PUTUSAN Nomor : 344/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. NUR’AINI SIREGAR alias IBU KOKO, atau ditulis juga dengan nama BU KOKO, perempuan, 80 tahun, beralamat di Komplek DPRD Tingkat I, Jln Fraksi No.3 (depan Masjid), Kelurahan Pulau Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan; 2. KEPALA DESA PEMATANG JOHAR, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, beralamat di Jl. Mesjid No 313, Desa
Pematang
Johar,
Kecamatan
Labuhan
Deli,
Kabupaten Deli Serdang; 3. Dra. LILIS YULIANA, perempuan, Islam, Pekerjaan Mantan Kepala Desa Pematang Johar, beralamat di Jalan Johar Raya No : (dekat
Masjid
Muhlihun),
Desa
Pematang
Johar,
Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang; Dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Lajim Bangun, SH. Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum “Lajim Bagun, SH. & Rekan” beralamat kantor di Jl. Sriwijaya No.83 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2014, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Tergugat; L A W A N: Drs H TENGKU JUSUF MAHMOED, MM., Laki-laki, 62 tahun, Islam, Wiraswasta, beralamat di Jln Sei Serayu No.2 Medan, selanjutnya Penggugat;
disebut
sebagai
Terbanding
semula
-2-
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang,
bahwa
Kuasa
Penggugat
dalam
surat
gugatannya
tertanggal 10 Juni 2013 yang telah terdaftar diregister Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dibawah Nomor 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 12 Juni 2013 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
Bahwa Penggugat ada memiliki dan menguasai sebidang tanah sawah seluas 4.681 M2 (empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter bujur sangkar), setempat dikenal dengan Dusun XIX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatas dengan Jalan / Tanggul, lebih kurang 75 Meter b. Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tambeng, Kurang lebih 83,8 Meter c. Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Koko, lebih kurang 69,10 Meter. d. Sebelah Utara berbatas dengan Surya Darma Damanik, kurang lebih 99,10 Mtr.
Bahwa tanah tersebut pada awalnya adalah tanah garapan seorang perempuan bernama “Mulia Raja Br Pinem”, sebagaimana Surat Keterangan menguasai dan mengusahai tanah, atau dapat disebut juga sebagai Surat Keterangan Garap yang diterbitkan oleh Camat Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang No.197 tertanggal 20 Maret 1982.-
Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2002, Mulia Raja Br Pinem meninggal dunia di Desa Juhar Tarigan, Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo disebabkan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.407/35/ IV/2005 tanggal 01 April 2005, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Juhar Tarigan, Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo.-
Sedangkan kedua
anak kandungnya yang bernama Bakti Tarigan(Ic.Suami Roslina Br Pinem) dan Budi Tarigan telah terlebih dahulu meningga dunia.
Bahwa pada tahun 2003, oleh sebab Mulia Raja Br Pinem telah meninggal dunia dan tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut maka menantu Mulia Raja Br Pinem yang bernama “Roslina Br Pinem” memberi izin kepada seseorang bernama Kaswin untuk mengerjakan tanah tersebut, namun
-3-
dengan perjanjian sewaktu-waktu tanah tersebut dijual ataupun diperlukan maka sdr Kaswin harus menyerahkannya kepada Roslina Br Pinem sebagai Kuasa dari ahli waris almarhumah Mulia Raja Br Pinem.
Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009, menantu dari almarhum Mulia Raja Br Pinem yang bernama “Roslina br Pinem”, berdasarkan surat Kuasa dari para ahli waris tertanggal 31 Juli 2009 mengalihkan sebagian dari tanah tersebut seluas 4.681 M2 kepada
Drs.H.Tengku Jusuf Machmoed,MM
(Ic.Penggugat), sebagaimana maksud dari Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dihadapan Camat Percut Sei Tuan dan Lurah Saentis yang diagendakan bernomor 592.2/3205 tanggal 3 September 2009.
Bahwa sejak tanah sawah dimaksud diganti rugikan ataupun dibeli oleh Penggugat dari “Roslina Br Pinem”, selaku Kuasa dari ahli waris Mulia Raja br Pinem
pada bulan September
2009, maka tanah dimaksud telah
diserahkan oleh Roslina Br Pinem kepada Penggugat dan selanjutnya dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat.
Namun demikian, oleh sebab
Penggugat belum menggunakannya maka Penggugat memberi izin kepada seseorang bernama “MULIONO” untuk menjaga tanah dimaksud, sekaligus meneruskan menanam padi diatas tanah tersebut sampai dengan hari ini, tanpa dipungut sewa.
Bahwa sekitar bulan September 2012 sdr.Muliono didatangi oleh seseorang mengaku aparat dari ARHANUD
mengaku sebagai suruhan dari
TERGUGAT-I ( Ic.NUR’AINI.S alias IBU KOKO), melarang sdr Muliono untuk menanam padi diatas tanah sawah milik Penggugat tersebut, dengan alasan tanah terperkara merupakan milik dari Tergugat-I, dengan menyerahkan fhoto copy surat “Perjanjian Ganti Rugi Tanah” yang diketahui dan diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dengan Nomor Register 592.2/ 1133/XI/ PJ/SKGR / 2002, tanggal 19 Desember 2002.(Ic.TERGUGAT-II), yang mana pada waktu itu dijabat oleh Dra LILIS YULIANA (Ic.TERGUGATIII).
Bahwa setelah diperhatikan fhoto copy dari Surat yang diberikan oleh orang suruhan dari Tergugat I, kepada Muliono, maka tertera nama Dra LILIS YULIANA sebagai Pejabat Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, yang membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang menerbitkan
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
SKGR/2002 tanggal 19 September 2002,
Tanah
No.592.2/1133/XI/
sehinggu tentunya Dra LILIS
-4-
YULIANA tentunya harus ikut digugat dalam sengketa kepemilikan tanah sawah ini di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai Tergugat III.
Bahwa ketika surat dimaksud diatas Penggugat konfirmasikan kepada Roslina br Pinem selaku kuasa dari Ahli waris Mulia Raja dan sebagai pihak yang menjual ataupun mengalihkan tanah objek terperkara kepada Penggugat, maka diperoleh kejelasan bahwa almarhumah Mulia Raja Br Pinem
semasa hidupnya samasekali tidak mengenal NUR’AINI.S alias
BUKOKO (Ic.Tergugat-I), dan juga tidak pernah melakukan jual beli ataupun pengalihan hak terhadap tanah terperkara kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat-I (Ic.Nur’aini.S alias Ibu Koko) dihadapan Tergugat II.(Ic.Lurah Pematang Johar), maupun dihadapan Tergugat III sebagai Pejabat Kepala Desa pada tahun 2002.-
Dengan demikian maka dapat
dipastikan Surat Ganti Rugi tanah dimaksud merupakan surat palsu.
Bahwa selain daripada itu perbuatan Tergugat-III selaku Pejabat Kepala Desa Pematang Johar pada saat itu,
yang telah
menerbitkan Surat
Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang berada diluar wilayah kekuasaannya, yaitu diluar Desa Pematang Johar, tentunya merupakan perbuatan yang melanggar hukum, sebab tanah objek terperkara yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat selama ini adalah terletak di Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, bukan Desa Pematang Johar.
Bahwa Mulia Raja semasa hidupnya samasekali tidak pernah menjual tanah terperkara kepada Tergugat – I. Sehingga dengan demikian maka Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang diberi nomor No.592.2/1133/XI/ PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat III, semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini.-
Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh Penggugat, maka Kuasa Penggugat telah menemui Tergugat III di Kantor Kepala Desa Pematang Johar, tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pukul 11.00 wib, dan dari pengakuan Tergugat III telah diakui bahwa Muliaraja br Pinem samasekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat III untuk urusan jual beli tanah terperkara kepada Tergugat I, sedangkan semua berkas-berkas dilengkapi dan diserahkan sepenuhnya untuk dilengkapi oleh Tergugat I. Artinya dalam proses tersebut, Tergugat I dan Tergugat III samasekali tidak pernah berjumpa dengan pemilik tanah yaitu Muliaraja br Pinem. Inilah yang
-5-
membuktikan bahwa proses
jual beli yang dikerjakan oleh Tergugat I
bersama sama dengan Tergugat III selaku kepala Desa pada saat itu adalah melawan hukum, dan diduga keras merupakan pemalsuan surat dan sedang diperiksa di Polres Pelabuhan Belawan.
Bahwa terhadap perbuatan Tergugat III
yang
telah menerbitkan Surat
Perjanjian Ganti Rugi Tanah No.592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 dan perbuatan Tergugat I yang telah menggunakan surat yang diduga palsu tersebut, Penggugat telah mengajukan pengaduan kepada Polisi Resort Pelabuhan Belawan, dan saat ini sedang dalam penyidikan.
Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun moriil, yang dapat diperinci sebagai berikut : A. Kerugian Materil :
Bahwa Tergugat I telah menyuruh orang lain untuk mecabut pagar beton milik Penggugat, yang selama ini berdiri membatasi tanah tersebut sepanjang lebih kurang 100 meter, yang nilai kerugiannya sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah), dan Tergugat I telah pula memasang sendiri pagar beton yang lain untuk kepentingan Tergugat I.Sehingga dengan demikian maka Tergugat I haruslah dihukum untuk memberi ganti rugi kerusakan pagar beton milik Penggugat sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah).-
B. Kerugian Moriil :
Bahwa kerugian moril ini sesungguhnya tidak dapat diukur dengan uang, sebab Penggugat telah dipermalukan dihadapan masyarakat sekitar, seakan-akan telah melakukan penyerobotan tanah milik Tergugat I, padahal sesungguhnya justeru sebaliknya, yaitu Tergugat I dengan menggunakan surat Ganti Rugi Tanah yang illegal, yang diterbitkan oleh Tergugat II dan III , telah mencoba menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat secara melawan hukum. Namun untuk memudahkan Majelis hakim dalam mementukan kerugian moriil yang diderita Penggugat, maka sangatlah pantas jika Tergugat I, Tergugat II dan III dihukum untuk membayar kerugian moriil sebesar Rp 500.000.000,-(Limaratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat.-
Bahwa oleh sebab Tergugat I, Tergugat II dan III merupakan pihak yang dikalahkan, maka selayaknya juga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-
-6-
Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Penggugat bermohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan menetapkan hari sidang untuk itu dan selanjutnya memanggil para pihak untuk bersidang, seraya memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut : Mengadili : Primair :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 4.681 M2, setempat dikenal dengan Dusun XIX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Surya Darma Damanik lebih kurang 99,10 Mtr Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/Tanggul lebih kurang 75 Mtr Sebelah Selatan berbatas dengan Tambeng, Kurang lebih 83,8 Mtr Sebelah Barat berbatas dengan Koko, kurang lebih 69,10 Mtr 3. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah bernomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002 yang diterbitkan dan diketahui oleh Tergugat II dan III atas nama NUR’AINI.S alias Bu Koko. 4. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp 400.000.000.-(empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat.; 5. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk mangganti kerugian moril sebesar Rp 500.000.000.- (limaratus juta rupiah) kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Subsidair : Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan fakta hukum, buktibukti dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.-
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I telah membantah dalih dari Kuasa Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. EKSPESI
KOMPETENSI
ONBEVEOGHEID)
ABSOLUT
(EXCEPTIE
VAN
-7-
Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam patut dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard) dengan argumentasi dan alasan-alasan hukum sebagai berikut: Bahwa apabila dicermati dalam posita gugatan pada halaman 3 point 7 dan 8 halaman 4 point 10 , 11, dan 12 di sebutkan sebagai berikut : Point 7 : ....” Perjanjian Ganti Rugi Tanah “ yang diketahui dan diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara , dengan nomor register 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002, tanggal 19 Desember 2002....... Point 8 : ... tertera nama Dra. LILIS YULIANA sebagai Pejabat Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli , yang membubuhkan tanda tangan sebagai pihak yang menerbitkan Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 .... Point 10 : .... perbuatan Tergugat III selaku Pejabat Kepala Desa Pematang Johar pada saat itu yang telah menerbitkan Surat Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
yang
berada
di
lauar
kekuasaannya.... Point 11: ... Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang diberi nomor No. 592.2/1133/IX/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat III , semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli harus dinyatakan tidak sah dan berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Point 12 : ... Kuasa Penggugat telah menemui Tergugat III di Kantor Kepala Desa Pematang Johar, tepatnya pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013 pukul 11.00 wib, dan dari pengakuan Tergugat III telah diakui bahwa Muliaraja br Pinem sama sekali tidak pernah bertemu dengan Tergugat III untuk urusan jual beli tanah terperkara kepada Tergugat I , sedangkan semua berkas – berkas dilengkapi oleh Tergugat I. Artinya dalam proses tersebut, Tergugat I dan Tergugat III sama sekali tidak pernah berjumpa dengan pemilik tanah yaitu Muliaraja br Pinem .......
-8-
Bahwa pada tahun 2002 Tergugat III adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang bertindak sebagai Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diakui Penggugat dalam gugatannya seperti yang diuraikan diatas maka dengan itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah maupun tidak berkekuatan hukum
karena
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 , diterbitkan oleh Tergugat II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Tertulis yang bersifat Konkrit , Individual dan final. Bahwa dalil posita Penggugat sebagaimana didalilkan dalam halaman 4 point 10 dan 12 kenyataannya mempersoalkan proseduralnya sehingga diterbitkan
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 oleh Tergugat III selaku Pejabat Tata Usaha Negara pada tahun 2002 , yang menurut Penggugat perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum karena menerbitkan diluar wilayah kekuasaannya , dengan demikian apabila Tergugat III selaku Pejabat Tergugat II pada waktu itu menerbitkan Keputusan bertentangan dengan aturan hukum maka sepatutnya yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah bentuknya adalah perjanjian tetapi perbuatan tersebut bersifat hukum publik maka dengan itu Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo; Vide Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No.14 K/TUN/1993 , TANGGAL 12-7-1994 dalam kaidah hukumnya menyatakan : “ sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa TUN , karena objek gugatan adalah surat penetapan PLN dalam kedudukannya sebagai Pejabat TUN . Oleh karena itu meskipun tindakan Tergugat (PLN) terkait dalam standar kontrak , tindakan penerbitan surat itu , tetap bersifat hukum pubik, bukan perdata sehingga PTUN Medan berwenang memeriksanya”. Berdasarkan argumentasii dan alasan- alasan hukum tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
-9-
untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak berwenang memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke Verklaard ). 2. EXCEPTIO EX JURI TERTI (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM ) Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga patut dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena ada pihak lain yang terlibat tetapi tidak diikut sertakan sebagai Partijen dalam perkara Aquo , dengan argumentasi dan alasan hukum sebagai berikut:
Bahwa dalam gugatan Penggugat pada point 5 halaman 2 menyebutkan Penggugat memperoleh tanah dari ROSLINA Br . PINEM . dengan itu bukan membuat terang dan jelas perkara ini dan menyelesaikan sengketa secara tuntas menyeluruh maka Penggugat seharusnya menarik ROSLINA Br. PINEM sebagai Partijen dalam perkara Aquo;
Bahwa tanah yang dahulunya milik Tergugat I yang terletak di Dusun XV Suka Mulia, Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli Serdang , Sumatera Utara bukan mlik Tergugat I lagi dan telah beralih menjadi milik KASSIGI dan kemudian tanah sawah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 653/ Pematang Johar , Penerbitan Sertifikat tanggal 14-112005, Surat Ukur tgl . 24-08-2005 , No. 95/ Pematang Johar /2005 , luas 5.164 M2 atas nama KASSIGI dan jika tanah yang dahulunya milik Tergugat I , menurut Penggugat yang disengketakan dalam perkara Aquo seharusnya Penggugat menarik KASSIGI sebagai Partijen dalam perkara Aquo ; Vide Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkama Agung Republik Indonesia No. 621 K/Sip/1975, tanggal 25-5-1977 yang kaidah hukumnya menyatakan: “ ternyata objek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat , tetapi telah menjadi milik pihak ketiga . Dengan demikian oleh karena Pihak Ketiga tersebut tidak ikut digugat , gugatan dinyatakan Cacat Plurium Litis Consortium “ Berdasarkan argumentasi dan alasan – alasan hukum diatas, karena Penggugat tidak menarik pihak lain yang terlibat sebagai Partijen dalam perkara ini maka sudah sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke Verklaard) dan selanjutnya mohon untuk mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang Exceptio Ex Juri Terti .
3. EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL
- 10 -
a. Tidak Jelas Objek Sengketa Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas , kabur karena tidak sama letak , batas dan luas tanah Penggugat dengan letak, batas dan luas tanah Tergugat I yang telah dialihkan tersebut , dengan argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa Penggugat mengakui dalam gugatannya pada point 1 halaman 1 , letak tanah/sawahnya setempat dikenal di Dusun XIX , Desa Saentis , Kecamatan Percut Sei Tuan , Kabupaten Deli Serdang , Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 4.681 M2 , dengan batas disebelah Timur jalan/ Tanggul , sebelah Selatan tanah Tambeng, sebelah Barat Tanah Koko , sebelah Utara dengan Surya Dharma Damanik; Bahwa padahal tanah milik Tergugat I yang telah dialihkan ke pihak ketiga tersebut terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang adalah seluas 5.164 M2 , dengan batas disebelah Utara D.A Ginting , disebelah Selatan Kartono , disebelah Timur Benteng dan disebelah Barat Saini. VIDE PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO. 81K/SIP/1971, tanggal 9-7-1973 yang kaidah hukumnya menyatakan: “tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan , oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”. Berdasarkan alasan dan argumentasi hukum diatas karena letak , batas, dan luas tanah yang dikuasai Penggugat dengan letak , batas dan luas tanah yang dahulu milik Tergugat I tersebut berbeda maka gugatan Penggugat adalah kabur , tidak jelas sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Onvantkelijke Verklaard ). b. Tidak Jelas Dalil Posita Gugatan Penggugat Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur ( onduidelijk) dengan alasan-alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa pada point 3 dan point 5 halaman 2 dalam dalil posita gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut : Point 3 : Bahwa pada tanggal 31 Nopember 2002 , Mulia Raja Br Pinem meninggal dunia di Desa Juhar Tarigan , Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo disebabkan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 407/35/2005 tanggal 1 April 2005 , yang diterbitkan oleh Kepala Desa Juhar Tarigan ,
- 11 -
Kecamatan Juhar, Kabupaten Tanah Karo .- sedangkan kedua anak kandungnya yang bernama Bakti Tarigan (lc. Suami Roslina Br Pinem ) dan Budi Tarigan telah terlebih dahulu meninggal dunia . Point 5 : Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009 , menantu dari almarhum Mulia Raja Br Pinem yang bernama “ Roslina Br Pinem “ , berdasarkan surat kuasa dari para ahli waris tertanggal 31 Juli 2009 mengalihkan dari sebagian dari tanah tersebut seluas 4.681 M2 kepada Drs.H.Tengku Jusuf Machmoed ,MM ( Ic . Penggugat), sebagaimana maksud dari Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dihadapan Camat Percut Sei Tuan dan Lurah Saentis yang diagendakan bernomor 592.2/3205 tanggal 3 September 2009. Bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah kabur,
tidak
jelas
karena
Penggugat
tidak
menjelaskan
atau
menyebutkan ahli waris yang memberikan kuasa pada tanggal 31 Juli 2009 kepada Roslina Br. Pinem , sehingga dalil posita point 5 gugatan penggugat tersebut dapat diartikan ahli waris dari Mulia Raja Br. Pinem yang telah meninggal terlebih dahulu , yaitu Bakti Tarigan dan Budi Tarigan yang memberikan kuasa kepada Roslina Br Pinem untuk mengalihkan tanah kepada Penggugat padahal surat kuasanya di buat pada tanggal 31 Juli 2009. c. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 8,9 halaman 3 dan point 12,14 pada halaman 4 disebutkan sebagai berikut : Point 8 : .... dengan nomor Register 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 ..... Point
9
:
...
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 September 2002 ... Point 12: ... Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang diberi nomor No.592.2/1133/XXI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 yang diterbitkan oleh Tergugat III, semasa menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- 12 -
Point
14
:
...
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002... Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut saling kontradiksi antara posita dengan petitum , kerena dalam petitum gugatan Penggugat pada point 3 halaman 6 disebutkan sebagai berikut : Point 3, halaman 6 : menyatakan tidak sah dan tidak berkrkuatan hukum Surat Perjanjan Ganti Rugi Tanah bernomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002 ..... Bahwa bila dicermati dalil posita gugatan Penggugat tersebut sangat saling kontradiksi antara posita dengan petitum , kerena dalam petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan tidak sah atau tidak berkekuatan huku adalah Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Desember 2002, dan selanjutnya yang dituntut dalam dalil petitum gugatan Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum adalah Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tanggal 19 Nopember 2002 , padahal kedua surat tersebut adalah berbeda; Bahwa posita dengan petitum dalam gugatan harus saling mendukung dan yang dapat diselesaikan dengan sengketa adalah mengenai hal-hal yang didalilkan dalam posita gugatan Penggugat , dengan demikian sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan , tidak dapat diminta dalam petitum oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ) Berdasarkan argumentasi dan alasan hukum diatas, karena dalik posita gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur , dengan demikiian sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklaard ). Berdasarkan seluruh uraian dalil eksepsi Tergugat I diatas , Tergugat I memohon kepada Majeliis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mempertimbangkan eksepsi tersebut diatas , dan selanjutnya dapat mengabulkannya dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, khususnya dengan mempertimbangkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 217 K/SIP/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan : “ apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara ( formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima .”
- 13 -
B. DALAM POKOK PERKARA Bahwa apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain atas dalildalil eksepsi Tergugat I diatas , dengan ini Tergugat I mengajukan Jawaban Dalam Pokok Perkara sebagai bantahan terhadap dalil-dalil posita gugatan Penggugat sebagai berikut : 1. Bahwa keseluruhan dalil-dalil dan alasan – alasan eksepsi Tergugat I secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara , oleh karena itu tidak diulang lagi; 2. Bahwa Tergugat I dalam perkara ini tegas membantah dan menolak segala dalil-dalil posita maupun petitum gugata Penggugat kecuali sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam jawaban pokok perkara ini; 3. Bahwa apabila dicermati dalil posita gugatan Penggugat sebagaiman diuraikan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak ada hubungannya dengan tergugat I sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan DITOLAK dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut :
Bahwa tanah sawah milik Tergugat I dahulunya adalah seluas 5.372,5 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , KecamatanLabuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara dan bukan sebagaimana yang disebutkan dalam pont 1 halaman 1 dan 2 dalam posita gugatan Penggugat ;
Bahwa tanah sawah tersebut di peroleh oleh Tergugat I pada tanggal 12 Nopember 2002 dari MULIARAJA Br.PINEM berdasarkan PERJANJIAN GANTI RUGI TANAH yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Johar sedangkan Penggugat memperoleh tanah sawah dari Roslina Br Pinem yang dibuat dihadapan Camat Pecut Sei Tuan dan Lurah Saentis , dimana Pematang Johar dan Saentis adalah dua desa dan dua kecamatan yang berbeda;
Bahwa pada tahun 2005 tanah sawah seluas 5.372,5 M2 yang terletak di DusunXV Suka Mulia ,Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli ,Kabupaten Deli Serdang ,Sumatera Utara telah dijual Tergugat I kepada KASSIGI dan tanah sawah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 653 , Penerbitan Sertifikat tanggal 14-11-2005 , Surat Ukur tgl 24-08 -2005, No . 95/Pematang Johar/2005, luas 5.164 M2 atas nama KASSIGI
- 14 -
Bahwa yang mempunyai hubunga hukum dengan Penggugat adalah Roslina Br Pinem , sehingga gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA ditujukan kepada Tergugat I;
Bahwa
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Desember 2002 dan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah No.592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 September 2002 yang diketahui oleh Tergugat III sebagaimana disebutkan pada point 7 dan 8 halaman 3 dalam dalil posita gugatan Penggugat adalah berbeda dan tidak sama dengan surat Tergugat II yaitu Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember 2002 yang kemudian Surat Perjanjian tersebut dikuatkan
oleh
Tergugat
II
dengan
Nomor
surat
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Nopember 2002; 4. Bahwa dalil posita pada point 5 patut dinyatakan DITOLAK dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum karena ahli waris dari MULIARAJA Br. PINEM yang meninggal terlebih dahulu memberikan kuasa pada tanggal 31 Juli 2009 kepada ROSLINA Br. PINEM untuk menjual atau mengalihkan tanah sawah kepada Penggugat , hal pemberian kuasa seperti itu adalah bertentangan dengan hukum karena surat kuasa tersebut dibuat oleh pihak yang telah meninggal dunia dan oleh karenanya surat kuasa tersebut patut dinyatakan BATAL dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM; Bahwa perbuatan Penggugat sebagai pembeli patut juga dinyatakan tindakan yang ceroboh karena tidak melakukan tindakan-tindakan untuk mengetahui status tanah nya sehingga perbuatan Penggugat tersebut patut dinyatakan pembeli yang tidak beretikat baik dengan demikian Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dihadapan Camat Percut Sei Tuan dan Lurah Saentis yang diagendakan bernomor 592.2/3205 tanggal 3 September 2009 antara Roslina Br. Pinem dengan Drs.H . Tengku Jusuf Machmoed , MM adalah TIDAK SAH dan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM sehingga patut dinyatakan BATAL ; 5. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 7 halaman 3 patut DIKESAMPINGKAN dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut:
- 15 -
Bahwa dalil posita point 7 halaman 3 pada gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar atau mengada-ngada karena Tergugat I tidak pernah menyuruh aparat dari ARHANUD untuk melarang Sdr.Muliono untuk menanam padi diatas tanah sawah , tersebut dengan menunjukkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah No 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 , karena tanah sawah milik Tergugat I tersebut telah dijual kepada KASSIGI. 6. Bahwa dalil posita pont 9 halaman 3 dalam gugatan Penggugat patut DITOLAK dengan berdasarkan alasan dan argumentas hukum sebagai berikut:
Bahwa hasil Konfirmasi Penggugat dari Roslina Br . Pinem adalah tidak benar dan jika keteranga Roslina Br. Pinem kepada Penggugat seperti yang didalilkan Penggugat tersebut berarti Roslina Br . Pinem memberitahukan yang tidak pada sebenarnya kepada Penggugat karena fakta yang sebenarnya Roslina Br. Pinem mengetahui bahwa tanah sawah seluas 5.372,5 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara telah dijual oleh MULIARAJA Br. PINEM kepada Tergugat I , karena pada waktu itu MULIARAJA Br PINEM sudah sakit-sakitan dengan alasan butuh biaya untuk berobat maka MULIARAJA Br. PINEM menjual tanah sawahnya kepada Tergugat I;
Bahwa pada Januari 2009 Tergugat I pernah didatangi oleh Roslina Br Pinem supaya uang ganti rugi tanah yang diberikan Tergugat I kepada MULIARAJA Br.PINEM
ditambahkan karena pengakuan
Roslina Br Pinem butuh biaya untuk modal usaha dan permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat I , karena Tergugat I telah membayar ganti rugi tanah kepada MULIARAJA Br PINEM dan tanah sawah tersebut telah menjadi hak milik KASSAGI ;
Penggugat mengakui bahwa Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah No. 592.2/1133/XI/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 tersebut dibuat dihadapan Tergugat II adalah palsu , hal tersebut Tergugat I tidak tahu karena terbitnya surat yang dimaksud Penggugat dan Tergugat I dengan Tergugat III tidak pernah memalsukan surat apapun.
- 16 -
7. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11 halaman 4 patut
DIKESAMPINGKAN
atau
DITOLAK
dengan
alasan
dan
argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah No 592.2/1133/XI/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 , tidak ada hubungannya dengan Tergugat I karena surat tersebut bukan milik Tergugat I dan lagi pula Tergugat II pada waktu itu sudah tepat dan tidak melanggar hukum untuk mengetahui Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember , yang kemudian di beri No. 592.2/1133/XI/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002 karena Perjanjian Ganti Rugi Tanah tersebut diketahui dan disaksikan oleh Kepala Dusun XV Suka Mulia , dan Dusun XV suka Mulia tersebut berada dalam wilayah kekuasaan Desa Pematang Johar sehingga surat Ganti Rugi milik Tergugat I yang diketahui oleh Tergugat II pada masa itu adalah sah dan tidak melanggar hukum serta mempunyai kekuatan hukum. 8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 12 dan 13 pada halam 4 patut dinyatakan DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :
Bahwa sekitar bulan Juli 1998 MULIA RAJA Br PINEM bersama ELIAS GINTING mendatangi Tergugat I dengan tujuan untuk menjual tanah sawah yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara milik MULIA RAJA Br. PINEM tersebut dan kemudian pada waktu itu MULIA RAJA Br.PINEM menunjukkan alas hak kepemilikannya
adalah
SURAT
KETERANGAN
TANAH
NO.
500.9/0322/III/PJ/SKG/90, tanggal 20 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Johar;
Bahwa
pada
tanggal
11
Nopember
2002
ELIAS
GINTING
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 September 1998 datang kepada Tergugat I untuk menawarkan kembali tanah sawah milik MULIARAJA Br PINEM yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dengan alasan ibu MULIA RAJA Br PINEM butuh biaya untuk berobat tetapi pada saat itu tanggapan Tergugat I kepada ELIAS GINTING supaya diketemukan langsung dengan MULIARAJA Br PINEM MULIARAJA Br.PINEM
pada tanggal 12 Nopember 2002 dengan tergugat I mengadakan Perjanjian
- 17 -
Ganti Rugi Tanah seluas 5.372 ,5 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara , dan alas hak objek perjanjian Ganti Rugi Tanah tersebut adalah SURAT KETERANGAN TANAH No. 500.9/0322/III/PJ/SKG/90 tanggal 20 Maret 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Pematang Johar ;
Bahwa hubungan hukum antara MULIARAJA Br PINEM dengan Tergugat I adalah bersifat privat yaitu, Perjanjian Ganti Rugi Tanah dengan demikian tidak menjadi persoalan hukum jika tidak diadakan dihadapan Pejabat karena dalam perjanjian jual beli adalah kebebasan berkontrak dan tidak bersifat dipaksakan harus dihadapan pejabat dan lagi pula bahwa Perjanjian Ganti Rugi Tanah antara MULIA RAJA Br PINEM dengan Tergugat I disaksikan oleh Kepala Dusun XV Suka Mulia, Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli dan untuk menguatkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah antara MULIA RAJA Br PINEM dengan Tergugat I maka Tergugat I memohon kepada Kepala Dusun masih dibawah jajaran Tergugat II , sehingga karena dasar surat kepemilikan yang kuat terhadap objek yang diperjanjikan dan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah faktanya adalah benar , maka Tergugat II yang dijabat Tergugat III pada masa itu mengetahui Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember 2002 antara MULIA RAJA Br PINEM dengan Tergugat I dengan Nomor Surat 592.2/1133/XI/SKGR/2002 , tanggal 19 Nopember 2002 ;
Bahwa
surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
No.
592.2/1133/XI/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 yang dimaksudkan Penggugat adalah berbeda dengan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah
No 592.2/1133/XI/SKGR/2002 , tanggal 19
Nopember 2002 yang diketahui oleh Tergugat II , dan disamping itu juga Tergugat I dengan Tergugat III tidak pernah bekerja sama untuk memalsukan Surat Perjanjia Ganti Rugi Tanah dalam bentuk apapun baik Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah yang dimiliki Tergugat I maupun Surat Ganti Rugi Tanah dimaksud Penggugat ;
Bahwa pengaduan yang diajukan oleh Penggugat di POLRES BELAWAN adalah bentuk pengalihan hukum karena Penggugat ingin menguasai milik Tergugat I yg telah dialihkan kepada pihak ketga tersebut , dan faktanya antar Tergugat I dengan Tergugat III tidak ada
- 18 -
memalsukan surat sebagaimana yang dimaksud Penggugat sehingga pengaduan yang diajukan oleh Penggugat tidak berkembang sebagaimana mestinya. 9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada point 14 halaman 4 sampai halaman 5 patut dinyatakan DITOLAK dengan alasan dan argumentasi hukum sebagai berikut : Bahwa tergugat I tidak pernah menyuruh orang lain untuk mencabut pagar beton milik Penggugat , dan faktanya tanah seluas 5.164 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara tidak ada dipagar oleh siapapun oleh karenanya tidak wajar Tergugat I untuk membayar kerugian materil sebesar Rp 400.000.000,-; Bahwa fakta hukumnya Tergugat I tidak pernah mempermalukan Penggugat di masyarakat dan benar fakta hukumnya Penggugat ingin menguasai tanah seluas 5.164 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara milik KASSIGI tersebut , dengan demikian karena perbuatan Tergugat I tidak ada melanggar hukum maupun melanggar norma-norma yang merugikan Penggugat sudah sepatutnya kerugian mobil sebesar Rp. 500.000.000 harus dinyatakan DITOLAK ; Berdasarkan seluruh dalil , argumentasi dan alasan hukum yang diuraikan DALAM POKOK PERKARA gugatan
Penggugat
patut
diatas , maka seluruh petitum
dinyatakan
DITOLAK
atau
DIKESAMPINGKAN. C. DALAM REKONVENSI 1. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi , kecuali terhadap dalil-dalil yang telah Penggugat dalam Rekonvensi diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara konvensi diatas secara mutatis mutandis mohon di anggap merupakan satu kesatuan dalam rekonvensi ini; 2. Bahwa dahulunya Penggugat Rekonvensi /Tergugat I konvensi memiliki tanah sawah seluas 5.372,5 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara berdasarkan perjanjian Ganti Rugi Tanah MULIARAJA Br PINEM dengan Penggugat Rekonvensi /Tergugat I
- 19 -
Konvensi tertanggal 12 Nopember 2002 , dengan batas-batas tanah sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sofyan Damanik 101,6 M - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nur’aini S 86,9 M - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Benteng 75,5 M - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Nur’aini S 69, 9 M 3. Bahwa perjanjian Ganti Rugi Tanah antara Mulia Raja Br . Pinem dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi disaksikan oleh Sariman selaku Kepala Dusun XV Suka Mulia pada tahun 2002 dan untuk menguatkan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember 2002 tersebut , Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi memohon kepada Tergugat II Konvensi dan kemudian Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember 2002 tersebut diketahui oleh Tergugat II Konvensi
pada
waktu
itu
dengan
Nomor
Surat
:
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002; 4. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi menjual tanah sawah seluas 5.372 M2 yang terletak di Dusun XV Suka Mulia , Desa Pematang Johar , Kecamatan Labuhan Deli , Kabupaten Deli Serdang , Sumatera Utara kepada KASSIGI dan telah terbit sertifkat Hak Milik No. 653 , Penerbitan Sertifikat tgl 14-11-2005, Surat Ukur tgl 24-08-2005, No .95 / Pematang Johar /2005 , luas 5.164 M2 atas nama KASSAGI; 5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tidak pernah memalsukan surat apapun apalagi memalsukan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Desember 2002 dan surat tersebut bukan surat Penggugat I Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sedangkan Penggugat II Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Nomor : 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 , tanggal 19 Nopember 2002 6. Bahwa selanjutnya ternyata Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi juga mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dalam perkara Aquo seolah – olah Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi ingin menguasai tanah yang terletak di Dusun XIX , Desa Saentis, Kec. Percut Sei Tuan tersebut , dan ironisnya lagi meminta kepada Majelia Hakim agar dinyatakan tidah sah dan tidak berkekuatan hukum
terhadap
Surat
Perjanjian
Ganti
Rugi
Tanah
Nomor
:
592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tertanggal 19 Nopember 2002 padahal
- 20 -
surat tersebut tidak ada hubungannya sama sekalii dengan objek perkara, oleh karenanya Surat Perjanjan Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember yang diketahui Tergugat II Konvensi dengan Nomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR /2002 , tertanggal 19 Nopember 2002 harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum; 7. Bahwa dengann adanya gugatan dan laporan /pengaduan di Polres Pelabuhan Belawan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sudah pasti menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi , baik kerugian materiil maupun kerugian moril; Kerugian Materiil : Oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi awam hukum sehingga
Penggugat
Rekonvensi
/
Tergugat
I
Konvensi
harus
menggunakan jasa Pengacara, oleh karenanya untuk membayar jasa pengacara tersebut Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ); Kerugian Moriil: Dengan adanya laporan / pengaduan da Gugatan dari Tergugat Konvensi/
Penggugat
Konvensi
sudah
barang
tentu
Penggugat
Rekonvensi / Tergugat I Konvensi mengalami rasa malu , kecewa dan sakit hati yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan uang , akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya dapat di taksir sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ); 8. Bahwa keseluruhan kerugian materiil dan kerugian moriil yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi adalah sebesar Rp. 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ); 9. Bahwa
apabila
Tergugat
Rekonvensi/
Penggugat
Konvensi
lalai
melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap , di hukum untuk membayar uang paksa( dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp . 1.000.000,- ( satu juta rupiah ). Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum diatas Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majels Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
yg
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
berkenan
untuk
memepertimbangkannya dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut: DALAM KONVENSI
- 21 -
DALAM EKSEPSI - Mengabulkan eksepsi Tergugat I seluruhnya - Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); DALAM POKOK PERKARA -
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
DALAM REKONVENSI - Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya; - Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah tertanggal 12 Nopember 2002, yang diketahui oleh Tergugat II Konvensi dengan Nomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002; - Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar gantu rugi materiil dan ganti rugi moriil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp . 550.000.000,- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ); - Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah )/ hari. - Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara; Apabila Majels Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono ).
Menimbang, bahwa akan halnya Kuasa Hukum Tergugat II dan III telah pula membantah dalih dari Kuasa Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI. 1. Gugatan Penggugat kurang Pihak.
Bahwa penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa objek perkara sebidang tanah sawah seluas 4.681 M2 terletak di Dusun XIX Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara adalah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan peralihan hak dari Roslina Br Pinem dihadapan Camat Percut Sei Tuan Register No.592.2/3205 tanggal 03 September 2009, tanah mana yang dialihkan oleh Roslina Br Pinem adalah Tanah Garapan Orang tua (mertua) “Mulia Raja Br Pinem”.
- 22 -
Bahwa penggugat menempatkan status Kepala Desa Pematang Johar sebagai pihak berperkara baik yang sedang menjabat maupun yang mantan yakni Tergugat II (Kepala Desa sekarang) dan Tergugat III (mantan kepala desa), hal mana tergugat II secara ex officio sebagai pejabat Kepala Desa Pematang Johar sekarang dan Tergugat III mantan Kepala Desa Pematang Johar, yang menurut Pengugat, Tergugat – Tergugat selaku Kepala Desa Pematang Johar telah melakukan perbuatan melawan hukum.
Bahwa bila demikian halnya Penggugat juga seharusnya menempatkan mantan Kepala Desa Pematang Johar, M. Ali Kamjari menjabat sebelum Tergugat II dan III, karena pada masa jabatan mantan Kepala Desa tersebut
telah
diterbitkan
“Surat
Keterangan
Tanah
“No.500.9/0322/III/PJ/SKT/90 tanggal 20 Maret 1990 An. MULIA RAJA Br PINEM. Maka dengan tidak disertakannya mantan kepala desa dimaksud menyebabkan perkara ini kurang pihak.
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti gugatan penggugat kurang pihak.
2. Bahwa Gugatan Pengugat Kabur Bahwa dalam dalil gugatannya hal 3 butir 4, atas konfirmasi penggugat pada Roslina Br Pinem yang memperoleh kejelasan (Almh) Mulia Raja Br Pinem tidak pernah mengalihkan tanah tersebut pada Tergugat I dihadapan Tergugat II dan III sebagai pejabat kepala desa . kemudian pada hal 4 butir 5 menerangkan “ akibat perbuatan Tergugat I dan II Penggugat telah dirugikan baik moril dan materil”. Bahwa penggugat telah menempatkan Tergugat II dengan perbuatannya yang
telah
merugikan
Penggugat,
padahal
Penggugat
jelas
menerangkan pada hal 3 butir 3 bahwasannya Tergugat III lah yang menerbitkan
Surat
Perjanjian
No.592.2/1133/XI/SKGR/2002
tanggal
Ganti 19
Rugi
september
Tanah 2002
dan
menyebabkan Tegugat III ikut digugat dalam perkara ini, dalam gugatan Penggugat
sama
sekali
perbuatan Tergugat
II
tidak mana
menerangkan
atau
yang menimbulkan
menyebutkan kerugian bagi
Penggugat. Bahwa dari uraian penggugat tersebut diatas yang salah arah, tentang perbuatan Tergugat II sehingga gugatan penggugat sangat kabur. 3. Objek gugatan penggugat kabur -
Tentang Letak Objek Perkara
- 23 -
Bahwa dalam dalil gugatannya penggugat halaman 1 butir 1 menyatakan penggugat memiliki dan menguasai sebidang tanah sawah seluas 4.681 M2 terletak di dusun XIX Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara , berbatas : - Sebelah Timur dengan Jalan/Tanggul...........................................75 m - Sebelah Selatan dengan Tanah Tambeng................................83,8 m. - Sebelah Barat dengan Tanah Koko.........................................69,10 m. - Sebelah Utara dengan Tanah Surya Darma Damanik............99,10 m. Bahwa tanah penggugat (objek sengketa) sebelah barat berbatas dengan Tergugat I (Nur’aini S / Ibu Koko) yang mana tanah Tergugat I tersebut alas haknya dari Desa Pematang Johar, demikian juga dengan batas tanah lainnya alas haknya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pematang Johar. Bahwa Tanah Tergugat I yang diketahui Tergugat III berdasarkan alas hak Surat Keterangan Tanah No.500.9/0322/III/PJ/SKT/90 tanggal 20 Maret 1990 An. Mulia Raja Br Pinem diterbitkan oleh Kepala Desa Pematang Johar (M. Ali Kamjari), maka oleh karenanya tanah objek sengketa bukan wilayah Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan, akan tetapi masuk wilayah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta – fakta yang kami kemukakan dalam eksepsi diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi pengadilan untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) Apabila pengadilan berpendapat lain, maka kami mengajukan jawaban dalam perkara sebagai berikut : II. DALAM POKOK PERKARA
Bahwa Tergugat II dan III menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil – dalil gugatan penggugat dalam perkara ini, kecuali yang diakui secara tegas di bawah ini.
Bahwa seluruh dalil – dalil yang di kemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan serta menjadi dalil – dalil Tergugat II dan III dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi , dengan tambahan sebagai berikut.
- 24 -
Bahwa terhadap objek sengketa , Tergugat II pada faktanya kurang mengetahui tentang permasalahan tanah tersebut, baik perolehan maupun peralihannya, Tergugat II tidak terlibat dan tidak mengetahui karena pada saat itu terjadi, tergugat II masih masyarakat biasa yang menjalani kehidupan sebagai petani.
Bahwa klaim penggugat yang menyatakan objek sengketa adalah miliknya berdasarkan Surat Penyerahan Penguasaan Atas Tanah Dengan Cara Ganti Rugi dihadapan Camat Percut Sei Tuan Register No.592.2/3205 tanggal 03 september 2009, pada faktanya Mulia Raja Br Pinem adalah sebagai pemilik asal berdasarkan alas hak dasar atas tanah
tersebut
yakni
“Surat
Keterangan
Tanah”
No.500.9/0322/III/PJ/SKT/90 tanggal 20 maret 1990 An. MULIA RAJA Br PINEM yang diterbitkan oleh M. Ali Kamjari Kepala Desa Pematang Johat saat itu.
Bahwa oleh karena adanya surat tersebut, terbukti objek sengketa jelas berada di wilayah hukum desa pematang johar, dan ketika Tergugat I (Nur’aini S / Ibu Koko) mengganti rugi tanah Mulia Raja Br Pinem (Objek Sengketa), peralihan hak tersebut diketahui dan diregister Tergugat III selaku
Kepala
Desa
Pematang
Johar
saat
itu
dengan
No.
592.2/113/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002, dan tindakan Tergugat III merpakan suatu bentuk pelayanan bagi masyarakat.
Bahwa perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dan III selaku Pejabat Kepala Desa dan Mantan Kepala Desa bukanlah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi perbuatan dan tindakan Tergugat II dan III adalah suatu bentuk pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan sangatlah tidak tepat penggugat menyatakan perbuatan Tergugat II dan III suatu perbuatan melawan hukum yang telah merugikan penggugat dan layak dimintai pertanggung jawabannya.
Bahwa demikian juga dalil gugatan penggugat yang menyatakan para Tergugat – Tergugat membayar kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,(lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak.
Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan penggugat adalah tidak beralaskan hukum, maka dengan hormat Tergugat II dan III mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara
- 25 -
ini menolak seluruh gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Veerklaard). DALAM REKONVENSI. 1. Bahwa para Tergugat dalam pokok perkara/konvensi (d.k) sekarang para penggugat dalam rekonvensi (d.r), dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat dalam konvensi, sekarang disebut Tergugat (d.r) sebagai berikut : 2. Bahwa para penggugat (d.r) dengan segala hormat , memohon sepanjang relevan agar segala dalil-dalil maupun uraian -uraian yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara dianggap sebagai telah diulangi serta mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini. 3. Bahwa penggugat (d.r) adalah pejabat kepala desa yang langsung dipilih oleh masyarakat, yang bekerja sesuai aturan tugas dan menjalankan fungsinya untuk melayani masyarakat dan semata – mata mengabdi pada pemerintah sebagaimana mestinya. 4. Bahwa penggugat (d.r) pada hal 3 butir 4 memastikan Surat Ganti Rugi Tanah merupakan surat palsu dan telah melaporkannya di polres Pelabuhan
Belawan,
sehingga
para
Penggugat
(d.r)
dimintai
keterangannya atas laporan dimaksud, tindakan Tergugat (d.r) telah menjatuhkan kredibilitas, dan tercemarnya nama baik para penggugat (d.r) dimata masyarakat, yang dipercaya dan dipilih langsung oleh masyarakat Pematang Johar sebagai pejabat yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat Desa Pematang Johar. 5. Bahwa akibat tindakan Tergugat (d.r) sangat meresahkan keluarga para penggugat (d.r) dan tercemarnya nama baik para penggugat (d.r) yang mengakibatkan kerugian secara moril maupun materil yang dapat dikonpensasi sebagai berikut : a. Kerugian Moril ; i.
Akibat tercemarnya nama baik para penggugat (d.r) dan keresahan
keluarga
akibat
perbuatan
Tergugat
(d.r)
diperhitungkan sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah). b. Kerugian Materil ; i.
Ganti rugi atas biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini dari awal hingga perkara ini berkekuatan hukum
- 26 -
tetap diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 6. Bahwa para penggugat (d.r) sangat meragukan etiked buruk Tergugat (d.r) maka dengan hormat memohon kehadapan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Consetvatoir Beslag) atas harta – harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik milik Tergugat (d.r) guna menjaga gugatan para penggugat (d.r) tidak menjadi hampa. 7. Bahwa diduga Tergugat (d.r) lalai tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka untuk itu juga dimohon agar pengadilan menetapkan menghukum Tergugat (d.r) untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya trhitung Tergugat (d.r) lalai melaksanakan putusan tersebut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta – fakta hukum diatas, maka dengan segala hormat para penggugat (d.r) / para Tergugat (d.r), memohon kehadapan Majelis Hakim yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Mengabulkan gugatan para penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan Tergugat (d.r) /Penggugat (d.r) i.c membuat laporan di Polres Pelabuhan Belawan dan memastikan Surat Ganti Rugi Tanah merupakan surat palsu adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad). 3. Menyatakan Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanah Tanggal 12 Nopember 2002 registrasi No.502.2/1133/XI//PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002 adalah sah dan berkekuatan hukum. 4. Menyatakan segala surat – surat yang timbul selain surat – surat tersebut adalah batal dan tidak berkekuatan hukum terhadap tanah terperkara. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) yang telah diletakkan terhadap barang barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat (d.r)
- 27 -
6. Menghukum Tergugat (d.r) / Penggugat (d.r) untuk mambayar ganti rugi terhadap para penggugat (d.r) / para Tergugat (d.r) sebesar : a. Kerugian Moril : Akibat tercemarnya nama baik para Penggugat (d.r) dan keresahan
keluarga
akibat
perbuatan
Tergugat
(d.r)
diperhitungkan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). b. Kerugian Materil : Ganti rugi atas biaya – biaya yang dikeluarkan untuk mengurus perkara ini dari awal hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap diperhitungkan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). 7. Menghukum Tergugat (d.r) untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada banding, kasasi ataupun verzet (utivoerbaar bij vooraad). 9. Menghukum Tergugat (d.r) untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini : ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum (Ex aequo Et Bono)
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI -
Menolak Eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi I dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi II,III;
DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan sebagian;
gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat Konvensi untuk
- 28 -
Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik sah terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 4.681 M2 (Empat ribu enam ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
Sebelah Utara
berbatasan dengan Surya Darma Damanik lebih
kurang 99,10 meter;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambeng kurang lebih 83,8 meter;
Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Tanggul kurang lebih 75 meter;
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bu Koko
kurang lebih
69,10 meter;
Menyatakan tidak sah
dan tidak berkekuatan hukum Surat Perjanjian
Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/1133/XI/PJ/SKGR/2002 tanggal 19 Nopember 2002 yang diterbitkan dan diketahui oleh Tergugat II dan Tergugat III atas nama NUR ‘AINI, S alias Bu KOKO; Menghukum Tergugat Konvensi I,II,III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian secara immateriil sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah); Menolak gugatan Kuasa Penggugat Konvensi selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan dari Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi I dan Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi II,III tidak dapat diterima (N.O); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum pada Tergugat Konvensi I,II,III/Penggugat Rekonvensi I,II,III secara tanggung renteng untuk membayar beaya perkara yang timbul sebesar Rp. 3.716.000,00 ( Tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, pada tanggal 30 September 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 23 Juni 2015, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Mei 2015;
- 29 -
Membaca
Relas
Pemberitahuan
Untuk
Melihat,
Membaca
dan
Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang disampaikan masing-masing kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, dan kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 22 Juni 2015, dan tanggal 18 Mei 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 23 Juni 2015, dan Putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 11 Desember 2013, berpendapat sebagai berikut : Dalam Konpensi : Tentang Eksepsi : Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Eksepsi Kompetensi Absolut; Menimbang, bahwa eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 11
- 30 -
Desember 2013, yang amarnya adalah Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang (berkompeten) mengadili perkara dengan Register No.68/Pdt.G/2013/PN.LP, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi kompetensi absolut dari Para Pembanding semula Para Tergugat; 2. Eksepsi Kurang Pihak; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa gutatan Terbanding semula Penggugat adalah kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : -
Bahwa Terbanding semula Penggugat memperoleh objek sengketa dari Roslina Br Pinem dengan jalan ganti rugi;
-
Bahwa objek sengketa milik Pembanding semula Tergugat I tersebut sudah bukan milik Pembanding semula Tergugat I karena telah dijual kepada Kassagi dan telah mempunyai sertifikat hak milik nomor : 95/Pematang Johar tanggal 24 Agustus 2005 seluas 5.164 M2 atas nama Kassigi; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, eksepsi kurang
pihak dapat dikabulkan; 3. Eksepsi obscuur Libel; Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat adalah obscuur libel, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut : a. Bahwa objek sengketa tidak jelas, kabur dan tidak sama letaknya, batasbatas dan luas tanah yaitu : -
Bahwa menurut Terbanding semula Penggugat objek sengketa berada di Dusun XIX, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara seluas 4.681 M2 dengan batas-batas : - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan/ Tanggul; - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Tambeng; - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Koko; - Sebelah Utara berbatas dengan Surya Darma Damanik;
-
Bahwa tanah Pembanding semula Tergugat I tersebut adalah di Dusun XV, Suka Mulya, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli,
- 31 -
Kabupaten Deli Serdang seluas 5.164 M2 dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah Timur berbatas dengan Benteng; - Sebelah Selatan berbatas dengan Kartono; - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Saini; - Sebelah Utara berbatas dengan D. A. Ginting; b. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2009, menantu alm. Mulia Raja Br Pinem yang bernama Roslina Br Pinem berdasarkan surat kuasa dari ahli waris tanggal 31 Juli 2009 mengalihkan sebagian tanah seluas 4.781 M2 kepada Penggugat yaitu Drs. Tengku Yusuf Mahmud, MM berdasarkan surat penyerahan penguasaan atas tanah dengan cara ganti rugi dihadapan Camat Percut Sei Tuan dan Lurah Saentis nomor : 592.2/5205 tanggal 3 September 2009; c. Bahwa disini tidak jelas siapa ahli waris yang memberi kuasa mengalihkan objek sengketa tersebut sedangkan kedua ahli warisnya yaitu Bakti Tarigan dan Budi Tarigan sudah lama meninggal dunia; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat mengenai gugatan Tebanding semula Penggugat dapat dikabulkan; Dalam Pokok Perkara : Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan materi perkara, sehingga gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid); Dalam Rekonpensi : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memeriksa materi perkara, maka gugatan rekonpensi dari Para Pembanding semula Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid); Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid), maka Terbanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah dan dihukum membayar biaya perkara seperti tersebut dalam putusan ini;
- 32 -
Mengingat undang-undang No. 20 tahun 1947 dan RBg serta peraturanperaturan lainnya; MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
-
Membatalkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Lubuk
Pakam
nomor
:
68/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 23 Juni 2015, yang dimohonkan banding; MENGADILI SENDIR: Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : -
Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk sebagian;
Dalam Pokok Perkara : -
Menyatakan gugatan Konpensi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid);
Dalam Rekonpensi : -
Menyatakan gugatan Rekonpensi Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeid);
Dalam Konpensi dan Rekonpensi : -
Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 19 Nopember 2015 oleh kami : H. BACHTIAR AMS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DALIZATULO ZEGA, SH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2015, nomor : 344/PDT/2015/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN,
- 33 -
SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. DALIZATULO ZEGA, SH.
H. BACHTIAR AMS, SH.
ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd ZAINAL POHAN, SH.MH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,
HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.
