PT MDN.- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 325 / PDT / 2014 / PT MDN.“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “ Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : PANTAS SORMIN, beralamat di Jalan Patuan Anggi / Jalan Asrama Polisi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli

Utara,

semula

disebut

sebagai

TERGUGAT, sekarang PEMBANDING; -------------------------- L A W A N --------------------------1. KARTINI PAKPAHAN, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 96, Pangaribuan Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : SUMINAR SIBARANI, SH dan PERTIN TAMBUNAN, SH, keduanya adalah advokat pada Kantor Hukum Suminar Sibarani, SH dan Partners yang beralamat di Jalan Putri Lopian Nomor 10, Laguboti, Tobasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 Nopember 2013, semula disebut

sebagai

PENGGUGAT,

sekarang

TERBANDING; 2.

Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah

(Dipenloka) Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, semula sebagai TURUT TERGUGAT, sekarang TURUT TERBANDING; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Setelah membaca berkas perkara Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Trt.tanggal 16 Juli 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA ;

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding dengan surat gugatannya bertanggal 27 Nopember 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 27 Nopember 2013 dalam Register Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut: HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1. Bahwa suatu hari di awal bulan Pebruari 2002, Tergugat yang bekerja sebagai seorang guru di Pangaribuan, Kec. Pangaribuan, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara yang bertetangga agak jauh dengan Penggugat, menyampaikan keluh kesahnya kepada Zihar Siregar (almarhum meninggal tanggal 23 Juli 2007) dan isterinya Kartini Pakpahan, mengenai pelecehan-pelecehan dari tetangganya, seseorang yang bernama Badia Silitonga (almarhum meninggal bulan Oktober 2010). Bahwa menurut pengakuan Tergugat, latar belakang pelecehan tersebut adalah kondisi Terugat yang meskipun sudah lama (sekian tahun) bekerja sebagai guru, namun Tergugat tetap saja mengontrak(tidak memiliki rumah tinggal sendiri); 2. Bahwa dengan alasan sering dilecehkan oleh tetangga dekatnya itu (Badia Silitonga), Tergugat dengan berurai air mata mengajukan permintaannya kepada Penggugat (dan almarhum suaminya) agar diijinkan meminjam pakai sebidang tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 180 m2, terletak di Jalan

Patuan

Anggi/Jalan

Asrama

Polisi,

Pangaribuan,

Kecamatan

Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk didirikan sebuah rumah tinggal di atasnya, dengan batasbatas sebagai berikut: Sebelah Utara

: Rumah Rihat Tambunan ;

Sebelah Selatan

: Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi ;

Sebelah Timur

: Rumah Silitonga ;

Sebelah Barat

: Gereja HKBP Kota Pangaribuan.

3. Bahwa karena pertimbangan kemanusiaan (kasihan) akhirnya Penggugat (dan almarhum suaminya) mengijinkan Tergugat meminjam pakai tanah miliknya itu untuk masa 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tahun 2002 sampai Deesember 2012. Bahwa adapun Kesepakatan Pinjam Pakai Tanah tersebut, ditutup secara lisan oleh para pihak (Penggugat dengan suaminya [almarhum Zihar Siregar] ) dan Tergugat dengan isterinya, Boru Hutapea; 4. Bahwa setelah Tergugat pensiun yang menurut pengakuannya pada tahun 2012, yang bersangkutan berencana kembali ke kampung halamannya di Garoga, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Utara,

sedangkan

mengenai

EKSISTENSI

ATAU

KELANGSUNGAN

KEBERADAAN RUMAH TINGGAL YANG DIBANGUN OLEH TERGUGAT DI TANAH MILIK PENGGUGAT, setelah masa pinjam pakai berakhir, DISEPAKATI KELAK DITAWARKAN KEPADA TURMAN SIREGAR, putera ketiga dari Penggugat, melalui lembaga MARDAMEDAME, artinya akan dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat tentang (harga) jual beli atas rumah dimaksud, dan terhadap klasul ini, Turman Siregar menyatakan persetujuannya; 5. Bahwa tak lama kemudian, dalam tahun 2002, Tergugat membangun/ mendirikan sebuah rumah tinggal permanen di atas tanah milik Penggugat yang dipinjam pakainya, yaitu bangunan berlantai dua di bagian belakang; 6. Bahwa karena Kesepakatan Pinjam Pakai Tanah pada tahun 2002 ditutup secara lisan, maka pada tahun bulan Juni 2004, Pertin Tambunan,S.H., telah menuangkan inti kesepakatan tersebut dalam sebuah Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah, namun ketika Penggugat menyodorkannya kepada Tergugat untuk ditandatangani, yang bersangkutan menampik dengan berucap; “HADUAN MAI AKKANG “, ( terjemahan bebas : “ Nanti Sajalah Kakak Ditandatangani “); 7. Bahwa

pada

bulan

Desember

2002,

ketika

AKBP

Turman

Siregar,SiK,S.H.,M.H., putera ketiga Penggugat pulang ke kampungnya, Pangaribuan, Tergugat mengajak yang bersangkutan ke lokasi tanah pinjam pakai tersebut

yang saat itu, di atasnya telah dibangun sebuah rumah

tinggal permanen. Bahwa ketika itu Tergugat berujar kepada Turman Siregar ( dalam bahasa daerah Batak Toba), pada intinya dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut : “ Inilah rumah yang kami bangun dan yang akan menjadi milikmu nanti setelah saya pensiun tahun 2012“; 8. Bahwa kemudian, pada tanggal 28 September 2009, Ali Sadikin, SE,M.Min, putera keempat Penggugat, yang kala itu pulang ke kampung halamannya Pangaribuan, menemui Tergugat di rumahnya dengan membawa Surat Perjanjian Pinjam Pakai

Tanah yang dulu ditutup secara lisan, kini

dituangkan suatu akta, untuk ditandatangani oleh Tergugat, akan tetapi kali ini Tergugat juga menolak dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, katanya : “NANTI SAJALAH DITANDATANGANI “; 9. Bahwa pada bulan Juli 2011, seluruh anak-anak dan cucu-cucu Penggugat yang berada di perantauan, pulang ke kampung halaman mereka

ke

Pangaribuan, Sumatera Utara, untuk menghadiri acara keluarga. Dalam masa kunjungan itu, pada tanggal 27 Juli 2011, sekitar jam 19.30 WIB, Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Penggugat beserta dua puteranya, Turman Siregar dan Murlan Siregar serta menantunya, Pertin Tambunan, bertamu ke rumah Tergugat dengan maksud dan tujuan untuk membicarakan dan mengingatkan Tergugat akan berakhirnya perjanjian Pinjam Pakai Tanah antara Penggugat dengan Tergugat pada Desember 2012. Bahwa pertemuan itu diadakan terutama dilatarbelakangi oleh fakta-fakta yang telah diuraikan pada posita butir 6, 7, dan 8 tentang penolakan Tergugat menandatangani Kesepakatan Pinjam Pakai Tanah yang pada tahun 2002 ditutup secara lisan dan kemudian pokok-pokoknya dituangkan secara tertulis dalam Surat Perjanjian yang sudah dua kali ditolak untuk ditandatangani oleh Tergugat; 10. Bahwa pembicaraan berlangsung antara jam 19.30 WIB sampai jam 20.40 WIB, namun tidak dapat fokus karena isteri Tergugat, Boru Hutapea selalu berusaha membiaskan substansi pembicaraan, antara lain dengan dalih : ” Kami (baca : Tergugat dan isterinya) merasa telah membeli tanah”, maksudnya tanah objek pinjam pakai , tanpa memberikan bukti apapun; 11. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2013, Kuasa Hukum Penggugat mensomir Tergugat

yang

intinya

mengingatkan

yang

bersangkutan

agar

mengembalikan tanah (yang Tergugat pinjam pakai) dalam keadaan kosong dan baik, sebagaimana dulu disepakati pada saat Kesepakatan Pinjam Pakai ditutup secara lisan, dan mengenai keberadaan rumah yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah tersebut,diminta supaya dibicarakan oleh Tergugat dengan Turman Siregar, melalui lembaga Mardamedame; 12. Bahwa batas waktu untuk mengosongkan tanah pinjam pakai dan/atau MARDAMEDAME telah lewat, sehingga Tergugat telah terbukti lalai melaksanakan kewajiban kontraktualnya; 13. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013, Kuasa Hukum Penggugat, Pertin Tambunan,S.H.dan Tergugat bertemu di rumah Parsaoran Pakpahan,orang yang disepakati oleh Para Pihak sebagai PANDAMEI (mediator) atas sengketa Pinjam Pakai Tanah (sebagaimana telah diuraikan di atas), dan pertemuan itu juga dihadiri oleh Penggugat prinsipal (Kartini Pakpahan) serta disaksikan oleh Efendi Siregar, Parsaoran Pakpahan (tuan rumah), Armina Simatupang (isteri tuan rumah), Poltak Pakpahan dan Boru Pasaribu (masing-masing anak tertua dan menantu dari Parsaoran Pakpahan) dengan agenda membicarakan/memusyawarahkan sengketa pinjam pakai tanah dimaksud dan/atau jual beli rumah tinggal milik Tergugat kepada Turman Siregar;

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

14. Bahwa pada awal pembicaraan, Parsaoran Pakpahan (tuan rumah) menanyakan kepada Tergugat perihal mengapa isterinya boru Hutapea tidak ikut serta, terhadap pertanyaan tersebut, Tergugat menjelaskan bahwa mereka (in casu Tergugat dan isterinya) telah sepakat agar Tergugat saja yang menghadiri pertemuan dimaksud sebab (menurut pengakuan Tergugat) isterinya tidak stabil emosinya, dalam frasa Bahasa Batak Toba dinyatakan : “ Muramura do iboto mu taroktohon ”; 15. Bahwa pada pertemuan itu, Kuasa Hukum Penggugat menawarkan 2 (dua) opsi kepada Tergugat, yaitu : pertama, menyelesaikan sengketa secara kekeluarga (untuk maksud itu telah disiapkan konsep perdamaian), atau kedua, diselesaikan melalui putusan pengadilan/litigasi (untuk pilihan kedua itu, Kuasa Hukum Kartini Pakpahan, in casu Penggugat, telah menyiapkan Surat Gugatan yang akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 29 Maret 2013; 16. Bahwa akhirnya setelah bermusyarah selama kurang lebih 2 (dua) jam, Kuasa Hukum Penggugat menanyakan tanggapan Tergugat terhadap konsep perdamaian yang telah dibaca oleh yang bersangkutan, dan terhadap pertanyaan itu, Tergugat meminta waktu untuk berembuk dengan isterinya, dan berjanji akan memberitahu keputusan mereka esok harinya ; 17. Bahwa benar keesokan harinya, pada tanggal 28 Maret 2013, sekitar jam 7:30 WIB Tergugat bertelepon kepada Parsaoran Pakpahan,pada pokoknya mengatakan : ”NUNGNGA SETUJU HAMI ”, artinya Tergugat dan isterinya telah setuju dengan isi (konsep) Perjanjian Damai tertanggal 28 Maret 2013 itu; 18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2013, sekitar jam 13.20 WIB, di rumah Parsaoran Pakpahan, di Pangaribuan, telah disepakati dan ditandatangani Perjanjian Damai Atas Sengketa Pinjam Pakai Tanah di Jl. Patuan

Anggi,

Pangaribuan,

Kecamatan

Pangaribuan,

yang

intinya

menentukan/mengatur hal-hal berikut: 1. Pantas Sormin (berkualitas sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut atau Tergugat dalam perkara ini), setuju mengembalikan sebidang tanah seluas 180 meter persegi kepada Pihak Pertama; Kartini Pakpahan selaku pemilik tanah yang berkualitas Penggugat dalam perkara a quo (Vide Pasal 1) ; 2. Turman Siregar, berkualitas sebagai Pembeli atas rumah milik Tergugat yang didirikan diatas tanah milik Penggugat seharga Rp. 72.500.000.-

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

(tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 3; 3. Pihak Kedua (in casu Tergugat) diberi waktu 4 (empat) bulan untuk pindah dan mengembalikan tanah objek perjanjian pinjam pakai kepada Pihak Pertama (in casu Penggugat) serta mengosongkan rumah yang telah dijual kepada Turman, selambat-lambatnya pada tanggal 28 Juli 2013; 19. Bahwa untuk mengingatkan Pantas Sormin (in casu Tergugat) mengenai batas waktu pengembalian tanah yang dipinjam pakainya dari Penggugat dan pengosongan rumah yang telah dibeli oleh Turman Siregar,paling lambat sampai tanggal 28 Juli 2013, maka pada tanggal 1 Juli 2013, Kuasa Hukum Penggugat mengirimkan Surat No.046/B.S.P-A/VII/2013 kepada Tergugat, tetapi tidak ada jawaban terhadap surat itu; 20. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013, Kuasa Hukum Penggugat menelepon Tergugat untuk mengingatkan yang bersangkutan tentang batas waktu pengembalian tanah pinjam pakai

dan pengosongan rumah yang dibeli

Turman Siregar, akan tetapi TERGUGAT BERDALIH BAHWA ISTERINYA TIDAK SETUJU DENGAN JUAL BELI RUMAH ITU ( pernyataan/dalih itu sangat bertolak belakang dengan inti posita butir 18 diatas); 21. Bahwa

pasca pembicaraan tanggal 27 Juli 2013 via telepon itu, karena

Tergugat terus menerus berdalih yang senantiasa berubah-ubah, semuanya inti dari dalih-dalih itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak mau mengembalikan tanah pinjam pakai dan mengosongkan rumah yang telah dibeli oleh Turman Siregar, maka akhirnya

tanggal 13 Agustus 2013, di

Kantor Polsek Pangaribuan, Jual Beli Rumah tertanggal 28 Maret 2013 itu dibatalkan; 22. Bahwa pada tanggal

14 Agustus 2013, Kuasa Hukum Penggugat

mengirimkan Surat No.053/B.S.P-A/PPT/VIII/2013 kepada Tergugat yang pada pokoknya meminta Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat sampai batas waktu 23 Agustus 2013; 23. Bahwa karena pesan/isi Surat No.053/B.S.P-A/PPT/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka pada tanggal 26 Oktober

2013,

Kuasa

Hukum

No.065/B.S.P-A/SOM/X/2013.-

Penggugat yang

mengirim

intinya

Surat

meminta

Somasi Tergugat

mengembalikan tanah pinjam pakai dalam keadaan kosong paling lambat sampai tanggal 15 Nopember 2013 atau apabila somasi tidak diindahkan,

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

maka penyelesaiannya dilakukan melalui jalur hukum (litigasi), dan terbukti bahwa somasi ini tidak ditanggapai atau dilaksanakan oleh Tergugat; HAK DAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL PENGGUGAT DAN TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH TAHUN 2002. Bahwa Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang ditutup secara lisan tahun 2002 tersebut, pada intinya mengatur hal-hal berikut: 1. Pantas Sormin (Tergugat) berhak mendirikan sebuah rumah tinggal di atas tanah milik Penggugat seluas lebih kurang 180 m2, terletak di Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi, Pangaribuan, Kec. Pangaribuan, Kab. Tapanuli Utara, Prop. Sumatera Utara; 2. Tergugat berhak menempati rumah tinggal milik yang didirikan di atas tanah milik Penggugat sampai bulan Desember 2012; 3. Tergugat dan putera ketiga Penggugat, AKBP Turman Siregar, SiK, S.H., M.H., berkewajiban melakukan musyawarah tentang jual beli rumah yang didirikan Tergugat, apabila masa pinjam pakai tanah berakhir bulan Desember 2012; TERGUGAT

TELAH

MELAKUKAN

WANPRESTASI

TERHADAP

PENGGUGAT. Bahwa Tergugat telah ingkar atas pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dari Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang disepakati secara lisan pada tahun 2002, kemudian inti dari perjanjian itu dituangkan dalam bagian Sebab/Akibat pada Perjanjian Damai Atas Sengketa Pinjam Pakai Tanah di Jalan Patuan Anggi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan tanggal 28 Maret 2013), yaitu: 1. Tergugat tidak mengembalikan tanah dalam keadaan kosong dan baik yang dipinjampakainya dari Penggugat meskipun masa perjanjian telah lewat; 2. Tergugat telah ingkar janji dengan berdalih kalau isterinya tidak setuju dengan jual beli rumah yang dibangun di atas tanah milik Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2013, kemudian akhirnya dibatalkan pada tanggal 13 Agustus 2013; 3. Tergugat telah ingkar janji atas ketentuan Perjanjian tanggal 28 Maret 2013 sebagaimana pada Pasal 8 ditentukan bahwa Tergugat harus mengembalikan tanah pinjam pakai paling lambat tanggal 28 Juli 2013;

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI DARI TERGUGAT. Bahwa untuk menuntut haknya atas pengembalian tanah objek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat harus dan telah mengeluarkan biaya untuk membayar Lawyer Fee sebesar Rp. 35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah) akibat perbuatan ingkar janji dari Tergugat; Bahwa selain kerugian untuk membayar Lawyer Fee tersebut di atas, Penggugat mengalami kerugian immateril yang disetarakan sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus juta rupiah) akibat ketenangannya sangat terganggu oleh sengketa ini dan menghabiskan banyak waktu dan pikiran (lelah phisik dan psikis) untuk menangani sengketa atas perkara a quo; Bahwa untuk menghindari terjadinya kerugian lebih besar bagi Penggugat, maka sudah sepantasnya dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan atas perkara a quo yaitu mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, apabila kelak gugatan a quo dikabulkan yang dapat ditagih sejak adanya putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkara ini; Bahwa untuk menghindari agar gugatan atas perkara a quo tidak sia-sia (illusoir) apabila kelak dikabulkan, maka adalah beralasan hukum dan pantas, sebagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah)

dari gaji

Tergugat (saat ini bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapabuli Utara) atau dimanapun nanti Tergugat bekerja, dipotong setiap bulan oleh Juru Bayar, dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dipenloka), Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Kantor Bupati Tapanuli

Utara,Kota

Tarutung,

Kabupaten

Tapanuli

Utara,

Propinsi

Sumatera Utara, atau oleh badan lain apabila ada perubahan dikemudian hari, dan pemotongan gaji Tergugat bagi pembayaran kewajiban tersebut dapat diambil langsung oleh Penggugat atau dengan cara lain di kantor Turut Tergugat atau di badan lain, apabila ada penggantian di kemudian hari, hingga seluruh kewajiban Tergugat berdasar putusan pengadilan terbayar lunas; Bahwa untuk menghindari terjadinya tindakan-tindakan Tergugat yang dapat merugikan Penggugat, maka adalah beralasan hukum apabila diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa seluas lebih kurang 180 m2 dan

sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, Hal. 8 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

terletak

di

Jalan

Patuan

Anggi/Jalan

Asrama

Polisi,

Pangaribuan,

Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk didirikan sebuah rumah tinggal di atasnya, dengan batas-batas : Sebelah Utara

: Rumah Rihat Tambunan.

Sebelah Selatan

: Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi.

Sebelah Timur

: Rumah Silitonga.

Sebelah Barat

: Gereja HKBP Kota Pangaribuan.

Bahwa upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan yang telah diusahakan oleh Penggugat atas sengketa ini, termasuk

tetapi tidak

terbatas pada mengirimkan surat-surat penegasan, somasi kepada Tergugat, dan mengadakan pertemuan, sebagaimana telah diuraikan diatas, tetapi Tergugat tidak menanggapinya dengan

itikad

baik, tidak melaksanakan

kewajiban kontraktualnya, sehingga akhirnya terjadi pembatalan jual beli tanggal 28 Maret 2013 pada tanggal 13 Agustus 2013, tidak dikembalikannya tanah pinjam pakai hingga saat ini, oleh karenanya Penggugat mohon agar Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tarutung berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut: DALAM PROVISI: 1. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap sebidang tanah seluas lebih kurang 180 m dan sebuah bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dengan maksud untuk didirikan sebuah rumah tinggal di atasnya, dengan batas-batas: Sebelah Utara

: Rumah Rihat Tambunan.

Sebelah Selatan

: Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi.

Sebelah Timur

: Rumah Silitonga.

Sebelah Barat

: Gereja HKBP Kota Pangaribuan.

DALAM POKOK PERKARA. PRIMAIR: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat; 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang dibuat secara lisan tahun 2002 oleh Penggugat dan Tergugat; Hal. 9 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Damai Atas Sengketa Pinjam Pakai Tanah di Jl. Patuan Anggi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan tanggal 28 Maret 2013, terkecuali syarat-syarat dan ketentuan yang menyangkut jual beli rumah (Vide Pasal 3,4, 5, dan 7) yang telah dibatalkan pada tanggal 13 Agustus 2013; 5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat yang dipinjam pakai sejak tahun 2002 sampai Desember 2012, dalam keadaan baik dan kosong secara segera dan serta merta; 6. Menghukum Tergugat untuk mengganti Lawyer Fee yang harus dan telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) guna menuntut haknya akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) Tergugat kepada Penggugat; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi immateril disetarakan sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah); 8. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp.1.000.000.(satu juta rupiah) setiap hari, apabila Tergugat tidak bersedia

secara

sukarela melaksanakan amar putusan atas perkara ini yaitu mengembalikan tanah pinjam pakai dalam keadaan baik dan kosong yang dapat ditagih sejak putusan atas perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde); 9. Memerintahkan Juru

Bayar Gaji Tergugat yaitu

Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Dipenloka), Kabupaten Tapanuli Utara, beralamat di Kantor Bupati Tapanuli Utara, Kota Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara, untuk memotong sebagian sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dari gaji Tergugat yang saat ini bekerja di Dinas Pendidikan

Kabupaten Tapabuli Utara atau dimanapun

nanti Tergugat bekerja, atau badan lain apabila ada perubahan dikemudian hari, dan pemotongan gaji

Tergugat bagi pembayaran tersebut dapat

diambil langsung oleh Penggugat di kantor Turut Tergugat atau dengan cara lain, atau di badan lain , apabila terjadi penggantian dikemudian ,hingga seluruh kewajiban Tergugat berdasar putusan pengadilan atas perkara ini terbayar lunas; 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan atas perkara ini; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat / Pembanding telah mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut: I. DALAM EKSEPSI: A. Gugatan Penggugat kurang pihak (exceptio plurium consortium). Pihak Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap.  Bahwa Tergugat pada tahun 2002 melakukan transaksi atas tanah a quo (tanah sengketa) adalah dengan Zihar Sormin dan Penggugat (Kartini Pakpahan), dan berhubung sdr. Zihar Sormin sudah meninggal dunia, maka sudah seharusnya ahli waris dari Zihar Sormin ikut serta sebagai Penggugat dalam perkara ini; B. Dalam gugatan ini keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat.  Bahwa sesuai dengan isi gugatan Penggugat, bahwa yang melakukan hubungan

hukum

berkaitan

dengan

tanah

sengketa

adalah

Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian tidak ada kaitan dalam bentuk hubungan hukum apapun dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara. Oleh karena itu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara seharusnya tidak ikut digugat dalam perkara ini; Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; II. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2013, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat sebagai kebenaran; 2. Bahwa hal-hal yang terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap terurai pula dalam bagian jawaban pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya; 3. Bahwa sebelum menanggapi dalil gugatan Penggugat, sebelumnya Tergugat akan menyampaikan kronologis proses penguasaan Tergugat Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

atas sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. Patuan Anggi / Jl. Asrama Polisi, Kota Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara (tanah sengketa), yaitu sebagai berikut: a. Bahwa Tergugat sebagai seorang guru di SMA Negeri Pangaribuan, hidup sederhana beserta isteri dan 5 (lima) orang anak, dan sejak tahun 1987 tinggal dengan mengontrak rumah di Jl. Patuan Anggi, Kota Pangaribuan hingga tahun 2002; b. Bahwa pada bulan Juli tahun 2002 setelah Tergugat menabung sekian lama, Tergugat berencana mendirikan rumah di Kota Kecamatan Pangaribuan dan untuk keperluan tersebut Tergugat menawar tanah kosong milik Kel. Zihar Sormin (suami Penggugat) yang kebetulan

dekat dengan rumah kontrakan tempat tinggal

Tergugat di jalan Patuan Anggi, Kota Pangaribuan. Waktu itu Tergugat langsung menemui dan

membicarakan tanah tersebut

kepada Zihar Sormin, lalu Zihar Sormin pada saat itu mengatakan: “tunggu istri saya pulang dari Jakarta”; c. Bahwa setelah istri Zihar Sormin pulang dari Jakarta, Tergugat beserta istri kembali menemui Penggugat beserta suaminya Zihar Sormin, untuk menyampaikan permintaan Tergugat membeli tanah pertapakan Zihar Sormin tersebut, pada saat itu Zihar Sormin beserta Penggugat menolak. Akan tetapi pada tanggal 20 Juli 2002, Penggugat (Kartini Br. Pakpahan, istri dari Zihar Sormin) datang menemui istri Tergugat ke rumah Tergugat, dengan bertanya dalam bahasa Batak : “Sadia huroha Anggi tuhoronmu tanoi ? “ (berapa rupanya kesanggupan kalian membeli tanah tersebut ?), atas pertanyaan tersebut, istri Tergugat membandingkan harga tanah yang baru dibeli tetangga Tergugat dengan ukuran 8x31 meter seharga Rp. 7.500.000, (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang letaknya berdekatan dengan tanah milik Pengugat / Zihar Sormin, sementara tanah milik Zihar Sormin bersama Penggugat hanya 6 x 31 M2, akan tetapi Pengguat (Kartini Br. Pakpahan) pada saat itu menawarkan kepada isteri Tergugat dengan harga yang sama yaitu sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang pada akhirnya kedua belah pihak (Kel. Penggugat dan Kel. Tergugat) sepakat dengan harga jual-beli sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dimana pada hari itu juga telah dibayar tunai dan lunas Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

oleh Tergugat bersama istrinya kepada Penggugat beserta suaminya Zihar Sormin, namun pada

saat itu suratnya tidak dibuat karena

Penggugat pada saat itu mengatakan kepada isteri Tergugat dalam bahasa Batak : “haduan mai Anggi tabahen surat na ate” (nanti sajalah Adik kita bikin suratnya ya), pada saat itu Tergugat beserta istri percaya penuh kepada Penggugat dan keluarga karena merasa sudah saling dekat, Tergugat sudah menganggap Penggugat sebagai orang tua, dan kebetulan masih satu marga (marga Sormin); d. Bahwa transaksi jual beli tanah seperti tersebut di atas,

adalah

sesuatu hal yang umum berlaku dalam hukum kebiasaan masyarakat setempat (hukum Adat Batak) oleh karena itu sejak tanah tersebut dibayar lunas oleh Tergugat maka tanah a quo yang terletak di Jl. Patuan Anggi / Jl. Asrama Polisi, Kota Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas: Sebelah Utara

:

Rumah Kel. Rihat Tambunan;

Sebelah Selatan :

Jl. Patuan Anggi / Jl. Asrama Polisi;

Sebelah Timur :

Rumah Kel. Silitonga;

Sebelah Barat

Gereja HKBP Kota Pangaribuan;

:

Sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat (Hukum adat batak) sudah sah menjadi milik Tergugat; e. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli Tergugat, tidak lama kemudian di atas tanah tersebut oleh Tergugat langsung didirikan bangunan rumah yang kokoh dan permanen yang hingga saat ini ditinggali oleh Tergugat dengan keluarga; f. Bahwa pada bulan Desember 2002, (setelah bangunan rumah tersebut selesai dibangun dan ditinggali oleh Tergugat dengan keluarga) Penggugat datang menemui isteri Tergugat dan pada saat itu Penggugat mengatakan bahwa anaknya yang bernama AKBP Turman Siregar ingin memiliki rumah di tanah yang kami beli tersebut. Mendengar perkataan Penggugat tersebut, Tergugat bersama isteri sangat kaget dan shock, karena sebelumnya Tergugat sangat mempercayai dan menaruh hormat kepada Penggugat. Dan pada saat itu pula Tergugat menyadari mengapa surat jual-beli tanah tersebut yang sudah beberapa kali diminta oleh isteri Tergugat belum juga dikabulkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat mempunyai niat yang tidak baik untuk Tergugat;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

g. Bahwa berhubung di atas tanah tersebut sudah berdiri bangunan rumah yang dibangun oleh Tergugat, walau dengan sangat berat hati, Tergugat berupaya untuk melakukan pembicaraan secara inten untuk mencari solusi dengan suami Penggugat (Zihar Sormin) guna mengakhiri permasalahan tersebut secara adat Batak

yaitu

Mardame-dame, dan melalui musyawarah Mardame-dame tersebut akhirnya kedua belah pihak mencapai kata sepakat dengan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Tano tertanggal 20 Juli 2002 (sengaja dibuat tanggal mundur, pada hal sejatinya perjanjian tano itu dibuat pada bulan April tahun 2004), dimana isi dari perjanjian tano tersebut pada intinya adalah apabila Tergugat sudah pensiun tahun

2015, maka Tergugat akan

mengembalikan tanah tersebut kepada keluarga Zihar Sormin dengan syarat apabila Kel. Zihar Sormin / Penggugat

mengembalikan 75

gram emas, setara dengan Rp 7.500.000,- pada saat pembelian tanah tersebut, dan harga bangunan akan diganti sesuai dengan harga umum bangunan per meter pada tahun 2015; h. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Tano

yang sudah disepakati

bersama tersebut, suami Penggugat (Zihar Sormin)

mengatakan

biarlah dibawa dulu ke Jakarta untuk dibaca oleh anaknya yaitu AKBP Turman Siregar, dan ternyata setelah Penggugat pulang dari tempat anaknya AKBP Turman Siregar, Penggugat malah menyodorkan konsep perdamaian yang konon dibuat oleh anak Penggugat (AKBP Turman Siregar) yang akan Tergugat tanda tangani yang isinya sangat berbeda dengan yang disepakati sebelumnya, dan Tergugat tidak pernah mau menanda tangani surat tersebut sampai sekarang; i.

Bahwa setelah tahun 2007, Tergugat mendapat telepon dari Pertin Tambunan, SH., yang mengaku sebagai kuasa hukum dari AKBP Turman Siregar, sang kuasa hukum ini yang tidak lain adalah mantu dari

Penggugat

sendiri

selalu

mengancam

Tergugat

dengan

mengatakan “apabila Tergugat tidak mau menandatangani surat yang dibawa Penggugat dari Jakarta, maka Tergugat harus membongkar rumah yang dibangun Tergugat di lokasi tanah a quo”; j.

Bahwa pada tahun 2011, AKBP Turman Siregar, Penggugat (Kartini Br. Pakpahan), Ali Sadikin Siregar dan Pertin Tambunan, SH. datang ke rumah Tergugat untuk mencari solusi. Pada saat itu istri Tergugat mengatakan : kalau mau menyelesaikan

permasalahan tanah/

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

bangunan tersebut dengan cara “mardame dame” maka itu kita laksanakan 2015 saat Tergugat pensiun, dan pada saat itu isteri Tergugat dengan tegas menyatakan bahwa : “tanah ini sudah kami beli, namun kami mau menyelesaikan permasalahan ini dengan cara mardame-dame apabila sesuai dengan konsep perjanjian tano yang sudah disepakati sebelumnya”,

lalu AKBP Turman

Siregar

menanyakan mana surat jual belinya. Tergugat tidak

dapat

menunjukkan surat jual beli tersebut karena Penggugat (Kartini Br. Pakpahan) hingga saat ini tidak pernah mau menandatangani perjanjian jual beli yang disodorkan oleh Tergugat dan Penggugat telah menjebak Tergugat setelah uang sampai ke tangannya; k. Bahwa pada bulan Maret 2013 datang Parsaoran Pakpahan ke rumah Tergugat menyampaikan pesan dari AKBP Turman Siregar, dengan mengatakan : “Apabila persoalan tanah/rumah tersebut tidak segera diselesaikan, maka AKBP Turman Siregar akan menyuruh Polisi untuk memasang kawat duri keliling rumah Tergugat,

sehingga

Tergugat beserta keluarga tidak bisa masuk ke rumah” dengan alasan bahwa tanah tempat rumah Tergugat berdiri adalah tanah miliknya. Berkenaan dengan pesan Sdr. Turman Siregar tersebut, Tergugat meminta agar Sdr. Parsaoran Pakpahan menyampaikan pula kepada pemberi pesan bahwa Tergugat hanya akan menyerahkan tanah berikut rumah tersebut kepada Penggugat, apabila Penggugat atau AKBP Turman Siregar bersedia mengembalikan emas 75 gram ditambah dengan harga banguan rumah tersebut dengan rincian: Luas bangunan lantai bawah 6 x 18 M = 108 M2, sedangkan luas bangunan lantai atas adalah 6 x 6 M = 36 M2, sehingga total luas bangunan adalah 144 M2 x harga standard bangunan per M2 adalah sebesar Rp. 1.500.000,- maka harga bangunan tersebut diperkirakan sebesar Rp. 216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) sesuai dengan harga standard bangunan minimal pada saat ini; l.

Bahwa menurut Parsaoran Pakpahan, AKBP Turman Siregar berjanji akan datang ke Pangaribuan untuk menyelesaikan permasalahan itu pada tanggal 27 Maret 2013, tetapi yang hadir adalah Pertin Tambunan, SH., dan Tergugat diajak untuk berunding di rumah Parsaoran Pakpahan. Setelah sampai di rumah tersebut Sdr. Pertin Tambunan, SH.,

menyampaikan kronologis tanah tersebut yang

tidak sesuai dengan perjanjian antara Tergugat dengan Penggugat Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

yang terdahulu, dia menjelaskan bahwa Penggugat (Kartini Br. Pakpahan) hanya meminjam uang dari Tergugat dan Tergugat hanya meminjam tanah untuk mendirikan bangunan, Pada saat itu Sdr. Pertin Tambunan, SH., secara sepihak menilai harga bangunan rumah Tergugat

hanya Rp. 62.000.000,- (enam puluh dua juta

rupiah) dengan alasan adanya penyusutan nilai bangunan sebesar 3% tiap tahunnya, ditambah pengembalian uang sebesar Rp. 7.500.000,-. (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Pada saat Tergugat mau menyampaikan pendapat tentang tanah tersebut, Pertin Tambunan, SH., membentak Tergugat dengan mengancam akan membawa persoalan ke Pengadilan dan apabila sampai di pengadilan maka rumah Tergugat akan dibongkar, dan pada saat itu sdr. Pertin Tambunan, SH., mengingatkan bahwa yang dihadapi Tergugat berperkara adalah seorang perwira Polisi dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Turman Siregar, dengan pendidikan S2 Hukum. Lalu Parsaoran Pakpahan menyatakan bahwa AKBP Turman Siregar, akan memberikan konpensasi kepada Tergugat sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Tergugat dipaksa untuk menyetujui, namun Tergugat mohon waktu untuk berpikir dan kepada Tergugat diberi waktu sampai jam 8 pagi, apabila tidak disetujui pada batas waktu tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan dan bangunan rumah Tergugat akan diruntuhkan; m. Bahwa sehubungan dengan besaran kompensasi dengan cara intimidasi tersebut, Tergugat pada pagi harinya menyampaikan kepada sang isteri, namun isteri Tergugat karena menurut dia apalah yang

sangat tidak setuju,

dapat dibangun dengan uang

Rp.80.000.000,-. (delapan puluh juta rupiah). Namun berhubung Tergugat sudah dibayangi rasa ketakutan atas ancaman/intimidasi Sdr. Pertin Tambunan, SH., maka pada jam 7.50 WIB, tanpa setahu dan persetujuan istri, Tergugat menghubungi Parsaoran Pakpahan melalui telepon dengan menyatakan bahwa Tergugat sudah setuju. Tindak lanjut dari persetujuan tersebut, maka pada tanggal 28 Maret 2013

Tergugat

menandatangani

perjanjian

perdamaian

dan menerima uang kompensasi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah); n. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 29 Maret 2013, Tergugat

memberitahukan

perdamaian

tersebut

kepada

isteri

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Tergugat, lalu isteri Tergugat marah dan menangis sejadi-jadinya. Sehubungan dengan penolakan isteri Tergugat tersebut, maka Tergugat langsung maupun melalui bantuan tetangga lingkungan yang

dituakan

dan

Kepala

Desa

setempat

berusaha

untuk

menawarkan beberapa solusi penyelesaian kepada Penggugat, namun semuanya tidak ditanggapi oleh Penggugat; o. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2013, Wilson Sormin datang ke rumah Tergugat

untuk

mengingatkan

Tergugat

supaya

segera

mengosongkan rumah sesuai telepon dari AKBP Turman Siregar, dan Tergugat menjawab dengan tegas bahwa rumah ini tidak akan Tergugat kosongkan, karena Tergugat telah membeli tanah ini dan membangun

rumah

ini.

Tergugat

juga

mengembalikan uang yang sempat diterima,

menyatakan

akan

lalu dia pulang dari

rumah Tergugat dengan ucapan: “saya hanya menyampaikan pesan”; p. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2013, kembali datang telepon dari Pertin Tambunan,

SH.,

untuk

mengingatkan

supaya

Tergugat

mengosongkan rumah dan jika tidak, rumah akan dikosongkan secara paksa, lalu Tergugat menjawab : “tidak akan kami tinggalkan rumah ini karena ini adalah rumah kami”, Lalu dia bilang “goblok kau, kalau kau tidak mau, kau akan berhadapan dengan pengadilan” lalu Tergugat menjawab bahwa Tergugat siap. Mendengar pertengkaran tersebut, lalu istri Tergugat mengambil Hand Phone dari tangan Tergugat dan dengan nada keras istri Tergugat mengatakan : “Kalian itu telah menipu kami”

lalu Pertin Tambunan, SH.,

menutup

teleponnya; q. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013, Sdr. Wilson Sormin datang ke rumah Tergugat untuk menegaskan pengosongan rumah, lalu isteri Tergugat menjawab : “bahwa kami tidak akan mengosongkan rumah ini, karena ini adalah rumah kami”, selanjutnya Sdr. Wilson Sormin menyatakan : “tetapi uang sudah kalian terima” dan istri saya mengatakan : “itu tidak saya tahu dan saya tidak setuju, uang itu kepada siapa harus kami kembalikan ?” lalu Wilson Siregar menjawab bahwa bagi AKBP Turman Siregar tidak ada istilah uang kembali. Lalu istri saya mengatakan : “kalau kalian tidak mau terima, maka uang ini akan kami titipkan ke Pengadilan”; r. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Sdr. Wilson Sormin kembali datang ke rumah Tergugat dan mengatakan : “biarlah uang yang Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

sempat kami berikan, biar kalian kembalikan uang itu besok (13 Agustus 2013) di Kantor Polisi“, Lalu Tergugat katakan : “tidak lebih baik di kantor Kepala Desa ?” tetapi Wilson Siregar menjawab biarlah di Kantor Polisi. Lalu Tergugat setuju, yang penting bagi Tergugat uang itu kembali kepada Penggugat atau ke Sdr. AKBP Turman Siregar; s. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2013, Tergugat beserta keluarga dan saksi-saksi, datang ke Kantor Polisi untuk mengembalikan uang yang sempat diterima dari Pertin Tambunan, SH. Dan uang itu pun kembali kepada mereka/Penggugat

disaksikan oleh petugas kepolisian

setempat; t. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013, Sdr. Wilson Sormin kembali datang ke rumah Tergugat untuk menyampaikan pesan dari AKBP Turman Siregar, yaitu agar supaya tanah segera dikosongkan Tergugat, selanjutnya Tergugat kembali mengatakan bahwa tergugat tidak akan mengosongkan tanah/rumah a quo, dan Tergugat siap menghadapi di Pengadilan; u. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Tergugat menghadap di Pengadilan Negeri Tarutung, dan pada saat kesempatan mediasi pada tanggal 22 Februari 2014, Tergugat menyampaikan usul agar supaya Penggugat mengembalikan emas 75 gram

ditambah

mengganti rugi bangunan rumah atau mendirikan rumah seperti rumah yang kami dirikan; 4. Bahwa dari kronologis sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 1 dan 2 karena dalil tersebut sama sekali tidak benar dan hanya hasil rekarekaan Penggugat semata; 5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 3 dan 4, karena sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sejatinya yang disepakati oleh Penggugat bersama suaminya dengan Tergugat beserta istrinya pada tanggal 20 Juli 2002 adalah transaksi jual-beli atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Patuan Anggi / Jl. Asrama Polisi, Kota Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas : Sebelah Utara

:

Rumah Kel. Rihat Tambunan

Sebelah Selatan

:

Jl. Patuan Anggi/Jl. Asrama Polisi ;

Sebelah Timur

:

Rumah Kel. Silitonga ; Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Sebelah Barat

:

Gereja HKBP Kota Pangaribuan ;

Jadi bukan kesepakatan pinjam pakai atas tanah a quo sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; 6. Bahwa sesuai dengan fakta dan sesuai dengan penegasan Penggugat dalam posita gugatannya angka 5, bahwa di atas tanah a quo oleh Tergugat telah dibangun rumah yang kokoh dan permanen berlantai 2 (dua). Dari fakta ini, maka hal yang sangat tidak masuk logika dan akal sehat apabila Tergugat yang hanya seorang guru dengan tanggungan 5 (lima) orang anak mau menghabiskan tabungan yang sudah cukup lama ditabung untuk membangun rumah yang hanya ditempati (pinjam pakai) untuk jangka waktu kurang lebih 10 tahun yaitu dari tahun 2002 hingga 2012 sebagaimana didalilkan Penggugat. Justru dari fakta ini terlihat dengan jelas bahwa Tergugat membangun rumah nan kokoh dan permanen tersebut adalah didasari keyakinan sepenuhnya bahwa tanah yang menjadi tempat bangunan tersebut berdiri benar-benar sudah dibeli oleh Tergugat sesuai dengan transaksi yang berlangsung tertanggal 20 Juli 2002 tersebut; 7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 6, karena dalil tersebut tidak benar, yang benar adalah bahwa Tergugat tidak pernah mau menandatangani konsep perdamaian yang dibawa oleh Penggugat setelah pulang dari Jakarta, karena konsep perdamaian tersebut sama sekali berbeda dengan konsep yang sudah disepakati oleh Tergugat dengan suami Penggugat (Zihar Sormin) sebelumnya. Dan Tergugat juga dengan tegas menolak kata-kata seolaholah diucapkan Tergugat “Haduan mai Akkang” dalil ini jelas-jelas adalah bohong; 8. Bahwa Tergugat juga menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 7 dan 8, karena dalil tersebut adalah mengada-ada, bohong dan sama sekali tidak benar, Tergugat sama sekali tidak pernah mengeluarkan kata-kata:  pada angka 7 “ inilah rumah yang kami bangun dan yang akan menjadi milikmu nanti setelah saya pensiun tahun 2012”;  pada angka 8 “Nanti sajalah ditandatangani”; Bahwa perlu Tergugat tegaskan bahwa tanah a quo jelas-jelas telah dibeli oleh Tergugat, dan adapun Tergugat mau melakukan musyawarah untuk “Mardame-dame” adalah tidak lain dari konsep yang sudah disepakati oleh Tergugat dengan Suami Penggugat. Akan tetapi selama Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

ini Penggugat beserta Anak dan kuasa hukumnya selalu menyodorkan konsep yang berbeda dari konsep perdamaian yang sudah disepakati sebelumnya, oleh karena itu dengan tegas selalu ditolak oleh Tergugat untuk ditanda-tangani; 9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 12, yang pada intinya menyebutkan bahwa Tergugat telah terbukti lalai melakukan melaksanakan kewajibannya, Tergugat sama sekali tidak lagi mempunyai kewajiban hukum apapun kepada Penggugat, karena tanah a quo sudah dibeli dan sudah dibayar lunas oleh Tergugat pada tanggal 20 Juli 2002 itu juga; 10. Bahwa berkenan dengan dalil posita gugatan Penggugat angka 13, 14, 15, 16, 17 dan 18, dapat Tergugat tegaskan bahwa dalil tersebut tidak seluruhnya benar, bahwa dalam pertemuan 27 dan 28 Maret 2013 di rumah Parsaoran Pakpahan, istri Tergugat tidak mau ikut hadir adalah semata-mata karena isteri Tergugat melihat setiap ada pertemuan selalu yang ada adalah ancaman dan intimidasi dari keluarga maupun dari kuasa hukum Penggugat. Dan terbukti benar, selama Tergugat mengikuti musyawarah di rumah Parsaoran Pakpahan tanggal 27 Maret 2013 tersebut,

Kuasa hukum Penggugat dengan arogan selalu menakut-

nakuti Tergugat dengan kata-kata apabila tidak tanda tangan bangunan rumah akan lansung dibongkar/diratakan dengan tanah, akan dibawa ke pengadilan dan rumah langsung dirubuhkan, dan lain-lain. Oleh karena itu dalam keadaan yang sangat tertekan tanpa setahu dan persetujuan istri, Tergugat menandatangani perjanjian tertanggal 28 Maret 2013. Dan ternyata setelah perjanjian perdamaian tersebut diketahui istri Tergugat, istri Tergugat sangat marah dan menangis, dan akhirnya Tergugat beserta istri membatalkan perjanjian tertanggal 28 Maret 2013 dan mengembalikan uang perdamaian tersebut kepada Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2013 di Kantor Polsek Pangaribuan; 11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 24, karena dalil tersebut sama sekali tidak benar, yang terjadi pada tanggal 20 Juli 2002 adalah transaksi jual beli atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Patuan Anggi / Jl. Asrama Polisi, Kota pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara,dengan batas-batas: Sebelah Utara

:

Rumah Kel. Rihat Tambunan ;

Sebelah Selatan

:

Jl. Patuan Anggi/Jl. Asrama Polisi ;

Sebelah Timur

:

Rumah Kel. Silitonga ; Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Sebelah Barat

:

Gereja HKBP Kota Pangaribuan ;

Dimana yang bertindak sebagai penjual adalah Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Pembeli,

jadi bukan kesepakatan pinjam pakai

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat; 12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 25, yang menyebutkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Penggugat. Tergugat sama sekali tidak pernah terikat perjanjian dengan Penggugat dalam bentuk pijam pakai atas sebidang tanah a quo, yang ada adalah berupa transaksi jual-beli atas tanah a quo, dan seluruh harga tanah tersebut telah dibayar lunas kepada Penggugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum apapun terhadap Penggugat, oleh karena itu Tergugat sama sekali tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana didalilkan Penggugat; 13. Bahwa sesuai dengan hukum acara perdata, dalam hal berperkara di semua tingkat peradilan, tidak ada kewajiban bagi setiap orang yang berperkara untuk diwakili oleh seorang kuasa hukum (advokat), dengan kata lain bahwa prinsipal dari setiap orang yang berperkara di Pengadilan,

boleh

langsung

beracara

di

Pengadilan

untuk

mempertahankan hak dan kepentingannya, oleh karena itu bertitik tolak dari pandangan tersebut maka dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 26 yaitu tentang tuntutan lawyer fee yang telah ia keluarkan kepada Advokat yang tidak lain adalah mantunya sendiri agar dibebankan kepada Tergugat adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali; 14. Bahwa tuntutan ganti rugi tanpa merinci kerugian yang dialami Penggugat adalah bertentangan dengan hukum acara, oleh karena itu dalil kerugian yang didalilkan Penggugat pada angka 27 yang sama sekali tidak terinci adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, maka harus ditolak; 15. Bahwa Terguggat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 28 dan 29, tentang tuntutan membayar uang paksa (dwangsom) dan pemotongan gaji Tergugat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (Dispeloka) Kabupaten Tapanuli Utara. Dalildalil tersebut adalah sangat tidak berdasar dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya ditolak; Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa / Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan, dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 

Menerima eksepsi Tergugat ;



Menolak gugatan Penggugat, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : 

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa / mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat / Turut Terbanding mengajukan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut: A. TENTANG EKSEPSI : 1. Eksepsi tentang Gugatan yang tidak Memenuhi Syarat Materiil suatu Gugatan. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sampai saat ini di Negara Republik Indonesia, “syarat mutlak untuk

menuntut

sesorang

di

depan

pengadilan

adalah

adanya

perselisihan hukum antara kedua belah pihak” (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Desember 1958 Nomor 4K/Sip/1958); Bahwa selanjutnya suatu surat gugatan juga harus memuat Rechtelijke Grond, yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi dan objek gugatan serta adanya Feitelijke Grond yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang berkaitan secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan materi dan objek gugatan; Bahwa akan tetapi setelah Turut Tergugat mencermati seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, ternyata adalah menyangkut sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 2 point 2; Bahwa Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak ada menguraikan peristiwa hukum serta hubungan hukum (rechttelijke grond) antara Turut Tergugat dengan Penggugat berkaitan dengan objek gugatan dimaksud, dengan demikian gugatan Penggugat sama-sekali Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

tidak

memenuhi

syarat

materiil

suatu

gugatan

sebagaimana

dikemukakan di atas; Bahwa

dengan

demikian

gugatan

Penggugat

sepanjang

menyangkut Turut Tergugat harus ditolak serta dikesampingkann demi hukum; 2. Eksepsi tentang Gugatan yang Error in Persona. Bahwa sebagaimana dikemukakan di atas, ternyata tidak terdapat hubungan hukum dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Turut Tergugat berkaitan dengan peristiwa hukum serta objek gugatan Penggugat dalam perkara a quo; Bahwa satu-satunya dalil gugatan yang ada kaitannya dengan Turut Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan dalam gugatannya halaman 8 point 29

jo. Halaman 10 point 9, berkaitan dengan

pembayaran gaji kepada Tergugat berkaitan statusnya sebagai seorang guru (vide halaman 2 point 1); Bahwa terkait dengan peristiwa hukum dan objek gugatan Penggugat dalam

perkara a quo serta terkait dengan kedudukan

Tergugat sebagai guru, sama-sekali tidak ada kaitannya dengan Turut Tergugat, bahkan Turut Tergugat sama-sekali tidak berstatus sebagai juru bayar bagi Tergugat; Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini adalah gugatan yang sangat keliru serta salah sasaran (error in persona) sehingga patut dan adil apabila gugatan Penggugat sepanjang menyangkut Turut Tergugat harus ditolak serta dikesampingkan adanya; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon ke hadapan Majelis Hakim untuk sudi menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijkverklaard), sepanjang menyangkut Turut Tergugat; B. TENTANG POKOK PERKARA : Bahwa Turut Tergugat sangat keberatan serta membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara a quo, khususnya sepanjang menyangkut Turut Tergugat ; Bahwa apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut di atas, untuk tidak diulang-ulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ; Bahwa sebagaimana dikemukakan serta terbukti dalam bagian Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

eksepsi tersebut di atas, ternyata gugatan Penggugat yang berkaitan (tepatnya dikaitkan) dengan Turut Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya halaman 8 point 29 jo. Halaman 10 point 9 ; Bahwa

gugatan

Penggugat

sebagaimana

diuraikan

dalam

gugatannya halaman 8 poin 29 jo. Halaman 10 point 9 tersebut adalah terkait dengan kedudukan Tergugat selaku guru dan oleh Penggugat mengklaim Turut Tergugat sebagai juru bayar untuk membayar gaji Tergugat dalam kedudukannya selaku guru ; Bahwa gugatan Penggugat yang mengklaim Turut Tergugat sebagai juru bayar atas gaji Tergugat adalah sangat keliru serta tidak beralasan, tidak benar serta tidak memiliki dasar hukum dalam bentuk apapun, dimana Turut Tergugat tidak bertugas dan atau tidak ada kaitanya dalam bentuk apapun dengan pembayaran gaji Tergugat ; Bahwa

sekedar

pembelajaran

kepada

Penggugat,

yang

membayarkan gaji kepada Tergugat adalah bendahara pada SKPD dimana Tergugat bekerja (vide Permendagri Nomor 53 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah), sementara Dipenloka (ic Turut Tergugat) tidak bertugas untuk membayarkan gaji pegawai (lihat Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2010) ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sepanjang menyangkut Turut Tergugat, seraya mengambil dan menjatuhkan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut : A. Tentang Eksepsi : 1. Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya,

setidak-tidaknya

menyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijkeverklaard), sepanjang menyangkut Turut Tergugat ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ; B. Tentang Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sepanjang menyangkut kepentingan Turut Tergugat ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat serta jawaban dari pihak Tergugat, Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Juli 2014, Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN-Trt.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat seluruhnya;

B. DALAM PROVISI: - Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); C. DALAM POKOK PERKARA: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan

Tergugat

telah

melakukan

perbuatan

ingkar

janji

(wanprestasi) terhadap Penggugat ; 3. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Pinjam Pakai Tanah yang dibuat secara lisan tahun 2002 oleh Penggugat dan Tergugat; 4. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Damai Atas Sengketa Pinjam Pakai Tanah di Jl. Patuan Anggi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan tertanggal 28 Maret 2013, terkecuali syaratsyarat dan ketentuan yang menyangkut jual beli rumah (Vide Pasal 3,4, 5, dan 7) yang telah dibatalkan pada tanggal 13 Agustus 2013; 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dilakukan terhadap:  Sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera

Utara, seluas ± 180 m2, dengan batas-

batas: 

Sebelah Utara

: tanah milik Gereja HKBP;



Sebelah Selatan

: Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi;



Sebelah Timur

: Jalan milik Badia Silitonga (jalan menuju ke Gereja HKBP);



Sebelah Barat

: tanah dahulu milik Rihat Tambunan, sekarang milik Makmur Sormin; Makmur Sormin ;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah milik Penggugat yang dipinjam pakai sejak tahun 2002 sampai Desember 2012, dalam keadaan baik dan kosong , yakni :  Sebidang tanah yang terletak di Jalan Patuan Anggi / Jalan Asrama Polisi, Pangaribuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Utara, Propinsi Sumatera

Utara, seluas ± 180 m2, dengan batas-

batas : 

Sebelah Utara

: tanah milik Gereja HKBP ;



Sebelah Selatan

: Jalan Patuan Anggi/Jalan Asrama Polisi ;



Sebelah Timur

: Jalan milik Badia Silitonga (jalan menuju ke Gereja HKBP);



Sebelah Barat

: tanah dahulu milik Rihat Tambunan, sekarang milik Makmur Sormin;

7.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar : Rp. 3.851.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

8.

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor : 07/Akta.Bdg/2014.- yang diperbuat oleh MARDINUS SINAGA, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juli 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 35/Pdt.G/2013/PN.Trt.- tanggal 16 Juni 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 06 Agustus 2014 dan kepada Turut Tergugat semula Turut Terbanding, pada tanggal 07 Agustus 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada para pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan dimaksud, masing-masing kepada Pembanding / Tergugat tanggal 17 September 2014 dan kepada kuasa Terbanding / Penggugat tanggal 06 Agustus 2014 serta kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat, tanggal 06 Agustus 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Menimbang, bahwa pihak Pembanding semula Tergugat tidak ada mengajukan Memori Banding,

sehingga tidak dapat diketahui apa alasan

pihaknya mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut diatas; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati berkas perkara secara keseluruhan, berita acara acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 35/Pdt.G/2013/PNTrt.- Majelis Hakim Pengadian Tinggi menemukan fakta hukum bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 35/Pdt.G/2013/PNTrt.- tanggal 16 Jul i 2014 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang serta ketentuan hukum lain yang yang berhubungan dengan perkara ini; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 35/Pdt.G/ 2013/PN-Trt.- tanggal 16 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : SELASA tanggal : 03 MARET 2015, oleh kami : DALIZATULO ZEGA, SH., Hakim Tinggi pada Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan AMRIL,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.

Surat

Penetapan

411/PDT/2014/PT.MDN.-

Ketua

Pengadilan

tanggal

23

Tinggi

Desember

2014

Medan putusan

Nomor

:

tersebut

diucapkan pada hari : K A M I S, tanggal : 12 MARET 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta HARSONO, SH.MH, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Hakim Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

DALIZATULO ZEGA, SH.

A M R I L , SH.M.Hum. PANITERA PENGGANTI,

H A R S O N O, SH.MH. Perincian biaya: 1. Materai ……………… 2. Redaksi…….............. 3. Pemberkasan ……… Jumlah ……………....

Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00 Rp. 139.000,00 Rp. 150.000,00.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No.325/PDT/2014/PT-MDN.