PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 15 / PDT / 2016 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN (Pesero), beralamat dan berkantor di Wisma KIM Jalan Pulau Batam No. 1 Kawasan Industri Medan Tahap II Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rasudin Gultom,SH.- MH.- 2. Parluhutan Situmorang SH., 3. Bonar Gultom, S.H.- Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum GAN’S LAW Office beralamat di Wisma Nugrah Santana 14th Floor Suite kav. 7-8 Jakarta 10220- Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2014 telah didaftar di Kepaniteraan No.1706/Penk/2014/PN-Mdn.- tanggal 11 Agustus 2014 selanjutnya disebut Pembanding semula sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi;---------------------------------------------

Lawan : WILLIAM THAMRIN,

partikuler, warganegara Indonesia, selaku Direktur Utama

PT.

BILAH

BAJA

MAKMUR

ABADI,

berkedudukan di Medan dan berkantor di Jalan Gandhi Nomor 7-9 Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Santun Sianturi,SH.- dan Fiktor Panjaitan,SH.MH.- Advokat dan Mediator dari Kantor Hukum Anugerah Keadilan berkedudukan

Hal 1 dari 28 Hal Put No.15/PDT/2016/PT-MDN

dan berkantor di Medan, Jalan Menteng VII No. 64-G baik

bersama-sama

maupun

sendiri-sendiri,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2014, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan

No.1453/Penk/2014/PN-Mdn.-

tanggal 27 Juni 2014 ,

selanjutnya disebut

Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi; --------------------------------------------

Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor : 15/PDT/2016/PT-MDN.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ---------------------------Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 328/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 10 Juni 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; ---------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2014,

telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Medan pada

tangal 1 Juli 2014 di bawah register perkara Nomor : 328/Pdt.G/2014/PNMdn.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut : ---------------------------------1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Swasta Nasioanal yang didirikan sesuai dan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;--------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat memiliki bangunan pergudangan di Jalan Pulau Mentawai, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang didirikan di atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Hal 2 dari 28 Hal Put No.15/PDT/2016/PT-MDN

Februari 1997 Nomor 746/1997 tanah mana berada dalam Kawasan Industri Medan II yang merupakan bagian dari tanah Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola Tergugat;----------------------------------------------------------------------------3. Bahwa bidang tanah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 49 diperoleh Penggugat atas dasar Jual Beli dari Tergugat sesuai dengan Akta Perjanjian Jual Beli tanggal 13 November 1996 No. 70 yang dibuat dihadapan Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Is Farida F, SH.- berkantor di Jalan William Iskandar No. 35 Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;-----------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena tanah dan bangunan pergudangan milik Penggugat berada dalam Kawasan Industri Medan II yang dikelola Tergugat selaku Pemegang Hak Pengololan (HPL) atas kawasan tersebut Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban kepada Tergugat;---------------------------------4. Bahwa sudah merupakan fakta umum, Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas Kawasan Indusrtri Medan mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan Surat Keterangan / Rekomendasi yang dimohonkan setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Medan

guna

kelengkapan

dokumen

dan

atau

administrasi

yang

diperuntukkan dan atau diperlukan untuk kemajuan usaha, maka sangat berdasar hukum apabila “Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas Kawasan Indusrtri Medan ditetapkan mempunyai kewajiban hukum untuk memberikan Surat Keterangan / Rekomendasi yang dimohonkan setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Medan

guna

kelengkapan

dokumen

dan

atau

administrasi

yang

diperuntukkan dan atau diperlukan untuk kemajuan usaha”;---------------------5. Bahwa guna menambah modal usaha, Penggugat telah mengajukan permohonan kredit kepada PT. Bank Central Asia, Tbk dan sebagai jaminan


pelunasan pembayaran atas kredit yang dimohonkan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 49, atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 06 Februari 1997 Nomor 746/1997 sebagaimana termaktub dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No : 71 / 2013 tertanggal 22 Oktober 2013;----6. Bahwa sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran Hak Tanggungan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, harus ada surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, kepada PT. Bank Central Asia, Tbk yang dikeluarkan Tergugat dan guna permohonan izin dimaksud Penggugat telah mengirimkan Surat Permohonan kepada Tergugat, sesuai dengan Surat Penggugat tertanggal 3 Februari 2013;-----------------------------------------------7. Bahwa terhadap Surat Permohonan tertanggal 3 Februari 2014, Tergugat belum memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, kepada PT. Bank Central Asia, Tbk

Medan,

sehingga Penggugat kembali menyurati Tergugat sesuai dengan Surat tertanggal 13 Maret 2014;------------------------------------------------------------------8. Bahwa terhadap Surat Penggugat tertanggal 13 Maret 2014, Tergugat juga tidak memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 kepada PT. Bank Central Asia, Tbk Medan, sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukum telah mengirimkan Surat Somasi kepada Tergugat, sesuai dengan Surat Nomor : 41/CIP-Mdn/04-2014 tertanggal 16 April 2014;--------------------------------------------------------------------------------------9. Bahwa walaupun Penggugat sudah berapa kali menyurati Tergugat agar memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor. 49 milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia, Tbk Medan, akan tetapi tanpa alasan yang sah dan berdasarkan hukum hingga Hal 4 dari 28 Hal Put No.15/PDT/2016/PT-MDN

saat ini, surat ijin menjaminkan dimaksud belum dikeluarkan oleh Tergugat, pada hal pemberian surat izin menjaminkan sertipikat adalah mana merupakan kewajiban hukum dari Tergugat;------------------------------------------10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, milik Penggugat kepada

PT.

Bank

Central

Asia,

Tbk

tersebut

adalah

perbuatan

membelakangi kewajiban hukum yang dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, maka sangat berdasar hukum apabila “Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum (onrecht matigedaad);--------11. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yang tidak mau memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan tersebut, telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, dimana sampai dengan saat ini PT. Central Asia, Tbk – Medan belum dapat mencairkan kredit yang dimohonkan Penggugat oleh karenanya Penggugat tidak dapat menambah modal usaha ;--------------------------------------------------12. Bahwa agar Penggugat dapat segera mendapatkan modal usaha dari PT. Central Asia, Tbk, Medan, Tergugat harus dengan segera memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan maka berdasar hukum apabila “Tergugat dihukum memberikan surat ijin menjaminkan atas sertifikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49 milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan”;-------------------------------------------------------------------------13. Bahwa Penggugat sangat meragukan itikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa


(dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini;-----------14. Bahwa Gugatan Penggugat sangat eksepsional maka patut dan beralasan hukum apabila “putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;--------------------------------------------------------------------------------------15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasar hukum apabila “Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini”;---------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dimohonkan kehadapan Yang Terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan dengan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------2. Menetapkan kewajiban hukum Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas Kawasan Indusrtri Medan untuk memberikan Surat Ijin/ Rekomendasi yang dimohonkan setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Medan guna kelengkapan dokumen dan atau administrasi yang diperuntukkan dan atau diperlukan untuk kemajuan usaha;---------------3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);-----------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat ijin menjaminkan atas sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan ;--------------------------------------------------


5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai mematuhi isi putusan dalam perkara ini;-----------------------------------------6. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”;--7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;-------------------------------------------------------------------Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengerti akan maksud dan isinya serta telah pula mengajukan

jawaban ter

tanggal 3 Pebruari 2014 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI I

DALAM EKSEPSI Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 1. Bahwa dalil-dalil Penggugat tidak jelas dan kabur. Siapakah dan apakah yang dimaksud Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan

siapakah

dan

apakah

yang

dimaksud

Penggugat

dengan

membelakangi hukum itu merupakan perbuatan melawan hukum onrech matigedaads itu.

Anehnya Penggugat pada poin 11 mengakui tidak

melakukan perbuatan melakukan hukum dengan menyatakan “ Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan hukum” (bukan melakukan perbuatan melawan hukum).

Meskipun demikian ternyata Penggugat

sendiri tidak menunjukkan adanya kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang didalilkannya atau setidaknya Penggugat ada menguraikan Hal 7 dari 28 Hal Put No.15/PDT/2016/PT-MDN

secara terperinci atas kerugian-kerugian apa yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat tersebut bahkan tidak menyatakan adanya kerugian materiel dan/ataupun kerugian immateriel; Bahwa sebagaimana unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdata (onrecht matigedaads) adalah harus adanya unsur kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Maka dengan tidak adanya kerugian Penggugat yang diuraikan dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut berakibat gugatan menjadi kabur atau tidak jelas atau obscuur libel;------------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa Penggugat dalam positanya semula mendalilkan “bahwa Tergugat tidak memberikan surat keterangan/rekomendasikan pemberian hak tanggungan yang merupakan kewajiban Tergugat” namun dalam petitum Penggugat ternyata

meminta “agar Tergugat diwajibkan memberikan

surat ijin menjaminkan hak guna bangunan No. 49 kepada Penggugat untuk pemasangan hak tanggungan”

adalah tidak merupakan suatu

tuntutan yang nyata dan riel sebagaimana diharuskan oleh unsur perbuatan melawan hukum sebagai onrecth matigedaads. karena seandainyapun benar (quod non) Tergugat ada melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak memberikan rekomendasi sebagaimana didalilkan Penggugat, ternyata tidak ada menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Lagipula yang diharapkan Penggugat hanyalah sesuatu pembebanan hutang diatas SHGB No. 49 yang pasti bukanlah merupakan sesuatu keuntungan bisnis yang dimaksudkan oleh Pengelola Kawasan Indutri Medan karena beban hutang tersebut harus disertai dengan beban bunga bank.

Ironisnya Penggugat tidak mengerti apa

yang dimintanya sebagaimana dalam poin gugatan yang mana penggugat meminta agar Tergugat memberikan “ijin atau rekomendasi “.


Kalau demikian apa sebenarnya yang diminta oleh Penggugat adalah apakah ijin atau rekomendasi ? Adalah dua hal dengan terminologi yang berbeda. Bahwa menurut hukum, ijin adalah dapat berupa vergunning yang dapat diberikan berdasarkan penetapan pejabat/pemerintah dan dapat pula berupa “beschikking “ yang menghendaki suatu keputusan pejabat.

Sesuatu ‘’ijin’’

yang didalilkan

disamakan pula dengan “rekomendasi”

Penggugat seolah-olah sedangkan rekomendasi

mengartikan pada intinya adalah pendapat/opini untuk melakukan sesuatu dalam arti politik dan bukanlah pengertian terminologi hukum yang didalilkan Penggugat, sehingga Penggugat bingung apakah yang dimintakannya adalah ijin? atau rekomendasi? mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur;---------------------------------------------------------------------

Berdasarkan hal yang diuraikan tersebut diatas jelas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas atau obscuur libel ;-----------------------------------------------------------------------------------

II

DALAM POKOK PERKARA Bahwa Tergugat dengan ini membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dan mohon hal-hal yang diungkapkan di dalam Eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;--------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat membantah secara tegas dan menolak dalil-dalil Penggugat pada poin 4, 5 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat


wajib memberikan surat ijin/rekomendasi memasang hak tanggungan atas SHGB NO. 49 kepada Penggugat karena Penggugat telah melaksanakan segala kewajiban kepada Tergugat

selaku pemegang Hak Pengelolaan

(HPL) “;-------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa tidak benar merupakan suatu kewajiban hukum Tergugat untuk memberikan ijin/rekomendasi kepada setiap pemilik atas tanah SHGB yang notabene berasal dari HPL No. 3 maka dan bukan juga merupakan kewajiban

Tergugat

kepada

Penggugat

untuk

memberikan

surat

ijin/rekomendasi atas SHGB No. 49 milik Penggugat jika ternyata Penggugat tidak/belum menyelesaikan kewajibannya dalam kawasan Industri Medan yang dikelola oleh Tergugat. Karena ternyata Penggugat tidak jujur mengakui adanya kewajiban Penggugat untuk membayar hutang Rekening Air Bersih yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sejak Oktober 2003 sampai dengan 30 September 2011 sebesar total Rp. 13.390.000 + Rp. 16.234.000,- = Rp. 29.624.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);----------------------------------------------

Bahwa Penggugat tidak benar karena itu menolak atas dalil Penggugat menyatakan Tergugat selaku pengelola Hak Pengelolaan (HPL) wajib memberikan surat ijin/rekomendasi pemasangan hak tanggungan kepada Penggugat, karena menurut Permendagri No. 1/1977 pada pasal 3 menyebutkan

“bahwa

setiap

penyerahan

penggunaan

tanah

yang

merupakan bagian dari tanah HPL kepada pihak ketiga incasu PT. Bilah Baja Makmur Abadi (Penggugat), baik disertai atau tidak disertai pendirian bangunan diatasnya wajib dilakukan dengan perjanjian tertulis antara pihak pemegang HPL incasu PT. (persero) KIM dan pihak ketiga incasu PT. Billah Jaya Makmur Abadi. “

Bahwa atas ketentuan Permendagri No. 1/1977


tersebut yang harus dipatuhi adalah “Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di Kawasan Industri Medan antara PT (persero) KIM dengan PT. Bilah Baja Makmur Abadi dan bukan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat;-----------------------------------------------------------------------------

Bahwa hal tersebut diperkuat dengan pasal 5 Permendagri No. 1/1997 yang menyebutkan, “bahwa meskipun atas penggunaan bagian tanah HPL dapat diberikan HGB kepada pihak ketiga atau mitra swasta, namun menurut Pasal 5 Permendagri No. 1/1997 tersebut menentukan bahwa hubungan Hukum antara Pemegang HPL (incasu PT. KIM yang ditunjuk berwenang menyelenggarakan penyedian tanah dengan mitra swasta) dengan tanah HPL yang diberikan kepadanya tidaklah MENJADI HAPUS dengan didaftarkannya hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga” ;-------------------

Hal ini didasarkan pada pokoknya bahwa pihak ketiga hanya berhak atas tanah atau bangunan diatasnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan harus kembali kepada negara melalui Penggugat (PT. KIM) sebagai Pengolola yang ditunjuk mengelola tanah HPL milik negara ; Dengan demikian Penggugat ternyata telah keliru menganggap bahwa Tergugat

wajib

memberikan

surat

ijin/rekomendasi

memasang

hak

tanggungan kepada Penggugat yang notabene Penggugat bukanlah sebagai pemilik hak terpenuh dan terkuat sebagai Hak Milik berdasarkan undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1986 kecuali memenuhi dengan syarat jangka waktu yang ditentukan. Dengan perkataan lain Tergugat berwenang secara legitimated tidak memberikan surat ijin/rekomendasi sebagaimana

yang

dimintakan

Penggugat

dengan

pertimbangan–

pertimbangan bahwa Tergugat belum menyelesaikan hutangnya membayar


Rekening Air Bersih yang dikelola oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas pada poin sebelumnya;------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat menolak dan membatah dengan tegas dalil Penggugat pada poin 12 s/d 16 yang pada intinya menyatakan “Tergugat dihukum memberikan surat ijin menjaminkan sertipikat tanah HGB No. 49 milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia“, karena dalil-dalil

gugatan

Penggugat tidak berdasarkan atas hukum dan kaidah serta norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia melainkan hanya merupakan asumsiasumsi akibat sesat dan kekeliruan pengetahuan hukum dari Penggugat atas kepemilikan hak atas tanah yang merupakan bagian dari HPL adalah milik yang tetap dikelola oleh negara yang tidak menjadi terpisah dengan penggunaan HPL tersebut sebagaimana ditentukan dalam peraturan Permendagari tersebut bahkan Penggugat melupakan bahwa Tergugat menurut Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di Kawasan KIM dapat membatalkan Penggunaan tanah pihak ketiga yang diterbikan apabila dinilai pihak mitra swasta tersebut melakukan pelanggaran”, vide surat perjanjian Penggunaan Tanah Industri antara Penggugat dengan Tergugat;---------------

Bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat tidak menyadari bahwa Penggugat

sudah

berulang

kali

memberikan

rekomendasi

kepada

Penggugat untuk melakukan peminjaman hal mana terlihat vide roya pada Sertipikat HGB No. 49 yaitu pada tahun 1997, 2002, 2005, 2007 mencapai peminjaman Rp. 35 milyar dan pada tahun 2011, dengan demikian tidak beralasan dalil Penggugat menyatakan bahwa Tergugat hingga sekarang tidak mau memberikan surat ijin /rekomendasi kepada Penggugat;------------


Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan atas hukum dan itikad baik maka tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar dwangsom Rp. 1.000.000,- setiap harinya patut ditolak;----------------------------

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum melainkan melainkan asumsi–asumsi sesat dan keliru tersebut maka putusan perkara tidak dapat dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad);-----------------------------------------------------------------------

Dan demikian juga tuntutan Pengugat agar Tergugat membayar uang perkara jelas tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;-------------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mengadili gugatan a quo menyatakan gugatan Penggugat DITOLAK untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak berdasarkan atas hukum yang baik dan tidak pula didukung oleh bukti-bukti dan dalil-dalil yang patut, baik dan benar;------------

DALAM REKONPENSI. Bahwa Tergugat dalam Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat dalam Rekonpensi (selanjutnya disingkat Penggugat d.r), dengan ini mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat asal (selanjutnya dalam rekonpensi ini disingkat Tergugat d.r);-------------------

Bahwa terhadap hal-hal yang diuraikan dan dikemukakan dalam bahagian Konpensi, mohon secara mutatis mutandis dianggab dicantumkan dan


diberlakukan dalam bahagian Rekonpensi ini. Oleh karena itu tidak diulangi lagi;------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa adapun dalil-dalil yang menjadi dasar diajukannya gugatan rekonpensi ini adalah seperti diuraikan berikut ini :-------------------------------------------------------

Bahwa Penggugat d.r adalah Pemilik dan Pengelola Hak Pengelolaan No. 3 yang diatas sebagian tanah HPL yang dikelola Penggugat d.r tersebut diberikan kepada Tergugat d.r sebagaimana disebut dalam Sertipikat HGB No. 49/Ds Saentis berdasarkan akte jual beli dan Surat perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan (SPPTI) antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r;----------------------------------------------------------

Bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 30 september 2011 Penggugat d.r telah menyediakan air bersih kepada Tergugat d.r dan dimana Tergugat d.r sepanjang waktu tersebut telah menggunakan dan memanfaatkan air bersih dari Penggugat d.r dalam menjalankan aktifitas usahnya diatas tanah bagaian dari HPL tersebut ;-----------------------------------

Bahwa akan tetapi Tergugat d.r tidak pernah mau membayar uang Rekening Air bersih yang digunakannya tersebut sehingga pada tanggal 10 Juni 2010 Penggugat d.r

mengirimkan surat tentang “pemberitahuan

tunggakan” kepada Tergugat d.r yang dihitung oleh Tergugat saat itu tertanggal bulan Mei 2010 tunggakan Tergugat d.r adalah total Rp. 13.390.000 (tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);---------------

Bahwa meskipun telah berulang kali disurati oleh Penggugat d.r ternyata Tergugat d.r tidak ada itikad baik untuk membayar tunggakan penggunaan


Rekening Air Bersih yang dikelola oleh Penggugat d.r, sehingga Penggugat d.r kembali menyurati Tergugat d.r pada tanggal 31 Oktober 2011 tentang hal “konfirmasi Piutang” per 30 September 2011 mencapai Rp. 16.234.000,(enam belas juta duaratusempatpuluh ribu rupiah) akan tetapi lagi-lagi Tergugat d.r tidak mau menggubris atas tunggakan pembayaran rekening air bersih tersebut ;---------------------------------------------------------------------------

Bahwa adapun air bersih yang disalurkan oleh Penggugat d.r kepada perusahaan milik Tergugat d.r adalah berasal dari air bersih yang dikelola oleh PDAM Tirtanadi sehingga sudah teruji dengan standart higienis yang dibenarkan untuk digunakan dan perlu disadari air bersih PDAM Tirtanadi tersebut disamping keperluan industry juga yang mendistribusikan kepada rumah penduduk;------------------------------------------------------------------------------

Bahwa Tergugat d.r bukannya beritiked baik untuk membayar tunggakan penggunaan rekening air bersih PDAM Tirtanadi tersebut melainkan mengirimkan surat keluhan atas air yang tidak bersih sesuai dengan surat keluhan Tergugat d.r pada tanggal 1 Desember 2003 ;-----------------------------

Ironisnya

Tergugat

d.r

bukan

malah

menyelesaikan

permasalahan

tunggakan kepada PT. KIM (Penggugat d.r) melainkan secara diam-diam dan tiba–tiba diketahui oleh Penggugat d.r dari surat Sucofindo tanggal 16 Februari 2004 yang ditujukan kepada PT. Bilah Baja Makmur incasu Tergugat d.r bahwa Tergugat d.r telah secara sepihak melakukan pengeboran diatas permukaan tanah SHGB No. 49 yang notabene merupakan bagian dari HPL yang dimiliki oleh Penggugat d.r. yang artinya Tergugat d.r tidak dapat melakukan pengeboran air bersih secara sepihak dengan “dalih air yang digunakan yang disalurkan oleh PDAM Tirtanadi


tidak layak” atau dalil yang mengada-ada untuk maksud tidak membayar tunggakan air bersih PDAM Tirtanadi yang digunakan selama ini kepada Penggugat d.r. yang telah mencapai sebesar Rp. 29.624.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);----------------------------

Bahwa atas tindakan atau perbuatan Tergugat d.r tersebut Penggugat d.r telah pula menyurati Tergugat d.r sesuai surat pemberitahuan tanggal 5 Februari 2004 yang pada intinya memberitahukan kepada Tergugat d.r bahwa Penggugat d.r selaku pengelola tanah HPL akan menertibkan penggunaan sumur bor”;--------------------------------------------------------------------

Bahwa menurut ketentuan pasal 5 Permendagri No. 1/1997 yang menyebutkan, “bahwa meskipun atas penggunaan bagian tanah HPL dapat diberikan HGB kepada pihak ketiga atau mitra swasta, namun menurut pasal 5 Permendagri No. 1/1997 tersebut menentukan bahwa hubungan Hukum antara Pemegang HPL (incasu PT. KIM yang ditunjuk berwenang menyelenggarakan penyedian tanah dengan mitra swasta) dengan tanah HPL

yang

diberikan

kepadanya

tidaklah

menjadi

hapus

dengan

didaftarkannya hak-hak yang diberikan kepada pihak ketiga”

Hal ini

didasarkan pada pokoknya bahwa pihak ketiga hanya berhak atas tanah atau bangunan diatasnya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan harus kembali kepada negara melalui Penggugat (PT. KIM) sebagai Pengolola yang ditunjuk mengelola tanah HPL milik negara; Dengan demikian Penggugat d.k/Tergugat d.k ternyata telah keliru menganggap bahwa

Tergugat

d.k/Penggugat

d.r,

wajib

memberikan

surat

ijin/rekomendasi memasang hak tanggungan kepada Penggugat yang notabene Penggugat bukanlah sebagai pemilik hak terpenuh dan terkuat


sebagai Hak Milik berdasarkan undang-undang Pokok Agraria No. 5 tahun 1986 kecuali memenuhi dengan syarat jangka waktu yang ditentukan;--------

Dengan perkataan lain Tergugat d.r tidak diperbolehkan melakukan pengeboran air bersih secara sepihak tanpa ijin/rekomendasi dari Penggugat d.r., bahkan Tergugat d.r seolah-olah menjadi berhak untuk tidak membayar uang tunggakan rekening Air bersih yang digunakan dan disalurkan melaui PDAM Tirtanadi. Oleh karena perbuatan Tergugat d.r tersebut dilakukan secara sepihak dan diam-diam

tanpa ijin/persetujuan

dari Penggugat d.r selaku pengelola Hak Pengelolaan maka perbuatan pengeboran dan tidak membayar air bersih yang dilakukan oleh Tergugat d.r jelas dan nyata telah melanggar ketentuan pasal 5 Permendagri no. 1 tahun 1997 dan dikategorikan perbuatan Tergugat d.r merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada penggugat d.r (onrecht matigedaads);----------------------------------------------------------------------

Adapun kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum onrecht matigedaads yang dilakukan oleh Tergugat d.r adalah meliputi kerugian baik materiel maupun imateriel ;-----------------------------------------------------------------

-

Kerugian materiel adalah sebesar Rp. 29.624.000,- (duapuluhsembilan juta enamratus duapuluhempat ribu rupiah) yang nyata-nyata merupakan tunggakan pembayaran Rekening Air bersih yang tak kunjung diberikan oleh Tergugat d.r ;----------------------------------------------------------------------------------

-

Sedangkan kerugian imateriel yang dialami oleh Penggugat d.r adalah berupa tercemarnya nama baik dari Penggugat selaku direktur PT. Kawasan Industri Medan di mata dunia bisnis akibat adanya gugatan


Register No. 328/Pdt.G/2014 /PN.Mdn.- tertanggal 1 Juli 2014 aquo, yang mendiskreditkan kapasitas Penggugat d.r selaku pengelola Kawasan Industri Medan

padahal kenyataanya justru sebaliknya Tergugat d.r lah

yang tidak beritiked baik membayar tunggakan hutang rekening airnya, bahwa meskipun tidak bisa dihitung namun adalah pantas jika Tergugat d.r membayar

kerugian

imateriel

kepada

Penggugat

d.r

sebesar

Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);----------------------------------------------

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 dan 12 Surat Perjanjian Penggunaan Tanah Industri di Kawasan Industri Medan yang dibuat antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r, menyebutkan bahwa Penggugat d.r dapat membatalkan hak atas tanah yang diberikan kepada pihak ketiga jika pihak ketiga, mitra swasta tersebut incasu PT. Bilah Baja makmur Abadi (Tergugat d.r ) telah melakukan pelanggaran incasu dengan sengaja tanpa seijin dan rekomendasi Penggugat d.r telah melakukan pengeboran air bersih dan tidak

pula

membayar

rekening

PDAM

Tirtanadi

yang

digunakan

sebelumnya. Bahwa meskipun demikian Penggugat d.r tidak bermaksud membatalkan hak atas tanah SHGB No. 49 milik Tergugat d.r tersebut namun akan tetapi patut agar Pengadilan menghukum Tergugat d.r untuk menangguhkan penggunaan sumur bor Tergugat d.r hingga adanya ijin/persetujuan resmi dari Penggugat d.r atas pengeboran air bersih;----------

Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi ini didasarkan atas hukum yang baik sudah patut dan wajar Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara memerintahkan Tergugat d.r untuk membayar kerugian materil berupa tunggakan rekening air Rp. 29.624.000,(duapuluhsembilan juta enamratus duapuluhempat ribu rupiah) yang nyatanyata merupakan tunggakan pembayaran Rekening Air bersih yang tak


kunjung diberikan oleh Tergugat d.r, serta kerugian imateriel sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) kepada Penggugat d.r karena perkara yang diajukan oleh Tergugat d.r dibuat dan diajukan tanpa itikad baik dan secara melawan hukum tidak berlandaskan alasan hukum yang benar dan patut;-------------------------------------------------------------------------------

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat d.r didukung dengan alat bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki Pasal 191 R.Bg maka sangat beralasan bagi Penggugat d.r mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada Perlawanan (verzet) Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraads);-------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan argumentasi yuridis yang diuraikan diatas, maka cukup beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo dengan putusan sebagai berikut ;----

Dalam Kompensi Dalam Eksepsi: ----- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;--------------------------------Dalam Pokok Perkara: ----- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;------------------------------------Dalam Rekonpensi: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r untuk seluruhnya ;-------------------------2. Menyatakan Tergugat d.r telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----3. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kerugian materiel kepada Penggugat d.r sebesar Rp. 29.624.000,- (duapuluhsembilan juta enamratus


duapuluhempat

ribu

rupiah)

dan

kerugian

imateriel

sebesar

Rp.

10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);----------------------------------------------4. Menghukum Tergugat d.r menangguhkan penggunaan sumur bor hingga adanya ijin/persetujuan resmi dari Penggugat d.r ;----------------------------------5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawan (verzet), Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraads) ;------------------------------------------------------------------------------------Dalam Konpensi Dan Rekonpensi; --- Menghukum Tergugat d.r/ Penggugat d.k membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;----------------------------------------------------------------------------Dan dalam peradilan yang baik apabila yang mulia ketua/anggota majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)----------

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara tersebut dengan Nomor : 328/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- tanggal 10 Juni 2015 dengan amar putusan sebagai berikut: MENGADILI: DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA:------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;-----------------2. Menetapkan kewajiban hukum Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas Kawasan Indusrtri Medan untuk memberikan Surat Ijin/ Rekomendasi yang dimohonkan setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Medan guna kelengkapan dokumen dan atau administrasi yang diperuntukkan dan atau diperlukan untuk kemajuan usaha;----------------


3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);-----------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat ijin menjaminkan atas sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan ;---------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-------------------------DALAM REKONVENSI - Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;-------------DALAM KONVENSI dan REKONVENSI -

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756.000,- (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat tidak mengajukan

memori

banding

demikian

juga

Terbanding

semula

Penggugat

tidak

mengajukan kontra memori banding ;--------------------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----------------------

Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 15/PDT/2016/PT.MDN.- turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 328/Pdt.G/2014/PN-Mdn.- tanggal


10 Juni 2015 dan berita caranya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini; --------------------------------------------------------------------------------

DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara ; Menimbang, bahwa apabila diteliti secara seksama pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan jelas dan cermat berdasarkan hukum dan perundang-undangan ; -------------------------------

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dengan cermat petitum demi petitum demikian juga telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak relevan dan tidak ada kaitannya dengan perkara tersebut ;

--------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Konvensinya, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding; ----------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sepanjang mengenai Konvensi dalam pokok perkaranya, maka putusan Pengadilan Negeri Medan dapat dipertahankan dan dikuatkan; ----------------------

DALAM REKONVENSI ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan akan memutuskan tidak hanya berdasarkan seluruh fakta-fakta yang terdapat dalam berkas perkara dan suratsurat dalam perkara ini; -------------------------------------------------------------------------Hal 22 dari 28 Hal Put No.15/PDT/2016/PT-MDN

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan uraian pertimbangan Hukum Pengaadilan Tingkat Pertama mengenai gugatan Rekonvensinya, dengan pertimbanagn sebagai berikut ; -------------------------------

Menimbang,

bahwa

Pembanding

semula

Tergugat

dalam

konpensi/Pengugat dalam rekonpensi telah membantah dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi tersebut dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut : ---------------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonpensi adalah Pemilik dan

Pengelola Hak Pengelolaan No. 3 yang diatas sebagian tanah HPL yang dikelola Penggugat dalam rekonpensi tersebut diberikan kepada Tergugat dalam rekonpensi sebagaimana disebut dalam Sertipikat HGB No. 49/Ds Saentis berdasarkan akte jual beli dan Surat perjanjian Penggunaan Tanah Industri Dalam Kawasan Industri Medan (SPPTI) antara Penggugat dalam rekonpensi dan Tergugat dalam rekonpensi;-----------------------------------------------

Menimbang, bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan tanggal 30 september 2011 Penggugat dalam rekonpensi telah menyediakan air bersih kepada Tergugat dalam rekonpensi dan dimana Tergugat dalam rekonpensi sepanjang waktu tersebut telah menggunakan dan memanfaatkan air bersih dari Penggugat dalam rekonpensi dalam menjalankan aktifitas usahnya diatas tanah bagaian dari HPL tersebut ;----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa tunggakan yang tidak dibayar oleh Tergugat dalam rekonpensi telah mencapai sebesar Rp. 29.624.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);---------------------------------------------------


Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Terbanding semula Penggugat telah dibantah oleh Pembanding semula Tergugat maka terbanding semula Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dan Pembanding semula Tergugat juga diberi kesempatan membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut diatas;

Menimbang,

bahwa

untuk

membuktikan

dalil-dalil

gugatannya

Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti P-1 s/d P-16, sedangkan Pembanding semula Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti T-1 s/d T-25 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Lirpen Lumban Raja dan saksi Edi Joyo Supeno ;--------------------------------------------------

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Terbanding semula Penggugat dalam konpensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil yang disertai alat bukti yang sah sepanjang mengenai pemberian ijin/rekomendasi sebagai mana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi dalam pokok perkara tersebut di atas ;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebaliknya Pembanding semula Tergugat sekarang Penggugat dalam rekonpensi dengan bukti-bukti dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi LIFREN LUMBAN RAJA dan EDI JOYO SUPENO yang diajukan yang kedua saksi LIFREN LUMBAN RAJA tersebut menyatakan bahwa Tergugat dalam konpensi adalah pengsuplai air kepada perusahaan-perusahaan yang berada dikawasan PT. KIM (Kawasan Industri Medan) sedangkan saksi EDI JOYO SUPENO yang bekerja dibagian Keuangan PT.KIM dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga petitum 3 gugatan rekonvensi sepanjang gugatan materilnya dapat dikabulkan sedangkan gugatan immaterilnya harus dinyatakan ditolak ;-----------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa dari bukti T.3. dalam pasal 5 dalam huruf b. nya bahwa Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi harus mentaati dan atau dilarang untuk melakukan pengeboran tanah sesuai dengan lampiran 1 Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 291 /M/SK/10/1989 tanggal 28 Oktober 1989. Dengan demikian Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi hanya diperkenankan untuk menggunakan air dari pengelola air bersih dalam hal ini Penggugat dalam rekonpensi /Tergugat dalam konpensi ; ---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam rekonpensi /Penggugat dalam konpensi

telah

melakukan

pengeboran

air

tanah

untuk

kepentingan

perusahaannya sehingga telah melanggar pasal 5 dari Akta perjanjian jual beli Nomor 70 tanggal 13 Nopember 1996 yang ditanda tangani oleh Penggugat dalam konpesi /Tergugat dalam rekonpensi dengan demikian Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum 2 dan petitum 4 dapat dikabulkan sedangkan gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak ;---------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 328/Pdt.G/2014/PNMdn.- tanggal 10 Juni 2015 sepanjang mengenai gugatan rekonpensinya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;------

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Pembanding/ Tergugat dalam konpensi/ Pengugat dalam rekonpensi dan Terbanding/ Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng ; ---------------------------------------------------------


Memperhatikan

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari

Pembanding semula Tergugat

tersebut; -----------------------------------------------------------------------------------------

Membatalkan

Putusan

328/Pdt.G/2014/PN-Mdn.-

Pengadilan tanggal

Negeri

10 Juni 2015

Medan

Nomor

yang dimohonkan

banding; -----------------------------------------------------------------------------------------

MENGADILI SENDIRI: DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI - Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk sebahagian;-----------------2. Menetapkan kewajiban hukum Tergugat selaku pemegang Hak Pengelolaan (HPL) atas Kawasan Indusrtri Medan untuk memberikan Surat Ijin/ Rekomendasi yang dimohonkan setiap Perusahaan yang berada dalam Kawasan Industri Medan guna kelengkapan dokumen dan atau administrasi yang diperuntukkan dan atau diperlukan untuk kemajuan usaha;-----------------3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);------------------------------------------------------------------------------------


4. Menghukum Tergugat untuk memberikan surat ijin menjaminkan atas sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 49, milik Penggugat kepada PT. Bank Central Asia, Tbk – Medan ;-------------------------------------------------------5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-------------------------DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk sebahagian ;------2. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi

telah melakukan perbuatan

wanprestasi;-------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi untuk membayar hutang rekening air bersih kepada Penggugat dalam rekonpensi sebesar Rp. 29.624.000,(dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);--------------4. Menyatakan Tergugat dalam rekonpensi

telah melakukan perbuatan

melawan hukum ; ------------------------------------------------------------------------------5. Menghukum Tergugat dalam rekonpensi menangguhkan penggunaan sumur bor hingga adanya ijin/persetujuan resmi dari Penggugat dalam rekonpensi ;-6. Menolak gugatan dalam rekonpensi selain dan selebihnya ; -----------------------

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menghukum Tergugat dalam rekonpensi / Penggugat dalam konpensi dan Tergugat dalam konpensi /Penggugat dalam rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).; -----------------------------------------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh kami, DR.A.TH.PUDJIWAHONO,SH,M.Hum.- Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, MARYANA,SH,MH.- dan ADE

KOMARUDIN,SH.


M.Hum.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 15/PDT/2016/PTMDN.- tanggal 20 Januri 2016 putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu SUSILA WARDHANI, S.H.- Panitera Muda Perdata Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.--------------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

MARYANA SH.MH.-

DR.A.TH.PUDJIWAHONO,SH. M.Hum.-

ttd ADE KOMARUDIN, SH. M.Hum.-

PANITERA PENGGANTI, ttd SUSILA WARDHANI,SH.Perincian biaya: 1. Materai ……………… Rp 6.000,00 2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp139.000,00 Jumlah ……… Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents