PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 58/PDT/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: OJAK PARULIAN SINURAT, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun I, Desa Bandar Pasir Mandoge, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Paustinus Siburian, S. H., M. H., Advokat yang beralamat di Huta III, Nagori Tanjung Pasir Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun 21181, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 9/PSK-KUM/2014

tanggal

20

Januari

2014,

selanjutnya disebut Pembanding, semula sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; Lawan NURMALA BR. NABABAN (disebut juga IBU BL), pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Lapangan Bola Atas, Kelurahan Huta

Maju,

Kecamatan

Siantar

Marihat,

Kota

Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tony Damanik , S. H., Hikma Anita Siregar, S. H. dan Omri Gultom, S. H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Tony Damanik, S. H. & Rekan, beralamat di Jalan Kartini Bawah No. 1D, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/TDAdv.PH/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 118/PSK-KUM/2013 tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya disebut

Putusan nomor : 58/PDT/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 37 Hal.

Terbanding semula sebagai Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi; Pengadilan Tinggi tersebut : Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, Bahwa Penggugat Konvensi/ Terrgugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 11 Desember 2013 itu juga dalam Register Perkara Nomor:29/Pdt.G/2013/PN.Kis telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat dengan 2 (dua) kali pinjaman, dimana pinjaman pertama dilakukan pada tanggal 29 Mei 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pinjaman kedua dilakukan pada tanggal 29 Juni 2012 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan hutang Tergugat pada Penggugat menjadi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 2. Bahwa dalam pinjaman yang dilakukan Tergugat pada Penggugat tersebut yang dibuatkan dalam kwitansi penerimaan sebanyak dua kwitansi tersebut dibuat

kesepakatan

secara

lisan

bahwa

Tergugat

sudah

harus

mengembalikan pinjamannya secara keseluruhan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012 yang lalu, dan untuk menjamin pembayaran kembali hutang tersebut, Tergugat telah menyerahkan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah atas nama Ojak Parulian Sinurat yang dibuat oleh Kepala Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dan diketahui oleh Camat Bandar Pasir Mandoge masing-masing yaitu: a. Surat Keterangan Tanah No. 593/39/SKT/HB/2010 tertanggal 29 April 2010 terdaftar atas nama Ojak Parulian Sinurat atas sebidang

tanah

seluas ± 19.575 m2 status tanah yaitu Tanah Negara Bebas, diperuntukkan

sebagai

tanah pertanian, telah dicatatkan pada buku

Registrasi Tanah No. 593/161 (SKT) tanggal 29 April 2010 terletak di Dusun XI, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut:


- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ojak Parulian Sinurat 150m; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Alam 120 m; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Togi Sitorus 160 m; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alam 130 m; b. Surat Keterangan Ganti Rugi No. 592/19/SK-GR/HB/2010 tertanggal 31 Maret 2010 dari Togi Sitorus kepada Ojak Parulian Sinurat atas sebidang tanah seluas ± 17.250 m2 berikut bangunan rumah di atasnya yang telah dicatatkan pada buku Registrasi Tanah No. 593/162 (SKT) tanggal 29 April 2010 terletak di Dusun XI, Desa Huta Bagasan, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan dengan batas-batas sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Alam 150 m; - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Togi Sitorus 150 m; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Togi Sitorus 130 m; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alam 100 m; 3. Bahwa akan tetapi ternyata sampai dengan tenggang waktu yang telah diperjanjikan Tergugat belum juga mengembalikan pinjaman uang tersebut kepada Penggugat, meskipun telah berulang kali Penggugat ingatkan akan tetapi Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat dan karenanya

maka Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji)

kepada Penggugat; 4. Bahwa oleh karena kemacetan pembayaran dari Tergugat tersebut, maka Tergugat pantas untuk dihukum untuk membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini dijatuhlan oleh Pengadilan; 5. Bahwa berhubung karena pembayaran hutang tersebut telah terlambat dan Penggugat telah terhambat untuk mempergunakan uang tersebut maka Tergugat pantas untuk dihukum membayar bunga uang tersebut 6 % dari jumlah pinjaman untuk setiap bulannya setiap bulan berjalan, terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran

sehingga

menjadi

Rp.6.000.000.00 x 11

sebesar

Rp.100.000.000,00

x

6

%

=

bulan = Rp.66.000.000,00 secara sekaligus dan

seketika; 6. Bahwa di samping bunga uang tersebut Tergugat juga wajib dikenai denda sebesar 10 % dari jumlah pinjaman untuk setiap bulannya terhitung sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran hinggga putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Pengadilan terhitung sejak bulan Desember 2013 hingga putusan dibacakan;


7. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan hukum, sedang Penggugat merasa khawatir Tergugat akan menghilangkan ataupun mengalihkan objek perkara, maka untuk mencegah tindakan Tergugat tersebut yang sekaligus juga untuk menjamin agar gugatan Penggugat jangan sampai hampa kelak, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah

dan rumah yang diserahkan Tergugat sebagai jaminan

sebagaimana

disebutkan

dalam

Surat

Keterangan

Tanah

No.

593/39/SKT/HB/2010 tertanggal 29 April 2010 terdaftar atas nama Ojak Parulian Sinurat dan Surat Keterangan Ganti Rugi No. 592/19/SKGR/HB/2010 tertanggal 31 Maret 2010 yang telah didaftarkan atas nama Tergugat sebagaimana disebutkan pada poin 2 dan 3 di atas; 8. Bahwa

karena

gugatan

Penggugat

cukup

beralasan

pada hukum,

Penggugat mohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Kisaran mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi terhadapnya; Berdasakan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat mohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menyuruh panggil kedua belah pihak yang berperkara buat hadir pada persidangan tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Kisaran berkenan mengambil putusan sebagai berikut: Primair: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Penggugat

adalah

perbuatan yang lalai (wanprestasi) dan ingkar janji; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Penggugat secara

sekaligus dan seketika; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang tersebut sebesar 6 % dari jumlah pinjaman untuk setiap bulannya setiap bulan berjalan, sejak bulan Januari 2013 hingga gugatan ini didaftarkan di Pengadilan sehingga


menjadi Rp.100.000.000,00 x 6 % = Rp.6.000.000,00 x 11 bulan = Rp.66.000.000,00 secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan; 6. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar denda sebesar 10 % untuk setiap bulannya sejak perkara ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran hinggga putusan dalam perkara ini dibacakan oleh Pengadilan terhitung sejak bulan Nopember 2013 hingga putusan dibacakan oleh Pengadilan; 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi; 8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut,pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

telah

mengajukan jawaban tertanggal 17 Maret 2014 No. 001/Pdt.K-R/PS/III/2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: A. Dalam Konvensi. 1. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

akui

dalam

jawaban

gugatan ini; 2. Dalil 1 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut: Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada meminjamkan uang kepada

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

dua

kali.

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memang dikenal dengan bisnisnya menyalurkan dana kepada yang membutuhkan dengan bunga yang sangat tinggi atau istilah yang lazim dikenal sebagai rentenir. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ingat secara persis

tanggal

pemberian

uang

pinjaman

oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sesuai gugatan, pertama tanggal 29


Mei 2012 Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5 % (lima per seratus) untuk setiap

bulan

sampai Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

melunasi pinjaman tersebut. Pembayaran bunga pertama dipotong secara langsung dari pinjaman sebesar 5 % (lima per seratus) dari Rp.50.000.000,00 yaitu sebesar Rp.2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Jadi dengan demikian jumlah yang diterima pada waktu pertama kali menerima uang dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Waktu pelunasan tidak ada diperjanjikan. Pinjaman kedua tanggal 29 Juni 2012 Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Terhadap pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 5 % (lima

per

seratus)

Konvensi/Penggugat

untuk

setiap

Rekonvensi

bulan

melunasi

sampai

Tergugat

pinjaman

tersebut.

Pembayaran bunga pertama dipotong secara langsung dari pinjaman sebesar 5 % (lima per seratus) dari Rp.50.000.000,00 yaitu sebesar Rp.2.500.00-,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Demikian juga dengan pembayaran bunga bulan kedua atas pinjaman pertama dipotong pada waktu menerima pinjaman kedua sebesar 5 % (lima per seratus) sehingga total yang diterima oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada waktu menerima pinjaman kedua adalah sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Terhadap pinjaman kedua juga tidak ditentukan waktu pembayaran kembali; 3. Bahwa

selanjutnya

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

membayar tiap-tiap bulan bunga pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sejak bulan Juli 2012 sampai dengan Desember 2012. Karena keadaan ekonomi yang berat pembayaran bunga untuk bulan Januari 2013 menjadi macet. Jika pembayaran bunga biasanya pada

akhir

bulan

maka

untuk

bulan

Januari

2013

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi gagal memenuhi pembayaran bunga atas pinjaman. Karena kegagalan membayar untuk bulan Januari 2013 maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan tindakantindakan mengancam dengan kata-kata yang menyebabkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi ketakutan. Ancaman yang dilakukan pertelepon genggam ini sampai ancaman pembunuhan. Realisasi dari ancaman-ancaman itu terjadi pada tanggal 23 Februari 2013 dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan


penganiayaan Rekonvensi, tersebut

terhadap Hotmida

maka

isteri

isteri

Tergugat

Manurung. Tergugat

Karena

Konvensi/Penggugat adanya

penganiayaan

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

melaporkan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada pihak Kepolisian Sektor Tanah Jawa dan meskipun agak tersendat, Laporan Polisi itu ditindak lanjuti dan sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 266/Pid.B/2013/PN Sim yang menjatuhkan pemidanaan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Bukti T-1), karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi itu pula maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi berusaha di Bandar Pasir Mandoge dan pembayaran bunga pinjaman juga menjadi macet total; 4. Masih menyangkut dalil ke 1 dan dalil ke 3 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa kedua pinjaman tersebut di atas sudah harus dikembalikan pada bulan Desember 2012 dapat Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanggapi sebagai berikut: Bahwa tidak ada dibuat perjanjian baik secara lisan maupun tulisan mengenai kapan uang yang dipinjamkan dikembalikan. Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga dalam gugatannya tidak ada menyebutkan adanya perjanjian baik lisan maupun tulisan. Yang ditentukan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

adalah

membayar bunga pinjaman sebesar 5 % (lima per seratus) dari pinjaman tiap-tiap bulannya.Penyebutan bulan Desember 2012 tanpa menyebutkan secara spesifik tanggal pengembalian menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi telah mengada-ada mengenai keharusan pinjaman harus dikembalikan pada bulan Desember 2012. Berhubung tidak ada diperjanjikan atau ditentukan kapan

pinjaman

harus

dikembalikan

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka tidak ada kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutang sebesar Rp.100.000.000,00

(seratus

juta

rupiah)

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2012. dengan demikian, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi tidak melakukan


perbuatan ingkar janji atau wanprestasi. Oleh karenanya wajarlah Majelis menolak dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; 5. Bahwa menyangkut dalil ke 4, 5 dan 6 Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dapat ditanggapi sebagai sangat absurd dan sama sekali tidak beralasan. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai

kewajiban

membayar

pinjaman

sebesar

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2012 sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan ingkar janji dan karenanya tidak pantas dihukum atas apa yang tidak diperbuatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran harus menolak dalil-dalil 4, 5 dan 6 yang dikemukakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 6. Bahwa

menyangkut

dalil

ke

7

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dapat ditanggapi bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak mempunyai alasan hukum untuk dikabulkan dengan demikian permohonan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

agar

Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan rumah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar sama sekali; 7. Bahwa menyangkut dalil ke 8 gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berdasar dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Negeri Kisaran harus menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhannya; B. Dalam Rekonvensi. 1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonvensi; 2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi; 3. Bahwa sampai bulan Desember 2012 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai usaha yang sedang berkembang dengan pendapatan per bulannya berkisar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari. Usaha kelontong yang dijalankan di rumah Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

perlu

modal

untuk


memperkembangkannya. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalu

meminjam

uang

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dua kali masing-masing Rp.50.000.000,00. Bunga yang ditentukan

secara

sepihak

oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi sebesar 5 % (lima per seratus) per bulan. Agar pinjaman didapatkan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi,

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan surat atas dua bidang tanah atas milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 4. Bahwa penentuan bunga sebesar 5 % perbulan itu menunjukkan adanya

praktek

rentenir

yang

dilakukan

oleh

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Bunga pinjaman sebesar 5 % per bulan adalah bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian penentuan bunga 5 % per bulan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah batal demi hukum; 5. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan sama sekali adanya pembayaran bunga sampai akhir bulan Desember 2012 yang menggagalkan dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Atas gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang tidak menyebutkan adanya bunga yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menujukkan itikad tidak baik; 6. Bahwa berhubung penetapan bunga 5 % batal demi hukum dan kegagalan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

mengakui

pembayaran bunga yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka wajarlah jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan pinjaman dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pinjaman tanpa bunga atau dengan bunga 0 % dan memperhitungkan uang yang sudah dibayarkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai cicilan atas pinjaman yang diberikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 7. Bahwa

dengan

demikian

hutang

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: a. Pinjaman pertama Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);


Pembayaran cicilan I dibayar pada waktu pengambilan uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan II pada waktu pengambilan uang pinjaman kedua sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan III pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan IV pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan V pada bulan September 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan VI pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan VII pada bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan VIII pada bulan Desember 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Dengan

demikian

yang

sudah

dibayarkan

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pinjaman pertama adalah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dengan demikian adalah

hutang sebesar

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rp.50.000.000,00

–

Rekonvensi

Rp.20.000.000,00

=

Rp.30.000.000,00; b. Pinjaman kedua Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Pembayaran cicilan I dibayar pada waktu pengambilan uang pinjaman kedua sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan II pada bulan Juli 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan III pada bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan IV pada bulan September 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan V pada bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Pembayaran cicilan VI pada bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);


Pembayaran cicilan VII pada bulan Desember 2012 sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Dengan

demikian

yang

sudah

dibayarkan

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk pinjaman pertama adalah sebesar Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). Dengan

demikian

hutang

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi adalah sebesar Rp.50.000.000,00 – Rp.17.500.000,00 = Rp.32.500.000,00; Sesuai dengan hal itu, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran

yang memeriksa

menetapkan

jumlah

dan

hutang

mengadili Tergugat

perkara

ini untuk

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi sebesar Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 8. Bahwa karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana akan diuraikan dalam dalil berikut, keadaan ekonomi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada dalam keadaan yang mengenaskan, oleh karena wajar dan beralasan secara hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan pambayaran hutang dilakukan dengan cara membayar Rp.1000,00 (seribu rupiah) per hari terhitung mulai dari dikeluarkannya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini sampai dengan lunasnya hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 9. Bahwa

sampai

Desember

2012,

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi masih sanggup membayar bunga pinjaman dan memang membayarnya, meskipun tidak dibuatkan tanda terima. Keadaan ekonomi

yang

tidak

menentu

membuat

usaha

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi limbung dan pembayaran bunga hutang menjadi tidak dapat dilakukan pada bulan Januari 2013. Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

menagih

pembayaran

bunga hutang dengan ancaman yang sedemikian rupa yang membuat Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

tidak

dapat

lagi

menjalankan usaha dengan baik dan pembayaran bunga hutang menjadi macet. Pada tanggal 23 Februari 2013, sewaktu isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Hotnida Manurung, berada di rumah mertua Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena


anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sakit, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi datang menagih pembayaran bunga hutang

dan

pada

saat

Konvensi/Penggugat

itu

menendang

Rekonvensi

yang

dada

pada

isteri

saat

Tergugat

itu

sedang

menidurkan anak yang sedang sakit. Sehubungan dengan perbuatan Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

tersebut,

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup beralasan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili

perkara

ini

menyatakan

bahwa

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; 10. Bahwa karena perbuatan yang telah menginjak-nginjak martabat dan menimbulkan

rasa

penganiayaan

yang

sakit

maka

dilakukan

pihak

keluarga

Penggugat

melaporkan

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengurus perkara tersebut ke Kepolisian Sektor Tanah Jawa sampai dengan Pengadilan Negeri Simalungun. Bahwa karena perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

tersebut,

dan

isteri

tidak

Tergugat lagi

dapat

menjalankan usaha dan selama perkara tersebut isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berani lagi tinggal di Bandar Pasir Mandoge dan usaha kelontongpun menjadi tutup. Demikian juga usaha

lainnya

menjadi

Konvensi/Penggugat

tidak

Rekonvensi

berjalan kehilangan

hingga bisnis

Tergugat dan

untuk

menyambung hidup menjadi bekerja untuk pengusaha supir angkutan umum.

Konsekwensinya

adalah

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi menjadi tidak dapat membayar kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar bunga pinjaman dan pokok pinjaman; 11. Bahwa

karenanya

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

mengalami kerugian yang sangat besar. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kehilangan keuntungan yang seharusnya diperdapat, martabat keluarga terinjak-injak, keluarga menjadi tidak menentu kehidupannya, dan pembayaran bunga hutang dan hutang menjadi tidak terealisir sesuai dengan yang diinginkan. Belum lagi biaya-biaya yang

harus

dikeluarkan

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi untuk memproses secara hukum penganiayaan yang


dilakukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Hal ini menimbulkan

kerugian

Konvensi/Penggugat

yang

sangat

Rekonvensi.

besar

Kerugian

bagi

yang

Tergugat

dialami

oleh

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut: I. Kerugian Material : a. Kerugian karena kehilangan keuntungan usaha yaitu Rp. 500.000,00 per hari dihitung dari tanggal 24 Februari 2014 sampai dengan tanggal dijatuhkannya Putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara pidana dengan Terdakwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 19 Agustus 2013

selama

178

hari.

Rp.

500.000,00

x

178

hari

=

Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah); b. Kerugian karena pengobatan Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); c. Kerugian karena harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); Jumlah total kerugian material Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 99.250.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); II. Kerugian Immaterial: Karena dengan melakukan penganiayaan kepada isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menginjak-injak martabat Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana isteri dan anak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi korban maka wajarlah jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); 12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Selanjutnya Pasal 1366 KUHPerdata menentukan “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya”. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata tersebut sangat beralasan

hukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

mengajukan tuntutan agar Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi


mengganti kerugian Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka wajarlah jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tuntutan ganti rugi ini berasalan secara

hukum

dan

menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi untuk membayar ganti rugi material dan immaterial kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar yang disebutkan dalam

butir

11

Gugatan

Rekonvensi

ini,

yaitu

sebesar

Rp.10.099.250.000,00 (sepuluh milyar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 13. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

ini

beralasan

secara

hukum,

sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi khawatir Penggugat pembayaran

Konvensi/Tergugat atas

kerugian

Rekonvensi yang

tidak

dialami

melakukan

oleh

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi, atau agar gugatan rekonvensi ini tidak menjadi hampa kelak, maka adalah beralasan jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Kisaran

yang

menangani

perkara

ini

dan

selanjutnya Majelis Hakim berkenan meletakkan sita jaminan atas: a. Hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; b. Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya, yang dikenal sebagai kolam milik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang Terletak di Huta IV Sosor Tongah Nagori Jawa Tongah II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun; 14. Bahwa karena gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi cukup beralasan hukum, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohonkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengambil putusan yang mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij vorraad) meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi terhadapnya;


Maka

berdasarkan

uraian-uraian

tersebut

di

atas,

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memeriksa dan memutuskan: A. Dalam Konvensi: 1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 3. Menyatakan melakukan

Tergugat perbuatan

Konvensi/Penggugat ingkar

janji

(wan

Rekonvensi

prestasi)

tidak

menyangkut

pembayaran hutang kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menghukum membayar hutang sebesar Rp.100.000.000,00 secara sekaligus dan seketika; 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar bunga sebesar Rp. 6 % per bulan selama 11 bulan secara sekaligus dan seketika; 6. Menolak gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar denda 10 % sejak bulan Desember 2013 hingga putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Membebankan

dan

menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi seluruh biaya perkara dalam perkara ini; B. Dalam Rekonvensi: Primair: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tidak ada kewajiban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan hutang Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada bulan Desember 2012; 3. Menyatakan dengan penetepan bunga 5 % (lima per seratus) per bulan

atas

hutang

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi,

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan usaha rentenir dan karenanya melakukan perbuatan melawan hukum;


4. Menyatakan pembayaran bunga 5 % per bulan yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari mulai diterimanya pinjaman pertama sampai dengan bulan Desember 2012 sebagai pembayaran cicilan hutang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 5. Menyatakan kepada

hutang

Penggugat

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

Rekonvensi

sebesar

Rp.62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 6. Menyatakan pinjaman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa bunga atau bunga 0 %; 7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui dan menerima penetapan hutang tanpa bunga yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran; 8. Menetapkan pembayaran hutang yang harus dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

kepada

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per hari mulai tanggal putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan lunasnya hutang tersebut; 9. Menyatakan

bahwa

perbuatan

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi yang melakukan penganiayaan atas isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sewaktu melakukan penagihan bunga sebagai perbuatan melawan hukum; 10. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi meterial sebesar Rp. 99.250.000,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi atas kerugian yang dialami

Tergugat

penganiayaan

yang

Konvensi/Penggugat dilakukan

Rekonvensi

Penggugat

karena

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi terhadap isteri Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; 11. Menghukum

Penggugat

Konvensi/Tergugat

Rekonvensi

untuk

mengembalikan surat tanah atas dua bidang tanah milik Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini berada pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi; 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas hutang dan tanah beserta bangunan di atasnya milik Penggugat Konvensi/Tergugat


Rekonvensi yang terletak di Huta IV Sosor Tonga, Desa Jawa Tonga II, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun; 13. Menyatakan bahwa putusan menyangkut gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi; 14. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair: Dalam hal Pengadilan berpendapat lain, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan melalui persidangan yang adil, bersih dan penuh kewibawaan dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2014 Nomor: 29/Pdt.G/2013/PN.Kis , yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM KONVENSI Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar hutang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah

perbuatan yang lalai (wanprestasi) dan ingkar janji; 4. Menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar hutangnya tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika, setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; 5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI - Menyatakan

gugatan

Rekonvensi

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);


DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini yang hingga kini ditentukan sebesar Rp. 2.076.000,00 (dua juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23

Juni

2014

Nomor

:

29/Pdt.G/2013/PN.Kis,

tersebut

Tergugat

Konvensi/Pengggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Juli 2014 sebagaimana akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh : NIRWAN SEMBIRING, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN.Kis dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding bertanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Juli 2014 itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tegugat Rekonvensi /Terbanding

pada tanggal 26

Agustus 2014;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 19 September 2014 yang diterima di Kepaniteraaan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 24 September 2014 , dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Januari 2015;

Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak telah diberitahukan dengan seksama untuk mempelajari

berkas perkara sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi sesuai dengan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor : 29/Pdt.G/2013/PN. Kis yang dibuat oleh RAHMAN AR jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada


tanggal 7 Januari 2015

dan yang dibuat oleh BESLAN MANURUNG, SH

Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

pada tanggal

28 Oktober 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya

agar Pengadilan Tinggi

memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis tertanggal 23 September 2014 menjadi sebagai berikut : I. DALAM KONVENSI : -

Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya ;

-

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

II. DALAM REKONVENSI : DALAM EKSEPSI : - Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhannya ; Menyangkut pihak yang berperkara : 1. Menolak dalil-dalil Tergugat Rekonvensi untuk keseluruhannya ; 2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan tuntutan hukum agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi karena melakukan pelanggaran hukum berupa penganiayaan terhadap istri Penggugat Rekonvensi ; III. DALAM POKOK PERKARA : -

Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk keseluruhannya; Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA : DALAM KONVENSI :

Bahwa

untuk memperjelas

dasar dan alasan keberatan-keberatan

Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

maka mohon


diperiksa kembali petitum dari Gugatan Penggugat Dalam Pokok Perkara sebagai berikut : 1. Bahwa untuk amar putusan Judex Facti no. 2 yang menyebutkan bahwa : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini; Pembanding tidak sependapat, berkeberatan dan menolak amar putusan hakim no 2 ini. Dasar untuk tidak sependapat, keberatan, dan menolak putusan Judex Facti ini adalah sesuai dengan SEMA No. 5 Tahun 1975. Pertama-tama, Judex Facti tidak mengindahkan Angka 1 a dari SEMA No. 5 tahun 1975 tersebut yang menyatakan “Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam

menerapkan

atau

menggunakan

lembaga

sita

jaminan

(conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 H.1.R./261 R.Bg.)”. Judex Facti telah sangat gegabah dalam menerapkan dan menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini. 1.1. Bahwa Judex Facti tidak terlebih dahulu memeriksa mengenai jaminan yang

dimohonkan

sita

oleh

Terbanding/

Penggugat

Konvensi/

Terbanding tidak pernah membuktikan bahwa tanah-tanah

yang

disebut untuk disita adalah jaminan utang Pembanding. Satu-satunya lembaga penjamin tanah sebagai jaminan hutang

adalah Undang-

undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan Undang-undang ini. 1.2. Bahwa mengingat tanah yang dimohonkan untuk disita tidak memenuhi syarat undang-undang untuk dijadikan jaminan utang maka sesuai dengan Angka 1 e SEMA No. 5 tahun 1975 maka seharusnyalah benda-benda bergerak milik Pembandinglah yang harus disita ; 1.3. Bahwa menurut butir c SEMA No. 5 Tahun 1975 “ Agar dalam surat permohonan conservatoir

beslag

serta surat

ketetapan

yang

mengabulkannya disebut alasan-alasan yang menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, barang-barangt milik Tergugat akan dihambur-hamburkan “. Tergugat tidak pernah dipersalahkanoleh judex facti untuk membuktikan adanya perilaku Pembanding yang menghambur-hamburkan hartanya;


1.4. Bahwa butir d SEMA No. 5 tahun 1975 menentukan bahwa harus dilakukan terlebih dahulu penilaian harga barang yang disita dengan kewajiban membayar Pembanding. maka jika judex factie mlakukan penilaian terlebih dahulu tidak perlu semua bidang tanah Pembanding yang harus disita. Sudah cukup satu surat tanah untuk melunasi semua utang. Jadi Judex Facti dalam hal ini sudah melakukan kekeliruan untuk menetapkan dua surat tanah yang diserahkan Pembanding kepada Terbanding untuk disita. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penetapan No. 29/Pdt.G/2013/PNKis sudah tidak layak dan harus dinyatakan tidak berharga. 1.5. Bahwa Judex Facti juga ada menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya adanya sidang komisi atau sidang setempat padahal objek perkara bukan tanah tetapi utang piutang dan judex facti juga telah mengarang perkara

cerita

fiksi yang menyatakan

batas-batas

tanah objek

yang ditunjukkan oleh pihak Penggugat Konvensi/ Tergugat

Rekonvensi

telah dibenarkan

oleh Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi , Penggugat Konvensi tidak ada menunjukkan letak dan batas-batas tanah waktu diadakannya sidang komisi. Sidang setempat hanya dilakukan disatu tempat

yaitu dekat gubuk milik Penggugat.

Pembanding sama sekali tidak ada membenarkan lokasi itu

karena

Terbanding tidak ada menunjukkan letak dan batas-batas tanah itu. 1.6. Bahwa

atas

Penetapan

No.

29/Pdt.G/2013/PN.KIS

Juru

Sita

melaksanakan penyitaan tetapi peletakan sita jaminan tidak dilakukan di lokasi tanah berada. Juru sita pengadilan negeri Kisaran, berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan menurut keterangan dari Juru Sita, meletakkan sita jaminan di Kantor Kepala Desa Huta Bagasan dan tidak di lokasi tanah berada. Pembanding belum melihat Berita Acara Sita Jaminan Nomor 29/Pdt.G/2013/PN Kis tertanggal 12 Juni 2014 karena memang tidak ada diberikan oleh baik Judex Facti atau Panitera Pengganti atau oleh Juru Sita Pengadilan sampai dengan Memori Banding ini dibuat. Jika dalam Berita Acara Sita Jaminan ada disebutkan bahwa penyitaan dilakukan di lokasi tanah berada maka Berita Acara tersebut pasti palsu.


1.7. Bahwa dalam pertimbanganya Judex Facti menyebutkan “dan hingga putusan dalam perkara ini dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan diletakkan nya sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut, maka sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut haruslah dipertahankan dan dinyatakan sah dan berhaga, oleh karena itu petitum ke 2 (dua) ini harus lah dikabulkan”. Pembanding sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan Judex Facti ini. Dari uraian dalam butir 1.1. -1.6. di atas, Segala sesuatunya mengenai penyitaan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan fakta-fakta lapangan menunjukkan bahwa penyitaan dilakukan di kantor Kepala Desa tidak sesuai dengan penyitaan. Atas dasar hal itu, Judex Facti harusnya sampai pada kesimpulan bahwa segala sesuatunya bertentangan dengan peletakan sita jaminan dan karenanya sita jaminan (conservatoir beslag) harus diangkat dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, oleh karena itu petitum ke 2 (kedua) haruslah ditolak. 2. Bahwa untuk amar putusan no. 3 yang menyatakan: Menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak membayar utang senilai Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan yang lalai (wanprestasi) dan ingkar janji; 2.1. Pembanding tidak sependapat, berkeberatan, dan menolak putusan Judex Facti. Amar putusan no 3. Keberatan Pembanding adalah mengenai kapan wanprestasi itu terjadi. Judex Facti sama sekali tidak menyatakan kapan wanprestasi itu terjadi. Perlu dalam hal ini dikemukakan kembali bahwa terdapat dua kali peminjaman. Waktu wanprestasi untuk kedua pinjaman berbeda sama sekali. 2.2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya lebih jauh, Judex Facti menyatakan: Menimbang, bahwa oleh karena hingga sekarang Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi belum membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan jatuh tempo

pembayarannya

adalah

telah

lampau,

maka

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensitelah melakukan ingkar janji atau wan


prestasi atas kesepakatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tertuang dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut, maka Pembanding tidak setuju dan berkeberatan dan menolak keras pertimbangan hukum Judex Facti ini. Judex Facti kembali menyatakan Pembanding ingkar jani atau wanprestasi atas kesepakatan yang tertuang dalam bukti bertanda P-1 dan P-2. Status Hukum Kwitansi 2.3. Bahwa Bukti P-1 dan Bukti P-2 berupa kuitansi dipandang oleh Judex Facti sebagai Akta di bawah tangan. Alasan Judex Facti adalah bahwa surat tersebut dibuat oleh dua pihak yaitu pihak pemberi pinjaman yaitu Ibu BL dengan Pihak yang menerima pinjaman yaitu Ojak Parulian Sinurat. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menggolongkan kuitansi sebagai akta di bawah tangan. Dalam kuitansi itu tidak ada 2 (dua) pihak. Yang ada adalah satu pihak, Kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Jadi Judex Facti keliru membaca Bukti bertanda P-1 dan P-2 tersebut. Kuitansi tersebut hanya merupakan pengakuan sepihak dan ternyata Pembanding memungkiri isi dari Pengakuan sepihak tersebut. 2.4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti bertentangan dengan paragraf

sebelumnya

dari

pertimbangannya,

yang

menyatakan

“Menimbang, bahwa setelah majelis hukum meneliti bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut adalah merupakan bukti yang memang sengaja dibuat oleh Ojak Parulian Sinurat sebagai pihak yang meminjam untuk dijadikan sebagai bukti tentang peristiwa yang telah dilakukan oleh ibu BL dan Ojak Parulian Sinurat . Bahwa Pembanding menyangkal kebenaran dari pertimbangan hukum Judex Facti ini. Pembanding tidak berkepentingan membuat bukti apapun.

Pembanding

perlu

uangnya,

tidak

buktinya.

Yang

berkepentingan secara sengaja membuat bukti surat bertanda P-1 dan P – 2 adalah Terbanding. Pembanding sendiri baru melihat bukti surat bertanda P-1 dan P-2 tersebut setelah diajukan di persidangan dan


Pembanding menyangkal isi dari kwitansi itu. Judex Facti kurang cermat dalam pertimbangannya tersebut. 2.5.

Bahwa

Dalam

Putusan

MA

No.

4669.K/Pdt/1985

Kwitansi

dikategorikan sebagai Akta di bawah tangan yang bersifat sepihak yang

tunduk

pada

ketentuan

Pasal

291

RBg

(Pasal

1878

KUHPerdata). Dengan kata lain kwitansi itu termasuk dalam Akta Pengakuan Sepihak. Dengan demikian supaya suatu kwitansi memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti maka harus dipenuhi syarat formal dan syarat material.

Dengan tidak adanya hal-hal

tersebut di atas, maka akta yang ditandatangani itu bila perjanjiannya disangkal, hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis. 2.6.

Bahwa Syarat Formil untuk sebuah Akta Pengakuan Sepihak a. Bentuknya tertulis. b. Mencantumkan identitas baik identitas penandatangan maupun identitas kreditur c. Menyebutkan dengan pasti waktu pembayaran ; d. Ditulis tangan oleh penandatangan ;

2.7. Bahwa Syarat Materiil Disamping syarat formil suatu akta pengakuan sepihak, dalam perkara ini kwitansi, juga harus memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1878 KUHPerdata. Syarat materiil itu adalah: a. Pernyataan pengakuan sepihak; b. Penegasan utang berasal dari persetujuan timbal balik; c. Jumlah utang harus pasti Dengan melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar akta pengakuan sepihak, dalam perkara ini kwitansi, dapat diajukan bukti maka kesimpulannya adalah kwitansi Bukti P-1 dan Bukti P-2 tidak memenuhi syarat baik secara formil maupun materiil sebagai alat bukti dan harus ditiadakan. Dengan merujuk pada analisis hukum di atas, kwitansi Bukti P – 1 dan Bukti P-2 yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat Konvensi tidak


dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk

menyatakan bahwa

Pembanding/Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji. 2.8. Bahwa

dengan

demikian

seharusnyalah

Judex

Facti

mempertimbangkan dengan saksama Jurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kwitansi merupakan akta pengakuan sepihak dan bukan akta di bawah tangan. 3.

Bahwa untuk amar putusan no. 4 dari putusan Judex Facti yang berbunyi: Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hutangnya sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Bahwa karena Judex Facti gagal mengedepankan persoalan bukti bertanda P-1 dan P-2 dengan menyebutnya sebagai akta di bawah tangan dan bukan akta pengakuan sepihak maka Pembanding tidak setuju, keberatan, dan menolak amar putusan ini. Pembanding tidak menerima bahwa Pembanding dinyatakan wanprestasi atas dasar bukti bertanda P-1 dan P-2 yang merupakan kwitansi yang dipungkiri isinya oleh Pembanding. Karena tidak terbukti bahwa P-1 dan P-2 akta di bawah tangan maka seharusnyalah Judex Facti menolak petitum dari Terbanding yang ini. Dengan demikian sejak amar putusan no 4 Judex Facti sudah menyatakan “Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya”.

DALAM REKONVENSI 1. Bahwa amar putusan dalam perkara Rekonvensi Judex Facti menyatakan: Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima )niet ontvankelijke verklaard. 2. Pembanding tidak setuju, berkeberatan dan menolak amar putusan Judex Facti ini. Judex Facti telah sedemikian rupa menggelapkan duduknya perkara sehingga memberikan pertimbangan hukum yang gelap juga. Judex Facti telah menolak memberikan putusan terhadap petitum yang diajukan Pembanding dalam perkara Rekonvensi. Meskipun dalam “TENTANG


DUDUK PERKARA” Judex Facti menguraikan dengan jelas materi gugatan rekonvensi (halaman 9 – 15) dan petitum-petitumnya (halaman 16-17) tetapi ternyata dalam pertimbangan hukumnya (halaman 34-36) , Judex Facti tidak mempertimbangkan sebagian besar materi gugatan rekonvensi 3. Bahwa Judex Facti juga telah keliru ketika menyatakan (paragraf 1 halaman 36):

“Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Rekonvensi

Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi di dalam repliknya telah menjawab gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut”. Dalam perkara rekonvensi tersebut, harusnya Pembandinglah sebagai Penggugat Rekonvensi yang mengajukan replik dan bukan Terbanding selaku Tergugat Rekonvensi. 4. Bahwa dalam perkara rekonvensi, Terbanding hanya memberikan jawaban atas gugatan. Atas Jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik. Tergugat Rekonvensi dalam perkara tersebut tidak mengajukan

duplik

atas

replik

yang

disampaikan

oleh

Penggugat

Rekonvensi. Dengan tidak adanya duplik Tergugat Rekonvensi atas Replik Penggugat Rekonvensi maka dengan sendirinya sanggahan-sanggahan yang diberikan Tergugat Rekonvensi dalam Jawabannya sudah tidak berlaku lagi.

Hal

ini

berarti

bahwa

dalil-dalil

Penggugat

Rekonvensi

tidak

terbantahkan lagi oleh Tergugat Rekonvensi. Dalam kondisi demikian Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalilnya. 5. Bahwa harusnya Judex Facti membuat putusan sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Para Pihak dan bukan membuat putusannya sendiri seolah-olah hanya ada Judex Facti dan Terbanding. Urutan Putusan harusnya adalah DALAM EKSEPSI Semula Terbanding/Tergugat Rekonvensi mempersoalkan wewenang Judex facti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan Gugatan seharusnya diajukan di pengadilan di wilayah hukum mana Tergugat Rekonvensi berdomisili. Seharusnyalah Judex Facti memuat hal ini dalam pertimbangan hukum dan putusannya ; PIHAK YANG BERPERKARA


Dalam

Jawaban

terhadap

Gugatan

Rekonvensi,

Terbanding/Tergugat

Rekonvensi mempersoalkan dan menolak Gugatan dengan alasan bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mengajukan Gugatan ini. Hotnida Manurung adalah istri Pembanding/Penggugat Rekonvensi (Bukti TK/PR 1) dan Penggugat Rekonvensi adalah Kepala Keluarga (Bukti TK/PR 2). Tentu saja sebagai suami dan sebagai Kepala Keluarga, Penggugat Rekonvensi berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Rekonvensi ini. Setelah Pembanding/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik, Terbanding/ Tergugat Rekonvensi tidak memberikan sanggahan (tidak mengajukan duplik). Dengan demikian Terbanding/Tergugat Rekonvensi sudah mengakui dan menerima Gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi. Seharusnyalah Judex Facti memuat hal ini dalam pertimbangan hukum dan putusannya. DALAM POKOK PERKARA SOAL UTANG Berhubung dalam perkara Konvensi, Terbanding/Penggugat Konvensi telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana bukti-bukti surat berupa kwitansi Bukti P-1 dan Bukti P-2 serta saksi-saksi yang diajukan tidak mendukung

gugatannya

maka

tidak

ada

alasan

lagi

bagi

Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan dalil-dalilnya dan gugatannya sepanjang menyangkut masalah utang dan dengan ini menyatakan petitum 5, 6,

dan 8 dalam Gugatan ditiadakan. Seharusnyalah Judex Facti

mengemukakan hal ini dalam pertimbangan hukum dan putusannya. SOAL PERBUATAN MELAWAN HUKUM 1. Bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi telah mengakui adanya perbuatan melanggar

hukum

yang

dilakukan

oleh

Terbanding

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat konvensi. Hal ini ditandai dengan pengajuan bukti P13 dari Terbanding/Tergugat Rekonvensi /Penggugat konvensi. 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi, seperti dalam perkara konvensi, yaitu dua saksi yang mengucapkan Janji di hadapan Majelis, yaitu Samson Manurung dan Robert Sinaga serta satu orang saksi yang tidak mengucapkan Janji, yaitu Dirman


Manurung. Ketiga saksi ini tidak menerangkan apapun menyangkut pokok permasalahan dalam Gugatan Rekonvensi ; 3. Mengenai kerugian yang dialami Pembanding/Penggugat Rekonvensi baik material

maupun

immaterial

tidak

dipersoalkan

sama

sekali

oleh

TerbandingTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Jawabannya. Ini berarti Tergugat Rekonvensi tidak berkeberatan dan juga tidak menyangkal baik adanya kerugian maupun jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat, pihak Terbanding semula

Penggugat telah

mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran dengan putusannya tertanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis telah benar dan sesuai dengan hukum dan Pengadilan

Negeri Kisaran telah tepat

dan benar

dalam menerapkan hukumnya, oleh karena itu apa yang dikemukakan oleh Pembanding/Tergugat

dk/Penggugat

dr

dalam

Memori

Bandingnya

tertanggal 15 Juli 2014 harus ditolak dan dikesampingkan dengan alasan sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Bahwa dalil Pembanding /Penggugat dr/Tergugat dk di dalam Memori Bandingnya pada halaman 3, 4 dan poin 1 dan 1.1 s/d 1.7 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pertimbangan hukum putusan a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan juga putusan a quo telah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya dan oleh karena itu maka alasan pembanding/ Tergugat dk/ Penggugat dr. dalam Memori Bandingnya harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ; Bahwa

adapun

pada

poin

1.5

dari

Memori

Banding

Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr. menyatakan pertimbangan hukum putusan a quo telah salah karena menyebutkan tanah yang menjadi jaminan hutang dari Pembanding/ Tergugat dk/ Penggugat dr. sebagai tanah objek perkara harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena penyebutan tanah objek perkara

tersebut hanyalah untuk menguatkan maksud dari

pemeriksaan setempat terhadap objek yang merupakan jaminan pelunasan


hutang Pembanding/ Tergugat dk/ Penggugat dr. dan bukanlah objek perkara dalam arti objek perkara gugatan karena dalam gugatan perkara a quo telah dengan jelas disebutkan

gugatan hutang piutang

karena wanprestasi dan

karena itu maka pertimbangan hukum putusan a quo telah tepat dan benar ; Bahwa selanjutnya keberatan Pembanding/ Tergugat dk/ Penggugat dr. tentang poin 1.6 dan 1.7 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena Juru Sita Pengadilan Negeri Kisaran yang meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi

jaminan hutang telah tepat dan benar di lokasi tanah

tersebut dan kalau memang Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr dapat membuktikan kesalahan juru sita silahkan dan jangan asal menduga-duga ; Bahwa dalil Pembanding/Tergugat dk/Penggugat dr. pada Memori Bandingnya halaman 6,7, 8 dan 9 poin 2, 2.1 s/d 2.7 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pertimbangan hukum putusan a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan juga putusan a quo telah menerapkan hukumnya dengan benar dalam perkara ini dan oleh karena itu maka alasan banding dari Pembanding/ Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ; Bahwa sepetinya Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Konvensi adalah seorang dosen yang sangat pakar yang sangat mengetahui segala

sesuatunya ditambah lagi kuasa huumnya yang juga sangat pintar

sehingga setiap penggalan kata dapat diartikan dengan baiknya, ataukah memang itulah dalij dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menutupi kekurangannya yang tidak mau

membayar

pinjaman uang yang telah diambilnya dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ; Bahwa

dalil

Pembanding

semula

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi pada Memori Bandingnya halaman 9 dan 10 poin 3 harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya, karena pertimbangan hukum putusan a quo telah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan juga putusan a quo telah menerapkan hukumnya dengan benar dalam perkara ini dan oleh karena itu maka alasan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya;


Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam Memori Bandingnya pada halaman 10 sampai 12 tentang Rekonvensi harus ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya karena pertimbangan hukum

putusa

a quo

(putusan Pengadilan Negeri Kisaran

tanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis) telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya dalam perkara Rekonvensi dan pertimbangan hukum a quo telah menerapkan hukumnya dengan tepat dan benar dalam perkara Rekonvensi yang dimohonkan banding ini dimana hal itu dapat terlihat dalam putusannya pada halaman 35 dan 36

dalam perkara a quo

ini dan oleh

karenanya maka putusan a quo (putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis) harus dikuatkan dan dipertahankan ; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

membaca

dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis, serta Memori Banding Tergugat Konvensi/Penggugat

dari Pembanding

semula

Rekonvensi dan kontra memori banding dari

Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpendapat sebagai berikut : DALAM KONVENSI : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan lebih dahulu memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah keliru menggolongkan kwitansi (bukti P.1 dan P.2) sebagai akta dibawah tangan bukan merupakan pengakuan sepihak akan tetapi hal tersebut tidak menyebabkan hutang Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti karena Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengakui ada meminjam uang pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 29 Mei

pertama

2012 Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kedua

tanggal 29 Juni 2012

sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

sebagaimana dalam jawabannya pada huruf A. Dalam Konvensi, No. 2 selain itu walaupun kemudian

Tergugat

menyangkal / memungkiri

isi kwitansi


tersebut

dengan mengajukan bukti

T. 4, tetapi

tanda tangan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tertera pada bukti P.1 dan P.2 sama dengan tanda tangan Tergugat sehingga dari

Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada T.4,

bukti T.4 tersebut

menurut Pengadilan Tinggi

menambah

keyakinan Majelis Hakim , bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dapat disangkal lagi bahwa benar Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai hutang pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar

Rp. 100.000.000,-

(seratus juta rupiah) ; Menimbang, bahwa benar perkara a quo adalah mengenai hutang piutang bukan mengenai tanah, sehingga sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

pada tanggal 23 Mei 2014,

menurut Pengadilan Tinggi berlebihan, karena jika Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo, terdapat alasan hukum untuk di letakkan sita terhadap jaminan hutang Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat Penatapan dan memerintahkan jurusita untuk meletakkan sita terhadap barang jaminan tersebut, tidak harus melakukan pemeriksaan setempat, namun demikian dilaksanakan

tersebut

tidak

pemeriksaan setempat yang telah

menyebabkan

hutang

Tergugat

Konvensi/

Penggugat Rekonvensi pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjadi tidak terbukti ; Menimbang, bahwa pada pokoknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menyatakan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

terbukti melakukan

wanprestasi karena tidak membayar hutangnya sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena pertimbangan dan pendapat tersebut telah tepat dan benar berdasarkan faktafakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan bukti-bukti

yang

diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Pengadilan Tinggi

mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Pertama menjadi

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili

perkara a quo ditingkat banding, kecuali tentang sita jaminan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa

Berita

Acara

Sita

Jaminan

tanggal

12

Juni

2014

No.

29/Pdt.G/2013/PN-Kis, yang dibuat oleh Aser Hutabarat Jurusita Pengganti


pada Pengadilan Negeri Kisaran isinya bertentangan satu sama lain tidak sesuai dengan yang sebenarnya dapat dilihat dari halaman 1, antara lain menyebutkan “ telah datang ketempat objek yang akan diletakkan sita jaminan dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Desa Huta Bagasan yang mengaku bernama Antonius Sihaloho dan kuasa pemohon Sita Jaminan dan Tergugat/ kuasanya Termohon Sita Jaminan ; -

Bahwa pada halaman 2,

menyebutkan : “ Diterangkan disini

bahwa

Penggugat / pemohon sita jaminan tidak dapat menunjukkan luas tanah sesuai dengan gugatan ; -

Bahwa dari kalimat-kalimat tersebut Penggugat Konvensi/Tergugat

diatas, dapat disimpulkan bahwa\

Rekonvensi sebagai pemohon sita

dan

Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai termohon sita hadir pada saat pelaksanaan sita jaminan tersebut, akan tetapi Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Memori Bandingnya No. 1. 6 antara lain menyatakan bahwa sampai dengan Memori Banding ini dibuat belum ada melihat Berita Acara Sita Jaminan tanggal 12 Juni 2014 No. 29/Pdr.G/PN-Kis,karena tidak ada diberikan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atau Panitera Pengganti maupun jurusita, padahal dalam Berita Acara

halaman 2

disebutkan bahwa

saya (jurusita) telah

meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak pemohon sita dan kepada termohon sita jaminan serta Kepala Desa Huta Bagasan masing-masing satu set, salinan

surat

Penetapan

Majelis Hakim

Pengadilan Negeri

Kisaran serta Berita Acara sita jaminan dan Berita Acara sita tersebut ditanda tangani oleh Juru sita, saksi-saksi bersangkutan

dan pihak-pihak

dengan sita jaminan, akan tetapi

yang

Tergugat Konvensi/

Penggugat Rekonvensi sebagai termohon sita dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pemohon sita tidak ada bertanda tangan pada Berita

Acara

sita

jaminan

tersebut,

sehingga

Pengadilan

Tinggi

berkesimpulan bahwa pada saat dilakukan penyitaan Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berada dilokasi objek sita jaminan ; -

Bahwa selain itu dalam Berita Acara sita jaminan disebutkan bahwa saya (juru sita) dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi telah meletakkan sita jaminan

atas 2 (dua) bidang tanah

berikut bangunan rumah diatasnya


dengan batas-batas halaman

dan ukuran yang lengkap

seperti tersebut pada

1 dan 2, akan tetapi kemudian diterangkan bahwa Penggugat

Konvensi/Tergugat

Konvensi/pemohon

menunjukkan luas tanah sesuai

sita

jaminan

tidak

dapat

dengan gugatan Penggugat Konvensi/

Tergugat Rekonvensi, pada hal setelah Pengadilan Tinggi meneliti gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penetapan sita jaminan tanggal 26 Mei 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis ternyata batas-batas dan ukuran –ukuran

yang terdapat

dalam Berita Acara sita jaminan sama

dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Penetapan sita tersebut, sehingga keterangan yang dibuat 0leh juru sita tersebut menimbulkan pertanyaan “apakah benar juru sita datang ke objek yang akan disita dan melakukan pengukuran sebagaimana mestinya sehingga memperoleh ukuran dan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sita jaminan” atau sama sekali tidak datang ke objek yang akan disita ; Menimbang, bahwa dari uraian-uraian Pengadilan Tinggi Berita Acara

tersebut

Sita Jaminan tanggal 12

diatas menurut Juni 2014

No.

29/Pdt.G/2013/PN-Kis yang dibuat oleh juru sita Pengadilan Negeri Kisaran isinya bertentangan satu dengan lainnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sehingga harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh karena itu sita tersebut harus diangkat ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan dalam Konvensi harus diperbaiki sepanjang sita jaminan ; DALAM REKONVENSI : Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugatan

Rekonvensi

sebagaimana tersebut

diatas ; Menimbang, bahwa

atas gugatan

Rekonvensi dari Penggugat

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, pihak Tergugat

Rekonvensi /Penggugat

Konvensi telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima ;


Menimbang,

bahwa

Penggugat

Rekonvensi/

Tergugat

Konvensi/

Pembanding dalam Memori Bandingnya manyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

membuat putusan

tidak

sesuai dengan

apa yang

dikemukakan oleh para pihak ; Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

meneliti

gugatan

Konvensi dan jawaban serta pertimbangan dan amar putusan dalam Rekonvensi ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mencantumkan tentang eksepsi dalam pertimbangan dan amar putusan dalam Rekonvensi, meskipun menurut Pengadilan Tinggi apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi tersebut merupakan pertimbangan tentang Eksepsi ; Menimbang,

bahwa

Pengadilan

Tinggi

akan

mempertimbangkan

gugatan Rekonvensi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang,

bahwa

Tergugat

Rekonvensi/

Penggugat

Konvensi/

Pembanding telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : 1. Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang mengadili perkara gugatan Rekonvensi tersebut, karena domisili dan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar ; 2. Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak berwenang mengajukan gugatan yang berwenang adalah isterinya;

Menimbang, bahwa

berdasarkan

Pasal

157 ayat (1) R,Bg pihak

Tergugat dalam semua perkara berhak mengajukan suatu gugatan lawan (eis in Reconventie) kecuali : 1. Apabila Penggugat asal (conventie) bertindak dalam suatu kedudukan sedang gugatan lawan (Reconventie) mengenai pribadinya dan sebaliknya; 2. Apabila Pengadilan Negeri dimana gugatan asal (Conventie) sedang berlangsung tidak berkuasa untuk mengadili gugatan lawan (Reconventie) sehubungan dengan pokok sengketa ;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (R.bg) tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi

berpendapat

bahwa oleh karena dalil gugatan

Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding adalah kerugian akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Terbanding pada istri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding, sedangkan istri Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/ Pembanding bukan sebagai pihak dalam perkara a quo, selain itu objek sengketanya juga tidak sama dengan gugatan awal dimana gugatan awal (Konvensi) mengenai hutang piutang dan gugatan lawan (Rekonvensi) mengenai ganti rugi, maka eksepsi Konvensi/Terbanding beralasan

dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat

hukum sehingga eksepsi tersebut dapat

diterima ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dapat diterima, maka tentang pokok perkara tidak akan dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah. Maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis harus diperbaiki Dalam Konvensi tentang Sita Jaminan dan

Dalam

Rekonvensi

mencantumkan

tentang

Eksepsi

yang

amar

selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini : Memperhatikan

Pasal-pasal

dari

Undang-undang

dan

Peraturan-

peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini : MENGADILI: -

Menerima

permohonan

banding dari Pembanding semula Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;


-

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2013/PN-Kis yang dimohonkan banding, Dalam tentang Konvensi Sita Jaminan dan Dalam Rekonvensi mencantumkan tentang Eksepsi, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : 1. Mengabulkan gugatan

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

untuk sebahagian ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat

Konvensi/Penggugat Rekonvensi

yang tidak membayat hutang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

adalah

perbuatan yang lalai (wanprestasi) dan ingkar janji ; 3. Menghukum

Tergugat

Konvensi/Penggugat

Rekonvensi

untuk

membayar hutangnya tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 4. Menyatakan sita jaminan (consevatoir beslag) yang telah diletakkan dilakukan dalam perkara ini berdasarkan Berita Acara sita jaminan tanggal 12 Juni 2014 No. 29/Pdt.G/2014/PN-Kis tidak sah dan tidak berharga ; 5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Kisaran untuk mengangkat sita jaminan tersebut ; 6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya ; DALAM REKONVENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvanklij Verklaard) ;

DADALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -

Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua


tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH. dan ABDUL FATTAH, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Februari 2015, nomor : 58/PDT/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta MUSALLIM SIREGAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. YANSEN PASARIBU, SH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd 2. ABDUL FATTAH, SH.MH. Panitera Pengganti,

ttd MUSALLIM SIREGAR, SH.

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents