PUTUSAN Nomor : 334/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Joesra Joesoef Bahroeny, bertempat tinggal di Medan, Kompleks Taman Setiabudi Indah, Blok SS Nomor 102, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Boni F. Sianipar, SH.MHum, Bernantua Nadapdap, SH, Hertati Suryati Pardede, SH. Dan Jhon Sabam Panjaitan, SH. Advokat dari kantor Boni F. Sianipar, SH.MHum & Partners, alamat Jl. Sei Merah No.24-B Medan,
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tanggal
18
September 2014, selanjutnya disebut sebagai Pembanding Penggugat; Lawan 1. Bolmen Munthe, bertempat tinggal di Jalan Bunga Pancur IX, Gg Anggrek, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan,
Kota
Medan,
selanjutnya
disebut
sebagai
Terbanding I semula Tergugat I; 2. Pardingotan Munthe, bertempat tinggal di Dusun IV Timur, Jalan Kangkung Nomor 34, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
-2-
TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Oktober 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe
pada
tanggal
8
Oktober
2014
dalam
Register
Nomor
38/Pdt.G/2014/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. bahwa Penggugat ada mempunyai, memiliki serta menguasai dan mengusahai sebidang tanah pertanian dengan luas 1.072 m2 , di desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo dengan batas-batas : -
Sebelah Utara dengan tanah : Firman Sinaga.-
-
Sebelah Selatan dengan
: Jalan.-
-
Sebelah Timur dengan
: Jalan ke Sikodon kodon.-
-
Sebelah Barat dengan tanah : Jamano Munthe dan Alpin Munthe.-
sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo; 2. bahwa sejak Penggugat mendapatkan hak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut, Penggugat tidak pernah mendapatkan larangan atau keberatan dalam bentuk apapun serta dari pihak manapun, sehingga wajar menurut hukum apabila Penggugat dinyatakan sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut; 3. bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut, juga tidak pernah mendapat keberatan dalam bentuk apapun serta dari pihak manapun, sehingga patut menurut hukum apabila Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat tersebut dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; 4. bahwa akan tetapi sekitar bulan Mei 2013 yang lalu, Tergugat I dan Tergugat-II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Penggugat sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut, dengan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terletak di sebelah Selatan, memanjang dari arah Timur menuju arah Barat (Objek Perkara),
-3-
dengan cara membangun jalan yang terbuat dari semen dicampur dengan batu-batu diatas tanah milik Penggugat tersebut; 5. bahwa disamping itu, Tergugat I dan Tergugat II telah terlebih dahulu mencabut serta membuang tanda patok yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo disetiap sudut tanah tersebut, sekaligus sebagai tanda batas tanah milik Penggugat tersebut; 6. bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat selaku pemilik dan pemegang alas hak satu-satunya atas tanah dimaksud, dan Penggugat sudah berulang kali melarang dan menegur Tergugat I dan Tergugat II, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar menghentikan segala aktivitasnya dari atas tanah terperkara, akan tetapi tidak pernah diindahkan; 7. bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkan larangan dan teguran Penggugat, akhirnya Penggugat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II secara pidana melalui Polresta Karo di Kabanjahe dengan tuduhan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51/PRP/Tahun 1960; 8. bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui putusannya tertanggal 11 Februari 2014 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara No. 02/Pid.C/2014/PN.Kbj, telah menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi : Menyatakan Terdakwa : BOLMEN MUNTHE dan PARDINGOTAN MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memakai Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah”; Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan; Memerintahkan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ; Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); 9. bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 11 Februari 2014
sebagaimana
termuat
dalam
Berita
Acara
No.
02/Pid.C/2014/PN.Kbj tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga
-4-
seharusnya Tergugat I dan Tergugat II selaku terpidana dalam putusan tersebut harus melaksanakan dengan baik isi putusan dimaksud; 10. bahwa ternyata, sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlihatkan iktikad baiknya serta tidak bersedia membongkar jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah hak milik Penggugat tersebut, pada hal Penggugat sudah berulang kali menegur Tergugat I dan Tergugat II; 11. bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menghalanghalangi Penggugat untuk menguasai, mengusahai dan memiliki secara leluasa tanah hak milik Penggugat tersebut, bahkan setiap saat selalu berada dalam ancaman Tergugat I dan Tergugat II, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku; 12. bahwa dalam peradilan yang baik, mohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim untuk sudi menyatakan, “Tergugat I dan
Tergugat
II
telah
melakukan
perbuatan
melawan
hukum
(ontrechtmatigedaad)”; 13. bahwa dengan dinyatakannya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), sangatlah beralasan menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, dihukum untuk membongkar jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu tersebut dari atas tanah terperkara, dengan seketika dan sekaligus; 14. bahwa oleh karena jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut dibangun Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah milik Penggugat sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010, patut dan adil menurut hukum apabila tanah tempat dibangunnya jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut dinyatakan sebagai bagian dari tanah seluas 1.072 m2 sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat;
-5-
15. bahwa dengan dinyatakannya tanah tempat dibangunnya jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut adalah bagian dari tanah seluas 1.072 m 2 sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 169 atas nama Penggugat tersebut, wajar dan patut menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat hak dan kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, dihukum serta diperintahkan untuk menyerahkan tanah terperkara dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut, kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki Penggugat selaku pemilik dan pemegang alas hak satu-satunya atas tanah terperkara; 16. bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membangun jalan diatas tanah milik Penggugat tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian moril dan kerugian materil bagi Penggugat selaku pemilik yang sah dan satu-satunya; 17. bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), serta sangat merugikan Penggugat, sangatlah adil menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ganti rugi moril dang ganti rugi materil kepada Penggugat; 18. bahwa untuk memudahkan penghitungan terhadap besarnya ganti rugi moril dan ganri rugi materil tersebut, akan diperinci sebagai berikut : Kerugian Moril : -------bahwa
adapun
kerugian
moril
yang
diderita
Penggugat
sebagaimana diuraikan diatas, yang telah mengakibatkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat tercemar dihadapan Pemerintah Kabupaten Karo dan jajarannya, Badan Pertanahan Nasional Karo, serta dihadapan masyarakat luas, dan setelah diperhitungkan kedalam nilai mata uang rupiah, maka besarnya adalah sekitar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah); Kerugian Materil : -------bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah bolak balik datang ke Kabupaten Tanah Karo, Kantor Polresta Karo di Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahkan
-6-
Penggugat telah mempergunakan jasa advokat dan pengacara untuk mengurus masalah hukum akibat perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II, yang kesemuanya membutuhkan biaya yang cukup besar, dan setelah diperhitungkan adalah sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah); 19. bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak sia-sia serta tidak hampa adanya, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II, baik bergerak maupun tidak bergerak; 20. bahwa Penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka untuk menjamin Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo secara sukarela, wajar apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakannya dengan baik dan sempurna; 21. bahwa oleh karena gugatan dalam perkara a quo adalah didasarkan atas bukti yang sangat otentik yang tidak dapat disangkal Tergugat I dan Tergugat II, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan “putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad)”; -------Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjaje untuk sudi memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir didepan persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada suatu hari yang khusus ditetapkan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
-7-
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); Menyatakan dalam hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satusatunya atas tanah terperkara sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut; 4. Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat tersebut, adalah sah dan berkekuatan hukum; 5. Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara tempat dibangunnya jalan yang terbuat dari semen dicampur batu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut, adalah bagian dari tanah seluas 1.072 m2 sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat; 6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, membongkar jalan yang terbuat dari semen dicampur batu tersebut dari atas tanah terperkara dengan seketika dan sekaligus; 7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan Tergtugat II ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II, untuk menyerahkan tanah terperkara dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut, dengan segera dan seketika kepada Penggugat serta dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki oleh Penggugat selaku pemilik dan pemegang alas hak satu-satunya atas tanah terperkara; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara bersama-sama dan tanggung renteng, membayar ganti rugi moril dan ganti rugi materil kepada Penggugat, dengan perincian : --- Kerugian Moril sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).--- Kerugian Materil sebesarRp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah).--- Seluruhnya berjumlah Rp. 450.000.000.-(empat ratus lima puluh juta rupiah); 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap
-8-
harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sampai Tergugat I dan Tergugat II melaksanakannya dengan baik dan sempurna; 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
Menimbang, Pengadilan
bahwa
Negeri
terhadap
Kabanjahe
gugatan
telah
dari
menjatuhkan
Penggugat putusan
tersebut nomor
:
38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.810.000,00
(dua juta
delapan ratus sepuluh ribu rupiah) ; Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding Penggugat, pada tanggal 28 April 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juni 2015 melalui Kepala Desa Tanjung Gusta, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2015 melalui Walikota Medan; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding Penggugat tertanggal Juni 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 26 Juni 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 24 Juli 2015 melalui Kepala Desa Tanjung Gusta, dan kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 30 Juli 2015 melalui Walikota Medan; Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding Penggugat, kepada
-9-
Terbanding I semula Tergugat I dan kepada Terbanding II semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015, tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang pada pokok keberatannya sebagai berikut : -
Bahwa seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara aquo, nyata dan jelas sangat keliru menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan;
-
Bahwa Pembanding semula Penggugat berdasarkan P.1 berupa SHM No.169 tanggal 7 Januari 2010 yang diterbitkan oleh BPN Tanah Karo seluas 1.072 M2 adalah sebagai pemilik dan pemegang alas hak yang sah, sedangkan para Terbanding semula para Tergugat yang menguasai, mengusahai dan membangun tembok sepanjang 70 M dan lebar 80 CM tanpa izin Pembanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
-
Bahwa terhadap perbuatan para Terbanding semula para Tergugat telah dilaporkan ke Polisi dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan No.02/Pid.C/2014/PN.Kbj (P.2) dimana para Terbanding semula para Tergugat terbukti bersalah melakukan tindak pidana, memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, dan putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
- 10 -
-
Bahwa mengenai alamat gugatan terhadap para Terbanding semula para Tergugat tetap seperti alamat saat para Terbanding semula para Tergugat dalam kasus pidana dimana para Terbanding semula para Tergugat dan kuasanya hadir di persidangan;
-
Bahwa dalam perkara perdata aquo, ternyata seluruh relaas panggilan telah disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat untuk menghadiri persidangan sesuai dengan alamat dalam perkara pidana tersebut dan telah dijalankan secara sah dan patut sesuai pasal 142 RBg dan pasal 718 (3) RBg;
-
Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe halaman 13 yang telah memuat pertimbangan bahwa alamat para Terbanding semula para Tergugat tersebut adalah alamat dalam kasus pidana atau yang digunakan penyidik, sedangkan alamat yang digunakan dalam pekara perdata adalah alamat para Terbanding semula para Tergugat sesungguhnya atau tempat tinggal para Terbanding semula para Tergugat memusatkan aktifitasnya, sehingga alamat yang dipergunakan saat kasus pidana Terdakwa diakui oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai alamat dalam perkara perdata, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvant kelijke); Menimbang,
bahwa
terhadap
memori
banding
dari
Pembanding
Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding, dikarenakan alamat para Terbanding semula para Tergugat tidak diketahui; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015, dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Pembanding Penggugat tidak dapat diterima (niet onvant kelijke) dengan alasan dan pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;
- 11 -
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada hal 11 sampai dengan 13, pada pokoknya sebagai berikut : -
Bahwa Terbanding I semula Tergugat I yaitu Bolmen Munthe tidak datang menghadap dimuka persidangan sesuai berita acara relaas panggilan No.38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 23 Oktober 2014, untuk menghadap persidangan tanggal 28 Oktober 2014, begitu juga dengan panggilan/ relaasrelaas yaitu tanggal 10 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 18 Nopember 2014, tanggal 3 Desember 2014 untuk sidang tanggal 12 Desember 2014 dan setelah ada perbaikan alamat Terbanding I semula Tergugat I yang pada intinya isi relaas tersebut dimana : Bolmen Munthe tidak ada bertempat tinggal di alamat tersebut diatas, dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 2 Januari 2015 untuk sidang tanggal 6 Januari 2015 yang panggilan/ relaas tersebut ditempelkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, namun Terbanding I semula Tergugat I tidak hadir dipersidangan;
-
Bahwa terhadap Terbanding II semula Tergugat II yaitu Pardingotan Munthe tidak datang di persidangan sesuai berita acara relaas panggilan perkara nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 22 Oktober 2014 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2014, begitu juga relaas tanggal 12 Nopember 2014 untuk sidang tanggal 18 Nopember 2014 ternyata Terbanding II semula Tergugat II tidak berada ditempat, maka panggilan ini diberitahukan kepada Kades Tj. Gusta untuk disampaikan kepada Terbanding II semula Tergugat II dan berdasarkan relaas tanggal 9 Desember 2014 untuk sidang tanggal 12 Desember 2014, relaas tanggal 6 Februari 2015 ternyata Terbanding II semula Tergugat II telah pindah alamatnya yang baru tidak diketahui keberadaannya dan selanjutnya relaas disampaikan ke Kades Tj. Gusta untuk disampaikan kepada Terbanding II semula Tergugat II; Menimbang, bahwa terhadap relaas-relaas yang disampaikan kepada
para Terbanding semula para Tergugat tersebut hanya sampai kepada Kades Tj. Gusta dan diumumkan dipintu utama ruang sidang Pengadilan Negeri Kabanjahe, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama meminta agar Pembanding Penggugat untuk merubah atau memperbaiki gugatannya, khusus mengenai alamat dari para Terbanding semula para Tergugat tersebut, namun Pembanding semula Penggugat menyatakan alamat para Terbanding semula
- 12 -
para Tergugat tersebut telah benar dan tidak akan melakukan perubahan untuk memperbaiki alamat para Terbanding semula para Tergugat tersebut; Menimbang, bahwa mengenai masalah alamat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alamat yang benar adalah alamat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal senyatanya, dengan kata lain apabila yang bersangkutan dicari dalam hal apa saja dapat diketahui, sehingga saat Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan memakai alamat saat para Terbanding semula para Tergugat terlihat kasus pidana dan para Terbanding semula para Tergugat hadir dipersidangan sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, berarti alamat senyatanya adalah alamat yang dipergunakan saat kasus pidana, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan ada ada alamat penyidikan dan ada alamat kasus perdata yang berbeda, adalah pertimbangan yang menyesatkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan bahwa relaas sidang disampaikan pada alamat yang terakhir, berarti Pembanding semula Penggugat mengajukan kepada para Terbanding semula para Tergugat dengan memakai alamat terakhir para Terbanding semula para Tergugat, saat proses pidana adalah tepat dan benar dan proses relaas yang dilakukan oleh juru sita berdasarkan pasal 142 RBg dan pasal 718 (3) RBg sudah melalui prosedur yang ditentukan Undang-Undang sehingga relaas-relaas tersebut adalah sah dan berharga; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
barang
bukti
yang
diajukan
Pembanding semula Penggugat yaitu P.1, P.2, P.3, membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Pembanding semula Penggugat, sedangkan para Terbanding semula para Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan maka putusan diucapkan secara verstek; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akam mempertimbangkan petitum yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut : -
Bahwa terhadap petitum No.2, karena objek sengketa sejak semula tidak disita maka, petitum No.2 tersebut ditolak;
- 13 -
-
Bahwa terhadap petitum No.3 dapat dikabulkan, karena para Terbanding semula para Tergugat, menguasai, mengusahai dan membuat jalan di objek sengketa tanpa izin pemiliknya dan berdasarkan P.2 telah dijatuhi hukuman, maka sepantasnyalah perbuatan para Terbanding semula para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
-
Bahwa petitum No.4 dan No.5 dapat dikabulkan, karena berdasarkan P.1 dimana objek sengketa adalah milik Pembanding semula Penggugat, sedang jalan yang dibuat oleh para Terbanding semula para Tergugat diatas objek sengketa dengan panjang 70 M dan lebar 80 CM termasuk dalam P.1 tersebut;
-
Bahwa terhadap petitum No.6 dan No.7 dapat dikabulkan, karena jalan yang dibuat oleh para Terbanding semula para Tergugat di dalam P.1 sehingga harus dibongkar, begitu juga karena objek sengketa yaitu P.1 milik Pembanding semula Penggugat, maka harus dikembalikan dalam keadaan baik, kosong kepada Pembanding semula Penggugat;
-
Bahwa
terhadap
petitum
No.8
tersebut
dinyatakan
ditolak,
karena
Pembanding semula Penggugat tidak dapat memberikan perincian secara jelas mengenai kerugian moril dan materil tersebut; -
Bahwa terhadap petitum No.9 dapat dikabulkan, karena sebagai alat pemaksa agar para Terbanding semula para Tergugat untuk dapat melaksanakan putusan ini, sehingga apabila para Terbanding semula para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan membayar dwangsom sebesar Rp.500.00,(lima ratus ribu rupiah) perhari;
-
Bahwa terhadap petitum No.10 tersebut, dinyatakan ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat OBV tersebut; Menimbang, bahwa berdarkan uraian-uraian tersebut diatas maka
putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015 tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;
- 14 -
Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulka maka para Terbanding semula para Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Memperhatikan pasal 142 dan pasal 718 KUHPerdata dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan; Mengadili : -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kabanjahe
nomor
:
38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015, yang dimohonkan banding; Mengadili Sendiri : -
Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
-
Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat
II
telah
melakukan
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatigedaad); -
Menyatakan dalam hukum, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pemilik dan pemegang alas hak yang sah dan satu-satunya atas tanah terperkara sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 tersebut;
-
Menyatakan dalam hukum, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat tersebut, adalah sah dan berkekuatan hukum;
-
Menyatakan dalam hukum, tanah terperkara tempat dibangunnya jalan yang terbuat dari semen dicampur batu dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut, adalah bagian dari tanah seluas 1.072 m2 sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010 atas nama Penggugat;
-
Menghukum dan memerintahkan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Terbanding I semula Tergugat Idan Terbanding II semula Tergugat II,
- 15 -
membongkar jalan yang terbuat dari semen dicampur batu tersebut dari atas tanah terperkara dengan seketika dan sekaligus; -
Menghukum dan memerintahkan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, untuk menyerahkan tanah terperkara dengan ukuran lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) dan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) tersebut, dengan segera dan seketika kepada Pembanding semula Penggugat serta dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai, diusahai serta dimiliki oleh Pembanding semula Penggugat selaku pemilik dan pemegang alas hak satu-satunya atas tanah terperkara;
-
Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II secara bersama-sama dan tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap, sampai Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melaksanakannya dengan baik dan sempurna;
-
Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
-
Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2015, nomor : 334/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai
- 16 -
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
ttd
ttd
1. DALIZATULO ZEGA, SH.
H. BACHTIAR AMS, SH.
ttd ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd ttd JAINAB, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
