PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N NOMOR 311/PID/2015/PT MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: Nama lengkap

: KATIJAH NAPITUPULU;

Tempat Lahir

: Pematangsiantar;

Umur/Tanggal Lahir

: 60 tahun/12 April 1954;

Jenis Kelamin

: perempuan;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Jln. Tangki No. 47 Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Agama

: Kristen Protestan;

Pekerjaan

: Ibu rumah tangga;

Pendidikan

: SMA (Tamat);

Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa

didampingi

oleh

Penasihat

Hukumnya

MARTIN

ONRUSO

SIMANJUNTAK, S.H, dan IMBON MANIK, S.H, masing-masing advokat pada Kantor Advokat BATAHI, MARTIN & REKAN beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No. 8F Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2014; Pengadilan Tinggi Tersebut: Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Mei 2015 NOMOR 311/PID/2015/PT MDN tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding; Telah membaca berkas perkara dan surart-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tanggal 13 April 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut; Menimbang,

bahwa

Terdakwa

telah

didakwa

oleh

penuntut

umum

berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-71/PSIAN/Ep.2/09/2014

Halaman 1 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

tanggal 21 Agustus 2014, sebagai berikut: DAKWAAN: Bahwa Terdakwa Katijah Napitupulu pada hari Selasa taggal 27 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Narumonda Atas No. 17 Kel. Toba Kec. Siantar Selatan Kota Pematangsiantar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar, dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup atau pekarangan, yang dipakai atau orang lain atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat ituatas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya rumah yang terletak di Jl. Narumonda No. 17 tersebut adalah rumah orang tua Saksi korban, selajutnya orang tua Saksi korban mengagunkan sertifikat rumah tersebut ke Bank Surya dan ternyata setelah jatuh tempo, orang tua Saksi tidak bisa menebus sertifikat rumah tersebut dari Bank Surya dan pihak Bank Surya telah melayangkan surat peringatan yang menyatakan kalau sertifikat rumah tersebut tidak ditebus maka rumah tersebut akan dilelang untuk menutupi utang orang tua Saksi korban, selanjutnya orangtua Saksi korban datang menemui Saksi korban da meminta agar Saksi korban selaku anak laki-laki paling bungsu yang menebus sertifikat rumah tersebut ke Bank Surya dan oleh Saksi korban akhirnya menebus sertifikat

rumah tersebut dengan menggunakan uang Saksi korban

selanjutnya orangtua Saksi korban mengalihkan kepemilikan atas rumah tersebut menjadi milik Saksi korban dengan akta jual beli Nomor 185/SMS/PPAT/1994 tanggal 19 Agustus 1994 di depan Notaris dan membaliknamakan alas hak rumah / tanah tersebut dari nama orang tua saksi korban Baris Napitupulu menjadi nama Saksi korban Tonny Napitupulu, dan orang tua Saksi korban tetap tinggal di rumah tersebut, akan tetapi pada tahun 2004, orang tua Saksi korban yang perempuan mengalami sakit sehingga oleh orangtua Saksi korban meminta Terdakwa selaku anak perempuan untuk menjaga dan mengurus orang tua Saksi korban, sampai akhirnya Terdakwa tinggal di rumah tersebut, selanjutnya pada tahun 2006 orang tua Saksi korban yang perempuan meninggal dunia dan tahun 2014 orang tua Saksi korban yang laki-laki juga meninggal dunia, akan tetapi ternyata Terdakwa masih tetap tinggal di rumah tersebut selanjutnya karena rumah tersebut mau digunakan Saksi korban, Saksi korban meminta Terdakwa untuk mengosongkan rumah tersebut akan tetapi Terdakwa tiak mau mengosongkan rumah tersebut dan Saksi korban

Halaman 2 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

telah beberapa kali meminta agar Terdakwa segera mengosongkan rumah tersebut akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah tersebut, padahal Terdakwa mengetahui bahwa rumah tersebut telah dijual orang tua

Terdakwa

kepada Saksi korban dan kepemilikan atas atas rumah tersebut telah beralih menjadi milik Saksi korban. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHPidana; Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa

telah

terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena itu Ia menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1.

Menyatakan terdakwa KATIJAH NAPITUPULU terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan

melawan hak orang lain masuk dengan memaksa ke dalam rumah atau pekarangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain atau sedang ada di situ dengan tidak ada haknya, tidak segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yag berhak” sebagaimana diatur dalam pasal 167 ayat (1) KUHP dalam dakwaan; 2.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KATIJAH NAPITUPULU, dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;

3.

Menyatakan barang bukti berupa : -

1 (satu) set terdiri dari 2 lembar FC Surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 1994;

-

1 (satu) buah Fc Sertifikat Hak Milik No. 154;

-

1 (satu) set Fc. Akta Jual Beli No. 139/S.K.Selatan/94 tanggal 19 tetap terlampir dalam berkas perkara

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,(Seribu rupiah). Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan

Nomor

240/Pid.B/2014/PN Pms. pada tanggal 13 April 2015 yang amarnya sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa KATIJAH NAPITUPULU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Berada dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup tanpa izin dari yang berhak” 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 3 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana; 4. Menyatakan barang bukti berupa : - Foto copy 1 (Satu) buah Buku Sertifikat (Tada bukti hak milik) No. 154, tanggal 22 September 1994 an. Tonny Napitupulu; - Foto copy 1 (Satu) Akta Jual Beli No. 139/S.K.Selatan/94 tanggal 19 Agustus 1994; - Foto copy 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Baris Napitupulu; Tetap dilampirkan dalam berkas perkara an. Terdakwa Katijah Napitupulu Sedangkan foto copy surat-surat yang diajukan Terdakwa masing-masing berupa : - Foto copy Surat Pernyataan atas nama Baris Napitupulu bertanggal 01 Desember 2008; - Foto copy Surat Pernyataan atas nama RohaniRoida Napitupulu bertanggal 04 Oktober 2008; - Foto copy Surat Pernyataan atas nama Arnold Napitupulu bertanggal 01 Desember 2008; - Foto copy Surat Kasa atas nama Jones Ronald Maurits Napitupulu bertanggal 23 Mei 2014; - Foto copy Surat Kuasa atas nama Rohani Roida Napitupulu bertanggal 19 Mei 2014; - Foto copy catatan “Tonny Na70 Pindah ke PS” yang diperbuat Baris Napitupulu; - Foto copy catatan “Saya terima Surat dari Tonny Na70”yang diperbuat Baris Napitupulu; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah); Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding tanggal 17 April 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 April 2015; Menimbang bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa

telah

menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta

Halaman 4 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

Permintaan Banding tanggal 17 April 2015; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan

kepada

Penuntut

Umum

sebagaimana

tersebut

dalam

Akta

Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 20 April 2015; Menimbang bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding; Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Penasihat hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 April 2015; Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tersebut, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding; Menimbang bahwa demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa

menolak

Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tersebut, akan tetapi tidak ada mengajukan memori banding; Menimbang bahwa sebelum menanggapi permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,

Majelis

Hakim

pengadilan

tingkat

banding

terlebih

dahulu

akan

mempertimbangkan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama seperti tersebut di bawah ini; Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1.

Barang siapa;

2.

dengan melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain atau berada disitu dengan tidak ada haknya dan atas permintaan

yang berhak atau suruhannya tidak pergi

dengan segera;

Halaman 5 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

Menimbang

bahwa

Majelis

Hakim

pengadilan

tingkat

pertama

telah

mendengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut: 1.

Saksi TONNY NAPITUPULU;

2.

Saksi LAMHOT PARULIAN GULTOM;

3.

Saksi NAEK TAMBUNAN, S.Sos

4.

Saksi NELSI SINAGA, S.H

5.

Saksi a de charge ESTER br SIANIPAR

6.

Saksi a de charge EVA NORA SIMORANGKIR

Dan telah pula didengar keterangan terdakwa Katijah Napitupulu; Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : -

1 (satu) set terdiri dari 2 lembar Fc surat Pernyataan tertanggal 27 Mei 1994;

-

1 (satu) buah fc. Sertifikat Hak Milik No.154;

-

1 (satu) set Akta Jual Beli No. 139/K.S Selatan/1994 tanggal 19 Agustus 1994 Menimbang

pengadilan tingkat

bahwa pertama

setelah secra

membaca

pertimbangan

cermat, ternyata

Majelis

Hakim

Majelis tersebut telah

mempertimbangkan seluruh unsur Pasal 167 ayat (1) KUH Pidana yang didakwakan tersebut dengan tepat dan benar; Menimbang bahwa Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan; Menimbang bahwa menanggapi permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maupun yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini; Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tanggal 13 April 2015

yang dimintakan banding

tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti

bukti

tersebut

Majelis

Hakim

pengadilan

tingkat

pertama

telah

mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa Katijah Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan Pasal 167 ayat (1) KUHP; Menimbang bahwa mencermati pertimbangan tersebut, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut telah tepat

Halaman 6 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

baik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa; Menimbang bahwa keberatan Penuntut Umum maupun keberatan Penasihat Hukum terdakwa terhadap putusan Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak berdasar karena Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat; Oleh karena itu keberatannya tersebut harus ditolak; Menimbang bahwa pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan merupakan pembelajaran agar Terdakwa menjadi insaf bahwa perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan orang lain yang dalam hal ini saudaranya sendiri; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan Negeri

Pematangsiantar Nomor 240/Pid.B/2014/PN Pms. tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini; Mengingat Pasal 167 ayat (1) KUHP, dan Pasal: 21 ayat (4), 193, 197, dan Pasal 241(1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding: Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa; 2. Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Pematangsiantar

Nomor

240/Pid.B/2014/PN Pms. tanggal 13 April 2015 yang dimintakan banding; 3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Demikian

diputuskan

dalam

rapat

permusyawaratan

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 oleh kami: RUSTAM IDRIS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, S.H., MH, dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan pada hari ini Rabu tanggal 1 Juli 2015 di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota

Halaman 7 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN

tersebut, dibantu oleh MANGARATUA SIMARMATA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa . HAKIM ANGGOTA MAJELIS:

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BENAR KARO-KARO, S.H., MH

RUSTAM IDRIS, S.H.

2. HERU PRAMONO, S.H., M.Hum. PANITERA PENGGANTI

MANGARATUA SIMARMATA, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman PUTUSAN NOMOR 311/PID/2015/PT MDN