P UTUSAN Nomor : 21/PID.SUS.K/2014/PT-Mdn “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: HALOMOAN Alias LOMO
Tempat lahir
: Sipirok
Umur/Tanggal lahir
: 47 tahun / 04 Agustus 1964
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Perumahan Wira Asri II Kampung Baru,
I
N A
D E
M
Kec. Rantau Selatan, Kab.Labuhan Batu Agama
: Islam
Pekerjaan
: PNS
G
G
IN T Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena sedang menjalani penahanan dalam perkara N yang lain ; A IL PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah D membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan denganA perkara ini : G A. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut : N PRIMAIR : Pendidikan
P
E
: SMA
Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd. selaku Kepala dinas Pendidikan
2
Kabupaten Labuhanbatu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu disepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
N A
D E
I
-
M
Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp. 364. 613.590. 563,- (tiga ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Secara Langsung yang kemudian diproses menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu; Pada Tahun Anggaran 2008 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp.265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp.40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme Bruto ; Bahwa macam-macam dana yang di terima terdakwa saat menjabat
G
G
-
IL
N A
IN T
D
-
N
P
E
G
A
-
sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah : a. Gaji Para Guru dan PNS Pada dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut di terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan di bayarkan kepada Guru / PNS pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
3
b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Bagi Guru / PNS Pada Dinas pendidikan diterima dari BUD dan di bayarkan kepada Guru / PNS Pada Dinas pendidikan ; c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tidak Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya) diterima dari BUD dan di Bayarkan Kepada Peruntukannya ; d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari dari Para Guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa / Rekanan Berupa PPH 22 dan PPN ; -
N Asecara bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan D system Netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga E potongan pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib M menyetorkan kepada Negara ; I Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2008G melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran perbelanjaan G dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu dengan cara, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan IN Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran T gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan N tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening dinas pendidikan Adari kas Umum daerah, selanjutnya terdakwa akan menarik uang L dari Rekening dinas pendidikan sejumlah yang akan I dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik D PPH pasal 21,PPh pasal 22, dan PPN uangnya tidak di tarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di bank sumut, dan jika A Bahwa diantara dana-dana tersebut diatas terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh
-
N
hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan Gterdakwa mempergunakan cek selanjutnya di setorkan ke Kas, untuk pajak sesuai
E
PPh pasal 21 gaji PNS, terdakwa hanya mengantarkan SSP( Surat Setoran
P
Pajak) ke bank Sumut Karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongon tidak lagi di kutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan di terbitkan SP2D ; -
Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah : a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang di kenai Pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah pada Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ; b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan
4
ketentuan PPh 21 di mana wajib pajaknya adalah Panitia-Panitia kegiatan yang di laksanakan ; c. Pajak penghasilan yang bersumber dari Belanja kegiatan yang di laksanakan pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 di mana wajib pajaknya adalah Bendahara pengeluaran ; d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN, dimana wajib pajaknya adalah Penyedia barang/Jasa atau pihak ketiga ; -
Bahwa Nilai Pajak yang di terima terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran
N A ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) , D dimana uang pajak tersebut berasal dari : E Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari Gaji sebesar Rp. Mpuluh lima juta lima 4.545.545.165,- (Empat Milyar Lima Ratus empat ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh I lima rupiah) ; Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari Kegiatan yang G dilaksanakan pada Dinas pendidikan sebesar Rp. 3.990.459.111,- (Tiga G Milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus sebelasN rupiah) ; I Pajak Penghasilan (PPh22) yang bersumber dari pelaksanaan T Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 49.599,455,- (Empat Puluh Sembilan Juta lima Nratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan ; A Pajak yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber dari pengadaan IL Barang dan Jasa sebesar Rp. 155.874.911,- (Seratus Lima D puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan Aratus sebelas rupiah) ; pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA 2008 adalah Sebesar Rp. 8.741.478.642,- (Delapan Milyar tujuh ratus empat puluhsatu juta empat
a.
b.
c.
d.
N
- Bahwa terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. Rp. 8.741.478.642,G (Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh
E
delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut karena Tugas
P
dan tanggung Jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagaipemungut Pajak, dan uang Pajak tersebut di pungut untuk selanjutnya akan di setorkan Ke Kas Negara Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur didalam pasal 64 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, dan pasal 135 Permedagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah ; -
Bahwa setelah uang pajak tersebut di pungut dari wajib pajak sebahagian langsung di setorkan ke Kas Negara dan sebahagian lagi di simpan
5
sebelum disetorkan ke kas Negara dan terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ; -
Bahwa terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. 8.741.478.642,(Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut secara bertahap sejak Bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang Pajak tersebut di terima dari Wajib Pajak di Kantor Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jln. Menara Rantau Prapat Dan sebahagian uang pajak tersebut telah di setorkan ke Kas Negara dengan
N rupiah) Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang Apajak sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyad empat ratus delapan puluh juta D seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum di setorkan ; E Bahwa uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun Mempat ratus delapan pajak 2008 sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyar I ratus rupiah) yang belum puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh di setor Ke Kas Negara tersebut telah habisG dipakai dan dipergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan terdakwa sendiri dan juga untuk G keperluan Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Ns/d 2009 ; Kab. Labuhanbatu saat itu TA 2007 I Bahwa uang-uang yang di serahkan oleh terdakwa kepada Drs. JAMAREN T GINTING,M.Pd pada tahun 2007 adalah uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk menutupi uang Persediaan TA 2007 yang N telah dipergunakan terdakwa menggantinya dengan uang Pajak Tahun A Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd adalah uang Pajak TA 2008 ; IL Bahwa oleh terdakwa uang pajak tahun 2008 sebesar Rp. 900.000.000,D telah di pergunakan untuk keperluan peribadi terdakwa dan terdakwa A mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak
jumlah sebesar Rp. 6.261.328.942,- (Enam Milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua
-
-
-
N
Gbegitu mengontrol penerimaan pajak sehingga di pakai untuk keperluan pribadi secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya
P
E
karena
adanya perintah dari kepala Dinas Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ; -
Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh terdakwa tercantum nilai uang secara Bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPh 21,PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas Negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran seharusnya adalah Netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
6
-
Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara Netto (Jumlah belanja dikurangi pajakpajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai Wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kas Negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten labuhan Batu adalah menerima pencairan dana secara Bruto, yaitu menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang yang akan dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga seharusnya Bendahara Pengeluaran dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu wajib menyetorkan ke Kas Negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan kemudian mempertanggung jawabkan penyetoran pajak-pajak tersebut kepada BUD ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima jumlah potongan pajak sebesar Rp.4.194.954.206,00. Atas penerimaan potongan pajak tersebut terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya ke Kas Negara, namun hanya menyetorkan sebesar Rp.1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar Rp.1.642.808.939,00, tahun 2009 sebesar Rp.43.665.763,00 dan tahun 2010 sebesar Rp.29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar Rp.2.479.171.305,00 ; Bahwa telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu yaitu terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut :
N A
D E
I
M
G
-
G
IL
N A
IN T
D
A
G
N-
P
E
Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA2008
Rp. 4.194.954.206.00
Setoran pajak pada TA 2008
Rp. 1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA 2009
Rp.
43.665.763,00
Setoran pajak pada TA 2010
Rp.
29.308.199,00
Total setoran pajak
Rp. 1.715.782.901,00
Selisih
Rp. 2.479.171.305,00
7
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA 2008 yang tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.2.479.171.305,00 ; -
Bahwa terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN ke Kas Negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs, Jamaren Ginting M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan
N Apungut yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran sebagai Wajib pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan D seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening E Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi M atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 64 PP 58 tahunI2005 tentang Pengelolaan G Keuangan Daerah ; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Halomoan G Alias Lomo bersama Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd. untuk memperkaya diri atau orang lain negara telah dirugikan sebesar Rp.2.479.171.305,00 (dua milyar empat ratus tujuh IN puluh Sembilan juta seratus Ttujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang merupakan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan N ke Kas Negara sesuai audit BPK Nomor : PPN yang tidak disetorkan 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ; A Perbuatan L Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal I 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana D telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang A Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan G Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat Tindak N(1) KUHPidana ; terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 135
P
E
SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangakatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd. selaku Kepala dinas Pendidikan Kabupaten
8
Labuhan Batu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu disepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang
N A
melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu
D E
M
sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)”yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
I
G
Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp. 364. 613.590. 563,- (tiga
-
G
IN T
-
ratus enam puluh empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Secara Langsung yang kemudian diproses
N A
menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan
IL
D
A
N
G -
E
P
-
sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu ; Pada Tahun Anggaran 2008 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp.265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp. 40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme Bruto ; Bahwa macam-macam dana yang di terima terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah :
a. Gaji Para Guru dan PNS Pada dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut di terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan di bayarkan kepada Guru / PNS pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
9
b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Bagi Guru / PNS Pada Dinas pendidikan diterima dari BUD dan di bayarkan kepada Guru / PNS Pada Dinas pendidikan ; c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tidak Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya) diterima dari BUD dan di Bayarkan Kepada Peruntukannya ; d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari dari Para Guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa / Rekanan Berupa PPH 22 dan PPN ; -
Bahwa diantara dana-dana tersebut diatas terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan secara Netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata system yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga potongan pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib menyetorkan kepada Negara ; Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2008 melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran perbelanjaan dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu dengan cara, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening dinas pendidikan dari kas Umum daerah, selanjutnya terdakwa akan menarik uang dari Rekening dinas pendidikan sejumlah yang akan dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik PPH pasal 21,PPh pasal 22, dan PPN uangnya tidak di tarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di bank sumut, dan jika terdakwa hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan mempergunakan cek selanjutnya di setorkan ke Kas, untuk pajak sesuai PPh pasal 21 gaji PNS, Terdakwa hanya mengantarkan SSP( Surat Setoran Pajak) ke bank Sumut Karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongon tidak lagi di kutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan di terbitkan SP2D ; Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah : a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang di kenai Pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah pada Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ; b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang di laksanakan
N A
D E
I
-
M
G
G
IL
N A
IN T
D
A
N
G
P
E
-
oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan PPh 21 di mana wajib pajaknya adalah Panitia-Panitia kegiatan yang di laksanakan ;
10
c. Pajak penghasilan yang bersumber dari Belanja kegiatan yang di laksanakan pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 di mana wajib pajaknya adalah Bendahara pengeluaran ; d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN, dimana wajib pajaknya adalah Penyedia barang/Jasa atau pihak ketiga ; -
Bahwa Nilai Pajak yang di terima terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA 2008 adalah Sebesar Rp. 8.741.478.642,- (Delapan Milyar tujuh ratus empat puluhsatu juta empat
N A Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari Gaji sebesar Rp. D 4.545.545.165,- (Empat Milyar Lima Ratus empat puluh lima juta lima E ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) ; Mdari Kegiatan yang Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dilaksanakan pada Dinas pendidikan sebesar I Rp. 3.990.459.111,- (Tiga Milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh G sembilan ribu seratus sebelas rupiah) ; G Pajak Penghasilan (PPh22) yang bersumber dari pelaksanaan Pengadaan Barang dan JasaN sebesar Rp. 49.599,455,- (Empat Puluh I Sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima T puluh lima rupiah) dan ; Pajak yang bersumber N dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber dari pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 155.874.911,- (Seratus A Lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan L ratus I sebelas rupiah) ; Dterdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. Rp. 8.741.478.642,Bahwa (Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh A ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) , dimana uang pajak tersebut berasal dari :
a.
b.
c.
d.
-
N
ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut karena Tugas Gdelapan dan tanggung Jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagai
E
pemungut Pajak, dan uang Pajak tersebut di pungut untuk selanjutnya akan
P
di setorkan Ke Kas Negara Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur didalam pasal 64 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, dan pasal 135 Permedagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah ; -
Bahwa setelah uang pajak tersebut di pungut dari wajib pajak sebahagian langsung di setorkan ke Kas Negara dan sebahagian lagi di simpan sebelum disetorkan ke kas Negara dan terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
11
-
Bahwa terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. 8.741.478.642,(Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut secara bertahap sejak Bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang Pajak tersebut di terima dari Wajib Pajak di Kantor Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jln. Menara Rantau Prapat Dan sebahagian uang pajak tersebut telah di setorkan ke Kas Negara dengan jumlah sebesar Rp. 6.261.328.942,- (Enam Milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua
N A ; seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum di setorkan Bahwa uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten LabuhanbatuD untuk Tahun pajak 2008 sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyar empat E ratus delapan puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum M di setor Ke Kas Negara tersebut telah habis dipakai dan dipergunakan untuk I sendiri dan juga untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan terdakwa keperluan Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd.G selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu saat itu TA 2007 s/dG 2009 ; Bahwa uang-uang yang di serahkan oleh terdakwa kepada Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd pada tahun 2007 INadalah uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk T menutupi uang Persediaan TA 2007 yang telah dipergunakan terdakwa menggantinya dengan uang Pajak Tahun N yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. Anggaran 2008, sehingga JAMAREN GINTING,M.Pd A adalah uang Pajak TA 2008 ; Bahwa olehL terdakwa uang pajak tahun 2008 sebesar Rp. 900.000.000,I telah di pergunakan untuk keperluan peribadi terdakwa dan terdakwa D mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak A begitu mengontrol penerimaan pajak sehingga di pakai untuk keperluan rupiah) Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang pajak sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyad empat ratus delapan puluh juta
-
-
-
N
P
E
secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya karena adanya Gpribadi perintah dari kepala Dinas Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ; -
Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh terdakwa tercantum nilai uang secara Bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPh 21,PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas Negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran seharusnya adalah Netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
-
Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu
12
pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara Netto (Jumlah belanja dikurangi pajakpajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai Wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kas Negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas
N A Batu adalah menerima pencairan dana secara Bruto, yaitu menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang Dyang akan dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga E seharusnya Bendahara Pengeluaran dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu wajib M menyetorkan ke Kas Negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan I pajak-pajak tersebut kemudian mempertanggung jawabkan penyetoran G kepada BUD ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan G audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak INPenghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Pendidikan T Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 Terdakwa selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima jumlah N potongan pajak sebesar Rp.4.194.954.206,00. Atas penerimaan potongan A pajak tersebut terdakwa tidak menyetorkan seluruhnya L ke Kas Negara, namun hanya menyetorkan sebesar I Rp.1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar D Rp.1.642.808.939,00, tahun 2009 sebesar Rp.43.665.763,00 dan tahun A 2010 sebesar Rp.29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan oleh terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten labuhan
-
N
P
E
Rp.2.479.171.305,00 ; G - Bahwa telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemotongan PPh
pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu yaitu terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut : Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA2008
Rp. 4.194.954.206.00
Setoran pajak pada TA 2008
Rp. 1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA 2009
Rp.
43.665.763,00
Setoran pajak pada TA 2010
Rp.
29.308.199,00
Total setoran pajak
Rp. 1.715.782.901,00
Selisih
Rp. 2.479.171.305,00
13
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA 2008 yang tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.2.479.171.305,00 ; -
Bahwa terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN ke Kas Negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs, Jamaren Ginting M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan
N Apungut yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran sebagai Wajib pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan D seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening E Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi M atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 64 PP 58 tahunI2005 tentang Pengelolaan G Keuangan Daerah ; - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Halomoan G Alias Lomo bersama Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd. bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan IN kewenangannya telah merugikan negara sebesar Rp.2.479.171.305,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh T Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang Npajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN merupakan potongan yang tidak disetorkan A ke Kas Negara sesuai audit BPK Nomor : 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ; L I Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal D 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahA dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan GUndang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak atas NPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 135
P
E
KUHPidana ;
LEBIH SUBSIDAIR : Bahwa Terdakwa HALOMOAN alias LOMO, selaku Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor 5145/105/c2/87.3 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor : 954/31/DPPKAD / 2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Pengangakatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, bersama-sama dengan saksi
14
Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd selaku Kepala dinas Pendidikan Kabupaten labuhan Batu dan selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu periode tahun 2007 hingga 2009 (dalam tahap penyelidikan), pada waktu-waktu disepanjang tahun 2008, 2009 dan 2010 atau pada waktu-waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2010 bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Sumatera
N A
Utara di Pengadilan Negeri Medan, baik kedudukannya “baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yaitu Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya,
D E
M
atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbutan tersebut, perbuatan mana dilakukan beberapa kali yang mempunyai hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu
I
G
G
perbuatan berlanjut (voortgezette handeling)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -
-
N
Gselaku
Pengguna Anggaran. Atas dasar SPM-LS tersebut Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D-LS yang kemudian digunakan
E
P
N I Bahwa pada Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Kabupaten T Labuhanbatu mempunyai Anggaran sebesar Rp. 364. 613.590. 563,- (tiga ratus enam puluh N empat milyar enam ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) ; A Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu pada Tahun Anggaran 2008 mengajukan Surat IL Permintaan Pembayaran Secara Langsung yang kemudian diproses D menjadi Surat Perintah Membayar secara Langsung (SPM-LS) oleh Pejabat A Penata Usahaan Keuangan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas
-
-
sebagai pencairan uang dengan mentransfer ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu ; Pada Tahun Anggaran 2008 terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu telah mencairkan 188 SP2D-LS dengan nilai Rp.265.676.160.864,00. Dari 188 SP2D-LS tersebut diantaranya sebanyak 148 SP2D-LS dengan nilai Rp. 40.942.407.982,00 dicairkan dengan mekanisme Bruto ; Bahwa macam-macam dana yang di terima terdakwa saat menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 adalah :
15
a. Gaji Para Guru dan PNS Pada dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu, dimana uang tersebut di terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) dan di bayarkan kepada Guru / PNS pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ; b. Uang Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) Bagi Guru / PNS Pada Dinas pendidikan diterima dari BUD dan di bayarkan kepada Guru / PNS Pada Dinas pendidikan ; c. Uang ATK yang meliputi ATK Kantor, Honor Pegawai Tidak Tetap, Kegiatan Pelatihan, Perjalanan Dinas dan lain – lainnya) diterima dari BUD dan di Bayarkan Kepada Peruntukannya ; d. Uang Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPH. 21, PPH 22, PPN) diterima dari dari Para Guru yang dikenakan Pajak PPH 21, terima dari Penyedia Jasa / Rekanan Berupa PPH 22 dan PPN ;
N A
D E
-
Bahwa diantara dana-dana tersebut diatas terdakwa juga menerima uang potongan pajak yang seharusnya potongan tersebut tidak diterima oleh bendahara pengeluaran karena seharusnya mekanisme penerimaan secara Netto yaitu dana diterima bersih setelah dipotong pajak, ternyata system yang berjalan adalah bendahara menerima secara bruto sehingga potongan pajak menjadi tanggung jawab bendahara sebagai wajib pungut dan wajib menyetorkan kepada Negara ; Bahwa terdakwa selaku bendahara pengeluaran dinas pendidikan kabupaten Labuhanbatu pada Tahun 2008 melakukan pungutan pajak yang bersumber dari Anggaran perbelanjaan dinas pendidikan kabupaten labuhanbatu dengan cara, terdakwa mengajukan permintaan pembayaran atas kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu seperti pembayaran gaji, TPP, dan kegiatan lainnya, terdakwa mengajukan pembayaran ke BUD untuk menerbitkan SP2D senilai yang ada pada kegiatan tersebut, kemudian setelah uang masuk ke rekening dinas pendidikan dari kas Umum daerah, selanjutnya terdakwa akan menarik uang dari Rekening dinas pendidikan sejumlah yang akan dibayarkan kepada masing masing penerima, sementara potongan pajak baik PPH pasal 21,PPh pasal 22, dan PPN uangnya tidak di tarik dari rekening bank atau uang pajak tetap tinggal di bank sumut, dan jika terdakwa hendak membayarkan pajak tersebut maka ditarik dengan mempergunakan cek selanjutnya di setorkan ke Kas, untuk pajak sesuai PPh pasal 21 gaji PNS, Terdakwa hanya mengantarkan SSP( Surat Setoran Pajak) ke bank Sumut Karena uang pajak telah disetorkan terlebih dahulu, dan juga pajak jasa borongon tidak lagi di kutip karena telah dibayar terlebih dahulu oleh wajib pajak baru diajukan SPM dan di terbitkan SP2D ; Bahwa jenis pajak yang dipungut pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 adalah :
I
M
G
G
-
IL
N A
IN T
D
A
N
G
E
P
-
a. Pajak penghasilan yang bersumber dari gaji Guru dan PNS yang di kenai Pajak sesuai dengan ketentuan PPh 21, dimana wajib pajaknya adalah pada Guru dan PNS pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu ;
16
b. Pajak penghasilan yang bersumber dari kegiatan yang di laksanakan oleh Dinas Pendidikan Non (Tanpa) Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan PPh 21 di mana wajib pajaknya adalah Panitia-Panitia kegiatan yang di laksanakan ; c. Pajak penghasilan yang bersumber dari Belanja kegiatan yang di laksanakan pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPh 22 di mana wajib pajaknya adalah Bendahara pengeluaran ; d. Pajak Pertambahan Nilai yang bersumber dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu sesuai ketentuan PPN,
N A pada Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu untuk TA 2008 adalah Sebesar Djuta empat Rp. 8.741.478.642,- (Delapan Milyar tujuh ratus empat puluhsatu Edua Rupiah) , ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dimana uang pajak tersebut berasal dari : M Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber I dari Gaji sebesar Rp. 4.545.545.165,- (Empat Milyar Lima Ratus empat puluh lima juta lima G ratus empat puluh lima ribu seratus enam puluh lima rupiah) ; G Pajak Penghasilan (PPh21) yang bersumber dari Kegiatan yang N sebesar Rp. 3.990.459.111,- (Tiga dilaksanakan pada Dinas pendidikan I Milyar sembilan ratus sembilan puluh juta empat ratus lima puluh T sembilan ribu seratus sebelas rupiah) ; Pajak Penghasilan N (PPh22) yang bersumber dari pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 49.599,455,- (Empat Puluh A Sembilan Juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus lima L puluhI lima rupiah) dan ; Pajak D yang bersumber dari Pajak Penghasilan (PPN) yang bersumber pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp. 155.874.911,- (Seratus Adari Lima puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan dimana wajib pajaknya adalah Penyedia barang/Jasa atau pihak ketiga ;
-
Bahwa Nilai Pajak yang di terima terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran
a.
b.
c.
d.
G
N-
P
E
ratus sebelas rupiah) ; Bahwa terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. Rp. 8.741.478.642,(Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut karena Tugas dan tanggung Jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran juga sebagai pemungut Pajak, dan uang Pajak tersebut di pungut untuk selanjutnya akan di setorkan Ke Kas Negara Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sebagaimana diatur didalam pasal 64 Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah, dan pasal 135 Permedagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan daerah ;
17
-
-
Bahwa setelah uang pajak tersebut di pungut dari wajib pajak sebahagian langsung di setorkan ke Kas Negara dan sebahagian lagi di simpan sebelum disetorkan ke kas Negara dan terdakwa menyimpannya pada rekening Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu ; Bahwa terdakwa menerima uang Pajak sebesar Rp. 8.741.478.642,(Delapan Milyar tujuh ratus empat puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus empat puluh dua Rupiah) tersebut secara bertahap sejak Bulan Januari 2008 hingga tanggal 31 Desember 2008, yang mana uang Pajak tersebut di terima dari Wajib Pajak di Kantor Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu yang berada di Jln. Menara Rantau Prapat Dan sebahagian uang pajak tersebut telah di setorkan ke Kas Negara dengan jumlah sebesar Rp. 6.261.328.942,- (Enam Milyar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh dua rupiah) Melalui Bank Sumut Cabang Rantau Prapat, sedangkan uang pajak sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyad empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) belum di setorkan ; Bahwa uang Pajak Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu untuk Tahun pajak 2008 sebesar Rp. 2.480.149.700 ,- (Dua Milyar empat ratus delapan puluh juta seratus empat puluh Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) yang belum di setor Ke Kas Negara tersebut telah habis dipakai dan dipergunakan untuk keperluan lain yaitu untuk keperluan terdakwa sendiri dan juga untuk keperluan Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu saat itu TA 2007 s/d 2009 ; Bahwa uang-uang yang di serahkan oleh terdakwa kepada Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd pada tahun 2007 adalah uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2007, dimana untuk menutupi uang Persediaan TA 2007 yang telah dipergunakan terdakwa menggantinya dengan uang Pajak Tahun Anggaran 2008, sehingga yang dipakai untuk keperluan Saksi Drs. JAMAREN GINTING,M.Pd adalah uang Pajak TA 2008 ; Bahwa oleh terdakwa uang pajak tahun 2008 sebesar Rp. 900.000.000,telah di pergunakan untuk keperluan peribadi terdakwa dan terdakwa mempergunakan uang pajak tersebut untuk keperluan pribadi karena tidak begitu mengontrol penerimaan pajak sehingga di pakai untuk keperluan pribadi secara bertahap. Dan Terdakwa mempergunakannya karena adanya perintah dari kepala Dinas Drs. JAMAREN GINTING, M.Pd. untuk mempergunakan pajak sebagai biaya operasional Dinas Pendidikan ; Bahwa pada dokumen SP2D-LS yang telah dicairkan oleh terdakwa tercantum nilai uang secara Bruto dengan rincian jumlah biaya-biaya yang dibayarkan (belanja) dan jumlah pajak-pajak (PPh 21,PPh 22, dan PPN) yang harus disetorkan ke kas Negara. Jumlah pencairan (transfer) uang dari BUD kepada Bendahara Pengeluaran seharusnya adalah Netto setelah dikurangi dengan pajak-pajak dimaksud. Bendahara pengeluaran setelah menerima pencairan uang kemudian membayarkan seluruh uang tersebut kepada yang berhak ;
N A
D E
I
-
G
G
-
IL
N
G
P
E
-
D
A
-
N A
IN T
M
18
-
Bahwa terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak mengikuti mekanisme yang berlaku yaitu pencairan SP2D-LS pada Bendahara Pengeluaran seharusnya dilakukan dengan mentransfer dana secara Netto (Jumlah belanja dikurangi pajakpajak yang harus dipungut) oleh BUD kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu dana yang ditransfer setelah dipotong pajak-pajaknya. BUD sebagai Wajib pungut dan wajib setor atas pajak-pajak tersebut kemudian menyetorkan pajak-pajak tersebut ke Kas Negara. Hal ini karena mekanisme SP2D-LS mengatur pertanggung jawaban terlebih dahulu yang
N pajak-pajak tersebut kepada BUD. Sementara yang dilakukan olehA terdakwa selaku Bendahara pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten D labuhan Batu adalah menerima pencairan dana secara Bruto,E yaitu menerima seluruh dana pencairan dari SP2D-LS meliputi jumlah uang yang akan M dibayarkan sebagai belanja dan pajak-pajaknya, sehingga seharusnya I Labuhan Batu wajib Bendahara Pengeluaran dinas Pendidikan Kabupaten G menyetorkan ke Kas Negara seluruh pajak-pajak yang diterima dan kemudian mempertanggung jawabkan Gpenyetoran pajak-pajak tersebut kepada BUD ; Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan IN audit keuangan oleh BPK RI terhadap Laporan Hasil T Penghitungan Indikasi Kerugian Negara atas Penyalahgunaan Penyetoran Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan N Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran Nilai pada Dinas Pendidikan 2008 TerdakwaA selaku bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan telah menerima L jumlah potongan pajak sebesar Rp.4.194.954.206,00. Atas I penerimaan potongan pajak tersebut terdakwa tidak menyetorkan D ke Kas Negara, namun hanya menyetorkan sebesar seluruhnya A Rp.1.715.782.901,00 yang dilakukan pada tahun 2008 sebesar harus diserahkan oleh bendahara pengeluaran sebelum dana dicairkan, sehingga setelah dana cair tidak ada mekanisme pertanggung jawaban atas
-
N
P
E
tahun 2009 sebesar Rp.43.665.763,00 dan tahun GRp.1.642.808.939,00, 2010 sebesar Rp.29.308.199,00, sehingga masih kurang setor sebesar Rp.2.479.171.305,00 ; -
Bahwa telah terjadi kerugian Negara sebagai akibat dari pemotongan PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN atas SP2D-LS yang tidak disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu yaitu terdakwa HALOMOAN alias LOMO, dengan perhitungan sebagai berikut : Potongan Pajak-pajak SP2D-LS bruto TA2008
Rp. 4.194.954.206.00
Setoran pajak pada TA 2008
Rp. 1.642.808.939,00
Setoran pajak pada TA 2009
Rp.
43.665.763,00
Setoran pajak pada TA 2010
Rp.
29.308.199,00
19
Total setoran pajak
Rp. 1.715.782.901,00
Selisih
Rp. 2.479.171.305,00
-
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas terdapat selisih jumlah pajak-pajak atas SP2D-LS TA 2008 yang tidak disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp.2.479.171.305,00 ; Bahwa terdakwa HALOMOAN alias LOMO selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu tidak menyetorkan potongan pajak-pajak PPh pasal 21, PPh pasal 22 dan PPN ke Kas Negara melainkan telah menggunakan potongan pajak-pajak tersebut untuk kepentingan pribadinya dan kepentingan orang lain yaitu saksi Drs, Jamaren Ginting M.Pd selaku Kepala Dinas Pendidikan. Bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 135 yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran sebagai Wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada Bank yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pasal 64 PP 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; Bahwa akibat perbuatan terdakwa Halomoan Alias Lomo bersama Drs. JAMAREN GINTING.M.Pd. sebagai Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang pajak sehingga negara dirugikan sebesar Rp.2.479.171.305,00 (dua milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) yang merupakan potongan pajak-pajak PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPN yang tidak disetorkan ke Kas Negara sesuai audit BPK Nomor : 67/LPH/XVIII.MDN/09/2012 tanggal 13 September 2012 ;
N A
D E
I
M
G
G
-
IL
N A
IN T
D
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
A
N
P
E
G
B. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa HALOMOAN als LOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan secara
20
berlanjut”,, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HALOMOAN als LOMO berupa pidana penjara selama : 6 (enam) Tahun Tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
N Aempat 4. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp.2.479.171.305,00 (dua milyar ratus tujuh puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh satu ribu D tiga ratus lima rupiah) dan jika terdakwa tidak sanggup membayar uang Epengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang M memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh I tersebut, dalam hal jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti Gmencukupi untuk membayar terdakwa tidak mempunyai harta benda yang uang pengganti, maka terdakwa dipidana Gdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 5. Menyatakan barang bukti berupa : IN 1) 1 (satu) buah Buku T folio catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO berwarna Cokelat batik yang di dalamnya berisikan/bertuliskan daftar N pengeluaran 2007 mulai bulan 09-2007 s/d tanggal 13 -11-2007 dan A pengeluaran TA. 2008 mulai tanggal 06-03-2008 s/d 05/10-2008. L 2) 1 (satu) buah buku Diary merek exlusive luxe diary 302 catatan pribadi I HALOMOAN alias LOMO warna Hitam yang di dalamnya D berisikan/bertuliskan pengeluaran uang tanggal 10/11-08 s/d 27/3-2009. A Kas Umum Bulan januari 2008 s/d Desember 2008 Dinas G3) Buku pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008. 3. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
N
P
E
4) 61 (enam puluh satu) lembar surat Setoran pajak (SSP) tahun 2008,2009 dan 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 6.261.328.982,- (enam milyar dua ratus eenam puluh s atu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah). 5) 1 (satu) Exampler Rekening Koran Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu dengan nomor rekening A/C 210 01.02.002625-0 Periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008. 6) 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
21
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah) ;
C. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 105/Pidsus K/2013/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut tidak terbukti
N A
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
D sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaE : “Korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan secara bersama-sama ” ; M Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara I selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Gdibayar harus diganti dengan rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak pidana kurungan selama 3 (tiga) bulanG ; Menjatuhkan pidana tambahan terhadap N Terdakwa untuk membayar uang I pengganti sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana T tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan N hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang A untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti IL tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; D Memerintahkan barang bukti berupa : A
Menyatakan Terdakwa HALOMOAN alias LOMO tersebut terbukti secara
N
P
E
G1)
1 (satu) buah Buku folio catatan pribadi HALOMOAN alias LOMO
berwarna Cokelat batik yang di dalamnya berisikan/bertuliskan daftar pengeluaran 2007 mulai bulan 09-2007 s/d tanggal 13 -11-2007 dan pengeluaran TA. 2008 mulai tanggal 06-03-2008 s/d 05/10-2008 ;
2) 1 (satu) buah buku Diary merek exlusive luxe diary 302 catatan pribadi HALOMOAN
alias
LOMO
warna
Hitam
yang
di
dalamnya
berisikan/bertuliskan pengeluaran uang tanggal 10/11-08 s/d 27/3-2009 ; 3) Buku Kas Umum Bulan januari 2008 s/d Desember 2008 Dinas pendidikan Kab. Labuhanbatu Tahun Anggaran 2008 ; 4) 61 (enam puluh satu) lembar surat Setoran pajak (SSP) tahun 2008,2009 dan 2010 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.
22
6.261.328.982,- (enam milyar dua ratus eenam puluh s atu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ; 5) 1 (satu) Exampler Rekening Koran Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu dengan nomor rekening A/C 210 01.02.002625-0 Periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008 ; 6) 172 (seratus tujuh puluh dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Dinas Pendidikan Kab. Labuhanbatu TA. 2008 ; Dikembalikan kepada
Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam
perkara lain ; -
N A
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
D D. Akta Permintaan Banding No. 16/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn.yang E menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding M terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri I Medan tersebut diatas pada tanggal 26 Maret 2014, permintaan banding G mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ; G E. Akta Permintaan Banding No. 17/Akta.Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn.- yang IN menerangkan bahwa Jaksa T Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan N Negeri Medan tersebut diatas pada tanggal 26 Maret 2014, permintaan Adiberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 April banding mana telah 2014 ; IL D F. Bahwa A untuk mendukung permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 06 Mei 2014 di Kepaniteraan G N Pengadilan Tinggi Medan, Memori Banding mana salinannya telah dikirimkan
P
E
kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Medan dengan surat Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Mei 2014 Nomor : W2.U- 2843 /HN.01.10/V/2014 untuk diserahkan kepada Terdakwa ;
G. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 April 2014 Nomor : W2.U1-5635/Pid.Sus.K.01.10/IV/2014 ;
23
Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat
yang
ditentukan
menurut
Undang-undang,
oleh
karena
itu
permintaan banding tersebut secara juridis formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Memori Banding
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan
tanggal 06 Mei 2014,
yang
pada
pokoknya
menyatakan
keberatan dalam Memori Bandingnya menyatakan : putusan Hakim Pengadilan
N A keuangan Negara secara materiil, karena pidana tambahan terhadap Terdakwa D ratus berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan E juta rupiah) dan bukan sebesar kerugian Negara sebesar Rp.2.479.171.305,00.(dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta seratus tujuh Mpuluh satu ribu tiga ratus lima rupiah) ; untuk itu selaku Jaksa Penuntut Umum I mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan yang telah diajukan Jaksa Penuntut G dipersidangan ; G Menimbang, bahwa setelah Majelis IN Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara T yang terdiri dari : surat dakwaan, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi NMedan tanggal 17 Maret 2014 Nomor : pada Pengadilan Negeri A yang dimintakan banding, Memori Banding dari 105/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn L Jaksa PenuntutIUmum, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat Dbahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan dan pertimbangan tersebut dapat A diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding G sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan Memori NBanding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya memuat hal-hal yang telah Tipikor Pengadilan Negeri Medan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa sangat merugikan
P
E
dikemukakan dipersidangan tingkat pertama, sehingga Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 No.105/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ;
24
Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, untuk hal tersebut, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, haruslah dibebankan kepada terdakwa ; Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor
20
tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, pasal – pasal dari Undang-Undang No. 8 tahun
N A
1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
D E Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; M Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan I Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 105/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn G yang dimintakan banding tersebut ; G Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus IN rupiah) ; T N dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Demikianlah diputuskan A Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : L I J U M’ A T tanggal : 16 MEI 2014 oleh kami : H. LEXSY MAMONTO, SH.MH. D Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua A Majelis, G KAREL TUPPU, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada NPengadilan Tinggi Medan, selaku Anggota Majelis dan Dr. MANGASA MENGADILI;
P
E
MANURUNG, SH.M.Kn. ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan SAZILI, SH.MSi. masing-masing Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 25 April 2014 Nomor : 144/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : S E N I N tanggal : 19
MEI
2014 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim
25
Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim Anggota Majelis,
Hakim Ketua Majelis,
TTD.
TTD.
N A
KAREL TUPPU, SH.MH.
H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.
TTD.
D E
Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn.
TTD.
I
ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
S A Z I L I, SH.MSi.
D
A
N
P
E
G
G
G
TTD.
IL
M
Panitera Pengganti,
N A
IN T
TTD.
H A R S O N O, SH.
