PUTUSAN Nomor : 262 / PDT / 2014 / PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: PEMBANDING, Umur 40 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer, alamat Kabupaten Toba samosir, dalam hal ini memberikan
kuasa
kepada
MIDUK
PANJAITAN,SH
Advokat/Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor di LBH PUSPADHI PEMATANG SIANTAR, berkantor di Jl.Kartini Bawah Nomor 08 Pematang Siantar, Sumatera Utara , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2013, selanjutnya disebut sebagai Pembanding
semula
Tergugat; Lawan TERBANDING, Umur 40 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Toba Samosir; Dalam
hal
ini
diwakili
Kuasa
Hukumnya
RENTI
SITUMEANG,SH, Advokat/Pengacara /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ”RENTI SITUMEANG,SH & REKAN”, berkantor
di
Jalan
Sisingamangaraja
Nomor
146
Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 juni 2013, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; Pengadilan ...........
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 262/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
2
Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.BLG tanggal 16 Juni 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 25 juni 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 25 juni 2013 dalam Register Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.BLG, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1.
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di Gereja HKBP Sianipar Silaen Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 04 Januari 2006 sesuai dengan surat Hot Ripe No. 02/SP/R.04-04/I-2006;
2.
Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sesuai dengan kutipan akta No. 1212CPK0108201011588;
3.
Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaaan rukun dan damai dan tinggal bersama dalam satu rumah, akan tetapi sampai saat ini bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4.
Bahwa seiring berjalannya waktu, hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri mulai retak karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Tergugat sering menghina dan mengucapkan kata-kata
kasar
bahkan
sampai
memukul
Penggugat,
bilamana
Penggugat terlambat memenuhi permintaan dan keinginan Tergugat, yang akhirnya mengakibatkan rasa tertekan bagi Penggugat, akan tetapi Penggugat mencoba tetap bertahan; Bahwa .............. 5.
Bahwa selanjutnya Tergugat tidak berubah dan semakin mengejek dan menghina serta mencaci maki Penggugat sebagai istri yang tidak baik, dan lebih parahnya lagi, Tergugat menjelekkan Penggugat ke pihak
3
keluarga Tergugat yang menimbulkan seluruh keluarga dari pihak Tergugat ikut menghina dan mengejek serta meremehkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menahan rasa sakit hati dan tidak punya harga diri di dalam keluarga pihak Tergugat; 6.
Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang mencari nafkah dalam keluarga, dimana Tergugat selaku kepala keluarga tidak pernah bertanggung jawab dan menafkahi Tergugat, namun Penggugat tetap bersabar menunggu perubahan sikap dari Tergugat;
7.
Bahwa walaupun Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, malah menghina dan meremehkan Penggugat bahkan bersikap kasar dan memukul Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap bersabar dan menasehati Tergugat agar tidak berperilaku kasar dan supaya saling menghargai selaku suami isti, namun Tergugat tidak mengindahkan;
8.
Bahwa kemudian karena tidak ada perobahan sikap dari Tergugat selaku seorang suami dan tidak ada tanggung jawab dalam keluarga, sehingga Penggugat sudah tidak sabar lagi menahan rasa sakit hati akibat tingkah laku Tergugat, sehingga sekitar Januari 2012 lalu Penggugat pindah rumah untuk menenangkan pikiran dan menghindari kekerasan dari Tergugat;
9.
Bahwa sejak awal Januari 2012 lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan selama waktu tersebut Penggugat menunggu perubahan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap berkeras dan tidak berobah sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;
Bahwa ........... 10.
Bahwa selanjutnya Penggugat telah pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tanggal 18 Juli 2012 dalam perkara perdata No 10/Pdt.G/2012/PN.Blg akan tetapi gugatan penggugat telah diputus yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
4
karena Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan menurut ketentuan undang undang harus memperoleh surat ijin cerai dari atasannya, meskipun Penggugat telah mengajukan permohonan cerai secara tertulis pada tanggal 28 Mei 2012, namun tidak mendapat tanggapan dari atasannya; 11.
Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang dan tidak mendapat penyelesaian dan hasil yang baik maka menurut Penggugat sudah tidak ada lagi cara dan jalan lain bagi Penggugat,
sehingga
Penggugat
sudah
berketetapan
hati untuk
memutuskan hubungan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian; 12.
Bahwa kemudian Penggugat kembali mengajukan permohonan ijin cerai secara tertulis kepada atasannya pada tanggal 01 April 2013 dan selanjutnya Penggugat telah memperoleh ijin perceraian dari atasannya sesuai dengan surat ijin cerai tanggal 29 Mei 2013 No.470/345.a/Duk capil/2013 sehingga gugatan ini kembali didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
13.
Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk berkenan menetapkan suatu hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara
seraya
mengambil
keputusan
yang
pada
pokoknya
menyatakan: Mengabulkan ............
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menyatakan
perkawinan
Penggugat
dan
Tergugat
yang
dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2006 di gereja HKBP
5
Sianipar Silaen yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir adalah sah secara hukum;
Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di HKBP Sianipar Silaen tanggal 04 Januari 2006 yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Agustus 2010 putus karena perceraian;
Menyatakan dalam hukum bahwa surat perkawinan (Surat Hot Ripe) Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 Januari 206 dan Akta catatan sipil No. 1212CPK010820101588 tanggal 11 Agustus 2010 dinyatakan tidak berharga atau batal demi hukum akibat perceraian;
Menyatakan dalam hukum bahwa perbuatan Tergugat yang selalu menghina dan memukuli Penggugat serta perbuatan Tergugat yang tidak menafkahi Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
Menyatakan dalam hukum agar putusan ini dapat dijalankan serta merta, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang timbul dalam perkara ini.
Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (Ex aequeo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Tergugat
memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini sepanjang tidak diakui dan dinyatakan dengan tegas berikut ini; Bahwa ............. 2. Bahwa perkara No: 23/PDT.G/2013/PN–BLG
ini adalah “NEBIS IN
IDEM” karena objek tuntutan sama. alasan yang sama, dan objek gugatan sama serta telah diputus oleh Pengadilan Negeri Balige
6
No:19/PDT.G/2012./PN-BLG
Tgl.21
Februari
2013
yang
sudah
berkekuatan hukum tetap; 3. Bahwa izin perceraian yang diperoleh oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini dengan No : 470/345.a/Duk capil/2013 Tgl 29 Mei 2013 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa adalah cacat hukum, dan Tergugat belum pernah dipanggil secara patut untuk diminta keterangannya oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang merupakan atasan dari Penggugat; 4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet ontvankelijk verklaard) karena Penggugat tidak secara tegas dan jelas menyebutkan alasanalasan perceraian sebagaimana diamanatkan oleh pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan memutuskan dan menolak gugatan para Penggugat secara keseluruhan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi mohon termasuk dalam pokok perkara; 2. Bahwa Tergugat menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya; 3. Bahwa keterangan Penggugat dalam poin-4 adalah tidak benar dan tidak masuk akal karena Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua ..............
tua Penggugat sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal Tergugat melakukan pemukulan, menghina dan mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, kalaupun ada masalah dalam rumah tangga adalah
7
wajar dan telah diselesaikan oleh kedua belah pihak yang ditengahi oleh orang tua Penggugat; 4. Bahwa keterangan penggugat dalam poin-5 juga tidak benar, karena Tergugat tinggal di rumah Penggugat. 5. Bahwa keterangan Penggugat dalam poin selanjutnya adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga hal ini harus dikesampingan; 6. Bahwa Penggugat yang telah memperoleh izin perceraian tanggal 29 Mei 2013 No. 470/345.a/Duk capil/2013 adalah cacat demi hukum karena sampai hari ini Tergugat sebagai suami dari Penggugat tidak pernah dipanggil secara patut dan dimintai keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan tentang masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagai dasar dalam membuat keputusan izin cerai; 7. Bahwa Tergugat menduga telah terjadi konspirasi antara Penggugat dengan Kepala Dinas Kepedudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa untuk menerbitkan Surat Izin Cerai bagi Penggugat yang dalam waktu dekat ini Tergugat akan mengadukan /melaporkan ke pihak yang berwenang serta akan mengajukan tuntutan hukum terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 8. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai sampai 2 kali adalah sebuah tindakan diluar batas kewajaran maka diduga Penggugat sudah mempunyai hubungan khusus dengan pria lain, sehingga Penggugat sangat berambisi untuk menceraikan Tergugat agar rencana Penggugat menikah dengan pria lain tidak terhalang; Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas dimohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim menyidangkan perkara ini untuk arif dan bijaksana dalam memeriksa ............
memeriksa dan menyidangkan serta memutuskan perkara ini dengan menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat, karena telah bermaksud menghalalkan / melegitimasi perselingkuhan Penggugat dengan pria
8
lain yang bukan suaminya dan akan Tergugat buktikan dalam persidangan nantinya, selanjutnya mohon Majelis Hakim yang terhormat memutuskan sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menerima eksepsi dari Tergugat; 3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada Tgl 04 Januari 2006 di Gereja HKBP Sianipar Silaen dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tobasa Tgl 11 Agustus 2010 adalah sah secara hukum. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan
Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.BLG
tanggal 16 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 2006 di Gereja HKBP Sianipar Silaen yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir adalah sah secara hukum; 3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung di HKBP Sianipar Silaen tanggal 04 Januari 2006 yang telah dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 11 Agustus 2010 putus karena perceraian; Menyatakan ........... 4. Menyatakan dalam hukum bahwa Surat Perkawinan (Surat Hot Ripe) Penggugat dengan Tergugat tanggal 04 Januari 2006 dan Akta Catatan Sipil No.1212CPK010820101588 tanggal 11 Agustus 2010 dinyatakan batal demi hukum akibat perceraian;
9
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk dicatat dalam Register tentang Perceraian Penggugat dan Tergugat dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat; 6. Menghukum Tergugat Rp.626.000,-
untuk membayar biaya
perkara ini sebesar
(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 8/Bdg/Pdt/2014/PN.Blg.23/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat oleh PITER MANIK, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa
Kuasa
Tergugat
telah
menyatakan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan Negeri Balige Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Blg tanggal 16 Juni 2014 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2014; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Agustus 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2014; Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
semula
Tergugat
sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Putusan Pengadilan negeri Balige seharusnya Ne Bis In Idem;
Bahwa ............. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bahwa Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam memutus perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti surat-
10
surat Pembanding semula Tergugat yang telah bersesuaian satu dengan lainnya; Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pasal 3 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, dalam hal ini atasan Penggugat, selanjutnya juga dinyatakan bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin secara tertulis tertanggal 29 Mei 2013 namun surat izin cerai tersebut telah dicabut dengan adanya bukti surat T-4 berupafotocopy surat Nomor 470/168/Dukcapil/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang pencabutan Izin Cerai atas nama Rusland Aritonang sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan izin cerai dari atasannya, namun dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat; bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menilai gugatan Penggugat jikalau dihubungkan dengan bukti surat dan saksi serta fakta –fakta dipersidangan yang menyatakan sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hal ini sudah berlangsung sejak 3(tiga) tahun lalu, hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige dengan register perkara Nomor : 19/Pdt.G/2012/PN.Blg dan Nomor : 23/Pdt.g/2013/PN.Blg; Menimbang ............
Menimbang, bahwa pada tanggal 23 juli 2014 Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan kepada terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 12 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14
11
(empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor : 262/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 23/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 16 Juni 2014 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding , maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat yang antara lain menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige telah salah dalam membuat putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat padahal telah terbukti perkara ini Nebis In Idem pernah
diperkarakan
sebelumnya
dengan
register
karena sudah
perkara
Nomor
:
19/Pdt.G/2012/PN.Blg telag diputus pada tanggal 21 Februari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti dapat dipertimbangkan suatu gugatan perceraian yang pernah diajukan dan ditolak karena tidak memenuhi alasan sebagaimana diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1945 atau dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal gugatan .......... gugatan Perceraian, maka dapat diajukan kembali apabila alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut akhirnya terpenuhi atau syarat-syarat formal gugatan perceraian telah terpenuhi, oleh karenanya keberatan dalam memori banding Pembanding semula tergugat perihal Ne bis In Idem tersebut haruslah ditolak;
12
Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat
dalam
memori banding lainnya menyatakan pada pokoknya Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dan kesalahan yang fatal yaitu membuat putusan yang berlawanan dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana perceraian Pegawai Negeri Sipil harus mendapat izin cerai dari Pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah terbukti surat izin cerai Nomor : 470/345a/RKCAPIL/2013 An Rusland Aritonang yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 29 Mei 2013 sebagai dasar Penggugat memajukan perkara gugatan cerai ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding berpendapat SEMA Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah memberikan petunjuk agar Hakim yang memeriksa perkara perceraian mengintruksikan agar sebelum memulai pemeriksaan di Pengadilan agar Hakim memerintahkan lebih dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cerai untuk melampirkan surat ijin mengajukan gugatan cerai dari pejabat yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 pada surat gugatan yang bersangkutan, selanjutnya untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan ijin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi; Menimbang, bahwa apabila setelah waktu yang diberikan tersebut lewat dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai maka Hakim ..........
Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang memuat sanksi –sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya apabila hal tersebut sudah dilaksanakan maka perkara dapat dilanjutkan pemeriksaan walaupun
13
Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak dapat memperlihatkan surat ijin atasan tersebut; Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding juga berpendapat Ijin atasan untuk bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan syarat administratif sehingga alasan-alasan dalam gugatan cerai tersebut telah terpenuhi maka Pengadilan tidak dapat menolak atau menunda pemeriksaan perkara tersebut meskipun belum ada ijin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut dengan demikian keberatan sebagaimana tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat berikutnya adalah Majelis Hakim telah membuat kekeliruan dan kesalahan yang fatal dalam memutus perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti surat –surat Pembanding semula Tergugat yang telah bersesuaian satu dengan lainnya; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kembali pertimbangan sebelumnya berkaitan dengan ijin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan gugatan cerai, oleh karena bukti-bukti surat dari pembanding semula tergugat tersebut adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan ijin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil maka dengan sendirinya juga harus dikesampingkan, sehingga keberatan tersebut beralasan untuk ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat lainnya adalah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian ..........
Perceraian, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari Pejabat, dalam hal ini atasan Penggugat, selanjutnya juga dinyatakan bahwa Penggugat sudah mendapatkan izin secara tertulis tertanggal 29 Mei 2013 namun surat izin cerai tersebut telah dicabut dengan adanya bukti surat T-4 berupafotocopy surat
14
Nomor 470/168/Dukcapil/2014 tertanggal 19 Maret 2014 tentang pencabutan Izin Cerai atas nama Rusland Aritonang sehingga Penggugat dalam hal ini tidak mendapatkan izin cerai dari atasannya, namun dalam putusannya mengabulkan gugatan Penggugat; Menimbang, bahwa keberatan ini tidak tepat karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya Ijin perceraian dari atasan Pegawai Negeri sipil merupakan syarat administratif
yang tidak mempengaruhi dikabulkan atau
tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat sehingga beralasan keberatan ini ditolak; Menimbang,
bahwa
keberatan
Pembanding
semula
Tergugat
berikutnya adalah Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah keliru dan salah menilai gugatan Penggugat jikalau dihubungkan dengan bukti surat dan saksi serta fakta –fakta dipersidangan yang menyatakan sampai sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hal ini sudah berlangsung sejak 3(tiga) tahun lalu, hal ini dikarenakan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Balige dengan
register
perkara
Nomor:19/Pdt.G/2012/PN.Blg
dan
Nomor
:
23/Pdt.g/2013/PN.Blg; Menimbang, bahwa keberatan ini juga tidak tepat karena pertimbangan Pengadilan
Tingkat
Pertama
tersebut
didasarkan
pada
fakta-fakta
dipersidangan sehingga keberatan tersebut beralasan untuk ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut maka semua keberatan-keberatan dari Pembanding semula Tergugat beralasan untuk ditolak seluruhnya; Menimbang ............ Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding;
15
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 23/ Pdt.G/ 2013/PN.Blg tanggal 16 Juni 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Pemerintah
Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, Peraturan
Nomor.9 Tahun
1975, Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun
1983, Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 dan RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 23/Pdt.G/2013/ PN.Blg, tanggal 16 Juni 2014 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2014, oleh kami, RUSTAM IDRIS, SH, sebagai Hakim Ketua, BANTU GINTING,SH dan HERU PRAMONO, S.H.,M.Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang .............. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 262/PDT/2014/PT.MDN tanggal 15 September 2014 putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim
16
Anggota tersebut, dibantu MANSURDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
TTD
TTD
BANTU GINTING,SH.
RUSTAM IDRIS ,SH
TTD
HERU PRAMONO, S.H., MHum. PANITERA PENGGANTI, TTD
MANSURDIN,SH Perincian biaya: 1. Materai ………………
Rp
6.000,00
2. Redaksi…….............. Rp 5.000,00 3. Pemberkasan ……… Rp 139.000,00 Jumlah …………….... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
