PUTUSAN Nomor : 310/PDT/2016/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
G
perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai
NGAMEHI SITEPU ,
ING
berikut dalam perkara antara :
umur 77 Tahun, Pekerjaan bertani, alamat Dusun Magusta
Desa Tanjung Gunung, Kec. Sei Bingai, Kab. Langkat
dalam hal ini memberi kuasa Hukum kepada ROSFIANA
NT
TANJUNG, SH dan M.YUSUF.SH.MH. Advokat,berkantor di
Jl. T.Amir Hamzah No.128 Kota Binjai,berdasarkan surat kuasa
khusus
tanggal
31
Agustus
2015yang
telah
ILA
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam Register Nomor 135/SK/2015/PN. STB tanggal 07 September 2015,selanjutnya disebut sebagai Pembanding
Lawan
NG AD
semula Penggugat;
PT. SERDANG HULU , berkedudukan di Medan, dahulu di Jalan Semarang No. 48, sekarang di Jalan Brigjen Katamso No. 28 A Kel. Alur
PE
Kecamatan Medan Maimun Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya , dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kapada ROSMAWATI, SH., TRI ENDANG P. PURBA ,SH., LAMHOT EDWARD SITORUS,SH dan PARNINGOTAN S.H., selaku Staff Legal Departement pada PT. Serdang Hulu, beralamat di jalan Brigjend Katamso NO.28 –B kel. Alur Medan ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam register No. 153/SK/2015/PN.STB
Tanggal
20
Oktober
2015,
selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;
Pengadilan Tinggi tersebu
-2-
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang,
Penggugat
dengan surat
gugatan tanggal
7
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
G
September 2015
bahwa
Negeri Stabat pada tanggal 8 September 2015 dalam Register Nomor :
ING
32/Pdt.G/2015/PN.STB , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
1. Bahwa sejak tahun 1945 bersama dengan orang tua Penggugat telah
membuka dan menguasai tanah objek perkara seluas ± 50 Ha sebagai tempat
NT
tinggal dan perladangan/pertanian yang setempat dikenal dengan sebutan “Dagang Suka Julu” yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Selatan dengan Dagang Perpulungan I; Sebelah Timur dengan Dagang Sapo Pinang / Jalan; Sebelah Barat dengan Jalan ;
ILA
Sebelah Utara berbatas dengan Dagang Percihen dan Dagang Kuta Mbaru;
NG AD
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga orang tua Pengugat bersama Penggugat, maka dahulu di atas tanah dimaksud telah dikerjakan secara aktif sebagai
lahan pertanian dengan tanaman palawija
dan tanaman pisang, durian, petai, rambung, kelapa dll tanpa adanya gangguan/keberatan dan pihak manapun, oleh karena Penggugat telah membuka dan mengerjakan secara aktif di atas tanah tersebut tanpa adanya
PE
gangguan/keberatan dari pihak manapun juga, maka sangat wajar apabila Penggugat mendapat perlindungan hukum dan dinyatakan berhak menguasai dan mengerjakan di atas tanah tersebut secara terus menerus untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya bagi Penggugat sendiri maupun keluarganya; 3. Bahwa akan tetapi keberadaan Penggugat bertempat tinggal dan mengerjakan di atas tanah objek perkara tersebut tidak dapat berlangsung aman dan terusmenerus seperti semula, karena sejak tahun 1976 Tergugat mulai menguasai tanah masyarakat termasuk tanah objek perkara yang dikuasasi Penggugat, dalam hal Tergugat menguasasi tanah dimaksud sebagai lahan perkebunan sawit dilakukan dan hanya mengganti rugi tanaman berikut bangunan yang ada di atasnya tanpa ganti rugi tanah, padahal Penggugat telah menguasasi dan menetap di atas objek perkara jauh sebelum Tergugat menguasai / membuka perkebunan sawit;
-3-
4. Bahwa oleh karena Tergugat belum melakukan penyelesaian ganti rugi tanah kepada Penggugat, maka Penggugat keberatan dan berusaha menghalangi penanaman sawit di atas tanah objek perkara, kemudian pada tanggal 14 Juli 1984 Tergugat melalui Direkturnya pada waktu itu menerbitkan Memo kepada Penggugat yang ditanda tangani oleh A Kie, yang isinya berbunyi sebagai
G
benikut “Dengan hormat, Dengan ini kami sampaikan bahwa tanah saudara di Dagang Suka Julu seluas ± 50 Ha. Tanamannya telah diganti rugi oleh PT.
ING
Serdang Hulu untuk ditanami Kelapa Sawit selama 1 (satu) periode / satu kali
tanam. Tanah saudara Ngamehi Sitepu tersebut di atas setelah habis HGU PT Serdang Hulu tanggal 31 Desember 2005, kami serahkan kepada saudara
Ngamehi Sitepu. Demikianlah disampaikan kepada saudara agar dapat
NT
dimaklumi “, sejak memo tersebut terbit Penggugat tidak lagi dapat mengerjakan tanah terperkara;
5. Bahwa meskipun sejak tahun 1984 tersebut Penggugat tidak lagi dapat
ILA
mengerjakan tanah objek perkara karena dikuasasi Tergugat, namun berdasarkan Memo tersebut jelas Tergugat mengakui keberadaan tanah seluas ± 50 Ha yang dikuasai Penggugat dan akan menyerahkannya setelah
NG AD
habis HGU Tergugat tanggal 31 Desember 2005, akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak juga menyerahkan tanah dimaksud kepada Penggugat atau memberikan ganti rugi, sedangkan terhadap tanah Penggugat yang lain seluas 0,6 Ha yang digunakan Tergugat untuk tapak bangunan sekolah telah diganti rugi oleh Tergugat melalui Direktur I atas nama D.V Turangan pada tanggal 14 Juli 1984 seharga Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);
PE
6. Bahwa sekedar perbandingan sebagai fakta hukum pada tanggal 8 Januari tahun 2005 Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada Ahli waris Gonggong Surbakti atas tanah seluas 40 Ha dengan nilai ganti rugi seharga Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) yang serahkan oleh Tergugat melalui Drs. Boyke Turangan dan T. Haryono, Sil bahkan berdasarkan Surat Perintah Sekda Kab. Langkat Nomor 466/SP/PEM/2010 tanggal 27 September 2010 Jo. Berita Acara tanggal 30 September tahun 2010 perihal hasil peninjauan lapangan tentang penyelesaian masalah tuntutan ahli waris Dagang Suka Julu an. Ngamehi Sitepu telah disebutkan bahwa lahan yang ditinjau berada dalam HGU PT Serdang Hulu yang didalamnya terdapat beberapa hektar yang sudah diganti rugi dan tanah Ngamehi Sitepu seluas ± 50 Ha belum pernah menerima ganti rugi dan pihak manapun (vide Bukti terlampir), dengan fakta hukum tersebut di atas lalu mengapa Tergugat tidak bersedia memberikan ganti rugi kepada Penggugat padahal secara faktual Tergugat memang belum menyelesaikan ganti rugi kepada Penggugat;
-4-
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara hukum berhak menerima ganti rugi dari Tergugat yang nilainya layak dan wajar sesuai dengan harga umum setempat yang berlaku sekarang yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah ) setiap 1 Ha dikali 50 Ha, sehingga total ganti mgi yang harus diberikan kepada Penggugat
G
adalah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah); 8. Bahwa oleh karena sampai saat ini Tergugat belum memberikan ganti rugi
ING
kepada Penggugat atas tanah seluas ± 50 Ha yang dikuasasi dan dijadikannya perkebunan sawit, maka Tergugat dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut sejak tahun 1976 maka telah
NT
menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, karena kehilangan manfaat dan mendapatkan hasil dari tanah yang dikuasainya sebagai sumber penghasilan Penggugat dan keluarganya;
ILA
10. Bahwa kerugian materil yang cliderita Penggugat karena tanah objek perkara dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1976 adalah sebagai berikut:
Kerugian karena hilangnya penghasilan dan tanaman palawija dan tanaman pisang, durian, petai, rambung, kelapa dll
-
NG AD
•
Bahwa penghasilan rata-rata tiap tahun / Ha pada lima tahun terakhir sebelum dikuasasi Tergugat tahun 1976, yaitu dari tahun 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 di atas lahan seluas ± 50 Ha / @ Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), jadi penghasilan seluruhnya tiap tahun adalah sebesar Rp. 25 .000.000,- (Dua puluh limajuta rupiah);
Bahwa penghasilan lima tahun terakhir tersebut merupakan acuan dasar untuk
PE
-
memperoleh hasil seandainya saja Penggugat dapat mengerjakan tanah yang dikuasasi Tergugat sejak tahun 1976, jadi hasil yang dapat diperoleh Penggugat sejak tahun 1976 sampai saat diajukan gugatan ini tahun 2015 adalah selama 39 tahun dikali @ Rp. Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp 975.000.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh limajuta rupiah), kerugian materil ini haruslah diganti rugi oleh Tergugat; 11. Bahwa di samping kerugian materlil seperti telah diuraikan di atas, Penggugat juga menderita kerugian immateriil yang disebebakan karena tergangunya ketentraman, kedudukan harkat serta martabat , adanya tekanan dan intimidasi serta hilangnya kesempatan untuk mendapatkan hasil dari mengerjakan tanah sejak tahun 1976, kerugian ini tidak terhitung nilainya, namun demikian untuk memudahkannya guna perhitungan dalam hukum, maka adalah pantas dan wajar Tergugat memberikan ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
-5-
12. Bahwa total kerugian mateñl dan immateriil yang harus diganti mgi oleh Tergugat kepada Penggugat berjuiniah Rp. 10.975.000.000 ( sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 13. Bahwa karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka secara yuridis sangat beralasan apabila segala sesuatu perbuatan hukum baik
G
berupa keputusan maupun tindakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat atau
hukum;
ING
siapa saja di atas tanah objek perkara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan
14. Bahwa agar gugatan Penggugat ini mendapat jaminan, maka Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar meletakkan Sita Jaminan atas tanah objek perkara seluas ± 50 Ha yang terletak di Dagang
NT
Suka Julu Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kab. Langkat;
15. Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan oleh Tergugat, adalah wajar bila Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 10.000.000,-
ILA
(sepuluh juta rupiah) sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
NG AD
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara mi dan selanjutnya mernutuskan yang amamya sebagai berikut: PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga stajaminan yang dimohonkan;
3. Menyatakan Penggugat berhak menguasai dan mengerjakan tanah objek
PE
perkara Dagang Suka Julu seluas ± 50 Ha yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Dagang Percihen dan Dagang Kuta Mbaru; Sebelah Selatan dengan Dagang Perpulungan I; Sebelah Timur dengan Dagang Sapo Pinang / Jalan; Sebelali Barat dengan Jalan 4. Menyatakan Penggugat berhak menerima ganti rugi dan Tergugat atas tanah objek perkara seluas ± 50 Ha yang nilainya layak dan wajar sesuai dengan harga umum setempat yang berlaku sekarang yaitu sebesar Rp. 100.000.000,(Seratus juta rupiah) setiap 1 Ha dikali 50 Ha, sehingga total ganti mgi yang harus diberikan kepada Penggugat sejuiniah Rp. 5.000.000.000,- ( Lima milyar rupiah);
-6-
5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang belum memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah objek perkara seluas ± 50 Ha adalah merupakan perbuatan melawan hukum; 6. Menyatakan keputusan maupun tindakan lainnya yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja di atas tanah objek perkara dinyatakan tidak
G
mempunyai kekuatan hukum; 7. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat atas
ING
tanah objek perkara seluas ± 50 Ha sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil dan immateriil kepada
puluh lima juta rupiah);
NT
Penggugat sebesar Rp. 10. 975.000.000, ( sepuluh milyar sembilan ratus tujuh
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari ‘setiap ía lalai memenuhi isi terhitung
sejak
putusan
berkekuatan
diaksanakan;
hukum
tetap
ILA
putusan
hingga
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut
NG AD
hukum; SUBSIDAIR:
Mohon putusan yang adil sesuai dengan perasaan hukum masyarakat. Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :
PE
DALAM KONPENSI A. Tentang Eksepsi :
1. Tentang Gugatan Penggugat Belum Waktunya untuk Diajukan (Premateur) Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Stabat
pada
tanggal
8
September
2015
dengan
Register
No.
32/Pdt.G/2015/PN.STB, Penggugat ada mengajukan gugatan terhadap Tergugat
pada
tanggal
16
Februari
2015
dengan
Register
No.
07/Pdt.G/2015/PN.Stb. terhadap Tanah seluas + 716 Ha sebanyak 17 orang Penggugat dan Penggugat termasuk pada pemberi kuasa nomor urut 2 (dua) seluas 50 Ha kepada Pengacara ROSFIANA TANJUNG, SH & ASSOCIATES ADVOCAT/PENGACARA yang beralamat di jalan T. Amir Hamzah No 128 Kota Binjai ; Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara aquo belum waktunya untuk diajukan (Praemateur), sebab perkara dengan Register No.07/Pdt.G/2015/PN.Stb, belum di Putus oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 16
-7-
Februari 2015 baik objek dan luas gugatan sama dengan objek dan luas gugatan yang diajukan pada tanggal 8 September 2015; Bahwa dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontsvankelijke Verklaard)
-
G
2. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak yang digugat, karena Penggugat
ING
tidak mengikut sertakan Direktur A Kie sebagai pemilik pertama PT. Serdang Hulu dan juga merupakan pelaku sejarah serta yang telah menerbitkan memo kepada Penggugat yang isinya mengatakan akan
menyerahkan tanah seluas + 50 Ha setelah habis HGU tahun 2005, dan
NT
juga Badan Pertanahan Nasional selaku penerbit HGU serta Drs. Boyke Turangan sertaa T. Haryono yang telah memberikan Ganti Rugi kepada ahli waris Gonggong Surbakti pada tanggal 8 Januari 2005 serta Sekda
ILA
Kabupaten Langkat yang telah memberi perintah untuk meninjau ke Lapangan tentang penyelesaian masalah tuntutan ahli waris Dagang Suka
Berita Acara tanggal 30 September 2010 ; -
NG AD
Julu dengan Surat No.466/SP/PEM/2010 tanggal 27 September 2010 Jo
Bahwa pada tahun 2007 terjadi Take Over dari pemilik lama (A Kie) kepada Tergugat artinya Penggugat salah besar tidak mengikutkan Pihak-pihak yang termasuk pelaku sejarah PT. Serdang Hulu ;
-
Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia:
Nomor: 621/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1977 “Semua Pihak harus digugat,
PE
harus lengkap jika tidak maka gugatan cacat formil” ;l
Nomor : 938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 : “Setiap Pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang merugikan pihak lain haruslah diikut sertakan sebagai tergugat atau subjek dalam suatu perkara” ;
Nomor : 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 : “Penggugat wajib mengikutsertakan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut tersebut, jika tidak maka gugatan mengandung cacat formil”;
-
Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam sistim persidangan, oleh karena itu pantas dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Yaang Mulia menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Tentang Gugatan Kadaluarsa
-8-
-
Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengatakan bahwa Penggugat menempati serta menguasai dan mengerjakan tanah perkampungan dan perladangan dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1976 dan Penggugat merasa sudah tidak aman sehingga meninggalkan tanah perkampungan tersebut ; Bahwa kenyataannya Penggugat baru mengajukan gugatannya terhadap
G
-
Tergugat pada tahun 2015, artinya gugatan Penggugat sudah + 39 tahun
terhitung dari tahun 1976 sampai dengan sekarang tahun 2015; -
ING
(tiga puluh sembilan tahun), dan/atau setelah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat telah kadaluarsa berdasarkan ketentuan pasal 1950 jo pasal
NT
1967 KUH Perdata Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210 K/Sip/1055 tanggal 10 Januari 1956 ; -
Bahwa oleh karena gugatan telah kadaluarsa, segala tuntutan hukum baik
ILA
yang bersifat kebendaan ataupun perorangan hapus karena kadaluarsa dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun, dan gugatan Penggugat telah
gugatan daluarsa yang seharusnya ditolak ; -
NG AD
melewati 30 (tiga puluh) tahun yaitu 39 (tiga puluh sembilan) tahun adalah
Bahwa oleh karena gugatan telah kadaluarsa, kiranya cukup alasan bagi Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menyatakan gugatan Penggugat telah kadaluarsa serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena kadaluarsa atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
-
PE
4. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur)
Bahwa gugatan yang didalilkan Penggugat tidak jelas/kabur sehingga Tergugat sulit untuk menerka-nerka apa bahan untuk menjawab gugatan Penggugat. Ada beberapa hal yang harus diajukan oleh Tergugat dalam hal ini :
a. Tentang tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. -
Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dari gugatannya. Dalam posita dan petitum Penggugat tidak menyebutkan perbuatan melawan hukum apa dan bertentangan dengan ketentuan undang-undang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, Penggugat hanya mendalilkan tentang ganti rugi dan kerusakan tanaman, selama ini antara Tergugat dan Penggugat tidak pernah melakukan perjanjian apapun termasuk perjanjian sewa menyewa dan pengrusakan tanamn yang mengharuskan Tergugat membayar ganti rugi apapun kepada Penggugat ;
-9-
-
Bahwa Penggugat juga tidak menyebutkan dasar hukum hak apa yang dimiliki oleh Penggugat dari tahun 1945 atas tanah perkampungan dan perladangan/pertanian seluas + 50 Ha yang oleh Penggugat di kalaim sebagai tanah miliknya ;
b. Tentang tidak jelasnya Objek Sengketa Bahwa penggugat oada hal 1 (satu) poin 1 (satu) tidak menyebutkan
G
-
batas-batas tanah yang diklaim Penggugat berbatasan dengan tanah
ING
siapa dan jaraknya berapa luas baik itu utara, Selatan, Timur dan Barat, penggugat hanya mengklaim bahwa Tergugat menguasai tanah kampung dan tanah perladangan dengan luas + 50 Ha ; -
Bahwa sementara didalam sertifikat HGU Tergugat dengan luas
NT
1.032,59 Ha oleh Tergugat jelas ada diberi batas-batas dan juga diberi
tanda Pilar dari Badan Pertanahan Nasional, dan juga ada tanda batas Alam yaitu berupa sungai, dengan demikian karena gugatan penggugat
ILA
tidak jelas batas-batasnya berapa luas baik itu Utara, Selatan Timur dan Baratnya, maka gugatan Penggugat pantas untuk ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
NG AD
II. Dalam Pokok Perkara : -
Dalam Konpensi.
Bahwa segala apa yang diuraikan didalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam pokok perkara ini hingga tidak perlu diulang lagi;
Bahwa Tergugat membantah keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan
tegas tersebut dibawah ini;
PE
oleh Penggugat dalam pokok perkara ini kecuali apa yang diakui secara
Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik tanah seluas 50 Ha (lima puluh hektar) yang berada di areal HGU Tergugat, dan tidak juga benar Tergugat telah mengambil alih tanah yang menjadi objek sengketa dari Penggugat. Tanah tersebut adalah tanah Negara yang telah dibebani Hak Guna Usaha (HGU) atas nama Tergugat yang diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan alas hak yang sah sebagaimana tersebut didalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No.1 dengan lembar No.AE047961 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No.2 dengan lembar No.AE047962 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.3/HGU/DA/76 dan kemudian di perpanjang dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) HGU No. 3 dengan No.lembar perpanjangan dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) yaitu HGU No.3 dengan lembar
No.AU610628
dan
berdasarkan
Keputusan
Kepala
Badan
- 10 -
Pertanahan Nasional Nomor : 81/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu HGU Atas tanah yang terletak di Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara;
Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Ayat (3) PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa sebagai Bukti Hak Atas
G
Tanah yang telah dikuasai adalah Sertifikat atau Sertifikat Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dipungut biaya sesuai
ING
dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dalam hal ini Tergugat adalah
pemilik yang sah secara hukum sebab selain memiliki bukti kepemilikan dan sebagai warganegara yang baik dan patuh Tergugat setiap tahun
NT
memenuhi kewajiban membayar pajak kepada negara;
Bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas-batas persil tanah yang dimiliki oleh
Penggugat
berbatasan
dengan
tanah
siapa,
sehingga
kecil
kemungkinan bila terjadi suatu kesalahan. Adalah suatu hal yang wajar jika
ILA
secara hukum patut dipertanyakan tentang bukti kepemilikan Penggugat dan bisa jadi tanah yang diklaim oleh Penggugat berada di luaar areal HGU Tergugat ;
Bahwa dalil Penggugat mengatakan bahwa tanah sengketa berasal dari
NG AD
warisan orang tua, karena Penggugat dan orang tua Penggugat membuka dan menguasai tanah tersebut, hal ini perlu dikaji ulang sebab sejak berlakunya Undang-undang pokok Agraria No. 1 Tahun 1960. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA (Undang-undang Pokok agraria) harus dikonvensi menjadi Hak atas Tanah sebagaimana ditentukan dalam
Negara yaitu : a. Hak Milik b. Hak Guna Usaha
PE
undang-undang tersebut sesuai dengan peruntukan yang diberikan oleh
c. Hak Guna Bangunan d. Hak Pakai e. Hak Sewa f.
Hak Membuka Hutan
g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang sifatnya sementara.
Bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi Pasal III ayat (2) UUPA disebutkan bahwa hak Erfpacht untuk pertanian kecil yang ada, mulai berlakunya Undang-undang Pokok Agraria ini sejak saat itu hapus dan selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan yang diadakan oleh Mneteri Agraria.
- 11 -
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No.2 tahun 1962 tentang Penegasan Konvensi dan Pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah Pasal 6 dan Pasal 8 disebutkan bahwa jika di daerah-daerah dimana PP No. 10 Tahun 1961 sudah mulai diselenggarakan terjadi perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (Pengalihan hak
G
dengan jual beli, hibah, warisan, wasiat) dan tidak dimintakan penegasan konvensi maka hak yang bersangkutan dianggap sebagai Hak Pakai
ING
dengan jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya UUPA dan sesudah jangka waktu tersebut lampau, maka tanah tersebut menjadi tanah Negara ;
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat Tergugat simpulkan
NT
bahwa tanah sengketa yang merupakan tanah Hak Erfpacht yang tidak didaftarkan dan tidak dikonvensi sejak tahun 1965 adalah merupakan tanah Negara, dan Negara sebagai pengelola berhak untuk memberikan hak atas
tanah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
ILA
tanah tersebut kepada siapapun yang memohon untuk memanfaatkan
Bahwa Penggugat dan kelompoknya pada tanggal 21 April tahun 2012
NG AD
membuat keributan dan ingin menguasai lahan Tergugat, dengan mencoba membangun gubuk, dan juga pada tanggal 16 Oktober 2012 Penggugat dan juga kelompoknya menghadang mobil tangki yang mengangkut CPO dari PKS PT. Serdang Hulu menuju pabrik pengolahan minyak, tiba-tiba di tengah perjalanan mobil tangki yang membawa CPO Tergugat dihadang dan Penggugat ikut didalam kelompok yang menghadang mobil tangki
PE
tersebut, setelah itu Penggugat dan kelompoknya lali menyerahkan mobil tangki pengangkut CPO tersebut ke Polres Binjai dengan alasan bahwa CPO PT. Serdang Hulu Ilegal, Penggugat sempat menjalani hukuman kurungan + 8 bulan karena terlibat didalam kelompok yang menghadang ke empat armada tersebut. III. Dalam Rekonpensi :
Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dk/Tergugat dr sepanjang tidak ada pengakuan secara tegas disini dan mohon dalil-dalil konpensi diatas secara mutatis dan mutandis merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi ini.
Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr, dalam hal ini PT. Serdang Hulu merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kec. Sei Bingai Kabupaten Langkat Sumatera Utara
- 12 -
Bahwa Tergugat dk/Penggugat dr, telah menguasai tanah terperkara sejak tahun 1975 yang dibuktikan dengan Bukti Hak yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 3 Desa Tanjung Gunung dengan luas areal 1032,59 Ha, yang dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dk/Penggugat dr tahun 1976 sampai sekarang secara terus menerus tanpa ada gugatan dari pihak lain. Bahwa oleh karena Tergugat dk/Penggugat dr telah mempunyai hak yang
G
sah secara hukum yang dilindungi oleh Undang-undang dan peraturan-
ING
peraturan untuk itu, maka sangat beralasan hukum jika Penggugat
dk/Tergugat dr terhadap tanah terperkara seluas 50 Ha yang diklaim tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
Bahwa dengan demikian atas perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang
NT
sejak tahun 2009 sampai 2014 telah mengganggu, serta mencoba ingin menguasai lahan Penggugat dr/Tergugat dk adalah merupakan perbuatan hukum
yang
mengakibatkan
Penggugat
mengalami kerugian-kerugian sebagai berikut : a). Kerugian Immateriil/Moral
dr/Tergugat
dk
ILA
melawan
Bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang dikenaal oleh lapisan
NG AD
masyarakat dan para pengusaha maka akibat dari Tergugat dr/Penggugat dk yang selama ini selalu membuat keributan dan ingin menduduki lahan areal Penggugat dr/Tergugat dk tanpa hak, mengakibatkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk telah tercemar dikalangan rekan bisnis dan lapisan masyarakat, dan ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi sudah sepantasnya untuk memulihkan nama baik Penggugat dr/Tergugat
puluh milyar rupiah) ;
PE
dk meminta ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima
Bahwa selain dari kerugian moral Penggugat dr/Tergugat dk juga mengalami kerugian materil yang mana CPO yang berada di dalam empat mobil tangki tersebut diserahkan ke Polres Binjai sebagai barang bukti oleh Tergugat dr/Penggugat dk.
Kerugian akibat ke empat armada tersebut di serahkan oleh Tergugat dr/Penggugat dk ke Polres Binjai sehingga Penggugat dr/Tergugat dk harus menyewa tangki lain untuk memindahkan CPO tersebut sebesar : Satu armada Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 4 (empat) armada = Rp. 10.000.000,Upah memindahkan CPO ke tangki yang disewa tersebut
- 13 -
= Rp. 4.000.000,Rp. 14.000.000,(empat belas juta rupiah)
Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dr/Tergugat dk ini tidak hampa adanya maka sangat beralasan jika Penggugat dr/Tergugat dk mohon
G
kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk meletakkan sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat dr/Penggugat dk baik harta bergerak maupun
ING
harta tidak bergerak yang akan Penggugat dr/ Tergugat dk mohonkan kemudian.
Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk didukung oleh
NT
dasar-dasar serta bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan putusan ini nantinya dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya upaya banding atau kasasi.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dr/Tergugat dk mohon kepada
ILA
Pengadilan Negeri Stabat kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
NG AD
DALAM KONPENSI
-
Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
-
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet on van kelijkeverklaard);
DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan penggugat seluruhnya ;
-
Menghukum penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
DALAM REKONPENSI -
PE
-
Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
-
Menyatakan tidak berkekuatan hukum tanah seluas 50 Ha yang diklaim Tergugat dr/Penggugat dk sebagai tanah mereka; a. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan. b. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian Immateriil/Moral sebesar 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dan kerugian Materil sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). c. Menyatakan tidak berkekuatan hukum areal seluas 50 Ha yang diklaim oleh Tergugat dr/ Penggugat dk ; d. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan sertaa merta meskipun ada upaya banding atau kasasi;
- 14 -
e. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ; f. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo et bono); Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan
G
Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 4
ING
April 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi :
Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ; B. DALAM REKONPENSI
NT
- Menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat ;
ILA
1. Menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tanah yang dikenal dengan
NG AD
sebutan Dagang Suka Julu seluas + 50 Ha yang terletak di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatas dengan Dagang Percihen dan Dagang Kuta Mbaru;
Sebelah Selatan berbatas dengan Dagang Perpulungan I;
-
Sebelah Timur berbatas dengan Dagang Sapo Pinang / Jalan;
-
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan ;
PE
-
Adalah milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi sebagaimana tanah yang termasuk dalam sertipikat HGU No.3 ; 3. Menyatakan Menolak gugatan Rekonpensi untuk selain dan selebihnya; C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -
Membebankan kepada Pengugat dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) ; Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, yang
disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat kepada Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 27 April 2016; Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula
- 15 -
Penggugat pada tanggal 9 Mei 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 4 April 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Mei 2016; Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding
G
semula Penggugat tertanggal 20 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan
diserahkan kepada Terbanding semua Tergugat tanggal 30 Juni 2016;
ING
Pengadilan Negeri Stabat tanggal 25 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah
Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum
NT
Terbanding semula Tergugat tertanggal September 2016, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 6 September 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding
ILA
semula Penggugat tanggal 14 September 2016;
Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Melihat, Membaca dan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Stabat, yang disampaikan kepada Kuasa
NG AD
Hukum Pembanding semula Penggugat, dan kepada Kuasa Hukum Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2016, dan tanggal 6 September 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
PE
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa didalam perkara ini Hakim Anggota II mengajukan pendapat lain (disenting opinion), sebagaimana pada halaman 28 alinea bawah sampai dengan halaman 30, yang pada pokoknya Penggugat dapat membuktikan sebagian dari dalil gugatannya (halaman 30 alinea ke-3), dimana Hakim Anggota II berpendapat terlebih dahulu menguasai dan mengerjakan lahan pertanian yang digarap dan dikelola oleh Penggugat sejak tahun 1973 di Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dari pada HGU PT. Serdang Hulu yang terbit tahun 1973 (halaman 29 alinea ke-1), sedangkan alinea ke-3 nya bahwa PT. Serdang Hulu belum menyelesaikan hak masyarakat in casu Penggugat terhadap
- 16 -
areal tanah (non tanaman) yang pernah dikelola oleh Penggugat seluas 50 ha dan dari bukti surat Penggugat P1 dan P2 tersebut ternyata pula Tergugat mengakui hak ada
seluas 50 Ha. Selanjutnya halaman 30 alinea ke-1 Anggota II
mempertimbangkan lahan seluas 50 ha yang pernah dikuasai oleh Penggugat bukanlah tanah milik negara, karena diatas tanah tersebut Penggugat sempat
G
menguasainya, mengerjakan dan menggarap diatasnya;
ING
Menimbang, bahwa atas disenting opinion Hakim Anggota II tersebut Hakim tingkat banding berpendapat, setelah dihubungkan dengan dalil gugatan
Penggugat halaman 2 angka 1 putusan, bahwa Penggugat memperoleh tanah sejak tahun 1945 bersama orang tua Penggugat telah membuka dan menguasi
NT
tanah objek perkara seluas ± 50 Ha sebagai tempat tinggal dan perladangan, sedangkan Hakim Anggota II mempertimbangkan Penggugat terlebih dahulu
menguasai dan mengerjakan tanah terperkara seluas ± 50 Ha sejak tahun 1973,di
ILA
Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat daripada HGU PT. Serdang Hulu yang terbit Tahun 1973;(hal 29 alenia ke- 1Putusan) sehingga dapat ditarik kesimpulan asal usul peralihan tanah tidak ada suatu kepastian
NG AD
apakah Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1945 didapat Penggugat bersama orang tuanya sebgaimana dalil Penggugat atau didapat Penggugat dengan membuka hutan tahun 1973;
Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dimana sebagai pemilik tanah dan tanaman diatasnya dengan luas tanha ± 50 Ha Hakim Tingkat Banding berpendapat suatu kelaziman ada surat keterangan tanah (SKT) secara nyata
PE
dapat dilihat luas tanah dan batas-batas yang dikeluarkan atau diketahui Pejabat dimana tanah itu berada,sesuai kebenaran formal, sehingga ada bukti surat tentang kepemilikan tanah tersebut, apalagi luasnya cukup luas 50 ha sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat pun berbeda keterangannya saski 2 Bujur Surbakti menerangkan Penggugat memiliki tanah ± 50 Ha, sedangkan saksi 3 Marthin Surbakti menerangkan Gonggong Surbakti dahulu memiliki tanah seluas 40 Ha (hal 16 putusan) juga luasnya berbeda sehingga tidak ada kepastian, sedangkan saksi 4 Drs. Siang Ginting Manik tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah sengketa (halaman 17 bagian bawahPutusan) maka didasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, disenting opinion, Hakim anggota II tersebut dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini,
- 17 -
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 4 April 2016, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang
G
disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan
ING
hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;
NT
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 4 April 2016, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;
ILA
Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan
tersebut dibebankan kepadanya;
NG AD
tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan
Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI :
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
-
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 32/Pdt.G/2015/PN.Stb
PE
-
tanggal 4 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH. dan LINTON SIRAIT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk
- 18 -
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan
Ketua
Pengadilan
Tinggi
Medan
nomor
:
318/PDT/2016/PT-MDN tanggal 19 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, Rabu tanggal 30 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta
G
JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis
ttd
ttd ttd
ALI NAFIAH DALIMUNTHE, SH.MM.MH.
ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.
NT
ttd
ttd
LINTON SIRAIT, SH.MH.
ILA
ttd
Panitera Pengganti, ttd
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
PE
1. Meterai
ttd
NG AD
JAINAB, SH.
Perincian Biaya :
ING
dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;
