PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 361/PDT/2014/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: 1. AMRI NASUTION,

Umur 70 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Kepala Dusun, Beralamat di Jalan Pertahanan Gg. Sedap Malam Dusun III Desa Lantasan Lama Kecamatan

Patumbak

Kabupaten

Deli

Serdang;

semula disebut sebagai TERGUGAT-I. 2. M. RUSLI NASUTION, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Ojek, Beralamat di Jalan Pertahanan Dusun III Desa

Lantasan

Lama

Kecamatan

Patumbak

Kabupaten Deli Serdang; semula disebut sebagai TERGUGAT-II. 3. SUHADI, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Beralamat di Jalan Pertahanan Gg. Al-Qadar Dusun IV Desa

Patumbak

Lama

Kecamatan

Patumbak

Kabupaten Deli Serdang;semula disebut TERGUGATIII. Dalam hal ini TERGUGAT-I, TERGUGAT-II, dan TERGUGAT-III berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal tanggal 18 Maret 2013 telah memberikan kuasa kepada: HILMAR ROBINSON SILALAHI, SH, GUNTUR PERANGIN-ANGIN, SH, JOHANSEN SIMANIHURUK, SH, JENNI SIBORO, SH, dan JEKSON HUTASOIT, SH, masing-masing Advokat/ Pengacara/ Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Letda Sujono Lt. 3 Nomor 18 Medan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberri kuasa, selanjutnya disebut -PEMBANDING. M E L A W A N: 1. BURHANUDDIN LUBIS Alias BURHAN LUBIS Alias LIAN, Warganegara Indonesia, umur 79 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun II, Desa

Hal. 1 PUTUSAN NOMOR 361/PDT/2014/PT MDN

Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-I. 2. NURKIYAH, ----------

Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa

Lantasan

Kabupaten

Lama,

Deli

Kecamatan

Serdang;

Patumbak,

semula

disebut

PENGGUGAT- II. 3. USMAN, -------------- Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun III Desa Patumbak II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-III. 4. NURIJAH, ------------ Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-IV; 5. NURHAYATI, ------- Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT- V ; 6. ABDUL RAHMAN LUBIS, Umur 42 Tahun, Jenis laki-laki, Pekerjaan Buruh, beralamat

di

Dusun

II

Desa

Lantasan

Lama,

Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-VI. 7. AMANSYAH LUBIS, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Supir, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-VII. 8. ABDUL RAHIM,

Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama,

Kecamatan

Patumbak,

Kabupaten

Deli

Serdang; semula disebut PENGGUGAT-VIII. 9. MUHAMMAD SAID, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dusun II Desa


Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-IX. 10. MUHAMMAD AMIR HAMZAH, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun II Desa Lantasan Lama, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang; semula disebut PENGGUGAT-X. Masing-masing adalah ahli waris Almh. Sawiyah, dalam hal ini suami dan anakanak Almh. Sawiyah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2012 telah memilih tempat kediaman hukum di kantor kuasanya: 1. ELISABETH JUNIARTI, SH, 2. MARJOKO, SH, 3. RIKI IRAWAN, SH. Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang tergabung pada Kantor Advokat JMT & Associates, di Jl. Kenanga Sari No. 20, Pasar VI Tanjung Sari – Medan 20132, Telp./Fax. 061-8223252, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang sebagai kuasanya bertindak untuk dan atas nama pemberri kuasa, selanjutnya disebut - TERBANDING. PENGADILAN TINGGI TERSEBUT: Telah

membaca

Penetapan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Medan

Nomor:

361/PDT/2014/PT MDN tanggal 21 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan

resmi

putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN- L tanggal 22 Januari 2014. TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan seluruh uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014 yang amarnya selengkapnya sebagai berikut: MENGADI LI; Dalam Eksepsi: -

Menolak eksepsi dari para Tergugat seluruhnya;

Pokok Dalam Perkara 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebahagian;


2. Menyatakan sah Surat Penyerahan Atas Tanah tertanggal 2 September 1982 yang ditandatangani oleh M. Kasim dan Sawiyah (ic. isteri PenggugatI) dan disaksikan oleh para ahli waris M. Kasim Barus tersebut; 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. SAWIYAH adalah pemilik sah tanah seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pertahanan Gg. Bandrek Desa Sigara-Gara Kecamatan Patumbak, dahulu dikenal dengan Pasar III Kebun Sinembah Matshappij Daerah Hukum Kampung Sigara-gara, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang menjadi objek perkara; 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II yang menguasai dan berusaha mengalihkan tanah terperkara kepada orang lain adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam dalam perkara ini yang sampai saat ini sebesar Rp 2.726.000.(dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)secara tanggung renteng ; 7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya. Membaca Relaas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP, bahwa pada tanggal 11 April 2014 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan Isi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014 tersebut kepada Kuasa Hukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III. Membaca

Risalah

pernyataan

permohonan

banding

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Kuasa Hukum TERGUGAT- I, TERGUGAT- II, TERGUGAT- III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

tanggal

22

Januari

2014

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP diperiksa ulang dan diputus oleh pengadilan tingkat banding. Membaca risalah pemberitahuan banding, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan permohonan banding tersebut pada tanggal 11 Agustus 2014 kepada: kuasa hukum Terbanding.


Membaca Akta tanda terima memori banding Nomor 23/Pdt.G/2013/PNLP,

bahwa pada tanggal 19 Mei 2014 Kuasa Hukum Pembanding telah

menyerahkan memori banding kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan dan menyerahkan memori banding tersebut kepada kuasa hukum Terbanding. Membaca

Akta

tanda

terima

kontra

memori

banding

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP, bahwa Kuasa Hukum Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding berikut tambahan bukti yang terdiri dari P-45 s/d P-48 tanggal 22 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 23 September 2014. Membaca

Relaas

penyerahan

kontra

memori

banding

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding pada tanggal 8 Oktober 2014. Membaca

Relaas

pemberitahuan

memeriksa

berkas

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan tersebut. Membaca

Relaas

pemberitahuan

memeriksa

berkas

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2014 Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding untuk mempelajari berkas perkara. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara


beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014. Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah membaca dan meneliti dengan seksama memori banding tanggal 11 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding. Dan telah pula membaca dan meneliti dengan seksama kontra memori banding tanggal 22 September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding berikut dengan Tambahan Bukti Surat yang terdiri dari Bukti: P-45, P-46, P-47, dan P-48. Menimbang bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN-LP

tanggal

22

Januari

2014

dengan

alasan

yang

selengkapnya seperti tersebut pada memori bandingnya tanggal 19 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan atau keliru dalam menerapkan Hukum pembuktian pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: I.

Dalam Eksepsi, -

Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya.

-

Bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dalam perkara a quo adalah: A. Gugatan kekurangan pihak (PluriumLitis Consortium). B. Gugatan salah objek (Error in Objecto). C. Gugatan salah Subjek (Error In Persona).

II. Dalam Pokok Perkara. Bahwa Terbanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya. Sebagai alasan dari

Pembanding/Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III,

adalah sebagai berikut: 1. Tentang Bukti dari Para Penggugat Batal Demi Hukum -

Bahwa Judex Fsctie telah memanipulir fakta yang ada dalam perkara a quo, tidak pernah mempertimbangkan keabsahan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Terbanding.


-

Bahwa Judex Fsctie tidak pernah menyentuh secara mendetail tentang keabsahan bukti-bukti (P-4, P-20, P-21) yang menjadi dasar penguasaan atas tanah terperkara oleh Para Terbanding).

-

Bahwa bukti P-20 dan bukti P-21 adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena sifatnya hanya surat keterangan sepihak tanpa didukung oleh alat bukti yang lain.

-

Bahwa bukti P-4 secara hukum harus dikesampingkan karena Terbanding I tidak dapat menunjukkan asli surat BPPST No. 16/BPPST/Agr/1961 tersebut.. karena keabsaha pembuktian adalah berdasarkan aslinya (Pasal 1888 KUHPerdata).

-

Bahwa bukti P-5 dan P-6 berupa surat ketetapan iuran Pembangunan Daerah, bukan alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

-

Bahwa alat bukti P-8 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1876 B.W. Juncto Pasal 2 Stb.1867 No. 29, Pasal 289 Rbg. Sehingga alat bukti P-1 tidak dapat diterima sebagai akta/surat. Maka terbukti tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P-8 dengan tanah objek sengketa.

2. Tentang Keterangan Saksi Para Terbanding -

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan saksi antara lain 1. Darwis, 2. Saimin B, 3. Boniman, 4. Hj. Salmah (tidak disumpah) yang keterangannya saling bertentangan satu dengan lainnya.

-

Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak ada satupun yang melihat

ataupun

mendengar

secara

langsung

bahwa

antara

Pembanding dengan Terbanding pernah ada masalah tentang objek sengketa. -

Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat Terbanding tidak bisa menujukan letak, batas objek perkara tersebut.

3. Tentang Pembuktian dari Para Pembanding Jika dikaitkan bukti T-1 dengan bukti P-9 berupa surat keterangan dari Amir sebagai Kepala Desa Lantasan Lama yang menyaksikan penyerahan sebidang tanah dari orang tuanya kepada alm. Udin Nasution, dimana yang diserahkan itu adalah objek Grand tanah no. 68, berdasarkan bukti tersebut


diperoleh fakta hukum bahwa dulunya alm. Udin Nasution ada memiliki tanah yang dialihkan kepada Pembanding I dan II. Bahwa tanah sesuai dengan surat tersebut telah dijual oleh Tergugat-I dan II pada tahun 1998 kepada PT. SABDA CIPTA JAYA dan PT. ADI MAKAYASA, sehingga dengan adanya jual beli tersebut secara otomatis surat-surat atas tanah tersebut telah beralih kepada kepada PT. SABDA CIPTA JAYA dan PT. ADI MAKAYASA, sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan. 4. Tentang Pemeriksaan Setempat Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan atas batas-batas dan ukuran objek perkara Para Terbanding tidak dapat menunjukkan dengan pasti objek perkara. 5. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan fakta bahwa Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah menguasai dan mengalihkan tanah yang terletak di Desa Sigaragara seperti yang diklaim oleh Terbanding. Dengan demikian Para Pembanding tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum . Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding semula Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut: 1. Menerima permohonan banding /Tergugat ,II dan III tersebut di atas. 2. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

Nomor:

23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014. MENGADILI SENDIRI: DALAM EKSEPSI -

Mengabulkan eksepsi Tergugat- I, Tergugat- II, Tergugat- III seluruhnya.

-

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya.


2. Menyatakan

dan

memutuskan

bahwa

Tergugat-I,

Tergugat-II

tidak

melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menolak

uang

paksa

(dwangsom)

yang

dimintakan

oleh

Penggugat/Terbanding. 4. Menolak tuntutan ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat/Terbanding. 5. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berrpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono). Menimbang bahwa untuk menanggapi dan menyangkal memori banding Pembanding tersebut, Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang selengkapnya seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya tanggal 22 September 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:  Bahwa Para Terbanding merasa keberatan dan menolak dengan tegas semua dalil ataupun bantahan yang disampaikan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tertanggal 19 Mei 2014 kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Terbanding dalam Kontra Memori Banding ini.  Bahwa

pada

dasarnya

Para

Terbanding

sependapat

dengan

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam baik dalam Eksepsi maupun dalam Pemeriksaan Pokok Perkara karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan keputusan dengan secara cermat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. TENTANG

KEBERATAN-KEBERATAN

PEMBANDING

TERHADAP

ISI

PUTUSAN. I. DALAM EKSEPSI  Menolak Eksepsi Tergugat-I, II dan III untuk seluruhnya, A. Gugatan Telah Lengkap Para Pihak. 1. Bahwa sudah sejak lama (lebih dari 20 tahun yang lalu) PT. Utama Karya sudah tidak lagi melakukan penyewaan, penguasaan dan kegiatan di tanah terperkara sehingga tidak beralasan bila Para Pembanding/Para


Tergugat meminta Para Pengugat/Terbanding untuk memasukkan PT. Utama Karya sebagai Tergugat dalam arus perkara. 2. Bahwa tidak benar bila Pembanding mengatakan bahwa kondisi saat ini tanah terperkara sudah dialihkan oleh Tergugat-I dan telah pula dikuasi oleh pihak-pihak lain, yakni PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa karena faktanya tanah terperkara saat ini masih dalam keadaan kosong dan hanya ditumbuhi oleh rerumputan atau ilalang dan beberapa tanaman ubi yang tumbuh liar tanpa perawatan yang ditanam oleh orangorang yang dapat diduga di bawah perintah Tergugat III/Pembanding III sebagaimana kesaksian masyarakat yang turut hadir dalam pemeriksaan setempat/sidang

lapangan,

bahkan

Para

Terbanding/Penggugat,

masyarakat sekitar, Kepala Desa Lantasan Lama, Kepala Desa Sigaragara dan Pihak Kecamatan Patumbak sama sekali tidak mengetahui, mengenal, melihat ataupun mendengar bahwa tanah objek perkara dikuasai oleh PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa sebagaimana isi dalam bukti surat P-42, P-43, P-44. 3. Bahwa Para Terbanding/Penggugat dan masyarakat sekitar hanya mengetahui bahwa tanah terperkara saat ini dikuasai dan dijaga oleh kemenakan-kemenakan

atau

orang-orang

yang

dibawah

perintah

Pembanding-III/Tergugat-III yang bermukim tidak jauh dari tanah objek terperkara sebagaimana Bukti P-32. 4. Bahwa Pembanding-I/Tergugat-I pun tidak mampu membuktikan atau pun memperlihatkan Bukti Surat Jual-Beli yang dia lakukan dengan PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa sebagaimana dalil yang disampaikannya dalam persidangan. 5. Bahwa terhadap bukti P-24 yang diajukan oleh Para Penggugat yang berupa Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2796/PTB/XII/1998 tertanggal 31 Desember 1998

yang dibuat

antara Pembanding-I/Tergugat-I dan Pembanding-III/Terbanding-III, baik Pembanding-I/Tergugat-I

maupun

Pembanding-III/Tergugat-III

sama

sekali tidak pernah membantah ataupun memberi tanggapan terkait kebenaran isi ataupun jual beli yang mereka lakukan sebagaimana isi surat tersebut. 6. Bahwa dari Bukti P-24 tersebut terbukti bahwa adanya hubungan hukum berupa jual – beli diantara Tergugat-I/Pembanding-I dengan TergugatIII/Pembanding-III atas objek perkara karena Tergugat-I/Pembanding-I


telah mengklaim bahwa Tergugat-I/Pembanding-I adalah pemilik tanah yang terbentang dari tanah yang tertera dalam Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 592.2/2796/PTB/XII/1998 tertanggal 31 Desember 1998 di sebelah Selatan yang dahulunya merupakan tanah Kasum hingga ke Utara yang merupakan bahagian dari tanah Jafar yang sudah dijual kepada Marihot Nainggolan oleh ahli waris Alm. Pairan (saksi Saimin B) sebagaimana Bukti P-7 yang sekarang telah berdiri komplek perumahan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tergugat-I dan Terguga-II kepada Majelis Hakim pada Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan tanggal 11 September 2013 ketika Majelis Hakim meminta Tergugat-I dan Tergugat-II untuk menunjukkan tanah yang mereka klaim sebagai tanah warisan dari orang tua mereka yaitu Alm. Udin Nasution. 7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas tidak beralasan hukum bila kemudian Para Pembanding/Tergugat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak dan meminta gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkeverklaard). 

Bahwa benar berdasarkan pertimbangan Judex Aquo halaman 32 alinea 1 dan 2 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah objek perkara pada tanggal 11 September 2013 yang mana ditemukan fakta bahwa tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan di atas tanah terperkara hanya ada tanaman ubi dan rerumputan atau ilalang, karena objek perkara dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh siapapun sedangkan oleh Pihak Penggugat mendalilkan sebagai miliknya sedangkan pihak Para Tergugat mendalilkan sebagai milik pihak ketiga maka siapa yang menjadi pemilik dari objek perkara harus dibuktikan di persidangan.



Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat kemudian Para Tergugat mengajukan bukti tambahan di persidangan berikutnya yaitu pada tanggal 18 September 2013 berupa Bukti T-I,II,III/2 dan T-I,II,III/3 berupa foto copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 dan No. 2 Tahun 2004 masingmasing atas nama PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa tanpa bisa ditunjukkan aslinya oleh Para Tergugat dalam persidangan perkara aquo hingga pemeriksaan selesai yang mana kemudian diketahui bahwa letak objek HGB No.1 dan No. 2 berada di Desa Lantasan Lama yang saat


ini telah berdiri bangunan Perumahan sedangkan tanah objek perkara faktanya masih berupa tanah kosong yang terletak di dalam wilayah Desa Sigara-gara sebagaimana terlihat pada bukti P-22 dan P-23 sehingga tidak ada alasan hukum untuk mengikutsertakan PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa ke dalam arus perkara. 

Bahwa Para Tergugat/Pembanding juga mengajukan Bukti T-I,II,III/4 berupa foto perumahan yang jelas-jelas bukan lah foto dari tanah objek terperkara karena faktanya tanah objek terperkara jelas masih dalam keadaan kosong tanpa ada berdiri satu pun bangunan rumah.

B. Gugatan Tidak Salah Objek 1. Bahwa tanah objek terperkara sesuai fakta yang terungkap di persidangan berada di Jl. Pertahanan, Gang Bandrek, Desa Sigaragara, bukan terletak di Desa Lantasan Lama sebagaimana dalil Para Pembanding/Tergugat. 2. Bahwa tidak benar bila dari Bukti Surat dan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta bahwa Pembanding (Tergugat-I dan II) ada mengalihkan tanah objek terperkara kepada PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa karena faktanya Surat Jual Beli antara Pembanding-I/Tergugat-I ataupun Pembanding-II/Tergugat-II dengan

kedua

PT.

yang

disebutkan

oleh

Para

Pembanding

(Pembanding I, Pembanding II, Pemanding III) tidak pernah ada diperlihatkan ataupun ditunjukkan di persidangan. 3. Bahwa jelas-jelas bahwa tanah yang dimaksud dalam foto copy HGB No. 1 dan No. 2 tersebut adalah tanah yang berada di Desa Lantasan Lama sedangkan tanah objek terperkara jelas-jelas berada di Desa Sigara-gara sehingga Para Pembandinglah sebenarnya yang telah salah objek mengklaim tanah objek perkara milik Para Penggugat adalah bahagian dari tanah mereka kemudian

mengatakan bahwa

tanah dalam HGB No. 1 dan No. 2 tersebut adalah tanah objek perakara karena faktanya tanah objek terperkara jelas-jelas berada dalam wilayah administrasi Desa Sigara-gara dari dahulu hingga kini bukan

di

Desa

Lantasan

Lama

sebagimana

dalil

Para

Tergugat/Pembanding. 4. Bahwa tidak benar Para Penggugat/Terbanding telah salah dan keliru dalam menempatkan lokasi wilayah tanah objek terperkara namun sebaliknya Para Pembanding/Tergugat lah yang sebenarnya yang telah


salah mengklaim tanah objek terperkara milik Para Penggugat yang jelas-jelas berada dalam wilayah Desa Sigara-gara merupakan bahagian dari tanah warisan orang tua Tergugat-I/Pembanding-I dan Tergugat-II/Pembanding-II yang berada di Desa Lantasan Lama. 5. Bahwa Tergugat-I/Pembanding-I dari dahulu (sejak tahun 1980-an) hingga kini masih menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Lantasan Lama yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan wilayah Desa Sigara-gara dimana tanah terperkara berada, sedangkan Tergugat-III/Pembanding-III dahulu (sekitar tahun 1990-an) pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Patumbak dan saat ini bertugas di Mapolda Sumatera Utara yang mana kedua jabatan tersebut

memungkinkan

Para

Tergugat/Pembanding

untuk

mengaburkan atau memanipulasi batas wilayah desa guna menguasai dan kemudian mengalihkan tanah objek terperkara, sehingga tidak lah mengherankan bila Para Tergugat/Pembanding kemudian mendalilkan bahwa tanah terperkara yang mereka kuasai tanpa hak terletak di Desa Lantasan Lama padahal faktanya berada dalam wilayah hukum Desa Sigara-gara. 6. Bahwa kalau pun kedua Perseroan Terbatas yang didalilkan oleh Para Tergugat/Pembanding adalah pemilik dari tanah terperkara saat ini, sangatlah mustahil bila pihak Pemerintahan Desa Lantasan Lama, Pemerintahan

Desa

Sigara-gara

dan

Pemerintahan

Kecamatan

Patumbak Kabupaten Deli Serdang tidak mengetahui keberadaan ataupun operasional dari kedua Perseroan Terbatas yang disebutkan oleh para Tergugat/Pembanding tersebut. 7. Bahwa Tergugat I/Pembanding I adalah kepala dusun yang wilayah kerjanya berbatasan langsung dengan wilayah desa Sigara-gara sangat memungkinkan untuk mengaburkan wilayah desa dan menjadikan tanah terperkara sebagai bagiandari wilayah desa Lantasan Lama. 8. Bahwa hingga saat ini pun warga sekitar tanah terperkara masih terdaftar sebagai warga Desa Sigara-gara bukan Desa Lantasan Lama. 9. Bahwa dari sejak dahulu tanah objek terperkara yang pernah dikuasai Tergugat-I/Pembanding-II (Ic. Amri Nasution) tanpa hak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya pun terdaftar dalam Buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sigara – Gara Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli


Serdang Propinsi Sumatera Utara tahun 2002 halaman 9 Nomor Urut 109 sebagimana tercantum dalam lampiran Kontra Memori Banding ini sebagai Tambahan Bukti yang diberi tanda Bukti P-45. 10. Bahwa

berdasarkan

hal

di

atas

terbuktilah

bahwa

Para

Terbanding/Penggugat tidak salah objek dalam melakukan gugatan. C. Gugatan Tidak Salah Subjek 1. Bahwa tidak benar antara Para Penggugat dengan Tergugat-III tidak mempunyai hubungan hukum karena faktanya saat ini pun tanah terperkara telah ditraktor dan telah ditanami tanaman ubi oleh orangorang yang mengaku diperintahkan dan menyewa dari Suhadi (Ic. Tergugat-III) sebagaimana lampiran dalam kontra memori banding ini berupa rekaman pembicaraan dengan pihak F. Silitonga (penggarap tanah objek terperkara) tanggal 17 September 20014 dan foto asli atas tanah objek terperkara yang kemudian diberi tanda Bukti P-47 dan Bukti P-48. 2. Bahwa tidak benar antara Para Penggugat dengan Tergugat-III tidak mempunyai hubungan hukum karena faktanya hingga saat ini pun Tergugat-III terus melakukan pengawasan dan terus berusaha guna menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara sebagaimana terekam dalam pembicaraan antara Tergugat-III/Pembanding-III dengan Penggugat-I/Terbanding-I didampingi Kuasa Hukumnya di ruang kerja Tergugat-III/Pembanding-III pada tanggal 8 Januari 2013 (Vide Bukti P39) ketika Tergugat-III/Pembanding-III mengundang Para Penggugat sebagai jawaban atas somasi yang dikirimkan oleh Para Penggugat melalui Kuasanya. 3. Bahwa keikutsertaan Tergugat-III dalam mengajukan banding dan mengajukan memori banding atas perkara aquo telah menunjukkan secara jelas betapa berkepentingannya Tergugat-III terhadap tanah objek terperkara. 4. Bahwa bukti P-22, bukti P-23, P-24, P-26, P-29, P-30, P-31, Bukti P-32 (yang

merupakan

foto

kemenakan-kemenakan

Tergugat-III

yang

menjaga tanah terperkara), bukti P-33, P-34, P-36, P-37, P-38, P-39 yang tidak satupun dibantah oleh para Pembanding-III/Tergugat-III telah membuktikan tentang adanya hubungan hukum Tergugat-III dengan perkara.


5. Bahwa dari warga masyarakat yang hadir dalam pemeriksaan setempat tanggal 11 September 2014 juga jelas diperoleh informasi bahwa saat ini tanah

objek

terperkara

dikuasai

dan

dimiliki

oleh

Tergugat-

III/Pembanding-III. 6. Bahwa tidak benar bila Para Penggugat telah keliru menyebutkan bahwa Tergugat-I telah menjual tanah terperkara kepada Tergugat-III karena faktanya Tergugat-III pun telah mengakui bahwa tanah terperkara adalah miliknya sebagaimana tertuang dalam Bukti P-39 berupa rekaman pembicaraan antara Penggugat-I didampingi penasehat hukumnya dengan

Tergugat-III/Pembanding-III

di

ruang

kerja

Tergugat-

III/Pembanding-III di Mapolda Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 2014. 7. Bahwa adanya tindakan ancaman dan intimidasi yang pada akhirnya membuat anak-anak Penggugat-IV dan Penggugat-V serta Kuasa Hukum Para Penggugat membuat laporan polisi ke Polsek Patumbak dan Propam Poldasu adalah bukti adanya hubungan hukum dan keterkaitan Tergugat-III/Pembanding-III dengan perkara aquo. 8. Bahwa tidak benar bila fakta yang terungkap di persidangan Pembanding III/Tergugat-III tidak terbukti telah menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara karena faktanya saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Tergugat dalam persidangan yaitu saksi Asnan Amri Nasution pun mengakui bahwa kehadirannya ke persidangan karena diminta oleh orang yang mengaku pimpinan PT. Sabda Cipta Jaya yaitu M. Kotidin yang biasa dipanggilnya Mas Koko yang juga diketahuinya mempunyai hubungan famili dengan Suhadi (Tergugat-III / PembandingIII). 9. Bahwa di dalam persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam juga terungkap fakta bahwa yang memberitahu saksi OK. Hasbullah tentang adanya jual beli tanah antara Tergugat-I dengan PT. Sabda Cipta Jaya tidak lain adalah M. Kotidin alias Koko yang mengaku pimpinan dari PT. Sabda Cipta Jaya tersebut yang merupakan kemenakan dari Tergugat-III sehingga sangat kontradiksi dengan Bukti TI,II,III/2 dan Bukti T-I,II,III/3. 10. Bahwa dalam Surat Ukur Nomor 02/Lantasan Lama/2001 dan Surat Ukur Nomor 03/Lantasan Lama/2001sebagai lampiran dari Bukti T-I,II,III/2 dan T-I,II,III (Foto Copy Sertifikat HGB No 1 dan HGB No.2) jelas tertulis


“Penunjukan batas dilakukan oleh : Haji Tengku Erry Nuradi qq PT. SABDA CIPTA JAYA dan pemilik yang berbatasan langsung”. Dan Penunjukan batas dilakukan oleh :Haji Tengku Erry Nuradi qq PT. ADIMAKAYASA CIPTA JAYA dan pemilik yang berbatasan langsung”. 11. Bahwa dalam Bukti T-I,II,III/2 dan Bukti T-I,II,III/3 tersebut tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa M.Kotidin alias Koko adalah Direktur, Pimpinan ataupun perwakilan dari kedua PT yang disebutkan oleh para Para

Tergugat/Pembanding

sehingga

sangat

kontradiksi

dengan

keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding (ic. saksi Asnan Amri Nasution dan saksi OK. Hasbullah). 12. Bahwa selama persidangan perkara aquo berlangsung di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pihak PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa yang disebutkan oleh Para Tergugat sendiri tidak pernah menunjukkan diri serta tidak juga melakukan intervensi terkait perkara aquo maupun memberikan

keterangan

bahwa

mereka berkepentingan

terhadap

perkara aquo sehingga jelas keterangan yang disampaikan oleh saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugat yaitu Asnan Amri Nasution dan OK. Hasbullah sangatlah diragukan secara hukum kebenarannya. 13. Bahwa benar berdasarkan letak dan batas-batas tanah objek Akta Camat Surat Pelepasan Hak Penguasaan dengan Ganti Rugi (P-24) tersebut objeknya tidak berada di atas objek tanah terperkara namun secara nyata dapat membuktikan tentang adanya hubungan hukum dengan perkara aquo yaitu Tergugat-I dengan Tergugat-III memiliki hubungan hukum terkait tanah-tanah yang ada di sekitar objek tanah terperkara terlebih tanah yang ada dalam Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi itu memang berbatasan langsung dengan tanah objek terperkara yang dahulunya merupakan tanah Kasum yang berbatasan langsung di sebelah selatan dengan tanah objek terperkara. 14. Bahwa bukan tidak mungkin diantara Tergugat-I/Pembanding-I dengan Tergugat-III/Pembanding-III memang bersepakat untuk memecah-mecah tanah yang diklaim oleh Tergugat-I/Pembanding-I dan TergugatII/Pembanding-II sebagai tanah warisan orang tuanya yang seluas ± 10 hektare tersebut. 15. Bahwa Para Penggugat memasukkan Tergugat-III menjadi Pihak Tergugat dalam gugatan perkara aquo bukan tanpa alasan dan tanpa pertimbangan hukum yang matang, Para Penggugat memasukkan


Tergugat-III sebagai Tergugat karena sebelum gugatan terhadap perkara ini diajukan, Tergugat-III jelas diketahui semua warga Patumbak adalah pemilik tanah objek terperkara saat ini, bahkan bukti P-24 tersebut Para Penggugat peroleh dari Petugas Polsek Patumbak yang ditugaskan Kapolsek Patumbak (Bapak Kompol Triadi) dalam proses klarifikasi permasalahan guna memantau permasalahan terkait adanya surat permohonan perlindungan hukum dari Para Penggugat dan kuasanya kepada Kapolda Sumatera Utara selepas Para Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat-III yang kemudian dijawab oleh Tergugat-III dengan undangan ke kantornya di Mapolda Sumatera Utara yang berbuntut teror dan intimidasi terhadap diri dan anak-anak Para Penggugat. 16. Bahwa menjadi pertanyaan mengapa keberadaan foto copy Surat Pelepasan Hak Penguasaan Dengan Ganti Rugi antara Tergugat-I dengan Tergugat-III tidak pernah dibantah secara tegas oleh Para Pembanding dalam pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 17. Bahwa

menjadi

suatu

kejanggalan

bila

kemudian

surat

yang

menunjukkan tentang adanya jual beli antara Tergugat-I dengan PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa malah tidak pernah ada ataupun tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 18. Bahwa dalam foto copy HGB No. 1 dan No. 2 juga tidak ada tercantum bahwa PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa memperoleh hak atas tanah dari Tergugat-I/Pembanding-I (ic. Amri Nasution). 19. Bahwa sebaliknya, ketika Para Penggugat menanyakan penyelesaian terkait tanah objek terperkara kepada Para Tergugat sebelum gugatan perkara aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Para Tergugat (Ic. Amri Nasution, M. Rusli Nasution dan Suhadi) dengan tegas mengakui bahwa tanah objek terperkara saat ini dimiliki oleh Tergugat-III yang diperolehnya dari pembelian dengan pihak Amri Nasution (ic. Tergugat-I) ketika Tergugat-III menjabat sebagai Kapolsek Patumbak (vide bukti P-39). 20. Bahwa para anggota polisi di Mapolda Sumatera Utara pun banyak yang mengaku bahwa mereka pernah ditawari oleh Tergugat-III untuk membeli rumah dan tanah di sekitar tanah objek terperkara dengan fasilitas


(dahulu disebut) ASABRI (Asuransi ABRI)

sehingga tidak heran bila

Kepala Desa Lantasan Lama dalam Surat Penjelasannya Bernomor 470/0823/LL/XII/2013 tertanggal 30 Desember 2013 (vide bukti P-42) memberikan penjelasan bahwa tanah yang terletak di sebelah tanah Perumahan Polri tidak pernah mengurus administrasi sejak ia menjabat. 21. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka patut dan beralasan hukum bila Judex factie Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengikutsertakan Tergugat-III di dalam perkara aquo dan selanjutnya menyatakan Menolak Permohonan Banding Pembanding-I,

Pembanding-II,

Pembanding-III/Tergugat-I,Tergugat-II,

Tergugat-III. II. Dalam Pokok Perkara 1. Tentang Bukti Para Penggugat Telah Memenuhi Hukum Pembuktian  Bahwa tidak benar Judex aquo telah salah dan keliru dalam Pertimbangan hukumnya, tidak benar Judex aquo telah memanipulir fakta-fakta yang ada dalam perkara aquo, tidak benar Judex aquo tidak pernah mempertimbangkan mengenai keabsahan bukti-bukti surat yang pernah diajukan oleh para Terbanding.  Bahwa tidak benar Judex aquo di dalam pertimbangan hukumnya tidak pernah menyentuh secara mendetail tentang keabsahan bukti-bukti (P-4, P-20, P-21) yang diterima oleh para Terbanding yang menjadi dasar penguasaan atas tanah terperkara oleh Para Terbanding karena faktanya Judex aquo telah mempertimbangkan semua fakta dan alat bukti yang ada dan terungkap di persidangan.  Bahwa memang benar Para Penggugat / Para Terbanding ada menerima Surat Pernyataan dari Amir yang merupakan Kepala Kampung Lantasan Kecamatan Patumbak (Vide Bukti P-20).  Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum bila Para Pembanding mengatakan bahwa bukti P-20 adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara aquo karena sifatnya hanya berupa surat keterangan sepihak, supaya mempunyai alat pembuktian yang sempurna harus didukung oleh alat bukti yang lainnya, dan yang lebih fatal lagi AMIR yang merupakan Kepala Kampung Lantasan Kec. Patumbak, secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan untuk tanah-tanah yang terletak di Desa Sigara-gara yang


diklaim oleh Terbanding sebagaimana dalil Para Pembanding dalam Memori Bandingnya hal. 6 poin terakhir.  Bahwa bukti P-20 jelas mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara aquo karena selaku orang yang dahulu pernah menjabat Kepala Kampung (saat ini dikenal dengan sebuatan Kepala Desa) AMIR jelas mengetahui apa-apa yang terjadi di sekitar wilayah administrasi hukumnya termasuk kebijakan-kebijakan pemerintahan di atasnya , yang salah satunya adalah adanya tanah suguhan khusus bagi masyarakat warga Desa Sigara-gara yang memang berbatasan langsung dengan wilayah administrasi tugasnya selaku Kepala Kampung Lantasan.  Bahwa Amir jelas mengetahui siapa-siapa yang menjadi pemilik tanah di sekitar wilayah kerjanya dan pemilik tanah yang ada di sekitar batas wilayah kerjanya, juga mengetahui sejarah kepemilikan tanah yang ada di wilayah dan sekitar batas wilayah kampung, karena bila kita runut ke masa lalu tentunya jumlah warga / penduduk kampung juga belum sebanyak saat ini sehingga sangat lah mudah bagi Kepala Kampung untuk mengetahui dasar kepemilikan tanah di sekitar wilayah dan batas wilayah kampung, termasuk tentang adanya kebijakan pemerintah untuk membagikan tanah melalui program tanah suguhan.  Bahwa kalau dicermati, AMIR juga sebenarnya mengetahui tentang sejarah dan adanya pembagian tanah di antara ahli waris dari Buyung Klumpang yang merupakan ayah dari Alm. Udin Nasution, yang mana Udin Nasution merupakan ayah dari Tergugat-I dan Tergugat-II (Vide Bukti P-40).  Bahwa AMIR mengeluarkan surat keterangan atau lebih tepatnya disebut surat kesaksiannya secara pribadi, tentunya bukan tanpa sebab dan alasan.  Bahwa adapun Amir mengeluarkan surat keterangan atau lebih tepatnya sebagai surat kesaksian pribadi (Vide Bukti P-20), sehubungan dengan adanya tindakan dari Alm. Udin Nasution, Amri Nasution (ic. Tergugat-I), M.Rusli Nastuion (ic. Tergugat-II) yang mulai mengklaim tanah milik orang lain sebagai tanah miliknya.  Bahwa bukti P-20 tersebut juga lahir karena

sebelumnya AMIR juga

melihat kejanggalan tentang adanya tulisan tangan yang baru ditulis terkait luas tanah dalam sebuah surat yang ia lihat dalam pembagian harta warisan Alm. Buyung Klumpang kepada para ahli warisnya yang


salah satunya adalah Udin Nasution ayah dari Tergugat-I dan TergugatII(Vide Bukti P-40).  Bahwa benar AMIR yang merupakan Kepala Kampung Lantasan Lama Kec. Patumbak, secara hukum tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat keterangan untuk tanah-tanah yang terletak di Desa Sigar-gara.  Bahwa seharusnya Para Pembanding memahami,

bahwa surat

keterangan sebagaimana termaktub dalam Bukti P-20 bukanlah Surat Keterangan Tanah sebagai dasar kepemilikan tanah tetapi Bukti P-20 tersebut adalah merupakan pengakuan atau kesaksian AMIR secara pribadi yang mengetahui tentang adanya dasar kepemilikan sebidang tanah oleh M. Kasim Barus di sekitar batas Desa antara Desa Lantasan Lama dan Desa Sigara-gara, yang merupakan tanah suguhan khusus buat warga Desa

Sigara-gara sehubungan dengan adanya sengketa

yang disebabkan oleh pengklaiman oleh Udin Nasution (ayah Tergugat-I dan Tergugat-II) dengan didukung Tergugat-I dan Tergugat-II atas tanahtanah milik warga Desa Sigara-gara di sekitar batas Desa antara Desa Lantasan Lama dan Desa Sigara-gara.  Bahwa tidak benar bila bukti P-21 yang berupa surat pernyataan dari Kasum, Boniman dan Sumino, tidak bisa dijadikan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum, karena hanya berbentuk surat pernyataan sepihak yang perlu pembuktian pendukung.  Bahwa Bukti P-21 jelas bisa dijadikan alat bukti, karena ada aslinya dan terdaftar pada Notaris Andreas Ngikut Meliala serta didukung oleh adanya kesaksian dari salah satu pihak yang turut menandatangani Surat Pernyataan Kesaksian tersebut pada persidangan perkara aquo, yaitu kesaksian dari Boniman yang hingga saat ini masih hidup.  Bahwa tidak benar bila bukti P-4 secara hukum harus dikesampingkan.  Bahwa bukti P-4 jelas dapat dijadikan alat bukti, karena didukung oleh alat bukti yang lain yaitu keterangan saksi Darwis, Boniman, Saimin B dan Hj. Salmah yang memang mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan kebijakan berupa membagikan tanah yang disebut dengan tanah suguhan khusus buat masyarakat Desa Sigara-gara.


 Bahwa keabsahan Bukti P-4 tersebut juga sudah didukung oleh keterangan saksi Darwis dan Saimin B, yang mengatakan bahwa Surat BPPST itu dikeluarkan hanya satu.  Bahwa

saksi

Darwis

selaku

Sekretaris

Desa

Sigara-gara

juga

mengetahui tentang adanya Surat BPPST tersebut.  Bahwa karena bukti P-4 juga didukung oleh alat bukti yang lain berupa keterangan dari saksi-saksi, maka sudah tepat dan beralasan hukum bila bukti P-4 kemudian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara a quo.  Bahwa meskipun Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) bukan lah alat bukti kepemilikan hak atas tanah, namun IPEDA sebagaimana Bukti P-5 dan P-6 sudah dapat menunjukkan bahwa sejak dahulu pun (sejak tahun 1960-an) M. Kasim Barus (mertua Penggugat -1 dan Kakek dari Penggugat-II s/d Penggugat-XI) telah menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara tanpa adanya gangguan dan pengakuan atas tanah tersebut dari orang lain, termasuk Para Pembanding/Para Tergugat.  Bahwa tidak benar bila yang mengajukan Bukti P-8 adalah Para Tergugat/Para Pembanding, karena faktanya yang mengajukan Bukti P8 adalah Para Penggugat/Para Terbanding.  Bahwa sebenarnya yang mengajukan Bukti P-8, yang berupa Surat Penyerahan

tanggal 2 September 1982 dalam persidangan perkara

aquo adalah Para Penggugat sebagai bukti bahwa Almh. Sawiyah yang merupakan istri dari Penggugat-I / Ibu dari Penggugat-II s/d Penggugat-X pernah menerima penyerahan atas tanah objek terperkara dari ayahnya (M. Kasim Barus) dengan disaksikan dan ditandatangani oleh ahli waris M. Kasim Barus yang lain yang salah satunya adalah Salmah yang juga hadir sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara aquo, sehingga Bukti P8 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian .  Bahwa tidak benar bila alat bukti P-8 dan keterangan saksi dari Terbanding / Penggugat dalam persidangan dan pada pemeriksaan setempat terbukti Terbanding / Penggugat bukan sebagai pemilik tanah objek sengketa, karena faktanya dari alat bukti P-8, keterangan saksi yang diajukan Para Terbanding/Penggugat dalam persidangan dan dari pemeriksaan setempat terbukti Para Terbanding/Penggugat adalah pemilik sah tanah objek terperkara/tanah objek sengketa sebagaimana diuraikan di bawah ini:


 Bahwa dilihat secara lahir alat bukti tersebut adalah merupakan dasar perolehan hak atas tanah milik Para Terbanding/Penggugat yang sekarang menjadi objek terperkara/sengketa, sebab Bukti P-8 tersebut telah didukung alat bukti yang lain berupa kesaksian dari Hj. Salmah, yang ikut menyaksikan dan bertandatangan dalam penyerahan antara M. Kasim Barus dengan anaknya yaitu Sawiyah sehingga tidak perlu diragukan lagi kebenaran isinya;  Bahwa tidak benar Bukti P-8 tidak memenuhi persyaratan perolehan hak sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Juncto PP. No. 19 Tahun 1967.  Bahwa PP Nomor 19 Tahun 1967 adalah tentang Perbaikan Penghasilan Pensiun Bekas Menteri Negara Republik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota DPR sehingga apa yang disampikan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya dalam hal ini tidak perlu kami jawab.  Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat menolak dengan tegas pernyataan Para Pembanding, yang menyatakan bahwa alat bukti P-1 tidak memiliki kekuatan pembuktian lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1876 B.W Juncto Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg, sehingga Para Pembanding/Para Tergugat menyimpulkan sendiri alat bukti P-1 tidak dapat diterima sebagai akta/surat dan

menyimpulkan

sendiri bahwa tidak ada hubungan hukum antara alat bukti P-8 dengan tanah objek sengketa.  Bahwa Para Pembanding/Para Tergugat pada hal. 8 pointer pertama ada menanyakan Apakah alat bukti P-8 mempunyai kekuatan pembuktian materil?  Bahwa jawabannya tentu mempunyai kekuatan pembuktian materil karena jelas didukung oleh keterangan saksi di dalam persidangan perkara aquo.  Bahwa benar maksud dari kekuatan pembuktian materil adalah isi dari pernyataan yang ditandatangani dalam akta adalah peristiwa hukum yang benar-benar terjadi sehingga memberikan kepastian hukum tentang materi akta.  Bahwa tidak benar bila Para Pembanding/Para Tergugat menyatakan isi pernyataan dalam alat bukti P-8 tidak sesuai dengan Surat BPPST No. 16/BPPST/Agr/1961 karena aslinya tidak pernah diperlihatkan di


persidangan dan tidak ada saksi yang diajukan ke persidangan yang melihat surat tersebut sebelumnya, karena faktanya di persidangan saksi Darwis, Boniman, Saimin B dan Hj. Salmah menerangkan, bahwa mereka mengetahui tentang adanya pembagian tanah berupa tanah suguhan buat masyarakat Desa Sigara-gara,

bahkan saksi-saksi pun

menyatakan bahwa Surat BPPST No. 16/BPPST/Agr/1961 tersebut hanya diterbitkan satu buah.  Bahwa saksi Saimin B, mengetahui adanya pembagian tanah berupa tanah suguhan buat masyarakat Desa Sigara-gara dari ayah saksi yang bernama Pairan yang merupakan pembeli dari tanah Jafar di tahun 1974.  Bahwa Pairan, adalah orang yang membeli tanah Jafar pada tahun 1974 yang mana objek jual belinya adalah tanah yang bersebelahan langsung di sebelah utara dengan tanah objek terperkara (vide bukti P-7).  Bahwa saat ini tanah yang dibeli dari Alm. Jafar tersebut, juga telah dijual dan dialihkan oleh saksi Saimin B kepada Marihot Nainggolan, yang kemudian dibangun komplek perumahan sebagaimana terlihat ketika pemeriksaan setempat/sidang lapangan yang turut disaksikan oleh saksi Saimin B, Darwis, Boniman, Salmah, Para Penggugat, Kepala Desa Lantasan Lama, Perwakilan Desa Sigara-gara, Perwakilan Camat Patumbak, pihak BPN Deli Serdang, Tergugat-I dan Tergugat-II serta masyarakat sekitar.  Bahwa bukti P-4, jelas dapat membuktikan tentang adanya surat BPPST No. 16/BPPST/Agr/1961 tersebut.  Bahwa benar bukti P-8 dimaksud adalah merupakan keterangan perolehan hak dan kepemilikan hak atas tanah dari Alm. Kasim Barus kepada anak kandungnya Alm. Sawiyah adalah benar, karena alat bukti P-8 tersebut berlaku mengikat dan tidak mengandung cacat hukum karena didukung oleh saksi Salmah yang masih hidup yang turut bertandatangan

dalam

surat

bukti

P-8

tersebut

dan

kemudian

memberikan kesaksian di bawah sumpah di depan persidangan perkara a quo.  Bahwa tidak benar pernyataan Para Pembanding yang menyatakan bahwa terhadap objek sengketa alat bukti P-8 tidak memberikan kepastian hukum tentang luas dan letak tanahnya, sehingga objek tanah yang tercantum dalam alat bukti P-8 tidak membuktikan sebagai milik Penggugat.


 Bahwa

faktanya,

semua

saksi,

alat

bukti

surat,

pemeriksaan

setempat/sidang lapangan yang terungkap di persidangan perkara aquo telah menunjukkan secara jelas tentang luas dan letak dari tanah objek terperkara milik dari Para Penggugat, sehingga oleh karenanya alat bukti P-8 jelas memiliki kekuatan pembuktian materil sehingga jelas bukti P-8 memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa. 2. Tentang Keterangan Saksi Para Terbanding Telah Sesuai Dengan Hukum Pembuktian Bahwa benar dalam perkara ini, Para Terbanding / Para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi antara lain 1. DARWIS, 2. SAIMIN B, 3. BONIMAN, 4. Hj. SALMAH; Bahwa tidak benar saksi Hj. Salmah tidak disumpah. -

Bahwa tidak benar saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat memberikan keterangan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, karena faktanya saksi-saksi yang satu dengan yang lainnya memberikan keterangan yang saling berkaitan .

-

Bahwa

semua keterangan saksi- saksi, menyatakan adanya tanah

suguhan dari pihak perkebunan kepada masyarakat Desa Sigaragara. -

Bahwa tanah objek terperkara berada dalam wilayah Desa Sigaa-gara bukan

Desa

Lantasan

Lama

sebagaimana

dalil

Para

Pembanding/Para Tergugat, bahwa tanah objek terperkara juga dikenal dengan istilah tanah 2000. -

Bahwa semua saksi-saksi

mengetahui adanya sengketa antara

Penggugat I dengan Para Tergugat, bahwa para saksi juga mengetahui bahwa tanah terperkara saat ini dikuasai oleh Tergugat-III (ic. Suhadi). -

Bahwa saksi mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat-II terhadap Penggugat-I pada tahun 1982.

-

Bahwa tidak benar saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding (Penggugat) adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, karena faktanya saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Penggugat adalah saksi-saksi yang dapat dinilai sebagai alat bukti, karena saksi – saksi Boniman, Saimin B dan Hj. Salmah mengetahui adanya sengketa antara Para Terbanding /


Para Penggugat dengan Para Pembanding/Para Tergugat terkait tanah objek terperkara. -

Bahwa tidak benar saksi-saksi yang diajukan oleh Para Terbanding saling melemahkan, karena faktanya saksi-saksi yang diajukan oleh Para

Terbanding

saling

mendukung

dan

saling

menguatkan

diantaranya ; -

Bahwa saksi-saksi mengetahui tanah yang diusahai dan dimiliki oleh Alm. Kasim Barus dan Almh. Sawiyah, saksi-saksi juga mengetahui adanya tanah suguhan khusus untuk masyarakat Desa Sigara-gara.

-

Bahwa para saksi juga mengetahui adanya pengklaiman atas tanah terperkara secara tiba-tiba pada tahun 1982 oleh Tergugat-I dan Tergugat-II, saksi-saksi mengetahui bahwa tanah terperkara saat ini masih dalam keadaan kosong dan dikuasai oleh Tergugat-III.

-

Bahwa saksi-saksi mengetahui adanya penyerahan tanah objek terperkara dari Alm. Kasim Barus kepada Almh. Sawiyah.

-

Bahwa tidak benar semua saksi tidak pernah melihat Surat BPPST tersebut, karena faktanya banyak yang pernah melihat Surat BPPST tersebut karena faktanya lampiran surat BPPST (Vide Bukti P-4) tersebut, juga dimiliki oleh masyarakat Desa Sigara-gara lainnya dan memiliki tanah di sekitar tanah objek terperkara.

-

Bahwa tidak benar saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding notabene setiap harinya tinggal di daerah objek sengketa sama sekali tidak pernah melihat ataupun mendengar telah terjadi sengketa terhadap objek terperkara antara Terbanding dengan Pembanding, karena saksi-saksi yang tinggal tidak jauh dari tanah objek terperkara yaitu saksi Boniman, saksi Saimin B hingga saat ini masih memiliki ladang tidak jauh dari tanah terperkara ;

-

Bahwa saksi Hj. Salmah mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang adalah tanah yang sejak dahulu disengketakan antara Para Terbanding dengan Para Pembanding, karena adanya pengklaiman sepihak dari Tergugat-I dan Tergugat-II sejak tahun 1982 yang saat ini dikuasai oleh Suhadi (Tergugat-III).

-

Bahwa benar berdasarkan sidang lapangan tanah objek terperkara saat ini dalam keadaan kosong, hanya ada tanaman ubi yang tidak terurus, ilalang dan semak belukar.


-

Bahwa tidak benar Terbanding tidak bisa menunjukkan letak, batas objek terperkara tersebut.

-

Bahwa tidak benar batas-batas yang disebut di sebelah Barat dengan sungai mati setelah dicek waktu Pemeriksaan Lapangan sungai mati itu tidak ada, sebelah timur dengan tanah PTPN IX afd Patumbak, ternyata masih ada tanah kosong.

-

Bahwa dalam pemeriksaan setempat/sidang lapangan faktanya batas- batas tersebut masih ada, diantaranya di sebelah Barat masih ditemukan lekukan bekas sungai mati (istilah untuk sungai buntu yang menjorok ke daratan) yang saat ini telah tertimbun tanah.

-

Bahwa sebelah timur masih berupa tanah kosong yang disebabkan karena sebagian besar tanah PTPN IX afd Patumbak tersebut telah digarap oleh berbagai pihak, namun jelas masih terlihat adanya bekas tanaman sawit. Bahwa dalam pemeriksaan setempat/sidang lapangan jelas terlihat

-

bahwa tanah objek terperkara masuk dalam wilayah administrasi Desa Sigara-gara bukan Desa Lantasan Lama, bahkan Kepala Desa Lantasan Lama saat ini (Bapak Mulkan Lubis) dan pihak Kecamatan Patumbak pun tidak membantah bahwa tanah objek terperkara masuk dalam wilayah Desa Sigara-gara. -

Bahwa justru

Tergugat-I dan Tergugat-II yang hadir dalam

pemeriksaan setempat turut menunjukkan kepada Majelis Hakim tanah yang mereka klaim begitu luasnya yang terbentang dari mulai Jl. Sedap Malam di sebelah selatan hingga ke dalam tanah milik Marihot Nainggolan di sebelah Utara, tanah PTPN IX afd Patumbak di sebelah barat hingga tanah seberang sungai besar Sei Seruai yang jelas-jelas masuk wilayah Desa Sigara-gara. -

Bahwa tidak benar tanah yang dikuasai, dijual dan ditunjukkan oleh Pembanding dalam pemeriksaan setempat/sidang lapangan berada di Desa Lantasan Lama, faktanya sebaliknya bahwa tanah yang diakui dikuasai dan dijual oleh Para Pembanding adalah tanah yang berada dalam wilayah hukum Desa Sigara-gara.

-

Bahwa ketika Majelis Hakim menanyakan kepada siapa dan kapan tanah objek terperkara ini dijual Tergugat-I dan Tergugat-II ?, Tergugat-I dan Tergugat-II terlihat gugup dan tidak mampu untuk menjawabnya.


-

Bahwa jelas berdasarkan hal di atas bahwa tanah yang dikuasai, dijual dan ditunjukkan oleh Para Pembanding memiliki hubungan dengan objek gugatan Para Penggugat/Para Terbanding.

3. Tentang Bukti Para Pembanding Tidak Memenuhi Hukum Pembuktian 

Bahwa benar Judex aquo pada halaman 38 alinea 3 dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah menguraikan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah mengajukan surat bukti bertanda T-I, II, III/1, berupa Surat Jual Beli antara Abdul Wahab, Ibrahim, Alimah dan Rainah dengan Alm. Udin Nasution yang mana surat Jual Beli tersebut dibuat tanpa saksi-saksi yang melihat.



Bahwa benar Judex aquo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 4 pula telah menyatakan jika diteliti dengan seksama bahwa objek jual beli tersebut mempunyai alas hak berupa Grand Sulthan Deli tetanggal 29 September 1913 tanpa nomor, serta luas tanah, lebar dan panjang yang menjadi objek jual beli tersebut ditulis dengan tinta sedangkan surat jual beli keseluruhannya diketik.



Bahwa benar pada aline 5 pada halaman yang sama Majelis Hakim Judex aquo juga menyatakan bahwa surat jual beli tersebut menunjuk kepada Grand Sulthan tanpa nomor tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah menunjukkan Grand Sulthan yang menjadi alas hak dari objek perkara tersebut di persidangan.



Bahwa benar pada aline 6 halaman 38, Judex aquo kemudian menyatakan bahwa jika dihubungkan dengan surat bukti bertanda P9 berupa surat keterangan dari Amir sebagai Kepala Desa Lantasan pada tanggal 15 Oktober 1982, bahwa Amir ikut menyaksikan penyerahan sebidang tanah dari orang tuanya kepada Alm. Udin Nasution yang mana yang diserahkan itu adalah objek Surat Grand Sulthan No. 68.



Bahwa benar pada halaman 39 alinea pertama Judex aquo enyatakan, bahwa dari surat bukti bertanda P-40 berupa surat keterangan Amir pada bulan Nopember 1982 sebagai Kepala Kampung Lantasan, sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1957, diperoleh fakta bahwa pewaris dari Buyung Klumpang (Alm) selain Udin Nasution adalah : Rainah (Ibu Kandung Udin Nst), Wahab Nasution, Neneng/Ibrahim dan Alimah.




Bahwa benar pada halaman 39 alinea 2, Judex Aquo menyatakan bahwa jika dihubungkan dengan surat jual beli bertanda T-I, II, III/1, maka dapat diperoleh fakta bahwa yang melakukan jual beli dengan Alm. Udin Nasution atas sebidang tanah objek Grand Sulthan tanpa nomor dalam surat bukti bertanda T-I, II, III/1 adalah ibu dan saudara kandung dari Alm. Udin Nasution sendiri kepada Udin Nasution.



Bahwa jual beli tersebut tidak disaksikan oleh satu orang pun saksi di luar dari keluarga, sedangkan pembubuhan tanda tangan Asisten Wedana yang saat ini setara dengan Camat adalah sama dengan legalisasi yakni membenarkan tanda tangan yang dibubuhkan di atas surat tersebut, dan tidak bertanggung jawab terhadap isinya.



Bahwa isi surta tersebut sangat bertentangan dengan surat bukti P-9, bahwa yang terjadi bukanlah jual beli, namun penyerahan oleh ayah kandung Alm. Udin Nasution yang bernama Alm. Buyung Klumpang semasa hidupnya atas sebidang tanah dengan alas surat Grant tanah No. 68, dan penyerahan tersebut dilakukan di depan ahli waris yang lain.



Bahwa benar kemudian Judex Aquo pada halaman 39 alinea 4 berpendapat bahwa terdapat beberapa kejanggalan dalam proses jual beli antara Alm. Udin Nasution dengan Rainah (Ibu Kandung Udin Nst), Wahab Nasutin, Nenang/Ibrahim dan Alimah (saudara kandung Udin Nst) sebagaimana dituangkan dalam surat bukti bertanda T-I, II, III/1.



Bahwa surat bukti T-I, II, III/1 tersebut adalah foto copy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan

dan tanpa bukti-bukti

pendukung lainnya baik bukti surat maupun bukti saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jual beli antara Alm. Udin Nst dengan Ibu dan saudara kandungnya sendiri tanpa disaksikan oleh pihak lain dengan menunjuk objek jual beli yang tidak jelas batas-batas, sedangkan luas dan ukuran tanah dibuat dengan tinta tersendiri adalah sangat diragukan kebenarannya. 

Bahwa Para Pembanding juga tidak mampu membuktikan ataupun menunjukkan

apakah surat jual beli bertanda bukti T-I, II, III/1

tersebut terdaftar di kantor Camat Patumbak atau tidak.




Bahwa berdasarkan hal di atas sangat diragukan bahwa dahulu Alm. Udin Nasution ada memiliki tanah.



Bahwa tidak benar pernyataan Pembanding yang menyatakan Alm. Udin Nst ada memiliki tanah yang dialihkan kepada Pembanding-I dan Pembanding-II, karena faktanya Pembanding-I, Pembanding-II dan Pembanding-III jelas tidak pernah dapat menunjukkan surat penyerahan

dari

Alm.

Udin

Nst

kepada

Pembanding-I

dan

Pembanding-II secara nyata ataupun membuktikan bahwa Alm. Udin Nasution benar-benar ada memiliki tanah; 

Bahwa tidak benar dalam pertimbangan hukum putusannya Majelis Hakim telah mengabaikan arti jual beli, justru sebenarnya Majelis Hakim jelas telah meneliti tentang ada tidaknya Alm. Udin Nst memiliki tanah yang dialihkan kepada Para Pembanding.



Bahwa jelas pengakuan kepemilikan Para Pembanding atas tanah objek terperkara bila hanya berdasar Surat jual beli bertanda bukti TI, II, III/1 tersebut, tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dibenarkan secara hukum terlebih dalam Surat Jual beli tersebut ditemukan banyak sekali kejanggalan sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menangani perkara aquo.



Bahwa sudah tepat bila kemudian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti T-I,II,III/1 tersebut tidak dapat dijadikan bukti, karena jelas tidak didukung oleh alat bukti yang lain diantaranya bukti surat dan keterangan saksi.



Bahwa jelas Para Pembanding tidak dapat menunjukkan dengan tegas dan jelas tanah yang mana yang dia maksud dengan tanah dalam Surat T-I, II, III/1, karena Surat jual beli tersebut juga tidak mencantumkan batas – batas dari tanah dimaksud, terlebih Grand Sulthan No. 68 tersebut juga tidak diketahui keberadaannya, terdaftar atau tidak, namun anehnya panjang, lebar dan luas tanah malah tertulis dengan jelas menggunakan tinta yang jelas berbeda dengan surat yang keseluruhannya menggunakan ketikan.



Bahwa tidak benar dalil Para Pembanding yang menyatakan bahwa tanah objek terperkara telah dijual Pembanding-I/Tergugat-I dan Pembanding-II/Tergugat-II pada tahun 1998 kepada PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa perusahaan yang bergerak di bidang


pembangunan perumahan (developer), dimana saat inipun di atas sebagian tanah tersebut telah dibangun dan berdiri pula beberapa bangunan rumah, sehingga dengan adanya jual beli tersebut secara otomatis surat-surat atas tanah tersebut telah beralih ke PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa. 

Bahwa pernyataan Pembanding-I dan Pembanding-II yang telah menjual yanah objek terperkara kepada PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa pada tahun 1998 jelas sangat kontradiksi dengan bukti T-I,II,III/2 dan bukti T-I,II,III/3 yang masing-masing bertanggal 14 – 07 – 2004 dengan Surat Ukur masing-masing bertanggal 05 – 09 – 2001, yang mana juga tidak ada menyebutkan asal hak nya adalah dari Pembanding-I dan Pembanding-II (ic. Amri Nasution dan M. Rusli Nasution).



Bahwa PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa juga tidak bisa dihadirkan di persidangan karena faktanya tanah objek terperkara hingga saat ini masih dalam keadaan kosong, dan hanya ditumbuhi beberapa tanaman ubi yang tidak dirawat dan ilalang (vide bukti P27).



Bahwa

jual beli antara Tergugat-I dan Tergugat-II dengan kedua

Perusahaan

dimaksud juga tidak pernah ditunjukkan dalam

persidangan perkara aquo, faktanya hingga saat ini pun tanah objek terperkara masih dikuasai dan dijaga oleh kemenakan-kemenakan dan orang-orang suruhan Pembanding-III/Tergugat-III (vide bukti P32), bahkan ketika Kontra Memori Banding ini dibuat dan diajukan tanah terperkara kembali ditanami oleh orang-orang yang mengaku diperintahkan oleh Tergugat-III. 

Bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dengan tegas membantah dalil para Pembanding yang menyatakan “dengan adanya jual beli tersebut secara otomatis surat-surat atas tanah tersebut telah beralih ke PT. SABDA CIPTA JAYA dan PT. ADI MAKAYASA, sehingga tidak bisa dihadirkan di persidangan.



Bahwa akan menjadi pertanyaan hukum bagi semua pihak, seandainya semua surat telah beralih ke kedua Perusahaan tersebut mengapa Para Pembanding/Para Tergugat dapat mengajukan foto copy sertifikat HGB sebagaimana bukti T-I, II, III/2 dan T-I, II, III/3, apalagi

dalam

persidangan

perkara

aquo

dan

pemeriksaan


setempat/sidang lapangan kedua Perusahaan yang disebutkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat tersebut tidak pernah menunjukkan atau mengajukan diri sebagai pihak yang berkepentingan terkait perkara aquo. 

Bahwa bukti P-42, bukti P-43, bukti P-44 juga membuktika bahwa PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa tidak ada menguasai tanah objek terperkara, karena tidak lah mungkin Pemerintahan Desa dan Kecamatan tidak mengetahui aktifitas Perseroan Terbatas yang ada dalam

wilayah

Bangunan

pemerintahannya,

adalah

tugas

pihak

bukankah Desa

Pajak

untuk

Bumi

dan

menagih

dan

mengumpulkannya? 

Bahwa beberapa Surat Izin Operasional Perseroan Terbatas juga hanya dapat dikeluarkan bila ada rekomendasi dari pihak Desa dan Camat.



Bahwa berdasarkan hal di atas, dalil Para Pembanding menyatakan

bahwa

Perusahaan

maupun

masalah

urusan

administrasi

administrasi

kegiatan

yang

pendirian

Perusahan

dan

pendaftaran perusahaan tidak merupakan kewenangan dari Kepala Desa dan Camat,

akan tetapi kewenangan dari Departemen

Perdagangan dalam hal ini adalah Kantor Wilayah Perdagangan dan Koperasi, Perindustrian, pertanian, pariwisata dan sebaginya adalah dalil yang harus dikesampingkan. 

Bahwa tidak benar tanah yang dialihkan oleh Para Pembanding tersebut, adalah tanah yang terletak di Desa Lantasan Lama, yang benar adalah bahwa tanah yang dikuasai dan dialihkan oleh Para Pembanding adalah tanah yang terletak di Desa Sigara-gara.



Bahwa Para Pembanding sengaja mengaburkan dan merekayasa sedemikian rupa tanah objek terperkara yang berada dalam wilayah hukum Desa Sigara-gara seolah-olah berada dalam wilayah Desa Lantasan Lama guna dapat menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara.



Bahwa karena tanah objek terperkara sesuai fakta yang terungkap di persidangan perkara aquo berada dalam wilayah hukum Desa Sigara-gara,

bukan dalam wilayah hukum Desa Lantasan Lama

maka bukti T-I, II, III/2 dan bukti T-I, II, III/3 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya dalam persidangan dan yang tidak didukung oleh


alat bukti yang lain, maka kedua bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti sah dalam perkara ini. 4. Tentang Pemeriksaan Setempat Telah Membuktikan Dalil-Dalil Gugatan Penggugat/Terbanding. 

Bahwa benar Judex Aquo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alinea pertaman telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 September 2013 dan menemukan bahwa tanah objek perkara dalam keadaan kosong dan di atas objek perkara hanya ada tanaman ubi kayu yang tumbuh liar tanpa perawatan dan hanya ada rerumputan atau ilalang karena faktanya memang demikian.



Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, bila kemudian Para Pembanding/Para Tergugat

menyimpulkan sendiri karena objek

Perkara dalam keadaan kosong dan tidak ada tanda-tanda penguasaan oleh siapa pun, maka Posita Gugatan Para Penggugat / Terbanding pada poin 30, yang mana tanah objek sengketa secara pisik tidak ada dikuasai oleh Pembanding/Tergugat. 

Bahwa meskipun tidak diusahai secara pisik namun kenyataannya Para

Pembanding/Para

Tergugat

khususnya

Pembanding-

III/Tergugat-III terus mengawasi, menjaga, dan menghalang-halangi Para Terbanding/Para Penggugat untuk mengusahai dan menguasai tanah objek terperkara (Vide Bukti P-27, Bukti P-28, Bukti P-29, Bukti P-30, Bukti P-31, Bukti P-32, Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39). 

Bahwa tidak benar, setelah dilakukan Pemeriksaan atas batas-batas dan ukuran objek perkara Para Terbanding tidak dapat menunjukkan dengan pasti objek perkara.



Bahwa faktanya dalam pemeriksaan setempat Para Terbanding/Para Penggugat dengan jelas dapat menunjukkan batas-batas dari tanah objek terperkara milik Para Terbanding/Para Penggugat.



Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah melahirkan keputusan yang tidak masuk akal dan tidak berdasar,

serta sangat menyedihkan

wajah hukum di Negara ini, karena faktanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan

keputusannya

sesuai

dengan

fakta

yang

terungkap di persidangan perkara aquo malah sebaliknya Para Penggugat lah yang sebenarnya telah mencederai hukum dan rasa


keadilan

masyarakat

dengan

menyalahgunakan

jabatan

dan

wewenang yang ada padanya guna menguasai, mengusahai dan kemudian mengalihkan tanah objek terperkara. 

Bahwa

Majelis

Hakim

faktanya

telah

memberikan

banyak

kesempatan kepada Para Pembanding / Para Tergugat guna menyampaikan bantahannya terhadap Gugatan Para Penggugat, akan tetapi

Para Pembanding/Para Tergugat tidak mampu

menyampaikan dalil bantahannya dan terkesan sengaja mengulurulur waktu dalam pemeriksaan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. 

Bahwa Majelis Hakim sebenarnya terus memberi kesempatan kepada Para Pembanding/ParaTergugat guna menghadirkan saksi dan bukti, meskipun kesempatan tersebut berakibat pada lamanya proses pemeriksaan dan tidak beraturannya agenda persidangan perkara aquo di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.



Bahwa tidak benar Majelis Hakim dengan beraninya mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Terbanding/Penggugat, dan menuduh Terbanding/Penggugat tidak menggugat tanah yang dikabulkan oleh Majelis Hakim.



Bahwa jelas tanah objek terperkara adalah tanah milik Para Terbanding/Para Penggugat dan faktanya Penggugat menggugat tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak oleh Para Tergugat/ Para Pembanding , sehingga sudah tepat bila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding.



Bahwa tidak benar Majelis Hakim telah melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat,

karena faktanya Majelis Hakim telah Melaksanakan

Pemeriksaan setempat atas objek perkara dibantu oleh Penitera Pengganti atas inisiasi Hakim karena merasa perlu mendapat penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara,

dan

karena diajukannya eksepsi serta atas permintaan salah satu pihak yaitu

Pihak

Penggugat

yang

tujuannya

untuk

mencegah

ketidaksesuaian diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batasbatas maupun situasi dengan gugatan Penggugat sebagaimana di atur pada Poin 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.




Bahwa benar, Majelis Hakim pada poin 3 menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. Sawiyah adalah pemilik sah tanah seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jl. Pertahanan Gg. Bandrek Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak, dahulu dikenal dengan Pasar III Kebun Sinembah Matshappij Daerah Hukum Kampung Sigara-gara, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera yang menjadi objek perkara.



Bahwa tidak benar, bila batas-batas tanah yang diklaim oleh Para Terbanding/Penggugat tidak sesuai dengan fakta di lapangan, dan tidak

benar

pada

saat

sidang

lapangan

dan

Para

Terbanding/Penggugat tidak berani menyebutkan batas – batas tanah. 

Bahwa faktanya, dalam sidang lapangan masih dapat ditemukan dan dapat dilihat dengan jelas batas-batas dari tanah objek terperkara sebagaimana disebutkan oleh Para Penggugat dalam Posita gugatan Para

Penggugat

dan

dengan

tegas

dan

berani

Para

Terbanding/Penggugat menyebutkan batas-batas dari tanah objek terperkara milik Para Penggugat/Terbanding; 

Bahwa tanah objek terperkara terletak di Gg. Bandrek Desa Sigaragara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, sebaliknya Para Pembanding/Para Tergugat lah yang telah salah dan keliru dengan menyatakan bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Lantasan Lama.



Bahwa tidak benar, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan;



Bahwa faktanya,

batas-batas tanah yang disebutkan oleh Para

Penggugat dalam Posita gugatannya jelas masih dapat ditemukan hingga saat ini sebaliknya Para Tergugat lah yang justru kesulitan menentukan batas atas tanah yang diklaimnya akibat terlalu luasnya tanah

yang

diklaim

dan

dikuasai

oleh

Para

Tergugat/Para

Pembanding. 5. Tentang

Perbuatan

Melawan

Hukum

Para

Tergugat/Para

Pembanding


 Bahwa benar pertimbangan Judex Aquo halaman 44 yang menyatakan bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II mengakui dalam jawabannya bahwa objek perkara telah dijual oleh Tergugat-I dan Tergugat-II kepada PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa Cipta Jaya. Bahwa karena objek perkara saat ini adalah milik yang sah dari Para Penggugat maka penguasaan Tergugat-I dan Tergugat-II atas objek perkara kemudian mengakui menjualnya kepada PT. Sabda Cipta Jaya dan PT. Adi Makayasa Cipta Jaya secara tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum.  Bahwa pertimbangan di atas adalah pertimbangan yang tidak salah, sudah tepat dan saling bersesuaian dengan pertimbanganpertimbangan sebelumnya.  Bahwa Para Terbanding sependapat dengan Majelis Hakim pada halaman 40 yang menyebutkan bahwa bukti surat bertanda T-I, II, III/1 dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-9 dan bukti surat bertanda P-40 serta bukti P-23 diperoleh fakta hukum bahwa letak tanah yang dimaksud dalam tiga (3) surat bukti tersebut adalah Kampung Lantasan.  Bahwa benar objek HGB No. 1 dan 2 terletak di Desa Lantasan Lama.  Bahwa tanah objek terperkara yang menjadi objek terperkara jelas berada dalam wilayah Desa Sigara-gara sebagaimana keterangan saksi (Darwis, Boniman, Saimin B, Hj. Salmah) dan berdasarkan bukti surat (bukti P-22, bukti P-23), serta sidang lapangan diperoleh fakta hukum bahwa tanah objek terperkara berada di wilayah Desa Sigara-gara.  Bahwa tidak benar bahwa Pembanding (Tergugat-I dan TergugatII) tidak pernah menguasai dan mengalihkan tanah objek terperkara milik Para Penggugat yang terletak di Desa Sigaragara, karena faktanya Para Tergugat (Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-II) jelas telah menggunakan jabatan yang ada pada dirinya (ic Tergugat III sebagai Kepala Dusun III Desa Lantasan Lama dan Tergugat III yang Mantan Kapolsek), telah menguasai tanah objek terperkara tersebut secara tanpa hak, dan kemudian merekayasa sedemikian rupa letak tanah objek terperkara seolah-


olah masuk dalam wilayah Desa Lantasan Lama yang mana tindakan Para Tergugat tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.  Bahwa jelas tindakan dari Tergugat I sebagai bagian dari aparatur pemerintah (ic.kepala Dusun) telah menggunakan kewenangan untuk kepentinganya sendiri, dan telah merugikan kepentingan orang lain, hal ini dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I / Pembanding I.  Bahwa tindakan Tergugat-III yang menguasai dan menghalanghalangi Para Penggugat untuk menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara melalui orang-orang suruhannya dalam hal ini kemenakan-kemenakannya jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.  Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”  Bahwa benar Pasal 1365 KUHPerdata ada menyebutkan UnsurUnsur dari Perbuatan Melawan Hukum diantaranya yaitu: a. Adanya suatu perbuatan b. Perbuatan tersebut melawan hukum (dalam arti sempit atau dalam arti luas) c. Adanya kesalahan dari si pelaku d. Timbulnya kerugian yang timbul bagi si korban e. Dan adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian -

Bahwa untuk membuktikan bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365 KUP Perdata, antara lain:

1. Ada Suatu Perbuatan. - Bahwa dalam perkawa a quo, telah jelas adanya perbuatan hukum yang

dilakukan

oleh

Tergugat

I/Pembanding-I,

Tergugat-

II/Pembanding-II, Tergugat-III/Pembanding-III, yakni menguasai tanah milik Para Penggugat, yang mana hal ini merupakan tindakan/perbuatan yang secara nyata disengaja oleh Tergugat-


I/Pembanding-I,

Tergugat-II/

Pembanding-II,

Tergugat

–III

/

Pembanding-III yang seharusya disadar bahwasannya perbuatan atas hal tersebut tidak harus dilakukannya. -

Bahwa

tindakan

Tergugat

I/Pembanding-I,

Tergugat

–II

/Pembanding-II dan Tergugat-III/Pembanding-III jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah tersebut adalah hasil pembagian untuk keluarga Para Penggugat sesuai dengan bukti P-8

dan

tidak

I/Pembanding-I,

ada

kaitan

hukumnya

Tergugat-II/Pembanding-II

dengan

Tergugat-

dan

Tergugat-

III/Pembanding-III. -

Bahwa Tergugat-I / Pembanding-I telah dengan sengaja melakukan tindakan/perbuatan pengalihan tanah objek sengketa kepada Tergugat-III / Pembanding-III (ic. Suhadi.) dan kemudian dengan cara sengaja pula menutup-nutupinya dalam pemeriksaan persidangan perkara aquo padahal di luar persidangan secara nyata Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III mengakui bahwa tanah terperkara dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat-III.

-

Bahwa seluruh perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat tidak pernah mengikut-sertakan Para Penggugat / Para Terbanding sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa.

2. Perbuatan Itu Melawan Hukum.  Bahwa perbuatan Para Pembanding / Para Tergugat jelas telah melakukan tindakan/perbuatan melawan hukum, hal tersebut jelas terbukti

bahwasannya

tanah

terperkara

adalah

milik

para

Penggugat / Para Terbanding, yang diperoleh Alm Sawiyah (istri Penggugat-I/Ibu dari Penggugat- II s/d Penggugat-X) dari Alm. Kasim Barus (mertua dari Penggugat-I/kakek dari Penggugat-II s/d Penggugat-X) sesuai dengan bukti P-8.  Bahwa sesuai pasal 20 UUPA, hak milik “Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas tanah”.  Bahwa jelas tindakan

Para Pembanding / Para Tergugat yang

telah menguasai dan mengusahai tanah terpekara adalah


perbuatan yang bertentangan Undang-undang, dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Perbuatan Merupakan Kesalahan.  Bahwa

tindakan/perbuatan

yang

dilakukan

oleh

Para

Pembanding / Para Tergugat atas penguasaan dan pengalihan atas tanah milik para Penggugat / Para Terbanding merupakan suatu kesalahan yang disengaja.  Bahwa Para Pembanding / Para Tergugat secara bersama-sama telah menguasai tanah milik para Penggugat / Para Terbanding secara melawan hukum. 4. Timbulnya kerugian yang timbul bagi si korban.  Bahwa akibat tindakan Para Pembanding / Para Tergugat yang telah menghalang-halangi para Penggugat / Para Terbanding untuk menguasai dan mengusahai tanah terperkara, telah menimbulkan kerugian secara materiel, karena para Penggugat / Para Terbanding tidak lagi dapat mengambil keuntungan atas pengelolaan tanah terperkara.  Bahwa sejak tahun 1982 Para Penggugat / Para Terbanding tidak lagi pernah mendapatkan keuntungan atas tanah terperkara, sehingga jelas perbuatan Para Pembanding / Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat / Para Terbanding. 5. Adanya hubungan kausul antara perbuatan dengan kerugian.  Bahwa sebelum terjadi penyerobotan atas tanah terperkara, yang dilakukan Tergugat I/Pembanding-I, Tergugat-II/Pembanding-II atas tanah terperkara, para Penggugat / Para Terbanding mendapatkan keuntungan dari pengelolaan tanah terperkara.  Bahwa adanya konflik antara Tergugat-I/Pembanding-I, TergugatII/Pembanding-II, Penggugat/Para

Tergugat-III/Pembanding-III Terbanding,

maka

Para

dengan

Para

Penggugat/Para

Terbanding tidak lagi dapat menikmati keuntungan.  Bahwa

tindakan

Tergugat-I/Pembanding-I,

Tergugat-II

/Pembanding-II yang mengalihkan tanah objek terperkara kepada Tergugat-III /Pembanding-III, yang kemudian menghalang-halangi


Para

Penggugat/Para

Terbanding

untuk

mengusahai

dan

menguasai tanah objek terperkara semakin merugikan Para Penggugat/Para Terbanding.  Bahwa sejak tahun 1982 hingga saat ini para Penggugat / Para Terbanding belum juga dapat menikmati tanah terperkara.  Bahwa bila dicermati secara seksama dan berdasarkan fakta yang terungkap

di

persidangan

meyakinkan,

bahwa

telah

Para

(Pembanding-I/Tergugat-I,

terbukti

secara

sah

Pembanding/Para

dan

Tergugat

Pembanding-II/Tergugat-II

dan

Pembanding-III /Tergugat-III) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.  Bahwa

perbuatan

II/Pembanding-II

Tergugat-I/Pembanding-I,

dan

Tergugat-

Tergugat-III/Pembanding-III

yang

menggunakan foto copy Surat Djual-Beli tertanggal 6 Nopember 1956 diantara ahli waris Buyung Klumpang tanpa adanya saksi (Vide bukti P-2) sebagai alas hak kepemilikan tanah, menguasai dan mengklaim tanah milik Para Penggugat menjadi milik Para Tergugat, mengakui pengalihan hak tanah objek terperkara milik para Penggugat tanpa seizin Para Penggugat kepada orang lain, menghalang-halangi Para Penggugat guna menguasai dan mengusahai tanah objek terperkara, mengintimidasi dan meneror Para Penggugat beserta ahli waris, serta merekayasa sedemikian rupa letak tanah objek terperkara jelas merupakan serangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.  Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas maka semua unsur yang terdapat dalam Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bahwa bersama Kontra Memori Banding ini turut pula kami lampirkan  Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (Dhkp) Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 Sektor Pedesaan/Perkotaan Propinsi


Sumatera Utara Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Patumbak Kelurahan/Desa Sigara-Gara, selanjutnya kami beri tanda bukti P-45.  Daftar Wajib PBB dari Buku DHKP Desa Sigara – Gara yang dibuat oleh pihak Pemerintahan Desa Sigara-Gara, yang selanjutnya kami beri tanda bukti P-46.  Rekaman Pengakuan F. Silitonga yang menggarap tanah objek terperkara sejak sebulan yang lalu yang mengaku menyewa dari Suhadi (Ic Tergugat-III/Pembanding-III), yang selanjutnya kami beri tanda bukti P-47.  Foto Asli Atas Tanah Objek Terperkara Saat Ini, selanjutnya kami beri tanda bukti P-48. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Terbanding semula Penggugat – I s/d Penggugat – X mohon kepada Majelis Hakim Tinggi berkenan untuk memeriksa serta Mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut: 1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding /Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat III untuk seluruhnya. 2. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Perdata Reg. No. 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014. MENGADILI SENDIRI -

Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah Surat Penyerahan Atas Tanah tertanggal 2 September 1982 yang ditandatangani oleh M. Kasim Barus tersebut. 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Almh. SAWIYAH adalah pemilik sah tanah seluas kurang lebih 4000 M2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Pertahanan Gg. Bandrek Desa Sigara-gara Kecamatan Patumbak, dahulu dikenal dengan Pasar III Kebun Sinembah Matshappij Daerah Hukum Kampung Sigara-gara, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang menjadi objek perkara. 4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III yang menghalang-halangi Para Penggugat untuk mengusahai tanah terperkara


dan selanjutnya mengakui pengalihan hak atas tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum. 5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiel sebesar Rp. 150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Penggugat. 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta. 7. Menyatakan sah Revendicatori Beslag yang telah diletakkan 8. Menyatakan sah sita jaminan “Consevaoir beslag” terhadap harta milik Tergugat I, II dan III yang telah diletakkan. 9. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membiayai seluruh perkara yang timbul akibat gugatan ini. SUBSIDAIR: Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa untuk menanggapi memori banding Pembanding tersebut,

Majelis

Hakim

pengadilan

tingkat

banding

terlebih

dahulu

mempertimbangkan pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannya yang menjadikannya sebagai dasar dalam memutus perkara Nomor: 23/Pdt.G/2013/PN-LP. tersebut. Menimbang

bahwa

dasar

dan

pertimbangan

putusan

Majelis Hakim tingkat pertama, dalam eksepsi

yang pada

pokoknya

dari

menolak

untuk

seluruh

eksepsi

Para

Tergugat/Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan

dalam

eksepsi

tersebut

dapat

dipertahankan

dan

dikuatkan. DALAM POKOK PERKARA Menimbang bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan

Hakim

tingkat

pertama

dalam

pokok

perkara

sebagaiman tertera dalam amar putusan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 dalam putusan perkara Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014, Malelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan seperti di bawah ini. Menimbang bahwa setelah membaca

dengan cermat

berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari


2014 dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, serta memperhatikan seluruh bukti yang diajukan oleh Pembanding maupun yang diajukan oleh Terbanding, serta memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, dan memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan saja, karena hakim tingkat pertama

telah

dengan

tepat

mempertimbangkannya dan

benar

dalam

secara

keseluruhan

putusannya

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu harus ditolak. Menimbang bahwa karena putusan hakim peradilan tiangkat pertama tersebut dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan yang menjadi dasar putusan tersebut, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

memori banding yang diajukan oleh

Pembanding tidak berhasil membuktikan dalil sanggahannya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama. Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertrimbangan

hukum

tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP

dalam

pokok

perkara

tentang

amar

putusan pada angka: 1, 2, 4, 6 dan 7 dapat dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan dikuatkan. Menimbang bahwa oleh karena yang kalah, maka

Para Tergugat/Pembanding di pihak

Para Tergugat/Pembanding harus pula dihukum untuk

membayar ongkos perkara baik pada pengadilan tingkat pertama maupun


pada pengadilan tingkat banding secara tanggung renteng yang di tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini. Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata khusunya Pasal-pasal yang bersangkutan dalam Rbg. serta peraturan hukum lainnya. MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding Pembanding trsebut. --------------------------2. Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

Nomor

23/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 22 Januari 2014 yang dimohonkan banding teersebut. ------------------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). -----------------------Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, SH, MH dan HERU PRAMONO, SH, M.Hum. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MANSURDIN, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.d.

d.t.d.

BENAR KARO-KARO, S.H.,M.H.

RUSTAM IDRIS, SH

d.t.d HERU PRAMONO, SH, M.Hum. PANITERA PENGGANTI d.t.d

MANSURDIN, SH


Ongkos-Ongkos : 1. M e t e r a i .................... Rp. 6.000.2. R e d a k s i .................... Rp. 5.000.3. Pemberkasan ................... Rp. 139.000.J u m l a h………………. Rp. 150.000


PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents