah Kerja tanpa adanya rekomendasi dan ijin-ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Gugatan terhadap keputusan tata usaha Negara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
Halaman 19 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
B.
Gugatan Penggugat Salah Pihak dan Salah Alamat: 1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas tindakan Penggugat
yang melibatkan Tergugat III dalam gugatan a quo. Sebagaimana akan dijelaskan Dalam Pokok Perkara Jawaban, hubungan hukum yang terjadi dalam perkara a quo hanyalah antara Tergugat I dan Tergugat III. Dalam perkara a quo sama sekali Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat III; 2. Bahwa dengan dilibatkannya Tergugat III dalam gugatan a quo
padahal Tergugat III tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat maka menyebabkan gugatan a quo salah alamat dan cacat pihak. Kalau memang Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II maka selayaknya yang digugat adalah cukup Tergugat I dan Tergugat II saja tanpa perlu melibatkan Tergugat III; 3. Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat kepada Tergugat III
ditujukan kepada PT. Mosesa Petroleum beralamat di Siborisdolok Napasimin, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas. Padahal saat ini nama Tergugat III bukan lagi PT. Mosesa Petroleum akan tetapi sudah berubah menjadi PT. EMP Tonga sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Secara Sirkuler Nomor 6 tanggal 11 Juni 2012 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3682.AH.01.02.Tahun 2012; 4. Bahwa dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham
Secara Sirkuler Nomor 6 tanggal 11 Juni 2012 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3682.AH.01.02.Tahun 2012 juga disebutkan secara jelas bahwa kedudukan Tergugat III adalah di Jakarta Selatan; Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). C.
Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel): 1. Bahwa semua dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas
(Obscuur Libel), karena dalam gugatan huruf 11 tersebut Halaman 20 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
dikatakan “…menurut hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum”, namun Penggugat tidak menjelaskan lebih terang atau jelas mengenai: - Penggugat
tidak
menyebutkan
batasan
tanah
atau
titik
koordinat tanah yang valid yang diakui milik Penggugat; - Penggugat tidak menyebutkan perbuatan mana yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum; - Penggugat tidak memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Dalam
Pasal
1365
Kitab
Undang-undang
Hukum
Perdata
disebutkan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan definisi tersebut diatas, suatu perbuatan dapat dianggap
perbuatan
melawan
hukum
(Onrechtmatigedaad)
apabila memenuhi unsur-unsurnya yaitu: a. b. c. d.
Ada Ada Ada Ada
suatu perbuatan melawan hukum; kesalahan dari pelaku; kerugian korban; hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.
2. Bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, Penggugat
seharusnya menguraikan secara jelas dan terang mengenai perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan atau Tergugat III, apakah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan kesalahan, berapa kerugian secara riil yang telah dialami Penggugat serta apakah ada hubungan sebab akibat (kausal) antara perbuatan dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat. Tanpa adanya uraian atau penjelasan secara rinci mengenai hal-hal tersebut maka tidak dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; 3. Bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak dapat
menjelaskan secara rinci dalil-dalilnya bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan suatu perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; Halaman 21 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
D.
Gugatan Kurang Pihak: 1. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam huruf A
angka 1 diatas, dalam menjalankan usaha di Wilayah Kerja berdasarkan keputusan yang dibuat oleh pejabat tata usaha Negara yang berwenang. Sehingga seandainya Penggugat akan mengajukan gugatan maka seharusnya melibatkan juga pihakpihak lain yang berperan dalam memberikan rekomendasi dan atau ijin kepada Tergugat III, antara lain: a. Menteri Kehutanan Republik Indonesia; b. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; c. Gubernur Sumatera Utara; d. Bupati Padang Lawas; 2. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya ditujukan kepada
Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III saja maka dapat dikatakan gugatan penggugat kurang pihak, sehingga merupakan gugatan yang cacat formil. Oleh karena gugatan penggugat kurang
pihak
maka
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan harus memutus gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena kurang pihak (plurium litis consortium); Dalam Pokok Perkara: 1.
Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III nyatakan dalam Eksepsi mohon dianggap secara keseluruhannya telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara Jawaban ini;
2.
Bahwa Tergugat III, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas-tegas
diakui kebenarannya; 3.
Bahwa Tergugat III menolak dan tidak membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang selebihnya, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak mempunyai landasan dan dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (justa causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar (ipso facto);
Penggugat Bukan Merupakan Pemilik Tanah Yang Sah:
Halaman 22 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
4.
Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam angka 1, 2, 3 dan 4. Klaim yang diajukan oleh Penggugat sebagai pemilik tanah di Desa Pangirkiran, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas merupakan dalil yang mengadaada dan tidak sesuai dengan fakta maupun ketentuan yang ada. Hal ini berdasarkan: a. Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) sudah tidak berlaku lagi berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 tentang Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan Untuk Memberikan Ijin Membuka Tanah; Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut jelas bahwa Menteri Dalam Negeri sudah menginstruksikan kepada para
Gubernur
Kepala
Daerah
Tingkat
I
untuk
menginstruksikan kepada para Camat/Kepala Kecamatan agar TIDAK LAGI memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun. Sehingga keabsahan Surat Keterangan Tanah (SKT) milik Penggugat sebagai dalih memiliki tanah seluas kurang lebih 10 Ha sangat patut dipertanyakan. Terlebih lagi SKT milik Penggugat hanya dikeluarkan oleh Kepada Desa. Bagaimana mungkin kepada Desa Janji Raja dapat mengeluarkan SKT padahal sudah ada larangan dari Menteri Dalam Negeri; b. Bahwa
berdasarkan
Keputusan
Menteri
Pertanian
Nomor
923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005, tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat adalah merupakan kawasan hutan; Berdasarkan kedua keputusan menteri tersebut diatas maka seharusnya tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya masuk dalam kawasan hutan. Jika benar demikian maka Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 50 UU no. 41 tentang Kehutanan dan hal tersebut merupakan tindak pidana karena tidak ada ijin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan;
Halaman 23 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
c. Bahwa yang telah diberi ijin oleh Menteri Kehutanan untuk mengelola atau mengusahakan kawasan hutan yang
diklaim
sebagai
milik
penggugat
adalah
PT.
Sumatera Sylva Lestari. Dimana ijin yang diperoleh oleh PT. Sumatera Sylva Lestari sudah berlangsung sejak tahun 1978. Dengan
demikian
sangat
tidak
beralasan
jika
Penggugat
menyatakan sebagai pemilik tanah dan telah mengusahakan tanah selama lebih dari 20 tahun; d. Bahwa seandainya benar Penggugat telah mengolah tanah tersebut, maka harusnya Penggugat secara faktual berada di lokasi tanah atau setidak-tidaknya Penggugat telah dapat diidentifikasi keberadaannya secara faktual di lokasi tanah oleh Tergugat III sejak saat kegiatan operasi seismik dimulai pada tahun 2009. Selain itu apabila Penggugat akan mengolah atau memanfaatkan hutan maka seharusnya Penggugat memiliki ijin untuk mengolah tanah dalam wilayah hutan dari Bupati/Walikota atau Gubernur sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 49 Tahun 2008 Tentang Hutan Desa dan/atau Peraturan Menteri Kehutanan No. 37 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan. Oleh karena Penggugat tidak memiliki ijin untuk mengolah atau memanfaatkan hutan menjadi hutan kemasyarakatan atau hutan desa, maka yang dilakukan oleh Penggugat dalam wilayah hutan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah merupakan tindakan yang tidak sah dan sebagai bentuk pelanggran hukum; Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka klaim penggugat sebagai pemilik tanah yang sah harus ditolak; 5.
Bahwa jika Penggugat menyatakan sebagai pemilik tanah yang sah mestinya Penggugat dapat menunjukan bukti kepemilikan yang sah yaitu sertifikat tanah. Didalam UU No. 5 tahun 1960, pasal 19 ayat 1 dan 2, disebutkan: a. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah; b. Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi: Halaman 24 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
i. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; ii. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut: c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat; Bahwa dari pasal tersebut memberikan gambaran bahwa prinsip negara akan memberikan jaminan hukum dan kepastian hak terhadap hak atas atas yang sudah terdaftar. Bahwa jaminan bukti adanya tanah yang sudah terdaftar dengan memberikan "surat tanda bukti hak" yang berlaku sebagai alat pembuktian yang "kuat". Undang undang Pokok Agraria (UU No. 5 tahun 1960) tidak menyebutkan kata “sertifikat”. Selanjutnya kemudian diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 pasal 1 ayat 20 menyebutkan “Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing
sudah
dibukukan
dalam
buku
tanah
yang
bersangkutan.” Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bukan Bukti Kepemilikan Tanah: 6.
Bahwa kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah bukti kepemilikan tanah, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 menyatakan bahwa sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sehingga dengan ini Tergugat III menolak dalil nomor 5 gugatan Penggugat;
Tergugat III Merupakan Pihak Yang Mempunyai Itikad Baik: 7.
Bahwa seandaianyapun Penggugat dinyatakan pemilik yang sah dari tanah seluas + 10 hektar, maka Tergugat III sebagai pihak yang mempunyai itikad baik harus dilindungi oleh hukum. Prof Subekti merumuskan itikad baik dengan pengertian sebagai berikut:
Halaman 25 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
“Itikad baik di waktu membuat suatu perjanjian berarti kejujuran, orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari akan menimbulkan kesulitan-kesulitan” (Samuel M.P. Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian, 2010, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal.45); 8.
Dalam kaitannya dengan klaim Penggugat terhadap tanah pertanian miliknya, Tergugat III menandatangani Perjanjian Pelepasan Hak dan Pemberian Kompensasi dengan Tergugat I. Perjanjian tersebut dibuat karena berdasarkan data dan fakta yang ada dapat dibuktikan secara sederhana bahwa Tergugat I adalah pihak yang menguasai tanah tersebut. Tergugat I juga telah memberikan penjelasan semua informasi penting (medelelingsplicht) dan jaminan bagi Tergugat III bahwa tanah tersebut ada dalam penguasaan penuh Tergugat I. Hal ini diperkuat dengan Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan anggota Leg. Veteran (penjual) yang dibuat dihadapan Indra Syarif Halim, S.H. PPAT Nomor: a. No. 366/Barumun Tengah/2000; b. No. 367/Barumun Tengah/2000; c. No. 368/Barumun Tengah/2000; d. No. 370/Barumun Tengah/2000; e. No. 371/Barumun Tengah/2000; f. No. 373/Barumun Tengah/2000; g. No. 374/Barumun Tengah/2000; h. No. 375/Barumun Tengah/2000. Menurut informasi dari Tergugat I, pada awalnya akta jual beli antara Tergugat I dengan para anggota Leg. Veteran selaku pemilik awal tanah perkebunan kopi merupakan tanah milik adat, maka kepemilikan atas tanah tersebut sudah jelas milik Tergugat I. Selanjutnya tanah yang telah dibeli oleh Tergugat I dijadikan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Surat Izin Bupati Padang Lawas No. 503/001/IUP/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama Tergugat I; Berdasarkan fakta hukum ini, maka Tergugat III menolak dalil nomor 1 gugatan Penggugat serta dalil-dalil yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik dari tanah;
Tergugat
III
Tidak
Pernah
Melakukan
Pengrusakan
dan
Penghancuran Tanah Pertanian Milik Penggugat: Halaman 26 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
9.
Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 6, 7, 8 dan 10 gugatan yang pada pokoknya menyatakan sekitar tahun 2009 tanah pertanian milik Penggugat diatas seluar + 10 hektar telah dirusak, dihancunkan dan ditraktor serta ditanami sawit oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Dalil yang disampaikan Penggugat ini merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta.;
10.
Bahwa Tergugat III selaku selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mendapatkan ijin untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam menjalankan usahanya selalu mentaati peraturan dan ketentuan yang ada. Sebelum melakukan kegiatan awal berupa eksplorasi di Sumur Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4, Tergugat III telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar, survey lapangan dan meminta ijin kepada pejabat dan atau instansi pemerintah. Salah satu ijin yang diperoleh adalah Surat Menteri Kehutanan RI No. S.509/Menhut – VII tanggal 28
September 2011 Perihal Persetujuan
Prinsip Penggunaan
Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga1, Tonga-3 dan Tonga-4 a.n. PT Mosesa Petroleum seluas 13,58 Ha di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara (selanjutnya disebut Persetujuan Prinsip); 11.
Bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh Tergugat III sebelum melakukan kegiatan dilapangan adalah sebagai berikut: a. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 bertempat di Rumah Kades Aek Rampa; b. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2009 bertempat di Dusun Aek Dolok Martua, Desa Aek Nabara Tonga; c. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2009 bertempat di Desa Pangirkiran Dolok; d. Berita Acara Sosialisasi Survey Seismik 3 Dimensi yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di Perumahan PT Aek Natio Group;
Tergugat III Telah Menyelesaikan Seluruh Kewajiban Dalam Wilayah Kerja: 12. Bahwa berdasarkan angka 3 Persetujuan Prinsip Tergugat III dibebani kewajiban antara lain : Halaman 27 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
a. Melaksanakan tata batas terhadap kawasan hutan; b. Melaksanakan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Dinas Provinsi yang membidani kehutanan; c.
Membuat
pernyataan
dalam
akta
notariil
yang
memuat
kesanggupan: Melaksanakan reklamasi dan reboisasi kawasan hutan; Menyelenggarakan perlindungan hutan; Memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan sewaktu melakukan monitoring dan evaluasi lapangan; iv. Menanggung seluruh biaya sebagai akibat pinjam pakai kawasan hutan; v. Membayar penggantian nilai tegakan dan provisi sumber daya hutan (PSDH) pada hutan tanaman dari hasil tanaman dari IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari dan PSDH, Dana Reboisasi (DR) dan penggantian nilai tegakan dari bukan hasil tanaman IUPHHK-HT PT. Sumatera Sylva Lestari; vi. Membayar penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan; d. Menyampaikan baseline penggunaan kawasan hutan; i. ii. iii.
e. Mengganti
biaya
investasi
pengelolaan/pemanfaatan
hutan
kepada PT. Sumatera Sylva Lestari; f.
Mengganti iuran ijin yang telah dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan;
g. Melakukan koordinasi dan melaporkan tanda bukti penyelesaian penggantian biaya Investasi yang telah dibayarkan kepada PT. Sumatera Sylva Lestari; h. Mengkoordinasikan kegiatan kepada instansi kehutanan setempat dan PT. Sumatera Sylva Lestari; 13. Bahwa sangat jelas dalam angka 11 huruf e dan g diatas yang terdaftar
di
departemen
kehutanan
untuk
melakukan
pengelolaan/pemanfaat hutan dilokasi pemboran sumur Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 adalah PT. Sumatera Sylva Lestari. Nama Penggugat sama sekali tidak disebut atau terdaftar sebagai pihak yang melakukan pengelolaan/pemanfaat hutan. Pembayaran kepada PT. Sumatera Sylva Lestari telah selesai dilakukan oleh Tergugat III sebagaimana dalam Surat Pernyataan tanggal 29 Maret 2012 yang ditandatangani oleh PT. Sumatera Sylva Lestari dan kwitansi tertanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh PT. Sumatera Sylva Lestari; Halaman 28 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
14. Bahwa
selanjutnya
untuk
melaksanakan
kewajiban
dalam
persetujuan prinsip Tergugat III juga telah melakukan tata batas dan inventarisasi tegakan sebagaimana dalam: a. Laporan Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap
Nomor
:
040/MP/II/2012/E
tahun
2012
(Laporan
(Field
Operation
Tegakan); Susunan Tim adalah : 1.
Penanggung
:
Jawab 2.
Agus
Sulistyo
Tergugat III
Tim Pelaksana
:
1. Widodo 2. Firman (Konsultan
PT.
Kurnia
Sylva
Consultindo) 3.
Tim Supervisi
:
1. Nurhayati,
S.Hut
(Dinas
Kehutanan Propinsi Sumatera Utara) 2. Bahagia (Dinas
Sembiring, Kehutanan
BSc.F Propinsi
Sumatera Utara) 3. Samsul Hidayat, S.Hut (Dinas Kehutanan
dan
Perkebunan
Kabupaten Padang Lawas) 4. 4
Saksi/Pendamping :
Edward Mukhsin Hasibuan (Asisten Humas Tergugat III
Dari Laporan Tegakan diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: i. Kondisi vegetasi penutupan lahan terdiri dari tanaman akasia mangium dan Kelapa Sawit; ii. Pada lokasi sumur dan jalan sebagian besar merupakan areal terbuka dan semak belukar; Halaman 29 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
b. Laporan Hasil Pelaksanaa Tata Batas Areal Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pemboran Sumur Eksploitasi Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4 Nomor : 041/MP/II/2012/E tahun 2012 (Laporan Tata Batas); Susunan Tim adalah : A.
Pelaksana
a. Nama
:
Sulistya (Staf Teknik PT. Kurnia Sylva Konsultindo)
B. Tim Supervisi 1. Nama
:
Cipto Sejati (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Sumatera Utara) Pengawas
2. Nama
:
Akhmad Sukur (DInas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara) Pembimbing Teknis
3. Nama
:
Nana Suherna (Dinas Kehutanan Kabupaten Padang Lawas) Pembimbing Teknis
C. Pendaming/Saksi 1. Nama
:
Edward Mukhsin Hasibuan (Tergugat III)
Dari Laporan Tata Batas diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut: i.
Areal kerja Tergugat III seluruhnya berada dalam kawasan Hutan Produksi Tetap;
ii.
Pal batas yang dipancang sebanyak 79 buah;
iii. Pal Batas dibuat dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 130 cm ditanam sedalam 60 cm; iv. Pal batas dipancang dengan interval 50 s/d 250 m sepanjang trayek batas yang diukur; 15. Bahwa dari Laporan Laporan Tegakan dan Laporan Tata Batas yang susunan timnya sebagian terdiri dari instansi pemerintah sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki atau menguasai wilayah Halaman 30 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
kerja dan tanaman yang ada adalah jenis akasia mangium milik PT. Sumatera Sylva Lestari. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah pertanian seluas 10 hektar telah dirusak, dihancurkan dan ditraktor merupakan dalil yang menyesatkan dan tidak benar, oleh karena itu Majelis Hakim harus menolak dalil Penggugat; 16. Bahwa selain menyelesaikan kewajiban terhadap PT. Sumatera Sylva Lestari, Tergugat III juga telah menyelesaikan kewajiban terhadap Tergugat I yang menggarap sebagian lahan di sekitar Tonga-1, Tonga-3 dan Tonga-4, yaitu : a.
Pada tanggal 21 Juli 2011 Tergugat III menandatangani Perjanjian
Pelepasan
Kompensasi
Hak
(Perjanjian
Atas
Tanah
Pembayaran
dan
Pembayaran
Kompensasi)
dengan
Azharuddin Harahap (Tergugat I), terkait dengan lahan yang terletak di Blok Tonga, Desa Pengirkiran Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas (Wilayah Kerja). Dalam perjanjian tersebut, diketahui: i.
Antara Tergugat I dan Tergugat III (selanjutnya disebut Para Pihak) telah menandatangani perjanjian penggunaan lahan di blok tonga, desa pangirkiran kecamatan barumun tengah kabupaten padang lawas pada tanggal 20 Maret 2009;
ii.
Bahwa Tergugat III telah mendapatkan izin Kegiatan Penggunaan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan No. S.463/Menhut-VII/PKH/2009 tanggal 25 Juni 2009;
iii.
Bahwa lahan yang telah dibebaskan oleh Tergugat I adalah seluas 122.350,23 m2.
b.
Berdasarkan
Perjanjian
Pembayaran
Kompensasi,
antara
Tergugat I dengan Tergugat III telah melakukan verifikasi tanggal 27 Juni 2011 atas tanah Wilayah Kerja disaksikan oleh Bappeda Kabupaten Lawas, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas dan Kantor kecamatan Barumun Tengah. Dalam verifikasi tersebut, diperoleh keterangan: i.
lokasi eksplorasi Tergugat III masuk dalam area kebun sawit milik Tergugat I; Halaman 31 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
ii.
penanaman sawit dilakukan sejak tahun 2008;
iii.
menurut keterangan karyawan Tergugat I, Tergugat I membeli lahan sejak tahun 1995;
iv.
berdasarkan keterangan Boek, mantan DPRD tapanuli selatan dan Kasubag Umum Kantor Kecamatan Barumun Tengah, Bahron Siregar, lahan tersebut milik Tergugat I sejak tahun 1997;
v.
Menurut keterangan kepala desa pangirkiran, Syamsuddin Pohan, secara fisik lahan tersebut adalah lahan Tergugat I;
17. Bahwa sebagai pelaksanaan atas Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah dan Pembayaran Kompensasi, selanjutnya Tergugat III telah membayar kompensasi secara lunas kepada Tergugat I; 18. Berdasarkan uraian tersebut dalam angka 10 sampai dengan 16 Jawaban diatas, dalil Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik dan mengelola tanah pertanian seluas 10 hektar merupakan dalil yang tidak sesuai fakta yang ada. Selain itu Tergugat III juga baru melakukan
kegiatan
penebangan
pohon,
pemerataan
dan
pematangan tanah (land clearing) dilapangan setelah memperoleh ijin prinsip sejak tahun 2011, sehingga tuduhan dari Penggugat yang menyatakan Tergugat III telah melakukan pengrusakan sejak 2009 jelas-jelas merupakan tuduhan yang sembarangan dan harus ditolak; Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Telah Dilakukan Tergugat III: 19. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam angka 11 karena dalil tersebut hanya dalil yang dibuat-buat oleh Penggugat dan tidak sesuai kenyataan yang sebenarnya. Tergugat III selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) berdasarkan Production Sharing Contract dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas tanggal 16 Januari 2007 selalu melakukan kegiatan dengan mematuhi ketentuan dan peraturan yang ada; Sebagaimana telah Tergugat III uraikan dalam huruf A angka 1 diatas, sebelum Tergugat III melakukan eksplorasi dan eksploitasi Tergugat III telah mendapatkan seluruh ijin yang diperlukan dan telah menyelesaikan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat III; Halaman 32 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
20. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam angka 12 dan 13 gugatan karena tidak ada perbuatan melawan hukum dan uraian mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat III dan perhitungan kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan nyata. Terlebih lagi dalam tuntutan yang diminta Penggugat terdapat biaya penasehat hukum sebesar Rp. 250.000.000,-. Dalam hukum acara perdata tidak ada kewajiban untuk menunjuk atau mewakilkan kepada penasehat hukum atau advokat dalam mengajukan tuntutan atau mempertahankan hak dimuka pengadilan. Dengan demikian maka tidak ada kewajiban hukum bagi pihak lain untuk menanggung biaya yang ada akibat adanya penunjukan penasehat hukum atau advokat. Oleh karena itu maka sudah selayaknya dalil Penggugat harus ditolak; Permohonan Sita Jaminan Harus Ditolak: 21. Bahwa dalam kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi tidak mungkin akan dilakukan pengalihan atau pengoperan atau
penjaminan
tanah
dimana
kegiatan
pemboran
tersebut
dilakukan. Karena pada prinsipnya hak yang diberikan oleh Negara melalui BP Migas (sekarang SKK Migas) kepada kontraktor dalam hal ini Tergugat III adalah untuk mengelola hasil yang ada dalam perut bumi yaitu minyak dan gas bumi. Tanah yang ada didalam wilayah kerja tetap merupakan milik Negara; 22. Bahwa penentuan titik pemboran (sumur) dalam suatu wilayah kerja tidak ditentukan secara sembarangan, akan tetapi telah melalui berbagai tahap dan melibatkan banyak disiplin ilmu serta harus mendapatkan perijinan dari instansi yang berwenang. Sehingga jika kontraktor telah menentukan pemboran maka tidak akan mungkin kontraktor akan memindahkan sumur tersebut, apalagi mengalihkan atau
mengoperkan
atau
menjaminkan
tanah.
Sehingga
dalil
Penggugat dalam angka 14 gugatan merupakan dalil yang mengadaada dan tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam bisnis minyak dan gas bumi. Oleh karena itu maka permohonan sita dari Penggugat tersebut harus ditolak;
Halaman 33 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
23. Bahwa selain alasan tersebut dalam angka 20 dan 21 jawaban diatas, permohonan peletakan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena permohonan sita tidak menjelaskan secara rinci menjelaskan luas dan batas-batas dari tanah yang dimohonkan sita tersebut, dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 HIR yang menyatakan: “Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seseorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada sipeminta akan menghadap persidangan Pengadilan Negeri yang akan datang untuk menerangkan dan menguatkan gugatannya". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan secara rinci menjelaskan luas dan batas-batas dari tanah, oleh karena itu permohonan sita dari Penggugat harus ditolak; Permohonan Uang Paksa Tidak Mempunyai Dasar dan Harus Ditolak: 24. Bahwa Tergugat III menolak permohonan membayar Uang Paksa (dwangsom) yang didalilkan oleh Penggugat pada nomor 15 gugatan Penggugat. Permohonan Membayar Uang Paksa (Dwangsom) dalam surat gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali dan bertentangan dengan: Pasal 606a RV: “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."; Pasal 606b RV: "Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum."; Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang
dijatuhkan
tidak
berupa
pembayaran
sejumlah
uang.
Sedangkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah tuntutan Halaman 34 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
pembayaran kerugian materiil Penggugat sebesar Rp. 1.150.000.000 ditambah kerugian immaterial sebesar Rp. 25.000.000.000,-. Oleh karena itu maka tuntutan untuk membayar uang paksa harus ditolak; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut : A.
Dalam Eksepsi: 1.
Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat III;
2.
Menyatakan
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
tidak
berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo; 3.
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
4. B.
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.
Dalam Pokok Perkara: 1.
Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat III untuk seluruhnya;
2.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3.
Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
---------------------------------------ATAU------------------------------Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANGSIDEMPUAN,
tanggal
21
Januari
2014
Nomor
:
45/PDT.G/2012/PN.PSP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : I . DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ; II. DALAM POKO PERKARA : 1.
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
Halaman 35 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul selama proses peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 2.956.000,- (Dua juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menyatakan
bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 H.HASAN MAKMUR RITONGA Penggugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PSP. permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I&II/Terbanding I&II pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2014 dengan seksama dan sempurna; -----------------------------------------------------------------------------------Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding Rabu
tanggal
26 Februari 2014, telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 26 Februari 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I&II/Terbanding I&II pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014, dan Kepada Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2014 dengan seksama dan sempurna ; ------------Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I&II/Terbanding I&II hari Senin, tanggal
28 April 2014, telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 April 2014, Dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat III/Terbanding III, tanggal 4 Juni 2014 telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Hari Jumat 6 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding dari Tergugat I&II/Terbanding I&II tersebut telah diberitahukan
dan
diserahkan
kepada
Kuasa
Hukum
Penggugat/Pembanding pada hari Selasa, tanggal 9 Desember 2014, dengan seksama dan sempurna ; ----------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding
dari Penggugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara Halaman 36 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
serta memenuhi persyaratan yang
ditentukan
oleh undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat
diterima ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Menyatakan menerima Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat ; 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan
tanggal 21 Januari 2014 Nomor :45/Pdt.G/2012/PN-Psp ; 3. Mengadili sendiri dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 4. Memohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding-I dan II, serta Kuasa Hukum Terbanding-III masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Banding mereka yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------1. Menolak
Permohonan
Banding
dan
Memori
Banding
dari
Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; 2. Menguatkan
Putusan
Pengadilan
No:45/Pdt.G/2012/PN-Psp,
tanggal
Negeri
Padangsidimpuan
21Januari
2014
yang
dimohonkan Banding ; 3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : Bilamana Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Medan setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan
Pengadilan
Negeri Padangsidempuan ,
tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN-PSP dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding, semula sebagai tanggal 26 Februari 2014,
Penggugat,
dan tidak ditemukan Hal-hal yang dapat
membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor Halaman 37 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
:45/Pdt.G/2012/PN-Psp tanggal 21 Januari 2014 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan II, semula sebagai Tergugat I dan II tertanggal 28 April 2014, dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III, semula sebagai Tergugat III tertanggal 4 Juni 2014 yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan, serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan nya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, oleh karena itu pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam putusan
Pengadilan
pertimbangan
Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri
Padangsidempuan tanggal 21 Januari 2014 Nomor : 45/PDT.G/2012/PN.PSP. dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ; ---------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; -----Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan perundangundangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Rbg ; ------------------------------------------------------------MENGADILI:
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 21 Januari 2014
Nomor
:
45/PDT.G/2012/PN.PSP. yang
dimohonkan banding tersebut ; ----------------------------------------------------
Halaman 38 dari 39 Halaman No: 29/PDT/2015/PT-MDN
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam
kedua tingkat peradilan, yang ditingkat
banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu
rupiah); -----------------------------------------------------------------------------------
Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan di Medan, pada hari JUM’AT, tanggal 17 April 2015 oleh kami SAUT. H. PASARIBU, SH,Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Tanggal 4 Februari 2015 Daftar No. 29/PDT/2015/PT-MDN, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari KAMIS tanggal 23 April 2015 itu juga oleh Hakim Ketua, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.SYARIFAH MASTHURAH,SH.MH, Panitera
Pengganti Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh keduabelah pihak yang berperkara.HAKIM-HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
TTD
TTD
SAMARAJA MARPAUNG, SH
SAUT. H. PASARIBU, SH
TTD
ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH PANITERA PENGGANTI TTD Hj.SYARIFAH MASTHURA,SH.MH Ongkos-Ongkos : 1. M e t e r a i .................... 2. R e d a k s i ................... 3. Pemberkasan ................. J u m l a h……………….
Rp. 6.000.Rp. 5.000.Rp. 139.000.Rp. 150.000,-
