P U T U S A N NOMOR : 314 / PDT / 2016 / PT. MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
-------- PENGADILAN TINGGI MEDAN,
yang memeriksa dan mengadili
perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan
Bishop Gereja Kristen Protestan
Indonesia(GKPI) Periode 2010-2015 : Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : VICTOR W NADAPDAP, SH.MBA.MM, LUHUT NADAPDAP, SH,
NT
LINDA SUGIANTO, SH dari Law Office VICTOR W.NADAPDAP &
Partners, beralamat kantor jalan
H.Rausin Nomor : 62-63 Palmerah Jakarta Barat
11480, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17
yang
Pengadilan
telah Negeri
didaftarkan Pematang
di
ILA
Nopember 2015 baik sendiri-sendiri maupun bersamasama
Kepaniteraan
Siantar
Nomor
:
AD
158/L/SK/2015/PN PMS tanggal 24 November 2015 semula disebut sebagai PENGGUGAT, sekarang
Lawan
: Alamat
jalan Kapten M.H
PE
1. Pdt. RO SININTA HUTABARAT,M.Th
NG
sebagai PEMBANDING ;
Sitorus Nomor 13 Pematang Siantar:
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama 1. Tumbur L.Tobing, SH.MH.
2. DR Timbang Pangaribuan,
3. Sumantap Simorangkir, SH.MH, 4.
Hendrick P.Soambaton, SH. Tim Pembela GKPI, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Tumbur L.Tobing,SH & Rekan berkedudukan di Medan Jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar, Medan (20141)
ING
Pdt. PATUT SIPAHUTAR, M.Th :
G
sebagai berikut dalam perkara antara :
yang dalam hal ini baik sendiri–
sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat Halaman 1 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2016 yang telah didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Pematang Siantar Nomor :09/L./SK/2016/PN PMS tanggal 11 Januari 2016., semula disebut sebagai TERGUGAT I sekarang sebagai TERBANDING I
2. Pdt ROOSEVELT LUMBANTOBING,STh.MA : Alamat Komp Gereja jalan Aster Raya, No. 1 Perumnas Helvetia
Medan, semula disebut sebagai TERGUGAT
II
G
GKPI,
Dalam hal ini Tergugat II, diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama 1. Tumbur L. Tobing, SH. 2. Irwansyah Gultom, SH, 3. Ishak, SH, 4. Alfahmi Khairi
NT
Manurung, SH. para advokat yang tergabung pada
ING
sekarang sebagai TERBANDING II ;
kantor hukum Tumbur.L.Tobing , SH & Rekan, alamat
jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar-Medan
ILA
(20141) baik sendiri–sendiri maupun bersama-sama
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :06/L./SK/2016/PN
3. Ir.JAN PITER SITANGGANG
:
AD
PMS tangal 11 Januari 2016 ;
Alamat jalan Sei Bahorok Nomor 5
NG
Medan ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama JOHANNES JUNTAR LUMBANGAOL, SH
PE
advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Johannes Juntar Lumbangaol, SH & Rekan berkantor di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A4 Jalan Sutomo Pematang Siantar Sumatera Utara,yang dalam hal ini baik sendiri–sendiri maupun bersama- sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Pematang Siantar Nomor :22/L./SK/2016/PN PMS tanggal 2 Pebruari 2016, semula disebut sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TERBANDING III Halaman 2 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
4. Pdt SABAR W.TAMBUNAN,STh : Alamat Komp. GKPI Bukit Zaitun, Jalan Bonto Bulaeng No : 47-49 Kelurahan Sumber Rejo, Balik Papan, Kalimantan Timur, semula disebut sebagai
TERGUGAT
IV
sekarang
sebagai
TERBANDING IV ; 5. Pnt JUNJUNGAN SITINJAK : Alamat Apotik Restu, jalan Pulau Damar
G
Blok A4 No. 9, Perumnas Way kandis, Bandar sekarang sebagai TERBANDING V
6. ELSABELLA EVANGELISTA SIAGIAN : Alamat jalan Purnama Lk.VIII 20 Gaperta Ujung, Tanjung Gusta,Medan,
NT
No.
semula disebut sebagai TERGUGAT VI sekarang sebagai TERBANDING VI :
Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI
ILA
diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama 1.
Tumbur L. Tobing, SH. 2. Irwansyah Gultom, SH, 3.
advokat
4. Alfahmi Khairi Manurung, SH. para
yang
tergabung
pada
kantor
hukum
AD
Ishak, SH,
Tumbur.L.Tobing , SH & Rekan, alamat jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar-Medan (20141) baik
di
NG
sendiri–sendiri maupun bersama-sama yang telah didaftarkan
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
7. Ir.JAN PITER SITANGGANG
:
PE
Pematang Siantar Nomor :06/L./SK/2016/PN PMS tangal 11 Januari 2016 ;
ING
Lampung, semula disebut sebagai TERGUGAT V
Alamat jalan Sei Bahorok Nomor 5
Medan ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama JOHANNES JUNTAR LUMBANGAOL, SH advokat dan konsultan hukum pada kantor advokat dan konsultan hukum Johannes Juntar Lumbangaol, SH & Rekan berkantor di Gedung Siantar Bisnis Centre Blok A4 Jalan Sutomo Pematang Siantar Sumatera Utara,yang dalam hal ini baik sendiri–sendiri Halaman 3 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
maupun bersama- sama berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2016 yang telah didaftarkan
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Pematang Siantar Nomor :22/L./SK/2016/PN PMS tanggal 2 Pebruari 2016, semula disebut sebagai TERGUGAT VII sekarang sebagai TERBANDING VI 8. Pdt OLOAN PASARIBU,M.Th :
Alamat jalan Kapten M.H.
Sitorus
Nomor 13 Pematang Siantar , semula disebut sebagai sekarang sebagai TURUT
G
TURUT TERGUGAT
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang sah yang bernama
1.Tumbur
Pangaribuan
L.Tobing,
SH.MH.
3.
2.
DR
Sumantap
Timbang
Simorangkir,
NT
SH.MH, 4. Hendrick P.Soambaton,SH. Tim Pembela
ING
TERBANDING :
GKPI , Advokat dan Penasehat Hukum, pada Kantor
Hukum Tumbur L.Tobing,SH & Rekan berkedudukan
Medan
ILA
di Medan, Jalan Kopra Raya Nomor : 12 Simalingkar, (20141)
yang dalam hal ini baik sendiri -
sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat
didaftarkan
di
AD
kuasa khusus tertanggal 10 Januari 2016 yang telah Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Pematang Siantar Nomor :08/L./SK/2016/PN PMS
NG
tanggal 11 Januari 2016 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT membaca
dan
memperhatikan
surat-surat
yang
PE
Setelah
berhubungan dengan perkara ini :
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat tertanggal 24 Nopember 2015 yang Pengadilan
Negeri
Pematang
mengajukan Surat gugatannya telah didaftarkan di Kepaniteraan
Siantar
dibawah
Register
Nomor
:
72/Pdt.G/2015/PN-PMS tertanggal 24 Nopember 2015 yang isinya sebagai berikut :
Halaman 4 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
1. Bahwa berdasarkan Keputusan Sinode Am XVIII Penggugat adalah Pimpinan Sinode/Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) periode 2010-2015 dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal GKPI. 2. Bahwa berdasarkan pasal 57 Tata Gereja/PRT mengatur tentang Pimpinan Sinode yang berbunyi: 2.1.
GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama menjadi penanggungjawab tertinggi
Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am.
2.3.
Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am.
3. Bahwa karena Kepengurusan Pimpinan Sinode yang dipimpin Penggugat dengan Turut Tergugat telah berlangsung selama 5 (lima) Tahun, maka berdasarkan pasal 45 ayat (1) Tata Gereja/PRT GKPI yang berbunyi:
NT
“Sinode Am Periode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun,
bersamaan dengan periode kepengurusan disemua tingkatan GKPI”, sehingga Sinode Am Periode XX GKPI telah dilaksanakan pada tanggal
ILA
29 September 2015 s/d 4 Oktober 2015 di Kota Pematang Siantar;
4. Bahwa salah satu tugas dan wewenang Sinode Am dalam pasal 45 ayat (2) e. memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan Sinode;
AD
5. Bahwa demi terselenggaranya Sinode Am Periode XX GKPI, secara baik, tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, telah ditetapkan Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 yaitu Tergugat-II,
NG
Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI;
6. Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2015, Tergugat-II, Tergugat-III, TergugatIV, Tergugat-V dan Tergugat- VI selaku Majelis Ketua Persidangan
PE
Sinode Am Periode XX GKPI 2015 telah mengeluarkan Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020, untuk mensahkan : Bishop
: Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th
Sekretaris Jenderal
: Pdt. Ro Sininta Hutabarat,M.Th
7. Bahwa berdasarkan pasal 44 ayat (8) Tata Gereja/PRT berbunyi: Keputusan Sinode Am ditandatangani oleh Majelis Ketua Persidangan dan
Pimpinan
Sinode,
maka
seyogianya
Penggugat
ING
2.2.
G
GKPI.
wajib
menandatangani Keputusan Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 Tentang PEngangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal Halaman 5 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
GKPI Periode 2015-2020, akan tetapi Keputusan aquo cacat hukum karena terpilihnya Sekretaris Jenderal dalam hal ini Tergugat-I tidak memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Tata Gereja/PRT GKPI dimana Tergugat-I tidak pernah menjabat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menjabat sebagai Pendeta Resort dilingkungan GKPI ; 8. Bahwa disamping Keputusan Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 cacat hukum sebagaimana didalilkan pada point 7, juga Penggugat tidak berwenang menandatangani Keputusan tersebut karena
2010
Gereja
Kristen Protestan
Indonesia (GKPI),
dimana
Penggugat bukan merupakan Bishop sebelum Periode XVIII GKPI 2010, sehingga Keputusan Sinode Am aquo juga cacat hukum dan harus dibatalkan;
NT
9. Bahwa Keputusan Sinode AM Periode XVIII Gkpi 2010 Gereja Kristen
ING
GKPI
G
dari Judul Keputusan menyebut: Keputusan Sinode AM Periode XVIII
Protestan Indonesia (Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal
GKPI) Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang GKPI Periode 2015-
ILA
2020 diterbitkan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat VI pada Tanggal 3 Oktober 2015 sedangkan Berita Acara Sinode AM Periode Xx Gkpi 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor:
AD
1/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bishop Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 4 Oktober 2015 dan Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
Perhitungan
Suara
Pemilihan
NG
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor: 2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tentang Hasil Sekretaris Jenderal
Gereja
Kristen
Protestan Indonesia (GKPI) tertanggal 4 Oktober 2015 dan memang
PE
faktanya Pemilihan Fungsionaris GKPI dilakukan tanggal 4 Oktober 2015, dengan demikian Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal telah dilakukan lebih dahulu tanggal 3 Oktober 2015 dari pada Pemilihan Bishop dan Sekretaris Jenderal tanggal 4 Oktober 2015, sehingga Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan Indonesia
(GKPI)
Nomor:
14/SAP-XX/GKPI/X/2015
tentang
Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI PERIODE 20152020 tanggal 3 Oktober 2015 adalah cacat hukum dan harus dibatalkan; 10.Bahwa disamping Keputusan cacat hukum seperti diutarakan dalam point 7 dan 8 serta point 9 diatas, Penggugat juga telah berulang-ulang dan berkali-kali menyatakan kepada Turut Tergugat supaya menyerahkan Halaman 6 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
ASLI Keputusan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tentang pengesahan Pimpinan Sinode GKPI 2015-2020, akan tetapi Turut Tergugat hanya menyodorkan Keputusan yang beberapa tanda tangan hasil scanner tidak tanda tangan basah dari semua Majelis Ketua Persidangan dan satu dari Majelis Ketua Persidangan atas nama Tergugat-III tidak menandatangi Kuputusan aquo, sehingga Keputusan aquo menjadi tidak sah; 11.Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) Tata Gereja/PRT telah diatur secara tegas dan limitatif tentang persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI,
G
dimana bunyi ayat (2) huruf f. “Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat
12.Bahwa Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melanggar Tata Gereja/PRT GKPI serta lalai meneliti persyaratan pencalonan Tergugat-I sebagai Calon Sekretaris Jenderal, karena
NT
Tergugat-I belum memenuhi syarat sebagai mana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f yang berbunyi: “Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
ILA
13.Bahwa untuk mendukung persyaratan menjadi Calon Sekretaris Jenderal
GKPI Perode 2015-2020 Tergugat-I telah mengajukan dokumen-dokumen dan setelah Penggugat melihat dan mempelajari dokumen yang dimaksud
Surat
Penugasan
Nomor:
AD
didapat fakta dan keterangan sebagai berikut: 9.1.
337/KP-GKPI/XI/1996
tanggal
30
Nopember 1996, Jabatan Pendeta GKPI diperbantukan di GKPI
NG
Resort Tanah Jawa-I sejak tanggal 1 Desember 1996 sampai dengan 1 Pebruari 1998, jadi tidak sebagai Pendeta Resort; Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tanggal 29 Januari 1998, Jabatan Pendeta GKPI diperbantukan di Resort Tanah
PE
9.2.
Jawa-I, Wilayah Simalungun, Melayani di Jemaat GKPI Pangkalan Susu,
Resort
Pangkalan
Brandan,
ING
Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
Wilayah
Medan/Aceh,
berkedudukan di Jemaat Pangkalan Susu terhitung mulai tanggal 1 Peberuari 1998 sampai dengan 1 Mei 2000, bahwa dengan demikian dalam periode 1 Peberuari 1998 sampai dengan 1 Mei 2000 Tergugat-I BUKAN menjabat sebagai Pendeta Resort, karena jelas dan terang benderang dalam Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tertanggal 29 Januari 1998 menyebut Melayani di Jemaat GKPI Pangkalan Susu, Resort Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh, karena Jemaat GKPI Pangkalan Susu Halaman 7 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
adalah salah satu Jemaat dari Resort Pangkalan Brandan, sehingga Tergugat-I BUKAN menjabat sebagai Pendeta Resort tapi hanya menjabat Pendeta di Jemaat Pangkalan Susu; 9.3.
Surat Keputusan GKPI Nomor: 285/P.1/V/2000 Tentang Mutasi Pendeta tanggal 1 Mei 2000, mengakhiri masa berlakunya Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 atas nama Tergugat-I sebagai Pendeta yang melayani di Jemaat GKPI Pangkalan Susu, Resort Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh (BUKAN Pendeta dan
menempatkan
Tergugat-I
menjadi
Pendeta
G
Resort)
Jambi, Jamaaat Serapuh, jemaat GKPI Simpang Tiga Resort Bahal Gajah, terhitung 1 Mei 2000 sampai dengan 1 Maret 2010, Tergugat-I BUKAN menjabat sebagai Pendeta Resort, karena jelas
NT
Surat Keputusan menyebut menjadi Pendeta diperbantukan, dan
ING
diperbantukan di Wilayah Simalungun, melayani Jemaat Bah
juga Surat Keputusan GKPI Nomor: 285/P.1/V/2000 tertanggal 1
Mei 2000 menyebut dengan tegas bahwa Tergugat-I berdasarkan
ILA
Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tanggal 29 Januari
1998 adalah melayani di Jemaat Pangkalan Susu, Resort Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh BUKAN Pendeta
AD
Resort, tapi melayani di salah satu Jemaat dari Resort Pangkalan Brandan; 9.4.
Surat Keputusan GKPI Nomor: 179/P.I/01, tanggal 1 Maret 2001,
NG
menempatkan Tergugat-I menjadi Pendeta GKPI Resort Tanah Jawa-I terhitung 1 Maret 2001 sampai dengan 1 Juni 2004 dengan dikeluarkannya SK Nomor: 329/P.1/VI/2004, bahwa Tergugat-I
PE
BARU dapat dihitung menjadi Pendeta Resort TANAH JAWA-I yaitu dengan masa jabatan 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan (1 Maret 2001 s/d 1 Juni 2004) ; 9.5.
Surat Keputusan GKPI Nomor: 329/P.1/VI/2004, tanggal 18 Juni 2004 mengakhiri jabatan Tergugat-I selaku Pendeta GKPI di Resort Tana Jawa-I dan terhitung 1 Juni 2004 dan mengangkat Tergugat-I menjadi Ketua Urusan Diakoni Sosial Pusat sampai tanggal 1 Nopember 2005 dengan dikeluarkannya SK Nomor: 60/P.1/X/2005, jelas membuktikan tanggal 1 Juni 2004 s/d 1 Nopember 2005 Tergugat-I bukan menjabat selaku Pendeta Resort . Halaman 8 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9.6.
Surat Keputusan GKPI Nomor: 147/P.1/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, mengakhiri Jabatan Tergugat-I selaku Ketua Urusan Diakoni Sosial Pusat dan terhitung tanggal 1 Desember 2005 menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Siantar-III sampai dengan tanggal 1 Peberuari 2006 dengan diterbitkannya SK Nomor: 102/P.1/II/2006, sehingga dapat dihitung, Tergugat-I menjadi Pendeta GKPI Resort Siantar-III dari tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 1 Pebruari 2006 yaitu selama 2
Surat Keputusan GKPI Nomor: 102/P.1/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta Resort GKPI Siantar-III dan terhitung tanggal 1 Pebruari 2006 menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Siantar-VI sampai
NT
dengan tanggal 1 Maret 2006 dengan diterbitknnya SK Nomor:
197/P.1/III/2006, dapat dihitung, Tergugat-I menjabat sebagai Pendeta Resort Siantar-IV dari tanggal 1 Pebruari 2006 sampai
ILA
dengan 1 Maret 2006 yaitu selama 1 (satu) bulan; 9.8.
Surat Keputusan GKPI Nomor: 197/P.1/III/2006 tanggal 1 Maret 2006, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta Resort
sampai
diterbitkannya Tergugat-I
SK
menjabat
Pendeta
dengan
tanggal
6
Mei
Nomor:
671/P.1/V/2010,
Resort
Medan
2010
dengan
dapat
dihitung,
NG
Selatan-I
Tergugat-I
AD
Siantar-IV dan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006 dan menempatkan
menjabat sebagai Pendeta GKPI Resort Medan
Selatan-I dari tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 6 Mei 2010
PE
yaitu selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan; 9.9.
ING
9.7.
G
(dua) Bulan;
Surat Keputusan GKPI Nomor: 671/P.1/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta GKPI Resort Medan Selatan-I dan terhitung tanggal 1 Mei 2010 memempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Khusus GKPI Teladan Wilayah Medan-II sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010 dengan diterbitkannya SK GKPI Nomor: 1800/P.1/XI/2010, dapat dihitung Tergugat-I menjabat sebagai Pendeta GKPI Resort Teladan dari tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 yaitu selama 6 (enam) bulan;
Halaman 9 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9.10. Surat Keputusan GKPI Nomor: 1800/P.1/XI/2010 tanggal 3 Nopemeber 2010, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta Resort Khusus GKPI Teladan, dan terhutung sejak tanggal 1 Nopember sebgai Kepala Biro-II/Umum GKPI, Periode 2010-2015; 10.Bahwa dari fakta-fakta dokumen Surat Keputusan yang diterbitkan GKPI maka Tergugat-I menjabat selaku Pendeta Resort di GKPI adalah: 9.11. Pendeta
GKPI
Resort
Tanah
Jawa-I
selama………………………………3 tahun 3 bulan. GKPI
Resort
Siantar-III
G
9.12. Pendeta
9.13. Pendeta
GKPI
Resort
Siantar-IV
selama….…………………………………………….1 bulan 9.14. Pendeta
GKPI
Resort
Medan
Selatan-I
9.15. Pendeta
GKPI
Resort
Khusus
Teladan,
NT
selama…………………………4 tahun 2 bulan.
Medan
selama…………………………..6 bulan
ILA
9.16. Total= 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan; ,
11.Bahwa dengan demikian Tergugat-I tidak memenuhi syarat menjadi Sekretaris Jenderal sebagaimana disyaratkan Pasal 62 ayat (2) huruf f.
AD
“Pernah menjadi Pemimpin Resort/Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
12.Bahwa demikian juga Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Kristen
Protestan
Indonesia
(GKPI)
Nomor:
14/SAP-
NG
Gereja
XX/GKPI/X/2015 Tanggal 3 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI PERIODE 2015-2020 yang ditandatangi
PE
Tergugat-II , Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI adalah cacat hukum karena melanggar Tata Gereja/PRT GKPI khususnya pasal 62 ayat (2) huruf f, sehingga harus dibatalkan;
ING
selama…………………………………………………3 bulan.
13.Bahwa berdasarkan Syarat-Syarat Dan Tata-Cara Pemilihan Fungsionaris Sinode GKPI Periode 2015-2020 dalam pasal 15 ayat (2) yang intinya Calon Sekretaris Jenderal dinyatakan terpilih jika mendapat suara ½ ditambah 1 dari jumlah suara, yang seharusnya ½ ditambah satu dari 475 suara adalah 238 suara, ternyata fakta Tergugat-I mendapat suara 204 sehingga wajib dilakukan putaran kedua; 14.Bahwa Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI selaku Majelis Ketua Persidangan Sinode Am XX GKPI 2015 tidak diberi Halaman 10 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
wewenang oleh peserta Sinode Am untuk menetapkan Tergugat-II menjadi Sekretaris Jenderal dengan dalih Calon pemenang Suara ranking ke II mengundurkan diri, dan Tergugat-II, Tergugat-IV, tergugat-V dan Tergugat-VI telah melebihi wewenang yang diberikan Sinode Am dan mencederai hak-hak demokrasi pendukung Pdt Abdul Hutauruk, M.Th selaku ranking ke II, sehingga Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2012 Nomor 2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 yang ditandatangi Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI adalah
G
juga bertentangan dengan hukum dan harus dibatalkan;
Sekretaris Jenderal adalah merupakan Anggota Majelis Sinode, dan berdasarkan pasal 56 ayat (2) berbunyi: Dalam hal anggota Majelis Sinode yang terpilih dalam Sidang Sinode Am, ternyata kelak terbukti
NT
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, maka
pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, maka keanggotaannya sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir;
ILA
16.Bahwa ditariknya Bishop terpilih Pdt. Oloan Pasaribu, M.Th, selaku Turut Tergugat adalah agar dikemudian hari terikat dengan putusan perkara aquo yang telah mempunyai kekutan hukum yang tetap (inkracht van
AD
gewijsde);
DALAM PROVISI
NG
1. Bahwa menurut Tata Gereja/PRT GKPI yang bertugas melayani Jemaat dibawah Pimpinan Sinode yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal secara bersama-sama;
ING
15.Bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) huruf a. bahwa Bishop dan
PE
2. Bahwa perkara aquo menyangkut gugatan terhadap keabsahan Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2012 Nomor 2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 yang menyatakan terpilihnya Tergugat-I selaku Sekretaris Jenderal dan merupakan salah satu dari Pimpinan Sinode GKPI, serta gugatan terhadap keabsahan Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020; 3. Bahwa tentunya dengan adanya perkara aquo akan mengakibatkan Pimpinan Sinode GKPI akan vakum, sedangkan disisi lain bahwa pelayanan terhadap jemaat dan perputaran roda organisasi GKPI tidak Halaman 11 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
boleh terhenti dan terganggu karena pada akhirnya akan memecah-belah jemaat; Berdasarkan hal-hal tersebut Mohon Pengadilan Negeri Pematang Siantar, memutuskan dalam provisi menyatakan Pimpinan Sinode GKPI Periode 2010-2015 dimana Penggugat selaku Bishop dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal tetap memimpin Sinode GKPI yang tidak dapat mengambil keputusan strategis berupa mutasi Pendeta dan Pegawai dilingkungan GKPI sampai perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang
G
tetap.
ING
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Pengadilan Negeri Pematang Siantar memanggil para pihak dan memutuskan dalam persidangan:
1. Mengabulkan Permohonan Provisi. 2. Menyatakan
Pimpinan
Sinode
GKPI
Periode
2010-2015
NT
DALAM PROVISI :
dimana
Penggugat selaku Bishop dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal
ILA
tetap memimpin Sinode GKPI yang tidak dapat mengambil keputusan strategis berupa mutasi Pendeta dan Pegawai dilingkungan GKPI sampai
AD
perkara aquo mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.
NG
2. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar serta lalai menyerapkan Tata Gereja/PRT GKPI dalam
PE
Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015.
3. Menyatakan Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober 2015 cacat hukum karena Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI
tidak
berwenang menandatangani dan mengatasnamakan Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal 3 Oktober; 4. Menyatakan batal Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya.
Halaman 12 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
5. Menyatakan bahwa Tergugat-I menjabat Pendeta Resort di GKPI masih selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dan tidak memenuhi syarat menjadi Sekretaris Jenderal GKPI. 6. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melanggar Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI. 7. Menyatakan batal Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Nomor 2/SAP-XX/GKPI/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya.
G
8. Menyatakan Pencalonan Tergugat-I menjadi Sekretaris Jenderal GKPI
9. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI mengadakan pemilihan ulang Jabatan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020.
NT
10. Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).
ILA
11. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara.
Atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak sependapat dengan Penggugat, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et
AD
bono).
Menimbang, bahwa Atas Gugatan tersebut, Tergugat-II Pdt.
NG
ROSEVELT LUMBAN TOBING, S.Th, MA, Tergugat-IV Pdt. SABAR W. TAMBUNAN, S.Th. Tergugat-V Pnt. JUNJUNGAN SITINJAK, Tergugat-VI ELSABELLA
EVANGELISTA
SIAGIAN,
melalui
Kuasa
Hukumnya,
PE
mengajukan eksepsi & jawaban pokok perkara atas gugatan Penggugat Pdt. PATUT SIPAHUTAR, M.Th. tertanggal 2 Pebruari 2016 yang isinya sebagai berikut ; I. DALAM EKSEPSI :
a. PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA & MENGADILI PERKARA INI, KARENA OBJEK GUGATAN ADALAH TENTANG PERSOALAN INTERNAL GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI): -
Bahwa pokok gugatan Penggugat terhadap para Tergugat dan Turut Tergugat
adalah
mempersoalkan
tentang
“Hasil
ING
tidak memenuhi syarat Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI.
penyelenggaraan
Halaman 13 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
SINODE AM PERIODE (SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI Center – Pematang Siantar; -
Bahwa jika hasil penyelenggaraan Sinode Am Periode (SAP) XX GKPI 2015 tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat telah keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan (Error In Procedur), sebab apa yang digugat Penggugat incasu adalah murni merupakan persoalan internal Gereja Kristen Protestan Indonesia
Bahwa Penggugat adalah Pimpinan Sinode (Bishop) GKPI Periode 20102015, sedangkan Turut Tergugat dan Tergugat-I adalah Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI Periode 2015-2020, demikian pula Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI adalah
NT
Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 yang
keseluruhannya adalah sama-sama bertugas/mengabdi di GKPI dan juga
perkara incasu adalah masih dalam konteks penyelenggaraan Sinode Am
ILA
periode di GKPI ; -
Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah suatu Lembaga Keagamaan berbentuk Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat
AD
di Pematang Siantar yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI No. 11 Tahun 1973 tanggal 5 September 1973 yang kegiatannya
NG
berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI
Sukamakmur tanggal 30 Agustus 2013); Bahwa
secara
hukum,
Lembaga
PE
(terakhir ditetapkan pada Sinode Am Kerja XIX GKPI Tahun 2013 di
-
Keagamaan
GKPI
mempunyai
independensi untuk mengurus rumah tangga lembaganya secara mandiri yang dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI, dan ternyata apa yang dipersoalkan Penggugat dalam perkara ini adalah tentang hasil penyelenggaraan Sinode Am Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang pengaturannya adalah masih dalam ranah Peraturan Rumah Tangga GKPI ; -
ING
-
G
(GKPI) ;
Bahwa dalam PERATURAN RUMAH TANGGA GKPI menyebutkan :
Halaman 14 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 44 (1).Sinode Am adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari keseluruhan Jemaat dan Resort GKPI dalam bentuk persidangan Sinode Am terdiri dari : a. Sinode Am Periode, b. Sinode Am Kerja, c. Sinode Am Istimewa ; Pasal 45 (1) Sinode Am Periode diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode kepengurusan di semua tingkatan GKPI ; Tugas dan wewenang Sinode Am Periode :
Memilih,
G
Pasal 45 (2)
Pasal 57 (1)
GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris
Jenderal
yang
bersama-sama
menjadi
penanggungjawab tertinggi GKPI ; Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode Am ;
NT
Pasal 57 (2)
Pasal 57 (3) Pimpinan Sinode bertanggungjawab kepada Sinode Am ;
Pasal 61 (5) Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika
ILA
masing-masing mendapat suara sekurang-kurangnya ½ n +1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode Am yang hadir ;
AD
Pasal 61(6) Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode Am ; Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang
NG
“QUORUM”, menyebutkan :
1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
PE
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari anggota Sinode Am.
2. Apabila Quorum tidak tercapai maka sidang diundur selama 1 (satu) jam.
ING
menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan Sinode ;
3. Setelah diundur selama 1 (satu) jam, maka setiap persidangan SAP GKPI XX 2015 dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah mengambil keputusan. Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 Pasal 10 tentang “Pengambilan Keputusan”, menyebutkan :
Halaman 15 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
(1).
Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda PRT (Pasal 55 (3).
(2).Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka diadakan pemungutan suara-pemungutan suara tentang hal dilaksanakan
melalui
voting
terbuka,
dan
tentang
orang
telah
cukup
dilaksanakan melalui voting tertutup. -
Bahwa
berdasarkan
ketentuan-ketentuan
di
atas
G
menunjukkan bahwasanya persoalan gugatan Penggugat incasu adalah
Sinode Am Periode (SAP) yang kesemuaannya tentu dikembalikan kepada peraturan internal GKPI yakni berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode Am Periode
NT
XX GKPI 2015 yang dalam Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tersebut di atas pada Pasal 7 dan 10 tentang “Quorum” dan “Pengambilan
Keputusan” telah jelas bagaimana tata cara penyelesaiannya, yang jelas
ILA
bukan diajukan ke Pengadilan ;
Bahwa alasan hukum tersebut di atas adalah analog dan relevan dengan kaedah hukum yang diberikan dalam Putusan Pengadilan Negeri
dikuatkan
oleh
Putusan
Pengadilan
Tinggi
AD
Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997 yang Medan
Nomor
:
428/PDT/1997/PT.MDN tanggal 24 Nopember 1997 (Inkracht van
NG
Gewijsde) dalam perkara perdata antara : Ds. M.S.E. SIMORANGKIR, STh. dan Ds. P. SIPAHUTAR, MTh. sebagai Penggugat I, II/Pembanding I,II, lawan : Ds. R.M.G. MARBUN, STh. dan Ds. G.O.P. MANURUNG sebagai
Tergugat
I,
II/Terbanding
I,
II
yang
PE
-
pada
pokoknya
mempersengketakan tentang “hasil penyelenggaraan Sinode Am Kerja XII GKPI”
yang
substansinya
adalah
identik
dengan
apa
yang
dipermasalahkan dalam gugatan ini(Sinode Am Periode XX GKPI 2015) ; Pada
bagian
pertimbangan
ING
merupakan persoalan internal GKPI dalam proses penyelenggaraan
hukum
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997 memberikan kaedah hukum : Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Bishop mengangkat Tergugat II sebagai Sekjen adalah untuk mengisi kefakuman saja untuk melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena Sekjen yang ada berdasarkan Halaman 16 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
pengangkatan sesuaidengan Sinode Am, dalam kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam gugatan ini menyatakan dirinya sebagai Bishop GKPI yang diangkat oleh Majelis Pusat dari tindak-lanjut Keputusan Tim Sesepuh, maka keberatan Penggugat I dan II atas diri Tergugat
II
sebagai
Sekjen
yang
diangkat
oleh
Tergugat
I,
penyelesaiannya diselesaikan menurut Peraturan Rumah Tangga GKPI sendiri, bukan merupakan wewenang Pengadilan” -
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan
G
mengadili sengketa seputar proses suksesi kepemimpinan Sinode GKPI
bahkan Jurisprudensi dalam membantu menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara ini ; Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat dalam gugatannya
NT
-
ING
tersebut di atas tentunya dapat dijadikan Law Standard, pedoman dan
adalah merupakan persoalan internal GKPI lingkup proses Sinode Am,
maka segala sesuatu penyelesaiannya dikembalikan kepada peraturan Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode
ILA
Am Periode XX GKPI 2015, dengan demikian Pengadilan Negeri
Pematangsiantar harus menyatakan dirinya tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat
b. PENGGUGAT
TIDAK
MEMPUNYAI
KAPASITAS
AD
harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ; /
KEDUDUKAN
-
NG
(LEGITIMA STANDI INJUDICIO) DALAM MEMAJUKAN GUGATAN INI : Bahwa Penggugat dalam memajukan gugatannya mendalilkan sebagai
-
bahwa
jika
demikian halnya
maka
PE
“Bishop GKPI Periode 2010-2015” ;
Penggugat tidak mempunyai
kapasitas/kedudukan (Legitima Standi Injudicio) dalam memajukan gugatan ini karena setelah selesai diadakannya Sinode Am Periode XX GKPI 2015 Penggugat bukan lagi menjabat sebagai Bishop, akan tetapi yang menjabat Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI periode 2015-2020 adalah Turut Tergugat dan Tergugat-I, sedangkan jabatan mantan Bishop tersebut bagaimanapun juga tidak dapat dipergunakan untuk menggugat diforum Pengadilan maupun diluar Pengadilan; c. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL :
Halaman 17 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
-
Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat digugat secara pribadi, akan tetapi atas tindakan-tindakannya dalam proses penyelenggaraan acara Sinode Am Periode XX GKPI 2015, sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscuur Libelli), terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
-
Bahwa surat-surat yang menjadi objek gugatan Penggugat sangat tidak
G
jelas surat-surat mana yang dimaksudkannya, karena nomor surat yang
Sinode Am Periode XX GKPI 2015, sehingga terkesan Penggugat tidak serius dengan gugatannya ; II. DALAM POKOK PERKARA :
NT
Bahwa segala apa yang TergugatII, IV, V dan VI paparkan dalam
eksepsi, sepanjang relevan dengan jawaban pokok perkara, mohon kiranya --- Mutatis Mutandis --- dimasukkan dan dianggap termaktub
ILA
dalam uraian berikut ini :
Bahwa TergugatII, IV V dan VI menolak secara tegas seluruh gugatan Penggugat, terkecuali hal-hal sebagaimana diuraikan dibawah ini :
AD
TENTANG TERGUGAT-II, TERGUGAT-IV, TERGUGAT-V, TERGUGATVI : -
Bahwa Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI adalah telah
NG
sah dipilih dan ditetapkan sebagai Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 sesuai bunyi surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor :
PE
2/SAP-XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tertanggal 30 September 2015 ; -
Bahwa para Tergugat sebagai Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 ;
-
ING
demikian tidak ada diterbitkan selama dalam proses penyelenggaraan
Bahwa benar salah satu keputusan yang dihasilkan dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI Center – Pematang Siantar Halaman 18 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
adalah menetapkan dan mensahkan komposisi Pimpinan Sinode GKPI periode tahun 2015-2020 yakni, BISHOP : Pdt. OLOAN PASARIBU, M.Th. (ic. Turut Tergugat) dan Sekretaris Jenderal : Pdt. RO SININTA HUTABARAT, M.Th. (ic. Tergugat I) sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia
(GKPI)
Nomor
:
14/SAP-XX/GKPI/X/2015
Tentang
Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020 yang diterbitkan oleh Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX
Bahwa benar selanjutnya antara Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) masa bakti 2010-2015dengan Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) masa bakti 2015-2020 telah melaksanakan serah-
NT
terima jabatan dan administrasi, inventarisasi, keuangan sebagaimana
ING
-
G
GKPI 2015 tertanggal 4 Oktober 2015 ;
ternyata dalam surat-menyurat yang ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat, sehingga dengan demikian penyelenggaraan Sinode Am
Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah selesai sesuai dengan
ILA
Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 ;
AD
Bahwa oleh karena proses dan tahapan penyelenggaraan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode Am
NG
Periode XX GKPI 2015, maka dengan demikian segala tindakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tersebut adalah sah sesuai hukum, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
PE
-
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan/ beralasan hukum sama sekali (Without Legal Reason), maka dengan sendirinya dalil/tuntutan Penggugat lainnya tentang “Provisi”, menjadi tidak ada relevansinya lagi sehingga harus ditolak seluruhnya, apal 66agi ternyata tuntutan yang demikian tidak memenuhi syarat undang-undang atau tidak berdasarkan/beralasan
hukum
sama
sekali,
dengan
demikian
dalil/tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya ; Bahwa
berdasarkan
alasan-alasan
tersebut
di
atas,
Tergugat-II,
Tergugat-IV, Tergugat-Vdan Tergugat-VI memohon kepada Majelis
Halaman 19 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan hukum : Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya, Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan
Gugatan
Penggugat
Tidak
Dapat
Diterima
(NIET
ONTVANKELIJKE VERKLAARD) ;
Menimbang, bahwa Atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I
G
dan Turut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang isinya
DALAM EKSEPSI : 1. Gugatan Penggugat Kabur/Obscuur Liber (Error in Objecto). Bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas(obscuur libeli) karena Objek
NT
-
Gugatan Penggugat tidak dikenal oleh Para Tergugat, termasuk Tergugat I dan Turut Tergugat; Karena Para Tergugat dalam Sinode AM XX GKPI
ILA
Yang dilaksanakan pada tanggal, 29 September 2015 sampai dengan
tanggal 4 Oktober 2015 di Kota Pematang Siantar tidak pernah menerbitkan Keputusan Sinode AM XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen
Pengangkatan Bishop dan Sekertaris Jendral
AD
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang GKPI 2015-2020 Pada
tanggal, 3 Oktober 2015 Sebagaimana disebut Penggugat pada gugatan
NG
dalil angka 6; -
ING
sebagai berikut ;
Akan tetapi Para tergugat selaku majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Menerbitkan Keputusan yang berjudul Keputusan
PE
Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jendral GKPI Periode 2015-2020 yang ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal, 4 Oktober 2015, sehingga oleh karena itu Penggugat dalam gugatannya (Error in objecto) dan oleh karnanya gugatan penggugat patutlah di tolak atau setidak- tidaknya tidak dapat diterima (niet onvanklejik verklaard); 2. Penggugat tidak mempunyai Kapasitas/Kedudukan (Legitima Standi injudicito) Mengajukan Gugatan dalam Perkara aquo;
Halaman 20 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatannya mendalilkan sebagai “Bishop GKPI Periode 2010-2015”; Karena jika demikian halnya maka Penggugat tidak mempunyai Kapasitas/kedudukan (Legiteme standi Injudicio) dalam memajukan gugatan dalam perkara aquo, karena setelah selesai
diadakannya Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Penggugat
bukan lagi menjabat sebagai Bishop dan Sekertaris Jendral GKPI, Akan tetapi yang menjadi Bishop dan Sekertaris Jendral GKPI 2015-2020
G
adalah Turut Tergugat dan Tergugat I; Sedangkan Jabatan mantan Bishop tersebut bagaimanapun juga tidak dapat di pergunakan untuk
3. Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I dan Turut Tergugat secara Pribadi, bukan kepada jabatan mereka, akan tetapi Penggugat menujukan
NT
gugatannya kepada Tergugat I dan Turut Tergugat pada 1(satu) alamat,
ING
mengajukan gugatan di forum Pengadilan, maupun di luar Pengadilan ;
padahal Tergutgat I dan Turut Tergugat, tidak pernah tinggal pada 1 (satu) alamat yaitu pada alamat Kantor Pusat Gereja Kristen Protestan di
Jalan Kapten MH. Sitorus Nomor 13 Pematang Siantar, akan tetapi
ILA
Tergugat I, beralamat di Huta II Marihat Mayang, Kecamatan Huta Bayu
Raja kabupaten Sumalungun, dan Turut Tergugat adalah di Jalan Lingga Nomor 2 Siantar Selatan, sehingga gugatan Penggugat salah alamat atau
AD
salah domisili nyata para Tergugat, yang oleh karenanya Gugatan Penggugat patut untuk ditolak setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet
DALAM POKOK PERKARA
NG
Onvankelijk verklaard);
Bahwa Mohon Jawaban Dalam Pokok Perkara ini dianggap secara
Eksepsi;
PE
Mutatis Mutandis merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam
Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali diakui secara nyata – nyata dan secara tegas dalam Jawaban ini.
1.
Bahwa benar para Tergugat termasuk Tergugat I dan Turut Tergugat selaku Majelis Ketua dalam Sinode Am XX GKPI yang dilaksanakan di Pematang Siantar telah menerbitkan Keputusan Sinode diantaranya Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Nomor 14/ SAP – XX/GKPI/X/2015
tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Halaman 21 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Jenderal GKPI Periode 2015 – 2020 Tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015 – 2020 yang ditetapkan di Kota Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2015 yaitu menetapkan – Pdt. Oloan Pasaribu, MTh selaku Bishop pada Gereja Kristen Protestan Indonesia in case Turut Tergugat dan – Pdt. Ro Sininta Hutabarat, MTh selaku Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan Indonesia in case Tergugat I, akan tetapi para Tergugat termasuk Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah menerbitkan
G
Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 Gereja Kristen
Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015 – 2020 sebagaimana disebut oleh Penggugat pada dalil posita angka 9 gugatannya, sehingga oleh karenanya Petitum gugatan Penggugat
NT
point 4 pun yaitu “ menyatakan batal sinode XVIII GKPI 2010 GKPI
ING
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 14/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang
Nomor 14/SAP – XX/GKPI/X/2015 dengan segala akibatnya adalah salah dan oleh karenanya harus ditolak karena Penggugat salah pada
ILA
nama Sinode yang menerbitkan Keputusan dan juga tanggal Keputusannya;
Bahwa Penetapan Bishop dan Sekretaris Jenderal ini telah ditetapkan
AD
secara demokratis yang merupakan hasil Pilihan Sinode yang dilaksanakan pada Sinode sebagaimana disebut diatas dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Rumah Tangga Gereja Kristen
NG
Protestan Indonesia, khususnya tentang persyaratan Calon Sekretaris Jenderal sebagaimana disebut dalam pasal 62 Ayat (2) Peraturan Rumah Tangg Gereja Kristen Protestan Indonesia yaitu pernah menjadi Pemimpin Resort/ Jemaat Khusus sekurang- kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagaimana
PE
2.
menjadi dalil Penggugat dalam
gugatannya;
Bahwa Tergugat I yang terpilih dalam Sinode AM Periode GKPI XX 2015 menjadi Sekretaris Jenderal telah memenuhi Syarat pasal 62 ayat 1 tersebut yaitu sebagaimana rincian Pelayanan menjadi Pimpinan Resort terurai, sebagai berikut :
Halaman 22 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
5.
6.
7
2
3
1 Maret 2001
2 Juni 2004
3
3
1 Nopember 2005
1 Desember 2005
1
1 Desember 2006
1 Februari 2006
2
1 Februari 2006
1 Maret 2006
1 Maret 2006
1 Mei 2010
4
1 Mei 2010
1 Nopember 2010
Jumlah Total Pelayanan Total Pelayanan Tahun dan bulan
G
1 Mei 2000
ING
1 Pebruari 1998
NT
4.
Berakhir
ILA
3.
Mulai
1
AD
2.
Lama Pelayanan (bulan)
NG
1.
Pendeta Jemaat GKPI Resort Pangkalan Berandan Pendeta Jemaat GKPI Resort Tanah Jawa I Pendeta Jemaat Resort Bahal Gajah Pendeta GKPI Resort Siantar III Pendeta GKPI Siantar VI Pendeta GKPI Resort Medan Selatan I Pendeta GKPI Resort Khusus Teladan
Tahun Pelayanan
Lama Pelayanan (Tahun)
2
6
PE
No.
Nama Jemaat & Resot
9
18 1 tahun 6 9 tahun bulan 10 tahun 6 bulan
Total seluruhnya Tergugat I menjadi Pimpinan Resort adalah 9 Tahun dan 18 bulan samadengan 10 Tahun 6 bulan ( sepuluh tahun, enam bulan). Sehinga oleh karena itu dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I belum memenuhi persyaratan masa bakti Pelayanan hingga 10 Tahun sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) harus ditolak; Halaman 23 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Bahwa, tidak benar Penggugat selaku Pimpinan Sinode tidak menandatangani Keputusan Sinode AM XIII Nomor 14/SAP – XX/GKPI/X/2015 tertanggal 3 Oktober 2015 Tentang Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015 – 2020 sebagaimana dalil Penggugat angka 7(tujuh). Akan tetapi yang benar adalah Keputusan Sinode AM Periode XX Nomor 14/SAP – XX/GKPI/X/2015 tertanggal 4 Oktober 2015; Dan benar Keputusan Sinode tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat selaku Pimpinan
G
Sinode sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 44 ayat (8), dan
yang dihasilkan dalam Sinode Am ke XX GKPI yang dilaksanakan pada tangggal 29 September 2015 s/d 4 Oktober 2015. Semua Keputusan
yang
dihasilkan
dalam
Sinode
tersebut
tidak
di
NT
tandatangani oleh Penggugat, termasuk Berita - berita Acara
ING
bukan hanya Keputusan tersebut tidak ditandatangani oleh Penggugat
Persidangan Sinode. Padahal ada kolom tandatangan atas nama Penggugat Pdt. Patut Sipahutar, Mth selaku Pimpinan Sinode GKPI
ILA
dengan jabatan Bishop pada saat itu sebelum diganti oleh Pilihan
Sinode Am. Kesemuanya Hasil Sinode yang tidak ditandatangani oleh Penggugat sebelum dan selain Keputusan Nomor 14/SAP –
AD
XX/GKPI/X/2015 tertanggal, 4 Oktober 2015 adalah :
1. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 1/SAP – XX/GKPI/IX/2015
NG
Tentang Quorum Sidang Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dipimpin oleh Bishop dan Sekjen Periode 2010-2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 30 September 2015;
PE
3.
2. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 2/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dipimpin oleh Bishop dan Sekjen periode 2010-2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal 30 September 2015; 3. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 3/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Tata Tertib sidang Sinode AM Periode XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 30 September 2015; (Khusus untuk Keputusan ini bahwa Draft Keputusan bersumber dan Halaman 24 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
di tandatangani oleh Penggugat akan tetapi sesudah dalam bentuk Putusan tidak ditandatangani oleh Penggugat); 4. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 4/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Jadwal Sinode AM Periode XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 30 September 2015; 5. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
G
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 5/SAP-XX/GKPI/IX/2015 Tentang
GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 30 September 2015;
NT
6. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
ING
Pengesahan Notulen Sinode AM Kerja Sinode AM Periode - XX
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 6/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Pembentukan komisi – komisi sinode AM Periode XX GKPI
ILA
2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 1 Oktober 2015;
7. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 7/SAP – XX/GKPI/IX/2015
AD
Tentang Tim Kredensia Sinode AM Periode - XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 3 Oktober 2015;
8. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
NG
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 8/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Tim Nominasi Sinode AM Periode - XX GKPI 2015,
PE
ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015; 9. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 9/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang
Laporan Pertanggungjawaban Pimpinan Sinode GKPI,
ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015; 10.Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 10/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Hasil rumusan Komisi I, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015;
Halaman 25 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
11.Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 11/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Hasil rumusan Komisi II, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015; 12.Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 12/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Hasil rumusan Komisi III/ Keuangan GKPI, ditetapkan di
G
Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015;
Indonesia (GKPI) Nomor 13/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Susunan Anggota Badan Pekerja Rapat Pendeta, Periode 2015 -
NT
2020 ditetapkan di Pematang Siantar tanggal,3 Oktober 2015; 10. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 14/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang
Pengangkatan Bishop dan Sekretaris Jenderal GKPI
ILA
Periode 2015 - 2020, ditetapkan dan dilantik pada ibadah kebaktian hari minggu di Pematang Siantar tanggal, 4 Oktober
AD
2015;
11. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 15/SAP – XX/GKPI/IX/2015
NG
Tentang Susunan Majelis Sinode GKPI, Periode 2015 - 2020, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 4 Oktober 2015; 12. Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
PE
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor 16/SAP – XX/GKPI/IX/2015 Tentang Tim Tona/Pesan Sinode AM periode XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal 4 Oktober 2015; Dan ada 9 (sembilan) Berita Acara yang terdiri dari: 1.
ING
1Keputusan Sinode AM periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 1/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan bishop gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015;
Halaman 26 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
2.
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 2/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan sekretaris jenderal gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal 4 oktober 2015;
3.
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 3/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ;
G
hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode siantar tertanggal, 4 oktober 2015; 4.
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 4/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ;
NT
hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015;
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
ILA
5.
Protestan (GKPI) Nomor 5/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode
AD
gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015;
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen
NG
6.
Protestan (GKPI) Nomor 6/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode
7.
PE
gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015;
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 7/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015;
8.
ING
gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 8/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode Halaman 27 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015; 9.
Berita acara sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 9/SAP – XX/GKPI/X/2015 tentang ; hasil perhitungan suara pemilihan anggota majelis sinode gereja kristen protestan indonesia (gkpi ditetapkan di pematang siantar tertanggal, 4 oktober 2015
G
Dari Ke 16 (enam belas) Keputusan dan 9 (sembilan) Berita Acara
ada itikad tidak baik dari Penggugat yang diduga ingin menggagalkan Sinode AM XX GKPI tersebut dan ingin mempertahankan status quo, padahal masa Kerja (Pelayanan) Penggugat selaku Bishop Periode
NT
2010-2015 sudah habis. Itu sebabnya, walaupun Penggugat tidak
ING
yang tidak ditandatangani Penggugat ini terlihat, bahwa sejak dari awal
berkenan menandatangani seluruh Keputusan dan Berita Acara Persidangan Sinode AM XX GKPI, Para Tergugat termasuk Tergugat I
ILA
dan Turut Tergugat dan juga Peserta Sinode tidak menyerah pada keinginan Penggugat tersebut, sehingga seluruh hasil Sinode AM XX
GKPI dianggap tetap sah dan berharga karena sangatlah tidak
AD
mungkin Sinode AM GKPI ke XX pada tanggal, 29 September 2015 s/d 4 Oktober 2015 yang sudah dipersiapkan dengan bersusah payah serta dipersiapkan (Jadwal) jauh – jauh hari, dan semua persyaratan
NG
pelaksanaan Sinode ke XX telah terpenuhi, dan acara Sinode ke XX di buka oleh Menko Pholkam, pelantikan Bishop dan sekjen yang terpilih masa bakti 2015-2020 juga di ikuti/di hadiri oleh Penggugat, serah
PE
terima diadakan pada tanggal, 30 Nopember 2015, gagal hanya karena itikad tidak baik seseorang ataupun sekelompok kecil; Yang oleh karenanya sekali lagi, apa pun yang dimaksud dalam Petitum gugatan Penggugat termasuk dan tidak terbatas Point 4 yaitu menyatakan batal Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI Nomor 14/SAP – XX/GKPI/X/2015 tertanggal, 3 Oktober 2015 harus ditolak juga,
karena
salah
dalam
nama
Sinodenya,
juga
tanggal
Keputusannya sebagaimana juga telah disebut dalam dalil jawaban ini pada angka 1 ; 3.
Bahwa akan tetapi disisi lain, Penggugat pada pelaksanaan Sinode AM tidak pernah mengajukan protes atau keberatan terhadap hasil – Halaman 28 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
hasil Sidang Sinode AM GKPI ke XX, walaupun tidak berkenan mendatangani seluruh Keputusan dan Berita Acara Persidangan Sinode AM tanpa alasan, Penggugat menghadiri Pelantikan Tergugat I selaku Sekretaris Jenderal dan Turut Tergugat selaku Bishop baru periode 2015 – 2020 pada Acara Pelantikan dalam Ibadah Minggu pada tanggal, 4 Oktober 2015; Dari sisi Demokrasi sebagaimana inti dalil Penggugat dalam
G
gugatannya, bahwa seluruh hasil Keputusan Sinode AM ke XX GKPI
seluruh
Ketua
Majelis
yang
berjumlah
5
(lima)
orang
dan
ditandatangani oleh satu orang Pimpinan Sinode GKPI yaitu Turut Tergugat
sendiri
selaku
Sekretaris
Jenderal
Periode
berjalan
NT
(berakhir); Dan tidak ditandatangani oleh satu Orang Ketua Majelis
ING
ditandatangani oleh oleh 4 (empat) orang Ketua Majelis Sinode dari
Sinode dan 1 orang Pimpinan Sinode selaku Jabatan Bishop periode berjalan (berakhir). Sehingga Posisi formasi demokrasinya 5 (lima)
orang kontra 2 (dua) orang, oleh karenanya dari sisi demokrasi dapat
ILA
terlihat seluruh Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI diambil
dengan cara sangat demokratis yang oleh karenanya tidak dapat
AD
dikwalifisir sebagai cacat hukum, akan tetapi sah dan berharga;
5. Bahwa lebih daripada itu, demokrasi tetap berjalan dengan baik ketika ada rencana akan melaksanakan Putaran ke II
Untuk jabatan
NG
Sekretaris Jenderal supaya memenuhi Quorum Suara ½ n + 1 sebagaimana ketentuan Peraturan Rumah Tangga GKPI pasal 15 ayat (2) untuk quorum Fungsionaris GKPI . Akan tetapi ketika Putaran Ke II akan dilaksanakan untuk Pemilihan dan Pemenuhan quorum jabatan
PE
4.
Sekretaris Jenderal, Pemilih Suara Rangking ke 2 (dua) yaitu Pdt. Abdul Hutauruk, M.Th mengundurkan diri, sehingga Putaran Ke II tidak jadi dilaksanakan dan diputuskan Suara sepenuhnya pada Tergugat I yaitu Pdt. Ro Sininta, M.Th terpilih selaku Sekretaris Jenderal (vide Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan (GKPI) Nomor 2/SAP – XX/GKPI/X/2015 Tentang ; Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan
Indonesia
(GKPI)
Ditetapkan
Di
Pematang
Siantar
Tertanggal 4 Oktober 2015); Dan hal ini bukan dalih saja sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam dalilnya angka 18 gugatan Penggugat; Halaman 29 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Akan tetapi hal inilah kejadian sebenarnya dan benar- benar terjadi; Sehingga oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tentang hal ini pada dalil gugatan poin 17, 18 dan harus ditolak; 6. Demikian juga dalil gugatan Penggugat angka 19 harus ditolak karena secara umum (general) hasil Keputusan pada Sinode AM XX GKPI dimana Tergugat I Terpilih secara Demokratis dan memenuhi Persyaratan yang termuat dalam Peraturan Rumah Tangga Gereja
G
Kristen Protestan Indonesia baik dari sisi Perolehan Suara dan teknis
Persyaratan Masa Bakti Pelayanan sebagai Pimpinan Resort sudah memenuhi secara sempurna, maka Pasal 56 ayat (2) tidak terpenuhi sebagaimana disebut dalam dalil gugatan Penggugat angka 19,
NT
sehingga oleh karena itu, terpilihnya Tergugat I menjadi Sekretaris
ING
Prosedur pelaksanaan Pemilihan Perolehan Suara (1/2n +1) dan
Jenderal sah adanya dan tidak cacat; DALAM PROVISI
ILA
Bahwa karena Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris Jenderal GKPI
ic Tergugat I yang merupakan hasil Sinode AM XX GKPI tanggal, 29 September 2015 s/d 4 Oktober 2015 di Pematang Siantar adalah sah
AD
dan sidang sidang Sinode yang dilaksanakan berjalan secara demokratis serta memenuhi persyaratan Peserta kandidat dan juga memenuhi guorum suara, dan terpilihnya Sekretaris Jenderal adalah
NG
merupakan satu kesatuan (disebut Pimpinan Sinode GKPI) dengan jabatan Bishop yang juga terpilih secara demokratis dan memenuhi Persyaratan (tidak dipersoalkan oleh Penggugat) sebagai Pimpinan
PE
Sinode GKPI periose 2015 – 2020 maka Provisi yang diajukan oleh Penggugat supaya Pengadilan menyatakan Pimpinan Sinode GKPI Periode 2010 – 2015 dimana Penggugat selaku Bishop dan Turut Tergugat selaku Sekretaris Jenderal tetap memimpin Sinode GKPI yang tidak dapat mengambil Keputusan Strategis berupa Mutasi Pendeta dan Pergawai di lingkungan GKPI sampai Perkara A quo mempunyai Kekuatan Hukum tetap haruslah ditolak; Maka oleh karena seluruh uraian dalil Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat diatas, kiranya Pengadilan cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutuskan: DALAM EKSEPSI Halaman 30 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Menolak setidak – tidaknya tidak dapat menerima gugatan Penggugat (niet Onvankelijk Verklaard) atau DALAM POKOK PERKARA Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya. Menimbang, bahwa Atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut ;
G
Bahwa Tergugat III adalah salah satu dari Majelis Ketua Persidangan Sinode Am periode XX GKPI tahun 2015 berdasarkan keputusan Sinode Am XX
2/SAP XX/GKPI/IX/2015 tanggal 30 September 2015 dimana tugas dan tanggung jawab Majelis Sinode Am periode (SAP) XX GKPI tahun 2015 secara tertip, lancar dan berdaya guna.
NT
Bahwa ternyata dalam kenyataannya, pelaksanaan Sinode Am Periode XX
ING
GKPI 2015 Gereja Kristen Prostestan Indonesia (GKPI) dengan nomor :
GKPI 2015 tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 04 Oktober
2015 tidaklah dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi (TUPOKSI)
ILA
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan rumah tangga GKPI serta tata tertib sinode Am periode XX.
Bahwa Tergugat III selaku salah satu Majelis ketua Persidangan Sinode Am
berita
acara
surat
keputusan
Sinode
Am
XX
AD
Periode XX GKPI 2015 sama sekali tidak pernah diberikan keputusan dan GKPI
2015
untuk
ditandatangani, padahal sangat nyata dan jelas pada pasal 10 ayat 3 tentang
NG
tata tertib acara sinode XX Am periode XX GKPI 2015 dinyatakan secara tegas ‘’bahwa setiap keputusan Sinode Am terlebih dahulu dibacakan, baru kemudian selanjutnya ditandatangani Majelis Ketua Persidangan dan
PE
pimpinan sinode GKPI,’’ namun dalam kenyataannya sampai perkara ini masuk ranah Pengadilan Negeri Pematang Siantar Tergugat tidak pernah memberikan hasil keputusan maupun berita acara Sinode Am Periode XX GKPI tahun 2015 untuk ditandatangani Tergugat III selaku salah satu dari pimpinan sinode dengan demikian Keputusan Sinode Am periode XX GKPI 2015 belum sah. Bahwa Tergugat III juga menjadi tidak percaya lagi terhadap pelaksanaan persidangan Sinode Am XX GKPI 2015 dan ini dikatakan secara tegas dalam jawaban dalam persidangan ini serta telah mencurigai keputusan-keputusan yang telah dipolitisir oleh orang –orang yang tidak bertanggungjawab di
Halaman 31 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
kalangan sesama Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015. Bahwa para Tergugat II, IV,V,VI dan Turut Tergugat telah menandatangani Keputusan dan berita acara Sinode Am periode XX GKPI 2015 tentang hasil perhitungan suara pemilihan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)tanpa pernah memperlihatkan dan tidak pernah menerima untuk ditandatangani oleh Tergugat III, sehingga keputusan tersebut belumlah sah secara hukum berdasarkan pasal 10 ayat (3) Tata tertib Sinode
G
AM Periode XX GKPI 2015.
Tergugat III yang duduk sebagai salah satu Majelis Ketua Persidangan dari kalangan cendekiawan begitu sangat aktif meneliti peserta Sinode AM yang mendaftar sebagai calon sinode Majelis Sinode , bahkan Tergugat III berani
NT
menganulir keikutsertaan salah seorang sintua yang mencalonkan diri dari
kalangan cendekiawan akan tetapi berstatus sintua dan Tergugat III sangat berani menggantikannya dengan urutan keenam yang terpilih.
ILA
Bahwa Tergugat III salah satu dari Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 memang benar mengakui kelalaian meneliti persyaratan pencalonan Tergugat I sebagai calon sekretaris Jenderal
AD
(Sekjen) GKPI Periode 2015 -2020, padahal kelalaian ini telah dimulai dari penjaringan rapat di kalangan pendeta yang telah diduga dipimpin oleh Pendeta Roosevelt Lumban Tobing, S.TH,MA yang dalam perkara ini
NG
menjadi Tergugat II.
ING
Bahwa selama proses pelaksanaan Sinode Am periode XX GKPI 2015,
Bahwa seyogyanya penjaringan ini haruslah mengacu kepada tata tertib acara sinode periode XX GKPI 2015 dimana sidang komisi/tim kalangan
PE
dipimpin oleh Ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan anggota komisi/tim kalangan yang bersangkutan dan pimpinan Majelis ketua Persidangan seyogyanya hanya mengarahkan dan memandu sidang penjaringan, dan ternyata bahwa syarat Tergugat I sebagai calon sekretaris jenderal telah bertentangan dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) huruf f, tata gereja prt GKPI ‘’pernah menjadi pemimpin Resort/Jemaat khusus sekurang – kurangnya 10 tahun. Bahwa oleh karenanya Tergugat III, menjadi penasaran akan keputusan – keputusan yang telah diambil oleh Majelis Ketua Sinode Am karena tidak transparan dan nyata-nyata telah dikondisikan walaupun telah menyalahi prt GKPI yang menjadi pegangan aturan di lingkungan GKPI, dan seandainya Halaman 32 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
penjaringan calon sekretaris jenderal dalam rapat dikalangan pendeta benarbenar didasarkan pada prt GKPI serta calon calon juga tidak berbohong maka perkara ini tidak sampai ke pengadilan. Bahwa kebenaran itu baik, tetapi kebaikan belum tentu benar namun kebenaran pasti baik dan lebih baik sakit sekarang karena disiplin, dari pada sakit kemudian karena tidak disiplin, sehingga keterpilihan Tergugat I Pdt Ro Sininta MTh
selaku sekretaris jenderal (Sekjen) GKPI harus dibatalkan
karena bertentangan dengan pasal 62 ayat 91) huruf f peraturan rumah
G
tangga Gereja Kristen prostestan Indonesia (PRT GKPI).
kemukakan di atas , maka Tergugat III sependapat dengan gugatan Penggugat yang diajukan dalam perkara ini agar keterpilihan Tergugat I menjadi
Sekretaris
Jenderal
(Sekjen)
GKPI
Periode
2015
-2020
NT
dianulir/dibatalkan dan Tergugat III bersedia untuk membuka persidangan
pemilihan Sekretaris jenderal GKPI Periode 2015 -2020 yang tidak
ILA
melanggar prt GKPI.
Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor :
AD
72/Pdt.G/2015/PN-PMS Tanggal 23 Pebruari 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak eksepsi Tergugat II,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI;
NG
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang memeriksa perkara Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN PMS ;
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok
PE
perkara;
4. Membebankan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;
Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-PMS Tanggal 7 Juni 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM PROVISI
ING
Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan yang kami
:
Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima (Niet onvenkleijk verklaard).
Halaman 33 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
DALAM EKSEPSI
:
Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV,V,VI, Turut Tergugat untuk seluruhnya.
DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvenkleijk verklaard). 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp
G
896.000 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Relas Pemberitahuan Pernyataan banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I, II, IV,
NT
V, VI dan Turut Tergugat / Terbanding I, II, IV, V, VI dan Turut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2016, kepada Tergugat III / Terbanding III pada
ILA
tanggal 1 Agustus 2016 ;
Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
AD
Pematang Siantar pada tanggal 18 Juli 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Tergugat I, II, IV, V,
VI dan Turut Tergugat / Terbanding I, II, IV, V, VI dan Turut Terbanding pada
NG
tanggal 12 Agustus 2016, dan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 1 Agustus 2016 ;
ING
Membaca Akte Banding Nomor : 72/PDT.G/2015/PN.PMS dari
PE
Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Agustus 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 September 2016, dan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 13 September 2016:
Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum TERGUGAT II, IV, V, VI / TERBANDING II, IV, V, VI yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada Halaman 34 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tanggal 5 September 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding dengan memohon bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan surat Nomor : W2.U/7384/HT.A/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 :
Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Pengadilan
Negeri
72/PDT.G/2016/PN.PMS tanggal
Pematang 7 Juni
Siantar
Nomor
:
2016, kepada Penggugat /
G
Putusan
Turut Tergugat / Terbanding I dan Turut Terbanding
pada tanggal 26
Agustus 2016, kepada Tergugat II, IV, V dan VI / Terbanding II, IV, V, dan VI pada tanggal 5 September 2016, dan kepada Tergugat III / Terbanding III
NT
pada tanggal 29 Agustus 2016, yang menerangkan bahwa kepada para
ING
Pembanding pada tanggal 13 Septemberi 2016, Kepada Tergugat I dan
pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri
ILA
Pematang Siantar Nomor : 72/PDT.G/2016/PN.PMS tanggal 7 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan
AD
tersebut ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
NG
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang
PE
– undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tertanggal 18 Juli 2016 menyatakan sangat
keberatan dan menolak atas Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/PDT.G/2016/PN.PMS tanggal 7 Juni 2016 , dengan alasan sebagai berikut :
Halaman 35 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
DALAM EKSEPSI: Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siantar telah tepat dan benar dalam eksepsi yang memutuskan Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat, II, IV, V, VI untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : Bahwa alasan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengambil putusannya pada DALAM POKOK PERKARA, intinya adalah bahwa gugatan
G
Penggugat kurang pihak sebagaimana dalam pertimbangan putusan -
Menimbang, bahwa adalah sepatutnya untuk mengetahui apakah tim nominasi dan tim kredensi bekerja dengan baik dalam memverifikasi calon-calon yang diusulkan dalam rapat kalangan untuk diserahkan ke
NT
pleno serta meneliti persyaratan kelengkapan calon bishop, maupun calon sekjen, seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan tim kredensi dan tim nominasi sebagai pihak dalam perkara.
Menimbang, bahwa oleh karena tim kredensi dan tim nominasi tidak
ILA
-
diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini sedangkan tim kredensi dan tim nominasi sangat signifikan dalam perkara ini, maka gugatan ini
AD
harus dinyatakan tidak dapat diterima atau kurang pihak. -
Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan
NG
tersebut di atas, telah ternyata bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena kurangnya pihak yang harus dimasukkan dalam gugatan penggugat (plurium litis consortium) yakni tim nominasi dan tim kredensi,
PE
sehingga terhadap gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).
ING
halaman 167 pada alinea 4 s/d terakhir yang lengkapnya berbunyi:
Bahwa Pembanding, tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim aquo dengan alasan hukum sebagai berikut: 1. Bahwa tidak sepantasnya pertimbangan hakim sedemikian yang menganalisis masalah syarat-syarat formal dalam Pokok Perkara, terlebih lebih tidak pernah dipermasalahkan (diajukan eksepsi) oleh Tergugat-I, II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat tentang kurangnya Pihak dalam gugatan (eksepsi plurium litis consortium), sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah melebihi wewenang karena Halaman 36 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
para pihak tidak pernah mempermasalahkan peran dan fungsi tim kredensi maupun tim nominasi; 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam memutus perkara telah tidak melaksanakan pasal 25 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: Segala putusan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang
G
bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, dan Tergugat-VI yang merupakan MAJELIS KETUA PERSIDANGAN Sinode Am Periode XX GKPI 2015 yang memimpin dan bertanggungjawab
NT
terhadap seluruh proses Persidangan Sinode Am Periode XX ( vide
ING
mengadili;
putusan halaman 15 s/d 23 ) tidak pernah menyebut satu katapun tentang tim kredesi dan tim nominasi, akan tetapi Majelis Hakim justru
ILA
telah menyimpulkan bahwa “tim kredensi dan tim nominasi sangat
signifikan dalam perkara ini” jadi jelas adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum;
AD
4. Bahwa juga dalam Jawaban Tergugat-I & Turut Tergugat juga tidak pernah mendalilkan tim kredensi dan tim nominasi, hanya 1 (satu) kali
Am yaitu (vide halaman 29 Putusan) :
NG
tertulis berkaitan dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Sinode
4.1. 7. Keputusan Sinode Am periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan
Indonesia
(GKPI)
Nomor
7/SAP-XX/GKPI/IX/2015
PE
Tentang Tim Kredensia Sinode Am Periode – XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 3 Oktober 2015; 4.2. 8. Keputusan Sinode Am periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan
Indonesia
(GKPI)
Nomor
8/SAP-XX/GKPI/IX/2015
Tentang Tim Nominasi Sinode Am Periode – XX GKPI 2015, ditetapkan di Pematang Siantar tanggal, 2 Oktober 2015; selainnya tidak ada satu katapun tim kredensi dan tim niminasi dalam jawaban;
Halaman 37 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
5. Bahwa Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam Putusan halaman 166 alinea ke 2 dan 3 memberi pertimbangan hukum yang berbunyi : -
Menimbang, bahwa dengan demikian apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I belum memenuhi persyaratan sebagai sekjen GKPI sementara Tergugat I dan Turut Tergugat maupun Tergugat II, IV, V, VI menerangkan bahwa Tergugat I sudah 10 tahun menjadi pendeta resort GKPI sebagaimana dalam syarat menjadi sekjen
G
merujuk pasal 62 ayat 2 Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga
-
Menimbang, terhadap persoalan ini haruslah disikapi dengan cermat, bahwa untuk memperjelas apakah tim kredensi maupun tim nominasi
NT
bekerja sesuai tugas dan fungsinya terhadap pencalonan bishop
ING
GKPI….dst….
maupun sekjen ini baik Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat,
Tergugat II, III, IV, V, VI tidak ada menghadirkan saksi-saksi yang
ILA
berperan sebagai tim nominasi dan tim kredensi untuk didengar keterangannya….dst……
AD
6. Bahwa merujuk pertimbangan hukum putusan diatas maka sudah jelas dan terang benderang dan diakui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar bahwa pokok perkara dari gugatan Penggugat adalah
NG
bahwa “Tergugat-I belum memenuhi syarat menjadi Sekjen GKPI 20152020 karena belum memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi Pendeta Resort di lingkunagan GKPI sebagaimana diatur secara
PE
tegas dalam pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI”, dan Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan;
7. Bahwa kemudian anehnya Mejelis Hakim justru telah memposisikan diri selaku “hakim pidana” dengan mempertimbangkan untuk mencari siapa yang salah meloloskan Tergugat-I menjadi Sekjen GKPI 2015-2020, bukan mempertimbangkan apakah benar Tergugat-I tidak memenuhi syarat menjadi Sekjen GKPI, serta seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat yang jelas-jelas telah membuktikan bahwa TergugatI belum memenuhi persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI Halaman 38 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI yaitu sekurang-kurangnya 10 Tahun menjadi pendeta resor dilingkungan GKPI;
8. Bahwa demikian juga berdasarkan pasal 164 HIR/181 RBg maka seandainya Mejelis Hakim dalam persidangan menginginkan dan merasa bahwa untuk memperjelas perkara, maka Hakim karena jabatannya dapat memanggil pihak tertentu yaitu tim kredensi dan tim nominasi untuk
9. Bahwa tim kredensi dan tim nominasi adalah alat kelengkapan Sidang Am Periode (SAP) XX GKPI yang melaporkan hasil-hasil kerja tim kepada Majelis Ketua Persidangan yaitu Tergugat-I, II, III, IV, V, VI selaku
NT
penanggung jawab keseluruhan proses persidangan Sinode Am Periode
(SAP) XX GKPI 2015, sehingga demikian juga pertimbang Majelis Hakim
yang menyebut tim kredensi dan tim nominasi sangat signifikan dalam
ILA
perkara adalah pertimbangan hukum yang subjektif;
10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dalam
AD
pertimbangan hukumnya diatas menyatakan “tim kredensi dan tim nominasi sangat signifikan dalam perkara ini” adalah juga merupakan dalil tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd),
tim
kredensi
dan
NG
dan Majelis Hakim juga telah keliru memaknai tugas dan fungsi serta pertangungjawaban
tim
ING
G
didengar keterangnya dalam persidangan;
nominasi
dalam
penyelenggaraan Sinode Am Periode (SAP) XX GKPI tanggal 29
PE
September- 4 Oktober 2015, karena berdasarkan TATA TERTIB SINODE AM PERIODE (SAP) XX GKPI 2015 (vide bukti P-2=bukti T.II,IV,V,VI, 3), pertanggungjawaban proses jalannya Persidangan SAP XX GKPI 2015 ada pada Tergugat-II, III, IV, V, VI selaku Majelis Ketua Persidangan SAP XX GKPI 2015;
11. Bahwa dalam TATA TERTIB SINODE AM PERIODE XX GKPI 2015 (Bukti P-2), pada pasal 6 poin 2.1. menyebut Sidang Pleno Am pada permulaan dipimpin oleh Bishop (Pembanding) dan Sekjen ( Turut Terbanding) sampai terpilihnya Majelis Ketua Persidangan SAP GKPI 2015, dan point 2.2. selanjutnya menyebut Majelis Ketua Persidangan Halaman 39 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
memimpin sidang pleno dan poin 2.2 huruf d menyatakan Majelis Ketua Persidangan Menetapkan hasil sidang-sidang Komisi, sidang panitia/tim, dengan demikian jelas bahwa pertanggungjawaban jalannya sidangsidang SAP XX GKPI adalah pada Majelis Ketua Persidangan yaitu Tergugat II, III, IV, V, VI yang dapat diminta pertangungjawaban hukumnya dalam melaksanakan SAP XX GKPI tanggal 29 September04 Oktober 2015, sehingga Penggugat yang menggugat Majelis Ketua Persidangan selain Tergugat-I dan Turut Tergugat adalah sudah tepat
12. Bahwa dengan mengacu kepada Tata tertib SAP XX GKPI, maka jika hasil-hasil persidangan komisi dan Panitia/Tim tidak memenuhi PRT GKPI atau Tata Tertib SAP XX GKPI, maka Majelis Ketua Persidangan
NT
berwenang menolaknya atau memperbaiki dan meluruskannya sebelum diputuskan dalam rapat Pleno SAP XX GKPI 2015;
ILA
13. Bahwa jika mengikuti alur pikir Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Pematang Siantar yang berpendapat harus mengikut sertakan tim kredensi yang berjumlah 6 (enam) orang dan tim nominasi yang
AD
berjumlah 9 (Sembilan) orang adalah pertimbangan yang tidak berdasar hukum, malah bisa-bisa juga disebut seluruh peserta SAP XX GKPI wajib disertakan dalam gugatan karena peserta SAP XX ikut memilih Tergugat-
NG
I meskipun belum dilakukan klarifikasi oleh tim kredensi dan tim nominasi, hal demikian tentu selain adalah hak objektif Penggugat mengajukan pihak-pihak mana yang digugat dalam perkara aquo, dan
PE
juga dengan menggugat pihak sebanyak-banyaknya jelas bertentangan dengan “azas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” (pasal 4 ayat 2 UU No 4 Thn 2004);
ING
G
dan benar menurut hukum;
14. Bahwa berdasarkan Peraturan Rumah Tangga (PRT) GKPI (vide Bukti P1), dalam perkara aquo sebenarnya tidak perlu dicari pihak yang bersalah yang meloloskan Tergugat-I dan terpilih menjadi Sekretaris Jenderal GKPI 2015-2020 meski tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 62 ayat (2) huruf f, karena berdasarkan pasal 56 ayat 2 PRT GKPI yang lengkapnya berbunyi: “Dalam hal anggota Mejelis Sinode yang terpilih dalam Sidang Sinode Am, ternyata kelak terbukti Halaman 40 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan, maka pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, maka keanggotaannya sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir”, dan berdasarkan pasal 52 ayat (1) huruf a PRT GKPI menyatakan bahwa Sekjen adalah angota Majelis Sinode;
15. Bahwa setelah berakhirnya SINODE AM PERIODE XX GKPI 2015, Penggugat menemukan bukti-bukti dan dikonfirmasi bukti-bukti Tergugat-
G
I dan Turut Tergugat, bahwa ternyata Tergugat-I tidak memenuhi
diatur secara IMPERATIF pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI, karena Tergugat-I belum “Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat Khusus
NT
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”;
ING
persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI 2015-2020 sebagaimana
Berdasarkan semua uraian hukum diatas maka pertimbangan hukum Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Pemantang Siantar yang menyatakan perkara
ILA
kurang pihak (plurium litis consortium) adalah pertimbangan melebihi
wewenang atau kurang pertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd), untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
AD
membatalkan dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 72/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 7 Juni 2015.
NG
POKOK PERKARA.
Bahwa Pokok Perkara dalam gugatan Penggugat sebenarnya sangat sederhana dan simple yaitu: bahwa Tergugat-I atas nama Pdt. Ro Sininta
PE
Hutabarat, MTh tidak memenuhi syarat menjadi Sekretaris Jenderal GKPI 2015-2020 karena tidak memenuhi pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan Rumah Tangga (PRT) GKPI (vide P-1) yang berbunyi: Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, sedangkan adalah fakta hukum bahwa Tergugat-I belum memenuhi 10 (sepuluh) tahun menjadi Pendeta Resort dilingkungan GKPI.
Bahwa dalam persidangan, Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugat-I benar-benar “tidak memenuhi syarat” menjadi Sekretaris Jenderal GKPI karena belum pernah menjabat sebagai Pendeta Resort atau Jemaat Khusus di GKPI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun sebagaimana diatur dalam Halaman 41 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI, bahkan dikonfirmasi juga dengan bukti dari Tergugat-I dan Turut Tergugat sendiri sebagai berikut: 1. Bahwa dalam pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI secara imperatif menyatakan persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI : Pernah menjadi Pimpinan Resort/Jemaat Khusus sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ;
2. Bahwa pertama-tama Pembanding mengutarakan terlebih dahulu tentang
G
Pimpinan Resort atau Pimpinan Jemaat Khusus sesuai PRT GKPI,
berbunyi: “Resort adalah sejumlah Jemaat yang tergabung dalam satu kesatuan pelayanan seorang Pendeta yang disebut Pendeta Resort”, sedangkan berdasarkan pasal 3 ayat (2) a PRT GKPI disebut syarat
NT
menjadi Jemaat mempunyai anggota lebih dari 90 (Sembilan puluh) jiwa,
ING
dinyatakan Resort adalah berdasarkan Pasal 27 ayat (1) PRT GKPI
jadi sangat jelas dan terang bahwa Resort adalah terdiri dari SEJUMLAH
JEMAAT yang dipimpin Pendeta Resort, maka yang dimaksud Pendeta
ILA
Resort adalah pemimpin dari sejumlah Jemaat yang telah ditetapkan Majelis Sinode GKPI ;
AD
3. Bahwa dalam pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI tersebut juga diberi garis miring yang lajim diterjemahkan atau yaitu garis miring Jemaat Khusus, dan berdasarkan pasal 3 ayat (6) a PRT GKPI disebut Jemaat
ratus lima puluh) jiwa;
NG
Khusus telah memenuhi syarat mempunyai anggota lebih dari 750 (tujuh
PE
4. Bahwa untuk menyangkal dalil Pembanding dahulu Penggugat, maka Terbanding-I dahulu Tergugat-I dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat, telah mendalilkan bahwa Tergugat-I telah memenuhi syarat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun menjabat Pimpinan Resort dan Jemaat Khusus di GKPI;
5. Bahwa untuk itu Terbanding-I dahulu Tergugat-I dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Tergugat-I pernah menjabat Pendeta Jemaat GKPI Resort Pangkalan Berandan mulai tanggal 1 Peberuari 1998 s/d tanggal 1 Mei 2000 atau selama 2 (dua)
Halaman 42 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tahun 3 (tiga) bulan, (vide Putusan halaman 26, urutan No. 1 dalam table);
6. Bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan, ternyata Tergugat-I sepanjang periode 1 Peberuari 1998 s/d 1 Mei 2000 (2 tahun 3 bulan) BUKAN menjabat sebagai Pendeta Resort Jemaat Resort Pangkalan Berandan sebagaimana didalilkan Terbanding-I dahulu Tergugat-I, dengan fakta hukum sebagai berikut (Bukti Penggugat dikonfirmasi Bukti
G
Tergugat-I):
Tergugat-I dan Turut Tergugat yang diberi tanda T.I & TT,1 berupa Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tanggal 29 Januari 1998
Nama
:
: Pendeta GKPI diperbantukan di Resort
ILA
Jabatan
Ds. RO SININTA HUTABARAT, STh.
NT
yang intinya, Pimpinan Pusat GKPI menugaskan:
Tanah Jawa-I, Wilayah Simalungun,
: Di Jemaat GKPI Pangkalan Susu, Resort
AD
Melayani
Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh.
: Di Jemaat Pangkalan Susu.
Terhitung mulai
: Tanggal 1 Peberuari 1998.
PE
NG
Berkedudukan
6.2. Bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang diberi P-8, maka sejak tanggal 1 Mei 2000 berdasarkan Surat Keputusan GKPI Nomor: 285/P.1/V/2000
telah
mengakhiri
masa
berlakunya
Surat
Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tertanggal 29 Januari 1998 (P7) atas nama Tergugat-I sebagai Pendeta yang melayani di Jemaat GKPI Pangkalan Susu, Resort Pangkalan Berandan, Wilayah Medan/Aceh
dan
menugaskan
Tergugat-I
selaku
ING
6.1. Bukti Penggugat yang diberi tanda P-7 identik dengan bukti
Pendeta
diperbantukan di Wilayah Simalungun, Jemaat GKPI Bah Jambi dan Jemaat GKPI Simpang Tiga;
Halaman 43 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
6.3. Bahwa dengan demikian, tidak benar Tergugat-I menjadi Pendeta Resort di Resort Pangkalan Berandan periode 1 Peberuari 1998 s/d 1 Mei 2000 atau selama 2 tahun 3 bulan, kerena jelas dari Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 disebut Jabatan Tergugat-I adalah: Pendeta GKPI diperbantukan di Resort Tanah Jawa-I, Wilayah Simalungun, Melayani
: Di Jemaat GKPI Pangkalan
Susu, Resort Pangkalan Brandan, Wilayah Medan/Aceh;
G
6.4. Bahwa berdasarkan Bukti Penggugat yang diberi tanda P-24, P-24
tahun 1997, tahun 1998 dan tahun 2000, jelas dan terang tercatat bahwa yang menjadi Pendeta Resort GKPI Pangkalan Berandan adalah Ds. Parulian Marpaung, alamat Jln Dr. Wahidin, Kompleks
Sininta Hutabarat, MTh ;
jika
Tergugat-I
mengaku
menjadi
“Pendeta
Resort
ILA
6.5. Bahwa
NT
GKPI Pangkalan Berandan, dan BUKAN Tergugat-I a.n Pdt. Ro
Pangkalan Susu” juga adalah dalil yang tidak benar, karena berdasarkan bukti Penggugat yang diberi tanda P-24, P-24 A,P-25
AD
yaitu Dokumen Resmi dari GKPI berupa ALMANAK GKPI tahun 1997, tahun 1998 dan tahun 2000 tersebut diatas, terbukti juga Jemaat Pangkalan Susu adalah bagian kecil dari Resort Pangkalan
NG
Berandan, dimana Resort Pangkalan Berandan membawahi 14 (empat belas) Jemaat yaitu Jemaat : 1. Gebang, 2. Pangkalan Brandan, 3. Pangkalan Susu, 4. Bukit Mangkiri, 5. Titi Lepan, 6.
PE
Besitang, 7. Tungkam Jaya, 8. Limau Kapas, 9. Palawi, 10. Paluh Kompeni, 11. Tungkam Getek, 12. Sei Rambong, 13. Bukit Selamat dan 14. Sei Lepan, jadi Pangkalan Susu bukan juga termasuk Resort di lingkungan GKPI;
ING
A, P-25 yaitu Dokumen Resmi dari GKPI berupa ALMANAK GKPI
6.6. Bahwa berdasarkan bukti P-24, P-24 A dan P-25 tersebut, juga Pangkalan Susu dimana Tergugat-I ditugaskan BUKAN RESORT dan BUKAN juga Jemaat Khusus, karena tercatat pada tahun 1997 hanya memiliki jemaat berjumlah 20 KK dan pada tahun 2000 jemaat berjumlah 40 KK, dan perlu Penggugat kemukakan sampai saat gugatan ini diajukan 24 Nopember 2015 dan semua saksi Halaman 44 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
dalam persidangan menyatakan bahwa Jemaat Pangkalan Susu tidak menjadi salah satu Resort GKPI ;
6.7. Bahwa disamping bukti-bukti tertulis yang diajukan Pembanding , dahulu Penggugat, juga Penggugat mengajukan Saksi atas nama NY. ELISABET SIREGAR dibawah sumpah menerangkan, bahwa saksi adalah isteri dari Pdt. Parulian Manurung, STh yang menjabat Pendeta Resort Pangkalan Berandan dari tahun 1994 s/d tahun
G
2000, dan juga Pangkalan Susu bukan Resort tapi pagaran yaitu
Berandan, (vide Putusan halaman 45); 6.8. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti-bukti dan saksi, bahwa dalam periode 1 Peberuari 1998 sampai dengan 1 Mei 2000, 2
NT
(dua) tahun 3 (tiga) bulan, Tergugat-I BUKAN menjabat sebagai
ING
merupakan gereja kecil yang berada diwilayah Resort Pangkalan
Pendeta Resort Pangkalan Berandan, serta juga jelas dan terang
benderang dalam Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98
ILA
tertanggal 29 Januari 1998 (bukti Penggugat P-7 identik dengan
bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat T.I & TT-1) menyebut TergugatI “Melayani di Jemaat GKPI Pangkalan Susu, Resort Pangkalan
AD
Berandan, Wilayah Medan/Aceh”, serta Jemaat GKPI Pangkalan Susu adalah merupakan salah satu Jemaat dari Resort Pangkalan Berandan; sehingga jelas bahwa Tergugat-I BUKAN menjabat
NG
sebagai Pendeta Resort Pangkalan Berandan;
6.9. Bahwa disamping dalil-dalil Pembanding diatas yang didukung
PE
bukti-bukti dan saksi bahwa Terbanding-I dahulu Tergugat-I a.n. Pdt. Ro Sininta Hutabarat, MTh tidak pernah menjabat menjadi Pendeta Resort di Pangkalan Berandan periode 1 Peberuari 1998 s/d 1 Mei 2000, karena yang menjadi Pendeta Resort Pangkalan Berandan adalah Pdt P.Marpaung, STh periode 1994 s/d 2000, serta Pangkalan Susu bukan
salah satu Resort di GKPI tetapi
adalah merupakan salah satu Jemaat di Resort Pangkalan Berandan, maka juga dengan melihat dokumen bukti yang diajukan Terbanding-I dahulu Tergugat-I (vide bukti T.I&TT, 1=bukti P-7) yaitu Surat Penugasan Nomor: 76/KP-GKPI/I/98 tertanggal 29 Januari 1998 hanya ditanda-tangani Sekretaris Jenderal GKPI, Halaman 45 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
sehingga tidak memenuhi syarat legal formal dinyatakan sebagai penempatan dan pengangkatan Pendeta Resort GKPI, karena berdasarkan pasal 27 ayat (2) PRT GKPI dokumen formal yang berlaku di penempatan
GKPI
dimana
Pendeta
bahwa
Resort
setiap pengangkatan
bahkan
penempatan
dan
Pendeta
diperbantukan di lingkungan GKPI adalah berbentuk SURAT KEPUTUSAN (beschikking) yang ditanda-tangani Pimpinan Sinode GKPI yaitu Bishop bersama Sekretaris Jenderal GKPI (vide Bukti P-
G
8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, (SK2 Sinode GKPI
7. Bahwa
dengan demikian dalil Terbanding-I dahulu Tergugat-I bahwa
dalam periode 1 Peberuari 1998 s/d tanggal 1 Mei 2000 atau selama 2
NT
(dua) tahun 3 (tiga) bulan, menjadi Pendeta Resort di Resort Pangkalan
ING
untuk Terbanding-I), P-17, P-18, P-19,P-20, P-21, P-22, P-23);
Berandan (vide putusan halaman 26, nomor urut 1 dalam table), TIDAK
BENAR DAN TIDAK TERBUKTI, sehingga Tergugat-I yang mendalilkan
ILA
TOTAL telah menjadi Pendeta Resort dilingkungan GKPI selama 10
(sepuluh) tahun 6 (enam) bulan adalah dalil yang tidak berdasar hukum
AD
dan harus ditolak;
8. Bahwa berdasarkan bukti-bukti Pembanding dahulu Penggugat dan dikuatkan Saksi ELISABET SIREGAR yang merupakan Isteri Almarhum
NG
Ds. Parulian Manurung, STh Pendeta Resort Pangkalan Berandan periode tahun 1994 s/d tahun 2000, maka masa jabatan Tergugat-I sekarang Terbanding-I menjadi Pendeta Resort di lingkungan GKPI yang
PE
didalilkan telah 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan harus dikurangi periode 1 Peberuari 1998 s/d 1 Mei 2000 selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga Terbanding-I dahulu Tergugat-I memiliki masa jabatan selaku Pendeta Resort/Jemaat Khusus dilingkungan GKPI adalah 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan, dengan demikian BELUM memenuhi syarat menjadi Sekretaris Jenderal GKPI 2015-2020 sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (2) huruf f PRT GKPI sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi Pendeta Resort/Jemaat Khusus;
9. Bahwa
berdasarkan
bukti-bukti
yang
diajukan
Penggugat
dan
dikonfirmasi bukti-bukti dari Tergugat-I dan Turut Tergugat, yang benar Halaman 46 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Tergugat-I menjabat selaku Pendeta Resort/Jemaat Khusus di GKPI adalah total 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan dengan dalil-dalil dan bukti sebagai berikut:
9.1. Bukti Penggugat P-9 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat-I yang diberi tanda T.I & TT, 2 berupa Surat Keputusan GKPI Nomor: 179/P.I/01, tanggal 1 Maret 2001, menempatkan Tergugat-I menjadi Pendeta GKPI Resort Tanah Jawa-I terhitung 1
G
Maret 2001 sampai dengan 1 Juni 2004 dengan dikeluarkannya SK
dihitung menjadi Pendeta Resort TANAH JAWA-I yaitu dengan masa jabatan 3 (tiga) Tahun 3 (tiga) Bulan;
NT
9.2. Bukti Penggugat P-11 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat-I yang diberi tanda T.I & TT, 3 berupa Surat Keputusan GKPI
Nomor:
60/P.I/X/2005,
tanggal
24
Oktober
2005,
ILA
menempatkan Tergugat-I menjadi Pendeta GKPI Resort Bahal Gajah, Wilayah Simalungun terhitung 24 Oktober 2005 sampai
dengan 1 Nopember 2005, bahwa Tergugat-menjadi Pendeta
AD
Resort Bahal Gajah selama 1 (satu) Bulan;
ING
Nomor: 329/P.1/VI/2004 (P-10), bahwa Tergugat-I BARU dapat
9.3. Bukti Penggugat P-12 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut
NG
Tergugat-I yang diberi tanda T.I & TT, 4 berupa Surat Keputusan GKPI Nomor: 147/P.1/XI/2005 tanggal 14 Nopember 2005, mengakhiri Jabatan Tergugat-I selaku Ketua Urusan Diakoni Sosial
PE
Pusat dan terhitung tanggal 1 Desember 2005 menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Siantar-III sampai dengan tanggal 1 Peberuari 2006 dengan diterbitkannya SK Nomor: 102/P.1/II/2006, sehingga dapat dihitung, Tergugat-I menjadi Pendeta GKPI Resort SIANTAR-III dari tanggal 1 Desember 2005 sampai dengan 1 Peberuari 2006 yaitu selama 2 (dua) Bulan;
9.4. Bukti Penggugat P-13 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat yang diberi tanda T.I & TT, 5, yaitu Surat Keputusan GKPI Nomor: 102/P.1/II/2006 tanggal 3 Peberuari 2006, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta Resort GKPI Siantar-III dan Halaman 47 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
terhitung tanggal 1 Peberuari 2006 menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Siantar-VI sampai dengan tanggal 1 Maret 2006 dengan diterbitkannya SK Nomor: 197/P.1/III/2006, Tergugat-I menjabat sebagai Pendeta Resort SIANTAR-IV dari tanggal 1 Pebruari 2006 sampai dengan 1 Maret 2006 yaitu selama 1 (satu) bulan ;
9.5. Bukti Penggugat P-14 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut
G
Tergugat yang diberi tanda T.I & TT, 6, yaitu Surat Keputusan GKPI
Tergugat-I sebagai Pendeta Resort Siantar-IV dan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2006 dan menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta Resort Medan Selatan-I sampai dengan tanggal 6 Mei
dihitung, Tergugat-I
NT
2010 dengan diterbitkannya SK Nomor: 671/P.1/V/2010, dapat
menjabat sebagai Pendeta GKPI Resort
MEDAN SELATAN-I dari tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan 6
ILA
Mei 2010 yaitu selama 4 (empat) Tahun 2 (dua) bulan;
9.6. Bukti Penggugat P-15 identik dengan bukti Tergugat-I dan Turut
AD
Tergugat yang diberi tanda T.I & TT, 7 Surat Keputusan GKPI Nomor: 671/P.1/V/2010 tanggal 6 Mei 2010, mengakhiri jabatan Tergugat-I sebagai Pendeta GKPI Resort Medan Selatan-I dan
NG
terhitung tanggal 1 Mei 2010 menempatkan Tergugat-I menjabat Pendeta GKPI Resort Khusus GKPI Teladan Wilayah Medan-II sampai dengan tanggal 1 Nopember 2010 dengan diterbitkannya GKPI
Nomor:
1800/P.1/XI/2010,
(P-16),
dapat
dihitung
PE
SK
Tergugat-I menjabat sebagai Pendeta GKPI Resort TELADAN dari tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan 1 Nopember 2010 yaitu selama 6 (enam) bulan;
ING
Nomor: 197/P.1/III/2006 tanggal 1 Maret 2006, mengakhiri jabatan
9.7. Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti Penggugat yang dikonfirmasi bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat (P-9=T.I&TT,2., P11=T.I&TT, 3., P-12=T.I&TT, 4., P-13=T.I&TT, 5., P-14=T.I&TT, 6 dan P-15=T.I&TT,7), maka perincian Tergugat-I menjabat sebagai Pendeta Resort/Jemaat Khusus di lingkungan GKPI adalah sebagai berikut: Halaman 48 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9.7.1. Pendeta GKPI Resort TANAH JAWA-I selama 3 tahun 3 bulan. 9.7.2. Pendeta GKPI Bahal Gajah selama .1 bulan. 9.7.3. Pendeta GKPI Resort SIANTAR-III selama 2 bulan. 9.7.4. Pendeta GKPI Resort SIANTAR-IV selama 1 bulan 9.7.5. Pendeta GKPI Resort MEDAN SELATAN-I selama. 4 tahun 2 bulan. 9.7.6. Pendeta GKPI Resort Khusus TELADAN, Medan selama 6
G
bulan
Bahwa dengan demikian, fakta hukum yang didukung bukti Penggugat dan saksi yang dikonfirmasi bukti-bukti Tergugat-I dan Turut Tergugat, bahwa
NT
Tergugat-I a.n.Pdt Ro Sininta Hutabarat, MTh tidak memenuhi syarat menjadi
ING
Total= 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan; ,
Sekretaris Jenderal GKPI sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f
PRT GKPI. Karena belum “Pernah menjadi Peminpin Resort/Jemaat Khusus
ILA
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun”, atau baru 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan;
AD
Bahwa keterpilihan Tergugat-I harus dinyatakan tidak sah dan batal sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) PRT GKPI berbunyi: “Dalam hal anggota Majelis Sinode yang terpilih dalam Sinode Am, ternyata kelak
NG
terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan, maka pemilihan tersebut dinyatakan tidak sah dan batal, maka keanggotaannya
PE
sebagai Majelis Sinode dinyatakan berakhir”.
Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian hukum dari Pembanding dahulu Penggugat, yang telah diutarakan diatas, maka Pembanding tetap pada gugatan, dan untuk itu mohon yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan memutuskan: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 72/Pdt.G/2015/PN.Pms, tanggal 7 Juni 2016; Dan mengadili sendiri:
DALAM EKSEPSI: Halaman 49 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Menolak Eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat, Tergugat-II, IV, V, VI untuk keseluruhannya; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar serta lalai menyerapkan Tata Gereja / PRT GKPI dalam
G
Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015.
Khusus di GKPI masih selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga ) bulan atau setidak-tidaknya belum 10 (sepuluh) tahun dan tidak memenuhi syarat menjadi Sekretaris Jenderal GKPI.
NT
4. Menyatakan Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI telah melanggar Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Geraja / PRT GKPI.
5. Menyatakan Pencalonan Tergugat-I menjadi Sekretaris Jenderal GKPI
ILA
tidak memenuhi syarat Pasal 62 ayat (2) huruf f Tata Gereja/PRT GKPI.
6. Menyatakan batal Berita Acara Sinode AM Periode XX GKPI 2012 Nomor 2/SAP-XX/GKPI/X/2015
tanggal
4
Oktober
2015
Tentang
Hasil
AD
Perhitungan Suara Pemilihan Sekretaris Jenderal Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) dengan segala akibat hukumnya. 7. Menyatakan
Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI
NG
Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober 2015 cacat hukum karena Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI
tidak
berwenang menandatangani dan mengatasnamakan Keputusan Sinode
PE
AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor:14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober;
ING
3. Menyatakan bahwa Tergugat-I menjabat Pendeta Resort / Jemaat
8. Menyatakan batal Keputusan Sinode AM Periode XVIII GKPI 2010 GKPI Nomor: 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 tertangal 3 Oktober 2015 dengan segala akibat hukumnya. 9. Menghukum Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V dan Tergugat-VI mengadakan pemilihan ulang Jabatan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020. 10. Menghukum Turut Tergugat tunduk kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde).
Halaman 50 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
11. Menghukum Para Terbanding dan Turut Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan. Atau: apabila yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa
terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum
G
Penggugat / Pembanding, Penasehat Hukum Tergugat I dan Turut Tergugat
tertangga 26 Agustus 2016 pada pokoknya membantah memori banding Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan dan Putusan
Pengadilan
Negeri
Pematang
Siantar
Nomor
:
NT
72/PDT.G/2016/PN.PMS tanggal 7 Juni 2016, yang isinya sebagai berikut ;
ING
/ Terbanding I dan Turut Tergugat juga mengajukan Kontra Memori Banding
Bahwa pada dasarnya Terbanding I dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat tidak sependapat dengan Memori Banding dari
ILA
Pembanding dahulu Penggugat yang pada intinya dalil Memorinya adalah
bahwa –Judex factie tingkat Pertama Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah melebihi wewenangnya dan telah terlalu aktif karena
Bahwa Judex factie Pengadilan tingkat Pertama yaitu Hakim Pengadilan Negeri Siantar tidak dapat dikwalifikasi telah memberikan pertimbangan
NG
melebihi wewenangnya, karena menurut hukum dan Undang – undang yaitu Pasal 178 HIR ayat (2) menentukan, Hakim berwajib mengadili segala bagian Petitum Namun dalam Pasal 178 Ayat 3 disebutkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat.
PE
-
AD
memberikan pertimbangan dari hal yang tidak dipersoalkan oleh para pihak.
Apabila dikaitkan dengan apa yang menjadi Pertimbangan Judex Factie tingkat pertama, terlihat bahwa Judex Factie telah mempertimbangkan hal – hal yang terjadi dalam Persidangan yaitu keberadaan tim Kredensi dan Tim Nominasi yang menurut saksi dalam Persidangan dan termuat dalam bukti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga GKPI yang menjadi bukti Pembanding dahulu Penggugat bertugas menjaring Bakal calon peserta yang akan dipilih dalam Persidangan Sinode AM GKPI ke XX 2015 Dimana dalil Petitum Penggugat tentang terpilihnya Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Sekretaris Jenderal GKPI pada sidang Halaman 51 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Sinode AM GKPI Periode Ke XX sangat erat hubungannya dengan organ kelengkapan Sinode yaitu Tim Kredensi dan Tim Nominasi yang harus dilalui seseorang Bakal Calon fungsionaris. Itu sebabnya hal tersebut menjadi Pertimbangan judex factie tingkat pertama bahwa Tim Kredensi dan Nominasi di ikutkan menjadi Pihak, karena pada Tim Kredensi dan Tim Nominasilah Persoalan Persyaratan Pencalonan Pimpinan Sinode GKPI aquo; Jadi oleh karenanya Pertimbangan Hukum Judex Factie tentang keberadaan Tim Kredensi dan Tim Nominasi adalah sudah pada
G
dan melaksanakan aturan hukum pembuatan suatu putusan Perkara
melakukan Menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan lebih dari apa yang digugat (vide pasal 178 ayat (3) HIR;
NT
Bahwa soal aktif dan tidak aktifnya Hakim dalam Proses Penyelesaian Perkara Perdata, hal ini dianut dalam Hukum Acara baik Pidana maupun
Perdata, dimana dalam Hukum Acara Perdata, Hakim bersikap Passif
ILA
dan dalam Hukum Acara Pidana Hakim bersikap Aktif. Akan tetapi sikap
passif tersebut dalam Penyelesaian Perkara Perdata hanyalah sebatas pada Proses Persidangannya (acaranya). Tidak demikian pada substansi
AD
/ atau materi perkaranya, termasuk dalam pembuatan Putusan dalam Pertimbangannya. Pertimbangan hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 178 HIR harus memutus maksudnya adalah menimbang segala dari
Petitum.
Itu
sebabnya
Judex
Factie
memberikan
NG
bagian
Pertimbangan tentang Tim Nominasi dan Tim Kredensi, karena dalam Persidangan, terungkap dari Keterangan para saksi proses dari Pemilihan
Sekretaris
Jenderal
GKPI
salah
satunya
diterangkan
PE
-
ING
(vide pasal 178 ayat (2) HIR; dan dalam hal ini Judec Factie tidak
keberadaan dari Tim Kredensi dan Tim Nominasi. Dan judex factie melihat bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat yang menggugat keberadaan Sekretaris Jenderal terpilih ic Terbanding / dahulu Tergugat I, tidak terlepas dari Peranan Tim Kredensi dan Tim Nominasi yang bertugas menjaring Calon yang akan dipilih; Apakah Calon telah memenuhi persyaratan calon atau tidak, termasuk dalil Petitum Pembanding dahulu Penggugat tentang belum dipenuhinya peryaratan pengabdian sebagai Pimpinan Resort / Jemaat Khusus 10 (sepuluh tahun). Hal ini menjadi tugas dan fungsi Tim Kredensi dan Nominasi dalam Penjaringan Calon. Jadi oleh karena itu Judex Factie dalam Halaman 52 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
memberi Pertimbangan Hukum, tidaklah terlalu aktif, tapi karena dari Tim Kredensi dan Nominasilah dapat diketahui apakah persyaratan waktu Pengabdian Pimpinan Resort/Jemaat Khusus telah dipenuhi oleh Terbanding I dahulu Tergugat I atau tidak. Akan tetapi kenyataannya Terbanding I dahulu Tergugat I telah dinyatakan lolos dan selanjutnya diadakan proses Pemilihan dan akhirnya Terbanding I dahulu Tergugat I dinyatakan Terpilih menjadi Sekretaris Jenderal, dan diadakan Pelantikan dalam
suasana
damai
dimana
Pembanding/Penggugat
sendiri
Bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I terpilih menjadi Sekretaris Jenderal tidak terlepas dari Peranan Tim Kredensi dan Tim Nominasi pada tahap Penjaringan calon yang ternyata meloloskan Terbanding I
sependapat
dengan
para
Terbanding/para
Tergugat
dan
NT
dahulu Tergugat I, itu artinya bahwa Tim Kredensi dan Tim Nominasi Turut
Terbanding/Turut Tergugat, yaitu bahwa Terbanding I dahulu Tergugat I
ILA
telah memenuhi persyaratan waktu Pengabdian menjadi Pimpinan
Resort/jemaat khusus selama 10 (sepuluh tahun); Demikian juga dengan keterangan saksi Lesman Simamora dan Saudara Tubiran Simamora,
AD
bahwa pada saat terjadinya Rekonsiliasi di tubuh GKPI yang terlanjur ada Perpecahan, semua pihak menerima dan mengakui keberadaan Resort Pangkalan Susu yang dibentuk oleh Pihak MSE Simorangkir dengan
NG
menempatkan Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Pendeta Resort (selama 2 Tahun 3 bulan) dan lebih dari itu semua pihak mengakui pekerjaan masing – masing selama perpecahan dan diakui dalam
PE
Perdamaian tersebut. Sehingga oleh karena itu Terbanding dahulu Tergugat I telah memenuhi Persyaratan waktu 10 Tahun sebagaimana diatur dalam Anggaran dan Anggaran Rumah Tangga GKPI;
-
Bahwa, sekali lagi Majelis Judex factie tidak memposisikan dirinya sebagai Hakim Pidana dengan mencari siapa yang meloloskan Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Sekjen, dan juga pertimbangan tentang Perlunya Tim Kredensi dan Tim Nominasi menjadi Pihak bukan lah merupakan Onvoldoende gemotiveerd, akan tetapi karena Hakim wajib
memutus
semua
Petitum
gugatan,
dimana
dalam
ING
-
G
menghadiri acara Pelantikan tersebut ;
fakta
Persidangan terungkap adanya kelengkapan Persidangan yang bertugas Halaman 53 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
menjaring Calon yang akan dipilih dan sangat erat kaitannya dengan petitum gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang mendalilkan persyaratan Pengabdian menjadi pimpinan Resort/jemaat khusus. Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Hakim bersikap passif, bukan berarti Hakim Perdata tidak wajib memeriksa keseluruhan gugatan dan yang timbul dalam persidangan Perkara, tapi bahkan sebaliknya, ia wajib memeriksa seluruh petitum gugatan. Sikap Passip Hakim Perdata hanya dalam Acaranya. Bukan dalam substansi atau Materi perkara. Dan
G
Pertimbangan Judex factie tingkat Pertama tidaklah Onvoldoende
mendahuluinya sehingga hakim berkeyakinan perlunya Tim Kredensi dan Tim Nominasi menjadi pihak dalam Perkara. Hal ini telah memenuhi Ketentuan Pasal 178 HIR ayat (1) yang berbunyi “ Hakim dalam waktu
NT
bermusyawarah, karena jabatannya harus mencukupkan alasan – alasan
ING
gemotiveerd karena telah dilengkapi dengan alasan – alasan yang
hukum, yang mungkin tidak dikemukakan kedua belah pihak”. Lebih jelasnya Tentang Tim Kredensi dan Tim Nominasi tidak dikemukakan
ILA
Pihak Pembanding/Penggugat juga para Terbanding/ para Tergugat dalam Persidangan, akan tetapi bersadarkan Pasal 178 HIR menjadi
kewajiban Hakim memberikan pertimbangan dan alasan – alasan dalam
AD
hal itu. Dan ternyata dalam Pertimbangannya Judex Factie telah mengemukakan alasan – alasan dalam pertimbangannya secara cukup;
NG
Bahwa sekali lagi tentang Persyaratan waktu 10 Tahun yang harus dipenuhi Terbanding I dahulu Tergugat I adalah termasuk ketika Terbanding I dahulu Tergugat I menjadi Pendeta Resort GKPI Pangkalan Susu pada waktu terjadinya dualisme kepemimpinan GKPI, yang pada
PE
-
waktu terjadinya rekonsiliasi Tahun 1999 ditubuh GKPI, semua pihak mengakui produk masing – masing dalam Perdamaian. Diantaranya mengakui Resort GKPI Pangkalan Susu dari sejak Januari 1998 sampai dengan Tahun 2000 dimana pada waktu itu Pdt Ro Sininta (Terbanding I/ Tergugat I) menjadi Pendeta Resortnya. Dan adapun Pembading dahulu Penggugat menunjuk Almanak GKPI yang ada, memang tertulisnya demikian, akan tetapi kenyataannya Pangkalan Susu dijadikan Resort oleh Pihak MSE Simorangkir dimana pada waktu rekonsiliasi, hal itu dapat di terima kedua belah pihak dalam Perdamaian.
Hal ini yang
mungkin tidak diketahui oleh Pembanding/ dahulu Penggugat, makanya Halaman 54 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
langsing mengajukan gugatan. Oleh karena itu, Terbanding I dahulu Tergugat I mengingatkan kembali pada Pembanding dahulu Penggugat bahwa pada waktu Rekonsiliasi keberadaan Ressort Pangkalan Susu diterima semua Pihak. Itu sebabnya, Terbanding I dahulu Tergugat I Pengabdiannya menjadi Pimpinan Resort/ Jemaat Khusus sudah menjadi 10 Tahun dan 6 bulan. Hal ini sudah terbukti baik dari keterangan para saksi maupun bukti – bukti yang meneragkan hal tersebut dalam persidangan, yang oleh karena itu, seyogianya tidak lagi harus di
Penggugatlah Penanggungjawab Sinode AM ke XX 2015, yang seharusnya karena jabatan itu, Penggugatlah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam Sinode AM Ke XX tersebut,
di GKPI dan Pencalonan pencalonan. Jadi aquo
NT
termasuk ketika adanya penafsiran tentang masa bakti seorang Pendeta
ING
Bahwa sekaligus dalam Kontra Memori ini dikemukakan bahwa,
seharusnya
Penggugatlah yang menjadi Tergugat Utama, ketika pihak lain akan
ILA
meminta pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan Sinode AM XX 2015. Oleh karena itu sesungguhnya Penggugat mempunyai legal
standing ganda dalam perkara aquo, dimana seharusnya Penggugat juga
AD
harus mengajukan gugatan kepada dirinya selaku penanggung jawab dari Sinode AM XX. Dan Apabila menurut dalil Pembanding dahulu Penggugat dalam dalilnya angka 15 menyebutkan bahwa setelah
NG
berakhirnya Sinode AM XX GKPI 2015, Penggugat menemukan bukti – bukti dan dikonfirmasi bukti – bukti Tergugat I dan Turut Tergugat, bahwa ternyata Tergugat I tidak memenuhi persyaratan menjadi Sekretaris Jenderal GKPI 2015 – 2020 sebagaimana diatur secara Imperatif pasal
PE
-
G
persoalkan oleh Pembanding/ Penggugat.
62 ayat (2) huruf f PRT GKPI, karena Tergugat I belum pernah menjadi Pimpinan Resort/ Jemaat Khusus sekurang- kurangnya 10 (sepuluh tahun); Untuk hal ini seharusnya yang menjadi Tergugat/ Terbanding utama dalah Penggugat, karena Penggugatlah Penanggungjawab dari Sinode AM XX GKPI 2015. Bukan malah Sekretaris Jenderal terpilih, karena yang memilih Terbanding I dahulu Tergugat I adalah Peserta Sinode AM dan mungkin juga Pembanding dahulu Penggugat sendiri ikut memilih atau setidak – tidaknya menyetujui secara terang – terangan atau secara diam – diam. Oleh sebab itu penenpatan Pdt. Ro Sininta Hutabarat, Mth menjadi Tergugat I/Terbanding I aquo sesungguhnya Halaman 55 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tidak tepat, dan yang lebih tepat sebenarnya Pembanding dahulu Penggugat sendirilah yang menjadi Tergugat sekaligus bersama – sama dengan Tim Kredensi dan Tim Nominasi.
Maka dari seluruh uraian kontra memori ini disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 72/ Pdt.G/2015/PN.PMS sudah tepat dan benar adanya, menurut hukum. Oleh karena itu Terbanding I dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding dahulu Turut Tergugat menolak
G
Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan Mohon kepada
dan sekaligus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/ Pdt.G/2015/PN.PMS, Tertanggal 7 Juni 2016.
NT
Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa
ING
Ketua Pengadilan Tinggi Medan untuk menolak Memori banding Penggugat
Hukum TERGUGAT II, IV, V, VI / TERBANDING II, IV, V, VI yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada
ILA
tanggal 5 September 2016, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Penggugat / Pembanding dan kepada Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding dengan
AD
memohon bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri Pematang Siantar
dengan surat Nomor : W2.U/7384/HT.A/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016
1.
NG
Yang isinya sebagai berikut :
Bahwa para Terbanding / para Tergugat menolak seluruh dalil / alasanalasan dalam Memori Banding Pembanding / Penggugat, terkecuali hal-
PE
hal yang secara tegas sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie, ic. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.Pms tanggal 7 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar sepanjang terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa : Gugatan Penggugat kurang pihak, karena kurangnya pihak yang harus dimasukkan dalan gugatan Penggugat ( Plurium Litis Consortium ) yakni Team Nominasi dan Team Kredensi, sehingga terhadap gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijk Verklarrd ) ; Halaman 56 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
3. Bahwa setelah para Terbanding / para Tergugat mencermati seluruh substansi dalil/alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka para Terbanding / para Tergugat berpendapat bahwasanya alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi hanya bersifat pengulangan semata atau tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian sepatutnya Permohonan
Banding
berikut
dengan
alasan-alasannya
dari
4. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat/Pembanding juga mengandung cacat formil atau tidak sempurna secara hukum dan/atau melanggar tertib beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), yakni dengan
NT
alasan-alasan sebagai-berikut :
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG
ILA
DALAM MEMERIKSA & MENGADILI PERKARA INI, KARENA OBJEK
GUGATAN ADALAH TENTANG PERSOALAN INTERNAL GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA ( GKPI ) :
Bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding terhadap para
AD
-
Tergugat/para Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah mempersoalkan tentang “Hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode
2015 di GKPI Center – Pematangsiantar “ ;
NG
(SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober
Bahwa jika hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
PE
-
GKPI 2015 tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat / Pembanding dalam perkara ini, maka Penggugat / Pembanding telah keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan ( Error In Procedure), sebab apa yang digugat Penggugat / Pembanding incasu adalah murni merupakan persoalan internal Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) ;
-
Bahwa Penggugat / Pembanding adalah Pimpinan Sinode (Bishop) GKPI
Periode
2010-2015,
ING
G
Pembanding/Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
sedangkan
Turut
Tergugat/Turut
Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I adalah Pimpinan Sinode Halaman 57 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
(Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI Periode 2015-2020, demikian pula Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI adalah Majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang keseluruhannya adalah samasama bertugas / mengabdi di GKPI dan juga perkara incasu adalah masih dalam konteks penyelenggaraan Sinode AM di GKPI ;
Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah suatu
G
-
berkantor pusat di Pematangsiantar yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Departemen Agama RI No. 11 Tahun 1973 tanggal 5 September
NT
1973 yang kegiatannya berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (terakhir ditetapkan pada Sinode AM
Kerja XIX GKPI Tahun 2013 di Sukamakmur tanggal 30 Agustus
ILA
2013) ; -
Bahwa secara hukum, Lembaga Keagamaan GKPi mempunyai
AD
independentasi untuk mengurus rumah tangga lembaganya secara mandiri yang dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI, dan ternyata apa yang dipersoalkan
NG
Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang peraturannya adalah masih dalam ranah Peraturan Rumah Tangga
PE
GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) ; -
Bahwa dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan :
Pasal 44 (1).
ING
Lembaga Keagamaan berbentuk Badan Hukum berkedudukan dan
Sinode AM adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari keselurahan Jemaat
dan
Resort
GKPi
dalam
bentuk
persidangan Sinode AM terdiri dari : a. Sinode Am Periode, b. sinode AM Kerja, c. Sinode Am Istimewa ;
Halaman 58 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 45 (1).
Sinode Am Periode doselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode kepengurusan di semua tingkatan GKPI ;
Pasal 45 (2).
Tugas dan wewenang Sinode AM Periode: e. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan sinode ;
Pasal 57 (1).
GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama
Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode AM ;
Pasal 57 (3).
Pimpinan
Sinode
bertanggungjawab
kepada
Sinode AM ; Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah
jika
masing-masing
mendapat
suara
NT
Pasal 61 (5).
sekurang-kurangnya ½ n +1 (setengah dari jumlah
ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang
Pasal 61 (6).
ILA
hadir ;
Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan
AD
oleh Sinode AM ;
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang
NG
“QUORUM”, menyebutkan:
1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015 dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
PE
anggota Sinode AM
2. Apabila Quorum tidak tercapai maka sidang diundur selama 1 (satu) jam.
ING
Pasal 57 (2).
G
menjadi penangguangjawab tertinggi GKPI ;
3. Setelah diundur selama 1 (satu) jam, maka setiap persidangan SAP GKPI XX 2015 dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah mengambil keputusan.
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 10 tentang “Pengambilan Keputusan”, menyebutkan :
Halaman 59 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
1) Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda PRT ( pasal 55 (3) ; 2) Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka diadakan pemungutan suara-pemungutan suara tentang hal dilaksanakan melalui voting terbuka, dan tentang orang dilaksanakan melalui voting tertutup ;
menunjukkan
bahwasanya
persoalan
gugatan
Penggugat
G
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas telah cukup /
Pembanding incasu adalah merupakan persoalan internal GKPI dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) yang kesemuaanya tentu dikembalikan kepada peraturan internal GKPI
NT
yakni berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah
ING
-
Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 yang dalam Tata Tertib Sinode Am Periode
ILA
XX GKPI 2015 tersebut di atas pada Pasal 7 dan 10 tentang “Quorum” dan “Pengambilan Keputusan” telah jelas bagaimana tata
Bahwa alasan hukum tersebut di atas adalah analog dan relevan dengan kaedah hukum yang yang diberikan dalam Putusan
NG
Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 428/PDT/1997/PT.MDN tanggal 24 Nopember 1997 (Inkracht van gewijsde) dalam perkara perdata antara : Ds.M.S.E.
PE
-
AD
cara penyelesaiannya ;
SIMORANGKIR, STh. Dan Ds. P. SIPAHUTAR, MTh. Sebagai Penggugat I, II/Pembanding I,II, lawan : Ds. R.M.G. MARBUN, STh. Dan Ds. G.O.P. MANURUNG sebagai Tergugat I, II/Terbanding I,II (vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30 dan Bukti. 31) yang pada pokoknya mempersengketakan tentang “hasil penyelenggaraan Sinode AM Kerja XII GKPI“ yang substansinya adalah identik dengan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini (Sinode AM Periode XX GKPI 2015) ;
Halaman 60 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pada bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997 (surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30) memberikan kaedah hukum :
Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Bishop mengangkat Tergugat II sebagai Sekjen
adalah untuk mengisi kefakuman saja untuk
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena Sekjen yang ada berdasarkan pengangkatan sesuai dengan Sinode AM, dalam
G
kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam gugatan ini
Pusat dari tindak-lanjut Keputusan Tim Sesepuh, maka keberatan Penggugat I dan II atas diri Tergugat II sebagai Sekjen yang diangkat oleh Tergugat I, penyelesaiannya diselesaikan menurut Peraturan Tangga
GKPI
sendiri,
bukan
merupakan
wewenang
NT
Rumah
Pengadilan”;
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa
ILA
-
dan mengadili sengketa seputar proses suksesi kepemimpinan Sinode GKPI tersebut di atas tentunya dapat dijadikan law standard/pedoman
AD
dalam membantu menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara ini ;
NG
Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal GKPI lingkup proses Sinode AM (Vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 1 s/d Bukti. 35 dan keterangan Saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding), maka
PE
-
segala sesuatu penyelesaiannya dikembalikan kepada peraturan Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dengan demikian Pengadilan/Judex
Facti
seharusnya
menyatakan
ING
menyatakan dirinya sebagai Bishop GKPI yang diangkat oleh Majelis
dirinya
tidak
berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
Halaman 61 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
PENGGUGAT / PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS / KEDUDUKAN (LEGITIMA STANDI INJUDICIO) DALAM MEMAJUKAN GUGATAN PERKARA INI : -
Bahwa
Penggugat/Pembanding
dalam
memajukan
gugatannya
mendalilkan sebagai “Bishop GKPI Periode 2010-2015” ;
-
Bahwa jika demikian halnya maka Penggugat/Pembanding tidak
G
mempunyai kapasitas/kedudukan (Legitima Standi Injudicio) dalam
Am Periode XX GKPI 2015 Penggugat / Pembanding bukan lagi menjabat sebagai Bishop, akan tetapi yang menjabat Bishop dan Sekretaris
Jenderal
GKPI
periode
2015-2020
adalah
Turut
jabatan
mantan
Bishop
tersebut
bagaimanapun
NT
Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I sedangkan juga
tidak
dipergunakan untuk menggugat di forum Pengadilan maupun di luar
AD
-
ILA
Pengadilan ;
GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING OBSCUUR LIBEL :
Bahwa para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding digugat secara pribadi, akan tetapi atas tindakan-
NG
tindakannya dalam proses penyelenggaraan acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015, sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat / Pembanding membingungkan (Comfuse), kacau, gelap, kabur dan
PE
tidak jelas (Obscuur Libellli), terhadap gugatan yang demikian seharusnya sejak semula dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
5. Bahwa jika ditinjau dari substansi pokok perkara, bahwa gugatan Penggugat/Pembanding juga sangat tidak beralasan, oleh karenanya gugatan harus ditolak ;
6. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja
Kristen
Protestan
Indonesia
(GKPI)
Nomor
:
ING
memajukan gugatan ini karena setelah selesai diadakannya Sinode
2/SAP-
XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode Halaman 62 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
AM Periode XX GKPI 2015 yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tertanggal 30 September 2015 (T.II,IV,V,VI BUKTI. 2), Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI / para Terbanding
telah
dipilih
dan
ditetapkan
sebagai
Majelis
Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
7. Bahwa para Tergugat / para Terbanding
sebagai Majelis Ketua
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah menjalankan tugas
G
dan kewajibannya sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata
dihasilkan dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI Center – Pematangsiantar
adalah menetapkan dan mensahkan
BISHOP : Pdt. OLOAN PASARIBU, M.Th.
NT
komposisi Pimpinan Sinode GKPI periode tahun 2015-2020 yakni, (ic. Turut Tergugat/Turut
Terbanding) dan Sekretaris Jenderal : Pdt. RO SININTA HUTABARAT,
ILA
M.Th. (ic. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) sebagaimana ternyata
dalam surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang
AD
Pengangkatan Bishop Dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020 yang diterbitkan oleh Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX
NG
GKPI 2015 tertanggal 4 Oktober 2015 (T.II,IV,V,VI Bukti. 14) ;
8. Bahwa berdasarkan
surat (T.II,IV,V,VI Bukti. 1 dan
Bukti. 35 serta
keterangan para Saksi yang diajukan para Tergugat/para Terbanding cukup
membuktikan
bahwasanya
secara
keseluruhan,
PE
sudah
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP)
XX GKPI 2015 telah
berlangsung demokratis & sukses, demikian pula dalam proses pemilihan dan penetapan Bishop dan Sekretaris Jenderal
ING
Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dan salah satu keputusan yang
GKPI periode tahun
2015-2020 tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara hasil Rapat Kalangan Pendeta dalam Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tanggal 3 Oktober 2015 ;telah selesai tuntas dilaksanakan ;
Halaman 63 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
9. Bahwa segala apa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya adalah masih di sekitar penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 yang tentunya sudah lampau waktu untuk dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding, karena Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah selesai tuntas dilaksanakan ;
10. Bahwa sesungguhnya lembaga yang tertinggi di GKPI adalah Sinode AM sesuai bunyi pasal 44 (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI, kemudian
G
Pasal 61 (5) Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan : “Bishop dan
suara sekurang-kurangnya ½ n + 1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang hadir”, dan Pasal 61 (6) menyebutkan : “Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan
NT
tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode AM”. Tata Tertib Sinode AM
ING
Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat
Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang “QUORUM”, menyebutkan : “1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015
ILA
dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari anggota Sinode AM”, jadi dengan demikian segala keputusan dianggap
sah apabila dilaksanakan sesuai aturan tersebut, dan bukan sah tidaknya
AD
digantungkan kepada Penggugat/Pembanding ;
11. Bahwa penetapan Tergugat I/para Terbanding I (Pdt. RO SININTA
NG
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti 2015-2020 adalah telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI
(Vide : surat bukti bertanda
PE
T.II,IV,V,VI Bukti. 34, 35 dan T.I & TT Bukti 1 s/d Bukti 12), sehingga dengan demikian penetapan Tergugat I / Terbanding I (Pdt. RO SININTA HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti 2015-2020 adalah telah sah sesuai hukum ;
12. Bahwa setelah selesainya penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015, maka selanjutnya antara Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 dengan Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 telah
melaksanakan
serah-terima
jabatan
dan
administrasi,
inveristarisasi, keuangan sebagaimana ternyata dalam surat-menyurat Halaman 64 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
yang ditandatangani oleh Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding (Vide : surat bertanda T.I & TT Bukti 11 s/d Bukti 17), sehingga dengan demikian penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah selesai sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
13. Bahwa saat ini Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal)
G
maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 sedang
yang diembankan, hal ini cukup membuktikan bahwasanya Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 telah mendapat pengakuan dari Jemaat
NT
GKPI di seluruh Indonesia, bahkan hasil penyelenggaraan Sinode AM
Periode XX GKPI 2015 telah mendapat pengakuan dari Gubernur Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam surat bertanda T.I & TT.
ILA
Bukti 18 dan Bukti 19 ;
14. Bahwa oleh karena proses dan tahapan penyelenggaraan Sinode AM
AD
Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode
XX
GKPI
2015
sebagaimana
ternyata
dalam
NG
rangkaian/kesimpulan fakta (Van Feitelijken Aard) dari keseluruhan suratsurat bukti maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VI/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding,
PE
maka dengan demikian segala tindakan dan keputusan yang ditetapkan dalam Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tersebut adalah sah sesuai hukum,
oleh
ING
berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sebagaimana
karenanya
maka
Penggugat/Pembanding harus ditolak ;
Berdasarkan uraian-uraian di atas,
Permohonan
Banding
para Terbanding / para Tergugat
memohon kepada Majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar berkenan memberikan putusan hukum pada pokoknya :
Halaman 65 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Penggugat (Pdt. PATUT SIPAHUTAR, M.Th.) ;
Menimbang, bahwa
terhadap Memori Banding dari Kuasa Hukum
Penggugat / Pembanding, Penasehat Hukum Tergugat II, IV, V, VI / Terbanding II, IV, V, VI juga mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 September 2016, pada pokoknya membantah memori banding Kuasa
G
Hukum Penggugat / Pembanding dan mendukung pertimbangan dan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-
1. Bahwa para Terbanding / para Tergugat menolak seluruh dalil / alasanalasan dalam Memori Banding Pembanding / Penggugat, terkecuali hal-
NT
hal yang secara tegas sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
ING
PMS Tanggal 7 Juni 2016 yang isimya sebagai berikut ; -------------------------
2. Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan judex factie, ic. Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN.Pms
ILA
tanggal 7 Juni 2016 aquo telah tepat dan benar sepanjang terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa :
Gugatan Penggugat kurang pihak, karena kurangnya pihak yang harus
AD
dimasukkan dalan gugatan Penggugat ( Plurium Litis Consortium ) yakni Team Nominasi dan Team Kredensi, sehingga terhadap gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet
NG
Onvantkelijk Verklarrd ) ;
3. Bahwa setelah para Terbanding / para Tergugat mencermati seluruh
PE
substansi dalil/alasan-alasan yang tertuang dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat, maka para Terbanding / para Tergugat berpendapat bahwasanya alasan-alasan banding tersebut tidak dapat dibenarkan, apalagi hanya bersifat pengulangan semata atau tidak memuat hal-hal yang baru, sehingga dengan demikian sepatutnya Permohonan
Banding
berikut
dengan
alasan-alasannya
dari
Pembanding/Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;
4. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat/Pembanding juga mengandung cacat formil atau tidak sempurna secara hukum dan/atau melanggar
Halaman 66 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
tertib beracara (Process Doelmatigheid & Process Orde), yakni dengan alasan-alasan sebagai-berikut :
PENGADILAN NEGERI PEMATANG SIANTAR TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA & MENGADILI PERKARA INI, KARENA OBJEK GUGATAN ADALAH TENTANG PERSOALAN INTERNAL GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA ( GKPI ) : -
Bahwa pokok gugatan Penggugat/Pembanding terhadap para
G
Tergugat/para Terbanding Turut Tergugat/Turut Terbanding adalah
(SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI Center – Pematangsiantar “ ;
Bahwa jika hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX
NT
-
GKPI 2015 tersebut yang menjadi objek gugatan Penggugat /
Pembanding dalam perkara ini, maka Penggugat / Pembanding telah
ILA
keliru mengajukan persoalan ini ke Pengadilan ( Error In Procedure),
sebab apa yang digugat Penggugat / Pembanding incasu adalah murni merupakan persoalan internal Gereja Kristen Protestan
AD
Indonesia (GKPI) ;
-
Bahwa Penggugat / Pembanding adalah Pimpinan Sinode (Bishop) Periode
2010-2015,
sedangkan
Turut
Tergugat/Turut
NG
GKPI
Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I adalah Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI Periode 2015-2020, demikian
PE
pula Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Tergugat IV / Terbanding IV, Tergugat V / Terbanding V, Tergugat VI / Terbanding VI adalah Majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang keseluruhannya adalah samasama bertugas / mengabdi di GKPI dan juga perkara incasu adalah masih dalam konteks penyelenggaraan Sinode AM di GKPI ; -
ING
mempersoalkan tentang “Hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode
Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah suatu Lembaga Keagamaan berbentuk Badan Hukum berkedudukan dan berkantor pusat di Pematangsiantar yang telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Halaman 67 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Departemen Agama RI No. 11 Tahun 1973 tanggal 5 September 1973 yang kegiatannya berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (terakhir ditetapkan pada Sinode AM Kerja XIX GKPI Tahun 2013 di Sukamakmur tanggal 30 Agustus 2013) ;
-
Bahwa secara hukum, Lembaga Keagamaan GKPi mempunyai independentasi untuk mengurus rumah tangga lembaganya secara
G
mandiri yang dalam hal ini tunduk kepada aturan-aturan dalam
Penggugat/Pembanding dalam perkara ini adalah tentang hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 yang peraturannya adalah masih dalam ranah Peraturan Rumah Tangga
Pasal 44 (1).
ILA
Bahwa dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan :
Sinode AM adalah lembaga tertinggi di GKPI yang merupakan perwujudan nyata dari keselurahan dan
Resort
GKPi
dalam
bentuk
AD
Jemaat
persidangan Sinode AM terdiri dari : a. Sinode Am Periode, b. sinode AM Kerja, c. Sinode Am
Pasal 45 (1).
NG
Istimewa ;
Sinode Am Periode doselenggarakan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun bersamaan dengan periode kepengurusan di semua tingkatan GKPI ;
Pasal 45 (2).
PE
-
NT
GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) ;
Tugas dan wewenang Sinode AM Periode: e. Memilih, menetapkan dan mengukuhkan Pimpinan sinode ;
Pasal 57 (1).
GKPI dipimpin oleh Pimpinan Sinode, yaitu Bishop dan Sekretaris Jenderal yang bersama-sama menjadi penangguangjawab tertinggi GKPI ;
Pasal 57 (2).
Pimpinan Sinode dipilih oleh Sinode AM ;
Pasal 57 (3).
Pimpinan
Sinode
bertanggungjawab
ING
Peraturan Rumah Tangga GKPI, dan ternyata apa yang dipersoalkan
kepada
Sinode AM ;
Halaman 68 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Pasal 61 (5).
Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah
jika
masing-masing
mendapat
suara
sekurang-kurangnya ½ n +1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang hadir ; Pasal 61 (6).
Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan
G
oleh Sinode AM ;
“QUORUM”, menyebutkan: 1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015 dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari
NT
anggota Sinode AM
2. Apabila Quorum tidak tercapai maka sidang diundur selama 1 (satu) jam.
ILA
3. Setelah diundur selama 1 (satu) jam, maka setiap persidangan
SAP GKPI XX 2015 dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah
AD
mengambil keputusan.
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 10 tentang “Pengambilan Keputusan”, menyebutkan :
NG
1) Keputusan diambil sedapat mungkin dengan jalan musyawarah untuk mufakat dengan menyatukan pendapat yang berbeda PRT ( pasal 55 (3) ;
PE
2) Jika keputusan tidak dapat diambil dengan jalan mufakat maka diadakan pemungutan suara-pemungutan suara tentang hal dilaksanakan
melalui
voting
terbuka,
dilaksanakan melalui voting tertutup ;
-
dan
tentang
orang
Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas telah cukup menunjukkan
ING
Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang
bahwasanya
persoalan
gugatan
Penggugat
/
Pembanding incasu adalah merupakan persoalan internal GKPI dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) yang kesemuaanya tentu dikembalikan kepada peraturan internal GKPI yakni berpedoman kepada Tata Gereja dan Peraturan Rumah Halaman 69 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 yang dalam Tata Tertib Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tersebut di atas pada Pasal 7 dan 10 tentang “Quorum” dan “Pengambilan Keputusan” telah jelas bagaimana tata cara penyelesaiannya ;
Bahwa alasan hukum tersebut di atas adalah analog dan relevan dengan kaedah hukum yang yang diberikan dalam Putusan
G
Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms
Medan Nomor : 428/PDT/1997/PT.MDN tanggal 24 Nopember 1997 (Inkracht van gewijsde) dalam perkara perdata antara : Ds.M.S.E. SIMORANGKIR, STh. Dan Ds. P. SIPAHUTAR, MTh. Sebagai
NT
Penggugat I, II/Pembanding I,II, lawan : Ds. R.M.G. MARBUN, STh.
ING
tanggal 30 Juni 1997 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi
Dan Ds. G.O.P. MANURUNG sebagai Tergugat I, II/Terbanding I,II (vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30 dan Bukti. 31) yang pada
ILA
pokoknya mempersengketakan tentang “hasil penyelenggaraan Sinode AM Kerja XII GKPI“ yang substansinya adalah identik dengan apa yang dipermasalahkan dalam gugatan ini (Sinode AM Periode
AD
XX GKPI 2015) ;
Pada bagian pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar No. 39/Pdt.G/1996/PN.Pms tanggal 30 Juni 1997
NG
(surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 30) memberikan kaedah hukum :
Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai Bishop mengangkat Tergugat II sebagai Sekjen
adalah untuk mengisi kefakuman saja untuk
PE
-
melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari, karena Sekjen yang ada berdasarkan pengangkatan sesuai dengan Sinode AM, dalam kenyataannya tidak melaksanakan tugasnya, tetapi dalam gugatan ini menyatakan dirinya sebagai Bishop GKPI yang diangkat oleh Majelis Pusat dari tindak-lanjut Keputusan Tim Sesepuh, maka keberatan Penggugat I dan II atas diri Tergugat II sebagai Sekjen yang diangkat oleh Tergugat I, penyelesaiannya diselesaikan menurut Peraturan Rumah
Tangga
GKPI
sendiri,
bukan
merupakan
wewenang
Pengadilan”; Halaman 70 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
-
Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili sengketa seputar proses suksesi kepemimpinan Sinode GKPI tersebut di atas tentunya dapat dijadikan law standard/pedoman dalam membantu menemukan hukum dalam menyelesaikan perkara ini ;
-
Bahwa oleh karena apa yang dipersoalkan Penggugat/Pembanding dalam gugatannya adalah merupakan persoalan internal GKPI lingkup
G
proses Sinode AM (Vide : surat bertanda T.II,IV,V,VI Bukti. 1 s/d Bukti.
segala sesuatu penyelesaiannya dikembalikan kepada peraturan Tata Gereja dan Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dengan demikian Facti
seharusnya
menyatakan
dirinya
tidak
NT
Pengadilan/Judex
berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding seharusnya dinyatakan
ILA
Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring) ;
PENGGUGAT / PEMBANDING TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS /
AD
KEDUDUKAN (LEGITIMA STANDI INJUDICIO) DALAM MEMAJUKAN GUGATAN PERKARA INI :
Bahwa
Penggugat/Pembanding
dalam
memajukan
gugatannya
NG
-
mendalilkan sebagai “Bishop GKPI Periode 2010-2015” ;
Bahwa jika demikian halnya maka Penggugat/Pembanding tidak
PE
-
mempunyai kapasitas/kedudukan (Legitima Standi Injudicio) dalam memajukan gugatan ini karena setelah selesai diadakannya Sinode Am Periode XX GKPI 2015 Penggugat / Pembanding bukan lagi menjabat sebagai Bishop, akan tetapi yang menjabat Bishop dan Sekretaris
Jenderal
GKPI
periode
2015-2020
adalah
Turut
Tergugat/Turut Terbanding dan Tergugat I / Terbanding I sedangkan jabatan
mantan
Bishop
tersebut
bagaimanapun
juga
ING
35 dan keterangan Saksi-saksi para Tergugat/para Terbanding), maka
tidak
dipergunakan untuk menggugat di forum Pengadilan maupun di luar Pengadilan ;
Halaman 71 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING OBSCUUR LIBEL :
-
Bahwa para Tergugat/para Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding digugat secara pribadi, akan tetapi atas tindakantindakannya dalam proses penyelenggaraan acara Sinode AM Periode XX GKPI 2015, sehingga hal ini membuat gugatan Penggugat / Pembanding membingungkan (Comfuse), kacau, gelap, kabur dan tidak jelas (Obscuur Libellli), terhadap gugatan yang demikian
G
seharusnya sejak semula dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet
5. Bahwa jika ditinjau dari substansi pokok perkara, bahwa gugatan
gugatan harus ditolak ;
NT
Penggugat/Pembanding juga sangat tidak beralasan, oleh karenanya
6. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Kristen
Protestan
Indonesia
(GKPI)
Nomor
:
2/SAP-
ILA
Gereja
XX/GKPI/IX/2015 Tentang Penetapan Majelis Ketua Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 yang diterbitkan oleh Pimpinan Sinode AM
AD
Periode XX GKPI 2015 tertanggal 30 September 2015 (T.II,IV,V,VI BUKTI. 2), Tergugat-II, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI / para Terbanding
telah
dipilih
dan
ditetapkan
sebagai
7. Bahwa para Tergugat / para Terbanding
Ketua
NG
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
Majelis
sebagai Majelis Ketua
PE
Persidangan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015, dan salah satu keputusan yang dihasilkan dalam proses penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP) XX GKPI 2015 tanggal 29 September 2015 s/d. 4 Oktober 2015 di GKPI Center – Pematangsiantar
adalah menetapkan dan mensahkan
komposisi Pimpinan Sinode GKPI periode tahun 2015-2020 yakni, BISHOP : Pdt. OLOAN PASARIBU, M.Th.
ING
Ontvankelijke Verklaring) ;
(ic. Turut Tergugat/Turut
Terbanding) dan Sekretaris Jenderal : Pdt. RO SININTA HUTABARAT, M.Th. (ic. Turut Tergugat I/Turut Terbanding I) sebagaimana ternyata dalam surat Keputusan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Gereja Kristen Halaman 72 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Protestan Indonesia (GKPI) Nomor : 14/SAP-XX/GKPI/X/2015 Tentang Pengangkatan Bishop Dan Sekretaris Jenderal GKPI Periode 2015-2020 yang diterbitkan oleh Majelis Ketua Persidangan Sinode Am Periode XX GKPI 2015 tertanggal 4 Oktober 2015 (T.II,IV,V,VI Bukti. 14) ;
8. Bahwa berdasarkan
surat (T.II,IV,V,VI Bukti. 1 dan
Bukti. 35 serta
keterangan para Saksi yang diajukan para Tergugat/para Terbanding cukup
membuktikan
bahwasanya
penyelenggaraan Sinode AM Periode (SAP)
secara
keseluruhan,
XX GKPI 2015 telah
G
sudah
dan penetapan Bishop dan Sekretaris Jenderal
GKPI periode tahun
2015-2020 tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga GKPI (T.II,IV,V,VI Bukti. 29) serta Tata Tertib
NT
Sinode AM Periode XX GKPI 2015 sebagaimana ternyata dalam Berita Acara hasil Rapat Kalangan Pendeta dalam Sinode AM Periode XX GKPI
ILA
2015 tanggal 3 Oktober 2015 ;telah selesai tuntas dilaksanakan ;
9. Bahwa segala apa yang dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding dalam gugatannya adalah masih di sekitar penyelenggaraan Sinode AM
AD
Periode XX GKPI 2015 yang tentunya sudah lampau waktu untuk dipersoalkan oleh Penggugat/Pembanding, karena Sinode AM Periode
NG
XX GKPI 2015 telah selesai tuntas dilaksanakan ;
ING
berlangsung demokratis & sukses, demikian pula dalam proses pemilihan
10. Bahwa sesungguhnya lembaga yang tertinggi di GKPI adalah Sinode AM sesuai bunyi pasal 44 (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI, kemudian
PE
Pasal 61 (5) Peraturan Rumah Tangga GKPI menyebutkan : “Bishop dan Sekretaris Jenderal terpilih dengan sah jika masing-masing mendapat suara sekurang-kurangnya ½ n + 1 (setengah dari jumlah ditambah satu) dari Anggota Sinode AM yang hadir”, dan Pasal 61 (6) menyebutkan : “Tata cara pemilihan Pimpinan Sinode diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Sinode AM”. Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 Pasal 7 tentang “QUORUM”, menyebutkan : “1. Setiap persidangan yang dilaksanakan pada SAP GKPI XX 2015 dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya ½ N + 1 dari anggota Sinode AM”, jadi dengan demikian segala keputusan dianggap
Halaman 73 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
sah apabila dilaksanakan sesuai aturan tersebut, dan bukan sah tidaknya digantungkan kepada Penggugat/Pembanding ;
11. Bahwa penetapan Tergugat I/para Terbanding I (Pdt. RO SININTA HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti 2015-2020 adalah telah memenuhi syarat-syarat ketentuan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga GKPI
(Vide : surat bukti bertanda
T.II,IV,V,VI Bukti. 34, 35 dan T.I & TT Bukti 1 s/d Bukti 12), sehingga
G
dengan demikian penetapan Tergugat I / Terbanding I (Pdt. RO SININTA
2015-2020 adalah telah sah sesuai hukum ;
12. Bahwa setelah selesainya penyelenggaraan Sinode AM Periode XX
NT
GKPI 2015, maka selanjutnya antara Pimpinan Sinode (Bishop dan
Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 dengan Pimpinan
Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) GKPI masa bakti 2015-2020 melaksanakan
serah-terima
jabatan
dan
administrasi,
ILA
telah
inveristarisasi, keuangan sebagaimana ternyata dalam surat-menyurat yang ditandatangani oleh Penggugat / Pembanding dan Turut Tergugat /
AD
Turut Terbanding (Vide : surat bertanda T.I & TT Bukti 11 s/d Bukti 17), sehingga dengan demikian penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah selesai sesuai dengan Peraturan
NG
Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode XX GKPI 2015 ;
ING
HUTABARAT, M.Th.) sebagai Sekretaris Jenderal GKPI masa bakti
PE
13. Bahwa saat ini Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 sedang berjalan dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara baik sebagaimana yang diembankan, hal ini cukup membuktikan bahwasanya Pimpinan Sinode (Bishop dan Sekretaris Jenderal) maupun segenap kepengurusan GKPI masa bakti 2015-2020 telah mendapat pengakuan dari Jemaat GKPI di seluruh Indonesia, bahkan hasil penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 telah mendapat pengakuan dari Gubernur Sumatera Utara sebagaimana ternyata dalam surat bertanda T.I & TT. Bukti 18 dan Bukti 19 ;
Halaman 74 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
14. Bahwa oleh karena proses dan tahapan penyelenggaraan Sinode AM Periode XX GKPI 2015 secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga GKPI serta Tata Tertib Sinode AM Periode
XX
GKPI
2015
sebagaimana
ternyata
dalam
rangkaian/kesimpulan fakta (Van Feitelijken Aard) dari keseluruhan suratsurat bukti maupun keterangan para Saksi yang diajukan oleh Tergugat-I s/d Tergugat-VI/para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding, maka dengan demikian segala tindakan dan keputusan yang ditetapkan
oleh
karenanya
maka
Permohonan
Banding
Penggugat/Pembanding harus ditolak ;
Berdasarkan uraian-uraian di atas,
para Terbanding / para Tergugat
NT
memohon kepada Majelis hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, agar berkenan memberikan putusan hukum pada pokoknya : Menolak
Permohonan
Banding
dari
Pembanding
/
Penggugat
ILA
(Pdt.PATUT SIPAHUTAR, M.Th.).
AD
Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah
memperhatikan dengan seksama, Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru
NG
yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam jawab menjawab atau kesimpulannya oleh Majelis Hakim Tingkat
PE
Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut harus dikesampingkan ;
Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-PMS Tanggal 7 Juni 2016,
ING
hukum,
G
dalam Sinode AM Periode XX GKPI 2015 tersebut adalah sah sesuai
Memori Banding Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tertanggal 18 Juli 2016, Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I, dan Turut Tergugat / Terbanding I, dan Turut Terbanding tertanggal 26 Agustus 2016, serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Halaman 75 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Hukum TERGUGAT II, IV, V, VI / TERBANDING II, IV, V, VI tertanggal 5 September 2016,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat
bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PNPMS Tanggal 7 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut haruslah
NT
dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada di yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua
ILA
pihak
tingkat peradilan ;
yang tercantum didalam Reglement Untuk
AD
Mengingat pasal-pasal
Tanah Seberang (Rbg) serta Perundang – undang lain yang bersangkutan ;
NG
MENGADILI
-------- Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
PE
Pembanding ;
-------- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor : 72/Pdt.G/2015/PN-PMS Tanggal 7 Juni 2016, yang dimohonkan banding tersebut ; -------- Menghukum
ING
G
mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Halaman 76 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, Serta BINSAR SIREGAR,SH.MH.dan PERDANA
GINTING,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Oktober 2016 Nomor : 314 / PDT / 2016 / PT.MDN. putusan mana telah
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan
dihadiri Hakim Anggota serta dibantu oleh Marthin AP. Sinaga, SH. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
Hakim-Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis,
TTD
TTD
DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.
ILA
BINSAR SIREGAR,SH.MHUM.
NT
berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;
TTD
AD
PERDANA GINTING,SH. Panitera Pengganti,
NG
TTD
1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. Rp. Rp Rp.
6.000,5.000,314.000,150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )
PE
MARTHIN A.P. SINAGA, SH. Biaya-Biaya :
ING
29 November 2016
G
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal
Halaman 77 dari 77 Halaman. Putusan Nomor :314/PDT/2016/PT.MDN
