PUTUSAN NOMOR : 288/PDT/2015/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
ROSMALA SIREGAR disebut juga ROSMALA, Umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : dahulu di Jl. BSP Link. I Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, sekarang Jl. M. Taher Cokro Link. I Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan ; ZULHIT JUNI NAINGGOLAN, Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta Alamat : dahulu di Jl. BSP Link. I Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan, sekarang beralamat Jl. M. Taher Cokro Link. I Kel. Selawan Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan ; Dan untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula
sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II ; LAWAN ELVINA HASIBUAN, Perempuan,
tanggal lahir 16 Nopember 1966, Jenis Kelamin Bangsa
Indonesia,
Agama
Islam,
Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Karya No. 12 Kel. Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ; M. AFANDI S, tanggal lahir 22 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki-laki, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Karya No. 12 Kel. Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara ; Dan untuk selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING semula
sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II ;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 1 dari 34 hal
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 36/Pdt.G/2014/PN-KIS tanggal 03 Juni 2015 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal
25 Nopember 2014 dalam Register
Nomor 36/
Pdt.G/2014/PN.KIS, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah suami istri yang berteman baik dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana sepengetahuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mempunyai usaha jual beli emas yang mempunyai toko di Jl. Diponegoro No. 17 Kisaran, yang sekarang berubah menjadi toko pakaian; 2.
Bahwa sekitar awal bulan Juni 2010 Tergugat I dan Tergugat II menjumpai Penggugat I dan Penggugat II, dimana pada saat itu Tergugat I mengatakan “aku kurang modal, pinjamlah uangmu untuk tambahan modal usaha jual beli emas, nanti aku kembalikan dan akan kuberi kompensasi, setelah modal yang kau pinjamkan atau kau titipkan kepadaku kukembalikan”;
3.
Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah teman baik, Penggugat percara dan yakin kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan uangnya kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perjanjian secara lisan Tergugat I dan Tergugat II akan tepat waktu mengembalikan hutangnya (titipan modal) kepada Penggugat I dan Penggugat II;
4.
Bahwa adapun uang Penggugat I dan Penggugat II yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang diserahkan Penggugat I dan Penggugat II dalam 4 (empat tahap, yaitu : 4.1. Tahap I (satu) pada tanggal 3 Juni 2013 diserahkan Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 2 dari 34 hal
4.2. Tahap 2 (dua) pada tanggal 7 September 2013 diserahkan Penggugat I kepada Tergugat I sebesar Rp.115.000.000,- (seratus limabelas juta rupiah) ; 4.3. Tahap 3 (tiga) pada tanggal 2 Oktober 2013 diserahkan Penggugat-I kepada Tergugat I sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) ; dan 4.4. Tahap 4 (empat) pada tanggal 21 Maret 2014 diserahkan Penggugat-II kepada Tergugat I sebesar Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah); 5.
Bahwa penyerahan uang untuk modal usaha sebesar Rp 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan penandatanganan kwitansi oleh Tergugat I dan Surat Perjanjian yang ditulis sebagai model titipan;
6.
Bahwa kemudian untuk menjamin pengembalian uang yang telah diserahkan Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Tergugat I yang juga disetujui oleh Tergugat II memberikan jaminan kepada Penggugat berupa: 6.1. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 85 M2 (delapan puluh lima meter bujur sangkar), yang terletak Gang Restu Link. IV Kel. Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang batasbatasnaya : -
Sebelah Utara dengan tanah Matun = 5 meter;
-
Sebelah Selatan dengan Gang Restu = 5 meter;
-
Sebelah Timur dengan tanah Kasman = 17 meter;
-
Sebelah Barat dengan tanah Sulaiman/H. Kamsi = 17 meter; Sebagaimana diuraikan dalam SURAT PENYERAHAN/GANTI RUGI bertanggal 25 Juli 2000 Nomor : 590/727/SN-VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selawan dan diketahui oleh Camat Kota Kisaran Timur;
6.2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 63.500 M2 (enam puluh tiga ribu lima ratus meter bujur sangkar), yang terletak Dusun VI Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, yang batasbatasnya : -
Sebelah Utara dengan tanah H. Halil Nasution = 225 meter;
-
Sebelah Selatan dengan tanah Aek Sugapa = 175 meter;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 3 dari 34 hal
-
Sebelah Timur dengan Azrial = 400 meter;
-
Sebelah Barat dengan tanah Hutan = 235 meter ;
Yang terdaftar atas nama ILHAM NAZRI, sebagaimana diuraikan dalam Surat keterangan bertanggal 26 September 2001 Nomor : 590/30, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Maraja dan diketahui oleh Camat Bandar Pulau; 7.
Bahwa diluar dari apa yang diuraikan didalam masing-masing kwitansi penyerahan uang dimaksud, secara lisan disepakati, dari modal usaha yang telah diserahkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut maka Penggugat I dan Penggugat II berhak atas konvensasi dari hasil usaha yang nantinya akan diterima Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya 8 % dari hutang (modal), sedangkan uang pokok yang diserahkan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat dan Tergugat II akan dikembalikan sebagaimana batas waktu yang disebutkan didalam masing-masing kwitansi penyerahan uang dimaksud;
8.
Bahwa sebagaimana tertera didalam kwitansi penyerahan uang tahap pertama pada tanggal 28 Juni 2013 uang modal usaha dimaksud sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah) akan dikembalikan 3 (tiga) bulan berikutnya yaitu pada tanggal 7 September 2013, akan tetapi setelah berjalan 3 (tiga) bulan, Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk memperpanjang waktu pengembaliannya yang disesuaikan dengan pengembalian titipan modal berikutnya (tahap kedua) dimana Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) dengan masa penitipan 1 (satu) bulan;
9.
Bahwa selanjutnya setelah waktu yang ditetapkan dalam kwitansi penyerahan uang dimaksud jatuh tempo, antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I dan Tergugat II kemudian membuat kesepakatan berikutnya, sehingga terjadi penyerahan uang tahap berikutnya yaitu tahap ketiga tanggal 2 Oktober 2013 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), hal mana disetujui Penggugat I dan Penggugat II disebabkan apa yang dijanjikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa pembagian hasil usaha tetap diserahkan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan apa yang diperjanjikan;
10. Bahwa selanjutnya setelah waktu yang ditetapkan dalam kwitansi penyerahan
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 4 dari 34 hal
uang tahap ke 3 (tiga) dimaksud jatuh tempo, kemudian Penggugat II dengan Tergugat I membuat kesepakatan berikutnya, sehingga menyerahkan uang sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2014; 11. Bahwa akan tetapi setelah penyerahan uang yang ditulis sebagai titipan modal pada tahap 4 (empat) tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi merealisasikan (menyerahkan) konvensasi dari hasil usaha dimaksud, dan demikian juga setelah batas waktu pengembalian uang yang ditetapkan didalam kwitansi tersebut sampai (jatuh tempo) Tergugat juga tidak bersedia mengembalikannya; 12. Bahwa atas tidak bersedianya Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II telah beberapa kali menegur Tergugat I dan Tergugat II agar segera mengembalikan uang yang telah Penggugat I dan Penggugat II serahkan sebagai hutang atau disebut sebagai titipan modal tersebut kepada Tergugat I dan Tergugat II ditambah konvensasi yang seharusnya Penggugat I dan Penggugat II terima, akan tetapi Tergugat I
dan Tergugat II selalu
menghindar dengan berbagai alasan, bahkan saat gugatan ini Penggugat I dan Penggugat II daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Tergugat I dan Tergugat II sudah sangat sukar untuk ditemui, dan terkesan telah menginkari tanggung jawabnya; 13. Bahwa dengan tidak diserahkannya konvensasi sebagai hasil usaha uang Penggugat dan tidak dikembalikannya uang Penggugat I dan Penggugat II yang
diserahkan
sebagai
hutang
atau
Titipan
Modal
tersebut
dan
keseluruhannya (dari tahap 1 s/d tahap 4) sebesar 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II tepat pada waktunya yaitu tanggal 21 Juni 2014, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi; 14. Bahwa berhubung Tergugat I dan Tergugat II telah lalai (wanprestasi) dalam merealisasikan konvensasi dari hasil usaha uang yang dititipkan Penggugat I dan Penggugat II (sebagai hutang atau ditulis dalam kwitansi sebagai titipan modal) dan juga telah lalai (wanprestasi) dalam pengembalian uang dimaksud
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 5 dari 34 hal
maka adalah patut menurut hukum agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II berupa: 14.1.
Uang konvensasi yang dihitung sejak 21 Maret 2014 sampai dengan jatuh tempo tanggal 21 Juni 2014 terhitung 3 (tiga) bulan, setiap bulannya 8% dari seluruh hutang (modal), dengan perhitungan : 8% x 275.000.000,- = Rp.22.000.000,-/bulan x 3 bulan = Rp.66.000.000,(enam puluh enam juta rupiah);
14.2.
Uang yang telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat sebagai titipan modal sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
15. Bahwa berhubung karena surat-surat berupa kwitansi maupun perjanjian antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I adalah dibuat berdasarkan prosedur yang dibenarkan oleh Undang-Undang dimana adalah merupakan kesepakatan kedua belah pihak maka patut menurut hukum dinyatakan syah dan berkekuatan hukum; 16. Bahwa kemudian akibat dari kelalaian Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang, maka Penggugat I dan Penggugat II telah mengalami kerugian, berupa hilangnya keuntungan yang dapat diperoleh Penggugat dari hasil menggunakan uang tersebut untuk usaha, sehingga adalah patut menurut hukum menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar bunga sebesar 5% setiap bulannya terhitung waktu yang ditetapkan didalam kwitansi/perjanjian dimaksud jatuh tempo, yaitu sejak tanggal 21 Juni 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu 5 (lima) bulan; 17. Bahwa dengan demikian jika setiap bulannya Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar bunga sebesar 5% maka bunga yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah 5% x 272.000.000,- = 13.750.000,- x 5 bulan = Rp 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 18. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sangat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan melakukan tindakan yang akan merugikan Penggugat I dan Penggugat II dengan mengalihkan harta benda Tergugat kepada pihak lain apalagi terhadap harta benda Tergugat yang telah dijaminkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, sehingga akan menyebabkan gugatan Penggugat hampa, dengan demikian adalah patut menurut hukum agar Ketua Pengadilan Negeri Kisaran meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslaag) Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 6 dari 34 hal
atas harta benda milik Tergugat I dan Tergugat yang telah dijadikan jaminan hutang atau penitipan uang tersebut, sebagaimana diuraikan diatas pada angka 6 (enam) ditambah dengan satu bidang tanah beserta 2 (dua) buah rumah toko yang terletak di Ling. II Kebun Sayur Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan satu bidang tanah beserta tanam-tanaman diatasnya yang terletak di Desa Rawang panca Arga Kapung Bungur Dusun II Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan; 19. Bahwa apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka sudah sangat pantas dan wajar apabila seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan hutang sebagaimana yang terurai dalam poin 8 (delapan) dan ditambah dengan satu bidang tanah beserta 2 (dua) buah rumah toko yang terletak di Ling. II Kebun Sayur Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan satu bidang tanah beserta tanam-tanaman diatasnya yang terletak di Desa Rawang Panca Arga Kapung Bungur Dusun II Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan agar dilelang, dimana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk pembayaran seluruh hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat I dan Penggugat II; 20. Bahwa selanjutnya untuk menjamin dipatuhinya isi putusan dalam perkara a quo, maka adalah patut bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang dimaksud kepada Penggugat I dan Penggugat II terhitung sejak putusan atas perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (in kracht van gewijsde); 21. Bahwa berhubung gugatan a quo diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II adalah berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka adalah patut menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara a quo nantinya dapat dijalankan Serta Merta (Uit Voorbaar Bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi; 22. Bahwa berhubung gugatan ini diajukan adalah berdasarkan adanya kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II, maka patut bilamana Tergugat I dan Tergugat II dihukum pula untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkawa aquo;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 7 dari 34 hal
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut, dengan ini dimohonkan kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar sudi kiranya menetapkan suatu putusan hukum yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan, Surat-surat yaitu berupa kwitansi penyerahan uang dari tahap Pertama s/d tahap ke empat adalah sah menurut hukum; 3. Menyatakan, bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan tidak menyerahkan konvensasi sebagai hasil usaha Uang Penggugat dan tidak mengembalikan Uang Penggugat yang diserahkan sebagai Titipan Modal tersebut yang keseluruhannya (dari tahap pertama s/d tahap keduabelas) sebesar 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II tepat pada waktunya yaitu tanggal 21 Juni 2014, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II telah lalai atau dengan sengaja melalaikan diri untuk memenuhi kewajibannya sehingga dengan demikian pula Tergugat patut dinyatakan telah melakukan tindakan Wanprestasi; 4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan dalam perkara a quo adalah sah dan berharga; 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan konvensasi sebesar Uang konvensasi sebesar Rp.8 % x 275.000.000,- = Rp.22.000.000,- / bulan x 3 bulan = Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan uang Penggugat yang telah diterima Tergugat I sebesar Rp275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar bunga terhitung tanggal 21 Juni 2014 sampai gugatan ini diajukan yaitu 5 (lima) bulan sebesar 5% x. dengan hitungan Rp275.000.000,- x 5% = Rp.13.750.000,- x 5 lima = 68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 8. Menyatakan sah demi hukum agar seluruh harta benda milik Tergugat I dan Tergugat II yang menjadi jaminan hutang sebagaimana yang terurai dalam poin 6 (enam) dan ditambah dengan satu bidang tanah beserta 2 (dua) buah rumah toko yang terletak di Ling. II Kebun Sayur Air Joman Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan dan satu bidang tanah beserta tanam-tanaman diatasnya yang terletak di Desa Rawang Panca Arga Kapung Bungur Dusun II Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 8 dari 34 hal
Kecamatan Rawang Panca Arga Kabupaten Asahan agar dilelang, dimana uang hasil lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat untuk pembayaran seluruh hutang-hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat; 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan Tergugat mengosongkan dan menyerahkan barang jaminan kepada Penggugat sejak putusan atas perkara a quo berkekuatan hukum tetap dan pasti (In Kracht gewijsde); 10. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan Serta Merta (Uit voorbaar bijvorraad) meskipun ada perlawanan, Banding, maupun Kasasi; 11. Menghukum lagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini; Atau, bilamana yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain dengan Penggugat, mohon kiranya diputus dengan suatu putusan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Eksepsi 1. Bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan dari dalil Posita gugatan serta apa yang di mohonkan didalam petitumnya pada gugatan a.quo telah menyalahi kaidah-kaidah serta azas hukum acara perdata, yaitu tentang asaz formil maupun asaz materill dari suatu gugatan vide.pasal 8 Rv (Reglement Op de Recht Voorrdering); 2. Bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) mendeskripsikan Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) atas suatu kesepakatan perjanjian sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan perkara a.quo; 3. Bahwa apabila diperhatikan secara teliti terhadap gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) tersebut telah terdapat kekeliruan yang tampak jelas dan nyata hal mana yang diuraikan didalam posita maupun dengan apa yang dimohonkan didalam petitumnya telah bertentangan dan
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 9 dari 34 hal
atau tidak sejalan tentang hubungan hukum (rechtvoorhauding) yang saling tidak bersesuaian; 4. Bahwa oleh karena hal tersebut, dengan tidak dan atau tanpa dicantumkannya fakta hukum yang menjadi dasar hukum dapat berakibat suatu surat gugatan menjadi tidak sah dan tidak beralasan secara hukum (cacat hukum); 5. Bahwa dengan demikan, Petitum
dari suatu gugatan agar tidak
menimbulkan cacat formil haruslah memenuhi syarat, yaitu : bersifat tegas dan spesifik (khusus), yang mana Penggugat harus menguraikan satupersatu secara gamblang didalam positanya, juga harus diuraikan lagi didalam petitumnya, bukan digabungkan dan atau diuraikan secara sempit dan monoton; 6. Bahwa oleh karena itu jika petitum (4,5,6,7 & 8) diuraikan secara sempit yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur yang mengakibatkan surat gugatan menjadi tidak jelas (obcurrliblle) vide. MA No.582/K/Sip/1973; 7. Bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, dengan tidak terpenuhinya azas formill dan atau asaz materill dari suatu gugatan maka sudah sepatutnya tersebut ditolak (Niet on van kelijverkllard);
Dalam Pokok Perkara -
Bahwa Tergugat I secara tegas membantah dan menolak terhadap seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya;
-
Bahwa dalil dan alasan yang telah dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah tidak benar, maka dengan ini Tergugat I perlu mengemukakan serta menjelaskan tentang hal-hal yang sebenarnya adalah sebagai berikut: 1. Bahwa benar, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah teman baik dari Tergugat I; 2. Bahwa benar, Tergugat I ada menemui Para Penggugat dengan tujuan untuk menambah modal usaha jual beli emas, akan tetapi pada saat tersebut yang sebenarnya adalah Tergugat I hanya sendirian saja tanpa bersama dengan Tergugat II;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 10 dari 34 hal
3. Bahwa atas maksud dari Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) telah menyetujuinya untuk memberikan tambahan untuk modal usaha tersebut; 4. Bahwa tidak benar jika Para Penggugat ada menyerahkan uang kepada
Tergugat
I
untuk
tambahan
modal
usaha
sebesar
Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah), akan tetapi sebenarnya adalah telah disepakati perjanjian secara lisan antara Tergugat I dengan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat), maka kemudian Para Penggugat ada menyerahkan uang untuk tambahan modal usaha tersebut secara nyata hanya sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang diserahkan dalam 4 (empat) tahan yaitu: a. Tahap I (satu) pada sekitar bulan Juni 2013 yang telah diterima oleh Tergugat dan Penggugat I uang sebesar Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) setelah sebelumnya dipotong Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bunga pinjaman modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); b. Tahap II (dua) pada sekitar bulan September 2013 yang telah diterima
oleh
Tergugat
I
dari
Penggugat
I
uang
sebesar
Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) setelah sebelumnya dipotong Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bunga dari pinjaman modal usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); c. Tahap III (tiga) pada sekitar bulan Oktober 2013 yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat I uang sebesar Rp.27.000.000,(dua puluh tujuh juta rupiah) setelah sebelumnya dipotong Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bunga dari pinjaman modal usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); d. Tahap IV (empat) pada sekitar bulan Maret 2014 yang telah diterima oleh Tergugat dan Penggugat I uang sebesar Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah) setelah sebelumnya dipotong Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai bunga pinjaman modal usaha sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); 5. Bahwa benar, sebagai jaminan (agunan) atas pengembalian terhadap pinjaman modal usaha tersebut, Tergugat I memang ada menyerahkan berupa 2 (dua) buah surat kepemilikan alas hak tanah, sebagaimana Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 11 dari 34 hal
diuraikan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada point 6 (enam) subs poin 6.1 dan 6.2 gugatan a.quo, akan tetapi hal tersebut secara nyata dilakukan Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seizin dari Tergugat II, oleh karena dari perbuatan Tergugat I tersebut hubungan Tergugat I dengan Tergugat II menjadi tidak harmonis (retak) sebagimana suami isteri sampai dengan saat ini; 6. Bahwa tidak benar, didalam masing-masing kwitansi penyerahan uang pinjaman modal usaha tersebut jika Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dengan secara lisan berhak memperoleh 8 % atas manfaat (konpensasi) atas pinjaman dari modal usaha tersebut adalah bohong besar yang hanya akal-akalan (tipu muslihat); 7. Bahwa begitu juga halnya dengan apa yang di uraikan oleh Penggugat I dengan Penggugat II (Para Penggugat) pada poin 8,9,10 dan 11 pada posita gugatan a.quo juga benar adanya, semua hal-hal yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) penuh kebohongan, rekayasa yang mengada-ngada; 8. Bahwa begitu juga halnya sebagaimana yang telah ditudingkan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada poin 12 posita gugatan tersebut, yang mana Tergugat I telah mengingkari tanggung jawabnya juga tidak benar adanya, karena Tergugat I telah melakukan pembayaran dengan cicilan atas pinjaman modal usaha tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dengan total sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah); 9. Bahwa sebagaimana yang diuraikan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada poin 3 (tiga) didalam petitumnya, telah menyatakan jika Tergugat I harus mengembalikan pinjaman modal usaha tersebut secara keseluruhannya yaitu dari tahap pertama s/d tahap kedua belas merupakan kekeliruan yang nyata dan sangat membingungkan (kontradiktif antara posita dengan petitum) serta tidak berdasar secara hukum, yang mana sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II (Para enggugat) telah menyatakan pinjaman modal usaha tersebut diberikan dalam
(empat) tahap (vide.gugatan a.quo
pada poin 4 subs 4.1,4.2,4.3, dan 4.4);
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 12 dari 34 hal
Maka berdasarkan uraian yang telah diajukan tersebut diatas, dengan ini Tergugat I memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi -
Menerima Eksepsi dari Tergugat I;
Dalam Pokok Perkara -
Menolak Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex-aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI Salah sasaran Pihak atau Kedudukan Tergugat II 1. Bahwa setelah mencermati dan membaca keseluruhan DALIL POSITA dan apa yang dimohonkan didalam PETITUM, didalam Surat Gugatan Penggugat bertanggal. 25 November 2014 hal itu sudah menyalahi kaidah-kaidah dan azas-azas hukum yang diatur
Hukum Acara Perdata yaitu : baik azas formil
maupun, azas materil didalam keseluruhan surat Gugatan Penggugat (Pasal 8 RV Reglement Op de Rechts Vording) yang mana disebut dan ditegaskan pembuatan surat gugatan harus memenuhi dua syarat yakni : azas formil dan azas materil yang mana ketentuan mengacu berdasarkan asas process doelmatigheid. 2. Bahwa didalam dalil surat gugatan Penggugat di deskripsikan atau diuraikan secara spesifik bahwa Tergugat I dan Tergugat II di defenisikan melakukan Perbuatan Wan Prestice atau ingkar janji, dalam suatu kesepakatan perjanjian Meminjam Uang dari Penggugat I dan Penggugat II. 3. Bahwa seperti apa yang diuraikan didalam dalil surat Gugatan Para Penggugat dan menjadi sengketa didalam perkara a quo yang diuraikan didalam
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 13 dari 34 hal
keseluruhan dalil Posita atau apa yang dimohonkan didalam Petitumnnya adalah keingkaran dari Tergugat II untuk membayar kewajiban hutang. 4. Bahwa didalam dalil surat gugatan dan Petitum Penggugat I dan Penggugat II yang seolah-olah tergugat II diskenariokan mengetahui dan turut meminjam Uang dari Para Penggugat adalah deskripsi yang keliru dan salah sasaran (gemis aanhoeda nigheid) AKIBAT HUKUM KESALAHAN PIHAK ATAU TERGUGAT II DITARIK SEBAGAI SALAH SATU PIHAK. 1. Bahwa seperti yang dijelaskan, kekeliruan Pihak atau Tergugat II didudukkan sebagai
salah
satu
Pihak
didalam
dalil
Gugatan
Para
Penggugat
mengakibatkan surat gugatan dari Para Penggugat cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang); 2. Bahwa cacat yang timbul dari surat gugatan Para Penggugat yang ditimbulkan dari mendudukkan Pihak yang salah, berbentuk diskualifikasi atau salah orang atau pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid); 3. Bentuk kekeliruan yang ditimbulkan didalam surat gugatan Para Penggugat dengan sendirinya mempunyai akibat hukum : -
Surat gugatan Para Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dalil gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
-
Akibat lebih lanjut, dalil surat gugatan Para Penggugat, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
Dan karena hal tersebut diatas dengan tidak terpenuhinya azas formil dan azas materil didalam surat gugatan Para Penggugat dan oleh karenanya sepantasnya untuk ditolak (Niet ontvankelijke verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA Bahwa apa yang uraikan didalam Eksepsi dianggap berkaitan erat dengan apa yang Tergugat uraikan didalam Jawaban dibawah ini: Bahwa Tergugat II akan memberikan hak dan jawaban dalam kesempatan yang wajar demi tegaknya asas audi alteram partem yang digariskan sesuai dengan pasal 131 ayat (1) dan (2) HIR. 1. Bahwa didalam Dalil Posita : TENTANG DUDUK PERKARANYA : hal : 1 dan hal : 2 nomor : 1 sampai dengan berurutan nomor : 22
diuraikan bahwa
Penggugat I dan Penggugat II bersepakat dengan Tergugat I dan disetujui oleh Tergugat II telah terikat dalam Perjanjian pinjam meminjam uang milik Penggugat seterusnya; Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 14 dari 34 hal
2. Bahwa yang benar adalah Tergugat II menolak secara tegas dan tidak pernah terlibat ataupun melakukan Perikatan dan Perjanjian Pinjam meminjam uang dengan Agunan Surat-surat berharga milik atau atas nama dari Tergugat II dengan Para Penggugat; 3. Bahwa hal itu tidak benar dan Penggugat I dan Penggugat II harus dapat membuktikan penyerahan uang tersebut diatas Kuwitansi Bermaterai cukup yang mana Tergugat II terlibat didalam Perjanjian hutang–Piutang dan menurunkan tanda tangan ditasnya; 4. Bahwa kesepakatan pinjam meminjam uang antara Penggugat dan Tergugat I dan berujung pada sengketa pada saat ini baru diketahui Pada saat Tergugat II diserahi relas Panggilan yang diserahkan oleh juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran pada hari selasa bertanggal 02 desember 2014; 5. Bahwa Perjanjian atau Perbuatan Pinjam - meminjam uang yang dilakukan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I sangat merugikan Tergugat II baik secara moril maupun Materil. 6. Bahwa yang lebih kacau dan keliru lagi dalil Posita Gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II yang memohonkan agar keseluruhan agunan atau surat berharga atas nama Julhit Juni Nainggolan untuk diletakkan sita dan diperintahkan untuk diserahkan kepada Penggugat adalah keliru dan tindakan Perbuatan Melawan Hukum. 7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat, baik Pundamentum Fetendinya dalam Posita maupun apa yang dimohonkan didalam posita atau petitumnya adalah Perbuatan Wan Pristice hal itu Tergugat membantah dengan tegas bahwa dalil gugatan dari Penggugat Error in persona. 8. Bahwa hal itu menguatkan sangkaan dan dugaan dari Tergugat II bahwa Penggugat
telah
mengada-ada
dan
juga
kacau
dan
kabur
didalam
Gugatannya; 9. Bahwa Tergugat II sangat keberatan atas tindakan dari Tergugat I dan Penggugat menjadikan surat berharga atau harta benda Tergugat II yang dicari selama Perkawinan dengan Tergugat I dijadikan Objek atau jaminan dalam Perjanjian hutang Piutang; 10. Bahwa apa yang dilakukan Tergugat I yang menyerahkan surat-surat berharga atau jaminan kepada Penggugat adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat II; 11. Bahwa memang benar surat –surat berharga harta benda berbentuk bidang tanah yang diuraikan Penggugat di halaman : 2 nomor : 6 angka : 1 atau yang
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 15 dari 34 hal
dijaminkan oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat adalah harta bersama milik dari Tergugat I dan Tergugat II; Bahwa oleh karena hal tersebut Tergugat II menolak seluruhnya dalil-dalil surat gugatan Penggugat maupun apa yang dimohonkan didalam Petitumnya, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini dan menyatakan dalam AMAR nya : A. DIDALAM EKSEPSI : - Menerima Eksepsi TERGUGAT II untuk keseluruhanya ; B. DIDALAM POKOK PERKARA a. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat; b. Menyatakan Perikatan atau Perjanjian antara Penggugat I dan Penggugat II Para Penggugat dengan Tergugat I dengan menjaminkan Jaminan Harta Milik dari Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum; c. Memerintahkan dan Menghukum Para Penggugat dan Tergugat Agar menyerahkan dan mengembalikan seluruh surat-surat berharga atau harta benda Milik Tergugat II yang dijadikan Objek Agunan yaitu; b.1. Sebidang tanah dengan luas + 85 M2 (Delapan puluh lima meter bujur sangkar), yang terletak Gang Restu Lingkungan. IV Kelurahan. Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang batas-batasnya; Sebelah Utara dengan tanah Matun
…………..... 5 Meter
Sebelah Selatan dengan Gang Restu …………..
5 Meter
Sebelah Timur dengan tanah Kasman ………....... 27 Meter Sebelah Barat dengan tanah Sulaiman/ H. Kamsi ….. 17 Meter Sebagaimana diuraikan dalam SURAT PENYERAHAN/ GANTI RUGI bertanggal. 15 Juli 2000 Nomor : 590/727/SN-VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selawan dan diketahui oleh Camat Kota Kisaran Timur ; d. Dan membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 16 dari 34 hal
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Kisaran
telah
menjatuhkan
Putusan
tanggal
03
Juni
2015,
Nomor
36/Pdt.G/2014/PN.KIS yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya; Dalam pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanpestasi); 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan sebagaimana berita acara sita jaminan: a. Nomor 1/B.A/Pdt.G/2015/PN Kis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh Pengadilan Negeri Kisaran atas Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 85 M2 (delapan puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak Gang Restu Link. IV Kel. Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, yang batas-batasnya : Sebelah Utara dengan tanah Matun
: + 5 meter
Sebelah Selatan dengan Gang Restu
: + 5 meter
Sebelah Timur dengan tanah Kasman
: + 17 meter
Sebelah Barat dengan tanah Sulaiman/H. Kamsi
: + 17 meter
Sebagaimana diuraikan dalam Surat Penyerahan/Ganti Rugi bertanggal 25 Juli 2000 nomor 590/727/SN-VII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selawan dan diketahui oleh Camat Kota Kisaran Timur; b. Nomor 1/B.A/Pdt.G/2015/PN Kis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 oleh Pengadilan negeri Tanjung Balai atas Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 63.500 M2 (enam puluh tiga ribu lima ratus meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun VI Buntu Maraja Kecamatan Bandar Pulau Kabupaten Asahan, yang batas-batasnya : Sebelah Utara dengan tanah H. Halil Nasution
: 225 meter
Sebelah Selatan dengan tanah Aek Sugapa
: 175 meter
Sebelah Timur dengan tanah Azrial
: 400 meter
Sebelah Barat dengan Hutan
: 235 meter
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 17 dari 34 hal
Yang terdaftar atas nama Ilham Nazri sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan bertanggal 26 September 2001 Nomor 590/30, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Buntu Maraja dan diketahui oleh Camat Bandar Pulau; 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kompensasi hasil usaha kepada Para Penggugat sebesar Rp19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan modal usaha jual beli emas kepada Para Penggugat sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 6. Menyatakan sah demi hukum untuk melakukan lelang melalui balai lelang negara atas harta benda Para Penggugat sebagaimana yang telah diletakkan sita
jaminan
berdasarkan
berita
acara
sita
jaminan
nomor
Nomor
1/B.A/Pdt.G/2015/PN Kis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh Pengadilan Negeri Kisaran dan Nomor 1/B.A/Pdt.G/2015/PN Kis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, jika Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang Para Penggugat sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah kompensasi atas hasil usaha sejumlah Rp. 19.250.000,00 (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika ada sisa dari hasil lelang maka sisanya dikembalikan kepada Tergugat I dan Tergugat II; 7. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
Membaca : 1. Risalah pernyataan permohonan banding berdasarkan
Akta Permohonan
Banding Nomor: 8/Akta.Pdt/2015/PN.Kis tanggal 08 Juni 2015 yang dibuat oleh NIRWAN SEMBIRING,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa Tergugat I dan II/ Pembanding
melalui Kuasa
Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :36/PDT.G/2014/PN-KIS tanggal 03 Juni 2015 ; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah diberitahukan kepada Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 18 dari 34 hal
Penggugat I dan II/ Terbanding melalui Kuasanya pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2015 ;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II/ Pembanding melalui Kuasanya
tertanggal 12 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Agustus 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Terbanding I dan II/ Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2015 ;
4. Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat I dan II/ Pembanding melalui Kuasanya tertanggal 24 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Agustus 2015, dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Penggugat I dan II/ Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
5. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat I dan II/ Terbanding melalui Kuasanya tertanggal 26 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya pada tanggal 31 Agustus 2015 ;
6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa kepada Tergugat I dan II/ Pembanding melalui Kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2015 dan kepada Penggugat I dan II/ Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula
Tergugat I dan II melalui
Kuasanya mengajukan Memori Banding, tertanggal 12 Agustus 2015 yang Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 19 dari 34 hal
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13 Agustus 2015, No.36 /Pdt.G /2014 /PN.KIS, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa adapun materi keberatan Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II dalam memori banding ini adalah sebagai berikut; I. Dalam Eksepsi Bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, tidak akan mengomentari apa yang telah dibuat dan diputuskan oleh Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran; II. Dalam Pokok Perkara
A PUTUSAN JUDEX FACTIE DIPUTUS TANPA PERTIMBANGAN HUKUM YANG JELAS DAN TIDAK LAYAK ( ONVOLDOENDE GEMOTIVEERDE ) 1 Bahwa bila diperhatikan secara cermat dan teliti putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran halaman 17 dan 18 tentang eksepsi Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, secara nyata dapat diketahui bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran dengan begitu saja menolak eksepsi Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II tanpa suatu dasar pertimbangan hukum yang jelas; 2 Bahwa suatu putusan pengadilan haruslah memuat dan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup, cermat, nyata, objektif serta atas dasardasar dan fakta hukum untuk menolak suatu perkara atau untuk menerima dan mengabulkan suatu gugatan, yang merupakan alasan-alasan yang harus dimuat dalam pertimbangan hukum tersebut yang berhubungan dengan amar putusan; 3 Bahwa dengan demikian putusan Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang tidak mempertimbangkan eksepsi Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, beralasan hukum untuk dibatalkan pada tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara;
B TENTANG EKSEPSI, KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT II 1. Bahwa Pembanding II / Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang mempunyai hutang kepada Para Penggugat / Para Terbanding, sehingga jelaslah Pembanding II / Tergugat II tidak dapat ditarik sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada Para Penggugat / Para Terbanding, oleh karenanya juga tidaklah dapat dikatakan Pembanding II / Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, sebagaimana disebutkan pada pertimbangan hukum Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Kisaran halaman 18, dan pada bagian mengadili halaman 34 nomor 2 yang menyatakan Tergugat I / Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 2. Bahwa dari seluruh kuitansi penyerahan uang yang ditandai dengan PP-1 s/d PP-4, maupun bukti lainnya dari Para Penggugat / Para Terbanding, tidak ada satu buktipun yang menunjukkan bahwa antara Para Penggugat / Para Terbanding dengan Pembanding II / Tergugat II mempunyai suatu hubungan Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 20 dari 34 hal
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
hukum, hal ini diperkuat lagi dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie halaman 18 - 19 yang menyatakan: 1) Bahwa Para Penggugat telah memberikan utang untuk modal usaha jual beli emas kepada Tergugat I; 2) Bahwa pemberian modal atau pinjaman tersebut diikuti dengan perjanjian lisan diantara para pihak; 3) Bahwa penyerahan uang oleh Para Penggugat tersebut disertai dengan penandatanganan kuitansi tanda terima oleh Tergugat I; 4) Bahwa Tergugat I telah memberikan surat tanah milik Para Tergugat kepada Para Penggugat sebagai jaminan atas uang atau utang yang Para Penggugat serahkan kepada Tergugat I; 5) Bahwa penyerahan modal usaha tersebut dilakukan dalam 4 (empat) tahap; 6) Bahwa pemeberian utang untuk modal usaha tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat I; Bahwa selanjutnya Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II sangat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang terdapat pada halaman 28 paragraf 1 dan 2 yang pada initinya menyebutkan “ ... tidaklah mungkin kejadian tersebut tidak diketahui oleh Tergugat II, karena Tergugat I tidak akan berani meladeni Penggugat I yang datang menagih dan menemui Tergugat I hingga ke toko emas ...” dan ...” mengenai dalil Tergugat II mengenai ketidaktahuannya terhadap pemberian modal usaha jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat II dinyatakan dianggap cara untuk lepas dari tanggung jawab...” Bahwa dari awal dalam jawaban Tergugat I / Pembanding I telah menjelaskan Pembanding II / Tergugat II tidak tahu dan tidak terlibat di dalam perjanjian penitipan modal tersebut, yang mana pernyataan ini juga dikuatkan oleh Pembanding II / Tergugat II dalam jawabannya; Bahwa selanjutnya tentang ketidaktahuan dan tidak terlibatnya Pembanding II / Tergugat II tersebut juga telah diterangkan oleh saksi Mardin Siregar di depan persidangan; Bahwa meskipun Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami isteri, bukan tidak mungkin ada rahasia diantara mereka, hal mana terbukti dan sebagai akibat atas ketidaktahuan / ketidak terlibatan Pembanding II / Tergugat II tersebut, hubungan suami-isteri Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II telah retak atau tidak harmonis lagi sampai sekarang ini; Bahwa selanjutnya juga di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 27 huruf b disebutkan Tergugat II sedang berada di rumah dan menonton di belakang, namun Tergugat tahu kedatangan saksi (ic.Elisa) bersama Penggugat I; Bahwa dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada poin 7 di atas, jelaslah Pembanding II / Tergugat II, tidak tahu dan tidak ikut secara nyata bersamasama untuk menemui saksi (ic.Elisa) dan Penggugat I karena sedang berada di belakang dan menonton; Bahwa juga untuk mengelola toko emas Para Pembanding, Pembanding II / Tergugat II telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pembanding I / Tergugat I, sedangkan Pembanding II / Tergugat II lebih berkonsentrasi mengurus ladang Para Pembanding;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 21 dari 34 hal
10. Bahwa tentang Pembanding I / Tergugat I yang berani meladeni Terbanding I / Penggugat I yang datang menagih dan menemui Pembanding I / Tergugat I ke toko emas, hal mana tidak membuat takut Pembanding I / Tergugat I, karena sebagai pedagang toko emas, tentunya banyak pembeli yang datang untuk bertransaksi, di samping itu Penggugat I / Terbanding I adalah teman dan dikenal baik oleh Pembanding II / Tergugat II; 11. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “ masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”dengan demikian tidak harus ada persetujuan dari suaminya, dan sebagai konsekuensi hukumnya seorang isteri juga harus bertanggung jawab sendiri atas tindakan hukum yang telah diperbuatnya tersebut; 12. Bahwa dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II / Pembanding II dengan Para Penggugat / Para Terbanding sehingga seharusnya gugatan Para Penggugat / Para Terbanding hanya ditujukan kepada Tergugat I / Pembanding I sebagai pihak, tanpa mengikutsertakan Tergugat II / Pembanding II dan dimasukkannya atau ditariknya Tergugat II / Pembanding II di dalam gugatan Para Penggugat / Para Terbanding adalah sangat tidak beralasan hukum atau keliru ditarik sebagai Tergugat II (error in persona); 13. Bahwa dengan demikian sangat tidak beralasan hukum pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pembanding II / Tergugat II ingin melepaskan diri dari tanggungjawab; 14. Bahwa juga Majelis Hakim Judex Factie telah tidak jujur dan tidak adil serta terkesan berat sebelah, hanya menguntungkan Para Penggugat / Para Terbanding dalam pertimbangan hukumnya karena menarik kesimpulan hanya berdasarkan persangkaan saja, yang tidak di dukung bukti dan alasan yang kuat, sehingga hal ini sangat merugikan kepentingan hukum dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II; 15. Bahwa dari alasan poin 1 – 14 di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran;
C
PENGGUNAAN KATA-KATA YANG TIDAK KONSISTEN, BERGANTIGANTI UNTUK MENYEBUTKAN PERJANJIAN UTANG SEHINGGA GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING KABUR ( OBSCUUR LIBEL ) 1 Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dan keliru, karena telah mengutip dan memeriksa, mengadili, dan memutuskan serta mengabulkan untuk sebahagian gugatan Para Penggugat / Para Terbanding yang tidak konsisten, berganti-ganti dalam penggunaan kata-kata untuk menyebutkan perjanjian utang, sebagaimana yang terdapat dalam Petikan Putusan Majelis Hakim Jedex Factie halaman 3 poin 3, dengan sebutan titipan modal, halaman 3 poin 5 dengan sebutan penyerahan uang untuk modal usaha, halaman 3 poin 6 dengan sebutan pengembalian uang yang telah diserahkan, halaman 4 poin 8 dengan sebutan pengembalian titipan modal, halaman 5 poin 9 dengan sebutan penyerahan uang, halaman 5 poin 11
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 22 dari 34 hal
dan 13 dengan sebutan titipan modal, halaman 7 poin 19 dengan sebutan hutang-hutang; 2 Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim yang terhormat setidak-tidaknya di dalam putusannya menyatakan menolak atau tidak dapat menerima gugatan Para Penggugat / Para Terbanding karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, atau gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu, sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur, tidak terang ( obscuur libel );
D MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK ADIL DALAM MENENTUKAN BESARNYA TITIPAN MODAL USAHA 1 Bahwa Majelis Hakim tidak adil dalam menentukan besarnya titipan modal usaha yang diterima oleh Pembanding I / Tergugat I, sebagaimana yang disebutkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie halaman 23 paragraf 2 yang pada intinya menyebutkan : “ ... hingga Para Penggugat telah menyerahkan modal 4 (empat) kali modal usaha kepada Para Tergugat dengan total mencapai Rp. 275.000.000,- ( dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah,-) 2 Bahwa Majelis Hakim hanya mengutip dan mempertimbangkan materi dari gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, dalam pertimbangan hukumnya dan tidak mempertimbangkan jawaban dari Pembanding I / dahulu Tergugat I pada halaman 11 putusan Majelis Hakim Judex Factie, yang menyatakan Pembanding I / dahulu Tergugat I hanya menerima titipan modal sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah,-) dari Para Terbanding yang diserahkan dalam 4 (empat) tahapan dan telah dicicil, karena telah dipotong oleh Para Terbanding terlebih dahulu sebelum memberikannya kepada Pembanding I / Tergugat I; 3 Bahwa juga Majelis Hakim dalam pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, tidak menggali dan mencari tahu lebih lanjut mengapa terjadi pemotongan modal tersebut dari Para Terbanding sebelum diberikan kepada Tergugat I / Pembanding I dan apakah hal tersebut benar, sehingga dengan demikian dapat diketahui secara nyata dan jelas berapa sebenarnya besar modal yang telah diterima oleh Pembanding I ; 4 Bahwa seharusnya Majelis Hakim menggali kebenaran tentang adanya perbedaan titipan modal yang disebutkan, mengapa ada perbedaan jumlah titipan modal antara yang disampaikan oleh Para Penggugat / Para Terbanding dengan jumlah titipan modal yang disampaikan oleh Para Tergugat / Pembanding I dan Pembanding II, mengapa ada pemotongan titipan modal seperti yang disampaikan Para Tergugat / Pembanding I dan Pembanding II sehingga titipan modal menjadi sebesar Rp. 160.000.000,- ( seratus enam puluh juta rupiah,-), sedangkan Para Penggugat / Para Terbanding menyampaikan titipan modal adalah sebesar Rp. 275.000.000,( dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah,-); 5 Bahwa sehubungan dengan besar modal yang diterima oleh Pembanding I / Tergugat I, Majelis Hakim Judex Factie juga tidak mempertimbangkan dan telah mengesampingkan keterangan saksi dari Para Pembanding / Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 23 dari 34 hal
Tergugat I dan Tergugat II yaitu saksi Mardin Siregar dan Joni Marlan Simorangkir yang terdapat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie halaman 22; 6 Bahwa Majelis Hakim untuk membuktikan kebenaran dari keterangan saksi Para Pembanding tersebut hanya dengan cara membandingkannya dengan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat / Para Terbanding, dimana Para Pembanding / Para Tergugat tidak memiliki bukti surat / kwitansi untuk setiap transaksi, sedangkan Para Penggugat / Para Terbanding mempunyai bukti surat kuitansi; 7 Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tidak adil dan tidak fair dalam menentukan besarnya titipan modal usaha; E KELIRU MENETAPKAN BENDA-BENDA DALAM SITA JAMINAN KARENA MERUPAKAN HARTA BERSAMA 1. Bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 32 paragraf 2, yang telah mengabulkan petitum nomor 4 Para Penggugat / Para Terbanding tentang sita jaminan; 2. Bahwa harta benda-benda / surat tanah yang dijadikan jaminan oleh Pembanding I / Tergugat I atas perjanjian titipan modal dan telah diletakan sita jaminan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 1 / B.A./ Pdt.G / 2015 / PN Kis oleh Pengadilan Negeri Kisaran dan Berita Acara Sita Jaminan No. 1 / B.A./ Pdt.G / 2015 / PN Kis oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tidak diketahui dan tidak atas persetujuan dari Pembanding II / Tergugat II; 3. Bahwa harta benda / surat tanah yang dijadikan jaminan oleh Pembanding I / Tergugat I adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II selama masa perkawinan; 4. Bahwa sebagaimana telah di uraikan di atas pada bagian B poin 1 - 14, tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I / Tergugat I tidak diketahui dan tidak ada keterlibatan dari Pembanding II / Tergugat II, dan berdasarkan Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan: “ masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum” ; 5. Bahwa berdasarkan poin 4 tersebut diatas seorang isteri (ic.Tergugat I / Pembanding I ) telah cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian tidak harus ada persetujuan dari suaminya; 6. Bahwa redaksi Pasal 31 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut telah mencabut redaksi Pasal 108 KUHPerdata dan Pasal 110 KUHPerdata; 7. Bahwa dengan demikian berdasarkan poin 4 diatas, semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I / Tergugat I adalah menjadi tanggungjawabnya pribadi, dan harta benda / surat tanah yang dijadikan jaminan terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Pembanding I / Tergugat I adalah tidak sah secara hukum karena harta benda / surat tanah yang dijadikan jaminan tersebut merupakan harta bersama dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 24 dari 34 hal
8. Bahwa dengan demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 32 paragraf 3 dan halaman 34 poin 3 bagian mengadili adalah tidak beralasan hukum dan tidak memperhatikan asas keadilan; F. SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) YANG DILAKSANAKAN OLEH PENGADILAN NEGERI KISARAN BERTENTANGAN DENGAN PROSEDUR HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU DI INDONESIA 1. Bahwa tindakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kisaran terhadap benda tidak bergerak berupa beberapa bidang tanah baik milik Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II maupun milik orang lain tanpa terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas barang barang bergerak kepunyaan Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, adalah tindakan yang jelas melanggar prosedur ketentuan sita yang diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia ( vide Pasal 208 Rbg, / Pasal 197 ayat 1 HIR / Pasal 444 RV), berikut petunjuk tentang conservatoir beslag yang terdapat dalam himpunan tanya jawab tentang hukum perdata, cetakan II Tahun 1986, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, halaman 103 angka 32); 2. Bahwa menurut jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dalam keputusan hukumnya Nomor 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang membenarkan keputusan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta bertanggal 18 Agustus 1982, Nomor 27/1982/Pdt/PT-Yk dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa conservatoir beslag harus terlebih dahulu dilakukan terhadap barang barang bergerak dan jikalau barang barang demikian tidak cukup (ada) baru terhadap barang - barang tidak bergerak; 3. Bahwa dari poin 1 dan 2 tersebut diatas, jelas conservatoir beslag harus terlebih dahulu diletakkan atas barang - barang bergerak kepunyaan Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, dan jika barang - barang bergerak belum cukup sebagai jaminan gugatan penggugat, barulah conservatoir beslag dilaksanakan terhadap barang - barang tidak bergerak milik Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II; 4. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara aquo, yang langsung meletakkan conservatoir beslag terhadap barang - barang tidak bergerak berupa tanah milik Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II, tanpa terlebih dahulu meletakkan sita terhadap barang - barang bergerak, adalah tindakan yang jelas bertentangan dengan hukum acara, oleh karenanya conservatoir beslag dalam perkara aquo beralasan untuk segera diangkat; G PENGADILAN NEGERI KISARAN TELAH KELIRU DALAM MENILAI ALAT ALAT BUKTI YANG DIKEMUKAKAN OLEH PENGGUGAT/ TERBANDING 1. Bahwa apabila diteliti secara cermat, asli surat – surat bukti Penggugat / Terbanding berupa kuitansi yang telah difoto copi dan diberi tanda PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, dan PP-6, ternyata bukti - bukti surat tersebut secara juridis tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti karena tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 7 angka (5) Undang - undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 25 dari 34 hal
Materai, menyebutkan Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel; 2. Bahwa ternyata semua foto copi bukti surat Penggugat / Terbanding berupa kuitansi yang diberi tanda PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PP-5, dan P P-6, materainya tidak dibubuhi atau dicantumkan tanggal, bulan dan tahun maka jelaslah alat bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah; 3. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran; H TENTANG BESARNYA BUNGA MAJELIS HAKIM JUDEX FACTIE
DALAM
PERTIMBANGAN
HUKUM
1 Bahwa Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan pertimbangn hukum Majelis Hakim Judex Factie halaman 30, yang pada intinya menyebutkan: ...” Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga tersebut berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yaitu 6% (enam persen) setiap tahunnya ...” 2 Bahwa penetapan bunga sebesar 6 % setiap tahunnya adalah sangat tidak beralasan dan mengada-ada serta berat sebelah karena tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas dan Majelis Hakim yang terhormat tidak mempertimbangkan cicilan-cicilan uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat I / Pembanding I kepada Para Penggugat / Para Terbanding sebagaimana yang telah diterangkan para saksi Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II; 3 Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Hakim Pengadilan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada tingkat banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan Yang Terhormat agar dapat memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut : 1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II; 2. Menerima Memori Banding dari Para Pembanding / Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 36 / PDT.G / 2014 /PN.Kis, tertanggal 03 Juni 2015; 4. Menghukum Para Penggugat / Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Pembanding semula
Tergugat I dan II melalui
Kuasanya mengajukan Tambahan Memori Banding, tertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 31 Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 26 dari 34 hal
Agustus 2015,
No.36 /Pdt.G /2014 /PN.KIS, yang pada pokoknya sebagai
berikut : I. PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK TEPAT DALAM MENILAI KONPENSASI KEUNTUNGAN YANG MENJADI HAK PENGGUGAT SETIAP BULANNYA BERDASARKAN PERJANJIAN LISAN. Bahwa keputusan hukum Pengadilan Negeri Kisaran bertanggal 03 Juni 2015 No.36/Pdt.G/2014/PN Kis dalam pertimbangan hukumnya, halaman 29 alinea 6, dan halaman 30 alinea 1,2 berpendapat : “Menimbang, bahwa perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut walaupun secara lisan akan tetapi telah berlangsung lama dan tetap berjalan diantara mereka hingga muncul kasus ini dan perjanjian tersebut tidak menyalahi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata maka sudah seharusnya perjanjian lisan tersebut berlaku sebagai UU diantara mereka sebagaimana ketentuan dalam pasal 1388 KUHPerdata” “Menimbang, bahwa dilihat dari jangka waktu perjanjian yang telah berlangsung hampir setahun dan telah terjadi 4 kali penyerahan uang dari para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian lisan tersebut berjalan diantara kedua belah pihak dan ditaati, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian lisan yang dibuat diantara para pihak tersebut adalah sah”. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran tersebut diatas jelas tidak tepat dan tidak berlandaskan hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan bahwa bukti awal mestinya ada hubungan hukum sesuai dengan perjanjian antara Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II dengan Terbanding/Penggugat yang memuat bahwa dalam kewajiban antara Penggugat dan Tergugat minimal ada ketentuan tertulis yang menjanjikan Penggugat akan memperoleh konpensasi keuntungan setiap bulan, tentu harus ada ikatan tertulis, meskipun benar syarat untuk syahnya suatu perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata Jo Pasal 1338 KUHPerdata, namun untuk adanya suatu kepastian hukum maka suatu perjanjian yang demikian sewajarnya dibuat seara tertulis ; Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 26 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 26 Agustus 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :
A. Tentang Putusan Judex Factie dipitus tanpa pertimbanga hukum yang jelas dan tidak layak (Onvoldoende Gemotivveerde) ; -
Bahwa apa yang diajukan oleh Para Terrgugat/Para Pembanding didalam Eksepsinya bukanlah menysngkut mengenai kewenangan Mengadili secara absolut
maupun Relativ seingga Majelis Hakim berpendapat tentang
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 27 dari 34 hal
Eksepsi yang demikian harus diputus bersama-sama dengan Pokok Perkara ; -
Bahwa sebagaimna didalam pertimbangannya Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta persidangan dan bukti-bukti yang ada, maka apa yang didalilkan Para Tergugat/Para Pembanding didalam Eksepsinya tidaklah dapat dibuktikan sehingga dengan demikian sangat beralasan Majelis Hakim menolak Eksepsi Para Tergugat/Para pembanding tersebut untuk seluruhnya ;
B. Tentang Ekspsi, Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat II ; -
Bahwa sebagaimana perkara
quo adalah merupakan gugatan wan
Prestasi yang didasari adanya Hubungan Hukum (berupa Pinjam meminjam Uang sebagai Modal usaha) antara Para Penggugat denagan Tergugat-I yang merupakan isteri yang sah dari Tergugat-II ; -
Bahwa dengan demikian Tergugat-II sebagai suami Tergugat-I tidak lah dapat lepas dengan Perbuatan Hukum Tergugat-I tersebut, artinya tidak dapat disangkal secara hukum adanya keterkaitan Tergugat-II atas Perbuatan Hukum Tergugat-I tersebut, terlebih lagi hubungan hukum Tergugat-I dengan Para penggugat disetujui oleh Tergugat-II sebagaimana juga atas penyerahan barang jaminan berupa Surat-Surat Tanah kepada Para Penggugat adalah atas persetujuan Tergugat-II ;
-
Bahwa selaian daripada hal tersebut diatas, sehubungan dengan permohonan peletakan sita atas barang jaminan tersebut diatas terlebih lagi jika terjadi eksekusi, maka kedudukan hukum Tergugat-II selaku Suami Tergugat-II tidaklah dapat dipisahkan dalam perkara a quo ;
-
Bahwa dengan demikian adalah sangat berdasar dan sesuai dengan hukum menarik Tergugat-II sebagai Pihak dalam Perkara a quo, dengan demikian adalah berdasar patut menolak eksepsi Tergugat-II ;
-
Bahwa selain alasan diatas, sebagaimana diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding didalam Nota memori Bandingnya pada poin 9 (sembilan) halaman 6 (enam) diuraikan :”Bahwa juga untuk mengelola toko emas Para Pembanding, Pembading II/Tergugat II telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pembanding I/Tergugat I, sedangkan Pembanding II ..................., dan seterusnya” ;
-
Bahwa
usaha
Jual
Beli
Emas
tersebut
adalah
usaha
Para
Tergugat/Para Pembanding, dengan demikian jika salah satu pihak (ic Tergugat-II/Pembanding Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
II
menyerahkan
Pengurusannya
pada
Hal 28 dari 34 hal
Tergugat I /Pembanding I), tentu Tergugat-II/Pembanding II juga telah menerima segala akibat hukumnya, tanpa bisa berdalih untuk menghindar dari tanggung jawa atas perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat-I/Pembanding-I dengan alasan tidak termasuk (terlibat) dalam perbuatan hukum Tergugat-I/Pembanding I tersebut ;
C. Penggunaan Kata-Kata Yang Tidak Konsisten, Berganti-Ganti Untuk Menyebutkan Perjanjian Utang Sehingga Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding Kabur (Obscuur libel); -
Bahwa sebagaimana didalam Surat Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding diuraikan, bahwa hubungan antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding adalah diawali dengan adanya permohonan Tergugat-I/Pembanding-I kepada Para Penggugat/Para Terbanding untuk dipinjami Modal Usaha (ic. Usaha Jual Beli Emas) ;
-
Bahwa kemudian permohonan Tergugat-I/Pembanding-I tersebut disetujui oleh
Para
Penggugat/Para
Terbanding,
dengan
perjanjian
Para
Tergugat/Para Pembanding akan tepat waktu mengembalikan hutangnya (Titipan Modal) tersebut (mohon perhatikan surat Gugatan Penggugat poin 2 (dua), halaman 1 (satu) dan poin 3 (tiga) halaman 2 (dua) ; -
Bahwa dengan demikian istilah “Hutang”, “Titipan Modal” adalah hal yang sama artinya dalam perkara a quo, dengan perkataan lain Para Penggugat/Para
Terbanding
menyerahkan
uang
kepada
Para
Tergugat/Para Pembanding sebagai Titipan Modal Usaha dan Modal Usaha tersebut adalah “Hutang” yang harus dikembalikan oleh Para Tergugat/Para
Pembanding
kepada
Para
Penggugat/Para
Terbanding ;
D. Tentang Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Kisaran Tidak Adil Dalam Menentukan Besarnya Titipan Modal Usaha ; -
Bahwa dalam Perkara a quo Majelis Hakim tidaklah menentukan besarnya Tititpan Modal yang telah diterima Para Tergugat/Para Pembanding dari Para Penggugat/Para Terbanding berdasarkan rekaan, melainkan adalah berdasarkan pertimbangan pada Fakta persidangan dengan Keterangan Saksi dan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang dihadirkan Para
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 29 dari 34 hal
Penggugat/Para
Pembanding,
dimana
dengan
demikian
Para
Penggugat/Para Terbanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya ; -
Bahwa Para Tergugat/Para Pembanding sama sekali tidak membuktikan dengan apapun mengenai sangkalan didalm nota jawabannya, dengan demikian
tidaklah
beralasan
jika
kemudian
Majelis
hakim
mempertimbangkan sangkalan dimaksut ; E. Tentang Keliru Menetapkan Benda-Benda Dalam Sita Jaminan Karena Merupakan Harta Bersama ; -
Bahwa dalam dalam perkara a quo beda-benda yang diletakkan sita adalah benda –benda yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang sesuai dengan benda-benda sebagaimana yang diterangkan didalam Surat-Surat yang diserahkan oleh Tergugat-I/Pembanding –I kepada Para penggugat/Para terbanding sebagai Jaminan Hutang (Pinjaman Modal Usaha) ;
-
Mengutip kembali apa diakui oleh Para Tergugat/Para Pembanding didalam Nota memori Bandingnya pada poin 9 (sembilan) halaman 6 (enam) diuraikan :”Bahwa juga untuk mengelola toko emas Para Pembanding, Pembading
II/Tergugat
II
telah
menyerahkan
sepenuhnya
kepada
Pembanding I/Tergugat I, sedangkan Pembanding II ..................., dan seterusnya” ; -
Bahwa
dengan
demikian adalah
sangat
beralasan jika
kemudian
penyerahan beberapa susrat-surat tanah oleh Tergugat-I/Pembanding-I sebagai jaminan atas Modal Usaha, yang diakui Tergugat-II/Pembanding-II sebagai miliknya adalah sudah disetujui oleh Tergugat-II/Pembanding-II ; -
Bahwa
dengan
demikian
tidaklah
beralasan
jika
kemudian
Para
Tergugat/Para Pembanding menyatakan telah keliru dalam menetukan benda-beda yang diletakkan Sita Jaminan ;
F. Tentang Sita Jaminan (Coservatoir Beslaag) yang Dilaksanakan Oleh Pengadilan Negeri Kisaran Bertentangan Dengan Prosedur Hukum Acara Perdata Yang Berlaku Di Indonesia; -
Bahwa dalam dalam perkara a quo beda-benda yang diletakkan sita adalah benda –benda yang dimohonkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang sesuai dengan benda-benda sebagaimana yang diterangkan didalam Surat-Surat (Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) yang diserahkan oleh Tergugat-
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 30 dari 34 hal
I/Pembanding –I kepada Para penggugat/Para terbanding sebagai Jaminan atas Hutang (Pinjaman Modal Usaha) ; -
Bahwa dengan demikian tidak beralasan jika kemudian dalam perkara a quo Majelis Hakim meletakkan sita terhadap Benda-benda yang lain dimana telah ada benda-benda yang telah ditentukan oleh Para Tergugat/Para pembanding sebagai jaminan Hutang (Pinjaman modal Usaha) dimaksut ;
G. Tentang Pengadilan Negeri Kisaran Telah Keliru Dalam Menilai Alat-Alat Bukti Yang Dikemukakan Oleh Penggugat/Terbanding ; -
Bahwa didepan persidangan a qou pada saat proses pembuktian tentang bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun kepada Para Tergugat/Para pembanding ;
-
Bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding/Para Tergugat membenarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut dan demikian halnya dengan Tergugat-I/Pembanding-I membenarkan tentang Bukti P-1, P-2, P3 dan P-4 tersebut dan mengakui bahwa tanda tangan yang ada pada Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut adalah tanda tangan TergugatI/Pembanding-I ;
-
Bahwa
dengan
demikian
mempertimbangkan Bukti
sangatlah P-1,
P-2,
berdasar
jika
Majelis
Hakim
P-3
P-4
tersebut
untuk
dan
membenarkan dalil Para Penggugat/Para Terbanding ;
H. Tentang Besarnya Bunga Dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie ; -
Bahwa Penetapan Bunga sebesar 6 % (enam persen) dalam perkara a quo adalah beralasan, karena tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar jika Majelis
Hakim
mendasari
Putusannya
berdasarkan
Yurisprudensi
Mahkamah Agung ; -
Bahwa
tentang
adanya
cicilan-cicilan
sebagaimana
alasan
Para
Tergugat/Para Pembanding, tidaklah dapat dibuktikan, dimana tiada ada satu
Bukti
Suratpun
yang
mampu
diajukan
Para
Tergugat/Para
Pembanding tentang adanya cicilan-cicilan dimaksut, dan demikian pula dengan Saksi-Saksi yang dihadirkan Para Tergugat/Para Pembanding tidak mampu menerangkan tentang kebenaran adanya Cicilan-cicilan tersebut, apa lagi Saksi-Saksi dimaksut tidaklah Saksi yang dikehendaki oleh Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 31 dari 34 hal
Undang-Undang karena diantara kedua Saksi dimaksut Saksi Joni Simorangkir (tidak disumpah) karena mempunyai hubungan keluarga (semenda) dengan Tergugat-I/Pembanding-I sedangkan Saksi Mardin Siregar, sangat diragukan keterangannnya, terutama menyangkut identitasnya, sebagaimana keterangan Pengggugat Inperson bahwa saksi merupakan Keponakan Tergugat dan masih bekerja dikebun Kelapa Sawit milik Para Tergugat/Para Pembanding dan tinggal bersama-sama dengan Para Tergugat/ para Pembanding ; -
Bahwa sebagaimana telah diperjanjikan antara Para Penggugat/Para Terbanding
dan
Tergugat-I/Pembanding-I,
Para
Penggugat/Para
Terbanding akan menerima Komvensasi atas Modal Usaha dimaksut, dengan demikian uang yang diterima Para Pengguga/Para terbanding adalah uang Komvensasi, dan tidak pernah menerima cicilan, lagipula tentang pengembalian Modal Usaha diperjajikan adalah dikembalikan keseluruhan jika telah jatuh tempo bukan dengan cara dicicil ;
Menimbang, memperhatikan
bahwa
dengan
Majelis
seksama
Hakim
Memori
Tingkat
Banding
Banding
yang
setelah
diajukan
oleh
Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 13 Agustus 2015 dan Tambahan Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2015, ternyata tidak ada memuat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab menjawab atau pada kesimpulan masingmasing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II melalui kuasa hukumnya tersebut harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I dan II melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 26 Agustus 2015 hanyalah merupakan pengulangan saja sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca meneliti dan mempelajari dengan serta memeriksa secara seksama Berita Acara sidang,
beserta surat-surat
yang
tersebut dalam berkas perkara Nomor
36/Pdt.G/2014/PN.Kis, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.Kis, tanggal 03 Juni 2015 dan setelah pula membaca dan Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 32 dari 34 hal
memperhatikan, Memori Banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat I dan II
melalui
Kuasanya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran
tanggal 03 Juni 2015 No.
36/Pdt.G/2014/PN.Kis, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa dikuatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 03 Juni 2015 Nomor : 36/Pdt.G/2014/PN.KIS di karenakan memang telah terbukti Tergugat I dan II mempunyai hutang terhadap Penggugat yang sudah jatuh tempo dan sudah berkali kali dilakukan penagihan untuk membayar secara sukarela hutang tersebut, akan tetapi tidak diindahkan sampai diajukannya perkara ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat I dan II berada di pihak
yang
kalah
maka
dibebankan
membayar
biaya
perkara dikedua tingkat peradilan ; Memperhatikan KUHPerdata, Pasal 157 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI ----- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula
Tergugat I
dan II melalui Kuasa Hukumnya ;
----- Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
No :
36/Pdt.G/2014/PN-KIS, tanggal 03 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 33 dari 34 hal
----- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding
pada
hari
RABU
tanggal
30
September
2015
oleh
kami
Dr.H.SOEDARMADJI,SH,M.Hum, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK,SH.MH, dan DALIZATULO ZEGA,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
08
282/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan
September
2015
Nomor:
mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan Putusan tersebut pada hari RABU tanggal 07 Oktober 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta FARIDA MALEM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan dengan tidak dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd DHARMA E. DAMANIK,SH.MH
ttd Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum
ttd DALIZATULO ZEGA,SH Panitera Pengganti ttd FARIDA MALEM, SH
Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Putusan No.288/PDT/2015/PT.MDN
Hal 34 dari 34 hal
