PUTUSAN Nomor : 322 / PDT / 2014 / PT- MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : JASAMIR SARAGIH,
pekerjaan bertani, beralamat di Silou Buttu Nagori Silou
Buttu,
Kecamatan
Raya,
Kabupaten
Simalungun; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada
TONY DAMANIK, SH, HIKMA ANITA
SIREGAR, SH dan OMRI GULTOM, SH, masingmasing Pengacara/Penasehat hukum, berkantor di Jalan Kartini Bawah No.1 D Pematangsiantar bertindak
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tertanggal 7 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun di bawah Nomor:206/LEG/SK/2012/PN.SIM tertanggal 22 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
MELAWAN
1.MUDIN JAN APUL DAMANIK, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Bintang Maratur No.89 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar
Utara
Kota
Pematangsiantar,
yang
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2.JADIRMAN SARAGIH, Pekerjaan Mantan Pangulu Nagori Dalig Raya, beralamat di Dalig Raya, Nagori Dalig Raya, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ; 3.JAMANTON SARAGIH, Pekerjaan Gamot Nagori Silou Buttu, beralamat di Silou Buttu Nagori Silou Buttu, Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ; Dalam .............
2
Dalam hal ini Tergugat I, II dan Tergugat III telah diwakili oleh Kuasa Hukumnya JUNITA, SH.MH beralamat di Pematang
EVI
RISA
Advokat / Pengacara
yang
Jln.Ade Irma Suryani
Siantar,
berdasarkan
No.43
Surat
di
Kuasa
tanggal 08 Desember 2012 , selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I
semula TERGUGAT I,
TERGUGAT II dan III ; 4.BUDI PURBA, Pekerjaan Pangulu Nagori Silou Buttu, beralamat di Silou Buttu
Nagori
Silou
Buttu,
Kecamatan
Raya
Kabupaten Simalungun, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV 5.PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA cq KAKANWIL KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA UTARA
cq
KEPALA
KABUPATEN Pematang
DINAS
SIMALUNGUN,
Raya
Kecamatan
KEHUTANAN Beralamat
Raya
di
Kabupaten
Simalungun, selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; Dalam hal ini Tergugat IV dan Tergugat VI telah memberi Kuasa kepada FRANKY F PURBA, SH, SAHAT
SIMANGUNSONG,
SH,
SIMANJUNTAK, SH DESIANA
MARIANI
SIRAIT, SH,
masing-masing bagian Hukum dari Kantor Bupati Simalungun bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal
Januari
2013
03 Desember
2012
dan 21
selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV dan VI semula TREGUGAT IV dan TERGUGAT VI
Dan ;
6.BINAHAR TAMBUNAN, Pekerjaan Tokeh Kayu, beralamat Jalan Bom Ginting,
Kelurahan
Padang
Mas
Kabanjahe,
selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING V semula TERGUGAT V ;
PENGADILAN ............
3
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Oktober 2012, terdaftar dibawah register perkara Nomor : 61/Pdt/G/2012/PN-SIM, telah menggugat Tergugat-tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris anak dan alm. Nicodemus Saragih dan almh. Taramim br. Purba Tambak dimana kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia dan semasa hidupnya alm. Nikodemus Saragih dan almh Taramim br Purba Tambak mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : a. Alm. Sarmen Saragih b. Alm. Pestamen Saragih c. Jarisen Saragih d. Dermanus Saragih e. Alm. Kuruk Saragih f. Jasamir Saragih (Penggugat)
Bahwa Penggugat adalah anak kandung dan alm. Nikodemus Saragih dan alm. Tarainim br Purba Tambak sehingga Penggugat adalah orang yang paling berhak atas harta peninggalan dari bapak kandung Penggugat disamping saudara-saudara Penggugat.
2. Bahwa semasa hidupnya, Alm. Nicodemus Saragih ada mempunyai sebidang tanah seluas ± 60 ha (600.000 m2) yang terletak di Bah Sibottar, Nagori Silou Buttu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Karei - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Parbatu - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sipal-pal/Ambulan - Sebelah Utara berhatasan dengan perladangan Tombak Raya 3. Bahwa ...............
4
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan atas tanah 100 Ha yang dikeluarkan dari SKT No. 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang dibuat Kepala Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) dan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 1996 yang diketahui oleh Kepala Nagori Dalig Raya (Tergugat II) yang mana dari Pihak Masyarakat mendapat bagian 70% atau 70 ha (tujuh puluh hektare) dari luas tanah 100 Ha dan pemegang Kuasa (Mudin Jan Apul Damanik, Tergugat I) mendapat 30% atau 30 ha (tiga puluh hektare).
Bahwa adapun pembagian tanah yang 100 Ha yang mana oleh Tergugat I disepakati mendapat bagian sebelah Silao Tomuan dan Penduduk Nagori Silou Buttu mendapat sebelah bagian Silou Huluan, yang mana kayu yang ada diatas lahan tersebut di berikan kepada CV MILZA dengan dalih barter jalan dengan kayu 1000 ton, kemudian Tergugat I tidak keberatan dan bersedia melepaskan lahan yang 70 Ha yang merupakan bagian dari masyarakat Nagori Silou Buttu dan SKT 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 dan setiap pengeluaran SKT harus disaksikan oleh Gamot Naori Silou Buttu (Tergugat III) dan peralihan Hak terhadap orang lain dan pemilik semu1a, tetangga1 04 Juli 2011 diketahui oleh Tergugat IV. 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembagian Tanah lahan seluas ± 30 Ha (300.000 m2) diserahkan kepada Tergugat I sebagai pemegang kuasa, dan sisanya menjadi Hak Milik masyarakat Dusun Silou Buttu (para Tergugat) yang namanya tercantum dan turut membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara ini, adapun masing-masing masyarakat yang dimaksud diatas (para Tergugat) mendapat bagian 1 Ha dan lokasi lahannya ditentukan dengan cabut Nomor (petak), dan dan cabut nomor yang telah dilakukan maka didapatkan hasil pembagian dimana Tergugat-Tergugat telah memperoleh hak sesuai dengan pembagian para Tergugat-Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum. 6. Bahwa setelah merasa memiliki tanah seluas ± 30 ha tersebut kemudian Tergugat I telah mengurus surat-surat tanah tersebut untuk menumbang tanaman yang ada diatasnya dari Tergugat VI, dan akhirnya oleh Tengugat VI telah mengeluarkannya surat-surat ijin tersebut, akan tetapi ternyata ............
5
ternyata surat ijin yang diberikan Tergugat VI atas permintaan Tergugat I tersebut bukan atas tanah pembagian milik Tergugat I sebagaimana disebutkan berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan atas tanah yang dikeluarkan dari SKT No. 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang dibuat Kepala Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II) dan Surat Kuasa tanggal 25 Januari 1996 yang diketahui oleh Kepala Nagori Dalig Raya (Tergugat II), akan tetapi surat ijin menumbang yang dikeluarkan oleh Tergugat VI adalah atas tanah milik alm. Nicodemus Saragih yang sekarang menjadi milik dari Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Nicodemus Saragih tersebut. 7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat VI atas tanah milik orang tua Penggugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan seluruh ahli waris alm. Nicodemus Saragih karena tanah tersebut adalah milik Penggugat dan seluruh ahliwaris dan Alm. Nicodemus Saragih, dimana dulunya ayah Penggugat tersebut tidak memperbolehkan tanaman yang ada diatas tanah terperkara untuk ditumbang supaya tidak menjadi longsor dan rusak tanahnya.
Bahwa akan tetapi Tergugat VI telah mengeluarkan surat yang menurut Penggugat hanyalah pura-pura saja, karena pembagian dilakukan pada tahun 2011 dan tanahnya bukan termasuk tanah milik orang tua Penggugat tersebut, sementara pada tahun 2012 Tergugat V telah menebang kayu yang ada diatas tanah tersebut atas persetujuan para Tergugat, oleh sebab itu izin yang dikeluarkan oleh Tergugat VI harus dinyatakan batal demi hukum. 8. Bahwa setelah keluar izin untuk menebang kayu diatas tanah terperkara maka oleh Tergugat-Tergugat telah memberi Izin kepada Tergugat V untuk menebang kayu yang ada diatasnya, oleh sebab itu Tergugat V telah menumbang kayu yang ada diatas tanah tersebut hingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan karena itulah maka gugatan ini diperbuat dan dimajukan. 9. Bahwa setelah Tergugat I merasa memiliki hak atas tanah tersebut kemudian Tergugat I memberi ijin Tergugat V menumbang kayu diatas tanah terperkara dan Tergugat V telah menumbang kayu-kayu milik
6
Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik Penggugat tersebut yang diperhitungkan sebanyak 120 ton x Rp. 3.000.000,- Rp. 360.000.000.terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 hingga 4 Agustus 2012 dan setelah itu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat lainnya telah mengerjakan tanah terperkara dengan cara mengambil kayunya yang diperhitungkan sebesar 20 ton /untuk setiap harinya sejak tanggal 1 Oktober 2012 hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Simalungun sehingga Penggugat mengalami keragian sebesar 20 ton x 13 hari= 260 ton x Rp.3.000.000 = Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delap puluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp 360.000.000,- + Rp.78O.000.000,-
sehingga
total
keseluruhannya
sebesar
Rp.
1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dimana Tergugat-Tergugat harus membayarnya kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika,
10. Bahwa karena Tergugat-Tergugat mengklaim tanah terperkara sebagai milik Tergugat I dan hal tersebut tidak benar dan tidak seuai dengan hukum yang berlaku maka segala surat-surat yang timbul yang telah diperbuat
oleh
Tergugat-Tergugat
atas
tanah
terperkara
tanpa
sepengetahuan dan seizin Penggugat harus dinyatakan batal demi hukurn atau setidaknya harus dibatalkan.
11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum maka segala surat-surat yang telah diperbuat oleh Tergugat - Tergugat atas tanah terperkara ataupun pihak lain yang diperbuat tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya harus dibatalkan.
12. Bahwa oleh karena pengakuan pemilikan Tergugat I dengan persetujuan para Tergugat lainnya atas tanah terperkara adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku dan telah merugikan Penggugat, maka para Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga.
Bahwa ...............
7
13. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang kuat bahwa TergugatTergugat akan mengalihkan tanah terperkara kepada pihak lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk mencegah agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa nantinya karena para Tergugat tidak mau menjalankan isi putusan Pengadilan, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan meletakkan sita pengekalan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara dan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas barang tidak bergerak milik para Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V oleh sebab itu mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memerintahkan Juru Sita atau Wakil Jurusita Pengadilan Negeri Simalungun agar meletakkan sita pengekalan (Conservatoir
beslag)
atas
tanah
terperkara
dan
sita
jaminan
(Conservatoir Beslag) atas barang tidak bergerak milik para Tergugat khususnya rumah tempat tinggal Tergugat I dan Tergugat V.
14. Bahwa oleh karena itikad baik Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara dengan baik dan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga setelah adanya putusan Pengadilan atas perkara tersebut sangat diragukan dan dimungkinkan tidak akan menyerahkannya dengan baik, maka Penggugat merasa perlu agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah tarperkara setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini.
15. Bahwa hak Penggugat atas tanah terperkara adalah sesuai dengan faktafakta nyata berdasarkan kepada hukum yang berlaku dan tidak dapat disangkal oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Simalungun menjatuhkan putusan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) dalam perkara ini meskipun verzets, banding atau kasasi. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan dan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut : PRIMAIR ..............
8
PRIMAIR : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah merupakan salah seorang anak dari alm. Nicodemus Saragih dan almh Tarainim br Purba Tambak dan merupakan ahil waris yang sah dan orang yang paling berhak atas tanah terperkara disamping ahli waris lainnya yaitu saudarasaudara Penggugat. 3. Menyatakan
Sita
Pengekalan
(Conservatoir
Beslag)
atas
tanah
terperkara dan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang tidak bergerak milik para Tergugat khususnya rumah Tergugat I dan Tergugat V yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga; 4. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu: sebidang tanah yang terletak di Bah Sibottar Nagori Silou Buttu, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Seluas ± 60 Ha (enam puluh hektar) dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Karei - Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Parbatu - Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sipal-pal/ Ambulan - Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan Tombak Raya Adalah sah milik Nicodemus Saragih dan almh Tarainim br Purba Tambak dan sekarang sah menjadi milik Penggugat dan ahli waris lain yaitu saudara-saudara Penggugat. 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengklaim tanah terperkara sebagai
miliknya
dengan
persetujuan
Tergugat
lainnya
adalah
merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum: 6. Menyatakan batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh para Tergugat atau pihak lain yang diperbuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dan surat-surat dan perbuatan tersebut khususnya Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggal SKT No. 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 tersebut; 7. Menghukum para Tergugat agar mengembalikan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa dibebani sesuatu hak apapun juga agar Penggugat dapat membaginya kepada saudara-saudaranya.
Mengukum ............
9
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar harga tanaman yang ada diatas tanah terperkara dmana Tergugat V dengan persetujuan Tergugat I, II, III, IV dan VI telah menumbang kayu-kayu milik Penggugat yang tumbuh diatas tanah milik Penggugat tersebut yang diperhitungkan sebanyak 120 ton x Rp. 3.000.000,- = Rp. 360.000.000.- ,sejak 26 juli 2012 hingga 4 Agustus 2012 dan setelah itu Tergugat-Tergugat telah mengerjakan tanah terperkara dengan cara mengambil kayunya yang diperhitungkan sebesar 20 ton /untuk setiap harinya sejak tanggal 1 Oktober 2012 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sebesar 20 ton x 13 ton =260 ton x Rp.3.000.000= Rp. 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp 360.000.000,- + Rp.780.000.000,sehingga total keseluruhannya sebesar Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) dimana Tergugat-Tergugat harus membayarnya kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika. 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada verzets, banding atau kasasi; 10. Menghukum
Tergugat-Tergugat
untuk
membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan Tergugat menyerahkan tanah terperkara dalam keadaan baik dan kosong setelah adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara ini; 11. Menghukum Tergugat. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
SUBSIDAIR : -
Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (in goede justitie), mohon diputuskan seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim,
pihak Penggugat hadir Kuasanya OMRI GULTOM, SH
berdasarkan Surat Kuasa sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk pihak Tergugat 1 dan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya EFI RISA JUNITA, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun
di bawah
Nomor :229/LEG/SK/2012/PN.SIM tanggal 10
10
Desember 2012, untuk Tergugat IV datang menghadap Kuasanya FRANKY F.PURBA, SH,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor :08/LEG/SK/2013/PN.SIM tanggal 18 Januari 2013, untuk Tergugat V tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya di persidangan dan setelah dicermati relas panggilan ternyata Tergugat V telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe yang dimohonkan bantuannya, dan berdasarkan relas panggilan yang dibuat oleh jurusita tersebut telah dilakukan panggilan dan bertemu dengan Buhapril Tambunan yang mengaku sebagai anak dari Tergugat V yang menerangkan bahwa Tergugat V tidak beralamat di tempat tersebut dan selanjutnya panggilan dilaksanakan melalui Kepala Desa yang menerangkan bahwa Tergugat V tersebut bukan warganya, dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Penggugat di persidangan, dan oleh Penggugat tidak ada memperbaiki surat gugatan khususnya yang berkaitan dengan alamat Tergugat V tersebut, sehinggga dengan demikian Majelis Hakim demi asas peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, berpendapat persidangan tetap dilanjutkan oleh karena sebagian besar pihak tergugat sudah hadir¸ sedangkan untuk Tergugat VI datang menghadap Kuasanya FRANKY PURBA, SH, DKK berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di bawah Nomor :09/LEG/SK/2013/PN.SIM tertanggal 21 Januari 2013; Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak diupayakan Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Mediasi, dengan Mediator SITI HAJAR SIREGAR, SH. akan tetapi Mediasi tersebut telah gagal sebagaimana laporan mediator tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya sesuai Pasal 154 RBg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, tetapi para pihak berketetapan melanjutkan perkaranya, kemudian dibacakan surat Gugatan dan Kuasa Hukum Penggugat
menyatakan tetap dengan gugatan yang
diajukannya tersebut; Menimbang, bahwa terhadap Gugatan pihak Penggugat tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya secara tertulis di persidangan tertanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :
11
I.
Tentang Eksepsi Prosessuel (Processuele Exceptie)
Eksepsi tidak berwenang mengadili (Exceptie van Onbeveogheid)
Bahwa didalam gugatan penggugat pada Posita gugatan point 9 dan 10 serta point 6 petitum gugatan menyebutkan tentang batalnya surat-surat yang telah dibuat oleh pihak tergugat-tergugat khususnya SKT no.593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang berkaitan dengan tanah perkara.
Bahwa mengenai pembatalan surat surat yang dibuat oleh pejabat Negara bukanlah merupakan wewenang pengadilan negeri untuk membatalkannya, namun merupakan jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara.Putusan Mahkamah Agung RI No 132 K/Pdt/1993.
Bahwa
dengan
demikian
Pengadilan
Negeri
Simalungun
tidak
mempunyal wewenang untuk mengadili perkara ini, karena menyangkut pembatalan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
II.
Tentang Eksepsi Relatief. A. Tentang gugatan Error in Persona. Bahwa Penggugat didalam Surat gugatannya. memajukan gugatan terhadap tergugat V yaitu Binahar Tambunan dengan alamat di Jalan Bom Ginting Kelurahan Padang Mas Kabanjahe.
Bahwa tergugat V yaitu Binahar Tambunan tidak pernah beralamat di jalan Bom Ginting Padang Mas Kabanjahe, sehingga gugatan yang dimajukan oleh Penggugat ini disebut sebagai Gugatan Error in Persona, karena Binahar Tambunan yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat adalah orang yang berbeda terbukti relas persidangan tldak pernah sampai pada pihak yang disebut dalam perkara.
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau dikesampingkaan. B.Tentang ............
12
B. Tentang gugatan kurang pihak ( Plurium litis consortium) Bahwa Penggugat didalam surat gugatan pada posita point 3 menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Pemyataan Pengakuan atas tanah 100 Ha yang dikeluarkan dan SKT No.593/97/1996 tangggal 10 Januari 1996 yang dibuat oleh Kepala Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Tergugat II panggilan dari Surat Kuasa tanggal 25 Januari 1996 yang diketahui oleh Kepala Nagori Dalig Raya (tergugat II) yang mana pihak Masyarakat mendapat bagian 70 % atau 70 ha (tujuh puluh hektar) dari luas tanah 100 Ha dan Pemegang kuasa (Mudin Jan Apul Damanik, Tergugat II) mendapat 30% atau 30 Ha (tiga puluh hectare).
Bahwa kemudian pada point 4 gugatan penggugat menyebutkan bahwa berdasarkan berita acara Pembagian tanah lahan seluas lebih kurang 30 Ha(300.000m2) diserahkan kepada Tergugat I sebagai Pemegang kuasa dan sisanya menjadi milik Masyarakat Silou Buttu (para Tergugat) yang namanya tercantum dan turut membubuhkan tanda tanganya pada dalam berita acara yang masing-maslng
mendapat
1
ha
harusah
ditolak
dan
dikesampingkan.
Bahwa penggugat mendalilkan bahwa sisa pembagian tanah menjadi milik masyarakat Silou Buttu (para tergugat) yang namanya tercantum dan turut membubuhkan tanda tangannya dalam berita acara maka gugatan penggugat adalah kekurangan pihak.
Bahwa yang namanya tercantum dan turut membubuhkan tanda tangannya dalam berita Acara bukanlah para pihak tergugat saja, namun termasuk seluruh masyarakat Silou Buttu Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun, yang jumlahnya lebih kurang 37 orang.
Bahwa dengan demikian gugatan penggugat adalah kekurangan para pihak sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan Putusan Mahkamah Agung RI.NO 621 K/Sip/1975. C.Tentang ............
13
C. Tentang gugatan Obscuur libel. Bahwa didalam dalil gugatan penggugat menyebutkan bahwa tergugat I mendapat tanah seluas lebih kurang 30 Ha dari luas tanah 100 ha.
Bahwa sisa tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah seluas 70 ha.
Bahwa menurut penggugat tanah milik orang tuanya adalah seluas 60 ha.
Bahwa dengan demikian sisa tanah menurut dalli gugatan penggugat ada 30 ha lagi selain yang dikuasai tergugat I yang dikuasai oleh masyarakat milik orang tua penggugat.
Bahwa dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan karena kurangnya pihak tergugat dimana menurut dalil gugatan penggugat tanah orang tuanya 60 ha, sedangkan tergugat I menguasai 30 ha. lalu 30 ha lagi dikuasai oleh masyarakat
dan
seharusnya
penggugat
mengikut
sertakan
masyarakat dusun Silou buttu sebagai para tergugat karena menguasai sisa tanah seluas lebih kurang 30 ha.
D. Tentang Gugatan kurang Pihak Penggugat. Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dan Alm Nikodemus Saragih dan Alm Tarainin Purba yang mempunyai anak kandung sebanyak 6 orang.
Bahwa kemudian Penggugat memajukan gugatan perbuatan tanpa hak
dan
melawan
hukum
terhadap
para
Tergugat
tanpa
menyertakan ahil waris yang lain.
Bahwa kemudian Penggugat didalam Petitum gugatan pada point 2 meminta agar dinyatakan sebagal ahli waris yang paling berhak atas tanah perkara. Bahwa ...............
14
Bahwa dari dalil gugatan tersebut terlihat bahwa seharusnya yang menjadi pihak penggugat didalam perkara ini adalah ke enam orang anak Alm Nikodemus dan Tarainim bukan hanya penggugat.
Bahwa penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai ahli waris yang paling berhak atas tanah perkara karena gugatan penggugat kekurangan pihak penggugat.
Bahwa dengan demikian gugatan ini haruslah ditolak dan dikesampingkan
karena
kurangnya
pihak
penggugat.Putusan
Mahkamah Agung RI No.621 K/SIp/1975.
E. Tentang Gugatan Obscuur libel. Bahwa penggugat didalam dalil posita gugatannya pada point 3 menyebutkan bahwa Alm orang tua kandung penggugat yaitu Nikodemus Saragih memilik tanah seluas Iebih kurang 60 ha dengan batas-batas: - Sebelah Utara berbatas dengan perladangan Tombak Raya : -
Sebelah Selatan berbatas dengan perladangan Parbatu
-
Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Bah Karel
-
Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Sipal-pai/Ambulan.
Bahwa didalam dalil gugatan penggugat menyebutkan bahwa tergugat I menguasai tanah seluas Iebih kurang 30 tanpa menyebutkan batas batas tanah mana yang dikuasai oleh tergugat I.
Bahwa dengan demikian gugatan penggugat obscuur libel karena tidak menyebutkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh tergugat I baik itu dalam Posita surat gugat maupun didalam Petitum gugatan.Putusan Mahkamah Agung RI No.1559 K/Pdt/1983.
Bahwa dengan demikian sudah seharusnya gugatan penggugat ini tidak dapat diterima dan dikesampingkan karena tidak jelas batas tanah yang dikuasai oleh tergugat I.
III.Dalam .............
15
III.
Dalam Pokok Perkara. 1. Bahwa para tergugat I, II, III memajukan jawaban didalam perkara. 2. Bahwa eksepsi yang telah dimajukan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam jawaban dalam pokok perkara. 3. Bahwa para tergugat I, II, III membantah gugatan penggugat secara keseluruhan kecuali apa yang diakui secara tegas sebagal berikut. 4. Bahwa benar tergugat I memiliki dan menguasai tanah seluas 60 ha sesuai dengan SKT NO 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 yang terletak di Dusun Silou Buttu, Nagori Dalig Raya Kecamatan Raya Kabupaten Simalungun seluas lebih kurang 60 ha dengan batasbatas sebagai berikut : Selatan berbatas dengan Bah Karei Utara berbatas dengan Marjandi Dolog & Saidin Simanjuntak Barat berbatas dengan Budi Purba, Sabarman Damanik, Jon Mawadin Purba Timur berbatas dengan Silou Tomuan. 5. Bahwa dasar kepemilikan tergugat I atas tanah seluas 30 ha adalah, Tergugat I sebagai Pemegang Kuasa dan telah membawa investor yang mau membuka jalan ke Dusun Silou Buttu Nagori Dalig Raya sehingga dusun tersebut tidak terisolir dan daerah lain. 6. Bahwa atas Jasa dari Tergugat I maka Masyarakat Dusun Silou buttu Nagori Dalig raya memberikan jasa kepada tergugat I berdasarkan kesepakatan para masyarakat dan kepala Nagori Dalig Raya (pangulu) tanpa ada paksaan dari tergugat I.
Bahwa setelah menerima tanda jasa tersebut,tergugat I mengurus surat-surat tanah yang berkaitan dengan tanah seluas 30 ha yang diberikan masyarakat SiIou buttu kepada tergugat I. Bahwa setelah surat—surat atas tanah seluas 30 ha milik tergugat I selesai, maka tanah tersebut akan dikerjakan oleh tergugat I dengan cara menebang tanaman sebagian tanah milik tergugat I.
7. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada point 5 yang menyebutkan bahwa tergugat I telah menebangi tanaman yang ada ditanah milik Penggugat. Bahwa ...............
16
8. Bahwa tergugat I benar telah meminta kepada tergugat IV menebang tanaman yang berada ditanah milik tergugat I sesuai dengan SKT No 593/97/1996 tanggal 10 Januari 1996 bukan ditanah millk orang tua penggugat 9. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 5 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena izin menebang tanaman adalah telah sesuai dengan surat izin menebang yang dimaksud sesuai dengan SKT NO.593/97/1996 tanggal 10 januari 1996. Bahwa tergugat I dan V tidak pernah menebang tanaman selain ditanah seluas 30 milik tergugat I. 10. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 6 haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa Alm orang tua Penggugat yaitu Nikodemus Saragih tidak memiliki tanah warisan seluas lebih kurang 60 ha sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan.
Bahwa surat surat yang dikeluarkan oleh tergugat IV terhadap tanah milik tergugat I dan masyarakat adalah telah sesuai dengan prosedur sehingga tergugat V tidak perlu meminta izin kepada penggugat Bahwa oleh karena tanaman yang ditebang oleh tergugat V bukanlah tanaman milik penggugat jelas tidak ada kerugian
yang
dialami
penggugat,
sehlngga
dalil
gugatan
penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.
11. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 8 haruslah ditolak dan dikesampingkan. Bahwa alas hak penggugat yang dimajukan dalam perkara ini adalab berdasarkan surat pernyataan dan Alm Nikodemus saragih yang sangat diragukan kebenarannya dan surat tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak mengikat pihak lain.
Bahwa bisa saja seseorang membuat pernyataan sesuai dengan keinginannya,namun harus diingat bahwa surat pernyataan itu harus disertai dengan alas hak lain yang mendukung tentang benarnya kepemilikan tanah. Bahwa .............
17
Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami oleh penggugat adalah akal-akalan penggugat dan merupakan kerugian yang tidak nyata( illusoir)
12. Bahwa dalil gugatan penggugat pada point 12 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai alasan hukum yang dapat dibenarkan. Bahwa alas hak atas tanah perkara dan penggugat adalah surat pernyataan dan Alm Nikodemus Saragih yang sangat diragukan kebenarannya sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim didalam perkara ini untuk mengabulkan sita jaminan terhadap tanah perkara. 13. Bahwa Penggugat pada point 13 mengenai dwangsoom haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan butir 7 SEMA No.3 tahun 2000 yang menyatakan “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/object barang eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pada tingkat pertama”. 14. Bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat tidak beralasan Hukum (rechtelijk grond) dan tidak sesuai dengan fakta Hukum (feitelijk grond) maka sudah sepantasnya dan seharusnya seluruh Petitum gugatan Penggugat ditolak dan dikesampingkan.
Bahwa berdasarkan uraian dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut : I.
Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi dan Para Tergugat I,II,III.
II.
Dalam Pokok Perkara. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaarrd)
Menimbang, bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI juga telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Januari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM ............
18
I.
DALAM EKSEPSI: A. Gugatan Tidak Dapat Diterima 1. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 17 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 22 Oktober 2012 pada prinsipnya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dan Alm. Nicodemus Saragih dan Almh. Tarainim Br. Purba Tambak yang semasa hidupnya ada mempunyai
sebidang
tanah
seluas
±60
Ha
(60.000
M2)
sebagaimana tercantum dalam point. 2 Gugatan Penggugat. 2. Bahwa
terhadap
tanah
peninggalan
orang
tua
Penggugat
sebagaimana tersebut diatas, Penggugat menyatakan bahwa teiah diusahai oleh Tergugat I atas izin Tergugat VI dan oleh karenanya dalam petitum Penggugat meminta supaya Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggal SKT No. 593 /97/1996, tanggal 10 Januari 1996 batal demi hukum. 3. Bahwa apabila yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggal SKT No. 593 / 97 / 1996, tanggal 10 Januari 1996 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, maka hal tersebut adalah merupakan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Surat Penyerahan Hak Tanah tersebut dikategorikan
sebagai
Keputusan
Tata
Usaha
Negara
(Beschikking), yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dan Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggal SKT No. 593 /97/1996, tanggal 10 Januari 1996 tidak pula termasuk dalam Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 4. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat salah alamat karena melanggar kompetensi absolut, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang untuk mengadili. B.Gugatan ..............
19
B. Gugatan Kabur (Obscuur Libeli). 1. Bahwa dalam gugatan Penggugat mengklaim bahwa tanah seluas ± 60 Ha (600.000 M2) milik Penggugat yang merupakan peninggalan orang tua Penggugat telah diusahai oleh Tergugat I atas izin Tergugat VI, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan bahagian mana yang diusahai oleh Tergugat I atas izin Tergugat VI dan Penggugat juga tidak dapat menunjukkan luas batas-batas tanah yang Penggugat klaim sebagai milik Penggugat. Bahwa Gugatan yang demikian merupakan Gugatan yang kabur serta tidak jelas dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 17 April 1975 harus ditolak. 2. Bahwa Penggugat telah mencampuradukkan objek gugatan sehingga gugatan menjadi kabur, karena disatu sisi Penggugat dalam petitumnya meminta supaya Penggugat adalah merupakan salah seorang anak dari Alm. Nicodemus Saragih dan Almh. Tarainim Br. Purba Tambak dan ahli waris yang sah dan orang yang paling berhak atas tanah terperkara disamping ahli waris lainnya yaitu Saudara-saudara Penggugat. Disisi lain Penggugat dalam petitumnya meminta supaya dalam hukum bahwa tanah terperkara yaitu : sebidang tanah yang terletak di Bah Bottar Nagori Silou Buttu, Kec. Raya, Kab. Simalungun seluas ± 60 Ha dengan batas-batas : -
Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Bah Karei.
-
Sebelah Selatan berbatasan dengan Perladangan Parbatu.
-
Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Sipal-pal / Ambulan.
-
Sebelah Utara berbatasan dengan Perladangan Tombak Raya.
Adalah milik Nicodemus Saragih dan Almh. Tar-ainim Br. Purba Tambak dan sekarang sah menjadi milik Penggugat dan ahli waris lain yaitu Saudara-saudara Penggugat. Bahkan disisi lain lagi Penggugat dalam petitumnya meminta supaya batal demi hukum segala surat-surat dan segala perbuatan hukum yang diperbuat oleh pam Tergugat atau pihak lain yang dibuat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat atas tanah terperkara demikian pula segala hak dan kewajiban yang timbul dari surat-surat dan perbuatan tersebut khususnya Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggai SKT No. 593 /97/ 1996, tanggal 10 Januari 1996. 3.Bahwa .............
20
3. Bahwa antara gugatan Penggugat yang meminta agar Penggugat adalah ahli waris Alm. Nicodemus Saragih dan Almh. Tarainim Br. Purba Tambah dan merupakan satu-satunya ahli waris yang paling berhak dan Saudara-Saudara Penggugat yang lain, dengan gugatan
Penggugat
yang
meminta
agar
tanah
terperkara
sebagaimana tersebut diatas adalah milik Penggugat dan SaudaraSaudara Penggugat yang lain dan membatalkan Surat Penyerahan Hak Tanah bertanggal SKT No. 593 /97/1996, tanggal 10 Januari 1996 adalah merupakan objek gugatan yang berbeda dan tidak dapat dimajukan sekaligus. 4. Bahwa Penggugat juga tidak dapat menerangkan gugatan apa yang dimajukan oleh Penggugat, apakah gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestatie, karena seyogyanya dalam surat gugatan harus dinyatakan dengan tegas gugatan yang dimajukan, karena hal tersebut adalah merupakan standard sebuah surat gugatan. 5. Bahwa terhadap subjek gugatan juga menjadi kabur, oleh karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk memajukan gugatan sendiri dalam mengajukan gugatan, karena terhadap tanah terperkara bukan merupakan kepunyaan Penggugat sendiri, akan tetapi ada saudara-saudara Penggugat yang lain. Oleh karena itu seharusnya Penggugat mengikutsertakan SaudaraSaudara
Penggugat
yang
lain,
apakah
bertindak
sebagai
Penggugat, bahkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat atau setidaknya Penggugat mempunyai kuasa untuk mewakili SaudaraSaudara Penggugat yang lainnya. Atau dengan perkataan lain subjek gugatan Penggugat tidak Iengkap yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur. 6. Bahwa Gugatan yang kabur atau tidak jelas seperti demikian adaLah Gugatan yang tidak dapat di terima atau harus dinyatakan ditolak (Niet Ontvankelijk Verklaard).
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala yang yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulang kembali. 2.Bahwa .............
21
2. Bahwa Penggugat tidak dapat mengemukakan dasar yang menjadi alasan Penggugat untuk memajukan gugatan, bahkan Penggugat terkesan mengidaim secara sepihak tanah yang terletak di Bah Bottar Nagori Silou Buttu, Kec. Raya, Kab. Simalungun seluas ±60 Ha (600.000 M2) sebagaimana pada point. 2 Surat Gugatan Penggugat adalah milik Penggugat. 3. Bahwa apabila memang benar adanya tanah sebagaimana tersebut diatas
adalah
milik
Penggugat,
maka
secara
yuridis
patut
dipertanyakan, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang namanya hak milik tidak boleh melebihi 2 Ha per orang atau setidaknya Alm dan Almh Orang Tua Penggugat telah melanggar Perpu No. 56 Tahun 1960 Jo. Keputusan Menteri Agraria No. 978 / Ka / 60, yang berkaitan dengan balas maksimum minimum kepemilikan tanah. 4. Bahwa lebih jauh lagi kepemilikan tanah yang diklaim Penggugat sebagai peninggalan Alm dan Almh orang tua Penggugat telah melanggar asas latifundia dan asas larangan absenteisme / guntai. Asas
latifundia
menyebutkan
bahwa
untuk
tidak
merugikan
kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan (Vide Pasal 7 UUPA). Sedangkan asas larangan absenteisme / guntai adalah kewajiban setiap orang untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah yang dikuasainya dan melarang tanah sebagai objek untuk menumpuk kekayaan dan sebagai alat pemerasan. Sehubungan dengan asas absenteisme / guntai, maka dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, maka : b. Wajib dalam tempo 6 (enam) bulan tanah dialihkan oleh pemiiiknya kepada penduduk setempat. c. Dalam tempo 2 (dua) tahun tanah ditinggalkan maka pemilik tanah harus mcnyerahkan tanah terkena absenteisme / guntai kepada masyarakat setempat kecuali bila pemilik tanah tersebut sedang melaksanakan tugas negara, karena kewajiban agama atau alasan lainnya yang dapat diterima dengan syarat tanah tidak boleh lebih dan 2/5 dan ketentuan tanah-tanah terkena batas maksimum sebagaimana ditentukan dalam Perpu No. 56 Tahun 1950. Bahwa ...............
22
5. Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tidak dapat membuat sinkronisasi keterkaitan antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI dalam peranannya yang menjadi alasan sehingga Penggugat memajukan gugatan. 6. Bahwa Penggugat tidak dapat membedakan dalam hal suatu gugatan harus dibedakan antara mana yang bertindak secara Iangsung dalam suatu perkara dan mana yang hanya sekedar mengetahui. Dalam hal ini Tergugat IV hanya sekedar mengetahui, dan oleh karenanya Tergugat IV tidak dapat dikategorikan sebagai Tergugat, akan tetapi hanya sebatas sebagai Turut Tergugat. 7. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI semakin tidak mengerti dengan alasan Penggugat memajukan gugatan, disebabkan oleh karena, tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Bah Bottar Nagori Silou Buttu, Kec. Raya, Kab. Simalungun seluas ± 60 Ha yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Sedangkan tanah yang diusahai oleh Tergugat I atas izin Tergugat VI terletak di Silao Tomuan. 8. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat VI menolak keseluruhan apa-apa yang dimohonkan oleh Penggugat seperti sita, uang paksa dan putusan serta merta, dan lain sebagainya oleh karena tidak dilandasi dengan dasar-dasar yang kuat malahan terlalu mengada ada, dan untuk itu harus dinyatakan ditolak. 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tidak jelas dan kabur, maka semua permintaan Penggugat-Penggugat harus dinyatakan ditolak.
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Tergugat IV dan Tergugat VI dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut : 1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak mempunyai dasar yang kuat dan kabur atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk). 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Simalungun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Apabila ............
23
3. Apabila Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( EtAequo EtBono).
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Simalungun
telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Juli
2013
Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
Dalam Eksepsi Menerima eksepsi dari Tergugat I, II, III, dan eksepsi Tergugat IV, VI; Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.391.000,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) Membaca : -
Relaas
Pemberitahuan
tanggal 29
Juli
2013
Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun
Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim,
telah
diberitahukan kepada Kuasa Tergugat IV dan VI tanggal 19 Agustus 2013 ; -
Relaas
Pemberitahuan
tanggal 29 Juli 2013
Putusan Pengadilan Negeri
Simalungun
Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim,
telah
diberitahukan kepada Tergugat V tanggal 01 Oktober 2014 ; -
Akta
Pernyataan
Permohonan
Banding
Nomor
:
10/Pdt/B.D.G/
2012/PN.Sim yang dibuat oleh ABDIAMAN DAMANIK, SH Panitera Pengadilan Negeri Simalungun Penggugat /
yang menerangkan bahwa
Pembanding pada tanggal 01 Agustus
2013
Kuasa telah
mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Simalungun .............
24
Simalungun
tanggal
permohonan banding kepada
29 Juli 2013 mana
Kuasa Tergugat
telah
Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, dengan sempurna diberitahukan
I, II dan III
/ Terbanding
I tanggal 01
Oktober 2013 ; -
Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang putus pada tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, telah diberitahukan kepada Tergugat IV dan Tergugat VI pada tanggal 20 Agustus 2013 serta kepada Tergugat V tanggal 01 Oktober 2014 ;
-
Risalah
Pemberitahuan
Pengadilan Negeri
Memeriksa
Simalungun,
Berkas
Perkara
yang disampaikan kepada
Banding Kuasa
Pembanding / Penggugat tanggal 17 September 2014, dan kepada Tergugat I, II dan III / Terbanding I tanggal
18 September
2014,
serta kepada Tergugat IV dan VI / Terbanding IV dan VI tanggal 3 September
2013, dan Tergugat
V tanggal
01 Oktober 2014
yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, sebelum berkas perkara tersebut
dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, meneliti
serta
bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan
mencermati
dengan seksama
berkas perkara
beserta
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 29 Juli 2013 Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, dan telah pula memperhatikan
dimana
Pembanding semula Penggugat tidak ada mengajukan memori banding, sehingga Majelis Pengadilan Tinggi tidak mengetahui tentang keberatan dari
Pembanding
semula
Penggugat
atas
putusan
peradilan tingkat
pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
putusan ................
25
putusan
Majelis Hakim
pertimbangan-pertimbangan
Tingkat
Pertama,
hukumnya
dengan tepat dan benar serta
oleh karena
telah memuat
dalam
dan menguraikan
alasan-alasan yang menjadi dasar dalam
putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;
Menimbang,
bahwa
dengan
demikian,
maka
pertimbangan-
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga
putusan
Pengadilan
Negeri
Simalungun
tanggal
29 Juli 2013 Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;
Menimbang, bahwa
oleh karena
pihak
Pembanding semula
Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;
Memperhatikan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, pasal – pasal RBG dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
-
Menguatkan
Putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal
29
Juli 2013 Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN.Sim, yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dalam tingkat banding
sebesar
Rp. 150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikian ...............
26
Demikian
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
majelis pada hari Kamis tanggal 04 Desember
Hakim
2014 oleh kami :
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, H.LEXSY MAMONTO, SH.MH dan KAREL TUPPU, SH.MH
sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan
Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 322/PDT/2014/PT- MDN tanggal 29 Oktober
2014 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada hari Senin
tanggal
05
Januari 2015
oleh Hakim
Ketua Majelis dan didampingi
Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan
dibantu oleh ROSELINA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan ,tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara atau Kuasa Hukumnya .
HAKIM-HAKIM ANGGOTA :
KETUA MAJELIS
TTD
TTD
H.LEXSY MAMONTO, SH.MH
DAHLIA BRAHMANA, SH.MH
TTD
KAREL TUPPU, SH.MH
PANITERA PENGGANTI
TTD ROSELINA, SH .
Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANIT TJATUR WAHJOE B. S.NIP. 19630517 199103 1 003.
