PUTU SAN Nomor : 07/PDT/2015/PT-MDN
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. CHARLES SILALAHI, lahir di Medan tanggal 10-08-1964, pekerjaan wiraswata , beralamat di jalan Sm Raja no.364 kelurahan Sitirejo I Kecamatan Medan Kota Medan dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya
Zulkifli
Panjaitan SH dan Ely Pransh Silalahi SH, ke duanya Advocat dan Penasihat Hukum ,beralamat kantor dijln Prof HM Yamin SH Kompleks Serdang Mas Blok C-3 Medan pada Kantor Hukum Charles Tigor Silalahi SH,MH & Rekan
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 September 2013 selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT II Lawan ;
1. SYARIANTO , umur 52 tahun ,pekerjaan pedagang ,bertempat tinggal di jalan K.L.Yos Sudarso no.106
Kelurahan Kota
Bangun Kec. Medan Deli Kota Medan ,dalam hal ini diwakili Budianto SH dan Dicky Fahruni Hasibuan SH Para Advokat & Konsultan Hukum pada Lawa Office & Patners Advocates and Legal Consulting berkantor di jalan Adinegoro no. 31 c
Kelurahan Gaharu
Kecamatan Medan Timur Kota Medan Sumatera Utara berdasarkan
surat
kuasa
khusus
tertanggal
10
Desember 2014 , selanjutnya disebut TERBANDING semula 2. INDRIATI SALIM ,
PENGGUGAT; Umur 56 tahun pekerjaan Partikulir dahulu
bertempat tinggal di jalan Beruang No.l Medan,
sekarang tidak diketahui lagi keberadaaanya di seluruh
wilayah
Negara
Republik
Indonesia
selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT l Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Agustus 2013 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 September
2013 dibawah Nomor Register : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1.
Penggugat adalah salah seorang anak kandung dan
sekaligus
merupakan ahli waris yang sah dari (alm) YUSUF SANON yang meninggal dunia tahun 2003 dan Ibu kandungnya bernama KARTINI BR. NASUTION telah meninggal dunia tahun 2002, 2
Semasa hidup kedua orang tua kandung Penggugat ada 'memiliki tanah seluas lebih kurang 8786 m2 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rneter persegi) yang terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sejalan dengan bukti kepemilikan tanah
(Surat
Keterangan
Tanah)
Nomor:
20463/A/ll/4,
yang
ditandatangani oleh pejabat yang bernama BAHAROEDIN SIREGAR, NIP. OIOOOO575 atas nama Bupati Deli Serdang pada tanggal 3 Nopember 1973. Kemudian letak tanah tersebut telah berubah menjadi jalan Platina Raya Lingk. I, 3.
Tanah tersebut diatas sudah dimiliki orang tua Penggugat sejak tahun 1960 an yang mana orang tua Penggugat belum pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun sebab tanah tersebut dikelola dan dimilki orang tua Penggugat secara baik dan secara benar serta bercocok tanam diatas tanah tersebut bahkan Orang Tua Penggugat mempunyai Tukang/Pengurus Kebun juga merupakan anak angkat (alm) orang tua kandung Penggugat dan seluruh anak-anak (alm) orang tua Penggugat rukun dan damai tak pernah merugikan orang lain.
4.
Dan tanah (alm) orang tua Penggugat tetap dikuasainya serta dikelola dengan baik sepanjang hidupnya, sekitar tahun 2003 meninggallah Orang tua Penggugat tak lama setelah berselang 1 (satu) tahun tiba-tiba Penggugat dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh seorang suku bangsa Tionghoa (Cina) yang bernama INDRIATI SALIM yang dalam perkara ini disebut TERGUGAT I.
5.
Tergugat I menuduh Penggugat memalsukan surat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263, 266, 385 pada KUHP, lantas Penggugat diperiksa oleh pihak Kepolisian dan ditahan untuk kepentingan penyidik Kepolisian. Selama Penggugat menjalani proses hukum tidak mengetahui tentang apa pun, baik tentang jual beli dan lain-lain. Penggugat tetap mengatakan bahwa tanah yang dimiliki (alm) orang tua Penggugat belum pernah dijual-belikan kepada siapapun baik orang cina maupun orang pribumi.
6.
Kemudian Penggugat hukum
sampai di persidangan untuk menjalani proses
lanjutan, akhirnya Mahkamah Agung (MA) memvonis bebas
Penggugat
dalam
perkara
pidana
dengan
Nomor
Putusan
1133/K/Pid/2005. 7.
Setelah bebas Penggugat terkejut melihat lokasi tanah milik (alm) orang tua yang tetah berdiri bangunan ruko diatas tanah milk (alm) orang tuanya. Dengan rasa kecewa Penggugat pergi ke Pengadilan Negeri rneminta putusan kepada Panitera tentang perkara pidana yang baru saja dilewati Penggugat dan juga meminta surat-surat dasar kepemilikan INDRIATI SALIM yang disebut Tergugat I lantas diberikan kepada Penggugat: 1.
Seritifikat No. 33 tahun 1977 atas nama Tergugat I (INDRIATI SALIM).
2.
Surat Kuasa No. 55 antara kedua orang tua kandung Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat oleh DR. A.P. Parlindungan, SH (PPAT) yang berkantor di-]alan Ampel No. 123 pada tanggai 16 Agustus 1977.
3.
Surat Perjanjian Pendahuluan Jual beli Nomor: 134, tanggal 28 Juli 1977 yang dicatat Notaris yang sama.
8.
Dengan rasa kecewa Penggugat membersihkan tanah (alm) orang tua kandungnya yang bersisa hanya lebih kurang 4000 m 2, selebihnya sudah dibangun ruko. Entah bagairnana prosesnya pembangunan ruko diatas
tanah
(alm)
orang
tua
kandung
Penggugat,
Penggugat
tidak
mengetahuinya. 9.
Hari demi hari Penggugat membersihkan sisa tanah (alm) orang tua Penggugat untuk di tanami pohon ubi kayu sambil mempelajari suratsurat yang dimiliki Tergugat I yang diambil oleh Penggugat di Panitera Pengadilan Negeri Medan.
10.
Ternyata setelah dipelajari surat-surat Tergugat I oleh penggugat banyak yang tidak masuk akal, seperti: A.
Surat Kuasa No. 55 tanggal 16 Agustus L977, menceritakan tentang kuasa surat grant yang berpersil-persil Nomor Grant Sultan 1958 tanggal 6 Juli 1922, sedangkan surat tanah Penggugat adatah SKT Bupati tahun 1973. Hal ini tentulah sangat tidak ada hubungannya dengan tanah Penggugat.
B.
Kemudian Sertifikat yang dimiliki Tergugat I yang bernomor 33 tahun 1977 alas haknya surat memperusahai tanah Nomor: 178/KLD/1961, tentulah tidak ada hubungan dengan SKT Bupati milik Penggugat.
C.
Kemudian Akta Pendahuluan Jual Beli Nomor: 134, tanggal 28 Juli 1977 dalam isinya menceritakan tentang jual beli Grant Sultan No. 1958, tanggal 6 Juli 1922 yang berpersil-persil kemudian letak tanahnya tidak jelas serta data diri orang tua Penggugat pun tidak jelas,
D.
Kesemua bukti-bukti surat-surat yang dimiliki Tergugat I tidak ada hubungan dengan tanah yang dimiliki (alm) orang tua Penggugat, baik dari gambar situasl tanah, ukuran tuas tanah, juga alas haknya.
11.
Berdasarkan bukti-bukti yang ada tentulah perbuatan Tergugat I sangat melawan hukum juga perbuatan yang tidak bisa dibiarkan sebab dapat menyebar luas kemasyarakat, hal ini termasuk salah satu meresahkan masyarakat. Dari dalil-dalil yang ada perbuatan Tergugat I lebih dikenal dimasyarakat MAFIA TANAH.
12.
Sekitar tahun 2011 Tergugat I menjual sisa tanah milik (alm) orang tua Penggugat seluas lebih kurang 4000 m2 (empat ribu meter persegi) kepada Tergugat II (CHARLES SILALAHI).
13.
Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sangat rneresahkan masyarakat dengan merampas tanah orang lain dengan cara melawan hukum.
14.
Oleh karena gugatan Penggugat telah didukung dengan Fakta-fakta Hukum yang sangat menentukan dan bersifat autentik maka sudah sepatutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).
15.
Apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai untuk mengosongkan lahan/tanah terperkara dan lalai pula untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong maka cukup alasan bagi Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) setiap
hari
dihitung
sejak
kelalaian
tersebut
hingga
Tergugat
menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dengan baik menurut hukum. 16.
Agar gugatan ini tidak bersifat Hampa Hukum dan sekaligus menjamin gugatan ini dapat dilaksanakan maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kelas IA Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat mengadakan sita jaminan terhadap benda bergerak/tidak bergerak Harta milik Tergugat I dan Tergugat II.
Berdasarkan uraian dalil-dalil dan posita tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas IA Medan untuk menentukan hari sidang serta memanggil pihak-pihak yang berperkara hadir dipersidangan dan sekaligus memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut: 1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2.
Menyatakan Sebidang Tanah seluas lebih kurang 4000 m2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Platina Raya Link. I, Kel. Titipapan, Kec, Medan Deli, Kota Medan adalah sah milik kepunyaan Penggugat,
3.
Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechmatigedaad) dan sangat merugikan Penggugat.
4.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun pihak-pihak lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengembalikan dan menyerahkan tanah terperkara beserta surat-surat kepemilikan tanah kepada Penggugat dalam keadaan baik menurut Hukum serta tanpa dibebani hak apapun.
5.
Menyatakan (1).Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977., (2). Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I) Cacat
Hukum dan tidak berlaku serta tidak dapat dipergunakan (Batal Demi Hukum) 6.
Menyatakan Pendaftaran peralihan hak Sertifikat tanah No, 33 tahun 2002 dari Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 3 Mei 2011 Cacat Hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor: 06/2011 tanggal 27 April 2011 yang dibuat olah MAULIDDIN SHATI, SH., Selaku PPAT Batal Demi Hukum.
7.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat-Tergugat lalai untuk memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga terlaksananya isi putusan perkara aquo.
8.
Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya hukum Vezet, banding, kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad).
9.
Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.
10.
Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).
Membaca surat jawaban tertanggal 28 Januari 2014 yang diajukan oleh Tergugat Il sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING
UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN
Bahwa Penggugat mendalilkan adalah ahli waris dari Alm. Achmad Jusuf Sanoen ditulis dan disebut juga dengan Yusuf Sanon, karena itu berhak atas harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon berupa , sebidang tanah seluas 8.786 m2, dahulu dikenal terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, sekarang dkenal terfetak di lalan Platina Raya, Lingk I, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor :20463/A/II/4, tanggal 03 Nopember 1973, yang dibuat Baharoedin Siregar, Bupati Deli Serdang pada masa itu ;
Bahwa
menurut
Penggugat
objek
terperkara,
luas
4.416
m2
sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977/Titi Papan an. Indriati (ic.Tergugat I ) , yang diperbaharui dengan pergantian
blanko dengan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/Titi Papan, Surat Ukur Nomor : 253/Titipapan/2002, tanggal 07 Mei 2002, semula an. Indriati (ic. Tergugat I) kemudian beralih menjadikan. Charles Silalahi (ic. Tergugat II) adalah merupakan bahagian dari tanah warisan dari Alm. Yusuf Sanon aquo;
Bahwa sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No.10, tanggal 10 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan,Penggugat bersama-sama dengan para ahli waris yang lain dari Alm. Yusuf Sanon telah mengalihkan kepada Jan Warista Ginting seluruh hak mereka atas tanah warisan AIm. Yusuf Sanon sebagaimana
termaktub
dalam
Surat
Keterangan
Tanah
Nomor
:20463/A/II/4, tanggal 03 Nopember 1973;
Bahwa sejak dialihkan kepada Jan Warista Ginting pada tanggal 10 Februari 2006, secara hukum Penggugat dan para ahli waris yang lain dari Alm. Yusuf Sanon tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah warisan alm, Yusuf Sanon tersebut diatas ;
Bahwa karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum lagi dengan tanah warisan Alm. Yusuf Sanon sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor :20463/A/II/4, tanggai 03 Nopember 1973, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ;
Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan dalam perkara ini maka berdasar hukum jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
B. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA / LEWAT WAKTU (Virjaring).
Bahwa Tergugat I (ic. Indriati) memperoleh hak atas tanah terperkara dari Impun (istri Achmad Suwardi) dan Achmad Yusuf Sanoen ditulis dan disebut juga dengan Yusuf Sanon (anak Achmad Suwardi, bapak dari Penggugat ) selaku ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi (kakek Penggugat ) berdasarkan Akte Nomor 134 tanggal 8 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akte Nomor 55 tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa bertalian dengan Akte Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan,
masing-masing dibuat dihadapan DR.AP.Parlindungan, SH.Notaris di Medan masa itu ;
Bahwa setelah memperoleh hak atas tanah terperkara Tergugat I menguasai dan mengusahai tanah terperkara tanpa adanya keberatan dari pihak manapun, gugatan atas tanah terperkara baru didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 September 2013;
Bahwa karena karena gugatan atas tanah terperkara baru didaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 02 September 2013, yaitu setelah 36 (tiga puluh enam ) tahun terhitung sejak Tergugat I memperoleh
hak atas tanah terperkara dari Impun
dan Achmad Yusuf Sanoen selaku ahli waris Alm. Achmad Suwardi pada tanggal 24 Oktober l977, maka berdasar hukum kiranya jika gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan telah lewat waktu (Virjaring);
Bahwa karena Penggugat telah berdiam diri,tidak mengajukan gugatan tentang kepemilikan atas tanah terperkara selama 36 (tiga puluh enam tahun),
maka
Penggugat
dinyatakan
telah
melepaskan
haknya
(rechtsverwerking) atas tanah terperkara,
Bahwa ketentuan pasal 1967 KUHPerdata berbunyi
:
" Segala
tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan,hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun (3O tahun), sedangkan siapa yang menunjukkan
akan
adanya
daluwarsa
itu
tidak
usah
mempertunjukkan suatu alas hak, lagipula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;
Bahwa karena gugatan Penggugat telah daluarsa/ lewat waktu (Virjaring) maka patut dan berdasar hukum kiranya jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)
C. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ( Plurium Litis Consortium),
Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I (ic.. Indriati) menjual tanah terperkara sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 1977/ Titi Papan an. Indriati, yang diperbaharui dengan
pergantian blanko dengan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/ Titi Papan an. Indriati kepada Tergugat II (ic. Charles Silalahi), berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 06/2011tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH selaku PPAT, dimana SHM No.33 tahun 2002/ Titi Papan aquo.telah dibalik nama dari Indriati menjadi atas nama Charles Silalahi;
Bahwa karena itu untuk lengkap dan sempurnanya pihak -pihak dalam perkara ini , Penggugat harus menarik selaku Tergugat -:Tergugat dalam perkara ini : a.
Kantor Pertanahan Medan, sebagai pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 1977/ Titi Papan an. Indriati (ic. Tergugat I) , yang diperbaharui dengan pergantian blanko dengan Seftifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/ Titi Papan an. Indriati (ic.Tergugat I) dan melakukan balik nama SHM No. 33 tahun 2002/ Titi Papan dari Indriati menjadi nama Charles Silalahi (ic. Tergugat II) ; b. Mauliddin Shati, SH selaku PPAT yang membuat Akta Jual Beli Nomor : 06/2011tanggat 27 April 2011 tentang jual beli tanah teperkara dari Indriati kepada Charles Silalahi ;
Bahwa karena Penggugat tidak menarik Mauliddin Shati, SH dan Kantor Pertanahan Medan sebagai Tergugat, padahal Mauliddin Shati, SH dan Kantor Pertanahan Medan memiliki hubungan hukum dengan perkara ini maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium);
Bahwa dalil tersebut diatas bersesuaian dan sejalan dengan putusan MA No.621 K/Sip/1975 yang mensyaratkan : " bahwa seluruh Subjek Hukum /pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikut sertakan ”,
Bahwa karena gugatan kurang pihak maka patut dan berdasar hukum kiranya jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard),
Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II dengan segala kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard);
I.
POKOK PERKARA
Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi menurut relevansinya secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara, untuk tidak diulangi kembali;
Bahwa Tergugat II dengan tegas menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali ada hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya;
Bahwa objek terperkara semula adalah milik dari Alm.Achmad Suwardi (ic.kakek dari Penggugat ) yang diperoleh Alm. Achmad Suwardi dari Tengku Chairijah ditulis dan disebut juga dengan Tengku Chairiah berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan, tanggal 22 April 1952, bertalian
dengan
Surat
Keterangan
Kepala
Kampung
Titipapan
Kec.Medan Deli, Nomor : 527/KTR/1977, tanggal 15 ]uli 1977, yang merupakan bahagian dari Grant 1958 tanggal 6 Juli 1922, persil nomor 1,2,3,4,5,30,31,32 dan 33;
Bahwa setelah Achmad Suwardi rneninggal dunia, ahli warisnya yakni Impun (istri Achmad Suwardi) dan Achmad Jusuf Sanoen ditulis dan disebut juga dengan Yusuf Sanon (anak Achmad Suwardi, bapak dari Penggugat ) mengalihkan kepada Tergugat I (ic.Indriati) tanah persil Nomor 1, 2 dan sebagian dari pada persil nomor 3., ukuran 50 M2 x 105,50 M2, luas 5.500 M2, (limaribu limaratus meter bujursangkar) berdasarkan Akte Nomor 134 tanggal 8 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akte Nomor 55, tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa dan Akte Nomor 18, tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan, masing-masing dibuat dihadapan DR.AP.Parlindungan, SH.Notaris di Medan masa itu;
Bahwa atas objek terperkara Kantor Pertanahan Kota Medan kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977/Titi Papan an. Indriati yang kemudian diperbaharui dengan pergantian blangko menjadi SHM No.33 tahun 2002/Titi Papan , Surat Ukur Nomor : 253/Titipapan/2002, tanggal 07 Mei 2002 an. Indriati (ic.Tergugat l), pembaharuan dan pergantian blanko disebabkan luas objek terperkara berkurang dari 5.500 m2 menjadi 4.16 m2,akibat pelebaran jalan Platina Raya dan jalan Platina VII A ;
Bahwa Tergugat I kemudian menjual objek terperkara kepada Tergugat II ( ic.Charles Silalahi ) berdasarkan Akte Jual Beli Nomor : 06/2011, tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh Mauliddin Shati, SH, PPAT di
Medan dan Kantor Pertanahan Medan melakukan balik nama SHM No. 33 tahun 2002/Titi Papan dari Indriati menjadi nama Charles Silalahi (ic. Tergugat II);
Bahwa oleh karena peralihan hak atas objek terperkara dari Impun (nenek dari Penggugat) dan Achmad Jusuf Sonoen ( anak Achmad Suwardi, bapak dari Penggugat) selaku ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi (kakek Penggugat) kepada Indriati (ic.Tergugat I) dan jual beli atas tanah terperkara dari Indriati (ic. Tergugat I) kepada Charles Silalahi ( ic. Tergugat ll), adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dilakukan dihadapan Pejabat Umum yang berwenang maka peralihan hak atas tanah terperkara dari Impun dan Achmad Jusuf Sanoen kepada Indriati, dari Indriati kepada Charles Silalahi adalah sah dan berkekuatan hukum ;
Bahwa karena Tergugat Il memperoleh hak atas objek terperkara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan dilaksanakan dihadapan pejabat umum yang berwenang, rnaka patut dan berdasar hukum jika Tergugat II dalam hal ini dikwalifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus memperoleh perlindungan hukurn sesuai dengan Yurisprudensi MA No.1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982, yang berbunyi “Pembeli yang beritikad baik dalam membeli sesuai ketentuan Undangundang dan dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang harus dapat perlindungan hukum ";
Bahwa karena itu kepemilikan Tergugat II (ic.Charles Silalahi) atas objek terperkara berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.33 tahun 2002/Titi Papan adalah sah dan berkekuatan hukum dan harus mendapat perlindungan hukum ;
Bahwa Penggugat mendalilkan objek terperkara adalah merupakan bahagian dari harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon (bapak dari Penggugat) , seluas + 8786 M2 (delapan ribu tujuhratus delapanpuluh enam meter persegi), dahulu dikenal terletak Titipapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. sekarang dikenal terletak di Jalan Platina Raya Lingk I, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 20463/A/II/4, tanggal 03 Nopember 1973, yang dibuat Baharoedin Siregar, Bupati Deli Serdang an. Yusuf Sanon dimana saat ini diatas tanah tersebut telah terbit SHM No.33 tahun 2002 an. Charles Silalahi;
Bahwa karena Tergugat I (ic.Indriati) memperoleh hak atas objek terperkara dari Achmad Yusuf Sanoen ditulis dan disebut juga dengan Yusuf Sanon ( bapak Penggugat) dan Impun (nenek Penggugat) selaku ahli waris dari Alm. Achmad Suardi (kakek Penggugat) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni berdasarkan Akte Nomor 134 tanggal 8 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akte Nomor 55, tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa dan Akte Nomor 18, tanggal 24 OKober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan, masing-masing dibuat dihadapan DR.AP.Parlindungan, SH.Notaris di Medan masa itu, maka gugatan dalam perkara ini yang diajukan Penggugat selaku ahli waris Alm.Yusuf Sanon terhadap objek terperkara yang sebelumnya telah dialihkan Alm.Yusuf Sanon dan Impun kepada Indriati adalah tidak memiliki dasar hukum lagi karena itu harus ditolak; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Tergugat II, dengan segala
kerendahan hati mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan
Nomor 484 /Pdt/G/2013
tanggal 11 September 2014 yang amar nya sebagai berikut ;
DALAM EKSESPSI:
----- Menolak EksepsiTergugat II untuk seluruhnya; -----------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA: ------ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; ------------------------------------- Menyatakan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak Milik No, 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM ( Tergugat I ) tidak berkekuatan hukum; ------------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat No. 33 tahun 2002 dari
Tergugat I kepada Tergugat II cacat hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor : 06/2011tanggal 27 April 2011 yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, SH.- selaku PPAT batal demi hukum; ---------------------------------- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.976.000,- (Satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ). --------------------------------------------- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; ---------------------
Membaca Akta Banding nomor : 127/2014, yang dibuat oleh . Panitera Pengadilan
Negeri
Medan,
yang
menerangkan
bahwa
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat Il pada hari Selasa tanggal l Oktober 2014, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014, permohonan banding
mana
telah
dengan
sempurna
diberitahukan
kepada
Terbanding/Penggugat pada tanggal 01 Desember 2014 dan kepada Turut Terbanding/ Tergugat l pada tanggal 23 Oktober 2014 melalui WALIKOTA Medan karena keberadaaanya tidak diketahui dan guna memenuhi pasal 718 Rbg ; Membaca Relass Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibuat Juru Sita Pengganti masing-masing tertanggal 22 September 2014 Pengadilan Negeri Medan, kepada
Tergugat II
dan Tergugat I yang
diberitahukan melalui Walikota Medan karena tidak diketahui keberadaaanya Membaca,
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Pembanding semula Tergugat Il tertanggal 19 Nopember 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Nopember 2014, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding / Tergugat l melalui Walikota Medan tanggal 25 Nopember 2014 dan kepada
Terbanding / Penggugat
pada tanggal
1
Desember 2014; Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
tertanggal 15 Desember 2014, yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2014, kontra memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding /Tergugat ll tanggal 5 Januari 2015 ,dan kepada Turut Terbanding /Tergugat I melalui Walikota Medan karena keberadaannya tidak diketahui pada tanggal 13 Januari 2015; Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas Pengadilan
Negeri
Medan
yang
disampaikan
kepada
Kuasa
Perkara Hukum
Pembanding semula Tergugat Il pada tanggal 25 Nopember 2014 , kepada Terbanding / Penggugat tanggal 1 Desember 2014 dan kepada Turut
Terbanding / Tergugat I melalui Walikota Medan karena keberadaaanya tidak diketahui pada tanggal 23 Oktober 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Il telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima Menimbang, atas permintaan banding tersebut Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya menolak gugatan gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( niet ontvankelijk verklaard) dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
DALAM EKSEPSI A.
PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING
UNTUK
MENGAJUKAN GUGATAN. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 26 berbunyi sebagai berikut: “Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Yusuf Sanon dan tanah yang menjadi sengketa dahulu adalah milik Alm. Yusuf Sanon maka oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan gugatan sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim ekspesi Tergugat II tidak beralasan dan patut ditolak” Bahwa berdasarkan BUKTI T-II, Yakni Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 10 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan tanggal 10 Pebruari 2006, Penggugat/ Terbanding I bersama-sama dengan para ahli waris lain dari Alm. Yusuf Sanon telah mengalihkan kepada Jan Warista Ginting seluruh hak mereka atas tanah warisan Alm. Yusuf Sanon sebagaimana termaktub dalam Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/II/4, tanggal 03 Nopember 1973; Bahwa saksi Maria Sianturi yang dihadirkan Terbanding dipersidangan menerangkan: „Bahwa Akte tersebut sudah sah karena Penggugat/
Terbanding sudah melepaskan hak tanahnya kepada JAN WARISTA GINTING”; Bahwa Terbanding I mengakui tentang pembuatan Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi N0. 10, tanggal 10 Pebruari 2006, namun menurut Terbanding I Akte tersebut telah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 6 dari Akte tersebut; Bahwa dengan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 6 Akte Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 10, tanggal 10 Pebruari 2006 tidak serta merta menyebabkan
Akte
Pelepasan
hak
menjadi
batal
demi
hukum
(sebagaimana didalihkan Termohon Banding), hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 1266 KUHPerdata yang berbunyi: “Syarat batal selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik mana kala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan‟. Bahwa tidak ada bukti Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 10 yang dibuat dihadapan Martua Simanjuntak, SH. Notaris di Medan tanggal 10 Pebruari 2006, telah batal demi hukum; Bahwa karena Terbanding dan para ahli waris Alm. Yusuf Sanon telah mengalihkan hak atas tanah warisan Alm. Yusuf Sanon kepada JAN WARISTA, maka Terbanding tidak memiliki lagi legal standing untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah warisan Alm. Yusuf Sanon aqua; Bahwa karena Termohon Banding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka patut dan berdasar hukum jika
gugatan
dinyatakan
tidak dapat diterima
(Niet
Ontvankelijk
Verklaard); B.
GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUARSA/ LEWAT WAKTU (VIRJARING) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 28 point terakhir berbunyi: “Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini menuntut hak warisan dari Alm. Yusuf Sanon sebagai orang tua kandung Penggugat maka oleh karena itu eksepsi Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak”, Bahwa berdasarkan BUKTI T II-1, BUKTI T II-2, dan BUKTI T II-3, objek terperkara semula adalah milik dari Alm. Achmad Suwardi yang diperoleh
Alm. Achmad Suwardi dari Tengku Chairijah atau disebut Tengku Chairiah berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan tanggal 22 April 1952 bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Nomor: 527/KTR/TP/1977 yang merupakan bagian dari Grant 1958 tanggal 6 Juli 1922 persil No. 1,2,3,4,5,30,31,32, dan 33, kemudian setelah Achmad Suwardi meninggal dunia, ahli warisnya yakni Impun dan Achmad Jusuf Sanoen mengalihkan kepada Tergugat I (ic. Indriati) tanah persil 1,2 dan sebagian dari pada persil nomor 3 ukuran 50 M x 105,50 M, luas 5.500 M2 berdasarkan Akta Nomor 134 tanggal 6 Juli 1977 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli bertalian dengan Akta Nomor 55 Tanggal 16 Agustus 1977 tentang Surat Kuasa dan Akta Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1977 tentang Pernyataan Pelunasan masing-masing dibuat dihadapan DR. AP. Perlindungan, SH Notaris di Medan. Bahwa Terbanding I mengajukan gugatan dalam perkara ini 36 (tiga puluh enam) tahun setelah Indriati (ic. Tergugat I/ Terbanding II) memperoleh hak atas objek sengketa dari Impun dan Yusuf Sanon sebagai ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi. Bahwa karena Penggugat telah berdiam diri, tidak mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah terperkara selama 36 (tiga puluh enam) tahun, maka Terbanding I patut dan berdasar hukum dinyatakan telah melepaskan haknya (rechtverwerking) atas tanah terperkara; Bahwa sesuai ketentuan pasal 1967 KUHPerdata: “Segala tuntutan hukum,
baik
yang
bersifat
perbendaan
maupun
yang
bersifat
perseorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun (30 tahun) sedang siapa yang menunjukkan akan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikatnya yang buruk”. Bahwa ketentuan pasal 1979 KUHPerdata: “Daluarsa tercegah oleh suatu peringatan, suatu gugatan serta oleh tiap perbuatan yang berupa tuntutan hukum satu dan lain yang diberitahukan oleh seorang pegawai yang berkuasa untuk itu atas nama pihak yang berhak kepada orang yang hendak dicegah memperolehnya dengan jalan daluarsa”, Bahwa ketentuan pasal 1979 KUHPerdata, memperkuat dalil ekspesi tentang daluarsanya gugatan, karena relas pemberitahuan sidang disampaikan oleh Juru sita pengganti kepada Pembanding pada tahun
2013, yaitu setelah lewat 30 tahun sejak Terbanding II (ic. Indriati) memperoleh hak atas tanah terperkara dari Impun dan Yusuf Sanon sebagai ahli waris dari Alm. Achmad Suwardi; Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 157.K/Sip/1975 berbunyi; “Hak Penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai oleh Tergugat tidak terkena daluarsa” tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara ini karena Yurisprudensi aquo adalah tentang penggunaan tanah terperkara bukan tentang tenggang waktu untuk mengajukan tuntutan; Bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding telah lampau waktu/ daluarsa, maka patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklraad);
C.
GUGATAN
PENGGUGAT
KURANG
PIHAK
(PLURIUM
LITIS
CONSORTIUM) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 31 berbunyi: “Menimbang, bahwa perkara ini pihak yang terlibat dalam jual beli tanah terperkara adalah ahli waris Penggugat dengan Indriati Salim (Tergugat I) dan Charles Silalahi (Tergugat II) sehingga yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Penggugat sebagai ahli waris Yusuf Sanon dan Tergugat I (Indriati Salim) dan Tergugat II (Charles Silalahi) adalah sebagai pembeli maka oleh karena itu Penggugat sudah benar menggugat Indriati Salim (Tergugat I) dan Charles Silalahi (Tergugat II) yang menjadi pihak dalam perkara ini, sehingga ekspasi Tergugat II tidak beralasan dan harus ditolak”. Bahwa petitum gugatan angka ke 5 berbunyi: Menyatakan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I) Cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak dapat dipergunakan (Batal Demi Hukum). Bahwa petitum gugatan angka 6 berbunyi: Menyatakan Pendaftaran Peralihan Hak Sertifikat No. 33 tahun 2002, dari Tergugat I kepada Tergugat II Cacat Hukum serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor: 06/2011 tanggal 27 April 2011yang dibuat oleh MAULIDDIN SHATI, SH SELAKU PPAT, batal demi hukum; Bahwa sesuai posita dan petitum gugatan angka 5 dan angka 6, maka untuk sempurnanya pihak-pihak dalam perkara ini maka Penggugat/ Terbanding I secara hukum harus menarik sebagai Tergugat:
a. Kantor Pertanahan Kota Medan, selaku pihak yang menerbitkan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 1977, (2) Sertifikat Hak Milik No. 33 tahun 2002 atas nama INDRIATI SALIM (Tergugat I/ Terbanding II) dan membalik namakannya menjadi atas nama Charles Silalahi (Tergugat II/ Pembanding); b. MAULIDDIN SHATI, SH, selaku PPAT, selaku pihak yang membuat Akta Jual Beli Nomor: 06/2011 tanggal 27 April 2011, dari Tergugat I kepada Tergugat II; Dalil-dalil tersebut diatas sejalan dengan: 1. YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI. (MA.RI) Nomor: 621 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya berbunyi: “para pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikutsertakan dalam gugatan” 2. YURISPRUDENSI Putusan Mahkamah Agung RI (MA.RI) Nomor: 621 K/Sip/1975 kaidah hukumnya berbunyi: “bahwa seluruh Subjek Hukum/ pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan perkara harus diikutsertakan”; Bahwa karena Penggugat/ Terbanding I tidak menarik Kantor Pertahanan Kota Medan dan MAULIDDIN SHATI, SH, Selaku PPAT, selaku Tergugat dalam perkara ini, maka hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (Plurium Litis Consortium); Bahwa karena gugatan Penggugat/ Terbanding kurang pihaknya, maka patut dan berdasar hukum jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklraard);
DALAM POKOK PERKARA I.
TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT/ TERBANDING I SELAKU AHLI WARIS DARI ALM. YUSUF SANON. Bahwa Penggugat/ Terbanding I (ic. Syarianto) dalam gugatannya mendalilkan kedudukan hukumnya dalam perkara ini adalah selaku ahli waris dari Alm. Yusuf Sanon, karena itu Terbanding I berhak atas tanah terperkara yang merupakan harta warisan dari Alm. Yusuf Sanon; Bahwa untuk membuktikan kedudukan hukumnya selaku ahli waris dari Alm. Yusuf Sanon, Terbanding I mengajukan bukti P-5 berupa Surat Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Achmad Yusuf Sanun; Bahwa mengenai bukti P-5, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 34-35 menyebutkan: “.... sedangkan bukti P-5
berupa Surat Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Almarhum Achmad Yusuf Sanun, oleh karena bukti P-5 tersebut tidak ada aslinya maka tidak perlu dipertimbangkan”, Bahwa
karena
Terbanding
I
tidak
dapat
membuktikan
tentang
kedudukannya selaku ahli waris Almarhum Achmad Yusuf Sanun yang ditulis dan disebut juga dengan Alm. Yusuf Sanon, maka Terbanding I tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan terhadap tanah terperkara yang menurut Terbanding I adalah merupakan harta warisan Alm. Yusuf Sanon berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4 tanggal 3 Nopember 1973;
II.
TENTANG
DASAR
GUGATAN
DAN
DASAR
KEPEMILIKAN
PENGGUGAT/ TERBANDING I ATAS TANAH TERPERKARA Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 40 berbunyi: “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II-8 dan T II-9 tersebut maka tanah Penggugat yang berasal dari Alm. Yusuf Sanon seluas kurang lebih 8786 m2 yang terletak di Kampung Titipapan, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4 tanggal 3 Nopember 1973 tidak ada dan tidak terdaftar di Kabupaten Deli Serdang, sehingga petitum ke 2 gugatan Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak”; Bahwa petitum gugatan Penggugat pada angka ke-2 berbunyi: “Menyatakan sebidang tanah seluas lebih kurang 4000 m 2 (empat ribu meter persegi) yang terletak di Jalan Platina Raya Link. I Kel. Titipapan, Kec.
Medan
Deli,
Kota
Medan
adalah
sah
milik
kepunyaan
Penggugat”; Bahwa Penggugat/ Terbanding I bukan pemilik dari tanah terperkara, karena itu Terbanding I tidak memiliki dasar dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan atas tanah terperkara; Bahwa karena Terbanding I tidak memiliki dasar dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan atas tanah terperkara maka patut dan berdasar hukum jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Terbanding I seluruhnya; Bahwa karena itu pertimbangan hukum yang mengabulkan petitum ke-5 dan petitum ke-6 dari gugatan Penggugat/ Terbanding I adalah keliru dan tidak berdasar hukum;
III.
TENTANG ALAS HAK SERTIFIKAT HAK MILIK NO. 33 TAHUN 1977 YANG DIPERBAHARUI DENGAN PENGGANTIAN BLANKO MENJADI SERTIFIKAT
HAK
MILIK
NO.
33
TAHUN
2002
an.
PEMBANDING/TERGUGAT II (ic. CHARLES SILALAHI) -
Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 41 dan 42 berbunyi :
-
“Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 gugatan Penggugat yang menyatakan (1) Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977, dan (2) Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 an. INDRIATI SALIM (Tergugat I) cacat hukum dan tidak berlaku serta tidak dapat dipergunakan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa INDRIATI SALIM (Tergugat I) memperoleh Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977 dari Perjanjian Pendahuluan Jual Beli No. 134, tanggal 28 Juli 1977 antara Nyonya Impun dan Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Indriati Salim yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-2) dan Surat Kuasa dari Nyonya Impun dan Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Indriati Salim, Akta No. 55, tanggal 16 Agustus 1977 yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-3) serta Akta Pernyataan Pelunasan antara Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Nyonya Indriati Salim, yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-2) Akta No.118, tanggal 24 Oktober 1977 yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-4)”;
-
“Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati Salim tanahnya diperoleh dari Achmad Yusuf Sanoen berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun berupa sebidang tanah seluas 8.786 m2 yang dibuat oleh BAHAROEDDIN Siregar, Bupati Deli Serdang pada hal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Reg. No: 83/G/2003/PTUN – MDN, tanggal 03 Februari 2004, yang menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun, yang dikeluarkan oleh Bupati Deli Serdang, tidak sah, maka Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati Salim (Tergugat I) tidak berkekuatan hukum, sehingga petitum
ke-5 gugatan Penggugat beralasan maka oleh karena itu patut dikabulkan”; -
“Menimbang, bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977 dan Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati Salim (Tergugat I) tidak berkekuatan hukum maka pendaftaran peralihan hak Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 dari Tergugat I (Indriati Salim) kepada Tergugat II (Charles Silalahi) pada tanggal 03 Mei 2011 cacat hukum, serta Akta Jual Beli antara Tergugat I dengan Tergugat II Nomor 06/2011, tanggal 27 April 2011, yang dibuat MAULIDDIN SHATI, SH selaku PPAT, batal demi hukum, sehingga petitum ke-6 gugatan Penggugat beralasan dan patut dikabulkan”;
-
Bahwa sesuai Akta No. 55, tanggal 16 Agustus 1977, yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-3) serta Akta Pernyataan Pelunasan antara Tuan Achmad Yusuf Sanoen dengan Nyonya Indriati Salim, yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-2) Akta No.118, tanggal 24 Oktober 1977 yang dibuat oleh Dr. AP. Parlindungan, SH, Notaris di Medan (bukti T II-4), perolehan hak atas tanah terperkara oleh Tergugat I/Terbanding II (ic. Indriati Salim) adalah sebagai berikut:
-
Alm. Achmad Suwardi memperoleh hak atas tanah terperkara dari Tengku Chairijah atau disebut Tengku Chairiah berdasarkan Surat Jual Beli dibawah tangan, tanggal 22 April 1952 bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Nomor: 527/KTR/TP/1977 yang merupakan bagian dari Grant 1958, tanggal 06 Juli 1922 persil No. 1,2,3,4,5,30,31,32 dan 33;
-
Bahwa setelah Achmad Suwardi meninggal dunia, ahli warisnya yakni Impun dan Achmad Jusuf Sanoen mengalihkan kepada Tergugat I (ic.Indriati Salim) tanah persil No. 1,2 dan sebagian dari pada persil No. 3, ukuran 50M x 105,50M, luas 5.500M2;
-
Bahwa dari bukti T II-2, bukti T II-3 dan bukti T II-4, dapat ditarik fakta hukum bahwa alas hak tanah terperkara adalah: Surat Jual Beli dibawah tangan, tanggal 22 April 1952 bertalian dengan Surat Keterangan Kepala Kampung Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Nomor: 527/KTR/TP/1977 bukan Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun;
-
Bahwa
karena
itu
pertimbangan
hukum
Judex Factie
yang
mengabulkan petitum gugatan ke-5 dan gugatan ke-6 dengan pertimbangan bahwa alas hak Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 1977 yang diperbaharui dengan penggantian blanko menjadi Sertifikat Hak Milik No. 33 Tahun 2002 atas nama Indriati Salim (Tergugat I) adalah Surat Keterangan Tanah Nomor: 20463/A/II/4, tanggal 3 Nopember 1977 atas nama Yusuf Sanun, adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak beralasan hukum; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas , Tergugat II/Pembanding dengan segala kerendahan hati bersama ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi: 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding; 2. Membatalkan
keputusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Reg.
No.484/Pdt.G/2013/PN-Mdn, tanggal 11 September 2014 dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Menimbang,
terhadap
Terbanding I/ Penggugat
memori
banding
dari
Pembanding/Tergugat
II,
mengajukan kontra memori banding pada pokok
sebagai berikut: DALAM EKSEPSI I.
PENGGUGAT MEMILIKI LEGAL STANDING SEBAGAI PENGGUGAT 1. Bahwa Terbanding I dapat menerima seluruh putusan a quo, karena menurut hemat Terbanding I, hakim pertama tidak-tidaklah salah dalam mempertimbangkan hukum dalam perkara a quo; 2. Bahwa dalil-dalil Pembanding sangat mengada-ada yang sifatnya pengulangan semata pada persidangan sebelumnya serta jauh dari kebenaran sebagaimana yang telah diuji pada persidangan perkara a quo, Terbanding telah membuktikan bahwa Terbanding adalah ahli waris yang juga merupakan anak kandung dari Alm. Yusuf Sanon, sebagaimana keterangan saksi Jan Warsita yang diajukan Terbanding I dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian adalah patut dan beralasan bagi Pengadilan Tinggi Medan menolak Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo;
dalil-dalil eksepsi
II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DALUARSA/LEWAT WAKTU 3. Bahwa lagi-lagi dalil-dalil Pembanding mengada-ada, Pembanding menyamakan sengketa kepemilikan atas tanah dengan produk makanan sehingga menyatakan gugatan Terbanding dalam perkara a quo daluarsa, padahal sangat jelas sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.157.K/Sip/1975 dalam Kaidah Hukumnya disebut “Hak Penggugat untuk menggunakan tanahnya yang sudah lama dikuasai Tergugat tidak terkena daluarsa”. 4. Bahwa selain itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sangat beralasan dan sesuai hukum acara, dengan demikian sangat beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dalam perkara a quo; III. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) 5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak salah dalam menerapkan hukum, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Tergugat I (Charles Silalahi) dan Tergugat II (Indriati Salim) pihak-pihak yang sangat erat memiliki hubungan hukum dalam perkara a quo. Dengan demikian sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan; DALAM POKOK PERKARA 6. Bahwa kedudukan Terbanding I sebagai Ahli Waris Yusuf Sanun telah diuji pada persidangan perkara a quo, sangat jelas terungkap dalam fakta persidangan perkara a quo, Terbanding I adalah ahli waris Yusuf Sanun pemilik tanah perkara, selain bukti P-5 Terbanding I juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan Terbanding I adalah anak kandung Yusuf Sanun, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tidaklah semata-mata mengacu pada bukti P-5, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak salah maupun keliru dalam menerapkan hukum pada perkara a quo, oleh karenanya mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a
quo menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan; 7. Bahwa Terbanding menerima putusan Pengadilan Negeri Medan oleh karena tidak ada kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dan telah memenuhi rasa keadilan, dengan demikian sudi lah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, menolak seluruh dalil-dalil Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo; 8. Bahwa sedangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pembanding maupun Terbanding telah diuji dalam persidangan perkara a quo, menurut hemat terbanding tidak ada kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum. Dengan demikian Terbanding I menerima putusan Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menolak seluruh dalil-dalil memori banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan; Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding I dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di dalam memeriksa pada tingkat banding ini, berkenan memutuskan sebagai berikut : 1. Menolak permohonan banding Pembanding; 2. Menerima gugatan Penggugat/Terbanding I dalam perkara a quo; 3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Il tertanggal 19 Nopember 2014, ternyata tidak ada memuat hal-hal melainkan
yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, hanya
merupakan
pengulangan
atas
hal-hal
yang
sudah
dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Il tersebut harus ditolak;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati dengan seksama kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat
pada prinsipnya menyetujui putusan Pengadilan tingkat
pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan
seksama
berkas
perkara
dan
surat-surat
yang
berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 September 2014, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Il tertanggal 19 Nopember 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 15 Desember 2014 , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor: 484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11Septemberi 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ll tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;
MENGADILI: -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Il ;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
484/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 11 Septemberi 2014, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding
semula Tergugat Il
untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin
tanggal 9 Pebruari 2015 oleh kami
Dr.H.SOEDARMADJI,SH.MHum Wakil
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan.
sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DAHLIA BRAHMANA SH,MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 nomor : 07/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi HakimHakim Anggota tersebut diatas serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara-
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
ttd DHARMA E. DAMANIK, SH. MH.
KETUA MAJELIS
ttd Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M. Hum.
ttd DAHLIA BRAHMANA, SH. MH. PANITERA PENGGANTI ttd HAMONANGAN RAMBE, SH. MH.
.
