PUTUSAN . Nomor : 247/PDT/2012/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 September 2012 Nomor : 247/Pdt/2012/PT-Mdn, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :--------------------------------------KEN UI laki-laki, umur 43 tahun, agama Budha, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun III, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Penggugat I/Pembanding I; 2. KHENG PHO perempuan, umur 47 tahun, agama Budha, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Dusun III, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, disebut sebagai Penggugat II / Pembanding II ; Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 4 Juni 2012, di bawah register No: W2.U4/325/Pdt.04.10/VI/2012, telah memberikan Kuasa Khusus kepada : 1.
TEKAD KAWI SH;
2.
ZULHAMRANY, SH;
Masing – masing Advokat
/ Penasehat Hukum, dari Kantor
Hukum TEKAD KAWI SH & Assciates beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 219 Kisaran,
Kabupaten Asahan Provinsi
Sumatera Utara ; ---------------------------- L A W A N : -----------------------PURWANTO PUTRA: laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jln. Sulang-saling, No. 52, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, disebut sebagai Tergugat / Terbanding ;
2
Selanjutnya
Tergugat,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus,
tertanggal 18 Nopember 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 Nopember
2011,
di
bawah
register
No:
W2.U4/465/Pdt.04.10/XI/2011 dan tanggal 30 Nopember 2011, di bawah No. W2.U4/628/Pdt.04.10/XI/2011 telah memberikan Kuasa Khusus kepada: 1.
DONNA RIA MARPAUNG, SH;
2.
FRITZ MANGATAS DATUMIRA SIMANJUNTAK, SH;
Advokat/Penasehat Hukum pada ‘LBH Citra Setia Indonesia’, yang beralamat di Jln. Putri Merak Jingga, No. 114 – 116, Medan; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Setelah membaca dan memperhatikan
surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Bahwa Penggugat Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Agustus 2011 pada Register No.81/Pdt-G/2011/PN-LP. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1.
Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian, sebagaimana tertuang didalam akta "PERNYATAAN" yang dilegalisir oleh GO UTON UTOMO, SH Notaris di Medan dibawah Nomor : 183/Leg/VII/2011, tanggal 29 Juli 2006;
2.
Bahwa adapun inti dari akta "PERNYATAAN" tersebut diatas adalah bahwa benar Tergugat telah sepakat memberikan tanah milik Tergugat kepada Para Penggugat selebar 10 (sepuluh) Meter untuk dipakai / dipergunakan sebagai jalan masuk dan keluar ke lokasi usaha Para Penggugat dan Tergugat dengan jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya;
3.
Bahwa adapun usaha yang dijalin oleh Para Penggugat dengan Tergugat (point -2 tersebut diatas) adalah kerja sama mengenai investasi modal didalam mengelola usaha hotel, karaoke, restoran dan peralatan/inventaris yang terletak di Desa Kota Pari, Kec. Pantai Cermin, Kab. Serdang Bedagai, -satu dan lain sebagaimana
3
tertuang didalam akta "PERJANJIAN KERJA SAMA" No. 37, tanggal 28 Juli 2006, yang dibuat dihadapan GO UTON UTOMO, SH, Notaris di Medan; 4.
Bahwa tanah / jalan selebar 10 (sepuluh) Meter yang diberikan olch Tergugat kepada Para Penggugat tersebut terletak di Jalan Kota Pari, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, setempat dikenal dengan jalan menuju PANTAI GUDANG GARAM, tanah mana adalah merupakan jalan / akses menuju masuk dan keluar kelokasi usaha sebagaimana diuraikan pada point – 3 tersebut diatas;
5.
Bahwa sejak Tergugat memberikan tanah selebar 10 Meter tersebut kepada Para Penggugat, maka sejak itu pulalah Para Penggugat sepakat dan bersedia untuk menjalin kerja sama dengan Tergugat dalam hal pengelolaan usaha tersebut diatas, artinya tanpa adanya pemberian tanah selebar 10 Meter tersebut,
maka Para
Penggugat tidak akan bersedia untuk menjalin kerja sama dengan Tengugat, oleh karena tanah selebar 10 Meter tersebut merupakan bagian terpenting didalam menjalankan usaha tersebut, sebab tanah tersebut merupakan jalan / akses masuk dan keluar ke lokasi objek perjanjian kerja sama tersebut diatas; 6.
Bahwa sejak Tergugat memberikan tanah / jalan tersebut kepada Para Penggugat, yakni sejak bulan Juli tahun 2006 hingga Gugatan aquo dimajukan, Para Penggugat telah menjadikan tanah selebar 10 meter tersebut pada bagian depan yang berbatasan dengan Jalan Kota Pari sebagai pintu/gerbang dan tempat penjualan karcis/tiket dan pengutipan biaya bagi tiap-tiap tamu/masyarakat pengunjung yang akan masuk ke lokasi usaha tersebut diatas;
7.
Bahwa tanpa sepengetahuan / persetujuan dari Para Penggugat, pada tanggal 31 Juli 2011 Tergugat secara sewenang-wenang telah menutup jalan selebar 10 Meter tersebut, dengan cara memasang pagar yang terbuat dari kawat berduri yang menutupi pintu /gerbang masuk diatas tanah / jalan selebar 10 Meter tersebut, sehingga tamu/masyarakat pengunjung yang akan menggunakan jalan tersebut sebagai sarana masuk dari keluar kelokasi usaha menuju Pantai Gudang Garam tersebut menjadi terhalang;
8.
Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2011 Tergugat membuka pintu/gerbang tersebut dan ketika itu terjadi ketegangan dilokasi pintu/gerbang masuk tersebut diatas, dimana pada saat Penggugat melalui para petugasnya sedang melakukan penjualan karcis/tiket didepan pintu/gerbang tersebut , akan tetapi secara tiba-tiba Tergugat
4
melalui suruhannya telah mengusir para petugas pengutip karcis dari Penggugat tersebut dan selanjutnya Tergugat juga telah melakukan penjualan karcis/tiket dan pengutipan uang kepada tamu/masyarakat pengunjung yang akan masuk ke lokasi usaha tersebut diatas, padahal Tergugat telah mengetahui bahwa selama ini yang melakukan penjualan tiket / karcis masuk ke lokasi usaha tersebut dilakukan oleh Para Penggugat; 9.
Bahwa keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 2011 hingga Gugatan ini dimajukan, Tergugat telah menutup kembali pintu/gerbang tersebut diatas, maka atas perbuatanTergugat yang sesuka hati membuka dan menutup pintu/gerbang tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, dimana Para Penggugat sudah mengingatkan Tergugat, baik secara lisan maupun tulisan, yang tujuannya meminta agar Tergugat bersedia secara sukarela untuk membuka pagar yang menutupi jalan pintu / gerbang masuk diatas tanah selebar 10 Meter tersebut dan tidak melakukan penjualan karcis/tiket pada pintu/gerbang tersebut, akan tetapi tanpa alasan yang sah menurut hukum Tergugat tetap saja tidak bersedia untuk mengindahkannya; --
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang memagar dan melakukan penutupan pintu/gerbang masuk dan tindakan melakukan penjualan karcis/tiket diatas tanah selebar 10 meter tersebut, tanpa persetujuan dari Para Penggugat adalah perbuatan yang bersifat Melawan Hukum; 11. Bahwa Para Penggugat berkeyakinan, Tergugat tidak akan bersedia dengan sukarela untuk membongkar/membuka pagar yang menutupi jalan pintu /gerbang masuk tersebut, sehingga Para Penggugat dengan terpaksa mengajukan Gugatan aquo ke Pengadilan ini guna mendapat kepastian hukum pembongkaran/pembukaan pagar yang menutupi jalan pintu/gerbang masuk diatas tanah selebar 10 meter tersebut, tanpa syarat apapun dari Tergugat; 12. Bahwa melihat tindakan-tindakan Tergugat yang melakukan penutupan/pemagaran pintu/gerbang masuk dan selanjutnya melakukan penjualan karcis/tiket diatas tanah selebar 10 Meter tersebut, tanpa persetujuan dari Para Penggugat telah bertentangan dengan hukum dan keadilan, dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Para Penggugat, maka patut dan beralasan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat untuk membuka/membongkar pagar penutup pintu/gerbang masuk diatas tanah tersebut, sebelum adanya putusan dalam pokok perkara;
5
13. Bahwa guna menghlndari gugatan aquo issolir (hampa) adanya, maka Para Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta tidak bergerak maupun harta bergerak milik Tergugat; 14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dasar yang sah, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi Para Penggugat, maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad); 15. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk memenuhi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inckraht van gewijsde) dalam perkara ini, maka Tergugat dikenakan uang dwangsom (paksa) sebesar Rp. 2.000.000,- (duajuta rupiah) tiap-tiap hari keterlambatan; Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Para Penggugat mohon agar sudi kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memanggil dan menetapkan suatu hari persidangan dan selanjutnya mengadili dan memutus perkara aquo, dengan amarnya sebagai berikut : DALAM PROVISI: Memerintahkan kepada Tergugat untuk membongkar/membuka pagar yang menutupi pintu/gerbang masuk diatas tanah selebar 10 Meter tersebut, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara; DALAM POKOK PERKARA: 1.
Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
3.
Menyatakan bahwa pemberian tanah selebar 10 (sepuluh) Meter oleh Tergugat kepada Para Penggugat, sesuai dengan akta 'PERNYATAAN" yang dilegalisir oleh GO UTON UTOMO, SH, Notaris di Medan, dibawah Nomor : 183/Leg/VII/2006, tanggal 29 Juli 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4.
Menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup / memagar jalan pintu/gerbang masuk dan melakukan penjualan karcis/tiket diatas tanah selebar 10 Meter adalah Perbuatan Melawan Hukum;
6
5.
Memerintahkan
agar
Tergugat
membongkar/membuka
pagar
yang
menutup
pintu/gerbang masuk diatas tanah selebar 10 Meter tersebut, tanpa syarat apapun; 6.
Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);
7.
Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan jika lalai menjalankan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde);
8.
Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;--
Atau : Jika Pengadilan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); Bahwa atas gugata dari Penggugat Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokonya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dr/Tergugat dc. untuk seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Penggugat I, II dc/Tergugat I, II dr. telah melakukan perbuatan melawan hukum; 4. Menyatakan dalam hukum Penggugat dr/Tergugat dc. adalah sah sebagai pemilik tanah / jalan 10 (sepuluh) Meter yang diusahai, dikerjai/dimiliki Penggugat dr / Tergugat dc; 5. Menyatakan dalam hukum, Pengugat I, II dc / Tergugat I, II dr. tidak berhak serta tidak mempunyai legalitas untuk menguasai, mengerjai apalagi menjual karcis di Tanah milik Penggugat dr/Tergugat dc.; 6. Menghukum Penggugat I, II dc/Tergugat I, II &. atau suruhannya untuk menghentikan segala kegiatan penjualan/pengutipan karcis dan usahanya, di dalam upaya untuk mengambil alih atau menguasai tanah / jalan 10 (sepuluh) Meter tersebut, sekaligus membiarkan
Penggugat
dr/Tergugat
dc.
untuk
menguasai,
memakai
dan
memanfaatkannya dengan leluasa selaku pemilik yang sah; 7. Menghukum Penggugat I, II dc/Tergugat I, II dr. untuk membayar ganti rugi moril kepada penggugat dr/Tergugat dc. dengan seketika dan sekaligus, seluruhnya sebesar Rp. I .000.000. 000.-(satu milyar rupiah);
7
8. Menghukum Penggugat I, II dc/Tergugat I, II dr. untuk membayar kepada penggugat dr/Tergugat dc. seketika dan sekaligus biaya honorarium Advokat dan biaya transport / makan, minum yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dc. yang diperhitungkan sebesar Rp. 55.000.000.-(lima puluh lima juta rupiah); 9. Menghukum Penggugat I, II dc/Tergugat I, II dr. untuk membayar hasil usaha sejak tanggal 28 Juli 2006 sampai saat ini Januari 2012 (Perjanjian Kerja Sama No. 37) Kepada Penggugat dr/Tergugat dc. seketika dan kontan senilai Rp. 4.200.000.000,(empat milyar dua ratus juta rupiah); 10. Menghukum Pengugat I, II dc/Tergugat I, II dr. untuk membuat pernyataan permohonan maaf melalui Harian Analisa dan Harian Sinar Indonesia Baru; 11. Menyatakan putusan dalam perkara gugat rekonvensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walupun ada verzet, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad); 12. Menghukum Penggugat I, II dc/Tergugat I, II dr. untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini; Menerima dan memperhatikan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk tanggal 28 Mei 2012 Nomor 81/Pdt-G/2011/PN-LP yang amarnya berbunyi
Pakam
sebagai berikut : 1.
Menyatakan Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2 tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2.
Menghukum Penggugat 1 dan penggugat 2 untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebesar Rp. Rp. 1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat satu ribu rupiah); Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
tersebut, Kuasa Hukum
Penggugat I dan II telah menyatakan banding pada tanggal 4 Juni 2012, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 ; Bahwa pemberitahuan kesempatan untuk membaca berkas perkara banding telah diberitahukan kepada Penggugat I dan II pada tanggal 23 Juli 2012 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 19 Juli 2012 ; -------------------------------------------- TENTANG HUKUMNYA -------------------------------Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan
seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri
8
Lubuk Pakam tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 81/Pdt-G/2011/PN-LP Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatan Penggugat I dan II tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangannya pada gugatan Penggugat – Penggugat yang tidak lengkap dalam hal subjek gugatannya karena Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Serdang Bedagai tidak menjadi Pihak dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa hal ini sehubungan dengan posita gugatan pada point 8 dimana pada tanggal 17 Agustus 2011 telah terjadi ketegangan antara Petugas pengutip karcis dari Penggugat dan suruhan Tergugat yang selanjutnya Tergugat melaksanakan penjualan karcis / tiket dan pengutipan uang kepada tamu / masyarakat pengunjung yang akan masuk ke lokasi padahal Tergugat telah mengetahui bahwa selama ini yang melakukan penjualan tiket / karcis masuk ke lokasi usaha tersebut dilakukan oleh Para Penggugat dan selanjutnya sesuai petitum Nomor 4 kuasa Pengggugat I dan II menuntut agar menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup/memagar jalan pintu / gerbang masuk dan melakukan
penjualan karcis / tiket diatas tanah selebar 10 meter adalah
Perbuatan Melawan Hukum ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam kesimpulannya pada pokoknya bahwa tiket / karcis parkir sebenarnya adalah masalah retribusi sedang untuk menarik pajak atau retribusi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dispenda Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga gugatan Penggugat Penggugat tidak lengkap dalam hal subjek gugatannya harus dinyatakan tidak diterima ; Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, kesimpulan Majelis hakim tingkat pertama tidak tepat oleh karena apabila Penggugat tidak membayar tiket / karcis masuk maupun parkir kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dispenda sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah / Dispenda maka Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dispenda Serdang Bedagai dapat menggugat Penggugat-Penggugat ; Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan sesuai gugatan Penggugat adalah mengenai penutupan jalan oleh Tergugat pada tanggal 31 Juli 2011 dengan cara memasang pagar yang terbuat dari kawat berduri yang menutupi pintu / gerbang masuk diatas tanah / jalan selebar 10 meter, sehingga tamu / masyarakat pengunjung akan menggunakan jalan tersebut, sebagai sarana masuk dan keluar ke lokasi usaha bersama Penggugat dan Tergugat dalam mengelola hotel, karaoke, restoran dan peralatan / inventaris yang terletak di desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai menjadi terhalang; Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 17 Agustus 2011 Tergugat membuka pintu / gerbang sehingga terjadi ketegangan antara Petugas dari Penggugat yang sedang menjual karcis / tiket diusir oleh orang- orang suruhan Tergugat dan kemudian melakukan
9
penjualan tiket / karcis kepada pengunjung yang akan masuk ke lokasi dan kemudian pada tanggal 18 Agustus 2011Tergugat telah menutup kembali pintu/gerbang tersebut ; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat I dan II tersebut telah dibantah oleh kuasa Tergugat dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -
Bahwa gugatan Penggugat – Penggugat yang mendalilkan perjanjian dalam akte pernyataan adalah tidak benar, karena di pernyataan itu sendiri tidak ada tanda tangan para Penggugat dan pernyataan tersebut kapan saja bisa dicabut ;
-
Bahwa akte pernyataan dalam perjanjian kerja sama No. 37 tanggal 28 Juli 2006 yang dibuat dihadapan Go Uton Utomo SH Notaris di Medan. Tidak berkaitan tidak berhubungan karena dalam perjanjian kerja sama Nomor 37 tersebut tidak ada ketentuan menyebutkan/menyatakan tanah / jalan 10 meter diberikan Tergugat kepada para Penggugat sebagaimana maksud para Penggugat pada dalil gugatannya point 4, 5, 6 dan 7 halaman 2
-
Bahwa pengutipan karcis pada jalan masuk ke kelokasi usaha tidak ada disebutkan dalam surat pernyataan tanggal 29 Juli 2006 atau dalam perjanjian kerja sama No.37 tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena dalil dalil gugatan Penggugat dibantah oleh pihak
Tergugat, maka pihak Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena Kuasa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat maka kuasa Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan tujuh lembar surat bukti yang kemudian diberi tanda bukti P-1 s/d P-7 dan menghadapkan 4 orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ; Menimbang, bahwa pihak kuasa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 10 lembar surat bukti yang kemudian diberi tanda bukti T-1 s/d T-10 dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dengan bersumpah ; Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perjanjian sebagaimana di dalam akte pernyataan yang dilegalisir oleh
Go Uton Utomo SH Notaris di Medan
dibawah Nomor : 183/Leg/VII/2011 tanggal 29 Juli 2006 secara tersirat telah diakui oleh pihak Tergugat dalam jawabannya dan telah dikuatkan oleh bukti P-1 ; Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Penggugat Suprapto dan saksi Safii yang menerangkan bahwa usaha restoran / rumah makan dan karaoke adalah milik Ken Ui (Penggugat I) yang bekerja sama dengan Purwanto (Tergugat) sebagaimana bukti P-2 telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kerjasama mengenai investasi modal di dalam mengelola usaha hotel karoke restoran dan peralatan/inventaris yang terletak di desa Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya ;
10
Menimbang, bahwa mengenai Tergugat secara sewenang-wenang telah menutup jalan selebar 10 meter dengan cara memasang pagar yang terbuat dari kawat berduri dapat dibuktikan dengan keterangan saksi Penggugat Suprapto yang menerangkan bahwa jalan masuk tersebut pada tanggal 31 Juli 2011 ditutup dan pada tanggal 17 Agustus 2011 jalan tersebut dibuka dan pada sore harinya ditutup kembali pintu tersebut dibuka kembali oleh Tergugat yaitu pada hari Raya Idul fitri dan yang mengutip karcis masuk dan karcis parkir adalah Tergugat; Menimang, bahwa keterangan saksi Suprapto tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya seperti keterangan saksi Mega Hazanah Sitompul yang menerangkan bahwa saksi pada tanggal 30 Juli 2011 berkunjung ke pantai Gudang Garam pada waktu itu jalan masuk dari jalan raya ke pantai Gudang Garam tidak ada masalah , namun pada keesokan harinya tanggal 31 Juli 2011 saksi berniat datang lagi bersama keluarga , saksi tidak dapat masuk karena jalan masuk ke pantai Gudang Garam telah ditutup dengan kawat berduri ; Menimbang, bahwa dalil Tergugat didalam jawabannya yang secara tersirat telah mengakui adanya pernyataan yaitu pada jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian dalam akta pernyataan adalah tidak benar karena di pernyataan itu sendiri tidak ada tanda tangan para Penggugat dan pernyataan tersebut kapan saja bisa dicabut; Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan sikap Tergugat tersebut karena Tergugat harusnya sadar bahwa ia juga mengadakan kerjasama dengan pihak Penggugat Penggugat dalam pengelolaan hotel, karaoke dan restoran sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian kerja sama No. 37 tanggal 28 Juli 2006
yang dibuat
dihadapan Go. Uton Utomo SH Notaris di Medan, sedang satu-satunya jalan masuk dan keluar ke lokasi tersebut adalah jalan 10 meter sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan tanggal 29Juli 2006 No. 183/Leg/VII/2006 ( bukti P-1) ; Menimang, bahwa dengan demikian surat pernyataan tanggal 29 Juli 2006 No. 183/Leg/VII/2006 adalah merupakan bagian dari akta perjanjian kerja sama tanggal 30 Juli 2006 Nomor 37 (bukti P-2) karena apabila jalan 10 meter tersebut ditutup maka usaha hotel, karaoke dan restoran tersebut yang merupakan kerja sama antara para Penggugat dan Tergugat menjadi tidak bisa jalan sehingga Tergugat harus mentaati pernyataan yang dibuatnya, maka perbuatan Tergugat yang menutup jalan 10 meter tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Menimbang, bahwa mengenai jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa pengutipan karcis pada jalan masuk ke lokasi usaha tidak ada disebutkan dalam surat pernyataan tanggal 29 Juli 2006 atau dalam perjanjian kerja sama No. 37 tersebut ; Menimang, bahwa setelah mencermati akta perjanjian kerja sama No. 37 pasal 4 huruf b yang menyatakan bahwa pihak pertama (Penggugat) tersebut diberi hak dan wewenang dan kewajiban menjalankan keuangan usaha tersebut oleh pihak kedua ;
administrasi pembukuan dan memegang
11
Menimbang, bahwa penjualan karcis/tiket adalah untuk memperoleh uang sebagai pemasukan usaha tersebut , dengan demikian menurut Majelis penjualan tiket masuk ke lokasi usaha termasuk bagian dari perjanjian kerja sama No. 37 yaitu dalam pasal 4 huruf b; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi dari Tergugat maupun tuntutan Provisi dari Penggugat Penggugat, mengenai eksepsi Tergugat-Tergugat Majelis sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama bahwa eksepsi Tergugat adalah sudah masuk dalam pokok perkara dan oleh Majelis telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut ditolak sedang mengenai tuntutan Provisi Majelis Hakim tingkat banding tidak mempunyai wewenang lagi untuk memutus tuntutan provisi yang sifatnya Uit Veorbaar bij voorraad, maka tuntutan provisi harus ditolak ; Menimbang, bahwa untuk pertimbangan petitum dalam pokok perkara apakah akan dikabulkan sebahagian atau seluruhnya pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut : Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua oleh karena Majelis tidak melakukan sita jaminan maka petitum kedua harus ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan petitum keempat telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas maka petitum ketiga dan keempat harus dikabulkan; Menimbang, bahwa oleh karena petitum keempat dikabulkan maka petitum kelima harus dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya banding maupun kasasi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa Hakim tingkat banding sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk memutus yang sifatnya Uit Voerbaar bij voorraad, maka petitum keenam harus ditolak, begitu pula petitum ketujuh tidak beralasan untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Penggugat haruslah dikabulkan sebahagian dan menolak gugatan Pengggugat untuk selebihnya ; Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :
.. “Membaca dengan teliti
pernyataan tersebut, disana dengan jelas tertulis kata – kata inti pada alinea 2 baris 1, 2 tanah selebar 10 meter tersebut berdampingan dengan tanah milik tuan Ken Ui dan Nyonya Kheng Pho.... dstnya...... sedangkan tanah milik Penggugat I,II dk / Tergugat I, II dr ( tuan Ken Ui dan Nyonya Kheng Pho) tidak ada berdampingan sejak tanggal 9 September 2008 karena konon sudah dijual dengan pelepasan hak menguasai tanggal 9 September 2008;
12
Menimbang, bahwa Penggugat dk / Tergugat I,II dr didalam duplik yang sekaligus sebagai jawaban atas gugatan rekonpensi telah mengakui bahwa tanah miliknya telah dijual dengan kata-kata sebagai berikut .. “Karena pernyataan itu dibuat pada tahun 2006 dimana pada tahun itu memang tanah tersebut masih berdampingan dengan tanah milik Tergugat dr / Penggugat dk dan selanjutnya pada tahun 2008 ( tanggal 9 September 2008 sesuai dalil Penggugat dr) Penggugat dk/Tergugat dr sudah mengalihkan tanahnya kepada pihak lain (Soeganda Koesuma); Menimang, bahwa Tergugat dk/Penggugat dr dalam dupliknya mengemukakan bahwa Penggugat I, II dk/Tergugat I,II dr telah melanggar/ mengabaikan perjanjian kerja sama (pasal 4 huruf i akta No. 37 tanggal 28 Juli 2006 dibuat dihadapan Notaris Go Uton Utomo SH) menyatakan apabila pihak pertama (Penggugat I, II dk / Tergugat I, II dr) hendak menjual hak dan bagiannya tersebut maka pihak pertama harus terlebih dahulu menawarkan kepada pihak kedua sedangkan apabila pihak kedua tidak bersedia membeli maka pihak pertama berhak untuk menjual kepada pihak lain ; Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca pasal 4 huruf i akte Nomor 37 tanggal 28 Juli 2006 ( bukti P-2 / T-1 memang benar adanya kesepakatan tersebut) dengan demikian apabila Tergugat dr/Penggugat dk tidak menawarkan terlebih dahulu kepada Penggugat dr / Tergugat dk sebelum mengalihkan kepada pihak lain maka Tergugat dr /Penggugat dk telah melakukan cidera janji; Menimbang, bahwa seandainya Tergugat dr / Penggugat dk telah melakukan cidera janji seharusnya Penggugat dr / Tergugat dk dapat menuntut pembatalan akta pernyataan No.183/Leg/VII/2006 tanggal 29 Juli 2006 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 dan akte perjanjian kerja sama Nomor 37 tanggal 28 Julli 2006 sebagaimana dimaksud dalam bukti P-2/ T-1 ; Menimbang, bahwa setelah Majelis teliti Penggugat dr/Tergugat dk tidak menuntut hal yang demikian didalam petitum gugatan rekonpensinya, sehingga menurut Majelis gugtan rekonpensi dari Penggugat dr/ Tergugat dk adalah kabur (obscur libel) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam konvensi dan rekonvensi, oleh karena Tergugat dk / Penggugat dr dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka menurut hukum kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Mei 2012 Nomor 81/Pdt-G/2011/PN-LP tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini ; Mengingat peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;
13
----------------------------------------------- MENGADILI ; --------------------------------------------------------- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -------------------------------- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Mei 2012 Nomor 81/Pdt-G/2011/PN-LP yang dimintakan banding tersebut ; ------------------------------------------------------------------------------ MENGADILI SENDIRI :------------------------------------------------ DALAM KONVENSI : -----------------------------------------------------------------------------------Dalam Eksepsi : --------------------------------------------------------------------------------------------
Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ; -------------------------------
Dalam Provisi : ----------------------------------------------------------------------------------------------
Menolak Provisi dari Penggugat / Terbanding ; ------------------------------------------------
Dalam Pokok Perkara : ---------------------------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Penggugat / Pembanding untuk sebahaian ;----2. Menyatakan bahwa pemberian tanah selebar 10 (sepuluh) Meter oleh Tergugat / Terbanding kepada Para Penggugat / Pembanding, sesuai dengan akta 'PERNYATAAN" yang dilegalisir oleh GO UTON UTOMO, SH, Notaris di Medan, dibawah Nomor : 183/Leg/VII/2006, tanggal 29 Juli 2006 adalah sah dan berkekuatan hukum;----------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan perbuatan Tergugat / Terbanding yang menutup / memagar jalan pintu/gerbang masuk dan melakukan penjualan karcis/tiket diatas tanah selebar 10 Meter adalah Perbuatan Melawan Hukum;-----------------------------------------------------4. Memerintahkan agar Tergugat / Terbanding membongkar/membuka pagar yang menutup pintu/gerbang masuk diatas tanah selebar 10 Meter tersebut, tanpa syarat apapun;-----------------------------------------------------------------------------------------5. Menolak gugtan Penggugat / Pembanding untuk selebihnya ;-------------------------------- DALAM REKONVENSI :---------------------------------------------------------------------------------
Menyatakan gugtan rekonpensi dari Penggugat dr / Tergugat dk tidak dapat diterima ; -------------------------------------------------------------------------------------------------
----- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : --------------------------------------------------------
Membebankan ongkos perkara kepada Penggugat dr / Tergugat dk untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------
14
Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Kamis tanggal 8 Nonember 2012 oleh kami: MARGONO SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO
S.H
M.H dan KAREL TUPPU SH MH masing-masing Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2012 oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Anggota Majelis dan dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Medan selaku Panitera Pengganti , tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; Hakim Anggota Sidang
Hakim Ketua Majelis
ELANG PRAKOSO WIBOWO S.H M.H M A R G O N O , SH Panitera Pengganti
KAREL TUPPU SH MH T JOHORLAN DONGORAN,S.H.
Ongkos-ongkos perkara 1. Materai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah………................…………
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
