PUTUSAN Nomor : 456/PDT/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ASLI ZALUKHU, SP / ASSLI ZALUKHU Alias AMA RIEL, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar Lahewa, Kec. Lahewa, Kab. Nias Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lakadodo Laia, S.H.,M.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Talifusoda Nias Indonesia (LBH-TNI), beralamat di Jl. Pramuka Nomor 7 Kelurahan Pasar Telukdalam Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan dan Jl. Kelapa No. 69 Kelurahan Ilir Gunungsitoli Kota
Gunungsitoli
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
:
14/KUASA/LBH-TNI/V/2015 tanggal 06 Mei 2015 selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat I; Lawan : LEILA MUSDALIFAH Alias I. ADIL LASE, bertempat tinggal di Desa Iraono Lase, Kec.Lahewa Kab. Nias Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Itamari Lase, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Towi-towi Nomor 5 Desa Iraonogeba Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli-Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Ferbuari 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; Dan : DEWI ROSPITA SALIM Alias INA RIEL, bertempat tinggal di Kelurahan Pasar
Lahewa,
Kec.
Lahewa
Kab.
NIas
Utara,
selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;
-2-
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli
pada
tanggal
12
Februari
2015
dalam
Register
Nomor
10/Pdt.G/2015/PN Gst dan gugatan tersebut telah diperbaiki/perubahan gugatan tanggal 22 April 2015 dan diserahkan pada persidangan tanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH., mengatakan : “Meskipun Rv (Reglement of de Rechtsvordering = Reglemen Acara Perdata) tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip process doelmatigheid (kepentingan beracara) atau proses orde (ketertiban beracara); apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG” (M. Yahya Harahap, S.H.,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.82). Oleh karena itu, jika melihat Pasal 127 Rv sebagaimana
dikutip
oleh
M.
Yahya
Harahap,
SH.,
menyebutkan:
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, (M. Yahya Harahap, SH., Hukum acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.92); 2. Bahwa mengutip Subekti sebagaimana dikutip M. Yahya Harahap, SH., menemukakan,. yang dimaksud pokok gugatan adalah kejadian materiil gugatan. Dengan demikian perubahan gugtan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil” (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 97-98); 3. Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum seperti tersebut di atas dan mengacu pada praktik pengadilan selama ini serta asas peradilan cepat dan biaya ringan, maka menurut hemat Penggugat, perbaikan/perubahan gugatan ini adalah hak dari Penggugat dan perbaikan atau perubahan inipun masih tetap tidak mengubah pokok gugatan dan dasar hukum hukum gugatan yakni tentang wanprestasi atau ingkar janji dengan segala akibat
-3-
hukum daripadanya. Perbaikan/perubahan yang dilakukan Penggugat adalah berkaitan dengan tambahan dasar hukum gugatan yang relevan dengan perbuatan wanprestasi/ingkar janji serta akibat-akibat hukum yang dapat dituntut oleh Penggugat, yaitu pembayaran ganti biaya, rugi, dan bunga akibat tindakan wanprestasi atau ingkar janjinya Tergugat I. Perbaikan/perubahan itu dimulai pada poin III.5 dan III.9 dalam gugatan dimaksud. Oleh karena itu, perbaikan/petubahan tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut : Adapun yang menjadi fakta-fakta hukum dan dasar hukum diajukan gugatn ini adalah sebagai berikut: I.
HAK
DAN
KEDUDUKAN
HUKUM
(LEGAL
STANDING)
PENGGUGAT I.1. Bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak hukum yang harus dilindungi oleh hukum, termasuk atas piutangnya terhadap subjek hukum lain atau pihak lain dengan segala akibat hukum yang menyertainya; I.2. Bahwa Penggugat memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan suatu jaminan yang menyertainya atau telah meminjamkan
sejumlah
uang
kepada
Tergugat
I
sebesar
Rp.
165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di Jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terbukti dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08 April 2014 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, yakni Fangato Lase, Faomano Gea, Tergugat II selaku istri sah dari Tergugat I; I.3. bahwa oleh karena Tergugat I telah meminjam sejumlah uang dengan jaminan sertifikat tanah sebagaimana disebutkan di atas, akan tetapi Tergugat I hingga saat ini belum melaksanakan kewajiban hukumnya atau belum membayar hutangnya tersebut yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan segala akibat hukum yang menyertainya kepada Penggugat sehingga dijauhkanlah gugatan wanprestasi ini. Oleh sebab itu, Penggugat adalah pihak yang berhak (have a legal standing) dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini, sehingga mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo menyatakan
-4-
bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak dan sah mengajukan gugatan ini; II.
KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI.
II.1. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyebutkan: “Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya” II.2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menyebutkan : “Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten”; II.3. Bahwa Para Tergugat dan tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman uang atau hutangnya Tergugat I tersebut berdomisili / berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli (forum rei sitae). Oleh karena itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki kewenangan menurut hukum untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat tersebut; III.
FAKTA-FAKTA, ALASAN DAN DASAR HUKUM GUGATAN
III.1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri sah yang masih terikat pernikahan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat; III.2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 seorang iyang bernama Asli Zalukhu, SP/Assli Zalukhu Alias Ama Riel (in casu Tergugat I) didampingi oleh Tergugat II datang ke kediaman Penggugat di Jalan Simpang Afulu, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk meminjam sejumlah uang kepada Penggugat; III.3. Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, ternyata telah terjadi pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I. Uang yang dipinjam Tergugat I kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Atas pinjaman tersebut, Tergugat I yang disaksikan dan dengan persetujuan Tergugat II menjaminkan tanah dan bangunan milik Tergugat I dengan Sertifikat Nomor: 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, bertanggal 23
April 2001
seluas 132 M2 yang terletak di Jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa,
-5-
Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dituangkan dan dibuktikan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang yang dibuat pada tanggal 08 april 2014 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat I) serta disaksikan oleh beberapa orang saksi, yakni Fangato Lase, Faomano Gea, dan Halima Telaumbanua serta Tergugat II sendiri; III.4. Bahwa dalam surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08 april 2014 tersebut, Penggugat dan Tergugat I dan disaksikan serta disetujui oleh Tergugat II telah menyepakati pula jangka waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman dimaksud, yakni 3 (tiga) bulan sejak dilakukannya peminjaman atau terhitung sejak tanggal 08 April 2014 hingga berakhir pada tanggal 08 Juli 2014; III.5.
Bahwa oleh karena jangka waktu pembayaran uang pinjaman
tersebut telah jatuh tempo (tiga bulan), yaitu tanggal 08 Juli 2014, maka Penggugat mencoba menagih janji Tergugat I sebagaimana telah disepakati bersama. Akan tetapi, setelah Penggugat berkali-kali mencoba meminta pengembalian uang pinjaman tersebut termasuk melalui Tergugat II selaku istri sah Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tidak kunjung mengembalikan – bahkan menurut Penggugat, Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan atau menyelesaikan kewajiban hukumnya tersebut. Hal itu terbukti dari jaminan sertifikat yang pernah diberikan selain jaminan sertifikat di atas diambil dengan alasan hendak meminjam uang di bank dan hasil dari pinjaman itu akan dipakai untuk membayar pinjaman kepada Penggugat. Tetapi, janji dan harapan yang disampaikan oleh Tergugat I itu kepada Penggugat tidak pernah direalisasikan dan jaminan sertifikat tersebut tidak pernah diserahkan kembali kepada Penggugat hingga saat ini; III.6. Bahwa oleh karena telah jatuh tempo pembayaran hutang Tergugat I tersebut, yakni pada tanggal 08 Juli 2014, dan telah beberapa kali Penggugat meminta tanggung jawab Tergugat I, serta telah pula disepakati dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08 April 2014 dengan menyatakan “..apabila tidak terpenuhi pengambilan sesuai dengan jangka waktu tersebut diatas maka Pihak Kedua Berhak mengambil alih Anggunan yang sudah diserahkan dan sah menjadi milik Pihak Kedua”. Pihak Kedua dimaksud tidak lain adalah Penggugat sendiri; III.7. Bahwa perjanjian (atau lebih luas lagi perikatan) yang dituangkan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08
-6-
April 2014 tersebut adalah suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati dengan sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga sehingga mengikat atau menjadi undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian dimaksud. Hal ini didasari pada pasal 1313 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 1320 jo Pasal 1338 KUH Perdata; Pasal 1313 KUH Perdata tersebut berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengakibatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pasal 1320 KUH Perdata tersebut berbunyi: “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal.’ Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”, III.8. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pinjaman Uang dengan jaminan tanah bangunan seperti te lah disebutkan dalam gugatan ini dibuat dan disepakati antara Penggugat dengan Para Tergugat yang cakap atau berkompeten menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum bahkan menjadi undang-undang bagi para pihak dalam perjanjian dimaksud (1338 KUH Perdata), dan disepakati pula dalam perjanjian itu bahwasanya apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dalam jangka waktu seperti tersebut dalam surat Perjanjian itu, maka barang jaminan berupa tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya dengan sertifikat hak milik No. 78 surat Ukur Nomor : 05/Kel,Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 beralih kepemilikannya kepada Penggugat, dan karenanya sah menurut hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof. R. Subekti, SH.,yang mengatakan bahwa pengertian dari Pasal 1338 KUH Perdata itu adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan mengikat kedua belah pihak. Menurutnya, perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh udang-undang (Prof. R. Subekti, S.H., Pokok-pokok Hukum Perdata, Penerbit PT. Intermasa, Cetakan XXV, 1992, hal. 139);
-7-
III.9. Bahwa Perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata yang berbunyi: “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”. Sementara itu, dalam Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan: “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”; III.10. Bahwa oleh karena itu, Penggugat berhak menuntut pelaksanaan seluruh isi kesepakatan yang telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08 April 2014 dengan jaminan tanah dan bangunan rumah seperti telah disebutkan dalam gugatan ini. Disamping itu, Penggugat pun berhak pula menuntut ganti rugi bunga dan biaya lain yang timbul karena persoalan ini. Hal ini selain didasarkan pada pasalpasal tersebut di atas juga berdasarkan Pasal 1244 KUHPerd yang berbunyi: “Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya”; III.11. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, maka layaklah kiranya jikalau Penggugat menuntut pembayaran ganti biaya, rugi dan bunga kepada Tergugat I sebagaimana disebutkan pada pasalpasal atau dasar hukum di atas. Besarnya ganti biaya, rugi dan bunga yang hendak dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000.000,(dua ratus lima puluh juta rupiah); III.12 Bahwa batas-batas tanah dan bangunan yang telah dijaminkan atau diagunkan dan telah dimohonkan oleh Penggugat melalui gugatan ini agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli menyatakan telah beralih kepemilikan tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001
-8-
seluas 132 M2 yang terletak di Jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara kepada Penggugat, yakni: Sebelah Timur
: berbatasan dengan tanah milik Hudawi Aceh.
Sebelah Barat
: berbatasan dengan Jalan Raya Bowo.
Sebelah Utara
: berbatasan dengan rumah milik Nyaktonong Zega.
Sebelah Selatan
: berbatasan dengan rumah milik Sukawati Zalukhu.
III.13. Bahwa oleh karena telah disepakati dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang sebagaimana telah dikutip di atas, maka jaminan atau agunan yakni berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor: 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara tertera atas nama ASSLI ZALUKHU/ASLI ZALUKHU (in casu Tergugat I) mohon dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli beralih kepemkilikannya dan sah menjadi hak milik Penggugat dengan segala akibat hukum yang melekat daripadanya serta menyatakan pula bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali; III.14. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo selain menyatakan bahwa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik nomor 78 surat Ukur Nomor: 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 tersebut beralih hak kepemilikannya kepada Penggugat, juga mohon dinyatakan bahwasanya Penggugat memiliki hak hukum untuk melakukan tindakan apapun atas tanah dan bangunan dimaksud, termasuk melakukan balik nama sertifikat atau mengurus surat-surat yang terkait dengan itu atau melakukan tindakan hukum lainnya seperti menjaminkan, menjual atau mengalihkan kepada pihak manapun; III.15. Bahwa mengingat dan memperhatikan perilaku dari tergugat I yang sangat diragukan itikad baiknya dan kemungkinan akan mengalihkan atau menjaminkan tanah dan bangunan yang telah dijaminkan atau diagunkan kepada Penggugat tersebut kepada pihak lain, maka sangat
-9-
beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas tanah dan bangunan yang dijaminkan atau diagunkan kepada Penggugat dimaksud, serta memerintahkan kepada Para Tergugat dan keluarganya untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun diatas tanah dan bangunan tersebut hingga adanya penyelesaian dan kepastian hukum atas gugatan a quo; III.16. Bahwa untuk menghindari agar Tergugat I tidak melalaikan isi putusan dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon supaya Tergugat I dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I tersebut lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inckracht); III.17. Bahwa selain itu, setelah jatuh tempo pengembalian uang pinjaman tersebut, dan Tergugat I tidak membayar serta tidak memiliki itikad baik, dan Penggugat dengan susah payah menagihnya, akan tetapi dalam perjalanan waktu, justru Tergugat I melakukan tindakan-tindakan yang
merusak
dan
mencemarkan
nama
baik
Penggugat
dan
keluarganya, seperti menyebarkan berita-berita yang tidak benar, misalnya dengan menuduh Penggugat telah melakukan penggelapan atau penipuan uang Tergugat I. Tindakan Tergugat I tersebut terbukti dari surat Kepala Kepolisian Resor Nias Nomor : B/260/II/2015/Reskrim, tertanggal 06 Februari 2015, perihal Permintaan Keterangan atas Laporan Polisi : LP/07/I/2015/NS, tanggal 07 Januari 2015, a.n. Pelapor ASLI ZALUKHU Alias AMA RIEL; III.18. Bahwa tindakan dan perilaku Tergugat I tersebut sangat melukai perasaan, merusak atau mencemarkan nama baik Penggugat dan keluarganya bahkan telah mengganggu ketenangan keluarga Penggugat hingga saat ini. Penggugat, termasuk suami Penggugat bernama Fangato Lase, S.H., telah terganggu baik secara fisik maupun psikis, baik dalam pekerjaan, lingkungan pergaulan dan lingkungan keluarga. Apalagi suami Penggugat adalah selaku Wakil Bupati Nias Utara. Sudah barang tentu mempengaruhi nama baik dan kepercayaan masyarakat kepada Penggugat dan keluarganya. Tindakan Tergugat I tersebut sangat merugikan Penggugat secara immateriil. Kerugian tersebut jelas tidak dapat dinilai atau diukur dengan apapun. Akan tetapi, apabila hendak dinilai
dengan
sejumlah
uang,
maka
setidak-tidaknya
dapat
dipersamakan dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 10 -
III.19. Bahwa oleh karena Tergugat I telah berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian secara immateriil sebagaimana disampaikan di atas, walaupun tuntutan ini bersifat asesoris, maka sangatlah beralasan menurut hukum gugatan atau tuntutan pembayaran ganti rugi immateriil tersebut dikabulkan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan dasar hukum sebagaimana telah diutarakan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut : IV.
TUNTUTAN/PETITUM
PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Menurut hukum bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian
Pinjaman
Uang
tertanggal
08
April
2014
adalah
merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dengan segala akibat hukum daripadanya ; 3. Menyatakan oleh karena menurut hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dan telah menjaminkan atau memberikan anggunan berupa tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara
yang dituangkan dalam Surat
Perjanjian Pinjaman uang tertanggal 08 April 2014 dengan disaksikan dan disetujui oleh Tergugat II, maka tanah dan bangunan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut ; Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hudawi Aceh ; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Bowo ; Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Nyaktonong Zega ; Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan rumah milik Sukawati Zalukuhu ; Beralih kepemilikannya dan sah menjadi hak milik Penggugat dengan segala akibat hukum yang melekat dari padanya ; 4. Menyatakan oleh karena menurut hukum hak kepemilikan tanah dan bangunan tersebut telah beralih haknya menjadi hak milik Penggugat,
- 11 -
maka segala tindakan hukum yang dilakukan atau akan dilakukan seperti mengalihkan atau menjaminkan atau mengurus surat-surat alas hak atau balik nama sertifikat oleh Penggugat adalah sah menurut hukum tanpa ada yang dikecualikan ; 5. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun saat itu pula sejak Putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (Inckracht) ; 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti biaya, rugi dan bunga dan biaya-biaya lain yang timbul karena perbuatan wanprestasi atau ingkar janjinya itu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika sejak gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inckracht); 7. Menyatakan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik Nomor 78, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hudawi Aceh ; Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Bowo ; Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Nyaktonong Zega ; Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan rumah milik Sukawati Zalukuhu ; Sah menurut hukum. 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika sejak keputusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (inckracht) ; 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari Tergugat I tersebut lalai melaksanakan Keputusan Pengadilan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inckracht) ;
- 12 -
10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali; 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAIR : Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli cq Majelis Hakim yang Mulia Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Menimbang, bahwa atas surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I melalui Kuasanya dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut : Jawaban Tergugat I I. DALAM EKSEPSI A. TENTANG
GUGATAN
KABUR
DAN
MELANGGAR
UU
NO.
14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT 1. Bahwa benar Tergugat I akan menjual Tanah Hak miliknya kepada Penggugat (istri wakil Bupati Nias Utara) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 Tanggal 23 April 2001, Luas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Bowo Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara.; 2. Bahwa kemudian tanah aquo tidak jadi dibeli oleh Penggugat, karena Tergugat I sangat membutuhkan uang sebagai Caleg DPRD Kab. Nias Utara Tahun 2014, maka Tergugat I mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan Jaminan Setifikat Hak Milik Nomor : 78 tanggal 23 April 2001. 3. Bahwa pinjaman tersebut disetujui/berikan oleh Penggugat kepada Tergugat I tetapi dalam tempo pinjaman 3 (tiga) bulan, Tergugat I harus mengembalikannya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) artinya Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) pokok ditambah bunga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat I menyetujui hal tersebut karena terpaksa. 4. Bahwa bunga uang sebesar Rp. 30.000.000,- (iga puluh lima juta rupiah) dalam tempo 3 (iga) bulan, jelas melanggar UU NO. 14/22/PBI/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT, ini dibuktikan dimana Surat Perjanjian Peminjaman Uang tersebut tidak pernah diberikan kepada Tergugat I, oleh karena itu berdasar hukum gugatan aquo ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
- 13 -
II. TENTANG POKOK PERKARA : 1. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara dibawah ini. 2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
oleh
Penggugat
dalam
gugatannya
Nomor
:
20/Pdt.G/2015/PN-Gst, tanggal 12 Februari 2015 yang kemudian diperbaiki tanggal 22 April 2015 kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya. 3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin III. 2,3 dan 4 karena Tergugat I datang ke rumah Penggugat bukan meminjam uang, tetapi mau membuat jual beli tanah hak miliknya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 Tanggal 23 April 2001, Luas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Bowo Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara. Bahwa kemudian Penggugat menyatakan jual beli tanah aquo tidak jadi, lalu Tergugat I kecewa, kemudian Tergugat I mengajukan pinjaman uang kepada Penggugat sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 tanggal 23 April 2001. 4. Bahwa kemudian pinjaman tersebut disetujui oleh Penggugat dalam tempo 3 (tiga) bulan (dari tanggal 08 April 2014 sampai dengan 08 Juli 2014) dimana pinjaman pokok dan bunga total sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). 5. Bahwa Tergugat I bukan tidak punya itikad baik dalam menyelesaikan pinjamannya, tetapi karena bunga pinjamannya sangat besar, maka Tergugat I tidak sanggup membayarnya serta semua dokumen atas Surat Perjanjian Peminjaman Uang tersebut tidak diberikan kepada Tergugat I, baik Fotocopy maupun aslinya dimana semuanya dipegang oleh Penggugat (ini bukti jahat). 6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin III. 6, 7, 8 tentang Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, karena didalam Perjanjian Peminjaman Uang oleh Penggugat kepada Tergugat I ada “suatu sebab yang tidak halal” ini terlihat jelas dan terang secara hukum tentang besarnya bunga dimana dalam tempo 3 (tiga) bulan Tergugat I harus membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sementara Pasal 1320 KUHPerdata, berbunyi sebagai berikut : “untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat” 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu
- 14 -
4. Suatu sebab yang halal. Bahwa oleh karena itu Surat Perjanjian Peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum. 7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin III. 9, 10,11,12,13 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor : 78 Tanggal 23 April 2001, Luas 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi), Tanah yang terletak dan dikenal umum di Jalan Bowo Kel. Pasar Lahewa Kec. Lahewa Kab. Nias Utara serta menjadi Hak Milik Penggugat, karena Surat Perjanjian Peminjaman uang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah cacat hukum dan batal demi hukum. 8. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan pencemaran nama baik Penggugat, tindakan Tergugat I dengan melakukan Pelaporan di Polres Nias dengan Laporan Polisi Nomor : LP/07/I/2015/NS, tanggal 07 Januari 2015 untuk menuntut haknya yang dirampas oleh Penggugat dengan jalan memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I dengan bunga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan. 9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat poin III.15 dan 16 tentang kerugian immaterial Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum bahwa Surat Perjanjian Peminjaman Uang antara Tergugat I dengan Penggugat yang dibuat pada tanggal 08 April 2014 adalah cacat hukum dan batal demi hukum. 3. Menyatakan secara hukum bahwa bunga pinjaman uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam tempo 3 (tiga) bulan adalah melanggar UU NO.14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit/Pinjaman. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini 5. Dan./atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Jawaban Tergugat II 1. Soal perbaikan/perubahan gugatan Penggugat, menurut saya selaku Tergugat II dalam perkara ini adalah merupakan haknya Penggugat dan Tergugat tidak merasa keberatan.
- 15 -
2. Soal gugatan Penggugat itu sendiri, bagi Tergugat II asal muasalnya adalah diawali dari Pinjaman Tergugat I kepada Penggugat dan saya selaku Tergugat II dalam perkara ini membenarkan peristiwa tersebut, bahkan dalam surat perjanjian yang dibuat pada tanggal 08 April 2014 itu saya (Tergugat II) ikut menandatangani perjanjian itu dan membenarkan isi dari perjanjian tersebut. 3. Soal uang yang dipinjam Tergugat I kepada Penggugat seperti yang tertera dalam surat perjanjian tanggal 08 April 2014 adalah sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah). Terhadap pinjaman itu Tergugat I menjaminkan tanah dan bangunan yang sertifikatnya atas nama Tergugat I dengan Sertifikat Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, bertanggal 23 April 2001 seluar 132 M2 yang terletak di Jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Propinsi Sumatera Utara. 4. Soal tuntutan dari Penggugat, saya selaku Tergugat II dalam perkara ini menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Hakim untuk mempertimbangkan dan memutuskannya. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah menjatuhkan putusan nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 13 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I.
Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.; 2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I yang tidak mengembalikan uang Pinjaman sebesar Rp. 165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tertanggal 08 April 2014 adalah merupakan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji dengan segala akibat hukum. 3. Menyatakan sah jaminan atau agunan berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas nama pemegang hak ASSLI ZALUKHU, Surat Ukur Nomor : 05/Kel.Psr.Lahewa/2001, tanggal 23 April 2001 seluas 132 M2 yang terletak di jalan Bowo, Kelurahan Pasar Lahewa, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 08 April 2014, dengan batasbatas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Hudawi Aceh ;
Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Raya Bowo ;
- 16 -
Sebelah Utara : Berbatasan dengan rumah milik Nyaktonong Zega ;
Sebelah Selatan : Berbatasan Dengan rumah milik Sakawati Zalukuhu ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pinjaman dan bunga yang timbul karena perbuatan wanprestasi atau ingkar janji tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ditambah dengan bunga sebesar
6 persen setahun terhitung sejak tanggal jatuh
tempo hutang sampai dengan putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inckracht)
secara
sekaligus
kepada
Penggugat
dan
Penggugat
menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas nama pemegang hak ASSLI ZALUKHU kepada Tergugat I. 5. Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar pinjaman dan bunga tersebut kepada Penggugat maka jaminan berupa tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 78 atas nama pemegang hak ASSLI ZALUKHU akan dilelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar pinjaman dan bunga kepada Penggugat dan apabila ada sisa uang pelelangan akan dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II. 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.866.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, pada tanggal 2 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 13 Agustus 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masingmasing tanggal 7 September 2015; Membaca
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat I tertanggal 23 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 23 September 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 30 Oktober 2015 dan tanggal 1 Desember 2015;
- 17 -
Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat II masing-masing tanggal 30 Oktober 2015, dan tanggal 1 Desember 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang,
bahwa
permohonan
banding
dari
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I pada prinsipnya sangat keberatan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, sehingga memohon kepada Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama aquo, seraya mengadili sendiri dengan amar putusan menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya; Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut, baik Terbanding semula Penggugat maupun Turut Terbanding semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan
hanya
merupakan
pengulangan
tentang
apa
yang
sudah
dipertimbangkan dalam persidangan tingkat pertama oleh karena itu, memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus dalam keputusan Majelis Hakim Tingkat banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Gst
- 18 -
tanggal 13 Agustus 2015, memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat I, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, tersebut
bahwa
berdasarkan
uraian
pertimbangan-pertimbangan
diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli nomor :
10/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 13 Agustus 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat I tetap dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tersebut;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Gunung
Sitoli
nomor
:
10/Pdt.G/2015/PN.Gst tanggal 13 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMARAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016, nomor : 456/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim
- 19 -
Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. SAMARAJA MARPAUNG, SH.
SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.
ttd 2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd SAIFUL AKHYAR, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
