PUTUSAN NOMOR : 10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
------ PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----------------------Nama Lengkap
: ADI SUSANTO PURBA, SPd.
Tempat lahir
: Simalungun.
Umur / tanggal lahir
: 43 Tahun / 15 Agustus 1967.
Jenis Kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Perumnas Urung Kompas no.167 Kelurahan Urung Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: PNS.
Pendidikan
: S-1.
------ Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :-----------------------------------------------------------------1.
Perintah Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 20 Septemberi 2011 Nomor : Print-08/N.2.16.4/Ft.1/05/2011, sejak tanggal 20 SEPTEMBER 2011 sampai dengan tanggal 09 OKTOBER 2011 ;-
2.
Penahanan oleh Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 September 2011 No.27/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, sejak tanggal 23 September 2011 s/d 22 Oktober 2011 ;--------------------------------------------------------------
3.
Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
05
Oktober
No.18/pen.Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn sejak tanggal 23 Oktober 2011 s/d
2011 21
Desember 2011 ;--------------------------------------------------------------------------
Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
4.
Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 ;-----
5.
Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 21 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2012.;--------
6.
Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Februari 2012 Nomor: 07/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;---------------------------------------------------------
7.
Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 28 Februari 2012 Nomor : 33/Pen.Pid.Sus.K/2012/PT.MDN sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;-----------------------------------------------
------ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;----------------------------------------------- Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------1.
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Oktober 2011 No. PIDSUS-08/RP.RAP/09/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :----DAKWAAN : ---------------------------------------------------------------------------PRIMAIR : “Bahwa Terdakwa ADI SUSANTO PURBA, S.Pd,selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 3371/105/01/91.3 tanggal 23 Juli 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094/2943/BKD-II/2010 tanggal 25 Oktober 2010 juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Surat Keputusan BUPATI Labuhanbatu Nomor :954/206/DPPKAD/2010 tanggal 28 Oktober 2010, bersama-sama dengan saksi HALOMOAN alias LOMO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada akhir bulan Desember 2010 atau bulan Januari 2011 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011N tanggal 07 Pebruari 2011,masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidna Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya “
Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta,melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (Voortgezette Handeling) melakukan suatu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bermula pada terdakwa diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu karena pejabat yang defenitif cuti melaksanakan ibadah haji, terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi EDISON SIRINGO-RINGO,SE selaku Bendahara Umum Daerah Dana Sertifikasi untuk 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang guru periode Juli 2010 s/d Desember 2010 telah sampai pada rekening umum kas umum daerah sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan jika dipotong pajak Pph berdasarkan pasal 21 sebesar 15 % menjadi Rp.1.198.249.260,-(satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Sehingga yang diterima untuk 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang guru sebesar Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah). - Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mencek ke bidang kepegawaian Dinas Pendidikan berapa orang jumlah guru yang telah melengkapi persyaratannya untuk mendapatkan pengasilan tambahan (Sertifikasi). Setelah terdakwa mengetahui jumlah guru persyaratannya sudah lengkap sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang, terdakwa meminta nama – nama guru tersebut lengkap secara tertulis pelaporannya, kemudian terdakwa memanggil saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan memerintah saksi Halomoan untuk mempersiapkan persyaratan pencarian dana sertifikasi guru sesuai jumlah guru – guru yang telah melengkapi datanya yakni sebanyak 298 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan ) orang.
Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Atas perintah terdakwa tersebut saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) mempersiapkan data – data guru yang mendapatkan sertifikasi selanjutnya membuat SPP dan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor :0207/SPM/4/DP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang didalam SPM tersebut telah tercantum kode rekening yang diminta untuk dibayarkan sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak Pph sesuai pasal 21 sebesar 15 % menjadi Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sertifikasi guru SMP, SMA / SMU sebanyak 351 orang,kemudian HALOMOAN alias LOMO mengajukan kepada terdakwa 10 (sepuluh) lembar cek untuk ditanda tangani bersama dengan surat pengantar permintaan pembayaran. - Mengingat terdakwa sebelumnya telah memberikan spesimen tanda tangan pada Pemda dan ke Bank, maka terdakwa langsung menandatangani SPP dan SPM tersebut kemudian setelah ditanda tangani menyerahkan kembali kepada
HALOMOAN
alias
HALOMOAN alias LOMO
LOMO
(berkas
terpisah)
selanjutnya
membawanya pada BUD ( Bendaharawan
Umum Daerah ) untuk mendapatkan
SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana), setelah Bendaharawan Umum Daerah meneliti kelengkapan berkas usulan pencairan yang diajukan terdakwa sudah lengkap selanjutnya pihak Pemda melalui Bendaharawan Umum Daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor :3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 tahun anggaran 2010. - Setelah saksi HALOMOAN Alias LOMO menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor :3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 tahun anggaran 2010 dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD), HALOMOAN Alias LOMO atas perintah terdakwa memindahkan dana
setifikasi
tersebut
kerekening
Dinas
Pendidikan,
kemudian
HALOMOAN Alias LOMO berangkat ke Bank Sumut membawa SP2D tersebut memindahkannya dari AC Dinas Pendapatan ( PEMDA ) AC. 210.01.02.00.25000 ke AC
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Nomor :A/C 210.010.200.26250 selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO
Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
(berkas terpisah) membuat cek kontan sebanyak 10 (sepuluh) lembar cek yakni : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
31 Desember 2010
008893
Rp. 200.000.000,00
2.
30 Desember 2010
008170
Rp. 200.000.000,00
3.
30 Desember 2010
008175
Rp. 179.000.000,00
4.
30 Desember 2010
008173
Rp. 200.000.000,00
5.
30 Desember 2010
008895
Rp. 224.000.000,00
6.
30 Desember 2010
008172
Rp. 200.000.000,00
7.
30 Desember 2010
008174
Rp. 200.000.000,00
8.
30 Desember 2010
008171
Rp. 200.000.000,00
9.
31 Desember 2010
008898
Rp.1.201.144.064,00
10
31 Desember 2010
008897
Rp.3.874.816.290,00
Kemudian cek yang 10 ( Sepuluh ) lembar tersebut diserahkan saksi HALOMOAN Alias LOMO kepada terdakwa untuk ditanda tangani tanpa melampirkan SP2D yang diberikan oleh Bendaharawan Umum Daerah . - Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 85 ayat 2 yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti dasar pengeluaran atau beban APBD adalah bertanggung jawab atas kebenaran APBD dan bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ”, namun terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran tetap tidak memperhatikan ataupun menegur saksi HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara yang mengajukan cek tanpa disertai SP2D sehingga 10 ( Sepuluh ) Lembar cek yang diserahkan HALOMOAN Alias LOMO tanpa SP2D terdakwa tanda tangani
tanpa
menelitinya
satu
persatu,
akan
tetapi
langsung
menandatanganinya serta tidak menghitung kembali jumlah dana yang dicairkan oleh saksi HALOMOAN Alias LOMO ; - Setelah 10 ( Sepuluh ) cek yang sudah ditandatangani seluruhnya oleh terdakwa, oleh saksi HALOMOAN alias LOMO selanjutnya dibawa ke Bank Sumut untuk dicairkan kemudian cek No.C1.008897 yang jumlah dananya sebesar Rp.3.874.816.290,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah)
Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
tanggal 31 Desember 2011, saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) mencairkan dananya serta mentransfernya kepada rekening masing-masing guru sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang
guru. Sedangkan terhadap 9 (sembilan) cek selebihnya yang
seluruhnya sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian : NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
07 Januari 2011
C.1008892
Rp. 200.000.000,00
2.
10 Januari 2011
C. 1008171
Rp. 200.000.000,00
3.
10 Januari 2011
C.1008170
Rp. 200.000.000,00
4.
10 Januari 2011
C.1008895
Rp. 222.000.000,00
5.
11 Januari 2011
C.1008172
Rp. 200.000.000,00
6.
11 Januari 2011
C.1008173
Rp. 200.000.000,00
7.
12 Januari 2011
C.1008174
Rp. 200.000.000,00
8.
21 Januari 2011
C.1008775
Rp. 328.000.000,00
9.
28 Januari 2011
C.1008898
Rp.1.201.144.064,00
Jumlah
Rp.2.951.964.064,00
Yang diperuntukkan untuk dana sertifikasi guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang lagi saksi HALOMOAN alias LOMO sengaja tidak mentransfernya
pada
rekening
masing-masing
guru
karena
saksi
HALOMOAN alias LOMO berniat menggunakan untuk kepentingan pribadinya yang sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi HALOMOAN alias LOMO dan kepentingan teman dekat saksi HALOMOAN alias LOMO yakni SUKENTI Alias KENTI membuatkan rumah kepada salah seorang teman saksi HALOMOAN alias LOMO yang bernama saksi SUKENTI alias KENTI dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar uang persediaan ( UP ) Dinas Pendidikan dan dana – dana lain sejak tahun 2007 yang telah dipergunakan HALOMOAN Alias LOMO sebelumnya sehingga Dinas Pendidikan sejak Tahun 2007 telah mengalami kehabian dana ( Tutup lubang gali lubang ),maka selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO mencairkan dana sebesar Rp.2.915.262.850,(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah), terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran hanya bertanya “ apakah dana sertifikasi tersebut telah dikirim seluruhnya “ dan dijawab oleh saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) “sudah”, dengan jawaban tersebut terdakwa langsung percaya, padahal terdakwa adalah kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran yang seharusnya mencek kembali baik melalui buku kas umum, ataupun seharusnya terdakwa meminta tanda bukti pertinggal transfer dana pada masing-masing serta meminta bonggol pertinggal cek yang telah ditandatangani yang tidak diberikan saksi HALOMOAN Alias LOMO pada terdakwa. - Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) para guru sebanyak 233 ( Dua Ratus Tiga Puluh Tiga ) yang tidak mendapat dana sertifikasi dan merasa keberatan antara lain saksi H.INDRA BUSTAMI,SPd , saksi RADEN BERESMAN SIANTURI,SPd, saksi SOIM,SPd, saksi Drs.MAHYUZAR , saksi Drs.UBUT PANJAITAN dan lain-lain mendatangi kantor Dinas Pendidkan, akan tetapi jawaban yang diperoleh dari terdakwa berbelit-belit yang membuat para guru tidak senang dan mendatangi Pemerintah Daerah yang ternyata dana sertifikasi mereka telah dicairkan oleh terdakwa bersama HALOMOAN Alias LOMO dari rekening Dinas Pendidkan. Selanjutnya para guru – guru
melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang
berwajib. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama HALOMOAN Alias LOMO negara telah dirugikan sebesar sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan dana sertifikasi guru / tunjangan profesi guru untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang guru yang harus disetorkan ke rekening masing-masing guru dan Rp.11.531.100.000,-(sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan sisa dana sertifikasi / tunjangan profesi guru yang harus disetor ke kas negara sehingga jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus
lima
puluh
rupiah)
sesuai
audit
BPKP
Nomor
:
SR.2565/PW02.15/2011 tanggal 5 Mei 2011.
Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
--- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;----------------------------------------------
SUBSIDAIR : “Bahwa Terdakwa ADI SUSANTO PURBA,S.Pd,selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 3371/105/01/91.3 tanggal 23 Juli 1991 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 094/2943/BKD-II/2010 tanggal 25 Okteober 2010 jugha diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Dinas Pendidikan dan Surat Keputusan BUPATI Labuhanbatu Nomor :954/206/DPPKAD/2010 tanggal 28 Oktober 2010, bersama-sama dengan saksi HALOMOAN alias LOMO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada akhir bulan Desember 2010 atau bulan Januari 2011 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-unagang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :022/KMA/SK/II/2011N tanggal 07 Pebruari 2011,masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidna Korupsui pada Pendagilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya ” sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) yaitu Pegawai Ngeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, tau membiarkan uang atau surat berharha tersebut diambil
Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbutan tersebut” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - Bermula pada terdakwa diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu karena pejabat yang defenitif cuti melaksanakan ibadah haji, terdakwa mendapat pemberitahuan dari saksi EDISON SIRINGO-RINGO,SE selaku Bendahara Umum Daerah Dana Sertifikasi untuk 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang guru periode Juli 2010 s/d Desember 2010 telah sampai pada rekening umum kas umum daerah sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan jika dipotong pajak Pph berdasarkan pasal 21 sebesar 15 % menjadi Rp.1.198.249.260,-(satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Sehingga yang diterima untuk 531 (lima ratus tiga puluh satu) orang guru sebesar Rp.6.790.079.140,-(enam milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah); - Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung mencek ke bidang kepegawaian Dinas Pendidikan berapa orang jumlah guru yang telah melengkapi persyaratannya untuk mendapatkan pengasilan tambahan (Sertifikasi). Setelah terdakwa mengetahui jumlah guru persyaratannya sudah lengkap sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang, terdakwa meminta nama – nama guru tersebut lengkap secara tertulis pelaporannya, kemudian terdakwa memanggil saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan memerintah saksi Halomoan untuk mempersiapkan persyaratan pencarian dana sertifikasi guru sesuai jumlah guru – guru yang telah melengkapi datanya yakni sebanyak 298 ( Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan ) orang. - Atas perintah terdakwa tersebut saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) mempersiapkan data – data guru yang mendapatkan sertifikasi selanjutnya membuat SPP dan SPM (Surat Perintah Membayar) dengan Nomor :0207/SPM/4/DP/2010 tanggal 27 Desember 2010 yang didalam SPM tersebut telah tercantum kode rekening yang diminta untuk dibayarkan sebesar Rp.7.988.328.400,-(tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dipotong pajak Pph sesuai pasal 21 sebesar 15 % menjadi Rp.6.790.079.140,-(enam
Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
milyar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) untuk pembayaran sertifikasi guru SMP, SMA / SMU sebanyak 351 orang,kemudian HALOMOAN alias LOMO mengajukan kepada terdakwa 10 (sepuluh) lembar cek untuk ditanda tangani bersama dengan surat pengantar permintaan pembayaran. - Mengingat terdakwa sebelumnya telah memberikan spesimen tanda tangan pada Pemda dan ke Bank, maka terdakwa langsung menandatangani SPP dan SPM tersebut kemudian setelah ditanda tangani menyerahkan kembali kepada
HALOMOAN
alias
HALOMOAN alias LOMO
LOMO
(berkas
terpisah)
selanjutnya
membawanya pada BUD ( Bendaharawan
Umum Daerah ) untuk mendapatkan
SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana), setelah Bendaharawan Umum Daerah meneliti kelengkapan berkas usulan pencairan yang diajukan terdakwa sudah lengkap selanjutnya pihak Pemda melalui Bendaharawan Umum Daerah mengeluarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor :3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 tahun anggaran 2010. - Setelah saksi HALOMOAN Alias LOMO menerima SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dengan Nomor :3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 tahun anggaran 2010 dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD), HALOMOAN Alias LOMO atas perintah terdakwa memindahkan dana
setifikasi
tersebut
kerekening
Dinas
Pendidikan,
kemudian
HALOMOAN Alias LOMO berangkat ke Bank Sumut membawa SP2D tersebut memindahkannya dari AC Dinas Pendapatan ( PEMDA ) AC. 210.01.02.00.25000 ke AC
Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
Nomor :A/C 210.010.200.26250 selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) membuat cek kontan sebanyak 10 (sepuluh) lembar cek yakni : NO Tanggal Chek
Nomor
Nilai
Chek 1.
31 Desember 2010
008893
Rp. 200.000.000,00
2.
30 Desember 2010
008170
Rp. 200.000.000,00
3.
30 Desember 2010
008175
Rp. 179.000.000,00
4.
30 Desember 2010
008173
Rp. 200.000.000,00
Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
5.
30 Desember 2010
008895
Rp. 224.000.000,00
6.
30 Desember 2010
008172
Rp. 200.000.000,00
7.
30 Desember 2010
008174
Rp. 200.000.000,00
8.
30 Desember 2010
008171
Rp. 200.000.000,00
9.
31 Desember 2010
008898
Rp.1.201.144.064,00
10
31 Desember 2010
008897
Rp.3.874.816.290,00
Kemudian cek yang 10 ( Sepuluh ) lembar tersebut diserahkan saksi HALOMOAN Alias LOMO kepada terdakwa untuk ditanda tangani tanpa melampirkan SP2D yang diberikan oleh Bendaharawan Umum Daerah. - Bahwa walaupun terdakwa telah mengetahui peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 Pasal 85 ayat 2 yang berbunyi “Pejabat yang menandatangani atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti dasar pengeluaran atau beban APBD adalah bertanggung jawab atas kebenaran APBD dan bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut ”, namun terdakwa selaku kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran tetap tidak memperhatikan ataupun menegur saksi HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara yang mengajukan cek tanpa disertai SP2D sehingga 10 ( Sepuluh ) Lembar cek yang diserahkan HALOMOAN Alias LOMO tanpa SP2D terdakwa tanda tangani
tanpa
menelitinya
satu
persatu,
akan
tetapi
langsung
menandatanganinya serta tidak menghitung kembali jumlah dana yang dicairkan oleh saksi HALOMOAN Alias LOMO ; - Setelah 10 ( Sepuluh ) cek yang sudah ditandatangani seluruhnya oleh terdakwa, oleh saksi HALOMOAN alias LOMO selanjutnya dibawa ke Bank Sumut untuk dicairkan kemudian cek No.C1.008897 yang jumlah dananya sebesar Rp.3.874.816.290,-(tiga milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) tanggal 31 Desember 2011, saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) mencairkan dananya serta mentransfernya kepada rekening masing-masing guru sebanyak 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) orang
guru. Sedangkan terhadap 9 (sembilan) cek selebihnya yang
seluruhnya sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan perincian :
Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
NO Tanggal Chek
Nomor Chek
Nilai
1.
07 Januari 2011
C.1008892
Rp. 200.000.000,00
2.
10 Januari 2011
C. 1008171
Rp. 200.000.000,00
3.
10 Januari 2011
C.1008170
Rp. 200.000.000,00
4.
10 Januari 2011
C.1008895
Rp. 222.000.000,00
5.
11 Januari 2011
C.1008172
Rp. 200.000.000,00
6.
11 Januari 2011
C.1008173
Rp. 200.000.000,00
7.
12 Januari 2011
C.1008174
Rp. 200.000.000,00
8.
21 Januari 2011
C.1008775
Rp. 328.000.000,00
9.
28 Januari 2011
C.1008898
Rp.1.201.144.064,00
Jumlah
Rp.2.951.964.064,00
Yang diperuntukkan untuk dana sertifikasi guru sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang lagi saksi HALOMOAN alias LOMO sengaja tidak mentransfernya
pada
rekening
masing-masing
guru
karena
saksi
HALOMOAN alias LOMO berniat menggunakan untuk kepentingan pribadinya yang sebagian besar dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi HALOMOAN alias LOMO dan kepentingan teman dekat saksi HALOMOAN alias LOMO yakni SUKENTI Alias KENTI membuatkan rumah kepada salah seorang teman saksi HALOMOAN alias LOMO yang bernama saksi SUKENTI alias KENTI dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar uang persediaan ( UP ) Dinas Pendidikan dan dana – dana lain sejak tahun 2007 yang telah dipergunakan HALOMOAN Alias LOMO sebelumnya sehingga Dinas Pendidikan sejak Tahun 2007 telah mengalami kehabian dana ( Tutup lubang gali lubang ),maka selanjutnya saksi HALOMOAN alias LOMO mencairkan dana sebesar Rp.2.915.262.850,(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah). - Bahwa setelah terdakwa bertemu dengan saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah), terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Anggaran hanya bertanya “ apakah dana sertifikasi tersebut telah dikirim seluruhnya “ dan dijawab oleh saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) “sudah”, dengan jawaban tersebut terdakwa langsung percaya, padahal terdakwa adalah kuasa pengguna anggaran / pengguna anggaran yang seharusnya mencek kembali baik melalui buku kas umum, ataupun
Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
seharusnya terdakwa meminta tanda bukti pertinggal transfer dana pada masing – masing serta meminta bonggol pertinggal cek yang telah ditandatangani yang tidak diberikan saksi HALOMOAN Alias LOMO pada terdakwa. - Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama saksi HALOMOAN alias LOMO (berkas terpisah) para guru sebanyak 233 ( Dua Ratus Tiga Puluh Tiga ) yang tidak mendapat dana sertifikasi dan merasa keberatan antara lain saksi H.INDRA BUSTAMI,SPd , saksi RADEN BERESMAN SIANTURI,SPd, saksi SOIM,SPd, saksi Drs.MAHYUZAR , saksi Drs.UBUT PANJAITAN dan lain-lain mendatangi kantor Dinas Pendidkan, akan tetapi jawaban yang diperoleh dari terdakwa berbelit-belit yang membuat para guru tidak senang dan mendatangi Pemerintah Daerah yang ternyata dana sertifikasi mereka telah dicairkan oleh terdakwa bersama HALOMOAN Alias LOMO dari rekening Dinas Pendidkan. Selanjutnya para guru – guru
melaporkan perbuatan terdakwa pada pihak yang
berwajib. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama HALOMOAN Alias LOMO negara telah dirugikan sebesar sebesar Rp.2.903.731.750,-(dua milyar sembilan ratus tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang merupakan dana sertifikasi guru / tunjangan profesi guru untuk 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang guru yang harus disetorkan ke rekening masing-masing guru dan Rp.11.531.100.000,-(sebelas juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah) yang merupakan sisa dana sertifikasi / tunjangan profesi guru yang harus disetor ke kas negara sehingga jumlah seluruh kerugian negara sebesar Rp.2.915.262.850,-(dua milyar sembilan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus
lima
puluh
rupiah)
sesuai
audit
BPKP
Nomor
:
SR.2565/PW02.15/2011 tanggal 5 Mei 2011. --- Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;---------------------------------------------------------------
Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
2.
Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Januari 2012 Nomor : PDS-03/N.2.16.4/Ft.1/11/2011 yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : -------------------------------------------Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO PURBA, SPd terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan primair
melanggar pasal 3
Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas
Undang-Undang
nomor
31
tahun
1999
tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHPidana ;----------------------------------------------------Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUSANTO PURBA berupa pidana penjara selama : 6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;--------Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;-------------------------------------------------Membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.457.631.425,00 ( satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh satu ribu empat ratus dua puluh lima ribu rupiah ) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 ( satu ) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;----------------------------------Menyatakan barang bukti berupa : 1.
1 ( satu ) berkas SP2D nomor : 3696 /SP2D/4/BUD/2010 Tanggal 28 Desember 2010 sebesar Rp. 6.790.079.140,-.;-------------------------------
2.
1 ( satu ) lembar rekening Koran giro Kas Umum Daerah Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 30 Desember 2010 atas SP2D nomor : 3696/SP2D/4/BUD/2010 tanggal 28 Desember 2010 ;---------------------
Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
3.
1 ( satu ) lembar Rekening Koran AC Nomor : 210.01.02.002500-0 tanggal 28 Januari 2011 ;--------------------------------------------------------
4.
1 ( satu ) lembar Tanda terima uang untuk Kas Daerah Kab. Labuhanbatu sebesar Rp. 1.201.144.064 tanggal 28 Desember 2010 ;--
5.
1 ( satu ) berkas SPM Nomor : 0207/SPM/4/DP/2010 yang ditanda tangani oleh ADI SUSANTO PURBA, S.Pd. ;------------------------------
6.
1
( satu ) berkas rekening Koran AC 210 01.02.002625-0 Dinas
Pendidikan Kab. Labuhanbatu mulai 1 Desember 2010 s/d 31 Januari 2011. ;-----------------------------------------------------------------------------7.
10 ( sepuluh ) lembar bonggol cek dan 9 ( Sembilan ) lembar foto copy cek penarikan uang dari Bank Sumut ;----------------------------------------
8.
109 lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BBKM Periode bulan Juli s/d Desember 2010. ;------------------------------------------------------------
9.
50 Lembar bukti pembayaran ( kwitansi ) BKKM Periode bulan Januari s/d Juni 2010. ;--------------------------------------------------------------------
Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 10. 1 ( satu ) bidang tanah dengan ukuran luas 214 Meter berikut bangunan rumah diatasnya de4ngan luas kurang 142 meter terletak di Jln. H. Adam Malik Gg. Sulaeman Kel. Padang Bulan Kec. Rantau Utara. ;---11. 1 ( satu ) berkas Turunan Akte jual beli tanah no. 33 Hak Milik Nomor 750 / Padang bulan dengan luas 214 meter antara Drs. H. LAMUDDIN dengan SUKENTI. ;------------------------------------------------------------Dirampas untuk Negara ;------------------------------------------------------------Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah). ;-------------------------------------------------------------------
3. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 27/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO PURBA, SPd tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;--------2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh
Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;------------------------------------------3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----------------------------------------4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;---------------------------------------------5. Membebankan
Terdakwa
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;-----------------------------------------------------
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 07/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Februari 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Februari 2012 ;-
5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 08/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan
sempurna
kepada
Jaksa
Penuntut
Umum
pada
tanggal
28 Februari 2012 ;------------------------------------------------------------------------6. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 Maret 2012 ;---------------------7. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 09 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 09 April 2012 ;----------------------8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 13 Februari 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 27/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;---------------------
Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
------ Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;--------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnya mengemukakan bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kepada Terdakwa belum memadai bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Prepentif maupun Represif, oleh karenanya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;-------------------------------------------
------ Menimbang,
bahwa
Penasehat
Hukum
Terdakwa
dalam
memori
bandingnya berpendapat unsur daripada Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan dimohon dibebaskan ;-
------ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Februari 2012 Nomor : 27/Pid.Sus.K/2011/PN. Mdn dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbanganpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding tersebut kecuali sepanjang lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan ;-------------------------------------------------------------
Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan lamanya Pidana Penjara selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang telah di pertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan ternyata Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya, hal tersebut akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan ;-----------------------------------------------------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Februari 2012, Nomor : 27/Pid.Sud.K/2011/PN. Mdn., tersebut haruslah dikuatkan, kecuali sepanjang lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan ;-------------------------------------
------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----------------
------ Menimbang, bahwa tentang barang bukti Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dalam putusan ini tidak perlu ditetapkan lagi ;-----------------
------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----------------------------------------------------------------------
------ Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PasalPasal lain dari segala Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----------
MENGADILI: ------ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;--------------------------------------------------------------------
Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
------ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Februari 2012, Nomor : 27/Pid.Sus.K/2011/ PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO PURBA, SPd tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
------ Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : KAMIS, tanggal 19 April 2012 oleh Kami : KRESNA MENON, SH.,M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASA MANURUNG, SH., MKn, dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 44/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim
Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Anggota dan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;------------------------------------------------------------------------
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
DR.MANGASA MANURUNG, SH,MKn. KRESNA MENON, SH, M.Hum.
ROSMALINA SITORUS, SH., MH.
Panitera Pengganti,
Hj. YUDI AGUSTINI, SH.,MH.
Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Hal. 21 dari 20 Hal. Put. No.10/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
