PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 242/PDT/2015/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : WASINO TARIGAN,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jl. Limau Mungkur Dusun 3 Desa Bangun Rejo Keamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai TERGUGAT; LAWAN : LEE HONG YAU, Laki-laki, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Taiwan,

Pemegang

Paspor

Republic

of

China

Nomor:

E102064838,Alamat di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Rejo, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, dalam hal ini selaku penerima kuasa berdasarkan Surat Kuasa No. 33, tertanggal 15 Desember 2011, yang diperbuat dihadapan Irma Bonita, SH, Notaris di Jakarta, dan demikian bertindak untuk dan atas nama CHANG, HAN – CHI, selaku pemberi kuasa serta direktur pada Perseroan Terbatas:

PT.LACQUERCRAFT

INDUSTRY

INDONESIA,

berkedudukan di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Indonesia, sesuai dengan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 19 April 2010, yang diperbuat dihadapan Lieyono, SH, Notaris di Jakarta. Dalam hal ini bersama sama memberi kuasa kepada 1. TUA MANGIHUT SIMANJUNTAK, SH, selaku Manajer Legal & Umum pada Perseroan Terbatas PT. LACQUERCAFT INDUSTRY INDONESIA, 2. M. PAUL RUDOLF NAIBAHO, SH,selaku Staff Legal & Umum pada

Perseroan

Terbatas

PT.

LACQUERCAFT

INDUSTRY

INDONESIA, dan 3. TOMMY MUTARI SITEPU, SH, selaku Staff

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 1 dari 49

Legal & Umum pada Perseroan Terbatas PT. LACQUERCAFT INDUSTRY INDONESIA, yang beralamat Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2013,dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tertanggal 19 Nopember 2013, No. 14 / HKM 01.10 /XI/ 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING semula sebagai

PENGGUGAT ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 24 Oktober 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal

19

November 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 20 November 2013 dalam Register Nomor 138/ Pdt.G/2013/PN.LP, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Industri Panel dan barang dari kayu lainnya berkedudukan di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan : Tanjung Morawa, Kabupaten : Deli Serdang, Provinsi : Sumatera Utara, Indonesia, didirikan berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas No. 21 tertanggal 19 April 2010, yang diperbuat dihadapan Lieyono, S.H, Notaris di Jakarta. 2. Bahwa untuk menjalankan bidang usaha tersebut, Penggugat membeli sebidang tanah pada bulan Februari Tahun 2011 sebagaimana tertuang didalam Surat Pengikatan Diri Untuk Melakukan Jual Beli tertanggal 20 Januari 2011 dan Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 yang dibuat oleh dan dihadapan Mariani Waty, S.H., Notaris di Deli Serdang, dan adapun luas tanah tersebut adalah 27.512, M2 yang terletak Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Rejo, dengan batas – batas sebagai berikut: -

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik masyarakat;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Limau Mungkur;


Halaman 2 dari 49

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah masyarakat;

-

Sebelah Utara berbatasan dengan Parit.

3. Bahwa tanah tersebut merupakan tanah hak milik sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 56/Desa Bangun Rejo, dan kemudian Penggugat mengalihkan Hak Milik tersebut menjadi Hak Guna Bangunan No. 232 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 tanggal 22-06-1997 Hak Milik Nomor 56 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa dihapus dan diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa dengan masa berlaku 20 Tahun sampai dengan tanggal 26 – 01 – 2031. 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merupakan pemilik sah atas sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Tanjung Morawa, Desa Bangun Rejo sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa. 5. Bahwa sebelum dan sesudah Penggugat membeli tanah tersebut, telah berdiri Pagar Tembok dengan tinggi 3 M dan panjang

+ 209.15 M yang terletak

disebelah Utara dari tanah Penggugat, hal mana untuk menjaga Pagar Tembok

bertahan

lama,

maka

pemilik

tanah

sebelumnya

menyisakan/membebaskan tanahnya dengan lebar + 0.6 M. 6. Bahwa tanah dengan lebar

+

0.6 M (tanah yang disisakan/dibebaskan)

merupakan batas tanah milik Penggugat yang terletak disebelah Utara (Terdapat

Patok-patok/tanda-tanda

Pembatas),

kemudian

tanah

yang

disisakan/dibebaskan tersebut berbatasan dengan parit (Uraian poin 2), selanjutnya berbatasan dengan tanah milik Tergugat berupa kolam ikan. Keterangan : Bahwa dalam Surat Ukur / Gambar situasi tanah terdapat tanda – tanda batas, yakni : -

Sebelah Utara

: I s/d VII besi batas

-

Sebelah Timur

: VII s/d IX besi batas

-

Sebelah Selatan

: X s/d XII besi batas

-

Sebelah Barat

: XIV besi batas serta tembok – tembok a-b, b-c

yang memenuhi PMA No. 8 Yahun 1961 pasal 2 ayat a. yang masing – masing berdiri pada sudut batas. 7. Bahwa pada pertengahan bulan Desember Tahun 2011, Tergugat dengan semena – mena dengan memperluas / mengeruk areal kolamnya sampai Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 3 dari 49

mengenai parit dan tanah yang disisakan/dibebaskan oleh Penggugat yang merupakan batas tanah (dari Besi batas IV s/d VI) miliknya yang terletak disebelah Utara, dan bahkan Besi pembatas tersebut hilang tanpa jejak. Sehingga genangan air kolam Tergugat tersebut mengenai pagar tembok Penggugat, alhasil sebagian Pagar Tembok Penggugat runtuh dengan panjang + 78,20 m. 8. Bahwa setelah sebagian pagar tembok milik Penggugat runtuh, selanjutnya pada pertengahan bulan April 2013, dengan arogannya Tergugat kembali mengulangi perbuatannya dengan cara mengeruk tanah milik Penggugat dalam bentuk lengkungan dengan menggunakan eskavator hingga melewati pagar tembok yang telah runtuh tersebut, sehingga luas tanah yang diserobot oleh Tergugat seluruhnya adalah + 117,5 M2 (lebar + 1,5 M, dan dengan panjang + 78,20 M) 9. Bahwa Penggugat telah berulang kali memusyawarahkan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkannya, dan bahkan Tergugat menutup aliran parit agar tidak masuk ke kolam Tergugat sehingga mengakibatkan banjir disekitar area rumah masyarakat dan tanah milik Penggugat. 10. Bahwa pada tanggal 1 November 2013, Penggugat telah melakukan pengukuran dengan perwakilan dari BPN Deli Serdang dengan disaksikan oleh Perwakilan dari Kantor Camat, Perangkat Desa, dan Kepolisan Resor Deli Serdang serta Tergugat terhadap objek tanah yang diserobot oleh Tergugat. 11. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memperluas areal tanahnya yang berupa kolam ikan sehingga mengakibatkan runtuhnya pagar tembok milik Penggugat serta

menyerobot

tanah

milik

Penggugat

tersebut,

Penggugat

telah

melaporkan tindakan Tergugat tersebut ke Kepolisian Resor Deli Serdang. 12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut yang diperbuat tanpa bukti dan bertentangan dengan ketentuan hukum maka perbuatan Tergugat tersebut dapat

dikualifikasikan

sebagai

Perbuatan

Melawan

Hukum

(onrechmatigedaad). 13. Bahwa oleh karena Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat maka sangat beralasan apabila majelis

hakim

dalam

perkara

aquo

memerintahkan

Tergugat

untuk

menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Penggugat. 14. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat

dihukum

untuk membayar kerugian materiil sebesar


Halaman 4 dari 49

Rp. 1.500.000.000,- (Satu setengah milyar rupiah) atas runtuhnya pagar tembok tersebut, serta kerugian imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) hal mana Penggugat telah meluangkan waktu dan tenaga serta nama baik Penggugat telah tercemar dimata masyarakat, karyawan dan rekan bisnis kepada Penggugat seketika dan sekaligus. 15. Bahwa patut dan berlasan kiranya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan perkara ini. 16. Bahwa guna menghindari agar gugatan Penggugat dalam pekara ini tidak hampa adanya, maka patut dan berlasan kiranya menurut hukum apabila majelis hakim dalam perkara aquo memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak mapun tak bergerak, yang akan dihunjuk kemudian. 17. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan dalam perkara ini berdasarkan alasan-alasan

serta bukti yang authentic sifatnya maka beralasan kiranya

putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bijvooraad) serta membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk bersidang pada suatu hari yang ditentukan seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Feberuari 2011; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Penggugat; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian materiil sebesar Rp. 1.500.000.000, - ( Satu setengah milyar rupiah ) dan


immateril sebesar

Halaman 5 dari 49

Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah kepada Penggugat seketika dan sekaligus; 6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- setiap harinya setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan perkara ini; 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta benda Tergugat baik bergerak mapun tak bergerak. 8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta kendatipun timbul Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad). 9. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan Jawaban sekaligus mengajukan Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI I.

TENTANG EKSEPSI

1. Eksepsi Error In Persona 1.1. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid); -

Bahwa Penggugat pada poin 7 gugatannya mendalilkan rubuhnya tembok pembatas Penggugat pada Desember tahun 2011 karena Tergugat

dengan

semena-mena

memperluas/

mengeruk

areal

kolamnya sampai mengenai parit dan tanah yang disisakan/ dibebaskan oleh Penggugat; -

Bahwa selanjutnya pada poin 8 didalilkan juga Tergugat kembali melakukan perbuatan yang dimaksud pada poin 7 pada April 2013 dengan cara mengeruk tanah milik Penggugat dalam bentuk lengkungan dengan menggunakan eskavator hingga melewati pagar tembok yang telah runtuh tersebut;

-

Bahwa Tergugat membantah telah melakukan perbuatan yang dimaksud dalam poin 7 dan poin 8 gugatan Penggugat;

-

Bahwa Tergugat dalam mengelola kolam milik keluarga Tergugat tidak pernah melakukan pengelolaan di luar areal tanah keluarga Tergugat;


Halaman 6 dari 49

-

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah robohnya tembok Penggugat adalah hal yang sudah dapat diprediksi karena sejak tahun 2009 kondisi tembok sudah dalam keadaan retak;

-

Bahwa setahu Tergugat tembok yang dimaksud dalam perkara a quo telah pernah roboh sebagian sebelum tahun 2011, namun oleh Penggugat agar keseluruhan tembok tidak roboh dibuat tali baja sebagai penyangga;

-

Bahwa akibat robohnya sebagaian tembok Penggugat, kolam ikan mas Tergugat mengalami kerusakan;

-

Bahwa keadaan ini telah Tergugat beri tahukan kepada pegawai Penggugat yang bernama Edy Susanto karena pecahan dinding dan pondasi tembok masuk ke dalam kolam Tergugat;

-

Bahwa selanjutnya pada pertengahan Desember 2011, dengan menggunakan

eskavator/

beko

(alat

berat),

Penggugat

telah

mengeruk runtuhan dinding tembok dan pondasi yang masuk ke dalam kolam Tergugat; -

Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam Tergugat dilakukan oleh Penggugat secara asal-asalan membuat tanah/ benteng pada areal tanah Tergugat tergali sedalam 1,2 (satu koma dua) meter yang menyebabkan Tergugat kesulitan menyusun aliran air;

-

Bahwa pada saat mengambil material runtuhan tembok yang berada di dalam kolam Tergugat, alat berat tersebut terperosok ke pinggir kolam dan agar alat berat tidak terperosok lebih dalam oleh operator alat berat menggunakan pecahan batu pondasi tembok yang setengah roboh sebagai gambangan/ alas;

-

Bahwa tindakan Penggugat yang membantu Tergugat mengeruk pecahan tembok yang masuk ke dalam kolam milik keluarga Tergugat memberi gambaran robohnya tembok adalah akibat kesalahan Penggugat, sehingga perbuatan di atas dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban

atas

kesalahannya

yang

mengakibatkan

rusaknya kolam ikan mas Tergugat; -

Bahwa karena robohnya tembok bukan akibat dari perbuatan Tergugat, maka sepatutnya pihak yang diajukan sebagai Tergugat dalam

perkara

ini

adalah

pihak-pihak

yang

terlibat

dalam

pembangunan tembok tersebut;


Halaman 7 dari 49

1.2. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (Exeptio Plurium Litis Consortium) -

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah mengeruk atau memperluas areal kolamnya dan pengerukan ini sampai kepada tanah yang dibebaskan oleh Penggugat, sehingga menyebabkan rubuhnya tembok pembatas milik Penggugat;

-

Bahwa kembali Tergugat tegaskan, Tergugat tidak pernah mengeruk atau memanfaatkan tanah milik Penggugat;

-

Bahwa tanah yang bersempadan dengan Penggugat/ kolam yang dimaksud Penggugat adalah tanah yang dikelola secara bersamasama oleh Tergugat dan ahli waris almarhum Damai Tarigan;

-

Bahwa kolam yang dimaksud Penggugat terletak di tanah yang terdaftar atas nama Damai Tarigan (orang tua Tergugat) berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18,- tertanggal 27 Agustus 1974 yang diterbitkan; oleg Bupati Kabupaten Deli Serdang;

-

Bahwa pada tanggal 03 juni 2009 orang tua Tergugat (almarhum Damai Tarigan) telah meninggal dunia, dengan ahli waris sebagai berikut: 1. Ratmalona br. Tarigan. 2. Wasino Effendi Tarigan (Tergugat). 3. Riah Ateta br. Tarigan. 4. Sama Ria br. Tarigan. 5. Dwi Ria br. Tarigan. 6. Sat Harmoni Tarigan. 7. Kinalsan Tarigan. 8. Denti Ria br. Tarigan.

-

Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia, tanah tersebut dikelola secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya dengan melanjutkan usaha kolam milik almarhum Damai Tarigan guna membantu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;;

-

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, seandainya dalil Penggugat nyata kebenarannya, seharusnya seluruh ahli waris dari Damai Tarigan harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

-

Bahwa dengan tidak ditariknya seluruh ahli waris Damai Tarigan sebagai Tergugat dalam perkara aquo, menyebabkan gugatan ini kurang pihak;


Halaman 8 dari 49

2. Eksepsi Penggugat tidak memiliki Judicio Standi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini; 2.1. Salah sasaran pihak yang digugat (gemis aanhoeda nigheid); -

Bahwa Penggugat Lee Hong Yau dalam perkara ini tidak jelas bertindak selaku kuasa Chang Han Chi atau selaku Kuasa Direktur PT. Laquercraft Industry Indonesia karena ada perbedaan penerapan hukum dalam bertindak antara orang sebagai naturlijke person dan orang sebagai recht person;

-

Bahwa dengan tidak jelas Penggugat bertindak untuk kepentingan siapa, maka jelas Penggugat tidak mempunyai Legal Standing dalam mengajukan gugatan ini;

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas (Obscuur Libel); -

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang diperoleh melalui jual beli pada tanggal 20 Januari 2011 berdasarkan Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011;

-

Bahwa pada posita lain Penggugat mendalilkan objek di atas telah diubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232;

-

Bahwa

Penggugat

tidak menjelaskan

siapa

pihak-pihak yang

dimaksud dalam Akte Jual Beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 dan Penggugat juga tidak menjelaskan atas nama siapa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 tercatat; -

Bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah yang menderita kerugian adalah Chang Han Chi atau PT. Laquercraft Industry Indonesia;

-

Bahwa pada identitas Lee Hong Yau menerangkan beralamat di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Deli Serdang, padahal secara faktual di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo berada di Kecamatan Tanjung Morawa;

-

Bahwa alasan ini menyebabkan kekaburan gugatan Penggugat karena tidak diketahui siapa pemegang hak atas tanah yang dimaksud oleh Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat di atas, maka cukup beralasan kiranya Gugatan Penggugat oleh Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijke verklard);


Halaman 9 dari 49

II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa yang diakui dengan tegas dan segala sesuatu yang telah dimuat dalam eksepsi secara mutatis mutandis masuk ke dalam jawaban pokok Perkara sehingga tidak perlu diulangi; 1. Bahwa Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Damai Tarigan; 2. Bahwa almarhum Damai Tarigan Tarigan mewariskan sebidang tanah yang terletak Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang; 3. Bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui ahli waris Alm. Damai Tarigan adalah pemilik sebidang tanah dengan luas 3426 M2 yang terletak di Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang

sebagaimana

dimaksud

Surat

Keterangan

Tanah

No.

70212/A/XI/18; 4. Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saijo dan Ramlan;

-

Sebelah timur berbatas dengan Jalan Limau Mungkur;

-

Sebelah selatan berbatas dengan dengan tanah milik Alm. Jasem (sekarang dikuasai Penggugat);

-

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Giman dan Saidjo;

5. Bahwa pada poin 5 gugatannya Penggugat mendalilkan pada saat membeli tanahnya yang bersempadan dengan tanah Penggugat pada tahun 2011 telah berdiri bangunan tembok setinggi 3 M dengan panjang + 209, 15 M dan agar tembok tetap bertahan lama pemilik lama dari tanah telah menyisihkan tanahnya seluas 0,6 M dan oleh Tergugat ditanam pohon pinang sepanjang benteng agar kondisi pagar tembok Penggugat dan parit Tergugat tetap terawat; -

Bahwa dalil ini adalah keliru karena sisa tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik Penggugat (ahli waris Alm. Damai Tarigan);

-

Bahwa antara tembok Penggugat dengan tanah Tergugat, oleh Tergugat telah dibuat batas berupa parit selebar 0,6 (nol koma enam) meter sepanjang + 100 (seratus) meter dan pada sebelah utara badan parit Tergugat buat benteng (timbunan tanah) selebar 2 (dua) meter agar parit


Halaman 10 dari 49

tidak mudah longsor; -

Bahwa atas klaim Penggugat tersebut telah dilakukan pengukuran ulang oleh Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 01 November 2013 yang hasilnya menyimpulkan tanah antara parit dan tembok adalah milik Tergugat, sedangkan tanah kepunyaan Penggugat hanya tanah yang berjarak 30 (tiga puluh) centi meter dari tembok;

-

Bahwa terhadap pengukuran ini telah dibuat pancak besi oleh Badan Pertanahan Nasional, namun pancak tersebut kembali dipindahkan oleh Penggugat secara sepihak;

6. Bahwa pada poin 7 gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat pada Desember 2011 telah semena-mena mengeruk/ memperluas kolam sampai mengenai parit dan tanah

yang disisakan oleh Penggugat, sehingga

genangan air kolam Tergugat mengenai pagar tembok Penggugat yang menyebabkan tembok Penggugat sepanjang + 78, 20 meter roboh; -

Bahwa dalil ini adalah dalil yang tidak berdasar karena fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut;

-

Bahwa sejak tahun 2009 kondisi tembok Penggugat sudah mengalami retak-retak;

-

Bahwa pada bulan Agustus 2011 tembok in casu telah rubuh untuk ketiga kalinya;

-

Bahwa untuk mencegah agar tembok yang rubuh tidak semakin panjang oleh pegawai Penggugat telah dipasang tali baja untuk menahan tembok;

-

Bahwa melihat kondisi tembok yang retak dan adanya runtuhan tembok yang masuk ke dalam kolam Tergugat, maka hal ini Tergugat laporkan ke pihak perusahaan yang dalam hal in ditanggapi oleh Edi Susanto, Alam, dan M. Safran yang berjanji akan memperbaiki kerugian Tergugat;

-

Bahwa pada tanggal 10 November 2011 mengirim surat ke pihak perusahaan (Penggugat) yang ditembuskan kepada Kepala Desa;

-

Bahwa selanjutnya atas inisiatif Kepala Desa dilakukan pertemuan pada tanggal 22 November 2011 di Kantor Desa Bangun Rejo yang dihadiri oleh pihak perusahaan (Penggugat) yang diwakili oleh Eddy Susanto, Alam, dan M. Safran serta Tergugat dan Kepala Desa Bangun Rejo;

-

Bahwa

pada

pertemuan

tersebut

disepakati

Penggugat

akan

memperbaiki benteng air dan tali air (selang air masuk ke kolam) serta


Halaman 11 dari 49

mengeruk pecahan tembok yang masuk ke dalam kolam Tergugat; -

Bahwa pada pertengahan Desember 2011, janji ini dipenuhi oleh Penggugat dengan memasukkan alat berat untuk memperbaiki parit dan menegeruk material yang masuk ke dalam kolam Tergugat;

-

Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam dilakukan Penggugat secara asal-asalan menyebabkan tanah Tergugat yang bukan merupakan bagian kolam terkeruk sedalam 1, 2 (satu koma dua) meter;

-

Bahwa pada saat mengeruk material, salah satu alat berat terperosok ke arah kolam dan untuk menyelamatkan alat berat oleh para pekerja Penggugat dibuat gambangan dari pecahan tembok yang setengah utuh;

-

Bahwa akibat keadaan tersebut, tanah pada areal Tergugat mengalami longsor yang menyebakan banyak tanah yang masuk ke dalam kolam sehingga kolam Tergugat semakin rusak serta beberapa hari kemudian luas tembok yang runtuh semakin luas dan runtuhan tembok juga masuk ke dalam kolam yang menyebabkan kerusakan pada kolam Tergugat semakin parah;

7. Bahwa pada poin 8 posita gugatannya, Penggugat mendalilkan pada April 2013, Tergugat kembali mengeruk tanah milik Penggugat dalam bentuk lengkungan sehingga luas tanah yang diserobot Tergugat menjadi + 117.5 meter persegi; -

Bahwa dalil ini adalah dalil yang menyesatkan, sehingga Tergugat mebantah secara tegas;

-

Bahwa tanah yang dikeruk oleh Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Penggugat masih berada dalam areal tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang, sehingga perbuatan Tergugat mengeruk kolam adalah PERBUATAN YANG SAH SECARA HUKUM;

8. Bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat tidak terbukti, maka jelas Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga akibbat-akibat dari perbuatan melawan hukum yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan; 9. Bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka petitum mengenai Dwangsom harus ditolak; 10. Bahwa petitum mengenai Sita jaminan dan putusan serta merta yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 12 dari 49

dimohonkan Penggugat juga harus dinyatakan ditolak karena dengan ditolaknya dalil pokok gugatan Penggugat, maka tidak ada alasan lagi untuk meletakkan sita atas harta-harta Tergugat; Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka cukup beralasan kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus dengan amar yang berbunyi sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklard); Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; B.

DALAM REKONVENSI Keseluruhan hal yang telah disampaikan dam Konvensi dianggap diulangi

dan menjadi satu kesatuan dengan bagian Konvesi; 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah salah satu pemilik dari tanah yang terletak Kampung Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud Surat Keterangan Tanah No. 70212/A/XI/18. Tertanggal 27 Agustus 1974 yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Deli Serdang atas nama Damai Tarigan dengan luas 3426 M2; 2. Bahwa tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Saijo dan Ramlan;

-

Sebelah timur berbatas dengan Jalan Limau Mungkur;

-

Sebelah selatan berbatas dengan dengan tanah milik Alm. Jasem (sekarang dikuasai Penggugat);

-

Sebelah barat berbatas dengan tanah milik Giman dan Saidjo;

3. Bahwa tanah tersebut sejak dahulu menjadi penopang kehidupan orang tua (keluarga) Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan membuat kolam sebagai usaha; 4. Bahwa pada tanggal 03 Juni 209 Damai Tarigan telah meninggal dunia, dengan ahli waris sebagai berikut: 1. Ratmalona br. Tarigan. 2. Wasino Effendi Tarigan (Tergugat). 3. Riah Ateta br. Tarigan. 4. Sama Ria br. Tarigan. 5. Dwi Ria br. Tarigan. 6. Sat Harmoni Tarigan. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 13 dari 49

7. Kinalsan Tarigan. 8. Denti Ria br. Tarigan. 5. Bahwa sebelum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membeli dan menguasai tanah yang bersempadan sebelah selatan dengan tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, tidak pernah terjadi sengketa mengenai batas antara pemilik tanah disekitar objek tanah terperkara atau permasalahan lainnya; 6. Bahwa sejak tahun 2009 kondisi tembok yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sudah mengalami retak-retak; 7. Bahwa Maret tahun 2011 tembok tersebut mulai mengalami kerusakan yang ditandai dengan pecah-pecah pada dinding tembok dan akhirnya rubuh sepanjang 60 (enam puluh) meter; 8. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2011, pagar tembok Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi kembali rubuh untuk ketiga kalinya; 9. Bahwa bagian pagar tembok yang rubuh tidak terlalu banyak, namun runtuhan tembok masuk ke dalam kolam ikan mas milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi; 10. Bahwa selain itu timbul retakan-retakan pada bagian tembok lainnya; 11. Bahwa kemudian keadaan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sampaikan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang kemudian ditindak lanjuti dengan memasang tali baja sebagai penyangga pagar tembok agar tembok yang rubuh tidak semakin panjang; 12. Bahwa

selain itu

pihak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi

(perusahaan) melalui karyawannya yang bernama Edi Susanto, Alam, dan M.

Safran

yang

berjanji

akan

memperbaiki

kerugian

Penggugat

Rekonvensi/ Tergugat Konvensi; 13. Bahwa guna memenuhi prosedur administrasi pada tanggal 10 November 2011 Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengirim surat ke pihak perusahaan yang ditembuskan kepada Kepala Desa; 14. Bahwa selanjutnya atas inisiatif Kepala Desa dilakukan pertemuan pada tanggal 22 November 2011 di Kantor Desa Bangun Rejo yang dihadiri oleh pihak perusahaan (Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi) yang diwakili oleh Eddy Susanto, Alam, dan M. Safran serta Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Kepala Desa Bangun Rejo; 15. Bahwa

pada pertemuan

tersebut

disepakati Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat Konvensi akan memperbaiki benteng air dan tali air (selang air Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 14 dari 49

masuk ke kolam) serta mengeruk pecahan tembok yang masuk ke dalam kolam Tergugat; 16. Bahwa pada pertengahan Desember 2011, janji ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dengan memasukkan alat berat untuk memperbaiki parit dan menegeruk material yang masuk ke dalam kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi; 17. Bahwa akibat pengerjaan perbaikan kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dilakukan secara asal-asalan menyebabkan tanah yang bukan merupakan kolam ikut terkeruk sedalam 1,2 (satu koma dua) meter; 18. Bahwa pada saat mengeruk material, salah satu alat berat terperosok ke arah kolam dan untuk menyelamatkan alat berat oleh para pekerja Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat

Konvensidibuat

gambangan

dari

pecahan tembok yang setengah utuh; 19. Bahwa akibat keadaan tersebut, tanah pada areal Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami longsor yang menyebakan banyak tanah yang masuk ke dalam kolam sehingga kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi semakin rusak serta beberapa hari kemudian luas tembok yang runtuh semakin luas dan runtuhan tembok juga masuk ke dalam kolam yang menyebabkan kerusakan pada kolam Tergugat semakin parah; 20. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah menutup/ menyumbat parit yang selama ini menjadi fasilitas umum dengan membuat saluran air pipa bawah tanah yang mengakibatkan aliran air warga disekitar jalan Limau Mungkur tidak memiliki muara pembuangan karena terhalang oleh pipa tersebut; 21. Bahwa akibat hal di atas menyebabkan pola aliran air pada parit (struktur parit) menjadi berubah karena muara air tertuju kepada tanah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sehingga setiap hujan turun aliran air dari perusahaan masuk ke kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat yang mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat mengalami gagal panen bibit ikan mas karena ikan keluar dari kolam dan masuk ke genangan air (banjir) yang berada di Jalan Limau Mungkur; 22. Bahwa akibat banjir di Jalan Limau Mungkur mengakibatkan

rusaknya

lantai kantin milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat rusak berikut dengan fasilitasnya karena terkena genangan air; 23. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi jelas memiliki kausalitas yang jelas dengan kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 15 dari 49

Konvensi, sehingga perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (vide Pasal 1365 KUH Perdata); 24. Bahwa walaupun secara phisik/ faktual Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak ada melakukan perbuatan yang dimaksud di atas, namun berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) dan (3) KUH Perdata “Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di

bawah

pengawasannya,”

maka

terhadap

Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat Konvensi harus bertanggung jawab atas kerugian sebagaimana dimaksud di atas; 25. Bahwa kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang dapat diperinci sebagai berikut: - Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan Maret 2011: 1. Batu Koral 10 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp

15.000.000,-

2. Pasir 7 dump truk X @ Rp 500.000,-

: Rp

3.500.000,-

3. Semen 350 sak X @ Rp 46.000,

: Rp

16.100.000,-

4. Batu bata 15.000 keping X @ Rp 550,-

: Rp

8.250.000,-

5. Besi 12 mili 60 batang X Rp 75.000,-

; Rp

4.500.000,-

6. Besi cincin 7 mili 30 batang X Rp 25.000,

: Rp

750.000,-

7. Kawat beton 4 Kg X @ Rp 20.000,-

: Rp

80.000,-

8. Papan cor 20 batang X @ Rp 60.000,-

: Rp

1.200.000,-

9. Broti/ kayu plat 16 keping X @ Rp 25.000,-

: Rp

400.000,-

10. Paku 2,5 inci 5 Kg X Rp 12.000,-

: Rp

72.000,-

11. Pipa 3 Inc

: Rp

35.000,-

12. Ijuk 5 ikat

: Rp

125.000,-

13. Kereta sorong 2 (dua) unit @ Rp 350.000,-

: Rp

700.000,-

14. Sewa alat berat (eskavator) 2 hari

: Rp

15.000.000,-

15. Biaya tak terduga 15% X Rp 65.712.000,-

: Rp

9.856.0000,-

16. Upah tukang Rp 600.000/ meter X 60 Meter : Rp

36.000.000,-

17. Upah pekerja membongkar pondasi coran : Rp

15.000.000, +

Roboh ke areal kolam sepanjang 50m X 120cm Total (Seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 16 dari 49

Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan Agustus 2011 sebagaimana dimaksud pertemuan tanggal 22 November 2011: 1. Batu Koral 50 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp

75.000.000,-


: Rp

17.500.000,-

3. Semen 1000 sak X @ Rp 46.000,

: Rp

46.000.000,-


: Rp

8.250.000,-


; Rp

10.950.000,-


: Rp

2.500.000,-


: Rp

300.000,-

8. Papan cor 66 keping X @ Rp 60.000,-

: Rp

3.960.000,-

9. Broti/ kayu 1X2 inc 36 kpg X @ Rp 25.000,-

: Rp

900.000,-

10. Paku 2,5 inci 10 Kg X Rp 12.000,-

: Rp

120.000,-

11. Pipa 3 mili 20 btg X Rp 35.000,-

: Rp

700.000,-

12. Ijuk 10 ikat

: Rp

250.000,-


: Rp

700.000,-


: Rp

15.000.000,-

15. Biaya tak terduga 15% dari material

: Rp

35.400.0000,-

16. Upah tukang Rp 600.000/ meter

: Rp

Total

72.000.000,-+

Rp

281.449.500,-

(Dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); - Ganti rugi atas 2 (dua) batang kelapa dan 8 (delapan) batang kelapa sawit yang rusak akibat runtuhan tembok sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Kerugian atas banjir yang yang disebabkan pengalihfungsian parit oleh Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat

Konvensi

yang

menyebabkan

sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) ekor ikan mas siap panen milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berhasil dipanen karena keluar dari kolam sebesar 2,5 Kg/ ekor X 1250 X 50.000/ Kg 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah); - Kerusakan kantin, fasilitasnya, dan sumur bor sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah); 26. Bahwa selain kerugian materil sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi juga mengalami kerugian immateril akibat gugatan dan laporan polisi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 17 dari 49

yang menyebabkan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Penatua (Imam) pada salah satu Gereja dan terhalangnya

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat

Konvensi

dalam

menjalankan tugasnya seagai aparatur Negara. Terhadap hal ini nilai yang patut diganti oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); 27. Bahwa berdasarkan uraian di atas kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

TOTAL

1.

Rp

75.000.000,-

2.

Rp

17.500.000,-

3.

Rp

46.000.000,-

4.

Rp

8.250.000,-

5

Rp

10.950.000,- +

Rp

3.671.768.300,-

(Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah); 28. Bahwa selain kerugian di atas, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga harus dihukum mengembalikan keadaan parit seperti keadaan semula, sehingga banjir tidak lagi menggenangi kolam Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi; 29. Bahwa guna menjamin Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia, maka cukup beralasan kiranya Majelis Hakim dalam perkara aquo meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi yang nantinya akan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohonkan secara tersendiri; 30. Bahwa jika terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah dijaminkan kepada orang atau badan hukum lainnya, maka mohon diputuskan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai penerima jaminan kedua; 31. Bahwa untuk menjamin Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi patuh melaksanakan putusan ini, maka sudah seharusnya kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi dihukum membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung semenjak anmaning putusan perkara ini; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 18 dari 49

32. Bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvesi secara nyata telah melakukan

perbuatan

melawan

hukum,

maka

sudah

sepatutnya

keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat Rekonvensi di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Perkara ini memutus dengan amar 1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah ditetapkan; 4. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat

Konvesi

melakukan

pembayaran kerugian pada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai berikut; - Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan Maret 2011: 1. Batu Koral 10 dump truk X @ Rp 1.500.000,- : Rp

15.000.000,-


: Rp

3.500.000,-

3. Semen 350 sak X @ Rp 46.000,

: Rp

16.100.000,-


: Rp

8.250.000,-


; Rp

4.500.000,-


: Rp

750.000,-


: Rp

80.000,-

8. Papan cor 20 batang X @ Rp 60.000,-

: Rp

1.200.000,-

9. Broti/ kayu plat 16 keping X @ Rp 25.000,-

: Rp

400.000,-

10. Paku 2,5 inci 5 Kg X Rp 12.000,-

: Rp

72.000,-

11. Pipa 3 Inc

: Rp

35.000,-

12. Ijuk 5 ikat

: Rp

125.000,-


: Rp

700.000,-


: Rp

15.000.000,-

15. Biaya tak terduga 15% X Rp 65.712.000,-

: Rp

9.856.0000,-

16. Upah tukang Rp 600.000/ meter X 60 Meter

: Rp

36.000.000,-

17. Upah pekerja membongkar pondasi coran

: Rp

15.000.000, +

Roboh ke areal kolam sepanjang 50m X 120cm Total Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Rp

126.568.800,Halaman 19 dari 49

(Seratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah); - Kerugian perbaikan kolam akibat runtuhan pagar tembok pada bulan Agustus 2011 sebagaimana dimaksud pertemuan tanggal 22 November 2011: 1. Batu Koral 50 dump truk X @ Rp 1.500.000,- Rp

75.000.000,-


: Rp

17.500.000,-

3. Semen 1000 sak X @ Rp 46.000,

: Rp

46.000.000,-


: Rp

8.250.000,-


; Rp

10.950.000,-

6. Besi cincin 7 mili 100 batang X Rp 25.000, : Rp

2.500.000,-


: Rp

300.000,-

8. Papan cor 66 keping X @ Rp 60.000,-

: Rp

3.960.000,-

9. Broti/ kayu 1X2 inc 36 kpg X @ Rp 25.000,- : Rp

900.000,-

10. Paku 2,5 inci 10 Kg X Rp 12.000,-

: Rp

120.000,-

11. Pipa 3 mili 20 btg X Rp 35.000,-

: Rp

700.000,-

12. Ijuk 10 ikat

: Rp

250.000,-


: Rp

700.000,-


: Rp

15.000.000,-

15. Biaya tak terduga 15% dari material

: Rp

35.400.0000,-

16. Upah tukang Rp 600.000/ meter

: Rp

Total

Rp

72.000.000,-+ 281.449.500,-

(Dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); - Ganti rugi atas 2 (dua) batang kelapa dan 8 (delapan) batang kelapa sawit yang rusak akibat runtuhan tembok sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); - Kerugian atas banjir yang yang disebabkan pengalihfungsian parit oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang menyebabkan sebanyak 1250 (seribu dua ratus lima puluh) ekor ikan mas siap panen milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berhasil dipanen karena keluar dari kolam sebesar 2,5 Kg/ ekor X 1250 X 50.000/ Kg 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh rupiah); - Kerusakan kantin, fasilitasnya, dan sumur bor sebesar Rp 100.000.000,(seratus juta rupiah);


Halaman 20 dari 49

- Kerugian immaterial sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah); Sehingga total kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut : 1.

Rp

75.000.000,-

2.

Rp

17.500.000,-

3.

Rp

46.000.000,-

4.

Rp

8.250.000,-

5

Rp

10.950.000,- +

Rp

3.671.768.300,-

TOTAL

(Tiga Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah); 5. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat

Konvesi

untuk

mengembalikan parit dalam keadaan semula; 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvesi membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari apabila mangkir melaksanakan putusan perkara aquo, terhitung semenjak anmaning putusan perkara ini; DALAM KONVESI DAN REKONVENSI; 1. Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara; Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakum berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan Putusan tanggal 24 Oktober 2014, Nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP yang amarnya sebagai berikut: Dalam Konvensi Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 21 dari 49

Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Feberuari 2011; 4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Penggugat; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Dalam Rekonvensi; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum; 3. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvesi

melakukan

pembayaran kerugian materill kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sejumlah Rp 18.750.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selain dan selebihnya; Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat

Rekonvensi yang hingga pembacaan putusan ini

sebesar Rp. 2.566.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Membaca : 1. Risalah pernyataan permohonan banding berdasarkan

Akta Permohonan

Banding Nomor: 138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 31 Desember 2014 yang dibuat oleh ARISTO PRIMA,S.H Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Tergugat/ Pembanding telah menyatakan banding terhadap

Putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

Nomor

:138/PDT.G/2013/PN-LP tanggal 24 Oktober 2014 ;

2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding melalui Kuasanya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 ;


Halaman 22 dari 49

3. Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding tertanggal 27 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 24 April 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Hisar Sinaga, SH.MH selaku Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Mei 2015 ;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015 ;

5. Tambahan

Kontra

Memori

Banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat/

Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 04 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 04 Juni 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Maret 2015 ;

6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 Pebrari 2015 dan kepada Penggugat/ Terbanding melali Kuasanya pada tanggal 02 Maret 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pembanding semula

Tergugat melalui Kuasanya

mengajukan Memori Banding, tertanggal 27 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 24 April 2015, No.138 /Pdt.G /2013 /PN.LP, mengajukan keberatan sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 23 dari 49

I.

EKSEPSI Bahwa

di

persidangan

di

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

Tergugat/Pembanding mengatakan bahwa nama Tergugat adalah WASINO EFENDI TARIGAN, SH, Pegawai pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dan bukan Wasino Tarigan; Bahwa pertimbangan Hakim menyatakan hanya salah Redaksional adalah kurang tempat, karena Pengadilan bersifat mewujudkan kebenaran, Penggugat mengetahui Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, bahwa jika penulisan nama pada gugatan awal sudah tidak benar maka sampai kapanpun tidak akan ada kebenaran ; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 305 K.Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 dan Putusan No. 2413/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapasiapa yang akan di gugat”. ; Bahwa tanah/kolam yang di usahai Tergugat adalah tanah orang tua dari 8 bersaudara bernama Alm. Damai Tarigan yang merupakan bundel warisan yang belum dibagi. Tergugat dan secara hukum sepatutnya keseluruhan haruslah ikut digugat ; Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon agar Eksepsi Tergugat dapat diterima. Dalam Pokok Perkara: Bahwa Tergugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut: Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum -

Tergugat tidak pernah memijak/mengganggu tanah Penggugat dan tidak ada menyerobot tanah Penggugat;

-

Longsornya tanah Penggugat ke kolam Tergugat membentuk lengkungan menjorok ke dalam tanah Penggugat selebar 1,5 M Panjang 78,20 M sebagaimana keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan maupun pada sidang lapangan disebabkan oleh karena: 1.

Pada waktu pagar tembok dan batu pondasi Penggugat rubuh ke dalam kolam Tergugat bersamaan dengan itu tanah Penggugat ikut terbongkar dan longsor


Halaman 24 dari 49

2.

Bahwa pada waktu di gelar sidang lapangan, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melihat bahwa letak tanah Penggugat lebih tinggi dari kolam Tergugat Lk. 1,5 M dari dasar kolam Tergugat;

3.

Bahwa EXAVATOR (alat berat) Penggugat berbobot lebih kurang 13 Ton, ketika mengeruk/membersihkan Pagar tembok yang runtuh, tanah benteng kolam tergugat selebar lk2 M, dalam 1,5 M, Panjang lk 78,20 M, berikut parit yang Tergugat buat ikut diangkat ke halaman Penggugat;

4.

Proses pengerokan Pandasi dan pagar tembok Penggugat dari kolam Tergugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut menggunakan Exavator Penggugat, pagi hari excavator turut ke kolam Tergugat melalui tanah Penggugat, sore hari kembali ke halaman Penggugat, menyebabkan tanah Penggugat longsor, ditambah lagi bila hujan turun, air dari halaman Penggugat mengalir deras ke kolam Tergugat, sedikit demi sedikit tanah penggugat mengalami erosi;

-

Sertifikat Hak Guna Bangunan Pengugat Cacat Hukum 1.

Bahwa batas tanah tergugat dengan Penggugat sebelah Selatan berdasarkan surat keterangan tanah No. 70212/A/XI berbatas dengan tanah Alm. Jasem, sekarang dengan tanah Penggugat, batas tanah antara Alm. Jasem dan tanah Tergugat, Tergugat Tanami beberapa pohon pinang, dari pohon pinang ke Utara Tergugat menyisakan tanah lk1M agar Pohon Pinang dapat tumbuh sekaligus dapat menahan tanah tidak longsor, kemudian Tergugat membuat paris sepanjang lk 130 M, untuk menyusun air dapat masuk ke kolam tergugat;

2.

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat mengatakan bahwa tanah Penggugat sebelah Utara telah berdiri Tembok setinggi 3 M Panjang, Tembok lk 209,15 M berbatas dengan parit; Bahwa pagar tembok Penggugat sepanjang lk 209, 15 M tersebut tidak berbatasan dengan parit, pada waktu sidang lapangan digelar hakim melihat sendiri bahwa di sebelah tembok Penggugat tidak ada parit;

3.

Bahwa keberadaan parit adalah lk 6 M ke Utara dari Pagar Tembok Penggugat; Akibat rubuhnya tembok Penggugat, pohon pinang yang menjadi batas sekaligus menjaga tanah Penggugat agar tidak longsor tumbang tertimpa pagar tembok. Masih ada tersisa 2 (dua) pohon pinang di perbatasan tanah Penggugat dan tergugat bukti bahwa sejak dulu batas tanah Tergugat di Tanami pohon pinang, (bukti 13 asli fhoto pohon pinang).


Halaman 25 dari 49

4.

Pada saat Penggugat mengajukan bukti surat sertifikat tanah di persidangan barulah tergugat tahu bahwa batas tanah Penggugat sebelah utara disebu berbatas dengan parit milik tergugat, dengan demikian Tergugat berkesimpulan Penggugatlah yang telah menyerobot tanah Tergugat. Bahwa oleh karena itu Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi sumatera utara menyatakan Sertifikat tanah tersebut dinyatakan cacat hukum.

Dalam Rekonvensi ; Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam runtuhnya tembok Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi di kualifikasir telah melakukan perbuatan melawan hukum ; Bahwa Penggugat rekonvensi ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara mengajukan Bukti Tambahan dan kerugian biaya pembuatan benteng kolam sebagai berikut; 1. Bukti T-13 Asli photo gambar 2 (dua) pohon pinang yang tersisa dulu ditanam sebagai tanda batas antara tanah Penggugat sebelah utara (dahulu tanah Alm. Jasem) dengan tanah Tergugat sebelah selatan, (terlampir); 2. Bukti T-14 photo copy surta perjanjian borongan pembuatan benteng kolam, tanggal 15 Mei 2009 , tahap I (pertama) senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir); 3. Bukti T-15 photo copy surat perjanjian borongan pembuatan benteng kolam tahap II (kedua) tanggal 10 Agustus 2009, senilai Rp. 230.000.000,-(dua ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir); 4. Bukti T-16 photo copy surat perjanjian borongan pembuatan benteng kolam tanggal 08 Nopember 2009, senilai Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh lima juta rupiah) dan asli gambar photo dinding benteng yang rusak telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir); 5. Bukti

T-17

photo

copy

surat

perjanjian

borongan

pekerjaan

pengambilan/pembersihan dinding tembok PT. L.I.I yang runtuh ke kolam dan perbaikan benteng kolam yang ditimpa dinding tembok PT.L.I.I tanggal 27 Mei 2011, senilai Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dilegalisir Pengadilan Negeri Lubuk Pakam (terlampir) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 26 dari 49

6. Bukti T-18 photo copy surat perjanjian pekerjaan rehab/perbaikan kantin dan asli gambar photo kantin yang rusak, tanggal 02 Maret 2013 senilai Rp. 75.000,000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) terlampir; Total jumlah tambahan kerugian Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah Rp. 830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) Demikian Memori Banding ini Pembanding ajukan, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi yang memeriksa, megadili dan memutus perkara a quo, berkenan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut ; Dalam Konvensi: - Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; Dalam Rekonvensi: - Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 Maret 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. TENTANG EKSEPSI Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tentang eksepsi sudah tepat dan memenuhi

ketentuan

hukum

dan

rasa

keadilan,

hal

ini

terlihat

dari

pertimbangannya yang menyatakan; 1. Eksepsi error in persona Bahwa judex factie dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam salinan Putusan pada halaman 27 alinea ke-5 menyatakan “……….untuk menentukan ada atau tidaknya keterkaitan tergugat dalam robohnya tembok milik Penggugat haruslah dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga terhadap dalil ini Majelis Hakim berpendapat telah memasuki materi pembuktian pokok perkara dan dengan demikian dalil eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Memperlihatkan bahwasanya pertimbangan judex factie dimaksud sudah tepat; Bahwa pertimbangan judex factie tersebut di dasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung yakni putusan nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni


Halaman 27 dari 49

1971 dan Putusan Nomor:24138 K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapasiapa yang akan digugat”. Sehingga oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan sepatutnya menarik seluruh ahli waris alm. Damai Tarigan adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak; Bahwa

berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,

Terbanding/Penggugaat

dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketuan Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang error ini persona; 2. Eksepsi judicio standi Bahwa judex factie dalam pertimbangannya yang didasari pada pasal 103 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan AD/ART dan bukti terkait dengan pengesahan PT. Lacquercraft Industry Indonesia (Vide Putusan Halaman 29) menyatakan bahwa Chang Han Chi sebagai direktur PT. Lacuercraft Industry Indonesia adalah berwenang untuk memberi kuasa kepada Penggugat (Lee, Hong Yau) dan oleh karenanya Judex factie berpendapat Penggugat mempunyai judicio standi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya pertimbangan judex factie yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang judicio standi Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr adalah sudah tepat; Bahwa

berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,

Terbanding/Penggugat

dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili

perkara

a

quo

menolak

eksepsi

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat dr. tentang judicio standi; 3. Eksepsi obscuur libel Bahwa judex factie dalam pertimbangannya yang didasari pada “……bahwa Akte jual beli No. 25 tertanggal 8 Februari 2011 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 adalah alat bukti surat autentik yang artinya kebenaran dari alat bukti bernilai sempurna, keculai dibuktikan sebaliknya oleh tergugat dan untuk membuktikan ketidak akuratan akte-akte ini jelas sudah memasuki materi pembuktian pokkok perkara. Sementara mengeani kesalahan indentitas Lee Hong Yau, menurut Majelis Hakim tidak bersifat menentukan dan hanya bersifat redaksional belaka” (vide putusan halaman ke-3) dan untuk itu judex factie dalam pertimbangannya

menolak eksepsi Pembanding / Tergugat


Halaman 28 dari 49

dk./Penggugat dr. tentang obscuur libel sudah tepat; Bahwa berdasarkan hal diatas, Terbanding/Penggugaat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang judicio standi; II. DALAM KONVENSI Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dengan difasilitasi oleh kepala Desa melakukan musyawarah dan disepakati agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membantu membersihkan kolam Pembanding/Tergugat dk./ Penggugat dr. dari materil runtuhan tembok pagar


dk./Tergugat

dr.

yang

jatuh

ke

kolam

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.; Bahwa

setelah


dk./Tergugat

dr.

melakukan

pembersihan kolam, maka Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. memperluas kolam miliknya yang dalam kenyataannya telah mengeruk parit pembatas dan tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sampai merobohkan tembok pembatas dan melewati tembok pembatas milik Terbanding/Penggugat dk. Tergugat dr. sehingga sebagian tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. telah dimakan dan menjadi bagian kolam yang telah mengakibatkan bangunan roboh karena kolam terus menggerus tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr; Bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam Putusan pada halaman 33 dan 34 disebutkan; 1. Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Jl. Limau Mungkur Dusun V No.1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam bentuk lengkungan, tepatnya berada

di

perbatasan

Rekonvensi

dengan

tanah

milik

tanah/kolam

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Penggugat

Konvensi/Terggugat

Rekonvensi; 2. Bahwa

diluar

pagar

tembok

milik

Rekonvensi telah disisakan tanah kosong yang ditandai dengan patok besi sesuai berita acara pengembalian batas diterbitkan BPN tanggal 19 November 2013 dengan lebar lebih kurang 50 meter dan panjangnya sam dengan panjang tembok tersebut; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 29 dari 49

3. Bahw pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di areal tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter x tinggi 3 meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua sisinya, demikian pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah sengketa dan telah menyatu

dengan

tanah/kolam

milik

tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi; 4. Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang sudah roboh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud diatas, memperlihatkan serta membuktikan

bahwa

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat

dk./Tergugat

menyerobot atau memakan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan jika dibiarkan, maka air kolah akan terus menggerus tanah yang dapat merobohkan bangunan lainnya yang saat ini sudah mulai miring disebabkan tanah disisi bangunan telah tergerus air kolam; Bahwa judex factie dalam putusannya pada halaman 43 alinea ke-4 menyebutkan “menimbang, bahwa bukti diatas dihubungkan dengan fakta yang Majelis Hakim memperoleh pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya tembok Penggugat pada tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui (notoir feiten) air akan mengerus tanah yang berada di sekitar dan genangan air kolam Tegugat jelas telah merusak pondasi tembok milik Penggugat”. Oleh karena itu pertimbangan judex factie yang menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng tanah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. kemudian parit masyarakat, kemudian tanah terbanding/terggugat dk./Penggugat dr. baru kemudian tembok Terbanding/ tergugat dk./Penggugat dk./Tergugat dr. namun nyatanya saat ini kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui bekas pagar runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;


Halaman 30 dari 49

Bahwa kepemilikan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang telah dimakan atau menjadi kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik berdasarkan akte autentik yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama Pt. Lacquercraft Industry Indonesia (vide bukti P-5) maupun bukti tulisan lainnya dan keterangan saksi-saksi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. maupun hasil pemeriksaan setempat, sehingga telah memenuhi syarat pasal 191 RBG untuk itu Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi Putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dalam perkara a quo; Bahwa

berdasarkan

dalil-dalil

tersebut

diatas,

dengan

ini

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menguatkan Putusan judex factie serta menambahnya dengan menyatakan Putusan dimaksud dapat dijalankan telebih dahulu atau serta merta walaupun adanya verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad) agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. segera dapat membangun tembok pembatas sehingga bangunan yang ada diatas tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak roboh; III. DALAM REKONVENSI Bahwa judex factie telah salah menerapkan hukum dalam keputusannya tentang rekonvensi yang amarnya menyatakan; 1. Mengabulkan Gugatan penggugat rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum; 3. Menghukum pembayaran

Tergugat kerugian

Rekonvensi/Penggugat materil

kepada

Konvensi

Penggugat

melakukan

Rekonvensi/Tergugat

Konvensi sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya;


Halaman 31 dari 49

Bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.

membersihkan kolam

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. adalah merupakan hasil kesepakatan antara dengan Pembanding / Tergugat dk. / Penggugat dr. dengan Terbanding /Penggugat dk./Tergugat dr. yang di fasilitasi oleh Kepala Desa, oleh karenanya segala akibat yang mungkin dan atau timbul atas tindakan tersebut telah disadari oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan oleh sebab itu, maka Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dapat dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan segala konsekuensi resiko kerugian yang timbul yang mana dalam hal dimaksud Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.

juga

telah mengeluarkan biaya untuk menyewa alat berat; Bahwa kerugian materil sebagaimana di dalilkan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak berdasar, oleh karenanya tidak sepatutnya Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.

tidak

dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp. 18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa

dari

hasil

tersebut

diatas,

dengan


dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan Putusan Rekonvensinya Judex factie serta menolak seluruh gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. kemukakan diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut; Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi : -


Dalam Pokok Perkara 1.

Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

2.

Menyatakan Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr. telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3.

Menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. pemilik yang sah


Halaman 32 dari 49

atas sebidang tanah seluas 27.512 m2 yang terletak di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Februari 2011; 4.

Memerintahkan menyerahkan

Pembanding/terggugat tanah

yang

telah

dk./Penggugat diserobot

dr.

tersebut

untuk kepada

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. 5.

Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, kasasi (uit voerbaar bij vooraad)

Dalam Rekonvensi: Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri serta memutuskan; -

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Rekonvensi

-

Menolak gugatan Rekonvensi Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Membebankan

biaya

yang

timbul

dalam

perkara

ini

kepada

Pembanding/terggugat dk./Penggugat dr. baik di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tambahan Kontra Memori Banding, tertanggal 04 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015, bahwa pada prinsipnya membantah seluruh dalil Memori Banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : EKSEPSI -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya pada halaman 2 baris ke-16 menyebutkan “……pertimbangan Hakim menyatakan hanya salah Redaksional adalah kurang tepat, karena Pengadilan bersifat mewujudkan

kebenaran.

Penggugat

mengetahui

Tergugat bekerja sebagai PNS di kantor Pengadilan Negeri Lubuk Pakam…” adalah merupakan dalil khayalan (illusoir), karena dalam salinan putusan judex factie tingkat pertama tidak ada menyebutkan kalimat dimaksud; -

Bahwa yurispudensi Mahkamah Agung yakni putusan nomor :305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dan putusan nomor :24138/K/Sip /1981

tanggal 18 Januari 1982 menyebutkan “Penggugat


memiliki

Halaman 33 dari 49

kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat” dan juga menurut teori condition sine qua non, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian,

sehingga

dengan

demikian,

maka


dk./Tergugat dr. tidak mungkin menggugat seluruh anak alm. Damai Tarigan dalam perkara a quo, sebab yang melakukan perbuatan dan dimintai pertanggung jawabannya atas perbuatan melawan hukum tersebut adalah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. -

Bahwa

berdasarkan

dalil-dalil

sebagaimana

diuraikan

oleh

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. diatas, maka sudah sepatutnya Eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. ditolak;

I.2. DALAM POKOK PERKARA -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya pada halaman 2 baris ke-33 menyebutkan “Tergugat tidak pernah memijak/mengganggu tanah Penggugat dan tidak ada menyerobot tanah Penggugat” adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada di persidangan awal yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 34 disebutkan: 1.

Bahwa pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di areal tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter x tinggi 3 meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua sisinya, demikian pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah sengketa dan telah menyatu dengan tanah/kolam milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

2.

Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang sudah rubuh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; “

Yang

mana

dari

memperlihatkan dk./Penggugat

hasil

serta dr.

pemeriksaan membuktikan

telah

setempat bahwa

menyerobot

atau

dimaksud

diatas,

Pembanding/Tergugat memakan

tanah

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan jika dibiarkan, maka air kolam akan terus menggerus tanah yang dapat merobohkan bangunan lainnya yang saat ini sudah mulai miring disebabkan tanah disisi bangunan telah tergerus air kolam;


Halaman 34 dari 49

-

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng tanah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., kemudian parit masyarakat, kemudian tanah Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baru kemudian tembok Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., namun nyatanya saat ini kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui bekas pagar runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;

-

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya pada halaman 2 baris ke-35 menyebutkan “ Longsornya tanah Penggugat ke kolam Tergugat membentuk lengkungan menjorok ke dalam tanah Penggugat selebar 1,5 M, panjang 78,20 M sebagaimana keterangan saksisaksi Tergugat di persidangan maupun pada sidang lapangan disebabkan oleh karena : 1.

Pada waktu Pagar Tembok dan batu pandasi Penggugat rubuh ke dalam kolam Tergugat, bersamaan dengan itu tanah Penggugat ikut terbongkar dan longsor.

2.

Bahwa pada waktu digelar sidang lapangan, Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melihat bahwa letak tanah Penggugat lebih tinggi dari kolam Tergugat lk. 1,5 M dari dasar kolam Tergugat.

3.

Bahwa EXAVATOR (Alat Berat) Penggugat berbobot lebih kurang 13 ton, ketika mengeruk/membersihkan Pagar Tembok yang runtuh, tanah benteng kolam Tergugat selebar lk 2 M, dalam 1,5 M, Panjang lk 78,20 M, berikut parit yang Tergugat buat ikut diangkat ke halaman Penggugat.

4.

Proses pengerukan Pandasi dan pagar tembok Penggugat dari kolam Tergugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut menggunakan Exavator Penggugat, pagi hari Exavator turun ke kolam Tergugat melalui tanah Penggugat, sore hari kembali ke halaman Penggugat, menyebabkan tanah Penggugat longsor, ditambah lagi bila hujan turun, air dari halaman Penggugat mengalir deras ke kolam Tergugat, sedikit demi sedikit tanah Penggugat mengalami erosi”

Adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan sidang lapangan yang mana hasil dari pemeriksaan di persidangan dan sidang lapangan tersebut telah disimpulkan oleh judex Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 35 dari 49

factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 43 alinea ke-4 yang menyebutkan “menimbang, bahwa bukti di atas dihubungkan dengan fakta yang Majelis Hakim peroleh pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya tembok Penggugat pada tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui (notoir feiten) air akan mengerus tanah yang berada di sekitar dan genangan air kolam Tergugat jelas telah merusak pondasi tembok milik Penggugat” -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya pada halaman 3 angka 3 menyebutkan “3. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan Bukti Surat Sertifikat Tanah di persidangan barulah Tergugat tahu bahwa batas tanah Penggugat sebelah Utara disebut berbatas dengan parit

milik

Tergugat.

Dengan

demikian

Tergugat

berkesimpulan

Penggugatlah yang telah menyerobot tanah Tergugat” adalah dalil yang menyimpang atau tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan lapangan, sebab berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sebagaimana telah disimpulakan oleh judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 39 baris ke-13 yang menyebutkan “Bahwa bidang tanah bagian dari HGB Nomor.232, luas tanah 27.512 M2 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tanjung Morawa, atas nama Maharani Sarintah Tobing Qq PT. LII yang tidak dikuasai seluas 53 M2 yang saat ini fisiknya sudah menjadi kolam (vide bukti surat P-5 dan P-11); I.3. DALAM POKOK REKONPENSI -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya pada halaman 3 baris ke-31 menyebutkan “……pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam runtuhnya tembok Penggugat telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum” adalah merupakan dalil yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan persidangan,

karena

yang

menyebabkan

rubuhnya

tembok

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. adalah akibat pengerukan kolam yang dilakukan oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.; -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya ada mengajukan bukti tambahan sebagaimana disebutkan pada halaman 3 baris ke-35 yang menyebutkan “………mengajukan Bukti Tambahan dan


Halaman 36 dari 49

kerugian biaya pembuatan benteng kolam sebagai berikut ………” adalah bukti yang tidak dapat diterima karena telah menyalahi hukum acara perdata karena bukti tersebut seharusnya diajukan pada saat agenda pembuktian pemeriksaan

pengadilan

negeri

Lubuk

Pakam,

dan

apabila

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. mengajukan bukti tambahan, maka bukti tersebut harus diserahkan juga kepada Pembanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sebagaimana telah diatur dan disebutkan dalam Pasal 11 ayat (3) UU No.20 tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang berbunyi “Kedua belah pihak boleh memasukkan surat-surat keterangan dan bukti kepada Panitera Pengadilan Negeri atau kepada Panitera Pengadilan Tinggi yang akan memutuskan, asal saja turunan dari surat-surat itu diberikan kepada pihak lawan dengan perantaraan pegawai Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri itu” -

Bahwa berdasarkan yurispudensi yaitu putusan Mahkamah Agung No.391 K/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 1969 yang menyebutkan “permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undangundang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan” (Rangkuman Yurispudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara

yang

memeriksa

dan

mengadili

perkara

a

quo

mengenyampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam memori bandingnya; 3.

TENTANG PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM

II.1. EKSEPSI. Bahwa judex factie dalam pertimbangannya tentang eksepsi sudah tepat dan memenuhi

ketentuan

hukum

dan

rasa

keadilan,

hal

ini

terlihat

dari

pertimbangannya yang menyatakan : 1.

Eksepsi error in persona Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya sebagaimana disebutkan dalam salinan putusan pada halaman 27 alinea ke-5 menyatakan “……..untuk menentukan ada atau tidaknya keterkaitan Tergugat dalam robohnya tembok

milik Penggugat haruslah dibuktikan


dalam proses

Halaman 37 dari 49

pembuktian, sehingga terhadap dalil ini Majelis Hakim berpendapat telah memasuki materi pembuktian pokok perkara dan dengan demikian dalil eksepsi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima”, memperlihatkan bahwasanya pertimbangan judex factie tingkat pertama dimaksud sudah tepat; Bahwa pertimbangan judex factie tingkat pertama tersebut didasarkan pada yurispudensi Mahkamah Agung yakni putusan nomor :305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, dan putusan nomor :24138/K/Sip /1981 tanggal 18 Januari 1982 yang menyebutkan “Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”, sehingga oleh karenanya dalil Tergugat yang menyatakan sepatutnya menarik seluruh ahli waris alm. Damai Tarigan adalah dalil yang tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak; Bahwa

berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,


dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara

a quo menolak Eksepsi Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat dr. tentang error in persona; 2.

Eksepsi judicio standi Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya yang didasari pada pasal 103 UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan AD/ART dan bukti terkait dengan pengesahan PT. Lacquercraft Industry Indonesia (vide putusan halaman 29) menyatakan bahwa Chang Han Chi sebagai Direktur PT. Lacquercraft Industry Indonesia adalah berwenang untuk memberi kuasa kepada Penggugat (Lee, Hong Yau) dan oleh karenanya judex factie tingkat pertama berpendapat Penggugat mempunyai judicio standi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya pertimbangan judex factie tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat

dr.

tentang

judicio

standi

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. adalah sudah tepat; Bahwa

berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,


dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili

perkara

a

quo

menolak

eksepsi

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat dr. tentang judicio standi; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 38 dari 49

3.

Eksepsi obscuur libel Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya yang didasari pada “……bahwa Akte Jual Beli No.25 tertanggal 8 Februari 2011 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 adalah alat bukti surat autentik yang artinya kebenaran dari alat bukti bernilai sempurna, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat dan untuk membuktikan ketidakakuratan akte-akte ini jelas sudah memasuki materi pembuktian pokok perkara. Sementara mengenai kesalahan identitas Lee Hong Yau, menurut Majelis Hakim tidak bersifat menentukan dan hanya bersifat redaksional belaka” (vide putusan halaman 30 alinea ke-3) dan untuk itu judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang obscuur libel sudah tepat; Bahwa berdasarkan hal diatas, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak eksepsi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tentang obscuur libel;

II.2. DALAM KONVENSI. -

Bahwa Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan Terbanding/Penggugat dk./Tergugat

dr.

dengan

difasilitasi

oleh

Kepala

Desa

melakukan

musyawarah dan disepakati agar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membantu membersihkan kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dari material runtuhan tembok pagar Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr yang jatuh ke kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.; -

Bahwa

setelah

pembersihan


kolam,

maka

dk./Tergugat

Pembanding/Tergugat

dr.

melakukan

dk./Penggugat

dr.

memperluas kolam miliknya yang dalam kenyataannya telah mengeruk parit pembatas dan tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. sampai merobohkan tembok pembatas dan melewati tembok pembatas milik Terbanding/Penggugat

dk./Tergugat

dr.

sehingga

sebagian

tanah

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. telah dimakan dan menjadi bagian kolam

yang

telah

mengakibatkan

bangunan


dk./Tergugat dr. saat ini miring dan akan roboh karena kolam terus menggerus tanah milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.; -

Bahwa hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 33 dan 34 disebutkan :“


Halaman 39 dari 49

1.

Bahwa tanah yang dipersengketakan terletak di Jl. Limau Mungkur Dusun V No.1, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam bentuk lengkungan, tepatnya berada di perbatasan tanah milik Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

dengan

tanah/kolam

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 2.

Bahwa diluar pagar tembok milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah disisakan tanah kosong yang ditandai dengan patok besi sesuai Berita Acara Pengembalian Batas diterbitkan BPN tanggal 19 November 2013 dengan lebar lebih kurang 50 meter dan panjangnya sama dengan panjang tembok tersebut;

3.

Bahwa pagar tembok Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di areal tanah sengketa tidak tampak lagi lebih kurang panjang 78,2 meter x tinggi 3 meter dan hanya terlihat bekas tembok pada ujung kedua sisinya, demikian pula dengan paret tidak dijumpai lagi di areal tanah sengketa dan telah menyatu dengan tanah/kolam milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

4.

Bahwa sebahagian air kolam telah masuk di dalam areal tembok yang sudah rubuh milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; “

dari hasil pemeriksaan setempat dimaksud diatas, memperlihatkan serta membuktikan

bahwa

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat

dr.

telah

menyerobot atau memakan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dan jika dibiarkan, maka air kolam akan terus menggerus tanah yang dapat merobohkan bangunan lainnya yang saat ini sudah mulai miring disebabkan tanah disisi bangunan telah tergerus air kolam; -

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 43 alinea ke-4 menyebutkan “menimbang, bahwa bukti di atas dihubungkan dengan fakta yang Majelis Hakim peroleh pada saat pemeriksaan setempat, maka Majelis Hakim menyimpulkan Tergugat terkait dengan robohnya tembok Penggugat pada tahun 2013 adalah suatu yang patut diketahui (notoir feiten) air akan mengerus tanah yang berada di sekitar dan genangan air kolam Tergugat jelas telah merusak pondasi tembok milik Penggugat”, oleh karena itu pertimbangan judex factie tingkat pertama yang menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;


Halaman 40 dari 49

-

Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. yaitu saksi Sumadi, saksi Yuswardi, dan saksi Rusliman Purba menyatakan secara tegas bahwa antara kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dengan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. dibatasi benteng tanah Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., kemudian parit masyarakat, kemudian tanah Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baru kemudian tembok Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., namun nyatanya saat ini kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. sudah melebar melampaui bekas pagar runtuh milik Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.;

-

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya halaman 46 alinea ke5 yang menyebutkan “…….Penggugat mengajukan tuntutan ganti kerugian materil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)…….”, alinea ke-6 menyebutkan “………maka berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum ini tidak dapat dikabulkan” dan halaman 47 baris ke-3 yang menyebutkan “….maka petitum mengenai kerugian

materiil

dan

immaterial

tidak

dapat

dikabulkan’

adalah

pertimbangan yang kurang tepat, kontradiktif dengan kenyataan dan memperlihatkan sikap partial (memihak) kepada Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., karena judex factie tingkat pertama telah memutuskan bahwasanya Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas perbuatannya yang mengeruk kolam milik mengakibatkan

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.

rubuhnya

tembok

milik

dan

Terbanding/ Penggugat dk./

Tergugat dr.; -

Bahwa

atas

perbuatan

melawan

hukum

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat dr. tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perd.,

Pembanding/Tergugat

membayar

ganti

rugi

dk./Penggugat

(schade)

baik

dr.

berupa

berkewajiban kerugian

untuk

kekayaan

(vermogensschade) ataupun kerugian yang bersifaat idiil (moril) kepada Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., dan bila judex factie tingkat pertama tidak setuju dengan perhitungan Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr., maka sudah seharusnya judex factie tingkat pertama menilainya menurut kelayakan

dan

kewajaran,

bukan

menolak

petitum

angka

5

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. -

Bahwa oleh karenanya, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa


Halaman 41 dari 49

dan mengadili perkara a quo agar menghukum Pembanding/Penggugat dk./Tergugat

dr.

untuk

membayar

ganti

rugi

(schade)

kepada

Terbanding/Tergugat dk./Penggugat dr. atas kerugian yang diderita oleh Pembanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yaitu kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan inmateril sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) -

Bahwa judex factie tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 47 alinea ke-1 menyebutkan “…….salah satu petitumnya Penggugat ada memohon pembayaran sejumlah uang, maka petitum terhadap uang paksa harus ditolak’, adalah suatu sikap yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. karena adapun yang menjadi dasar Terbanding/Penggugat

dk./Tergugat

dr.

meminta

uang

paksa

(dwangsom) adalah agar Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. tidak lalai menjalankan putusan perkara a quo yaitu untuk menyerahkan tanah Terbanding/Penggugat

dk./Tergugat

dr.

yang

telah

diserobot

oleh

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. -

Bahwa Andi Hamzah (vide Romli Atmasasmita, Varia Peradilan Majalah Hukum No.306, Mei 2011, Ikatan Hakim Indonesia, 2011, hal. 21) menyebutkan

“dwangsom (dwangsom of astreinte) adalah uang paksa,

sejumlah uang yang harus dibayar oleh seseorang sebagai hukuman berdasarkan putusan pengadilan, sepanjang atau sesering ia tidak memenuhi kewajiban pokok yang dibebankan kepadanya oleh keputusan pengadilan itu” dan juga R. Subekti (vide R. Subekti, Kamus Hukum, Cet. Ke16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal.37) menyatakan “dwangsom adalah uang paksa, sebegitu jauh pengadilan memutuskan penghukuman untuk sesuatu lain daripada untuk membayar sejumlah uang, maka dapatlah ditentukan di dalamnya, bahwa jika, selama atau manakala si terhukum tidak/belum memenuhi keputusan tersebut, ia pun wajib membayar sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan itu, uang mana disebut uang paksa (pasal 606 a Rechtsvordering)” -

Bahwa oleh karenanya, Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada majelis hakim pengadilan tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberi putusan menghukum Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kelalaian Pembanding/ Tergugat dk./ Penggugat dr. dalam

memenuhi isi putusan


Halaman 42 dari 49

perkara a quo; -

Bahwa kepemilikan tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang telah dimakan atau menjadi kolam Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. telah terbukti secara sah dan meyakinkan baik berdasarkan akte autentik yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No.232 Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara atas nama PT. Lacquercraft Industry Indonesia (vide Bukti P-5) maupun bukti tulisan

lainnya

dan

keterangan

saksi-saksi

Pembanding/Tergugat

dk./Penggugat dr., maupun hasil pemeriksaan setempat, sehingga telah memenuhi syarat pasal 191 RBG untuk itu Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberi putusan serta merta (uit voerbaar bij vooraad) dalam perkara a quo; Bahwa

berdasarkan

dalil-dalil

tersebut

diatas,

dengan

ini

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar menguatkan putusan judex factie tingkat pertama serta menambahnya dengan menyatakan putusan dimaksud dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta walaupun adanya verzet maupun

kasasi

(uit

voerbaar

bij

vooraad)

agar


dk./Tergugat dr. dapat segera membangun tembok pembatas sehingga bangunan yang ada diatas tanah Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak roboh;

II.3. DALAM REKONVENSI. Bahwa judex factie tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dalam keputusannya tentang rekonvensi yang amarnya menyatakan : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagian; 2. Menyatakan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan melawan Hukum; 3. Menghukum

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konvensi

melakukan

pembayaran kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);


Halaman 43 dari 49

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selain dan selebihnya; Bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. membersihkan kolam Pembanding/Tergugat kesepakatan

antara

dk./Penggugat

dr.

Pembanding/Tergugat

adalah

merupakan

dk./Penggugat

dr.

hasil dengan

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. yang difasilitasi oleh Kepala Desa, oleh karenanya segala akibat yang mungkin dan atau timbul atas tindakan tersebut telah disadari oleh Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dan oleh sebab itu, maka

Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dapat

dikualifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum sebab perbuatan tersebut adalah merupakan hasil kesepakatan bersama dengan segala konsekuensi resiko kerugian yang timbul yang mana dalam hal dimaksud Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. juga telah mengeluarkan biaya untuk menyewa alat berat; Bahwa kerugian materil sebagaimana di dalilkan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. dalam gugatan rekonvensinya adalah tidak berdasar, oleh karenanya tidak sepatutnya Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. tidak dihukum untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp.18.750.000,- (delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa

dari

hal

tersebut

diatas,

dengan

ini


dk./Tergugat dr. memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar membatalkan putusan Rekonvensi judex factie tingkat

pertama

serta

menolak

seluruh

gugatan

rekonvensi

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr.; Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. kemukakan diatas, maka dengan ini mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut : Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi : -


Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan

gugatan

Pembanding/Penggugat

dk./Tergugat

dr.

untuk

sebahagian; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 44 dari 49

2. Menyatakan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr., telah melakukan Perbuatan melawan hukum; 3. Menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr.

merupakan

pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 27.512 m² yang terletak di Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232 Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa, tertanggal 2 Februari 2011; 4. Memerintahkan Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk menyerahkan tanah

yang

telah

diserobot

tersebut

kepada


dk./Tergugat dr.; 5. Menghukum Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu setengah milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Terbanding/Penggugat dk./Tergugat dr. seketika dan sekaligus; 6. Menghukum Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya setiap kelalaian dalam memenuhi isi putusan perkara ini; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet,kasasi (uit voerbaar bij voorraad); Dalam Rekonvensi : Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan mengadili sendiri serta memutuskan : -

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Rekovensi;

-

Menolak gugatan rekonvensi Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi : -

Membebankan

biaya

yang

timbul

dalam

perkara

ini

kepada

Pembanding/Tergugat dk./Penggugat dr. baik di tingkat Pengadilan Negeri Lubuk Pakam maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

:138/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 24

Oktober 2014, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat, Kontra Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 45 dari 49

Memori Banding dan Tambahan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi pada pokoknya dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena telah didasarkan pertimbangan yang telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding kecuali terhadap hal-hal yang lebih lanjut dipertimbangkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat di dalam Memori Bandingnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karenanya Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat pada point III dalam rekonvensi halaman 7,8 dan Tambahan Kontra Memori Banding halaman 12 dan 13, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan kerugian materil yang didalilkan Penggugat/ Terbanding d.k/ Penggugat d.r dalam gugatan rekonvensi perkara aquo tidak berdasar oleh karena Penggugat/ Tergugat d.k/ Penggugat d.r telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konpensi dan dalam pokok perkara ; Menimbang,

bahwa

persidangan ternyata

berdasarkan

fakta-fakta

yang

diperoleh

di

proses kepemilikan dari sertifikat nomor 53 menjadi

sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 232 tanggal 8 Desember 1997( bukti P4,P5) yang diajukan Terbanding/Penggugat telah memiliki /didasari alat bukti yang kuat serta

diakui Pembanding /Tergugat sedangkan Pembanding/Tergugat tidak

mempunyai bukti atas lahan aguo tersebut ( P10) ; Menimbang,

bahwa

yang

didasarkan

pada

fakta

hukum

bahwa

Pembanding/ Tergugat pada item 2 amar putusan nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 24 Oktober 2014, Pembanding/Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, telah melakukan pengerukan tanah sehingga tanah tergerus air menyebabkan tembok Terbanding/Penggugat merusak pondasi sehingga roboh ke dalam kolam Pembanding/Tergugat , sehingga Majelis Hakim tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam amar putusan aguo dalam

gugatan rekonvensi point/item 2 dan 3 menyatakan

Terbanding/Tergugat Rekonvensi

/Terbanding/Penggugat

Konvensi

telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya adalah tidak tepat pula apabila Terbanding/ Penggugat Konvensi dihukum melakukan pembayaran Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 46 dari 49

kerugian materiil kepada Pembanding/Tergugat konvensi sejumlah Rp.18.750.000 ( delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena justru telah terbukti Pembanding/Tergugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum

dan

untuk menghindari adanya item amar putusan yang saling bertentangan serta gugatan

rekonvensi

merupakan

accesoir

dari

gugatan

konvensi

maka

berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan dalam Rekonvensi harus ditolak seluruhnya, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 138/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 24 Oktober 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai gugatan dalam

Rekonvensi sehingga amar selengkapnya

berbunyi sebagaimana di bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam

putusan tingkat banding

Pembanding/Tergugat tetap berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan ; Memperhatikan KUHPerdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI ----- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula

Tergugat

tersebut ; -----

Memperbaiki

Putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

No :

138/Pdt.G/2013/PN-LP, tanggal 24 Oktober 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : Dalam Konvensi Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hokum ; 3. Menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 27.512 - M2 yang terletak Jl. Limau Mungkur Dusun V No. 1, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, Indonesia berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 232

Desa Bangun Rejo Kecamatan Tj. Morawa,

tertanggal 2 Feberuari 2011 ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 47 dari 49

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan tanah yang telah diserobot tersebut kepada Penggugat ; 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi - Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi seluruhnya ; - Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi membayar biaya sebesar Nihil ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi - Menghukum Pembanding/ Tergugat dk./Penggugat dr.untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 3 September 2015 oleh kami Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua

Majelis

dengan

DHARMA

E.

DAMANIK,SH.MH,

dan

DAHLIA

BRAHMANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 Nomor: 242/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan

mengadili perkara ini dalam

tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari JUMAT tanggal 11 September 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota,

ttd DHARMA E. DAMANIK,SH.MH

Hakim Ketua,

ttd Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum

ttd DAHLIA BRAHMANA,SH,MH

Panitera Pengganti

ttd FARIDA MALEM, SH Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:242/Pdt/2015/ PT.Mdn

Halaman 48 dari 49

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


Halaman 49 dari 49

PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents