PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 450/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ahli waris Alm. H. Ahmad Sanawi: a. HJ. MASTOM (istri), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-II sekarang PEMBANDING-I; b. IMRAN (anak), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-III sekarang PEMBANDING-II; c. NURAINUN (anak), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-IV sekarang PEMBANDING-III; d. NURLELY (anak), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-V sekarang PEMBANDING-IV; e. SYARIFUDDIN (anak), bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-VI sekarang PEMBANDING-V; Dalam hal ini Tergugat II sampai Tergugat VI memberikan kuasa kepada MUSA SETIAWAN, S.H., dan ISMAIL, S.H., Pembela Umum/Asst Pembela Umum dan Pengabdi Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Trisila Sumatera Utara berkantor di Jalan Sei Bertu No. 32/7 Medan dan Jalan Imam Bonjol No. 44/47

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 450/PDT/2015/PT-Mdn

Hal 1 dari 36 hal

Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015; LAWAN HJ. BASRAH AINI, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar No. 80 Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada DTM. HUSIN, beralamat di Jalan Tengku Umar No. 80 Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 19 Mei 2015 ,yang semula disebut sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING; Dan : KASIRUN SIMANGUNSONG, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru Lingkungan IV Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, yang semula disebut sebagai TERGUGAT-I sekarang Turut Terbanding; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016, Nomor: 450/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2015/PN.Tjb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 15

Mei

2015

dibawah

Register

Nomor

:

11/PDT.G/2015/PN-Tjb

telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

Bahwa orang tua Penggugat bernama Alm. SYAHDAN dan Almh. HJ. SITI ENGSAH dan semasa hidupnya dikaruniai anak 4 orang yakni : -

H. DARIASMIN

-

HJ. NURSIAH S

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 450/PDT/2015/PT-MDN

Hal 2 dari 36 Hal

-

-

H. DARWINSYAH

-

HJ. BASRAH AINI (Penggugat)

Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (d/h. Desa Sungai Tualang Raso Kecamatan Tanjungbalai Kota Tanjungbalai) dengan batasbatas sebagai berikut : -

Sebelah Utara dengan Parit/Jalan D.I. Panjaitan 50 meter;

-

Sebelah Timur dengan tanah milik Hadrah S / Sekolah 50 meter;

-

Sebelah Selatan dengan Tanah Negara 50 meter;

-

Sebelah Barat dengan Tanah Negara 50 meter;

Sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No. SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974; -

Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia maka tanah tersebut telah dibagi waris oleh anak-anaknya termasuk Penggugat sebagaimana tersebut di atas dengan bagian masing-masing ¼ bagian;

-

Bahwa selanjutnya bagian dari H. DARIASMIN, HJ. NURSIAH S. dan H. DARWINSYAH yang merupakan saudara kandung Penggugat seluruhnya telah dijual kepada Penggugat, sehingga saat ini seluruh tanah warisan orang tua Penggugat secara hukum telah sah menjadi milik Penggugat;

-

Bahwa batas tanah milik Penggugat yang sebelah Barat dulunya dengan ASMAH (alm) namun saat ini dengan Alm. H. AHMAD SANAWI ( Orang tua Tergugat II s/d VI);

-

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, Alm, H. AHMAD SANAWI ataupun para ahli warisnya (Tergugat II s/d VI) telah menyerobot tanah milik Penggugat sebelah Barat yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 1,3 meter, di bagian tengah selebar lebih kurang 1,7 meter dan bagian belakang selebar lebih kurang 1,6 meter;

-

Bahwa sebenarnya ukuran tanah milik Alm. H. AHMAD SANAWI lebar 13 meter, panjang 60 meter, namun pada kenyataannya telah menyerobot sebagian tanah milik Penggugat;

-

Bahwa selanjutnya tanah milik Penggugat sebelah Timur yang sebenarnya berbatasan dengan Tanah Nadrah. S, namun tanpa alasan hukum yang jelas telah berdiri rumah milik Tergugat I dan telah pula menyerobot tanah milik Penggugat yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 4 meter, di


Hal 3 dari 36 Hal

bagian tengah selebar lebih kurang 2 meter; -

Bahwa akibat dari penyerobotan yang dilakukan para Tergugat tersebut, maka luas tanah milik Penggugat menjadi berkurang yang mana saat ini lebarnya sudah kurang dari 50 meter ;

-

Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada para Tergugat namun tidak diindahkan, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini;

-

Bahwa tindakan para Tergugat yang telah menyerobot tanah milik Penggugat tanpa seijin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

-

Bahwa Penggugat khawatir para Tergugat akan mengalihkan tanah yang ditempatinya saat ini yang sebagian merupakan tanah milik Penggugat yang telah diserobot, oleh karenanya beralasan jika Penggugat memohonkan agar tanah yang diserobot tersebut diletakkan Sita Jaminan;

-

Bahwa oleh karena para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka kepada para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya haruslah diperintahkan menyerahkan masing-masing tanah yang telah diserobotnya yang luasnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa agunan apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sejak putusan serta merta dikabulkan;

-

Bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Penggugat khawatir para Tergugat tidak dengan sukarela menyerahkan tanah yang telah diserobotnya tersebut, sehingga wajar dimohonkan agar kepada para Tergugat dihukum untuk membayar uang dwangsom masing-masing Rp.500.000,- perhari yang diserahkan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

-

Bahwa gugatan ini dilandasi dengan bukti yang Authentik, sehingga beralasan secara hukum dimohonkan agar putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun Kasasi; Demikianlah gugatan ini diajukan, mohon kiranya Bapak dapat menunjuk

Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah perkara; 3. Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 2.500 m2


Hal 4 dari 36 Hal

4. terletak di

Jalan

Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei

Tualang Raso Kota Tanjungbalai (d/h. Desa Sungai Tualang Raso Kecamatan Tanjungbalai Kota Tanjungbalai) dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Parit/Jalan D.I. Panjaitan 50 meter; - Sebelah Timur dengan tanah milik Hadrah S / Sekolah 50 meter; - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara 50 meter; - Sebelah Barat dengan Tanah Negara 50 meter; Adalah sah milik Penggugat; 5. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menyerobot sebagian tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; 6. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Pernggugat tanah yang telah diserobotnya yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 4 meter, di bagian tengah selebar lebih kurang 2 meter kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa agunan apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sejak putusan ini dikabulkan secara serta merta; 7. Menghukum Tergugat II s/d VI atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah yang telah diserobotnya yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 1,3 meter, di bagian tengah selebar lebih kurang 1,7 meter dan bagian belakang selebar lebih kurang 1,6 meter kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa agunan apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap atau sejak putusan ini dikabulkan secara serta merta; 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dwangsom masingmasing sejumlah Rp.500.000,- terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika para Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi; 10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 01 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut: A. DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : 1. Tentang Gugatan Penggugat

Kabur (Obscuur Libel) karena Error In


Hal 5 dari 36 Hal

Persona; -

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1078 K/Sip/1972, tertanggal 10 Juli 1975 menyebutkan : Bahwa seharusnya penjual diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut, berdasarkan kekurangan formil ini, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

-

Bahwa seharusnya penjual tanah tersebut ikut menjadi pihak dalam perkara a quo akan tetapi faktanya dalam surat gugatan Penggugat tidak menarik dan mengikutsertakan Penjual dalam perkara a quo dan bahkan Penggugat juga tidak menggugat si Penjual tanah milik Penggugat maka dengan demikian Gugatan Penggugat adalah cacat formil karena gugatan Penggugat kurang pihak;

-

Bahwa sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard ;

2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libel); -

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3201 K/Pdt/1991, tertanggal 30 Januari 1996, menyebutkan : bahwa pihak pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang dilakukan hanya pura-pura (Proforna) saja hanya mengikat terhadap yang membuat perjanjian dan tidak mengikat sama sekali kepada pihak ke-3 yang membeli dengan itikad baik;

-

Bahwa Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum dari Negara karena pada dasarnya Tergugat tidak pernah mengetahui bahwasanya tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari si Penjual tanah adalah milik atau kepunyaan dari Penggugat;

-

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kurang pihak atau cacat formil (Error in Persona), dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

3. Tentang Gugatan Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak tegas (Exceptio Obscuur Libel), karena letak objek sengketa yang digugat berbeda / tidak sama dengan yang dimiliki oleh Tergugat I; -

Bahwa

Penggugat

dalam

Gugatannya telah keliru dan sangat tidak


Hal 6 dari 36 Hal

berdasar bilamana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwasanya Tergugat I telah menyerobot tanah milik Penggugat karena faktanya Letak Tanah milik Penggugat sangat berbeda dengan letak sedangkan tanah milik Tergugat I terletak di Jalan/Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjung Balai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso Kotamadya DATI II Tanjung Balai; -

Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi yang dilakukan oleh Tergugat

I

dengan

Asnan/Ucok

(Penjual)

dengan

No.

593/158/PHGR/KSTR/2003, tertanggal 03 September 2003, luas tanah yang dimiliki oleh Tergugat I adalah seluas 110 (seratus sepuluh) M2; -

Bahwa oleh karena adanya perbedaan/ketidaksamaan letak objek sengketa yang digugat dengan yang dimiliki oleh Tergugat I, maka mengakibatkan gugatan Penggugat adalah kabur dan salah objek (Error In Objection), dengan demikian haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard);

Dalam Pokok Perkara: Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali; Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali ada yang diakui dengan tegas berikut ini; -

Bahwa Penggugat sangat keliru dan tidak berdasar bilamana menyatakan Tergugat telah menyerobot tanah milik Penggugat yang jika diukur bagian depannya lebar ± 4 (empat) Meter dan bagian tengah ± 2 (dua) Meter terletak di Jalan Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Desa Sungai Tualang Raso Kec. Tanjungbalai Kota Tanjungbalai, karena sesungguhnya berdasarkan

Surat

Pelepasan

Hak/Ganti

Rugi

atas

nama

Kasran

Simangunsong (Tergugat I) Luas tanah yang dimilikinya adalah 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Jalan/Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kotamadya DATI II Tanjungbalai; -

Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan penyerobotan tanah milik Penggugat karena pada prinsipnya Tergugat I sendiri sudah memiliki sebidang tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi yang dilakukan oleh


Hal 7 dari 36 Hal

-

Tergugat

I

dengan

Asnan/Ucok

(Penjual)

dengan

No.

593/158/PHGR/KSTR/2003, tertanggal 03 September 2013, maka atas adanya Penyerahan Ganti Rugi dari Penggugat kepada Ucok adalah sebagai bukti Tergugat I untuk menguasai dan mengusahai tanah yang saat ini menjadi objek perkara; -

Bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan mengusahai tanah yang telah digantirugikan oleh Tergugat I kepada Ucok dengan luas ± 110 (seratus sepuluh) M2 bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dimana hal ini dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuat dengan jelas dan terang dihadapan Pejabat Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah Lurah Kec. Sei. Tualang Raso;

-

Bahwa sungguh tidak beralasan Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari atas keterlambatan penyerahan tanah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak ada menguasai dan mengusahai tanah yang menjadi bahagian dari Penggugat;

-

Bahwa adalah merupakan kesalahan yang dilakukan Penggugat bilamana Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungbalai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang secara hukum sah milik dari Kasirun Simangunsong (Tergugat I); Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut

diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard), seraya menghukum Penggugat

untuk

membayar

seluruh

biaya

perkara

yang

timbul

dalam

pemeriksaan perkara ini; B. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. Uraikan pada uraian konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah diuraikan secara lengkap pada uraian dalam rekonpensi ini dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam rekonpensi ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali; 2. Bahwa tanah yang diterangkan pada Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No. 158/PHGR/KSTR/2003, tanggal 03 September 2003 atas nama Kasirun


Hal 8 dari 36 Hal

Simangunsong yang terletak

di Jalan/Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar

Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kasran Simangunsong yang terletak di jalan/ Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kotamadya DATI II Tanjungbalai seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), adalah sah milik Tergugat

I

(Kasirun

Simangunsong) karena

telah diterbitkan

berdasarkan prosedur yang benar dan diterbitkan oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk itu, maka sangat patut menurut hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa perkara a quo menyatakan Surat Keterangan Tanah atas nama Kasran Simangunsong tersebut adalah sah menurut Hukum; 3. Bahwa tanah yang diterangkan pada Surat Pelepasan Hak/Ganti Rugi No. 158/PHGR/KSTR/2003, tanggal 03 September 2003 atas nama Kasran Simangunsong yang terletak di Jalan/Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kasirun Simangunsong yang terletak di jalan/ Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kotamadya DATI II Tanjungbalai seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), adalah sah milik Tergugat

I

(Kasirun

Simangunsong) karena

telah diterbitkan

berdasarkan prosedur yang benar dan diterbitkan oleh aparat pemerintah yang berwenang untuk itu, maka sangat patut menurut hukum, jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa perkara a quo menyatakan

Surat

Pelepasan

Hak/Ganti

Rugi

atas

nama

Kasran

Simangunsong tersebut adalah sah menurut Hukum; 4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat dr berdasarkan pada alasan yang cukup, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi; 5. Bahwa gugatan rekonpensi ini diajukan adalah akibat diawali adanya gugatan konpensi dari Tergugat dr/Penggugat dk, sehingga oleh karenanya patut bilamana Tergugat dr./Penggugat dk. Dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;


Hal 9 dari 36 Hal

Bahwa berdasarkan

alasan-alasan tersebut, maka dimohon kepada Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan atas pemeriksaan perkara ini, dengan suatu putusan yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : -

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaard)

DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dr. untuk seluruhnya; 2. Menyatakan

Surat

Pelepasan

Hak/Ganti

Rugi

No.

158/PHGR/KSTR/2003, tanggal 03 September 2003 atas nama Kasran Simangunsong yang terletak di Jalan/Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kasran Simangunsong yang terletak di jalan/ Gang Kogem Lingk. IV Kel. Pasar Baru Kec. Sungai Tualang Raso Kota Tanjungbalai d/h Kogem Dusun IV Desa Sei Tualang Raso IV Kec. Sungai Tualang Raso Kotamadya DATI II Tanjungbalai seluas 110 M2 (seratus sepuluh meter persegi), atas nama Kasran Simangunsong adalah sah menurut Hukum; 3. Menghukum Penggugat dr. untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; ATAU, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai berpendapat lain dengan Tergugat, dalam peradilan yang baik, mohon kiranya diputus dengan putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II sampai Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: DALAM KONPENSI I. DALAM EKSEPSI A.1 Tentang Para Pihak; A.1.1. Tentang Tidak Ditariknya Penjual Tanah kepada Penggugat; -

Bahwa sangat jelas dan tegas Penggugat menjelaskan dalam gugatannya


Hal 10 dari 36 Hal

-

sebagaimana dalam dalil posita hal 2 garis 4 dijelaskan objek perkara aquo merupakan

tanah

yang

diperoleh dengan ganti rugi dari warisan Alm.

Syahdan dan Almh. Hj. Siti Engsah yang mana ahli warisnya Penggugat dan H. Dariasmin, Hj. Nurasiah S, dan H. Darwinsyah yang diperoleh Penggugat; -

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan batas-batas dan ukuran yang berhubungan dengan tanah milik Tergugat II sampai Tergugat VI yang dibeli dengan ganti rugi dari H. Dariasmin, Hj. Nurasiah S, dan H. Darwinsyah;

-

Bahwa seharusnya Penggugat menarik yang menjual tanah objek perkara aquo kepada Penggugat yang bertepatan pada perkara aquo merupakan saudara dari Penggugat maka dengan tidak ditariknya yang menjual objek perkara aquo kepada Penggugat maka kuranglah pihak dalam perkara aquo;

-

Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas gugatan Penggugat kurang pihak yang berperkara karena masih ada pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara perdata a quo dan masih ada pihak yang akan dirugikan apabila gugatan Penggugat dikabulkan nantinya sedangkan pihak tersebut tidak turut ditarik sebagai pihak yang berperkara; ”Bahwa putusan Hakim tidak boleh mencampurkan sesuatu kepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam perkara, sebab putusan Hakim hanya terbatas mengadili mereka yang berperkara saja”. (Vide : Yurisprudensi MARI Nomor : 127 K/Sip./1973 tanggal 4 Juni 1974.);

-

Bahwa oleh karena itu adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

A.1.2. Tentang Kurangnya Para Pihak; -

Bahwa Penggugat dalam posita sangat jelas mengurai Tergugat II sampai Tergugat VI ada menyerobot tanah milik Penggugat sebagaimana posita hal 2 garis 6 dalam perkara aquo tetapi Penggugat tidak tahu suami/orang tua (Alm. H. Ahmad Sanawi) Tergugat II sampai Tergugat VI memiliki sebahagian tanah dari jual beli berdasarkan ganti rugi;

-

Bahwa suami/orang tua (Alm. H. Ahmad Sanawi) Tergugat II sampai Tergugat VI memiliki sebahagian tanah yang dianggap objek perkara


Hal 11 dari 36 Hal

-

berdasarkan Akta

Jual Beli No. 4/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang

diperbuat oleh Sapri, S.H., PPAT Kota Tanjungbalai dari Bakhtiar; -

Bahwa dengan tidak ditariknya Bakhtiar oleh Penggugat maka kuranglah pihak dalam perkara aquo;

-

Bahwa Majelis Hakim tidak boleh memutuskan dalam perkara aquo diluar apa yang diminta para pihak dalam perkara aquo sehingga dengan kurang pihak;

-

Bahwa oleh karena itu adalah berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B.1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel); B.1.1. Tentang Dasar Alas Hak Penggugat; -

Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat sebagaimana terdapat dalam posita dengan hal 2 garis 2 dasar atau alas hak Penggugat berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. Sk : 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974;

-

Bahwa alas hak yang dimiliki Penggugat haruslah didaftarkan sebagaimana PP

10

tahun

DIMAKSUDKAN

1961 DALAM

setelah PASAL

PENUNJUKAN 19

PEJABAT

PERATURAN

YANG

PEMERINTAH

NOMOR 10 TAHUN 1961 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SERTA HAK DAN KEWAJIBANNYA setelah melaksanakan kewajiban kepada negara; -

Bahwa jika tidak dilaksanakan kewajiban kepada negara sebagaimana batas waktu yang tertera dalam surat keputusan yang dijadikan dasar oleh Penggugat maka tanah tersebut kembali kepada negara;

-

Bahwa dengan tidak jelasnya atau kaburnya alas hak milik Penggugat maka berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya

II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat II sampai Tergugat VI menyatakan dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui dengan tegas oleh Tergugat II sampai Tergugat VI sebagaimana di bawah ini; Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan


Hal 12 dari 36 Hal

dengan jawaban ini sehingga dianggap telah diulang kembali dalam jawaban pokok perkara ini; -

Bahwa Tergugat II

sampai Tergugat VI merupakan ahli waris dari Alm. H.

Ahmad Sanawi memiliki tanah yang menurut Penggugat telah diserobot berdasarkan permohonan hak kepada BPN Tanjungbalai sebagaimana surat hak Milik No. 61 yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kotamadya Tanjungbalai Kecamatan Sei Tualang Raso Desa Pasar Baru tertanggal 17-101997 berdasarkan surat ukur No : 1081/1997 tertanggal 17-10-1997 dengan luas 302 m2 dan sebahagian lagi adanya jual antara suami/orang tua Tergugat II sampai Tergugat VI dengan cara ganti rugi berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang diperbuat oleh Sapri, S.H., PPAT Kota Tanjungbalai dari Bakhtiar yang mana proses pelepasan hak sebagaimana dimaksud di benarkan oleh hukum; -

Bahwa sebelumnya pelepasan hak Bakhtiar kepada suami/orang tua Tergugat II sampai Tergugat VI maka selaku pembeli yang beritikad baik suami/orang tua Tergugat II sampai Tergugat VI mempelajari dan bertanya dasar hukum kepemilikan Bakhtiar menjelaskan dasar kepemilikan;

-

Bahwa setelah sertifikat No. 61 tertanggal 17-10-1997 atas nama Mastom dan sertifikat No. 67 tahun 1997 dahulunya atas nama Bakhtiar dan sekarang Ahmad Sanawi tersebut yang dimiliki berdasarkan hukum yang benar dan tidak adanya saling sengketa dalam proses lahirnya dasar hak milik tersebut;

-

Bahwa selama ini Penggugat dengan suami (Tergugat II) /orang tua Tergugat III sampai VI hidup berdampingan tanpa adanya silang sengketa karena suami (Tergugat II) /orang tua Tergugat III sampai VI telah memiliki dasar hukum kepemilikan yang jelas dan dilindungi oelh negara;

-

Bahwa berdasarkan hukum yang jelas dasar kepemilikan Tergugat II dan orang tua Tergugat III sampai VI wajib dan pantas dilindungi secara hukum dasar kepemilikan;

-

Bahwa berdasarkan uraian di atas adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI -

Bahwa apa yang telah Tergugat II dk/Penggugat I sampai Tergugat VI dk/Penggugat V dr. uraian dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara di atas


Hal 13 dari 36 Hal

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dilepaskan dengan Gugatan Rekonpensi ini, sehingga dianggap telah diulang kembali dalam gugatan rekonpensi ini; -

Bahwa Tergugat II sampai Tergugat VI dk/Penggugat I sampai Penggugat V dr. memiliki sebahagian objek perkara berdasarkan sertifikat No. 61 tertanggal 1710-1997 atas nama Mastom dan adanya surat Akta Jual Beli No. 4/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang diperbuat oleh Sapri, S.H., PPAT Kota Tanjungbalai dari Bakhtiar dengan sertifikat hak milik No. 67 tertanggal 17-101997;

-

Bahwa sehingga dasar kepemilikan Tergugat II dk/Penggugat I dr sah dan dibenarkan hukum dan telah Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 17-10-1997 serta sertifikat hak milik No. 67 tertanggal 17-10-1997;

-

Bahwa para Penggugat dk/Tergugat dr mengakui dalam gugatan dk memiliki objek perkara aquo berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974;

-

Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 yang dimaksudkan Penggugat dk/Tergugat dr tersebut tidak sah karena surat tersebut bukanlah surat hak milik sebagaimana PP No. 10 tahun 1961 karena Penggugat dk/Tergugat dr tidak melaksanakan kewajiban kepada negara agar hak milik tersebut diberikan oleh Mentri Agraria dahulu sekarang disebut Badan Peranahan Nasional;

-

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr menyadari betul Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 tidak memiliki dasar hukum di objek perkara sehingga dengan keadaan ini Penggugat dk/Tergugat dr seakan merasa benar dan memiliki atas objek perkara tersebut;

-

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr tidak mampu mendalilkan tentang dasar kepemilikan objek perkara aquo hanya berdasarkan surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 sehingga tidak dapat dibukikan/dipertanggung jawabkan secara hukum;

-

Bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk. sangat menyadari sepenuhnya bahwa Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Tergugat VI dk/Penggugat V dr. tidak ada merugikan dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dr./ Penggugat dk.;

-

Bahwa juga Tergugat dr./ Penggugat dk. sangat menyadari bahwa Penggugat I


Hal 14 dari 36 Hal

dr./Tergugat I dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai Perselisihan Hukum dengan Tergugat dr./ Penggugat dk.; -

Bahwa kalaulah kita meneliti dalil-dalil gugatan Tergugat dr./ Penggugat dk telah jelas bahwa tidak adanya perselisihan hukum yang jelas antara Tergugat dr./ Penggugat dk. dengan Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk.; ”Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya PERSELISIHAN HUKUM antara kedua pihak”. (Vide : Yurisprudensi MARI tanggal 13-12-1958 Nomor : 4 K/Sip/1958);

-

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti dengan sempurna bahwa Tergugat dr./ Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk. secara moril;

-

Bahwa berdasarkan hal di ats telah jelas dan tegas bahwa Tergugat dr/ Penggugat

dk.

telah

melakukan

Perbuatan

Melawan

Hukum

(Onrechtmatighgedaad) dalam bentuk Misbruik Van Omstandigheden (Penyalahgunaan Keadaan) yang disadari; -

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyalahgunaan keadaan yang disadari yang telah dilakukan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk. dalam perkara perdata a quo telah menimbulkan kerugian secara moril kepada Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk;

-

Bahwa dengan adanya gugatan Tergugat dr/ Penggugat dk dalam perkara perdata a quo menjadikan nama baik Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk telah tercemar, paling utama dalam masyarakat yaitu menjadi pembicaraan seolah-olah Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk telah melakukan kecurangan dan atau perbuatan salah lainnya;

-

Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk. meminta ganti rugi moril (nama baik) kepada Tergugat dr/ Penggugat dk sebesar Rp.100.000.000,(seratus juta rupiah) dengan secara tunai dan seketika;

-

Bahwa oelh karena Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk. telah mampu membuktikan gugatannya dengan sempurna adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Putusan dalam


Hal 15 dari 36 Hal

perkara perdata a quo dinyatakan dengan Putusan Serta Merta; -

Bahwa

oleh

karena gugatan

rekonpensi

ini dimajukan karena adanya

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dr/ Penggugat dk maka adalah wajar apabila Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk. dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara perdata a quo; -

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata a quo menyatakan mengabulkan untuk seluruh gugatan rekonpensi Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk dengan amar putusan, sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI Menerima Eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI 1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk. untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatighgedaad) dalam bentuk Misbruik Van Omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat No. 61 tertanggal 1710-1997 atas nama Mastom dan adanya surat Akta Jual Beli No. 4/2006 tanggal 3 Februari 2006 yang diperbuat oleh Sapri, S.H., PPAT Kota Tanjungbalai dari Bakhtiar dengan sertifikat hak milik No. 67 tertanggal 1710-1997; 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974; 5. Menghukum Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat I dr./Tergugat II dk sampai Penggugat V dr/ Tergugat VI dk sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan secara tunai dan seketika; 6. Menyatakan Putusan ini dijalankan dengan serta merta; 7. Menghukum Para Tergugat dr./ Para Penggugat dk. untuk membayar


Hal 16 dari 36 Hal

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang,

bahwa

atas

Gugatan Penggugat

tersebut Pengadilan

Negeri Tanjungbalai menjatuhkan Putusan tanggal 26 Oktober 2015 Nomor: 11/Pdt.G/2015 /PN.Tjb yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi : -

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara : - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah perkara; - Menyatakan secara hukum sebidang tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 terletak di Jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru

Kecamatan Sei

Tualang Raso Kota Tanjungbalai (d/h. Desa Sungai Tualang Raso Kecamatan Tanjungbalai Kota Tanjungbalai) dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Utara dengan Parit/Jalan D.I. Panjaitan 50 meter; - Sebelah Timur dengan tanah milik Hadrah S / Sekolah 50 meter; - Sebelah Selatan dengan Tanah Negara 50 meter; - Sebelah Barat dengan Tanah Negara 50 meter; Adalah sah milik Penggugat; - Menyatakan perbuatan para Tergugat yang telah menyerobot sebagian tanah milik Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum; - Menghukum Tergugat I atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Pernggugat tanah yang telah diserobotnya yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 4 meter, di bagian tengah selebar lebih kurang 2 meter kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa agunan apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; - Menghukum Tergugat II s/d VI atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah yang telah diserobotnya yang jika diukur di bagian depan selebar lebih kurang 1,3 meter, di

bagian tengah

selebar lebih kurang 1,7 meter dan bagian


Hal 17 dari 36 Hal

belakang selebar lebih kurang 1,6 meter kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa agunan apapun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap; - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.5.791.000,-( lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; B. DALAM REKONPENSI - Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, dan VI untuk seluruhnya; - Menyatakan ongkos perkara dalam gugatan rekonpensi ini : “Nihil”; Membaca Surat-surat : 1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding berdasarkan Akta Banding No.7 /Pdt/2015/PN-Tjb, pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring,SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai menerangkan bahwa Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.11/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 26 Oktober 2015; 2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor:011/Pdt.G /2015/PN-Tjb, Pengadilan

yang Negeri

dibuat

oleh

Tanjungbalai

SUPRATNOTO,SH telah

sebagai

diberitahukan

Jurusita kepada

Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015dan kepada Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2015; 3. Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat melalui Kuasanya tertanggal 18 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 11 Nopember 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada Tergugat I sekarang Turut Terbanding pada tanggal 24 Nopember 2015 ; 4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 27 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 1 Desember 2015, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Para Tergugat


Hal 18 dari 36 Hal

pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015 dan kepada Tergugat I sekarang Turut Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015 ; 5. Penambahan

Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding /Para

Tergugat tertanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 7 Desember 2015, Penambahan Memori

Banding

mana

telah

diberitahukan

kepada

Kuasa

Terbanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 dan kepada Tergugat I sekarang Turut Terbanding pada tanggal 8 Desember 2015 ; 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor:11/Pdt.G/2015/PN-Tbj, telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Nopember

2015,

kepada Tergugat I/Turut Terbanding pada

tanggal 24 Nopember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi waktu untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa

Para Pembanding

semula

Para Tergugat melalui

Kuasanya mengajukan Memori Banding dan Penambahan Memori Banding pada tanggal18 Nopember 2015 dan tanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 19 Nopember 2015 dan tanggal 7 Desember 2015, dengan alasan-alasan/keberatan serta bantahan sebagai berikut : Bahwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas PARA PEMBANDING menolak atau tidak sependapat terhadap Putusan Judex facti yang dalam Pertimbangan Hukumnya tidak memuat secara jelas hasil PEMERIKSAAN SETEMPAT serta fakta-fakta persidangan. Sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan perkara ini berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan


Hal 19 dari 36 Hal

secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum. Bahwa merujuk pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 No. 951 K/SIP/1973, yang berbunyi :“Pemeriksaan Tingkat Banding yang seolah-olah seperti di Tingkat Kasasi yang hanya memperhatikan apa yang diajukan oleh Pembanding, adalah salah ; seharusnya pemeriksaan Banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun penerapan hukum”. Oleh karenanya Pengadilan Tinggi Medan mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali fakta-fakta dan penerapan hukumnya. MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM A. Tentang Formulasi dan Persyaratan Mengenai Unsur-Unsur Gugatan 1. Bahwa TERBANDING/dahulunya PENGGUGAT dalam pembuktian telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -

Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 tentang kepemilikan Tanah, selanjutnya diberi tanda P-1;

-

Surat Keterangan Warisan, selanjutnya diberi tanda P-2;

-

Surat Keterangan tentang pembagian masing-masing ahli waris tanggal 1 April 1998, selanjutnya diberi tanda P-3;

-

Surat Jual Beli antara H. DARWISYAH dengan Hj. BASRAH AINI tanggal 14 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda P-4;

-

Surat Jual Beli antara H. DARIASMIN dengan Hj. NURSIAH S, tanggal 7 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;

-

Surat jual beli antara Hj. NURSIAH SIMATUPANG dengan Hj. BASRAH AINI tanggal 5 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda P-6;

-

Surat

pelepasan

Hak/Ganti

Rugi

Nomor

:

593/21/PHGR/KSTR/2001 atas nama LINA/PAET alamat jalan Pasar Baru Ds. IV Desa Pasar Baru yang dikeluarkan oleh Camat Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai, selanjutnya diberi tanda P7; 2. Bahwa setelah mengajukan bukti surat TERBANDING/dahulunya PENGGUGAT mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :


Hal 20 dari 36 Hal

-

MOURNI EFENDI MARPAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : o Bahwa saksi mengetahui permasalahan didalam perkara ini, dimana batas tanah Penggugat dipakai dan diakui oleh para Tergugat sebagai tanah milik para tergugat o Bawha dulunya saksi dan Penggugat bertetangga dan tinggal di jalan Tengku Umar Tanjungbalai; o Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat yaitu ALM. H. SYAHDAN dan ALMH. Hj. SITI ENGSAH yang mempunyai anak 4 (empat) orang anak yaitu : H. DARIASMIN, Hj. NURSIAH, H. DARWINSYAH dan Hj. BASRAH AINI (Penggugat) o Bahwa sekitar tahun 1976 orang tua Penggugat pernah menyuruh saksi mengimas tanah tersebut; o Bahwa letak tanah Penggugat tersebut dipasar Baru yang dulunya bernama KOGEM dengan luas lebih kurang 50 x 50 Meter; o Bahwa saksi tahu Penggugat membeli tanah tersebut dari Hj. NURSIAH karena berperan sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut; o Bahwa adapun luas tanah yang dijual Hj. NURSIAH kepada Penggugat 50 x 50 meter dan dekat tanah tersebut terdapat parit dan pintu air II; o dipersidangan objek perkara aguo merupakan tanah yang diperoleh dengan ganti rugi dari warisan alm. SYAHDAN dan alm. Hj. SITI ENGSAH yang mana ahli waris nya Penggugat dan H.Dariasmin. Hj.Nurasiah S dan H.Darwinsyah yang diperoleh Penggugat.

-

LINA NASUTION dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut : o Bahwa saksi mengetahui permasalahan didalam perkara ini yaitu masalah tanah Penggugat yang diserobot oleh Para Tergugat;


Hal 21 dari 36 Hal

o Bahwa saksi mengetahui letak tanah Penggugat yang berada di jalan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai dengan luas lebih kurang 2.500 m2; Bahwa sesuai fakta persidangan, TERBANDING telah mengajukan gugatan tertanggal 13 Mei 2015 dan telah terdaftar pada pengadilan negeri

Tanjungbalai

dengan

Register

Perkara

Nomor

:

11/Pdt.G/2015/PN-Tjb yang diterima oleh Kepanitraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tertanggal 15 Mei 2015; Bahwa

TERBANDING

dalam

gugatannya

mendalilkan

dasar

kepemilikan tanah sebagaimana terdapat pada halaman 2 garis (-) kedua dan terdapat dalam Putusan halaman 2 TENTANG DUDUK PERKARA yang berbunyi : -Bahwa semasa hidupnya orang tua Penggugat ada memiliki sebifdang tanah seluas lebih kurang 2.500 m2 terletak di jalan Pasar Baru Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai (d/h. Desa Sungai Tualang Raso Kecamatan Tanjungbalai Kota Tanjungbalai) dengan batas-batas sebagai berikut : o Sebelah Utara dengan Parit/Jalan D.I. Panjaitan 50 meter; o Sebelah Timur dengan tanah Hadrah S/Sekolah 50 meter; o Sebelah Selatan dengan Tanah Negera 50 meter; o Sebelah Barat dengan Tanah Negara 50 meter; Sesuai dengan surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974. Bahwa sesuai fakta persidangan, TERBANDING telah mengajukan bukti surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No. SK 138/DA/HML/A/1974 tanggal 6 April 1974 yang telah diberi tanda P1. Sesuai surat dimaksud pada lampirannya terdapat luas tanah dimaksud yaitu seluas 2.600 m2, Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 ayat (3) Rv yg mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 1. Identitas para pihak;


Hal 22 dari 36 Hal

2. Dalil--dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan--alasan tuntutan (fundamentum petendi); 3. Tuntutan (petitum); Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata HIR dan RBg tidak menetapkan syarat-syarat tentang isi gugatan. Misalnya tidak diharuskan, seperti halnya dengan gugatan (daagvarding) dalam ketentuan hukum acara perdata Eropa yang diatur dalam Rv, bahwa gugatan harus memuat apa yang dituntut terhadap tergugat, dasar-dasarnya penuntutan tersebut dan bahwa tuntutan itu harus terang dan tertentu (Soepomo, 1985: 24). Bahwa ada perbedaan antara luas tanah yang didalilkan oleh TERBANDING

dalam

Gugatannya

dengan

Bukti

surat

yang

dimajukan oleh TERBANDING dalam pembuktiannya; Bahwa Majelis Hakim telah salah mempertimbangkan luas tanah TERBANDING sesuai dengan Petitum dan keterangan saksi-saksi (MOURNI EFENDI MARPAUNG dan LINA NASUTION) yang menyebutkan luas tanah TERBANDING seluas 2.500 m2, namun bukti surati yang diberi tanda P-1 TERBANDING menyebutkan luas tanah 2.600 m2 dengan batas-batas : o Sebelah Utara dengan Parit/Jalan D.I. Panjaitan 50 meter; o Sebelah Timur dengan tanah Hadrah S/Sekolah 52 meter; o Sebelah Selatan dengan Tanah Negera 50 meter; o Sebelah Barat dengan Tanah Negara 50 meter; Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 yang dihadiri oleh para pihak dan Lurah Pasar Baru serta pegawai BPN Kota Tanjungbalai, Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan tentang letak objek parkara,

namun

tidak

mempertimbangkan

hasli

pemeriksaan

setempat, yang mana hasilnya tidak menemukan tanah objek perkara yang digarap/dikuasai oleh TERBANDING; Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang berbunyi : “ Petitum tidak


Hal 23 dari 36 Hal

sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan” Bahwa Majelis Hakim telah salah menafsirkan objek perkara, sebagaimana Bukti surat yang telah disampaikan TERBANDING dalam perkara a quo yang diberi tanda bukti P-1 disesuaikan dengan posita dan petitum dalam gugatan tidak sesuai sehingga objek perkara tidak jelas, dengan tidak jelasnya objek perkara yang dituntut TERBANDING seharusnya Majelis Hakim menolak atau tidak dapat menerima gugatan TERBANDING, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.565 K/Sip/1973, Tanggal 21 Agustus 1974, Menyatakan : “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima” “Bahwa

sesuai

penggugat

tidak

uraian jelas,

PEMBANDING

terhadap

maka

sepantasnya

sudah

gugatan dan

berdasarkan hukum perkara aquo dinyatakan kabur (obscuur libel)” B. Tentang Kurangnya Para Pihak; Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 21 alenia ke 4 dan ke 5 berbunyi : “Menimbang bahwa terhadap keberatan A.1. Tentang para pihak antara lain : A.1.1. tentang tidak ditariknya penjual tanah kepada Penggugat dan A.1.2. tentang kurangnya pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Hukum Acara Perdata dikenal syarat mutlak (condition sine qua non) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan (gugatan perdata) hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (penggugat) mempunyai kepentingan hukum (rechtbelang) yakni harus mempunyai alas hak berdasarkan suatu ikatan/hubungan hukum (recht betreking) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan (recht vardering), bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat yaitu tentang batas tanah para Tergugat yang telah masuk kedalam tanah milik Penggugat hingga timbul hak menuntut agar Tergugat I menyerahkan tanah yang telah dikuasai yang jika diukur pada bagian depan ± 4 meter dibagian tengah


Hal 24 dari 36 Hal

± 2 meter sedangkan untuk Tergugat II sampai IV menyerahkan tanah yang telah dikuasai yang jika diukur pada bagian depan ± 1,3 meter dibagian tengah ± 1,7 meter dan dibagian belakang ± 1,6 meter yang menjadi kerugian materil Penggugat; Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dan atas inisiatif yang melekat pada setiap orang (Penggugat) yang merasa dilanggar haknya dan telah dirugikan dirinya kemudian untuk mengajukan gugatan atau tidak kepada siapa saja orang yang ingin digugatnya atau orang yang dianggap menyebabkan kerugian tersebut, oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagi orang yang merasa dirugikan sehingga telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum oleh karenanya tidak ada keharusan untuk menyertakan masing-masing penjual tanah objek perkara, maka kemudian Penggugat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya” Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 663 K/Sip/1971, tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K/Sip/1972, tertanggal 1 Agustus 1973, Menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.” Bahwa TERBANDING/dahulunya PENGGUGAT ada membeli tanah dengan H. DARWINSYAH tertanggal 14 Juni 2004 sesuai bukti P-4, dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG tertanggal 5 Mei 2006 sesuai bukti P-6 serta dikuatkan oleh saksi-saksi (MOURNI EFENDI MARPAUNG dan LINA NASUTION) Bahwa

TERBANDING/

dahulunya

PENGGUGAT

tidak

mengikut

sertakan H. DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG sebagai orang memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo; Bahwa H. DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG adalah orang yang memiliki hubungan hukum kepada TERBANDING/dahulunya


Hal 25 dari 36 Hal

PENGGUGAT, mendapatkan

karena hak

atas

TERBANDING/dahulunya tanah

sesuai

objek

PENGGUGAT

perkara

dari

H.

DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG; Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang berpekara karena masih ada pihak- pihak yang mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara a quo dan masih ada pihak yang akan dirugikan apabila gugatan penggugat dikabulkan nantinya sedangkan pihak tersebut tidak turut ditarik sebagai pihak yang berperkara. Bahwa sesuai Putusan hakim tidak boleh mencampurkan sesuatu kepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam berpekara, sebab putusan hakim hanya sebatas mengadili mereka yang berperkara

saja

(vide;Yurisprudensi

MARI

Nomor

:127/K.Sip/1973/tanggal 4 Juni 1974) Bahwa sesuai uraian PEMBANDING tersebut diatas tentang kurang lengkapnya pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING

sudah

sepantasnya

gugatan

TERBANDING

dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima C. Tentang Dasar alas Hak Penggugat Bahwa alas hak TERBANDING yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 haruslah didaftarkan sebagaimana PP No.10 Tahun 1961 setelah Penunjukan Pejabat yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya setelah melaksanakan kewajiban kepada Negara. Bahwa jika tidak dilaksanakan kewajiban kepada Negara sebagaimana batas waktu yang tertera dalam surat keputusan yang dijadikan dasar oleh Penggugat maka tanah tersebut kembali kepada Negara. Bahwa oleh karena dasar alas hak TERBANDING belum terdaftar sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah maka perkara a quo tidak menjelaskan kepemilikan tanah atau objek perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.


Hal 26 dari 36 Hal

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banding melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan : 1. Menerima Permohonan Para Pembanding/Semula Para Tergugat tersebut diatas ; 2. Memperbaiki

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjungbalai Nomor :

11/Pdt.G/2015/ PN-Tjb tertanggal 26 Oktober 2015 menjadi sebagai berikut; MENGADILI DALAM KONPENSI. DALAM EKSEPSI. Menerima Eksepsi Tergugat II sampai Tergugat VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI. 1. Menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat I, II, III, IV dan V dr./ Tergugat II III, IV, V, dan IV dr/ untuk seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatighgedaad) dalam bentuk Misbruik Van Omstandigheden (penyalahgunaan keadaan) yang disadari. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sertifikat No 61 tertanggal 17 – 10 – 1997 atas nama Mastom dan adanya surat Akta Jual Beli No 4/2006 tanggal 3 Febuari 2006 yang diperbuat oleh Sapri SH, PPAT Kota Tanjungbalai dari Bakhtiar dengan sertifikat hak milik No 67 tertanggal 17 – 10 - 1997. 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara No SK 138/ DA/ HML/ A/ 1974 tanggal 6 April 1974; 5. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk

membayar ganti

rugi moril kepada Penggugat I, II, III, IV, dan V dr./Tergugat II, III, IV, V, dan VI dk sebesar Rp.100.000.000. ( seratus juta rupiah) dengan secara tunai dan seketika. 6. Menyatakan Putusan ini dijalankan dengan serta merta. 7. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.


Hal 27 dari 36 Hal

Atau Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Demikian Memori Banding Pembanding/ Para tergugat , atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Memori Banding ini, Pembanding/ Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam. Menimbang, bahwa

Para Pembanding

semula

Para Tergugat melalui

Kuasanya mengajukan Penambahan Memori Banding pada tanggal 7 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai pada tanggal 7 Desember 2015, dengan alasan Penambahan sebagai berikut : Adapun yang ditambahkan dalam Memori Banding sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : Bahwa pada halaman 7 (tujuh) huruf B ditambahkan dalil-dalil sebagai berikut sehingga dibaca dan ditulis sebagai berikut ini : B. Tentang Kurangnya Para Pihak : B.1. Tidak Ditariknya Para Penjual Objek Perkara Kepada Terbanding dahulunya Penggugat. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 21 alenia ke 4 dan ke 5 berbunyi : “Menimbang bahwa terhadap keberatan A.1. Tentang para pihak antara lain : A.1.1. tentang tidak ditariknya penjual tanah kepada Penggugat dan A.1.2. tentang kurangnya pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Hukum Acara Perdata dikenal syarat mutlak (condition sine qua non) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan (gugatan perdata) hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (penggugat) mempunyai kepentingan hukum (rechtbelang) yakni harus mempunyai alas


hak berdasarkan suatu

Hal 28 dari 36 Hal

ikatan/hubungan hukum (recht betreking) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan (recht vardering), bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat yaitu tentang batas tanah para Tergugat yang telah masuk kedalam tanah milik Penggugat hingga timbul hak menuntut agar Tergugat I menyerahkan tanah yang telah dikuasai yang jika diukur pada bagian depan ± 4 meter dibagian tengah ± 2 meter sedangkan untuk Tergugat II sampai IV menyerahkan tanah yang telah dikuasai yang jika diukur pada bagian depan ± 1,3 meter dibagian tengah ± 1,7 meter dan dibagian belakang ± 1,6 meter yang menjadi kerugian materil Penggugat; Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dan atas inisiatif yang melekat pada setiap orang (Penggugat) yang merasa dilanggar haknya dan telah dirugikan dirinya kemudian untuk mengajukan gugatan atau tidak kepada siapa saja orang yang ingin digugatnya atau orang yang dianggap menyebabkan kerugian tersebut, oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang mempunyai hubungan hukum sebagi orang yang merasa dirugikan sehingga telah memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum oleh karenanya tidak ada keharusan untuk menyertakan masing-masing penjual tanah objek perkara, maka kemudian Penggugat dapat memilih dan menentukan siapa yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkannya dalam surat gugatannya” Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya Nomor : 663 K/Sip/1971, tertanggal 6 Agustus 1971 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1038 K/Sip/1972, tertanggal 1 Agustus 1973, Menyatakan : “Turut Tergugat adalah seseorang yang tidak menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata.” Bahwa TERBANDING/dahulunya PENGGUGAT ada membeli tanah dengan H. DARWINSYAH tertanggal 14 Juni 2004 sesuai bukti P-4, dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG tertanggal 5 Mei 2006 sesuai bukti P-6


Hal 29 dari 36 Hal

serta dikuatkan oleh saksi-saksi (MOURNI EFENDI MARPAUNG dan LINA NASUTION) Bahwa

TERBANDING/

dahulunya

PENGGUGAT

tidak

mengikut

sertakan H. DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG sebagai orang memiliki hubungan hukum dengan perkara a quo; Bahwa H. DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG adalah orang yang memiliki hubungan hukum kepada TERBANDING/dahulunya PENGGUGAT, mendapatkan

karena hak

atas

TERBANDING/dahulunya tanah

sesuai

objek

PENGGUGAT

perkara

dari

H.

DARWINSYAH dan Hj. NURSIAH SIMATUPANG; B.2. Tidak ditarik nya Bakhtiar Selaku Penjual Objek Perkara Kepada Para Pembanding Bahwa dalam perkara a quo Terbanding dalam gugatannya ada menggugat sebagian tanah milik Tergugat II,III,IV,V,VI yang merupakan ahli waris dari Ahmad Sanawi. Bahwa tanah yang diperoleh dari Pembanding II,III,IV,V,VI adalah jual beli antara saudara Bakhtiar dan Ahmad sanawi yang merupakan orang tua kandung Dari Terbanding III,IV,V,VI dan istri Terbanding II. Bahwa tanah yang diperoleh tergugaegast II,III,IV,V,VI berdasarkan akta jual beli N0.4/2006 tanggal 3 Februari yang dibuat oleh SAPRI,SH PPAT kota Tanjungbalai. Kesimpulanya adalah bahwa pihak Penggugat tidak menarik Bakhtiar kedalam perkara a quo maka gugatan tersebut kurang pihak dalam berperkara. B.3. Tidak Ditariknya BPN Tanjungbalai selaku Para Pihak Terkait Sertifikat No 67 tentang perpindah hak dari Bakhtiar kepada Alm Ahmad Sanawi Bahwa sangat dan jelas terlihat swebagaimana bukti para Pembanding T.2 ada nya perpindahan hak dari bapak Bahktiar kepada Alm Ahmad Sanawi yang dilakukan oleh BPN Tanjungbalai sehingga terlihat kewenangan yang dimiliki BPN Tanjungbalai melakukan perpindahan hak;


Hal 30 dari 36 Hal

Bahwa dengan ada nya perpindahan hak yang dilakukan BPN Tanjungbalai tersebut sangat jelas BPN Tanjungbalai merupakan pihak yang sangat berkepentingan dalam hukum yang seharus nya menjadi pihak yang harus ikut di gugat dalam gugatan Terbanding / Penggugat dahulunya. Bahwa berdasarkan uraian di atas secara jelas dan tegas bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yang berpekara karena masih ada pihak- pihak yang mempunyai hubungan hukum yang erat dengan perkara a quo dan masih ada pihak yang akan dirugikan apabila gugatan penggugat dikabulkan nantinya sedangkan pihak tersebut tidak turut ditarik sebagai pihak yang berperkara. Bahwa sesuai Putusan hakim tidak boleh mencampurkan sesuatu kepentingan orang yang tidak ikut sebagai pihak dalam berpekara, sebab putusan hakim hanya sebatas mengadili mereka yang berperkara

saja

(vide;Yurisprudensi

MARI

Nomor

:127/K.Sip/1973/tanggal 4 Juni 1974); Bahwa sesuai uraian PEMBANDING tersebut diatas tentang kurang lengkapnya pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan TERBANDING

sudah

sepantasnya

gugatan

TERBANDING

dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima Bahwa pada halaman 9 (Sembilan) ditambahkan huruf D yang bunyinya dalildalilnya, dibaca dan tertulis sebagai berikut : D. Tentang Sertifikat NO 67 beralamat di Desa Pasar Baru Atas Nama AHMAD SANAWI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tanjungbalai tertanggal 17-10-1997. Bahwa majelis hakim telah salah memahami dan keliru memahami dan membaca

alat

bukti

yang

telah

disampaikan

Para

Pembanding

sebagaimana bukti T.II – VI .2 yang mana dalam pertimbangan hukum dalam putusan No 11/ Pdt.G/ 2015/ PN – Tjb tertanggal 3 Agustus 2015 hal 31 dari 39

yang mana dalam pertimbangan hukum nya

mengatakan sertifikat No 61 merupakan milik Bakhtir yang telah di ganti rugikan kepada Ahmad Sanawi tetapi fakta hukum sertifikat No 61 merupakan milik mastom sebagaimana Bukti T I – IV 1;


Hal 31 dari 36 Hal

Bahwa antara sertifikat No 61 pasti lah pertanggung jawaban hukum nya berbeda dengan pertanggung jawaban dengan sertifikat No 67 sehingga siapa pemilik sertifikat No 61 dan 67 dua orang objek hukum yang berbeda pertanggung jawaban hukumnya. Bahwa dengan salahnya majelis hakim salah menilai dan memahami alat bukti yang dimajukan para pembanding maka sudah pasti majelis hakim salah menerapkan hukum dalam putusan nya sehingga wajar dan beralas hukum putusan No 11/ Pdt.G/ 2015/ PN- Tjb. Demikian Penambahan Memori Banding Para Pembanding/ Para tergugat , atas perhatian, kebijakan serta dikabulkannya Penambahan Memori Banding ini, Para Pembanding/ Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengucapkan terima kasih yang mendalam ; Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 1 Desember 2015 pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pembanding/Para Tergugat menurut pengakuanya telah membuat pernyataan banding pada tanggal 8 Nopember 2015 dan mengajukan memori bandingnya tertanggal 19 Nopember 2015 diterima oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 19 Nopember 2015 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2015 ; 2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim sudah mempertimbangkan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali ; 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu


Hal 32 dari 36 Hal

dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga di dapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara a quo. Sehingga di dalam putusannya Majeis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas; 4. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini; 5. Bahwa Terbanding/Penggugat pada pokoknya masih sama dan tetap dengan apa yang telah Terbanding/Penggugat uraikan dalam gugatannya, selanjutnya Terbanding/Penggugat sependapat dengan apa yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim dalam putusannya; Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut : 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Tanjung

Balai

Nomor:

11/Pdt.G/2015/PN/Tjb. Pada tanggal 26 Oktober 2015; 3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding; 4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya; Demikian Kontra Memori Banding ini Terbanding dahulu Penggugat ajukan semoga terkabul hendaknya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan Penambahan memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai nomor : 11/Pdt.G/2015/PN-Tjb tanggal 26 Oktober


Hal 33 dari 36 Hal

2015, sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat mendukung putusan tersebut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Tjb tanggal 26 Oktober 2015, serta memori banding dan penambahan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai No.11/Pdt.G/2015/PN-Tjb, tanggal 26 Oktober 2015 tersebut adalah berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat dipersidangan bukti P-4 dan P-5 serta dikuatkan oleh kedua saksi Terbanding semula Penggugat bernama Saksi Mourny Efendy Marpaung

dan

saksi

Lina

Nasution,

yang

pada

intinya

masing-masing

menerangkan bahwa tanah sengketa seluas kurang lebih 50 m x 50 m = 2500 m bujur sangkar adalah benar milik Terbanding semula Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya alm. Syahdar dan almh. Hj Siti Engsah, yang terletak di jalan Pasar baru, Kel.Pasar baru, Kec. Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai sehingga oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan

Negeri

Tanjungbalai

tanggal

26

Oktober

2015

No.

11/Pdt.G/2015/PN.Tjb,tersebut diatas harus dipertahankan untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa

oleh karena Pembanding semula Para Tergugat

berada dipihak yang kalah, maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan; Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;


Hal 34 dari 36 Hal

MENGADILI -

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 26 oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.Tjb, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum

Pembanding

semula Para Tergugat

untuk membayar biaya

perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan

Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 18 Februari 2016 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH dan DALIZATULO ZEGA, SH, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016 Nomor :450/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 23 Februari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta LUHUT BAKO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi Medan

tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ttt DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH Panitera Pengganti,

ttd LUHUT BAKO, SH.


Hal 35 dari 36 Hal

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


Hal 36 dari 36 Hal

PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents