PUTUSAN Nomor
: 118/ PID. Sus /2015 /PT-MDN.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan
mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :
1. Nama lengkap
: MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM BIN M. AMIN
2. Tempat lahir
: Krueng Batee
3. Umur/tanggal lahir
: 35 Tahun/ 01 M e I 1979
4. Jenis kelamin
: laki-laki
5. Kebangsaan
: Indonesia
6. Tempat tinggal
: Desa Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Agama
: Islam
8. Pekerjaan
: Wiraswasta.
Terdakwa ditahan didalam perkara lain Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya : ALAMSYAH HAMDANI, S.H., DARWIS, S.H., MAYA MANURUNG, S.H., ISKANDAR, S.H., NYA MUSLIMA, S.H., dan ONA HANDAYANI, S.H. Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung di Kantor Advokat/Penasehat Hukum “DARWIS, S.H. & ASSOCIATES” Jalan T.Hamzah Bendahara (Kuta Alam) no. 51 Kota Banda Aceh, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2014 dibawah Register nomor : 31/PenK.Pid/2015/PN.Mdn. Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca
berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2482 /PID.SUS/2014/PN.Mdn , dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
2
Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blang Pidie tertanggal
24 September 2014
nomor reg. perkara PDM-
15/BLP/09/2014 berbunyi sebagai berikut : Kesatu : Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan Husaini Bin Muhammad Ali Yusuf, Ali Kasri Bin Arsyad serta Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/VIII/2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan saksi Husaini dirumah terdakwa di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar telah bertemu untuk membuat
perencanaan penembakan kantor posko PNA di Desa
Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk pengalihan atas penembakan Faisal, SE Caleg PNA pada tanggal 02 Maret 2014 yang terjadi di Meukek Kab. Aceh Selatan dan terdakwa telah diminta oleh saksi Husaini Bin M. Ali Yusuf pergi ke Desa Babahrot untuk menjumpai saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Saksi Nasrullah untuk membuat perencanaan selanjutnya guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di rumah saksi Ali kasri Bin Arsyad di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, terdakwa telah bertemu dengan saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin lalu terdakwa menyampaikan pesan dari Husaini Bin M. Ali kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya
-
3
datang kemari atas perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kontor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin
menjawab, Siap’, lalu terdakwa mengatakan , “ amanah dari Husaini
Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada saksi Ali Kasri Bin Arsyad untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad dimana senjata api AK 101 tersebut, kemudian saksi Ali Kasri Bin Arsyad masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian senjata api tersebut oleh terdakwa berikan kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, setelah senjata api AK 101 tersebut diterima oleh Nasrullah lalu Nasrullah menyimpan kembali senjata api AK 101 tersebut kedalam kamar rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad, sekira pukul 18.00 Wib Nasrullah kembali kerumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata Api AK 101 tersebut dari dalam kamar rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih, lalu saksi Nasrullah naik diboncengan temannya Sdr. Nazar (DPO) yang mengendarai sepeda motor menuju kantor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya guna melakukan penembakan kantor posko PNA tersebut, sesampai didepan kontor Posko PNA saksi Nasrullah melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api Ak 101 dari karung plastik kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksiNasrullah kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Geuhang kemudian langsung turun dari sepeda motor dan melepaskan tembakan kearah kantor posko PNA Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Nazar yang tetap menunggu didepan Posko kantor PNA, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyerahkan kembali senjata api AK 101 yang telah digunakan untuk menembak posko PNA tersebut kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad untuk disimpan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 3919/BSF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2.
4
Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : 1.
Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 11180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm.
2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panajang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 3. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor Lab 1863/BSF/2014, adalah identik dengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahawa senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan untuk menembakkan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor Lab 1863/BSF/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 1863/BSF/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar (Dra. Melta Tarigan, M.Si) yang dalam kesimpulannya menyatakan : Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang sama, seperti SS1 buatan Pindad, Rugermini buatan Amerika, M16 buatan Amerika dan Ar 15 buatan Amerika. Barang bukti (BB2) adalah serpihan anak peluru berupa core dan jacket dalam keadaan rusak berat. Perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin
tersebut
sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal (1) ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. DAN Kedua : Bahwa terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan Husaini Bin Muhammad Ali Yusuf, Ali Kasri Bin Arsyad serta Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu dan tanggal 15 maret 2014 sekira pukul 19.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidak-tidaknya dalan tahun 2014, bertempat di kantor Posko PNA dan dirumah tempat tinggal
-
5
Anhar Bin Asnawi di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/VIII/2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan saksi Husaini dirumah terdakwa di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar telah bertemu untuk membuat
perencanaan penembakan kantor posko PNA di Desa
Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk pengalihan atas penembakan Faisal, SE Caleg PNA pada tanggal 02 Maret 2014 dan terdakwa telah diminta oleh saksi Husaini Bin M. Ali Yusuf pergi ke Desa Babahrot Kab. Aceh Barat Daya untuk menjumpai saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Saksi Nasrullah untuk membuat perencanaan selanjutnya guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di rumah saksi Ali kasri Bin Arsyad di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, terdakwa telah bertemu dengan saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin lalu terdakwa menyampaikan pesan dari Husaini Bin M. Ali kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya datang kemari atas perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kontor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin menjawab, Siap’, lalu terdakwa mengatakan , “ amanah dari Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada saksi Ali Kasri Bin Arsyad untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian
terdakwa
menanyakan kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad dimana senjata api AK 101 tersebut, kemudian
saksi Ali Kasri Bin Arsyad masuk kedalam kamar rumahnya untuk
mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut dan menyerahkan kepada -
6
terdakwa kemudian senjata api tersebut oleh terdakwa berikan kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, setelah senjata api AK 101 tersebut diterima oleh Nasrullah lalu Nasrullah menyimpan kembali senjata api AK 101 tersebut kedalam kamar rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad, sekira pukul 18.00 Wib Nasrullah kembali kerumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan mengambilkan 1 (satu) pucuk senjata Api AK 101 tersebut dari dalam kamar rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih, lalu saksi Nasrullah naik diboncengan temannya Sdr. Nazar (DPO) yang mengendarai sepeda motor menuju kantor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya guna melakukan penembakan kantor posko PNA tersebut, sesampai didepan kontor Posko PNA saksi Nasrullah melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api AK 101 dari karung plastik kemudian saksi Nasrullah sekira pukul 19.30 Wib kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Geuhang kemudian langsung turun dari sepeda motor dan melepaskan tembakan kearah kontar posko PNA Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Nazar yang tetap menunggu didepan Posko kantor PNA, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah saksi Ali Kasri Bin Arsyad di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya
dan menyerahkan
kembali senjata api AK 101 yang telah digunakan untuk menem posko PNA tersebut kepada saksi Ali Kasri Bin Arsyad untuk disimpan. Bahwa akibat penembakan terhadap kantor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tersebut telah menyebabkan kaca jendela posko dan jendela rumah saksi Anhar Bin Asnawi Pecah dan tembok depan dan samping rumah saksi Anhar Rusak sehingga pecahan kaca juga mengenai bahu sebelah kiri saksi Lilis Harlina. Bahwa
berdasarkan
hasil
pemeriksaan
dari
Pusat
Laboratorium
Forensik
BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 3919/BSF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : 1.
Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang Ak 101
kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 11180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm.
7
2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panajang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 3. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor Lab 1863/BSF/2014, adalah identik deengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahawa senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan untuk menembakkan selongsong pekluru bukti dari BAP Nomor Lab 1863/BSF/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 1863/BSF/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar (Dra. Melta Tarigan, M.Si) yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm
yang sama, seperti SS1 buatan Pindad, Rugermini buatan Amerika, M16
buatan Amerika dan Ar 15 buatan Amerika. 2. Barang bukti (BB2) adalah serpihan anak peluru berupa core dan jacket dalam keadaan rusak berat. Perbuatan terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana. Menimbang,bahwa Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 18 Desember 2014 nomor Reg. perkara PDM- 15/ BLP/09/2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan
8
2. dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tdak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil. - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756. (Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin). 5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah). Menimbang, berdasarkan atas tuntutan tersebut telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari
2015
Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2482/Pid. Sus/
2014/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD YAHYA Alias SI LEM BIN M.AMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara
bersama-sama
tanpa
hak menerima, menguasai,
menyimpan,
menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak ,DAN menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai ,barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil. - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756. Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );
9
Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana akta permintaan banding masing-masing No. 20/Akta Pid/ 2015/PN.Mdn, dan No. 27/Akta.Pid/2015/PN.Mdn. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
masing-masing
pada tanggal 4 Februari 2015
dan tanggal 12
Februari 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pensehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2015 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan
kepada Penuntut Umum pada tanggal 27
Februari 2015 ; Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Maret 2015 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2015 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa tanggal 12 Maret 2015 ;. Menimbang , bahwa
Panitera Pengadilan negeri Medan dengan suratnya
tanggal 09 Februari 2015
No. W2.U 1/1905/HK.01/11/2015 ditujukan kepada
Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara
No.
2.482/Pid.Sus/2014/PN.Mdn , sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang , oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2482/Pid Sus/2014/PN.Medan dan mengadili sendiri ; -
Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
10
-
Memerintahkan
kepada
Jaksa
Penuntut Umum
untuk membebaskan
Terdakwa dari tahanan Negara; -
Merehabilitasi nama baik Terdakwa dan martabat Terdakwa ;
-
Membebankan biaya perkara kepada Negara ; Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap di persidangan. -
Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi adalah apa yang tertuang dalam berita acara pidana yang dibuat oleh pihak kepolisian Aceh dibantah oleh Terdakwa, dimana berita acara pidana dibuat oleh penyidik dalam keadaan tertekan dan Terdakwa tidak punya pilihan harus setuju dengan apa yang diperbuat oleh penyidik.;
-
Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menjadikan keterangan dalam berita acara pidana sebagai pertimbangan dan bukan fakta yang terungkap di persidangan dan juga pertimbangan majelis hakim sudah menyalahi ketentuan pasal 189 ayat 3 dan pasal 189 ayat (1) KUHAP.
-
Bahwa walaupun terdapat pengakuan Terdakwa seperti dalam berita acara pidana kepolisian tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 189 ayat 1 KUHAP keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di depan persidangan. Dengan demikian pelaku yang harus dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut dalam perkara ini adalah tidak jelas “ Error Impersona “ , sehingga unsur barang siapa yang dikualifikasi kepada diri Terdakwa tidak terpenuhi sama sekali.
II. Mengenai tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum. -
Bahwa Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasehat Hukum wajib menunjuk Penasehat Hukum bagi mereka, dengan demikian berdampak pada dakwaan jaksa penuntut umum yang tidak sah dan batal demi hukum.
III. Mengenai pertimbangan
Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai
tanggapan terhadap pledoi Penasehat Hukum. -
Bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan pledoi penasehat hukum bahwa mengenai dalil dan fakta
-
11
-
yang mengungkapkan tidak adanya didampingi oleh penasehat hukum dan berita acara pidana yang diperbuat dalam tekanan adalah bertentangan dengan hukum yang sesungguhnya.
-
Bahwa keberatan yang kami ajukan semuanya berdasarkan keterangan Terdakwa .dan Saksi mahkota, justru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama sangat berbeda dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti. Dan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam melaksanakan ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHAP. Menimbang bahwa atas Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap di persidangan. -
Bahwa dalam proses persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yakni Muhammad Zubir dan Abdul Mujakir yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam memeriksa Terdakwa tidak ada dilakukan penyiksaan, penekanan baik secara fisik maupun pisikis pada saat pemeriksaan sangat rileks Terdakwa diberikan merokok, minum kopi sehingga apa yang menjadi keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terlalu mengadaada dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa tidak membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut ;
-
Bahwa
Terdakwa
mempunyai
hak
untuk
mengingkari
perbuatannya
sedangkan penuntut umum membuktikan semua dakwaan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga dua alat bukti sudah terpenuhi untuk menentukan kesalahanTerdakwa dan berdasarkan Yuris purdensi Mahkamah Agung RI Regno 229 K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Regno 117 K/KR/1965 tanggal 20 September 1967 dan Regno 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1982 yang pada pokoknya mengatakan pengakuan Terdakwa di luar sidang (di muka Polisi, Jaksa) , kemudian di sidang dicabut tanpa alasan yang mendasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa. 2. Mengenai tanpa didampingi Penasehat Hukum -
Bahwa penyidik telah memberikan bantuan hukum (PH) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan membubuhkan tanda tangan di -
12
atas materai Rp.6.000 (enam ribu rupiah) dan di persidangan Terdakwa
-
mengatakan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri, artinya Terdakwa sendirilah yang menolak didampingi Penasehat Hukum, dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak memberikan alasan yang mendasar dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal. 3.
Mengenai
pertimbangan
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
mengenai
tanggapan terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa. -
Bahwa Penuntut Umum menanggapi kembali terhadap berita acara pemeriksaan yang dibuat dalam tekanan oleh penyidik adalah suatu hal yang terlalu mengada-ada karena Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan ke persidangan yaitu Muhammad Zubir dan Abdul Mujakir yang pada pokoknya menerangkan tidak ada melakukan penyiksaan, penekanan, baik dari fisik maupun pisikis pada Terdakwa pada waktu memeriksa Terdakwa, pemeriksaan sangat rileks Terdakwa diberikan merokok, minum kopi dan makan durian sehingga apa yang menjadi keberatan penasehat hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta
yang
terungkap
di
persidangan
dimana
Terdakwa
tidak
membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut sehingga apa yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa yang berputar-putar sengaja
membuat
atau
menyesatkan
fakta-fakta
yang
terungkap
di
persidangan. -
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat memutus perkara tersebut dengan telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama
berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No.2.482/Pid.Sus/2014/PN.Mdn serta salinan resmi
putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
29
Januari
2015
No.2.482/Pid.Sus/2014/PN.Mdn dan memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dariJaksa Penuntut Umum, berpendapat sebagai berikut :
13
-
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak menyalahi ketentuan pasal 189 ayat (1) dan pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang telah menjadikan keterangan Terdakwa dalam berita acara persidangan sebagai pertimbangan hukum karena memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat disidang Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan para saksi Verbalisan sehingga pengakuan
-
Terdakwa dalam berita acara persidangan (di luar sidang) yang kemudian di sidang dicabut tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (Vide putusan Mahkamah Agung RI Regno 229 K/KR/1959 tanggal 23 Februari 1960) , selain itu Terdakwa sendiri yang menolak didampingi Penasehat Hukum.
-
Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal-pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan dan didasarkan pada alat bukti yang diajukan ke persidangan.
-
Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12 tahun 1951 tentang senjata api Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu dan pasal 406 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga sudah tepat dan benar.
-
Bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah dan Terdakwa dijatuhi pidana.
-
Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa telah memenuhi rasa
14
-
keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas
maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2482/Pid.Sus/2014/PN.Mdn , yang dimintakan banding haruslah dipertahankan dan dapat dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No.12 tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana dan pasal 406 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUH Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2482 / Pid.Sus/ 2014/ PN.Mdn , yang dimintakan banding ;
-
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Medan pada hari SENIN tanggal 6 April 2015 oleh Kami:
HJ. WAGIAH ASTUTI
, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH. dan ABDUL FATTAH, SH, MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini ,
berdasarkan
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Februari 2015 No. 118/PID.SUS/ 2015/PT.Mdn dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU
tanggal 15 April 2015 oleh Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota , serta P.RAMBE,
15
SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa .
Hakim-Hakim Anggota,
1. YANSEN PASARI
Hakim Ketua Majelis,
ttd ttd HJ. WAGIAH ASTUTI , SH.
d. -s 2. ABDUL FATTAH , SH , Panitera Pengganti,
ttd
P. RAMBE, SH.
