PUTUSAN Nomor : 325/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara & Propinsi Aceh berkedudukan di Jalan Prof. H.M.Yamin, SH Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;
LAWAN :
1. INTAN N NASUTION, lahir di Medan 25 November 1965, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; 2. EVIANI NASUTION, Lahir di Medan 9 April 1966, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; 3. Ir. AKHYAR NASUTION, MT Lahir di Medan 24 Agustus 1963, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Kaya Wisata Komplek Citra Wisata Blok 10 No 14, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor Kota Medan; 4. Hj. FAUZIAH NASUTION, Lahir di Medan 23 september 1959, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jl. Hoki Lk III, Kelurahan Timbang Soekarno Hatta No 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; 5. Dra SYARIFAH HANUM, Lahir di Medan 01 Oktober 1957, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Matahari VI Lk VII Blok VI No 163, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 1
6. AMRIN NASUTION, Lahir di Medan 30
Januari 1956, pekerjaan
wiraswasta, beralamat di Jl. Sabit Komplek BTN Lk VI, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai; 7. Hj. YUSNAH NASUTION, Lahir di Medan 15Juli 1953, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jl. Pemidukan Raya No 57 Kelurahan Baringin, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai; 8. Dr. H. ALFIAN NASUTION, Spa, Lahir di Medan 20 Mei 1962, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jl. Komplek Taman Setia Budi Indah Blok E No 43, Kelurahan Tanjung Sari,
Kecamatan Medan
Selayang Kota Medan; 9. Ir. ARWIN NASUTION, Lahir di Medan 25Maret 1954, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya H. ZULKIFLI NASUTION, SH.MH, SYAHRUZAR, SH, MUDAHAR, SH, RENEE AMELIA PRATIWI, SH Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor
Hukum
berkantor
di
Zulkifli
Jalan
Nasution
Nibung
II
No
dan
Rekan,
56
Medan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Maret 2014, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai TERBANDING
semula
PENGGUGAT-
PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2015, Nomor: 325/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 2
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2014
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai
dibawah Register Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.BNJ mengemukakan sebagai berikut; 1.
Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Alm Salamuddin Nasution yang menempati, menghuni dan menguasai sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta No. 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
2.
-
Sebelah Utara berbatas dengan Pertokoan
48 m
-
Sebelah Timur berbatas dengan STO
40,3 m
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Rmh Dinas PJKA 48 m
-
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Medan-Binjai
40,3 m
Bahwa orang tua Para Penggugat (alm. Salamuddin Nasution) telah menempati rumah dan tanah yang terletak di Jalan Sukarno Hata No. 4, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai adalah atas perintah dari Perusahaan Telkom sesuai dengan Surat Direksi Perusahaan Umum Telkom No. 227/P/Kdtel VI tertanggal 2 Mei 1975;
3.
Bahwa pada mulanya sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1. unit rumah tersebut adalah sebagai perumahan dinas dari PT. Telkom, yang diperoleh atas dasar Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan bekas Milik N.V Deli Spoorweg Maatschsppij terletak di Kota Binjai No. Esu.00231/U.5/81 tertanggal 17 Pebruari 1981 berikut lampirannya;
4.
Bahwa setelah orang tua Para Penggugat (Alm. Salamuddin Nasution) pensiun pada tahun l982, dan pada tahun 1983 ketika itu orang tua para penggugat yang kebetulan tidak mempunyai rumah tempat tinggal telah mengajukan permohonan
kepada
PT. Telkom untuk dapat menempati
sebagai tempat tinggal orang tua Para Penggugat (alm.Salamuddin Nasution) dan sejak saat itu Pajak Bumi Bangunan (PBB) terdaftar atas
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 3
nama Salamuddin Nasution dan PBB tersebut oleh orang tua Para Penggugat (Alm. Salamuddin Nasution) tiap tahunnya tetap dibayar; 5.
Bahwa
setelah
itu
permohonan
orang
tua
Para
Penggugat
(alm.Salamuddin Nasution), oleh pihak Telkom telah memberikan hak untuk menempati, menguasai tanah dan rumah tersebut dengan telah menyerahkan bukti berupa Berita Acara Serah Terima
Tanah dan
Bangunan bekas Milik N.V Deli Spoorweg Maatschsppij terletak di Kota Binjai No. Esu.00231/U.5/81 tertanggal 17 Pebruari 1981, dan selanjutnya selama ini tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain yang mengaku-ngaku tanah dan rumah tersebut miliknya; 6.
Bahwa karena orang tua Para Penggugat (alm. Salamuddin Nasution) yang telah mendapat hak untuk menempati, mengusai dan mengusai sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta No. 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas dengan Pertokoan
48 m
-
Sebelah Timur berbatas dengan STO
40,3 m
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Rmh Dinas PJKA
48 m
-
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Medan-Binjai
40,3 m
Dan sudah sepatutnya apabila Para penggugat sebagai anak dari alm. Salamuddin Nasution yang berhak mendapat hak untuk menempati, menghuni, menguasai dan memiliki tanah dan rumah tersebut ; 7.
Bahwa tetapi alangkah terkejutnya para penggugat, sebab Tergugat yang bukan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah
tersebut dengan tanpa alasan yang jelas, telah memberi surat
peringatan pada tanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17 Divre I SU-2014 dan surat kedua tanggal 16 Januri 2014 No. 34/Aset/I/2014; 8.
Bahwa perbuatan Tergugat yang mengirimkan surat peringatan tertanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17 Divre I SU-2014, dan tertanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014, yang bukan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1934 meter berikut 1 unit rumah tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 4
9.
Bahwa akibat perbuatan Tergugat sangat merugikan Para Penggugat baik moril maupun materil yang ditaksir berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyard rupiah), dengan perincian sebagai berikut: -
Kerugian
materilBerupa
perbuatandari Tergugat
biaya-biaya
yang
timbul
akibat
dari
yang sangat merugikan Para Penggugat
mengakibattertinggal dan terganggu pekerjaan yang ditaksir kerugian tersebut sebesar …… Rp. 500.000.000,-
Kerugian
MorilTercemarnya
nama
baik
keluarga
dengan
adanyapanggilan-panggilan dari kantor pemerintah setempat, baik dari Kelurahan
dan
Kecamatan,
kerugian
tersebut
ditaksir
Rp.
500.000.000,Jumlah
…………………….………………….
Rp.1.000.000.000,-
10. Bahwa untuk menjaga agar tanah dan rumah yang ditempat Para Penggugat tidak dialihkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka sangat beralasan untuk diletakkan sita penjagaan (rivindicatoir beslag) terhadap sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit dan rumah tersebut yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 4, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai; 11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik, maka sangat beralasan hukum putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad); Berdasarkan alasan-alasan hukum yang tersebut diatas para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Binjai, berkenan memanggil para pihak yang berpekara untuk hadir dan bersidang pada suatu hari yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagi berikut: 1.
Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2.
Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (Revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3.
Menyatakan Para Penggugat yang berhak mendapat prioritas menempati, menghuni, menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
No. 4
Halaman 5
Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut: -
Sebelah Utara berbatas dengan Pertokoan
-
Sebelah Timur berbatas dengan STO
-
Sebelah Selatan berbatas dengan Rmh Dinas PJKA 48 m
-
Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Medan-Binjai
48 m 40,3 m
40,3 m
Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan bekas Milik N.V Deli Spoorweg Maatschsppij terletak di Kota Binjai No. Esu.00231/U.5/81 tertanggal 17 Pebruari 1981; 4.
Menyatakan Tergugat yang mengirimkan surat peringatan tertanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17 Divre I SU-2014, dan tertanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014, yang bukan sebagai pemilik tanah dan rumah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
5.
Menghukum Tergugat untuk mebayar ganti rugi atas perbuatannya yang ditaksir sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
6.
Menyatakan putusan ini dapat dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad);
7.
Membebankan kepada Tergugat
untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini. Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Menimbang, bahwa atas surat Gugatan dari Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi/jawaban sekaligus gugatan Rekonpensi secara tertulis dipersidangan tanggal 16 Juni 2014 sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1. Tentang Gugatan yang Prematur. Bahwa, gugatan para Penggugat dalam perkara ini teryata tidak berdasar hukum karena tidak memiliki alas hak yang sah dan atau bersifat prematur sebab tanah beserta segala sesuatu yang ada diatasnya yang ada objek Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 6
perkara belum ada suatu ketentuan hukum yang sah dan menyatakan bahwa orang tua para Penggugat ic. Alm.SALAMUDDIN NASUTION maupun para Penggugat ditetapkan sebagai objek perkara. Bahwa, selanjutnya dalam posita para Penggugat mendalilkan dasar gugatan diajukan karena para Penggugat ahli waris atau anak – anak dari Alm.SALAMUDDIN NASUTION dalil teryata tidak sejalan dengan petitum gugatan para Penggugat bahkan antara posita dan petitum saling bertentangan karena dalam petitum para Penggugat tidak meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.SALAMUDDIN NASUTION dengan demikian antara posita dan petitum tidak saling mendukung bahkan telah saling mendukung bahkan telah saling bertentangan dan alas hak kepemilikan Alm. SALAMUDDIN NASUTION / para Penggugat atas objek perkara secara hukum tidak ada sehingga gugatan demekian dikwalifikasi sebagai gugatan yang prematur.
2. Tentang Gugatan yang Error In Objekto. Bahwa, dalam perkara ini yang dijadikan para Penggugat sebagai objek perkara adalah tanah berikut 1 (satu) bangunan terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 4 Keluarahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang berdasarkan permohonan orangtua para Penggugat sekitar tahun 1983kepada PT. Telkom telah memberikan hak untuk menempati menguasai tanah dan rumah tersebut serta PT. Telkom telah menyerahkan bukti berupa “ Berita Acara Serah Tanah dan Bangunan bekas milik N.V Deli Spoorweg Maatschappij No. Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Pebruari 1981” dengan seluas tanah 1.934,4 meter; Bahwa, dari dalil para Penggugat tersebut dapat ditegaskan bahwa tanah seluas 1.934,4 M2 berikut 1 (satu) unit bangunan diatasnya sebagaimana yang
dimaksud
dalam
Berita
Acara
Serah
Terima
Tanah
dan
Bangunanbekas milik N.V Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) No. Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Pebruari 1981 tersebut objeknyaadalah tanah berikut 1 (satu) unit bangunan dikenal dengan nama atau sebutan Rumah Dinas type DW 1 akan tetapi fakta dilapangan ternyata defactoAlm. SALAMUDDIN NASUTION dan para Penggugat secara melawan hak telah Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 7
menguasai, mengusahai dan menempati tanah berikut 1 (satu) unit bangunan yang berisi diatasnya dikenal dengan nama atau sebutan Rumah Dinas type DW 2 (OBJEK PERKARA)hak dan milik Tergugatyang tidak pernah Tergugat serah terimakan kepada PT. Telkom maupun kepada orangtua Para Penggugat bernama SALAMUDDIN NASUTION. Bahwa, oleh karena dijadikan para Penggugat sebagai OBJEK PERKARA dalam gugatan ini adalah tanah berikut 1 (satu) unit bangunan merujuk pada Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan No. Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Februari 1981 yang bangunannya dikenal dengan nama Rumah Dinas type DW 1 namun fakta dilapangan yang dikuasai para Tergugat adalah tanah dan 1 (satu) unit bangunan yang berdiri diatasnya dikenal dengan sebutan Rumah Dinas type DW 2 (OBJEK PERKARA) maka sudah jelas dan tegas objek gugatan dalam perkara ini salah dan dikwalifikasi sebagai error in objekto.
3. Tentang Gugatan Kurang Pihak. Bahwa, menurut para Penggugat orang tua para Penggugat (Alm. SALAMUDDIN NASUTION) menempati tanah dan 1 (satu) unit bangunan Rumah Dinas terletak di Jalan Sukarno Hatta No. 4, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dengan luas tanah 1.934,4 M2 adalah atas perintah dari Perusahan Telkom sesuai Surat Direksi Perusahaan Umum Telkom No. 227/kdtel VI tanggal 02 Mei 1975 (disebut juga OBJEK PERKARA).
Bahwa, selanjutnya dapat ditegaskan dari luas tanah yang menjadi OBJEK PERKARA yakni seluas 1.934,4 M2 sesuai fakta lapangan ada pihak lain yang menempati, menguasai dan mengusahai sebagai dari tanah seluas 1934,4 M2 tersebut fakta ada pihak lain yang menguasai sebagai lahan dari objek perkara ini diketahui sendiri oleh para Penggugat sesuai Surat dari para Penggugat yang ditujukan kepada WALIKOTA Binjai perihal: Keberatan Keberadaan Bangunan Majestyk Bakery tanggal 08 Agustus 2012, dari fakta ini berarti bukan hanya para Penggugat / Alm. SALAMUDDIN NASUTION yang menempati, menguasai dan mengusahai Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 8
tanah seluas 1.934,4 M2 objek perkara akan tetapi ada pihak lain yaitu Perusahaan makanan roti dikenal dengan nama Majestyk Bakery.
Bahwa, andai kata-----quad noon-----benar benar tanah yang ditempati, dikuasai Alm. SALAMUDDIN NASUTION dan para Penggugat seluas 1.934,4 M2 atas perintah Perusahaan Telkom sesuai Surat Direksi Perusahaan Umum Telkom No. 227/kdtel VI tanggal 02 Mei 1975 teryata dalam perkara ini para Penggugat tidak menarik pihak PT. Telkom dan Perusahaan Majestyk Bakery kedalam arus perkara guna memberi kesempatan bagi pihak – pihak ini mempertahankan haknya.
Bahwa, demi penyelesaian perkara aquo secara tuntas maka pihak PT. Telkom dan Perusahaan Majestyk Bakery haruslah ditarik sebagai pihak kedalam arus perkara oleh karena PT. Telkom dan Perusahan Majestyk Bakery tidak ditarik dan tidak dijadikan sebagi salah satu pihak kedalam arus perkara maka gugatan dalam perkara ini dikwalifikasi sebagai gugatan yang tidak sempurna pihaknya atau pihak tidak lengkap.
4. Tentang Legal Standing Para Penggugat.
Bahwa, secara tegas para Penggugat mendalilkan gugatan dalam perkara ini diajukan berdasarkan adanya Surat Perintah Perusahaan Umum Telkom No. 227/kdtel VI tanggal 02 Mei 1975 yang notoir feiten pokok surat ini menjelaskan tentang perihal : Menempati Rumah Dinas (vide point 2 gugatan).
Bahwa, dari dalil gugatan Penggugat – Penggugat tersebut jelas status hubungan hukum para Penggugat dan atau orang tua para Penggugat ic. SALAMUDDIN NASUTION terhadap OBJEK PERKARA hanya sebatas hak menempati rumah dinasbukan sebagai pemilik atas tanah dan bangunan objek perkara. Bahwa, perlu ditegaskan objek perkara tidak pernah ditetapkan sebagai RUMAH DINAS dari PT. TELKOM selanjutnya andai kata quod noon---Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 9
objek perkara----benar statusnya sebagai Rumah Dinas maka Alm. SALAMUDDIN NASUTION dan para Penggugat tetap tidak berhak atas objek perkara karena masa berlaku hak menempati / menghuni rumah dinas bagi
Pegawai
sesuai
ketentuan
hukum
yang
berlaku
diantaranya
menentukan : hak SALAMUDDIN NASUTION menempati rumah dinas hapus dengan sendirinya setelah SALAMUDDIN NASUTION habis masa pengabdian atau Pensiun dan wajib menyerahkan Rumah Dinas kepada Perusahaan, SALAMUDDIN NASUTION menempati rumah dinas habis apabila Pimpinan Perusahaan Umum Telkom memindahkan tempat tugas / tempat kerja ke wilayah lain, hak SALAMUDDIN NASUTION menempati rumah dinas tidak dapat diwariskan kepada anak – anaknya ic. Para Penggugat apalagi status para Penggugat bukan sebagai pegawai.
Bahwa, oleh karena status hubungan hukum para Penggugat include SALAMUDDIN NASUTION hanya sebatas hak menempati dan atau hak menghuni Rumah Dinas (katanya milik PT. TELKOM) yang status hak menghuni dan menempati ini tidak sama dengan status sebagai pemilik tanah dan bangunan (OBJEK PERKARA) dari dan oleh karena para Penggugat tidak memiliki legal standing (tidak berhak) mengajukan gugatan dalam perkara ini.
DALAM KONPENSI : Bahwa, segala sesuatu yang telah dikemukakan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas secara mutatis – mutandis
dianggap sebagai satu
kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konpensi ini sehingga tidak diulangi penulisnya satu persatu. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat kecuali terhadap hala – hal yang diakui secara tegas diuraikan, sebagai berikut dibawah ini : Bahwa, Tergugat menolak dalil gugatan para Penggugat (point 6 dalam gugatan) selengkapnya dikutip berbunyi : Bahwa
karena
orangtua
para
Penggugat
(Alm.
SALAMUDDIN
NASUTION) yang telah mendapat hak menempati, mengusai dan mengusai Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 10
sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut ini 1 (satu) unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta No. 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Pertokoan
48
M
- Sebelah Timur berbatas dengan STO
40,3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Dinas PJKA
48
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Medan – Binjai
40,3 M
M
Sudah sepatutnya apabila para Penggugat sebagai anak Alm.SALAMUDDIN NASUTION yang semula mendapat hak untuk menempati, menghuni menguasai dan seterusnya Penggugat – Penggugat meminta diberi hak untuk “memiliki tanah dan rumah”tersebut.
Bahwa dalil para Penggugat dikutip diatas sebenarnya sudah terjawab pada saat membahas eksepsi yaitu : objek perkara statusnya tidak pernah ditetapkan sebagai Rumah Dinas PT. TELKOM tempat Alm. SALAMUDDIN NASUTION bekerja, hak menempati / menghuni rumah dians tidak dapat diwariskan, hak menghuni / menempati rumah dinas tidak dapat dialikan menjadi hak milik perseorangan ataupun pribadi apalagi objek perkara adalah merupakan asset Negara, oleh karena itu dalil para Penggugat dengan alasan sejak dahulu orang tua (Alm. SALAMUDDIN NASUTION) sudah menguasai objek perkara maka patut para Penggugat ditetapkan sebagai orang yang paling berhak mendapat hak untuk menempati, menghuni, menguasai dan memiliki tanah dan rumah tersebut adalah alasan yang bertentangan dengan hukum sehingga dalil para Penggugat ini haruslah ditolak.
Bahwa, dapat ditegaskan tanah dan rumah yang menjadi objek perkara a quo merupakan asset negara yang mengelolaan dan pemanfaatanya berada pada Tergugat dan objek perkara ini tidak dapat dialihkan menjadi milik pribadi (person) tanpa persetujuan instansi terkait sesuai ketentuan Undang – Undang dan peraturan terkait. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 11
Bahwa, dapat Tergugat jelaskan asal usul objek perkara dahulunya merupakan aset Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang beroperasi di Sumatera Utara bernam “NV. DELI SPOORWEG MAATSCAPPU” disingkat dan dikenal dengan nama DSM yang bergabung dalam Perusahaan Kereta Api Swasta Belanda “Verenigde Spoorweggbeddrijf” (VS)ada sebanyak 12 perusahaan Kereta Api Swasta Belanda yang beroperasi pada zaman Pemerintah Hindi Belanda.
Bahwa, berdasarkan UU No. 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi maka
seluruh
aset Perusahan
Kereta Api Swasta
Belanda
tersebut
dinasionalosasi menjadi kekayaan negara hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dari PP No. 2 tahun 1959 Tentang Pokok – Poko Pelaksanaan UU
Nasionalisasi
menegaskan
“dalam
perusahaan
yang
dikenakan
Nasionalisasi seperti termasuk dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c dan d termasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan, baik yang berujud barang tetap atau barang bergerak yang merupakan hak atau piutang”Jo pasal 2 PP No. 41 tahun 1945 Tentang Nasionalisasi Perusahaan – Perusahaan Milik Belanda menyebutkan “Perusahaan Kereta Api dan Telepon termasud dalam pasal 1 adalah milik NV. Deli Spoorweg Maatschappij berkedudukan di Negeri Belanda dengan perwakilan di Medan” dan pada tanggal 28 September 1945 telah terbentuk Djawatan Kereta Api (DKA) terakhir bentuk dan nama badan hukum perusahaan Tergugat menjadi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) (vide UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Jo. Akta Pendirian PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
Bahwa, pengambil-alihan seluruh aset- aset Perusahan Kereta Api Swasta Belanda ic. N.V Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) melalui proses Nasionalisasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia dilakukan secara cuma - cuma akan tetapi Pemerintah Indonesia mengganti rugi semua aset DSM tersebut yang pembayarannya dilakukan oleh Pemerintah RI kepada dan /atau melaui Pemerintah Belanda dan ganti rugi tersebut sudah lunas.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 12
Bahwa sesuai produk ketentuan hukum disebut diatas maka seluruh aset DSM menjadi aset/aktiva tetap PT. KeretaApi Indonesia (Persero) termasuk objek perkara telah terdaftar dalam BUKU AKTIVA TETAP (AT-10) Tergugat tanggal 31 Desember 1997 terdaftarnya objek perkara sebagai AKTIVA TETAP (AT-10) Tergugat telah disetujui dan terdaftar di Depatemen Keuangan Republik Indonesia.
Bahwa PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jo. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh merupaka salah satu perusahaan Badan Urusan Milik Negara (BUMN) maka secara hukum pengoperasian, pengolahan dan pemanfaatan asetnya harus tunduk pad Menteri
Negara Urusan Milik Negara, Menteri Keuangan, tunduk UU
perbendaraan Negara, dan Keuangan Negara tegasnya peralihan dan penghapusan asset Tergugat termasuk objek perkara harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, Menteri Negara BUMN dan Komosaris PT. Kereta Api Indonesia (Persero).
Bahwa, terkait penertiban pengolahan dan pemanfaatan aset BUMN secara maksimal include aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dan sesuai dengan
temuan
Komisi
Pemberantasan
Korupsi
(KPK)
R.I
No.
R.3336/KPK/2007 tanggal 19 November 2007 perihal : Rekomendasi Penertiban Penggunaan Rumah Dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Jo. Surat Edara Menteri Negara BUMN No. SE/MBU/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal : penertiban aset-aset BUMN maka mengacu ketentuan tersebut Tergugat
sejak
dahulu
sudah
pernah
menyurati
Alm.
SALAMUDDIN
NASUTION dan terakhir Tergugat layangkan surat kepada para Penggugat (vide : Surat Peringatan tanggal 8 Januari 2014 No. JB.110/ I/17 Divre I SU 2014 dan Surat Tanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014) kepada para Penggugat untuk menyerahkan obejek perkara kepada Tergugat.
Bahwa, dapat Tergugat tegaskan adanya Surat Peringatan kepada para Penggugat salah satu tujuannya adalah demi terhindarnya para Penggugat dari ketentuan Tindak Pidana Korupsi akan tetapi para Penggugat tidak Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 13
merespon positif isi pokok surat Tergugat bahkan para Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan ini.
Bahwa, berdasarkan argumen, fakta-fakta dan ketentuan yuridis di uraikan di atas maka Tergugat tidak dapat dikwalifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan Tergugat memperingati para Penggugat adalah demi penertiban dan penyelamatan asset Negara ic. PT. Kereta Api Indonesia (Persero) sehingga dengan demikian alasan Terggugat telah memberikan Surat Peringatan tanggal 8 Januari 2014 No. JB.110/ I/17 Divre I SU - 2014 dan Surat Tanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014 kepada para Penggugat dengan menyatakan para Penggugat bukan sebagai pemilik sebidang tanah seluas 1.934 M2 berikut 1 (satu) unit rumah yang ada diatasnya sudah tepat dan benar.
Bahwa, dengan demikian alasan para Penggugat dalam perkara ini hanya bersifat mengada-ada dan kuat dugaan klaim para penggugat sebagai pemilik dan mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan ini dengan dalil telah mendapat hak menempati, menguasai, dan menguasai tanah terperkara terindikasi kuat ada penyeludupan hukum dan muaranya para Penggugat tetap memperoleh manfaat atas penguasaan dan pengelolaan objek perkara secara ilegal.
Bahwa,
oleh
karena
Tergugat
tidak ada melakukan
perbuatan
melakukan hukum dalam perkara ini maka seluruh tuntutan para Penggugat yakni : ganti rugi materil dan moril, diletakkanya sita penjagaan (revindicatoir beslag), tuntutan agar para Penggugat ditetapkan sebagai pemilik objek perkara harus ditolak sebab Bukti Kepemilikan para Penggugat atas objek tidak ada bersifat menentukan dan authentik namun hanya berdasarkan Surat Perintah
Menempati Rumah dari Perusahaan Telkom No. 227/P/Kdtel VI
tanggal 2 Mei 1975 perihal izin menempati rumah bukan sebagai pemilik dan objek perkara tidak pernah ditetapkan sebagai Rumah Dinas PT. Telkom, tuntutan agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi (uit Voorbaarr bij Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 14
Voorraad) harus ditolak sebab selain tidak memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg perbuatan para Penggugat yang menguasai objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin dari Tergugat dalam waktu dekat akan diajukan ke KPK/Kejaksaan Negara R.I, tegasnya dalil-dalil para Penggugat dalam perkara ini hanya bersifat ilusioner maka patut beralasan hukum menolak seluruh petitum para Penggugat.
DALAM REKONPENSI : Bahwa, Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat
Rekonvensi
akan
mengajukan
balas
menggugat
terhadap
Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi. Bahwa, semua hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam Eksepsi, dan Jawaban d.k tersebut di atas secara mutatis – mutandis mohon di anggap sebagai bagian dari dan menjadi dalil gugatan dalam rekonvensi ini. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1(satu) unit rumah yang setempat dikenal Jalan Soekarno-Hatta No.4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai yang batas – batas dan ukurannya sebegai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Pertokoan
48
M
- Sebelah Timur berbatas dengan STO
40,3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Dinas PJKA
48
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Medan – Binjai
40,3 M;
M
(dikenal dengan sebutan type DW2 tidak pernah diserahkan PJKA sekarang PT. Keretapi Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara dan Aceh kepada PT. Telkom sebagai mana dalil para Tergugat d.r., yang menyatakan berdasarkan Surat Serah Terima Tanah dan Bangunan No. Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Februari 1981 objek perkara telah diserahkan PJKA/tergugat dk kepada PT. Telkom lalu PT. Telkom adalah tidak benar dan menyesatkan sebab apa karena selama ini pihak PT. Telkom sendiri tidak ada mengklaim objek perkara sebagai asetnya, sehingga oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 15
itu objek perkara haruslah ditetapkan sebagai hak milik Penggugat Rekonvensi ic. Tergugat selalu selaku pengelola BUMN.
Bahwa, oleh karena status objek perkara tidak pernah ditetapkan sebagai Rumah Dinas PT. Telkom akan tetapi tetap merupakan aktiva tetap Penggugat d.r, demikian juga objek perkara merupakan bekas aset NV. Deli Spoorweg Maatschappij (DSM) tidak pernah diserahkan oleh perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) Exploitasi Sumatera Utara kepada Perusahaan Umum Telekomunikasi Wilayah Usaha Telekomunikasi Ke-I Sumut-Aceh sebagaimana dalam berita acara serah terima Tanah dan Bangunan No. Esu. 00231/U.5/81 Tanggal 17 Februari 1981 yang diserahkan sesuai berita acara serah terima Tanah Dan Bangunan Ini Dikenal Dengan Sebutan Tanah Dan Rumah Dinas Type DW1 akan tetapi yang ditempati, dikuasi dan diusahai para Tergugat D.R, Adalah Tanah Dan Rumah Dinas Type DW2.
Bahwa, demikian juga dalil para Penggugat d.k yang menyatakan mulalui Surat Direksi Perusahaan Umum Telkom No. 227/Kdtel VI tanggal 2 Mei 1975 telah memerintahkan Alm.SALAMUDDIN NASUTION menempati, menghuni objek perkara dan atas keberadaan Surat ini kemudian para Penggugat
d.k
mengkalim
sebagai
pemilik
objek
perkara
dan
Alm.
SALAMUDDIN NASUTION dan para Penggugat d.r tetap menghuni, menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat d.r perbuatan para Tergugat d.r yang tetap menghuni, menguasai dan mengusahai objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat d.r dikwalifikasi sebagai perbutan melawan hukum.
Bahwa, dalam menghadapi sikap Alm. SALAMUDDIN NASUTION dan para Tergugat d.r yang tidak mau secara sukarela dalam keadaan baik dan kosong menyerahkan objek perkara kepada para Penggugat d.r maka secara manusiawi
Penggugat
d.r
memperingatkan
para
Terguggat
d.r
agar
menyerahka Tanah dan Bangunan (objek perkara) secara baik dan kosong kepada Penggugat d.r sebagai aset milik Negara (BUMN) namun tanpa dasar hukum para Penggugat d.k tetap tidak bersedia menyerahkan objek perkara Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 16
kepada Penggugat d.r oleh karena secara musyarawarah kemanusiaan tidak mungkin ditempuh dalam menyelesaikan kasus objek perkara maka melalui gugatan ini Penggugat d.r mohon kepada Pengadilan agar menghukum para Tergugat d.r dan sekalian orang yang mendapat hak dari para Tergugat atau pihak lain menyerahkan tanah dan bangunan (objek perkara) secara baik dan kosong kepada Penggugat d.r.
Bahwa, perbuatan para Tergugat d.r tetap menguasai objek perkara tidak membayar sewa bahkan mengaku sebagai pemilik akibatnya Penggugat d.r tidak dapat secara maksimal mengelola, memanfaatkan, menrtibkan objek perkara demi kepentingan umum dan perbuatan para Tergugat d.r telah menimbulkan kerugian bagi Pengguat d.r yang sama artinya telah merugikan keuangan Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi unsur-unsur TINDAK PIDANA KORUPSI tentang hal ini nantinya akan diajukan setelah kerugian negara dihitung oleh BPK atau BPKP.
Bahwa, gugatan Penggugat d.r diasarakan pada bukti-bukti authentik berupa UU, Peraturan Terkait, Peta Tanah (groundplaan) Emplasmen Stasiun Binjai, sehingga putusan dalam perkaramemenuhi syarat untuk dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, atau kasasi dari para Tergugat d.r (Uitvoorbaar bij voor raad).
Bahwa, kuat dugaan para Tergugat d.r kelak tidak mau melaksanakan secara sukarela isi putusan yang telah berkekuatan tetap sehingga perlu dibebankan kepada para Tergugat d.r untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan pasti.
Bahwa segala sesuatu dikemukakan dalam perkara ini nantinya Penggugat d.r akan kemukakan ungkap dan ajukan dipersidangan.
Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh tergugat d.k/Pengggugat d.r maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hukum yang sedang memeriksa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 17
dan mengadili perkara ini agar berkenan mengambil putusan hukum amarnya sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: ---- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Terguggat d.k DALAM KONPENSI : ---- Menolak gugatan para Penggugat d.k untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI : ---- Menyatakan perbuatan para Tergugat d.r menguasai, mengusahai objek perkara tanpa izin Penggugat d.r adalah perbuatan melanggar hukum. ---- Menyatakan objek perkara adalah sah sebagai hak dan milik penggugat d.r. ---- Menghukum para tergugat d.r atau sekalian orang yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah dan bangunan (objek perkara) dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat d.r ---- Menghukum para Tergugat d.r membayar uang paksa (dwang son) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada para Penggugat d.r jika para Tergugat d.r tidak menjalankan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: ---- Menghukum para Tergugat d.k/para Tergugat d.k untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara.
Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Binjai telah menjatuhkan Putusan tanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bj,- yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA
Dalam Konvensi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 18
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian; 2. Menyatakan Para Penggugat berhak mendapat prioritas menempati, menghuni, menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta No. 4 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, dengan batas – batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Pertokohan
48
- Sebelah Timur berbatasan dengan STO
40,3 m
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rmh Dinas PJKA
48
m
m
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Medan-Binjai40,3 m Sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan berkas Milik
N.V
Deli
Spoorweg
Maatschsppij
terletak
di
Kota
Binjai
No.Esu.00231/U.5/81 tertanggal 17 pebruari 1981; 3. Menyatakan Tergugat yang mengirimkan surat peringatan tertanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17 Divre I SU-2014, dan tertanggal 16 januari 2014 NO.
34/Aset/I/2014, yang bukan sebagai pemilik tanah dan rumah
tersebut adalah perbuatan melawan hukum; 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Dalam Rekonvensi :
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1.
Menghukum Tergugat Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.159.000,- (tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
Menimbang, bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor:
07/Pdt.G/2014/PN.Bnj, tanggal 4 Nopember 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 19 Januari 2016 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 19
Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding Nomor: 02/Pdt. Bdg/2015/PN. Bnj,- tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Jawatin, SH Panitera Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj,- tanggal 4 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat, pada tanggal 17 Maret 2015 ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 23 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 23 Februari 2015 dan Memori Banding tersebut telah di serahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Maret 2015 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam Perkara Perdata Reg. Nomor: 07/PDT.G/2014/PN.Bnj, tanggal 4 Nopember 2014 yang dimohon banding ini adalah putusan yang pertimbangan hukumnya sangat dangkal (Oenvoeldende gemativereed), tidak mencerminkan rasa keadilan, bahkan bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga judex factie keliru dalam mengambil putusan hukum oleh karena itu putusan yang di mohonkan banding ini tidak dapat di pertahankan lagi pada ditingkat banding ini dan harus dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
TENTANG EKSEPSI: Bahwa demi tuntasnya perkara ini Pembanding tetap pada dalil eksepsi yang telah di kemukakan dalam perkara ini ; Bahwa adapun pokok-pokok eksepsi Pembanding dalam perkara a quo adalah tentang : 1. Gugatan Penggugat Premature. 2. Gugatan yang Error In Objekto. 3. Gugatan Kurang Pihak. 4. Tentang Legal Standing Para Penggugat.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 20
Bahwa ternyata judex factie tidak mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Pembanding secara seksama dan mendalam padahal demi tuntasnya dan tidak bolak-baliknya para pihak berpekara adalah tepat jika eksepsi Pembanding dikabulkan sesuai alasan-alasan dan dalil eksepsi Pembanding sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban ; Bahwa, memperhatikan pertimbangan, pendapat dan putusan Judex factie dalam perkara yang di banding ini ternyata judex factie telah mengabaikan azas hukum “AUDI ET ALTERAM PARTEM”, mengubah fakta persidangan dalam mengadili dan memeriksa perkara a quo bahkan mengubah peristiwa hukum yang terjadi pada tahun 1981 sebab Judex factie dalam mengkonstruksi
dan
mengkonstatir
fakta
hukum
seolah-olah
OBJEK
PERKARA yang saat ini di kuasa Para Terbanding identik dengan OBJEK YANG DISERAHTERIMAKAN Pembanding kepada PT. Telkom tanggal 17 Februari 1981 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Serah Terima Tanah dan
Bangunan
Bekas
Milik
N.V
Deli
Spoorweg
Maatschappij
No.Esu.00231/U.5/81 tanggal 17 Februari 1981 padahal dari segi data fisik dan juridis khususnya batas-batas tanah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan jelas berbeda antara objek perkara dengan objek yang di serahkan PJKA kepada PT. Telkom tahun 1981; Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan seharusnya rumah dinas DW-1 berada dilokasi Rumah Dinas DW-3 atau DW 4 adalah suatu pertimbangan hukum yang mengingkari fakta hukum dan mengubah peristiwa hukum yang di laksanakanPJKA/Pembanding dengan PT. Telkom tanggal 17 Februari 1981 sebab sesuai fakta melalui produk bukti T-9, T-10, T11, secara jelas terlihat pada produk bukti ini (yaitu lampiran berita acara serah terima berupa peta tanah) bahwa “objek perkara” adalah sebidang tanah yang diatasnya berdiri Rumah Dinas Type DW-2 milik Pembanding fakta ini dikuatkan dan di dukung oleh kesaksian dari FAISAL NURHADI dan SYAHRUDDIN
yang
dibawah
sumpah
dipersidangan
pada
pokoknya
menerangkan di atas “objek perkara” (dikenal dengan sebutan Rumah Dinas Type DW-2) dahulu sekitar 1998 saksi ada melihat tulisan di Rumah Dinas tersebut tulisan Type DW-2 dan tiap-tiap Rumah Dinas milik PJKA/Pembanding yang terletak di Kota Madya Binjai ada nomor DW-nya serta saksi ini juga Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 21
menerangkan bahwa komplek rumah dinas PJKA Kodya Binjai tempat terletak objek perkara termasuk bahagian dari Emplassmen Stasiun Kereta Api Binjai jika-fakta hukum ini dihubungkan dengan fakta hasil pemeriksaan setempat maka jelas pendapat judex factie yang menyatakan seharusnya rumah dinas DW-1 berada di lokasi Rumah Dinas DW-3 atau DW 4 sebagaimana di kutip di atas adalah pendapat dan pertimbangan hukum yang keliru dan mengubah peristiwa hukum yang di laksanakan antara PJKA dengan PT. Telkom tanggal 17 Februari 1981 sehingga pertimbangan dan pendapat judex factie ini secara hukum patut dikesampingkan pada tingkat banding ini ;
TENTANG REKOPENSI : -Bahwa secara terang, jelas dan sesuai ketentuan hukum Pembanding telah dapat
membuktikan
bahwa
OBJEK
YANG
DISERAHTERIMAKAN
PJKA/Pembanding kepada PT. Telkom tanggal 17 Februari 1981yaitu : tanah dan bangunan yang di kenal dengan sebutan Rumah Dinas PJKA Type DW-1 fakta ini terbukti melalui pemeriksaan setempat pada tanggal 19 September 2014 bersesuaian dengan produk bukti Pembanding bertanda T9, T-10, T-11 didukung dan dikuatkan keterangan saksi FAISAL NURHADI dan saksi SYAHRUDDIN ; -Bahwa dapat Pembanding tegaskan benar tahun 1981 antara PJKA dengan PT. Telkom terjadi pemisahaan, termasuk aset masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini ikut dipisahkan baik asset berupa benda bergerak, maupun benda tetap ic. tanah dan bangunan yang ada di atasnya khusus dalam hal pemisahaan asset benda tetap yaitu “tanah maka bidang tanah yang di serahkan PJKA menjadi asset PT. Telkom di Propinsi Sumatera Utara selalu dalam satu hamparan tidak terpisah-pisah” sebagai contoh lokasi bidang tanah dan bangunan yang sekarang menjadi asset PT. Telkom yang terletak di Medan
Jalan Perintis Kemerdekaan / Jl.
Gaharu lokasi tanah yang menjadi milik PT.TELKOM dalam satu hamparan tiudak terpisah pisah dan berbatasan langsung dengan asset Pembanding berupa tanah dan rumah dinas PT. Kereta Api Indonesia ( Persero) Devisi Regional 1 Sumatera Utara terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan /Jl, Gaharu ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 22
Bahwa setelah memperhatikan mencermati secara seksama pertimbangan hukum judex facti diperoleh fakta bahwa ternyata keterangan saksi para Terbanding dan saksi
Pembanding
ada yang dihilangkan / tidak
dicantumkan dan tidak dipertimbangkan oleh judex facti apakah hal ini bertujuan guna mengabulkan gugatan para terbanding hanya judex facti dan Tuhan yang tau ; Berdasarkan alasan
keberatan, argumentasi hukum serta fakta
juridist yang terungkap dipersidangan diuraikan tersebut diatas , mohon sudi apalah kiranya menerima
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan
permohonan banding
dari Pembanding
menjatuhkan putusan hukum atas perkara
yang
berkenan
dan selanjutnya
dimohon banding
ini ,
sebagai berikut : Mengadili : 1. Menerima permohonan
banding dari Tergugat d.k / Penggugat d.r
sekarang Pembanding ; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Binjai yang yang terdaftar dalam perkara reg. No. 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj. tanggal 04 Nopember 2014 atau yang dimohonkan banding ini ; Dan Mengadili sendiri :
DALAM EKSEPSI : Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat d.k / Penggugat d.r sekarang Pembanding ; DALAM KONPENSI : Menolak gugatan para Penggugat
d.k/ Tergugat d.r sekarang
para
Terbanding untuk seluruhnya ; DALAM REKONPENSI : -Menyatakan objek perkara adalah sah sebagai hak
dan milik
Penggugat d.r sekarang Pembanding ; -Menyatakan perbuatan para tergugat d.r. sekarang para Terbanding menguasai, mengusahai
objek perkara
tanpa izin
Penggugat d.r.
adalah perbuatan melanggar hukum ; Menghukum para tergugat d.r. sekarang para terbanding atau sekalian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 23
orang yang memperoleh hak daripadanya agar menyerahkan tanah dan bangunan ( objek perkara )
dalam keadaan baik
dan kosong
kepada Penggugat d.r. /Pembanding ; Menghukum para Tergugat d.r/ para terbanding membayar uang paksa ( dwang som) sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) per-hari kepada penggugat d.r /Pembandingn Terbanding
tidak
menjalankan
jika
para Tergugat d.r/ para
isi putusan
yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -Menghukum para Penggugat d.k / para Tergugat d.r/ para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ;
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 24 April 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11 Mei 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Para Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 Desember 2014
No.
07/Pdt.G/2014/PN-Bj, sebab menurut Para Terbanding Pengadilan Negeri Binjai telah benar dan tepat serta berdasarkan hukum didalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo.
Dalam Eksepsi : 1. Tentang gugatan Penggugat Prematur 2. Tentang gugatan yang Error in objecto 3. Tentang gugatan kurang pihak 4. Tentang legal Standing para Penggugat
- Bahwa eksepsi yang diajukan Pembanding tersebut tidak berdasar dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 24
menolak eksepsi Pembanding seluruhnya ;
DALAM KONPENSI
Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam konvensi ini ;
-Bahwa Para Terbanding selaku anak-anak dari Alm. Salamuddin Nasution menempati, menghuni dan menguasai sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah yang dikenal setempat Jalan Soekarno Hatta No. 4 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada mulanya sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah tersebut adalah sebagai perumahan dinas dari PT. Telkom, yang diperoleh atas dasar Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan bekas Milik N.V
Deli
Spoorweg
Maatschsppij
terletak
di
Kota
Binjai
No.
Esu.00231/U.5/81 tertanggal 17 Pebruari 1981 ; -Bahwa Pembanding bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah Pembanding Penggugat
tidak
berhak
tersebut, dan oleh karenanya
memberikan
surat
peringatan
kepada
sebagaimana surat tanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17
Divre I SU-2014 dan surat kedua tanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014 (vide bukti P-3 dan P-4), dan perbuatan Pembanding tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
-Bahwa oleh karena Pembanding bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah tersebut, maka dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 33 alinea 1 yang menyatakan bahwa oleh karena rumah dinas tersebut adalah rumah dinas PT. Telkom, maka tindakan yang dilakukan Tergugat dalam mengirimkan surat peringatan untuk mengosongkan rumah terpekara adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum ………… dst,
adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum
pembuktian ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 25
DALAM REKONPENSI .
-Bahwa karena Penggugat dr bukan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 1.934,4 meter berikut 1 unit rumah tersebut, dan oleh karenanya Penggugat dr tidak berhak memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat dr sebagaimana surat tanggal 8 Januari 2014 No.JB.110/I/17 Divre I SU-2014 dan surat kedua tanggal 16 Januari 2014 No. 34/Aset/I/2014 (vide bukti P-3 dan
P-4), dan perbuatan Penggugat dr
tersebut adalah perbuatan melawan hukum; - Bahwa mengenai
tanah dan bangunan rumah
yang dimaksudkan
Pembanding dalam memori bandingnya pada halaman 9, 10 dan 11 adalah merupakan pengulangan dalil-dalil memori Pembanding pada bagian konpensi sebelumnya. Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas Para Terbanding mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara yang dibanding ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : - Menolak permohonan banding dari Pembanding. - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 04 Desember 2014 No. 7/Pdt.G/2014/PN-Bj yang dimohonkan banding.
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tanggal 15 April 2015 dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Mei 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 26
dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj,- dan salinan putusan Pengadilan
Negeri
Binjai
tanggal
4
Nopember
2014
Nomor:
07/Pdt.G/2014/PN.Bnj. serta Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, berpendapat sebagai berikut : Dalam Konpensi Dalam Ekepsi Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: 1. Gugatan Penggugat Premature 2. Gugatan Error In Objektif 3. Gugatan Kurang Pihak 4. Tentang Legal Standing Para Penggugat Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menolak seluruh eksepsi dari Tergugat; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
sependapat
dengan
pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi dari Tergugat pada point 1. 2 dan 4 akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan tentang eksepsi pada point 3 (gugatan kurang pihak), yang telah menolak eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa yang menentukan siapa-siapa saja pihak yang akan di jadikan pihak dalam perkara ini sepenuhnya adalah wewenang dari Penggugat; Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada point 3 (gugatan kurang pihak) karena pihak Penggugat tidak menarik PT. Telkom dan Perusahaan Majestik Bakery ke dalam perkara a quo. Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Alm. Salamuddin Nasution yang menempati, menghuni dan menguasai sebidang tanah seluas + 1.934.4 m
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 27
berikut 1 unit rumah yang terletak di Jalan Sukarno Hatta nomor 4 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, dimana orang tua Para Penggugat (alm. Salamuddin Nasution) menempati tanah dan rumah tersebut adalah atas perintah dari perusahaan Telkom sesuai dengan Surat Direksi Perusahaan Umum Telkom No. 227/P/KDTL VI tertanggal 2 Mei 1975 dan kemudian atas permohonan orang tua Penggugat, pihak Telkom telah memberikan hak untuk menempati, menguasai tanah dan rumah tersebut dengan menyerahkan bukti berupa: Berita acara serah terima tanah dan bangunan bekas milik NV Deli Spoor weg Maatschsppij no.Esu. 00231 tertanggal 17 Februari 1981 dan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atau mengaku-mengaku tanah dan rumah tersebut miliknya akan tetai alangkah terkejutnya Para Penggugat, dengan tanpa alasan yang jelas dan bukan sebagai pemilik Tergugat telah memberi surat pernyataan pada tanggal 8 Januari 2014 nomor. JB.110/1/17 Divre I SU2014 dan tanggal 16 Januari 2014 no.34/aset/1/2014, di kwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat baik moril maupun materil; Menimbang, bahwa dari gugatan Para Penggugat/Terbanding tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Para Penggugat tidak cukup hanya menggugat Tergugat/Pembanding saja, karena dari uraian Para Penggugat tersebut di atas bahwa Para Penggugat menempati, menguasai, tanah dan rumah Jalan Soekarno Hatta nomor 4 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur atas perintah dari Perusahaan Telkom kepada orang tuanya alm. Salamuddin Nasution dan pihak Telkom telah memberikan hak untuk menempati, menguasai tanah dan rumah tersebut dengan menyerahkan bukti berupa acara serah terima tanah dan bangunan No. Esu 00223 tertanggal 17 Februari 1981, maka untuk mendukung dan memperjelas dasar penguasaan, pemilikan Para Penggugat atas tanah dan rumah objek perkara, seharusnya Para Penggugat/ Terbanding mengikut sertakan PT. Telkom dalam perkara a quo sebagai Tergugat atau Turut Tergugat agar suatu gugatan atau sengketa dapat di selesaikan secara tuntas dan menyeluruh;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 28
Menimbang, bahwa oleh karena PT. Telkom tidak turut di gugat dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim Pengadlian Tinggi, gugatan Para Tergugat/Pembanding kurang pihaknya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka
eksepsi
Tergugat/Pembanding
bahwa
gugatan
Penggugat/Terbanding kurang pihaknya dapat di terima;
Dalam Pokok Perkara
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ;
Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat/Pembanding tentang gugatan kurang pihak dapat diterima maka gugatan Penggugat/Terbanding
harus
dinyatakan tidak dapat di terima; Dalam Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonpensi, harus pula dinyatakan tidak dapat di terima;
Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Terbanding berada di pihak yang kalah maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus di bebankan kepadanya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj,- tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di batalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 29
Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang berkaitan dari perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 4 Nopember 2014 Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Bnj yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI: Dalam Konpensi Dalam Eksepsi -
Menerima eksepsi dari Tergugat;
Dalam Pokok Perkara -
Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima;
Dalam Rekonpensi Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat di terima; Dalam Konpensi dan Rekonpensi -
Menghukum
Para
Penggugat
Konpensi/Para
Tergugat
Rekonpensi/Terbanding, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puuh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016, oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 30
masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2015
Nomor: 325/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH Panitera Pengganti
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun
Kuasa Hukumnya;
HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto
dto
YANSEN PASARIBU,SH
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
dto
ABDUL FATTAH, SH., MH
PANITERA PENGGANTI
dto P. RAMBE,SH.
Biaya : 1. Redaksi
Rp.
5.000,-
2. Meterai
Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan
Rp.
139.000,-
Jumlah
Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 325/PDT/2015/PT.Mdn
Halaman 31
