PUTUSAN NOMOR : 157/PDT/2015/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan perkara antara : PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUDUTAN c.q. DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN (DISTARUKIM), beralamat di Jln. Doloksanggul – Siborongborong Km. 2,2 Kode Pos 22457 Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasudutan dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : POSTER SIANTURI, SH., MH, SUUT SILABAN, SH., SARWONO SIHOTANG,
SH.,
VANSES
SIREGAR,
SH.,
BOY
ORLANDO T. SIRAIT, SH., DAN ANDRY DOLOK PURBA, SH dalam hal ini diberikan kuasa oleh Ir. ROCKYFELLER SIMAMORA Permukiman
selaku
Kepala
Kabupaten
Dinas
Tata
Humbang
Ruang
Hasudutan
dan yang
beralamat di Kantor Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasudutan Jl. Siborongborong – Doloksanggul Km. 2,2, Doloksanggul, berdasarkan Surak Kuasa Khusus Nomor 793/TARUKIM/VIII/2014 tanggal 15 Agustung 2014, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat; LAWAN POSMAN
SIMAMORA,
selaku
Direktur/
Pimpinan
CV.
FHARTON
yang
berkedudukan di Balige, saat ini beralamat di Jl. Letkokl G.A. Manullang No. 23 Doloksanggul, dalam perkara ini telah memberikan
kuasa
kepada
:
BURJU
M.
SIHOMBING,
CKRISTOPPEL SIMAMORA, MARUSAHA LUMBANTORUAN Advokat dan Pengacara dari kantor “Perkumpulan Lembaga Advokasi Masyarakat yang beralamat di Jl. SMPN 3, Desa Nagasaribu V, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasudutan,
berdasarkan
surat
kuasa
khusus
Nomor
001/SK/PLAM/VII/2014 tertanggal 01 Juli 2014, selanjutnya disebut ...............................i Terbanding semula Penggugat; Putusan hal.1 dari 33 hal.
PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Berkas perkara & surat-surat yang bersangkutan; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutungtanggal 17 Desember 2014 No. 26/Pdt.G/2014/PN.Trt.
TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Juli 2014
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan
Pengadilan
Negeri
Tarutung
nomor
26/Pdt.G/2014/PN.Trt,. tanggal 16 Juni 2014 yang berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi, sesuai dengan Akta Notaris Pendirian Perusahaan Nomor 8 tertanggal 21 Juli 1994. (Bukti P.1). 2. Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat
tersebut pada Poin 1, Tergugat telah
menetapkan pemenang dan cadangan pemenang Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi
Dinas
Tata
Ruang
dan
Permukiman
Kabupaten
Humbang
HasundutanTahun Anggaran 2012 sesuai dengan Surat Keputusan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi Pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan, Nomor : 06 Tahun 2012 Tanggal, 19 Juli 2012 (Bukti P.2) 3. Bahwa berdasarkan Kapasitas Penggugat tersebut pada Poin 2 Penggugat telah ditetapkan sebagai Pemenang Jasa dan Kontruksi Pengadaan Barang dan Jasa (SPPBJ) yaitu Mengerjakan MANULLANG
–
“PELEBARAN
JEMBATAN
AEK
JALAN
LETKOL G. A.
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL” dengan nilai harga kontrak pekerjaan (proyek) sebesar Rp. 1.711.855.000,00,- (satu miliyar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah). sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Putusan hal.2 dari 33 hal.
Konstruksi (Kontrak) Nomor : 05/PPK/PK/SPPPK /TARUKIM /VIII/2012, tertanggal 6 Agustus 2012. (Bukti P.3). 4. Bahwa sebelum Penggugat melaksanakan Pekerjaan Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang – Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul sebagaimana dalam gugatan Point 3, Penggugat terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat
dokumen
dalam pelelangan yang ditentukan Penggugat, yaitu
berupa : 1. Membuat Surat Penawaran bermaterai cukup dan akta-akta yang dibuat notaris, bila dikomulasikan seharga Rp1.800.000,2. Dokumen khusus kontrak seharga Rp. 3.000.000-, 2. Gambar-gambar yang akan dikerjakan seharga Rp. 2.000.000,4. Mengurusi izin spesifikasi umum dan khusus seharga Rp. 4.000.000,5. Jaminan Bank yang harus disetor, Berita acara hasil pelelangan, jika dijumlahkan sebesar Rp. 3.000.000,Maka Total Rp. 13.800.000,- (Tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah). 5. Bahwa untuk mengerjakan pekerjaan yang disepakati dalam perjanjian, Penggugat telah menyediakan barang sebagai bahan pekerjaan seperti : 1. Surat Keterangan Gunung berbiaya Rp. 50.000.000,2. Surat Ketarangan Pertambangan berbiaya Rp. 10.000.000,3. Jaminan Asuransi semua barang untuk pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp. 3.000.000,Maka Total Rp. 63.000.000,- (Enam puluh tiga juta rupiah). 6. Bahwa
seluruh syarat
yang dilengkapi
Penggugat untuk persyaratan
mengerjakan proyek yang diberikan Tergugat, diantaranya Jaminan
Modal
mengerjakan Pekerjaan yang diperjanjikan dengan Tergugat diantaranya Penggugat telah mengagungkan
2 (dua) buah Sertifikat Rumah di Bank
Sumatera Utara (Bank Sumut) seharga Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) Photocopi Rekening CV. Fharton (Bukti P.4) Putusan hal.3 dari 33 hal.
7. Bahwa Penggugat telah menyediakan Jaminan Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan (Proyek) sebesar 5 %
= Rp. 85.592.750,- (delapan puluh lima juta
lima ratus Sembilan puluh dua, tujuh ratus limapuluh rupiah) kepada Tergugat. (fide Pasal 8 Bukti P.5). 8. Bahwa setelah Penggugat mengerjakan yang diberikan Tergugat sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Penggugat telah mengerjakannya dan Tergugat menilainya setiap pekerjaan yang dilaksanakan (Bukti P. 6) 9. Bahwa setelah Pekerjaan dilaksanakan Penggugat sesuai gambar yang sudah diperjanjikan (Rap), Bahwa progress pekerjaan sampai pada tanggal, 08 Nopember 2012 masih 50%. Sesuai dengan surat tergugat tertanggal, 12 Nopember 2012 dengan Nomor : 04/ST-I/PPK-PK/TARUKIM/XI/2012 perihal Surat Tegoran I untuk kegiatan Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul, (Bukti P.7) 10. Bahwa setelah surat tegoran sebagaimana pada poin 9 diterima penggugat pekerjaan tetap dilaksanakan oleh penggugat sehingga sampai tanggal, 7 Desember 2012 pekerjaan sudah mencapai 75%, akan tetapi Tergugat memperhitungkannya hanya 44,93 % (sesuai dengan pengukuran Lapangan) kemudian Tergugat meminta menambah volume dan luas pekerjaan melebihi kesepakatan kerja yang diperjanjikan, sehingga Tergugat memperkirakan belum melebihi 50% hasil pekerjaan Penggugat 11. Bahwa tambahan volume kerja yang dikerjakan oleh Penggugat mengakibatkan waktu pelaksanaan kerja menjadi bertambah dan hingga tidak melampaui batas waktu yang diperjanjikan, membuat Penggugat mengalami rasa kekawatiran dan menimbulkan kerugian yang semakin besar karena menambah pekerja untuk mengerjakannya. 12. Bahwa Penggugat juga menyediakan bahan/material bangunan yang semakin banyak dan berulangkali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat baahwa
Putusan hal.4 dari 33 hal.
Penggugat akan semakin menambah biaya 2 kali lipat dari harga satuan kerja yang ada dalam perjanjian. 13. Bahwa akibat volume dan luas kerja yang ditambah oleh Tergugat, maka Tergugat akan mengadendum surat Perjanjian (menambah nilai kontrak) sesuai kesepakatan yang diperjanjikan (fide Pasal 1 ayat (1) a Bukti P.1). 14. Bahwa Penggugat berulang kali menyampaikan agar Audendum/Pertambahan nilai kerja dilaksanakan oleh Tergugat akan tetapi tidak pernah diberikan sehingga Penggugat mengalami kerugian yang semakin besar hingga sebesar Rp. 415.648.552,72 (empat ratus lima belas juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh dua rupiah dua puluh dua sen) 15. Bahwa Penggugat berulang kali melaporkan hasil kerjanya kepada Tergugat, bahkan Tergugat yang diwakili Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan MARGANTI
SIMANULLANG
bersama
Staf
Ahli
bidang
Pembangunan
(ROCKYFELLER SIMAMORA) datang memeriksa perkerjaan Penggugat “Jalan Letkol G.A.Manullang – Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul” yang saat itu dihadiri Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat agar …….. lebih dalam lagi digali dari 30 cm yang diperjanjikan menjadi 60 cm, hal itupun telah dilaksanakan Penggugat,
sehingga timbunan BSB (bahan bangunan/material)
volume bahan material dari banyak 1.232,75 M3 yang ada dalam perjanjian kerja menjadi
2.465,5
M3
sehingga
merugikan
Penggugat
sebesar
Rp.
456.637.584,90,- menjadi 2 x harga nilai kontrak yang telah disepakati. 16. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kepada Tergugat melalui Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan
Drs. Marganti Simanullang dan Staf Ahli
Bidang Pembangunan Rockyfeller Simamora agar segera di Audendum (ditambahnya nilai yang ada di kontrak kerja) dan Staf Ahli Bidang Pembangunan Rockyfeller Simamora mengatakan saat itu akan segera ditambah (addendum) akan tetapi tidak pernah dilaksanakan.
Putusan hal.5 dari 33 hal.
17. Bahwa Tergugat yang diwakili, Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan
pada
waktu
melakukan
pemeriksaan
pekerjaan
Penggugat,
mengatakan agar Penggugat menggali lebih dalam lagi BSB pekerjaan, akan tetapi karena Penggugat tidak sanggup karena sudah melampaui kesepakatan kontrak kerja, kemudian Wakil Bupati mengatakan kata-kata yang tidak patut diucapkan pejabat aparatur pemerintahan, menyatakan
“lebih bagus mati di
simpang ampat dari pada dipenjara” (Bukti P. 8) 18. Bahwa sesuai hasil pembicaraan Penggugat dengan MISAEL SIMAMORA, ST (Pejabat Pembuat Komitmen) Mengatakan; Bahwa Rockifeller Simamora (Staf Ahli Bidang Hukum dan Pembangunan) mengintervensi Tentang Volume pekerjaan Proyek tersebut, sehingga BSB tidak dibayarkan dan Audendum tidak dilaksanakan. 19. Bahwa Akibat Oknum Pejabat Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan
hendak memutasi Jabatan Terhadap Kedudukan Jabatan Kepala dinas Tata Ruang dan Permukiman (Jabatan Tergugat) dengan Pejabat Lama (Hisar Nababan) adalah konspirasi Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Staf Ahli Bidang Pembangunan untuk menggantikan kepala Dinas Tarukim (Jabatan Tergugat) yang sekarang diduduki Rockyfeller Simamora untuk menjadi sumber pendanaan untuk rencana politik dari Wakil Bupati Humbang Hasundutan, mengakibatkan Pekerjaan Penggugat diciptakan menjadi kegagalan Pekerjaan Pejabat Lama (Hisar Nababan) dan mengesampingkan hakhak Penggugat sebagai warga masyarakat Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan. 20. Bahwa Terjadinya Penggantian Jabatan Kepala Dinas Tarukim (JabatanTergugat) adalah sebelum Penggugat dapat menyelesaikan kontrak kerja yang diperjanjikan dan terbukti hingga Jabatan Tergugat diduduki Staf Ahli Bidang Pembangunan (Rockyfeller Simamora) yang diinginkan oleh Wakil Bupati Kabupaten Humbang
Putusan hal.6 dari 33 hal.
Hasundutan, mengakibatkan Penggugat korban kerugian akibat ulah Pejabat tersebut. 21. Bahwa adalah sangka beralasanhukum,
akibat Perbuatan Tergugat dengan
konspirasi pergantian kedudukan Jabatan Kepala Dinas Tarukim ( Tergugat ), maka Tergugat tidak akan mengembalikan dan membayar kerugian yang diderita Penggugat maka berdasarkan Dalil-dalil dan Alasan-alasan fakta hukum yang telah dikemukakan, agar terlebih dahulu mengabulkan permohonan Penggugat : Putusan Provisi Terhadap : Dana Proyek Pekerjaan Lanjutan yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2014 (Proyek Tergugat) disebut “Proyek Jalan Letkol G.A. Manullang – Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul” senilai Rp.2.300.000.000,- (dua miliar tiga ratus juta rupiah), dan menghentikan tindakan hukum tanpa dikecualikan terhadap proyek dimaksud sebelum terlebih dahulu melakukan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat. Dalam Provisi : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan permohonan Putusan Provisi yang diajukan Penggugat. 3. Menyatakan, memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan lanjutan kerja yang berhubungan dengan “Proyek Jalan Letkol G.A. Manullang – Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul” tanpa suatu apapun yang dikecualikan. 4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp ........... . Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan kesalahan ( ingkar janji ) atas Perjanjian Kerja sebagaimana “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Putusan hal.7 dari 33 hal.
(Kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang - Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul”. 2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: 2.1. Syarat-syarat dokumen dalam pelelangan sebesar
Rp
13.800.000,-
2.2. Bahan pekerjaan Sebesar
Rp
63.000.000,-
2.3. Pinjaman ke Bank Sumut sebesar
Rp
530.000.000,-
Rp
85.592.750,-
Rp
456.637.584,90,
Penggugat, apabila ditaksir dengan nilai Uang Rp
1.000.000.000,-
2.4. Jaminan
Uang
Muka
Pelaksanaan
Pekerjaan
(Proyek) sebesar 5 % 2.5. Penambahan Volume bahan material dari banyak 1.232,75 M3 yang ada dalam
perjanjian kerja
menjadi 2.465,5 M3 sebesar 2.6.
Kerugian
Moril
akibat
prilaku
Tergugat
sewenang-wenang memperlakukan Penggugat untuk tidak dapat menjalankan pekerjaannya Pelebaran
jalan
Jembatan Doloksanggul,
Letkol
Aek
G.A.
Sibundong
Manullang
–
Kecamatan
dan membawa malu terhadap
dapat diperhitungkan sebesar Total
Rp
2.149.030.334,9 0
Terbilang : Dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah sembilan puluh sen. 3. Menghukum Tergugat membayar Uang Paksa “Dwang som” sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) perhari bilamana Tergugat tidak melaksanakan Putusan dalam Perkara a quo. 4. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi (Uitvoerbar bijs voorraad). 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Putusan hal.8 dari 33 hal.
Atau Bila Pengadilan Negeri Tarutung berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. (Ex Aequo Et Bono). I. PERBAIKAN l.l.Pada Point 21 "Petitum Gugatann halaman 4 menyebutkan permohonan tuntutan angka 4 Dalam Provisi : (4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. Yang seharusnya : Pada "Petitum Gugatan
n
halaman 4 menyebutkan Point 4 Dalam Provisi (4.
Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.239.039.196,55 ………… dst) 1.2.Pada "Petitum Gugatan" Point 21 halaman 4 Dalam Pokok Perkara angka 2 menyebutkan : (2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Yang Seharusnya adalah : Pada "Petitum Gugatan" Point 21 halaman 4 Dalam Pokok Perkara Angka 2 menyebutkan : (2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 2.239.039.196,55 .................. dst). II. TAMBAHAN Point 22 Posita Gugatan menambahkan : 22.Bahwa Penggugat telah mengeijakan beton K175 dengan Volume 229,11 M3 dari Volume 156, M3 x Rp. 1.241.501,54 dengan Jumlah Harga sebesar Rp. 194.425.348,67 (sesuai dengan Harga Satuan dan Harga) sehingga ada penambahan pekeijaan 72,50 x Rp. 1.241.501,54 maka CV. Fharton mengalami kerugian sebesar Rp. 90.008.861,65 (Bukti P. 3) SEHINGGA PETITUM TUNTUTAN Dalam Pokok Perkara :
Putusan hal.9 dari 33 hal.
1. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan kesalahan ( ingkar janji ) atas Perjanjian Kerja sebagaimana “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pelebaran Jalan Letkol G.A. Manullang - Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul”. 2. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar: 2.1. Syarat-syarat dokumen dalam pelelangan sebesar
Rp
13.800.000,-
2.2. Bahan pekerjaan Sebesar
Rp
63.000.000,-
2.3. Pinjaman ke Bank Sumut sebesar
Rp
530.000.000,-
Rp
85.592.750,-
Rp
456.637.584,90,
Rp
90.008.861,65,-
Penggugat, apabila ditaksir dengan nilai Uang Rp
1.000.000.000,-
2.4. Jaminan
Uang
Muka
Pelaksanaan
Pekerjaan
(Proyek) sebesar 5 % 2.5. Penambahan Volume bahan material dari banyak 1.232,75 M3 yang ada dalam
perjanjian kerja
menjadi 2.465,5 M3 sebesar 2.6. Penambahan Voleme beton K175 dengan Volume 229,11 M3 dari Volume 156, M3 x Rp. 1.241.501,54 dengan Jumlah Harga sebesar Rp. 194.425.348,67 (sesuai dengan Harga Satuan dan Harga) sehingga ada penambahan pekerjaan 72,50 M3 2.7.
Kerugian
Moril
akibat
prilaku
Tergugat
sewenang-wenang memperlakukan Penggugat untuk tidak dapat menjalankan pekerjaannya Pelebaran
jalan
Jembatan Doloksanggul,
Aek
Letkol
G.A.
Sibundong
Manullang
–
Kecamatan
dan membawa malu terhadap
dapat diperhitungkan sebesar Total
Rp
2.239.039.196,5
Putusan hal.10 dari 33 hal.
Terbilang : Dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh lima sen. Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 09 September 2014 sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat telah menambah posita dan petitum gugatannya sehingga total keseluruhan ganti kerugian yang didalilkan bertambah dari sebelumnya berjumlah Rp. 2.149.030.334,90 (Dua Milyar Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah Sembilan Puluh Sen) menjadi Rp. 2.239.039.196,55 (dua milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh enam rupiah lima puluh lima sen). 2. Bahwa penambahan posita dan petitum gugatan oleh Penggugat jelas-jelas telah menambah beban pembuktian yang merugikan Tergugat ; 3. Bahwa
secara
hukum
berdasarkan
Yurisprudensi
Putusan
MA-RI
No.1043.K/Sip/1973, tanggal 13 Desember 1974 dan No. 823.K/Sip/1973, tanggal 29
Januari
1976, perubahan
gugatan
dengan
menambah
posita
yang
mengakibatkan kerugian kepada pihak Tergugat dalam pembuktian haruslah ditolak dan tidak dapat diterima; Berdasarkan uraian di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berpendapat dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa perbaikan atas Gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak dapat diterima. Namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat
berpendapat lain, maka terhadap Gugatan Penggugat beserta
perbaikan dan tambahannya disampaikan jawaban di bawah ini. DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan dan dalildalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini : I.
Gugatan Penggugat Error In Persona
Putusan hal.11 dari 33 hal.
Bahwa Penggugat telah keliru menempatkan PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN CQ. DINASTATA RUANG DAN PERMUKIMAN sebagai Pihak Tergugat dalam perkara ini, karena Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah atau lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa orang Pejabat dan Staf, sehingga tidak diketahui secara tegas dan jelas siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Tergugat; Bahwa sesuai dengan hukum, apabila lembaga ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara, maka dalam surat gugatan harus jelas mencantumkan pimpinannya sebagai pihak Tergugat bukan lembaganya. Apabila tidak demikian, maka konsekuensinya
gugatan harus dinyatakan tidak dapat
diterima; bahwa perumusan PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN c.q DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN sebagai Tergugat adalah hal yang keliru karena DINAS merupakan Satuan Kerja Perangkat Daereah (SKPD) yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tidak berkedudukan sebagai Pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dalam pengadaan Barang/Jasa telah diatur secara terperinci pada BAB III Bagian Pertama sampai dengan Bagian Ketujuh, yaitu : a. Pengguna Anggaran (PA); b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); d. ULP/Pejabat Pengadaan; e. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; f.
Penyedia Barang/Jasa.
Putusan hal.12 dari 33 hal.
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah jelas Terang bahwa penempatan PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN c.q DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN sebagai Tergugat adalah keliru. Berdasarkan hal-hal di atas, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Gugatan Penggugat atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).
II.
Tentang Pihak-pihak dalam Perkara Tidak Sempurna/Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) Bahwa apabila dilihat dari dalil gugatan Penggugat pada Poin 3 yang menyebutkan bahwa Penggugat mengerjakan ” PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG – JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL” sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor : 05/PPK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012, telah nyata bahwa objek gugatan Penggugat adalah perjanjian,
sehingga
secara
hukum
apabila
Penggugat
mendalilkan
gugatanya pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) maka yang seharusnya digugat Penggugat adalah pihak yang melakukan perjanjian dengan Penggugat; Bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) PELEBARAN JALAN
LETKOL
G.A
MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012,PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN CQ. DINASTATA RUANG DAN PERMUKIMAN tidak pernah mengadakan perjanjian atau setidak-tidaknya memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ; Bahwa adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian Pengadaan Putusan hal.13 dari 33 hal.
Barang/Jasa Pemerintah dengan Penyedia Barang/Jasa
adalah Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK); BahwaapabilaPenggugatmerasadirugikan JALAN
LETKOL
KECAMATAN
G.A
dalam
pelaksananPELEBARAN
MANULLANG–JEMBATAN
DOLOKSANGGUL
TAHUN
AEK
SIBUNDONG
ANGGARAN
2012
maka
seharusnya yang digugat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau setidak-tidaknya ditarik sebagai turut Tergugat dalam perkara ini.
Bahwa oleh karena para pihak tidak sempurna/tidak lengkap dalam perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara perdata
gugatan Penggugat haruslah
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
III.
Gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel); 1. Bahwa jika diteliti Bagian Fundamentum atau Posita Surat Gugatan Penggugat, dapatlah dilihat bahwa gugatan Penggugat tidak memuat gambaran yang jelas dan terang mengenai duduk persoalan yang digugat dalam perkara ini, karena alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasanalasan berdasarkan hukum tidak jelas dan tidak tegas, sehingga secara hukum gugatan Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel); 2. Bahwa Penggugat tidak dapat menerangkan perbuatan-perbuatan apa dan perbuatan-perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat yang dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi), dan tidak pula dapat menunjukkan isi perjanjian mana yang dilanggar oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat; Bahwa berdasarkan hal-hal uraian di atas, maka dimohonkan agar kiranya
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat mengambil keputusannya dengan suatu putusan yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); Putusan hal.14 dari 33 hal.
DALAM POKOK PERKARA : Bahwa berdasarkan uraian pada Eksepsi di atas, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berpendapat dan mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa pokok perkara tidak perlu lagi diperiksa. Namun apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka terhadap pokok perkara disampaikan jawaban di bawah ini. 1.
Bahwa Tergugat menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dalam pokok perkara ini;
2.
Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas, untuk tidak diulangi kembali dapatlah secara mutatis mutandis telah termasuk dan termuat di dalam uraian dalam Pokok Perkara ini;
3.
Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman memprogramkan Penataan Lingkungan Perkotaan berupa Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang – Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul;
4.
Bahwa agar program tersebut dapat direalisasikan, Pengguna Anggaran Dinas Tata Ruang dan Permukiman kemudian membentuk susunan organisasi Pengadaan
Barang/Jasa
diantaranya
Panitia
Pengadaan
Barang/Jasa,
Pengawas Lapangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 5.
Bahwa berdasarkan hasil pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa dimaksud pada Poin 4, CV FHARTHON kemudian ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012; 6.
Bahwa setelah CV. FHARTHON ditetapkan sebagai pelaksana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penggugat selaku direktur CV. FHARTHON selanjutnya menyepakati dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
(Kontrak)
Nomor
:
05/PPK-
PK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 yang didalamnya Putusan hal.15 dari 33 hal.
memuat kesepakatan antara lain : harga pekerjaan, objek pekerjaan, hak dan kewajiban
para
pihak,
jadwal
pelaksanaan
pekerjaan,
jaminan
pelaksanaan, asuransi, amandemen kontrak, dan penghentian kontrak. 7.
Bahwa harga pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. 1.711.855.000,- (satu miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang didalamnya sudah termasuk segala pengeluaran yang timbul akibat pekerjaan, pajak – pajak dan pungutan resmi lainnya yang harus dibayar oleh Penggugat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
8.
Bahwa kewajiban Penggugat adalalah melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaanPELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL yang meliputi pokok-pokok pekerjaan yaitu : a. DIVISI 1 : UMUM b. DIVISI 2 : DRAINASE c. DIVISI 3 : PEKERJAAN TANAH d. DIVISI 5 : PERKERASAN BERBUTIR e. DIVISI 7 : STRUKTUR f. DIVISI 10 : PEKERJAAN PEMELIHARAAN RUTIN g. DIVISI 11 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN HUTM A3C 3 X 70 mm h. DIVISI 12 : PEKERJAAN PEMINDAHAN JARINGAN PIPA AIR MINUM
9.
Bahwa jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam kontrak adalah selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : 09/PPK-PK/SPMK/TARUKIM/VIII/2012 tanggal 7 Agustus 2012;
10. Bahwa untuk mendapatkan kesepahaman terhadap pelaksanaan kontrak di Lingkungan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012 termasuk pekerjaan PELEBARAN JALAN Putusan hal.16 dari 33 hal.
LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melaksanakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pra Construction Meeting ) padatanggal16 Agustus 2012yangturut dihadiri oleh Penggugat; 11. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 Penggugat telah mengajukan permintaan dan menerima Uang Muka sebesar Rp. 513.556.500,- (lima ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 13 September 2014; 12. Bahwa
setelah proses penunjukan
pelaksana
pekerjaan
(proyek) dan
penandatanganan kontrak selesai serta Penggugat telah memperoleh uang muka dalam pelaksanaan pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Lapangan, ternyata Penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana telah ditentukan dalam kontrak; 13. Bahwa untuk menegur dan mengingatkan Penggugat agar memenuhi kewajibanya dalam pelaksanaan pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyampaikan 3 (tiga) kali Teguran tertulis yang diterima oleh Penggugat, yaitu : a. Teguran I, dengan surat Nomor : 04/ST-I/PPK-PK/TARUKIM/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012; b. Teguran II, dengan surat Nomor : 05/ST-II/PPK-PK/TARUKIM/XI/2012, tanggal 29 Nopember 2012; Putusan hal.17 dari 33 hal.
c. Teguran III, dengan surat Nomor : 07/ST-III/PPK-PK/TARUKIM/XII/2012, tanggal 4 Desember 2012. 14. Bahwa walaupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mengingatkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, Penggugat ternyata tetap tidak melaksanakan kewajibannya, tetapi justru meminta Pemutusan Kontrak dengan suratnya tertanggal 5 Desember 2012 Perihal Penghentian dan Pemutusan Kontrak; 15. Bahwa atas permintaan pemutusan kontrak tersebut, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penggugat menyepakati Pemutusan Kontrak yang dituangkan dalam Berita ACARA PEMUTUSAN KONTRAK PELEBARAN LETKOL G.A MANULLANG – JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL Nomor : 09/BA-PK/TARUKIM/XII/2012, tanggal 7 Desember 2012 yang didalamnya Penggugat telah nyata-nyata menyatakan ”tidak bersedia untuk melanjutkan pekerjaan”. Sehingga Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan; 16. Bahwa di dalam Berita Acara Pemutusan Kontrak tersebut di atas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengugat juga telah menyepakati bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang akan dibayarkan kepada Penggugat adalah berdasarkan hasil pemeriksaan bersama untuk menentukan volume pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat; 17. Bahwa untuk menegaskan dan mengingatkan kembali atas konsekuensi yang akan diterima Penggugat akibat pemutusan kontrak, Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
telah
menyampaikan
Surat
Nomor
:10/PK/PPK-
PK/TARUKIM/XII/2012 tanggal 7 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak untuk Kegiatan Pelebaran Letkol G.A Manullang Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dalam
pelaksanaan
pekerjaan
PELEBARAN
JALAN
LETKOL
G.A
Putusan hal.18 dari 33 hal.
MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 dan oleh karena itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni : a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah; b. Pengenaan daftar hitam (black list) dikenakan sanksi mengikuti pengadaan barang/jasa instansi pemerintah selama 2 (dua) Tahun. 18. Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2012 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan dan Inspektorat Kabupaten Humbang
Hasundutan
bersama
perhitungan/apengukuran
bersama
Penggugat (Opname
telah
melaksanakan
Lapangan)
Pekerjaan
Pelebaran Jalan Letkol G.A Manullang-Jembatan Aek Sibundong Tahun 2012 untuk menentukan volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat; 19. Bahwa
berdasarkan
hasil
perhitungan/pengukuran
bersama
tersebut,
Penggugat kemudian membuat dan menghitung rekapitulasi hasil pengukuran bersama yang dituangkan dalam Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang diperiksa Pengawas Lapangan dan disetujui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan hasil Penggugat nyata-nyata hanya menyelesaikan volume pekerjaan sebesar 44.93 % (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari total volume pekerjaan; 20. Bahwa hasil perhitungan/pengukuran volume pekerjaan tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Perhitungan/Penelitian Bersama Pemutusan Kontrak Nomor : 17/PPK-PK/TARUKIM/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang disepakati dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengawas Lapangan, Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan bersama Penggugat;
Putusan hal.19 dari 33 hal.
21. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan/pengukuran volume pekerjaan yang diselesaikan Penggugat, Pejabat Pembuat Komitmen dan Penggugat telah sepakat atas jumlah pembayaran sebesar 44.93% (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. Rp.769.136.451,- (tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) dan dituangkan dalam berita acara pembayaran Nomor : 26/BAP-HJP/PPK/2013 tanggal 15 Mei 2013; 22. Bahwa jumlah pembayaran sebesar Rp.769.136.451,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) telah diterima oleh Penggugat yaitu jumlah Uang Muka yang telah diambil Penggugat sebesar Rp. 513.556.500,- (Lima Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ditambah pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Mei 2013 sebesar Rp. 255.579.951,- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) ; 23. Bahwa adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta juga telah dituangkan pada Pasal 26 ayat (3) huruf a Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan
Konstruksi
(Kontrak)
Nomor
:
05/PPK-
PK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012, apabila pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia maka Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan akan dicairkan dan disetor
ke
Kas
Negara/Daerah.
Dengan
demikian
pencairan
Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan karena Penggugat melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) adalah sah secara hukum. 24. Bahwa karena Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN DOLOKSANGGUL
TAHUN
AEK ANGGARAN
SIBUNDONG 2012,
maka
KECAMATAN sesuai
dengan
Putusan hal.20 dari 33 hal.
kewenangannya Tergugat telah mengenakan sanksi daftar hitam (black list) kepada Penggugat untuk tidak dapat mengikuti pelelangan atau melaksanakan pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan 10 Desember 2014 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor : 20/TARUKIM/XII/2012 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (Black List) CV. FHARTON; 25. Bahwa dengan telah disepakatinya pemutusan kontrak antara Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah dipenuhinya seluruh pembayaran atas volume pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat serta Penggugat telah menerima dengan baik, lunas dan sempurna pembayaran maka hubungan Penggugat dan Pejabat Pembuat Komitmen telah
berakhir secara hukum.
Sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat kembali mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Tergugat. Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah nyata bahwa Penggugatlah yang justru melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Oleh karena itu kerugian - kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 4, butir 5, butir 6 dan butir 7 dalil gugatannya adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. 26. Bahwa adapun volume pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penggugat sebesar 44,93% (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) dari total volume pekerjaan bukanlah hasil perhitungan sepihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih-lebih Tergugat, tetapi merupakan hasil perhitungan bersama oleh Penggugat, Pengawas Lapangan, Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pejabat Pembuat Komitmen yang kemudian dihitung/direkapitulasi oleh Penggugat sendiri dan dibuat dalam Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
Putusan hal.21 dari 33 hal.
27. Bahwa surat Teguran I yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam isinya ada menyatakan progress pekerjaan masih 50 % (lima puluh persen) merupakan perkiraan sementara dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan volume pekerjaan yang telah diselesaikan Penggugat, terlebih-lebih Penggugat sendiri secara tegas telah membantah perkiraan tersebut dengan menghitung dan membuat Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sebesar 44,93% (empat puluh empat koma sembilan puluh tiga persen) pada tanggal 12 Desember 2012, sehingga pernyataan Penggugat pada dalil 10 Gugatanya yang menyebutkan bahwa Penggugat telah menyelesaikan perkerjaan sampai 75 % adalah tidak berdasar; 28. Bahwa Tergugat maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) samasekali tidak pernah meminta Penggugat menambah volume pekerjaan. Adapun dalam surat Teguran I Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan agar dilakukan penambahan jumlah pekerja justru disebabkan keterlambatan Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam kontrak, sehingga sangat tidak beralasan apabila Penggugat menyatakan bahwa volume pekerjaan yang harus diselesaikan Penggugat menjadi bertambah dan mengakibatkan kerugian. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 9, butir 10, butir 11, butir 12 dan butir 13 Gugatannya adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. 29. Bahwa Penggugat samasekali tidak pernah mengajukan atau menyampaikan permintaan perubahan (adendum) Kontrak kepada PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN C.Q DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN terlebih-lebih kepada WAKIL BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN dan STAF AHLI dalam pelaksanaan pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012;
Putusan hal.22 dari 33 hal.
30. Bahwa telah terang dan jelas diatur dalam Pasal 87 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpres Nomor 35 Tahun 2011 jo. Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maupun dalam Pasal 23 Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor : 05/PPKPK/SPPPK/TARUKIM/VIII/2012,
bahwa
perubahan
(adendum)
kontrak
merupakan kesepakatan antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia sehingga apabila Penggugat hendak mengajukan permintaan perubahan (adendum) kontrak seharusnya disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun Penggugat nyata-nyata tidak pernah menyampaikannya; 31. Bahwa adapun kedatangan WAKIL BUPATI didampingi STAF AHLI memeriksa pekerjaan Tergugat adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong dan memberi motivasi agar proses pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Kontrak dan tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi terlebih – lebih merubah volume pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 diluar isi Kontrak; 32. Bahwa dalam Pemeriksaan oleh WAKIL BUPATI bersama STAF AHLI dan Tergugat, Penggugat diminta untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan volume dan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak sehingga adalah tidak benar dan tidak berdasar pernyataan Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat diminta untuk menambah volume Pekerjaan sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat . 33. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bersama (opname lapangan) yang dituangkan dalam Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat Penggugat,untuk pokok pekerjaan DIVISI 5I PERKERASAN BERBUTIR, volume Lapisan Pondasi Agregat Kelas B sesuai dengan kontrak sebesar 1.232,75 M3 (seribu dua ratus tiga puluh dua koma tujuh puluh lima meter kubik) dengan Putusan hal.23 dari 33 hal.
harga satuan Rp. 370.421.,89 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Puluh Sembilan Sen) tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati di dalam kontrak. Dengan demikian, dalil Penggugat pada butir 14, butir 15, butir 16, butir 17 dan butir 18 Surat Gugatannya adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. 34. Bahwa
pelaksanaan
pekerjaan
MANULLANG–JEMBATAN
PELEBARAN
AEK
JALAN
SIBUNDONG
LETKOL
G.A
KECAMATAN
DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 tidak memiliki kaitan dengan mutasi (pergantian) jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan adapun pergantian jabatan hanya personil yang berganti sedangkan tugas dan tanggungjawab tetap pada jabatan yang bersangkutan, sehinggadalil Penggugat pada butir 19
dan butir 20 Surat Gugatannya
adalah tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara
ini sehingga
haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima. 35. Bahwa karena Penggugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) sehingga pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG– JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 hanya terealisasi sebesar 44.93 %, maka sisa anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan tersebut menjadi sisa anggaran pada perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2012; 36. Bahwa untuk menyelesaikan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG– JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL yang tidak terealisasi sebagaimana mestinya pada TAHUN ANGGARAN 2012, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Tata Ruang dan Permukiman memprogramkan kembali pekerjaan PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN
Putusan hal.24 dari 33 hal.
DOLOKSANGGUL pada Tahun Anggaran 2013 dan sesuai mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pekerjaan tersebut saat ini telah terealisasi dan tuntas. Oleh karena itubutir 21 dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. 37. Bahwa berdasarkan kontrak PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG– JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 pada pokok pekerjaan DIVISI 7 STRUKTUR telah ditentukan bahwa volume pekerjaan beton K175 adalah sebesar156,61 M3bukan 156, M3 sebagaimana diuraikan Penggugat pada butir 22 dalil gugatannya; 38. Bahwa berdasarkan Laporan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Penggugat telah tegas mengakui bahwa volume pekerjaan beton K175 yang telah diselesaikan Penggugat adalah sebesar 50,54 M3 (lima puluh koma lima puluh empat meter kubik). Sehingga butir 22 dalil gugatan Penggugat adalah tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat. DALAM REKONPENSI : 1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada konpensi di atas, untuk tidak mengulang-ulangi lagi, hal-hal yang relevan mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekonpensi ini; 2. Bahwa Tergugat dalam rekonpensi (d.r)/Penggugat dalam konpensi (d.k) tanpa alasan dan bukti-bukti yang jelas telah menggugat Penggugat d.r/Tergugat d.k di Pengadilan
Negeri
Tarutung
atas
Pelaksanaan
Pekerjaan
Konstruksi
PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012; 3. BahwaTergugat d.r/Penggugat d.k patut mengetahui Penggugat d.r/Tergugat d.k bukanlah pihak yang mengadakan perjanjian dengan Tergugat d.r/Penggugat d.k dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PELEBARAN JALAN LETKOL G.A Putusan hal.25 dari 33 hal.
MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012; 4. Bahwa Tergugat d.r/Penggugat d.k jelas-jelas telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi PELEBARAN JALAN
LETKOL
G.A
MANULLANG–JEMBATAN
AEK
SIBUNDONG
KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 yang merugikan Penggugat d.r/Tergugat d.k; 5. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut PELEBARAN JALAN LETKOL G.A MANULLANG–JEMBATAN AEK SIBUNDONG KECAMATAN DOLOKSANGGUL TAHUN ANGGARAN 2012 hanya tereleasiasi sebesar 44.93 %, sehingga memperlambat realisasi program kerja Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Dinas Tata Ruang dan Permukiman; 6. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k tersebut telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k berupa persepsi negatif khususnya dari Masyarakat yang bertempat tinggal sekitar Jalan Letkol G.A Manullang–Jembatan Aek Sibundong Kecamatan Doloksanggul; 7. Bahwa akibat tindakan Tergugat d.r/Penggugat d.k yang mengajukan gugatan kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k, pikiran dan tenaga serta tugas-tugas Penggugat d.r/Tergugat d.k menjadi terganggu, demikian juga karena gugatan Tergugat
d.r/Penggugat
d.k
mengakibatkan
Penggugat
d.r/Tergugat
d.k
mengalami kerugian materil untuk biaya-biaya fotocopy berkas, biaya transportasi dan biaya-biaya lainnya berkaitan dengan perkara ini; 8. Bahwa kerugian materil yang harus ditanggung oleh Penggugat d.r/Tergugat d.k mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah dengan kerugian immaterial yan meliputi beban pemikiran, tenaga dan waktu serta moral yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang namun apabila diperkirakan dengan nilai uang tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga jumlah kerugian
yang
dialami
oleh
Penggugat
d.r/Tergugat
d.k
yang
harus
Putusan hal.26 dari 33 hal.
diganti/ditanggung
oleh
Tergugat
d.r/Penggugat
d.k
adalah
sebesar
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); 9. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi ini tidak hampa dan untuk menjaga agar Tergugat d.r/ Penggugat d.k tidak mengalihkan harta benda/harta kekayaannya
kepada pihak lain, mohon secara serta merta diletakkan sita
jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda/harta kekayaan milik Tergugat d.r/ Penggugat d.k baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak meskipun ada perlawanan (verzet), banding dan kasasi dikemudian hari. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat d.k./Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan memberi keputusan sebagai berikut:
DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI. 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. DALAM POKOK PERKARA : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dan atau Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima. DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan bahwa Penggugat dk./Tergugat dr.telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi); 3. Menghukum Tergugat d.r/Penggugat d.k untuk mengganti kerugian kepada Penggugat d.r/Tergugat d.k sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan sekaligus;
Putusan hal.27 dari 33 hal.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda/harta kekayaan milik Tergugat d.r/ Penggugat d.k. baik barang bergerak maupun tidak bergerak; 5. Menghukum
Penggugat
d.k./Tergugat
dr.
untuk membayar
uang
paksa
(dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini; 6. Menyatakan agar putusan ini dapat dilaksanakan segera dengan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad); DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : 1. Menghukum Penggugat d.k./Tergugat d.r. untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Menimbang bahwa, terhadap perkara ini Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 17 Desember 2014 Nomor 26/Pdt.G/2014/PN.Trt yang amarnya sebagai berikut : MENGADILI DALAM KONVENSI I.
DALAM PROVISI Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
II.
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Tergugat; III.
DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi); 3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.171.185.500,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah); Putusan hal.28 dari 33 hal.
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Tergugat-dk/ Penggugat-dr untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini diperhitungkan sebesarRp. 296.000.-(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); Membaca berturut-turut : 1. Risalah pernyataan bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung,bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2014, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tarutung, tanggal 17 Desember 2014, Nomor. 26/Pdt.G/2014/PN.Trt; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan bandingkepada kuasa Terbanding/kuasa Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 18 Pebuari 2015 yang menerangkan bahwa pada tanggal ,29 Desember 2014 Tergugat telah mengajukan permohonan banding; 3. Memori banding yang diajukan olehKuasa Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutunghari Selasa tanggal 10 Pebuari 2015, &telah diserahkan salinan resminya kepada pihakkuasa Terbanding/kuasa Penggugat hari Rabu,tanggal 18 Pebuari 2015 4. Kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2015, yang diajukan oleh kuasa Terbanding/kuasa Penggugat; 5. Penyerahan salinan Kontra Memori Banding kepada Pembanding/Tergugat hari Jumat, tanggal 10 April 2015; 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/Tergugat pada hari Senin tanggal 26 Januari 2015,& kepada Terbanding/ Penggugat hari Rabu, tanggal 18 Januari 2015;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa Pernyataan banding diajukan pada tanggal, 29 Desember 2014 maka permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 199 Rbg dan dengan cara serta
Putusan hal.29 dari 33 hal.
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi setelah membaca & mempelajari Memori Banding Pembanding semulaTergugat, menyampaikan alasan yang
pada
pokoknya sebagai berikut : 1. Tentang persoalan penambahan volume pekerjaan; Menimbang bahwa, Pembanding berkeberatan atas dikabulkannya dalil Terbanding/Penggugat tentang adanya penambahan volume sebesar 72,50 M2 (dalam kontrak sedalam 30 cmmenjadi 60 cm) dan jenis pekerjaan saluran dalam kontrak tipe I menjadi tipe V. Dengan alasan bahwa dalam pelaksanaan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi No.05/PPK-PK /SPPPK /TARUKIM /VIII/2012 tanggal 06-08-2012 tidak ada amandemen perubahan tersebut; Dan juga dalam kontrak terdapat klausula yang menyatakan: Amandemen kontrak dapat dilaksanakan atas persetujuan bersama PPK dan Penyedia; ...Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia/Penggugat; Menimbang bahwa, Pembanding karena tidak ada amandemen perubahan & tidak ada perintah tertulis dari PPK sehingga Pembanding keberatan dengan pertimbangan putusan hal. 75 yang menyatakan Tergugat telah membuat surat perintah perubahan pekerjaan tertulis tanggal 06-09-2012; Menimbang bahwa, dari uraian argumentasi para pihak tersebut, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa memang benar ada perubahan volume dan tipe pekerjaan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat akan tetapi perintah perubahan tersebut deberikan oleh Wakil Bupati pada saat meninjau proyek; Perintah mana tidak ada dalam amandemen kontrak dan wakil Bupati bukan Pejabat Pembuat Komitmen; sehingga perintah tersebut tidak sah/ illegal; ; Dan karena itu tidak mengikat bagi Pembanding/Tergugat; Menimbang bahwa, pembayaran perubahan proyek baru dapat dibayarkan jika ada amandemen kontrak. Karena dalam hal ini menyangkut pertanggungjawaban keuangan Negara sebagai prinsip pengeloaan keuangan yang baik dalam rangka mewujudkan pemerintah baik & bersih/ good and clean goverment; Menimbang bahwa, disamping itu adanya kesepakatan untuk mengakhiri / memutuskan kontrak antara para pihak, yang dilanjutkan adanya perhitungan lapangan/ opname pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh Terbanding / Penggugat & Pembanding/Tergugat (vide surat bukti T-16) dilanjutkan dengan Berita Acara Pembayaran (vide surat bukti T-17) diakhiri dengan penerimaan pembayaran oleh Terbanding/Penggugat (vide surat bukti T-18); Putusan hal.30 dari 33 hal.
Menimbang bahwa, dengan adanya kesepakatan volume yang telah selesai dikerjakan dan diikuti dengan penerimaan pembayaran oleh Terbanding/Penggugat maka perjanjian kontrak sudah berakhir atas kesepakatan para pihak; Menimbang bahwa, bedasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tinggi berpendapat dapat mengabulkan alasan pertama Pembanding/Tergugat;
2. Tentang perbuatan ingkar janji/ wanprestasi.
Menimbang
bahwa,
Pembanding/Tergugat
menyatakan
bahwa
Terbanding/Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi karena hanya menyelesaikan pekerjaan sebesar 44,93% dari total proyek yang disepakati dalam kontrak; Sedangkan menurut Terbanding/Penggugat bahwa Pembanding/Terbanding telah melakukan wanpretasi karena tidak melakukan amandemen/ perubahan atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Terbanding/Penggugat; Menimbang bahwa, terhadap dalil Pembanding/Tergugat seandaikanpun benar bahwa Terbanding/Penggugat tidak menyelesaikan 100% proyek tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi karena telah dicapai kesepakatan bersama untuk pengakhiran/pemutusan kontrak yang diikuti dengan perhitungan dan pembayaran; Berbeda halnya jika tidak ada kesepakatan & menjadi perselisihan tentang waktu penyelesaian poyek & volume & jenis pekerjaan dalam kontrak tersebut; Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan pada poin kesatu bahwa perintah penambahan volume & jenis pekerjaan diberikan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga perintah tersebut tidak mengikat Pembanding/Tergugat; Menimbang bahwa, mendasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim Tinggi Medan mengabulkan permohonan banding sehingga
putusan Pengadilan Negeri
Tarutung tanggal, 12Desember 2014 Nomor .26/Pdt.G/201/PN.Trt tidak dapat dipertahankan secara yuridis; Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tinggi mengabulkan banding Pembanding/Tergugat, membatalkan putusan tingkat pertama dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana terurai berikut; Menimbang bahwa, permohonan banding Pembanding/Tergugat dikabulkan makaTerbanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;
Putusan hal.31 dari 33 hal.
Memperhatikan RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI : -
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 17Desember 2014, Nomor :26/Pdt.G/2014/PN.Trt. ; MENGADILI SENDIRI :
DALAM KONVENSI I.
DALAM PROVISI Menyatakan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
II.
DALAM EKSEPSI
Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat; III.
DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000; (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
IV.
DALAM REKONVENSI 1. Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Nihil;
Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan
Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh kami Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH. M.Hum, KetuaPengadilan Tinggi , selaku Hakim Ketua Majelis, Heru Pramono, SH, M.Hum dan Maryana, SH, MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2015 Nomor. 157/PDT/2015/PT-MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 20 Agustus 2015
oleh
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Johorlan Putusan hal.32 dari 33 hal.
Dongoran, SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
1. Heru Pramono, SH, M.Hum
Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH, M.Hum
2. Maryana, SH, MH PANITERA PENGGANTI,
Johorlan Dongoran, SH
Perincian biaya banding 1. Redaksi putusan 2. Materai 3. Pemberkasan Jumlah
Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp.139.000,00 Rp.150.000,00
Putusan hal.33 dari 33 hal.
