PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR: 11/PID.SUS.TPK/2015/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap

:

SUNARTO, SE, MM.

Tempat Lahir

:

Stabat

Umur / Tanggal Lahir

:

51 Tahun/ 03 Juli 1963

Jenis Kelamin

:

Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaran :

Indonesia

Tempat Tinggal

Jalan Wampu Dusun I Desa Kwala Bingei

:

Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Agama

:

Islam.

Pekerjaan

:

PNS (Kasubbag Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat .

Pendidikan

:

S-2

Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Negara sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan sekarang ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT : Telah membaca dan memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 Nopember 2014 No. Reg.

Perkara : PDS-08/stbat/11/2014

yang

pada pokoknya berbunyi

sebagai berikut : KESATU : Bahwa Terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes, terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan terdakwaSELAMAT J, bersama-sama dengan Drs. PONIDI ASWA, APT, M. KES.selaku Ketua Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat dan SAFRIANI selaku Bendahara Pengelola Jamkesmas/ Jampersal dan Drg. SOFIAN M. PARINDURIselaku Wakil ketua Bidang Verifikasi klaim Jampersal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan sudah berkekuatan hukum tetap) sejak bulan Juli 2012 s/d tanggal 20 Desember 2013 atau setidak-

2

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. 53 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau kepada Kas Umum, seolah-olah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang lain atau Kas Umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, perbuatan mana dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kesdiangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.00.03.4.1.12119 tanggal 29 Mei 1990 dengan Nomor Induk Pegawai 140229265, dan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor : 824.4-1302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012. Terdakwa

dr. GUNAWAN, M.Kes juga merupakan

Penanggung Jawab Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor: 440-09/SEKRT/SK/I/2013, tanggal 01 Januari 2013

tentang

Tim

pengelola

penyelenggaraan

Jaminan

kesehatan

masyarakat dan Jaminan persalinan yang mempunyai tugas : a. Melaksanakan

kebijakan

yang

telah

ditetapkan

TIM

pengelola

Jamkesmas dan BOK tingkat pusat. b. Mempertanggung jawabkan manajemenpenyelenggaraan Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan diwilayah kerjanya. c. Melakukan pembinaan (koordinasi dan evaluasi) terhadap pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan.

Halaman 2 dari 53 Hal.Put. No. 11/Pid.Sus.TPK/2015/PT-Mdn

3

e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan

dalam

rangka

evaluasi,

monitoring,

pembinaan

dan

penyelesaian masalah lintas sektor yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. f. Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. Melakukan telaah atas kegiatan (POA) Jamkesmas dan BOK yang diusulkan Puskesmas. i. Menyalurkan dana kepada Puskemas yang didasarkan atas usulanusulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. j. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang

dilaksanakan

Puskesmas

berdasarkan

usulan

kegiatan

sebelumnya. k. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas

kesehatan

yang

melaksanakan

Jaminan

Persalinan

(Jaminan Persalinan). l. Menangani

penyelesaian

keluhan

terkait

dalam

penyelenggaraan

Jamkesmas dan BOK. m. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta yang berkeinginan menjadi jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Jaminan Persalinan di wilayah kerjanya. n. Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan verifikator independen di derahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen. o. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD. p. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK didaerahnya.


4

q. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat. r. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan

Jamkesmas

dan

BOK

kepada

Tim

Pengelola

Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat. - TerdakwaSUNARTO, SE. MMdiangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Sumatera Utara Nomor: 6798/KANWIL/SK/TU/XI/1985 tanggal 28 Nopember 1985 dengan Nomor Induk Pegawai 140149973, dan diangkat selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.41302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang mempunyai tugaspokok sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Langkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu: 1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK. 2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan

perundang-undangan

yang

diajukan

oleh

Negeri

Sipil

bendahara pengeluaran. 3) Melakukan verifikasi SPP. 4) Menyiapkan SPM. 5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 6) Melaksanakan akuntansi SKPD. 7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. - TerdakwaSELAMAT

Jdiangkat

sebagaiPegawai

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Sumatera Utara Nomor: 8915a/KANWIL/SK/TU/II/1986 tanggal 28 Februari 1986, dan diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rutindi Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat Nomor : 900-926/SEKR/SK/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. Membuat dan mengelola kegiatan rutin antara lain :


5

1) Melakukan

pembayaran

honor

operator

komputer

Dinas

Kesehatan Kab. Langkat dan Puskesmas se Kab. Langkat. 2) Melakukan

pembayaran

honor

jaga

malam

Kantor

Dinas

Kesehatan Kab. Langkat dan Puskesmas se Kab. Langkat. 3) Membayarkan petugas honor kebersihan, petugas honor supir, di Dinas Kesehatan Kab. Langkat. 4) Membayarkan insentif pegawai Puskesmas se Kab. Langkat. 5) Membayarkan uang jaga malam pegawai Puskesmas 24 jam. 6) Membayarkan uag operasional mobil Puskesmas keliling dan mobil dinas kantor. b. PPTK rutin. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. -

Pada tahun 2013 Kab. Langkat cq Dinas Kesehatan Kab. Langkat mendapat dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan Dana Jaminan

Persalinan

(Jampersal)

bersumber

dari

Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rekening Dinkes Langkat Nomor : 0000063801-000203-30-2 sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu: a. Tahap Pertama dengan: “Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RI Nomor HK.02.03/I/0359/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan

Jaminan

Persalinan

Di

Pelayanan

Dasar

Untuk

Tiap

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013” tanggal 27 Februari 2013 yang pada point-9 Lampiran-II Keputusan Dirjen BUK tersebut dinyatakan

Kab.

Langkat

alokasi

dana

Jamkesmas

Rp.

1.452.766.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dana Jampersal Rp. 2.156.785.000 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun dana tersebut baru masuk rekening Dinas Kesehatan Langkat pada tanggal 26 April 2013 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 1.452.766.000 (Dana Jamkesmas) dan Rp. 2.156.785.000 (Dana Jampersal). b. Tahap Kedua dengan “Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RI Nomor HK.02.03/I/1170/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan

Jaminan

Persalinan

Di

Pelayanan

Dasar

Untuk

Tiap


6

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013” tanggal 26 Juni 2013 yang pada point-9 Lampiran-II Keputusan Dirjen BUK tersebut dinyatakan Kab. Langkat alokasi dana Jamkesmas Rp. 0,- (Nihil) dan dana Jampersal Rp. 8.418.716.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Namun dana tersebut baru masuk rekening Dinas KesehatanKab. Langkat pada tanggal 4 September 2013. Dengan demikian untuk Dana Jamkesmas total Rp. 1.452.766.000 sedangkan Jampersal total Rp. 2.156.785.000 + Rp. 8.418.716.000 = Rp. 10. 575.501.000. Total Keseluruhan (Jampersal dan Jamkesmas) = Rp. 12. 028. 267.000 (Dua Belas Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah). -

Bahwa mengenai Penyaluran Dana Jamkesmas/Jampersal tersebut dilakukan dengan mekanisme: a. Dana Jamkesmas dan Jampersal yang menjadi satu kesatuan secara utuh disalurkan langsung dari Bank Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta-V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Khusus Jamkesmas dalam bentuk Giro bank. b. Harus ada klaim dari Bidan (faskes) baik yang Bidan Puskesmas (BP) maupun Bidan Mandiri (BM), hanya saja BM harus ada terlebih dahulu Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Kesehatan dengan BM agar BM berhak/berwenang melayani pasien. c. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui klaim. Oleh karena itu jika BP dan/atau BM mengajukan klaim, maka terlebih dahulu dilakukan verifikasi Berkas Klaim dan verifikasi Lapangan. Artinya klaim yang masuk diperiksa kelengkapan Berkas Klaimnya (apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak). Jika sudah, maka dilakukan verifikasi lapangan, jika belum maka belum dpat dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan adalah untuk menceking; apakah benar secara factual di lapangan ada pelayanan yang disebutkan dalam klaim. d. Bahwa selanjutnya setelah diverifikasi lapangan dan tidak ada ditemukan pelanggaran, maka diusulkan oleh Tim Verifikasi untuk dibayarkan.


7

e. Bahwa hasil verifikasi yang disetujui untuk dibayarkan tersebut dibuatkan rekapitulasinya dan diajukan kepada KaDinas Kesehatan Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan akhir. Jika sudah disetujui,

maka

pengelola

Jamkesmas/jampersal

mentransfer

keuangan/Bendahara dananya

dari

rekening

Jamkesmas/Jampersal ke rekening Penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening BUD Kab/Kota (jika faskes PPK Non-BLUD). f. Bahwa selanjutnya bendahara Jamkesmas/Jampersal meminta dana yang telah ditransfer/disetorkan tersebut dicairkan agar dapat dibayarkan kepada BP/BM dengan mengajukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, artinya jika yang ditransfer/disetorkan pada awalnya sudah yang final persetujuan pembayarannya, maka wajib dikembalikan seluruhnya. g. Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran (PA)Dinas KesehatanKab. Langkat mengajukan SPM ke BUD agar BUD mencairkan dana tersebut kembali. Oleh karena itu BUD mengeluarkan SP2D ke rekening

pengelola

Jamkesmas/JampersalDinas

Kesehatan

Kabupaten. h. Bendahara Jamkesmas/Jampersal menyalurkannya secara tunai kepada BP dan/atau BM dengan membuat tanda terima. -

Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes mengangkat SAFRIANI sebagai bendahara Jamkesmas/Jampersal TA. 2012, kemudian terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes memanggil SAFRIANI ke ruang kerjanya dan pada saat itu di ruangan kerja terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes sudah adaDrs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI, dimana pada saat itu terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes menjelaskan kepada SAFRIANI, Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes dan

Drg.

SOFYAN

MAMANA

PARINDURIagar

dilakukan

pemotongan terhadap dana Jampersal dan Jamkesmas sebesar 10% dengan alasan seperti biasa untuk biaya operasional, namunterdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes tidak menjelaskan mengenai perincian dari potongan sebesar 10% untuk operasional, kemudian Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI bertemu dengan terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan barulah terdakwa SUNARTO, SE. MMmenjelaskan kepada Drs. PONIDI


8

ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI bahwa dana potongan tersebut terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan sedangkan yang 4% untuk Staf bidang Yankes. -

Bahwa setelah terdakwa SUNARTO, SE. MM memberikan penjelasan kepada Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI, kemudian terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes kembali didatangi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI yang mana tujuan kedatangannya adalah untuk mengklarifikasi penjelasan dari terdakwa SUNARTO, SE. MM tentang pemotongan dana Jamkesmas/Jampersal sebesar 10 % tersebut adalah terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dan bagian keuangan sedangkan sisanya yaitu 4 % diperuntukkan untuk Bagian Yankes dan terdakwa dr. H. GUNAWAN, M. Kes membenarkannya.

-

Bahwa kemudian untuk TA. 2012 SAFRIANI selaku Bendahara Jamkesmas/Jampersal telah melakukan pemotongan 10% terhadap dana Jamkesmas/Jampersal yang diterima oleh Kabupaten Langkat cq Dinas Kesehatan Langkat yang dananya bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rekening Dinas KesehatanKabupaten Langkat.

-

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinas KesehatanKab. Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No.

Kec.

Stabat,Pada

Tahap

Pertama

Pencairan

Dana

Jamkesmas/Jampersalsetelah terdakwa SELAMAT J memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersaluntuk klaim periode Desember 2012 s/d Mei 2013 kepada SAFRIANI dalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah yang cair yaitu sebesar Rp.3.046.793.800,- (jumlah dana yang cair sebesar Rp.3.241.270.000,-, dipotong 6 % yaitu sebesar Rp.194.476.200,-), selanjutnya SAFRIANI bersama-sama dengan drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M. KES melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal

tersebut

kepada

para

bidan

dengan

melanjutkan pemotongan 4% dari Rp.3.241.270.000,- dengan cara SAFRIANI mengatakan kepada para bidan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya”.


9

-

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinkes Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. Kec. Stabat, Pada Tahap Kedua Pencairan Dana Jamkesmas/Jampersal setelahterdakwa

SELAMAT

J

memberikan

dana

klaim

Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d September 2013 kepada SAFRIANI dalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah

dana

yang

cair

(jumlah

Rp.3.066.000.000,-.Selanjutnya

dana

SAFRIANI

yang

cair

bersama-sama

sebesar dengan

Drg.SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal melanjutkan

tersebut

pemotongan

4%

kepada dari

para

bidan

Rp.3.066.000.000,-

dengan dengan

mengatakan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya” sehingga dari total yang dicairkan Rp.3.066.000.000,- yang diterima para bidan adalah dipotong 10 % ( 6% untuk Keuangan Dinkes Langkat dan 4 % untuk Yankes Dinkes Langkat). -

SelanjutnyaPada Tahap Pencairan Ketiga, tanggal 20 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinas Kesehatan Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. Kec. Stabat setelah terdakwa SELAMAT J memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d Desember 2013 kepada SAFRIANIyangdalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah yang cair sebesar Rp.2.834.710.000,-. Selanjutnya SAFRIANI bersama-sama dengan Drg.SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para bidan dengan melanjutkan

pemotongan

4%

dari

Rp.2.834.710.000,-

dengan

mengatakan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya” sehingga dari total yang dicairkan Rp.2.834.710.000 yang diterima para bidan telah dipotong sebanyak 10 % (6% untuk Keuangan Dinas KesehatanKabupaten Langkat dan 4 % untuk Yankes Dinas KesehatanKabupaten Langkat). Untuk memperjelas pemotongan 10 % pada tahap pencairan ketiga, bertempat di ruangan Subbag Keuangan Dinas KesehatanKab. Langkat, terdakwa SELAMAT J memberikan kepada SAFRIANI 1 (satu) lembar catatan dengan menggunakan tulisan tangan dengan tinta


10

bolpoin warna biru yang isinya mengenai penyaluran potongan dana Jamkesmas/Jampersal dengan perincian sebagai berikut : a. Pada halaman depan bertuliskan : Kadis

3 % Rp.85.041.939

Keu

3 % Rp.85.041.939

Yankes

4 % Rp.113.389.252 10 % Rp.283.473.130

b. Pada halaman belakang bertuliskan : JAMPERSAL/JAMKESMAS Rp.2.834.731.300 x 6 % Rp. 170.083.878 Rp.2.664.647.422 -

Kemudiansekira pukul 09.00 Wib

ketika SAFRANI melakukan

pembagian dana Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para Bidan yang mengklaim persalinan yang sudah mereka tangani dimana sebelumnya MAMANA

uang

tersebut

PARINDURI

sudah

(dibawah

dipegang mejanya),

oleh

Drg.SOFYAN

SAFRIANI

sedang

melakukan pemotongan sebesar 10 % dari yang tertulis pada kwitansinya. Jadi sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang diserahkan dana Jamkesmas/Jampersal tersebut oleh SAFRIANI, yang terakhir adalah bidan yang bernama MASDI MARIA menerima, sekira 3 s/d 5 menit kemudian telah masuk Petugas dari Polres Langkat ke ruang kerja SAFRIANI danmenyita barang bukti berupa uang dan kwitansi juga lembar klaim yang ada sama bidan penerima (MASDI MARIA), kemudian SAFRIANI, Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes dan Drg.SOFYAN MAMANA PARINDURI beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Langkat. -

Bahwa

berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Laboratorium

Kriminalistik NO. LAB : 3692/DCF/2014 yang memeriksa 1 (satu) lembar kertas catatan dengan perincian sebagai berikut : a. Pada halaman depan bertuliskan : Kadis

3 % Rp.85.041.939


11

Keu

3 % Rp.85.041.939

Yankes

4 % Rp.113.389.252 10 % Rp.283.473.130

b. Pada halaman belakang bertuliskan : JAMPERSAL/JAMKESMAS Rp.2.834.731.300 x 6 % Rp. 170.083.878 Rp.2.664.647.422 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar kertas catatan tersebut disimpulkan bahwa tulisan tersebut adalah Identik atau merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan atas nama SELAMAT J. -

Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Langkat Tahun 2013 Nomor : 05.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 09 Mei 2014 pada pokoknya menyebutkan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari dana Jamkesmas/Jampersal di Tahun 2013 dipotong sebesar Rp.741.738.200 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dimana pengurangan sebesar 10 % setiap tahapan adalah sebagai berikut : Tabel Rincian Pemotongan Dana Jamkesmas/Jampersal Tahap

I

II

III

-

Jumlah yang diterima (3.241.270.000,00 – Rp.15.480.000,00) (3.066.000.000,00 – Rp.13.980.000,00)

Jumlah Potongan (10%)

322.579.000,00

305.202.000,00

1.139.572.000,00

113.957.200,00

Jumlah

741.738.200,00

Bahwa perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan: 1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal


12

58 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. 2. Pasal

1

PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 40 tahun 2012menyatakan bahwa program Jamkesmas ini mengacu kepada prinsip-prinsip : (1) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. Dengan prinsip ini, maka dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL hanya diperuntukkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

miskin.

Jika

terjadi

pemotongan

JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut, untuk

dana

keperluan lain,

maka peningkatan derajat kesehatan yang dicita-cita tidak akan tercapai. Oleh karena itu pemotongan itu bertentangan dengan peraturan; (2) Menyeluruh

(komprehensip)

sesuai

dengan

standar

pelayanan medic cost effective dan rasional. Pemerintah sudah mempertimbangkan tentang biaya medis yang efektif dan rasional untuk pelayanan kesehatan sehingga dilincurkan anggaran melalui APBN DIPA Kemenkes RI untuk mendorong agar Jamkesmas ini terkendali mutu dan biayanya. Oleh karena itu jika dananya dipotong tentu tidak terkendali lagi mutu dan biayanya sehingga dapat mengakibatkan kewajiban pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat terkendala. Oleh karena itu pula pemotongan itu bertentangan dengan pedoman Jamkesmas tersebut; (3) Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. Oleh karena prinsipnya demikian, maka pengelolaan dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL ini juga harus terstruktur, berjenjang

dengan

portabilitas

dan

pemtongan

maka

pemotongan

ekuitas,

juga

harus

kalau

ada

terstruktur,

berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; (4) Efisien, transparan dan akuntabel. Penggunaan dana program Jamkesmas dan Jampersal

itu harus

dikelola dengan

efisien, transparan dan akuntabel. Oleh sebab

itu

tidak


13

diperkenankan

dipergunakan

selain untuk kepentingan

JAMKESMAS/ JAMPERSAL dimaksud. 3. Pasal

1

PERATURAN

MENTERI

KESEHATAN

REPUBLIK

INDONESIA NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/ 2011menyatakan bahwa program Jampersal ini adalah dalam rangka: (1) Meningkatkan pemeriksaan

cakupan kehamilan,

pemeriksaan pertolongan

kesehatan,

persalinan

dan

pelayanan nifas oleh tenaga yang berkompeten. Jika dikurangi dananya dengan cara memotong 10 %, maka akan menurunkan/mengurangi cakupan

pemeriksaan

kesehatan,

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga yang berkompeten. Jadi pemotongan dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; (2) Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir, KB pasca persalinan dan penanganan komplikasinya. Demikian juga jika dikurangi dananya dengan cara memotong 10 %, maka akan menurunkan cakupan pelayanan bayi baru lahir, KB pasca persalinan dan penanganan komplikasinya. Jadi pemotongan dana

JAMKESMAS/

JAMPERSAL

tersebut

10

%

bertentangan dengan Juknis ini; (3) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan

dan

JAMKESMAS/

akuntabel.

JAMPERSAL

Artinya ini

pengelolaan

harus

transparan

dana dan

akuntabel. Oleh sebab itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan

selain

kepentingan

program

JAMKESMAS/

JAMPERSAL tersebut dan juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi pemotongan dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; 4. Lampiran Pedoman Jamkesmas ini pada BAB IV TATA LAKSANA YANKES (Sub.B. PROSEDUR PELAYANAN menyatakan : Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal tidak boleh dikenakan urun biaya oleh faskes dengan alasan apapun. Ini mengisyaratkan (dalam penafsiran sebaliknya bahwa tidak boleh ada pemotongan dana), sebab jika dana klaim BM/BP JAMKESMAS/

JAMPERSAL,

maka

dipotong oleh Bendahara BM/BP

pun

dapat


14

memberlakukan urun biaya kepada peserta Jamkesmas dan penerima

manfaat

Jampersal.

Jadi

pemotongan

dana

JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; -

Bahwa

perbuatan

para

terdakwa

yang

memotong

dana

Jamkesmas/Jampersal untuk para bidan sebesar 10 % (6% untuk Keuangan Dinkes Langkat dan 4 % untuk Yankes Dinkes Langkat) seolah-olah para bidan mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. ATAU KEDUA : Bahwa Terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes, terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan terdakwaSELAMAT J, bersama-sama dengan Drs. PONIDI ASWA, APT, M. KES.selaku Ketua Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Pengelola

Kabupaten

Langkat

Jamkesmas/

dan

Jampersal

SAFRIANI dan

selaku

Drg.

Bendahara

SOFIAN

M.

PARINDURIselaku Wakil ketua Bidang Verifikasi klaim Jampersal (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah, telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dan sudah berkekuatan hukum tetap) sejak bulan Juli 2012 s/d tanggal 20 Desember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di dalam Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. 53 Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat atau setidak–tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatan mana


15

dianggap sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes diangkat sebagaiPegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.00.03.4.1.12119 tanggal 29 Mei 1990 dengan Nomor Induk Pegawai 140229265, dan diangkat menjadi Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor : 824.4-1302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012. Terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes juga merupakan Penanggung Jawab Pengelola Jampersal di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor: 440-09/SEKRT/SK/I/2013, tanggal 01 Januari 2013 tentang Tim pengelola penyelenggaraan Jaminan

kesehatan

masyarakat

dan

Jaminan

persalinan

yang

mempunyai tugas : a. Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan TIM pengelola Jamkesmas dan BOK tingkat pusat. b. Mempertanggung

jawabkan

manajemenpenyelenggaraan

Jamkesmas dan BOK secara keseluruhan diwilayah kerjanya. c. Melakukan

pembinaan

(koordinasi

dan

evaluasi)

terhadap

pelaksanaan kegiatan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. d. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap unit-unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di wilayah kerjanya (termasuk pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas pelayanan lanjutan. e. Memfasilitasi pertemuan secara berkala dengan tim koordinasi sesuai kebutuhan dalam rangka evaluasi, monitoring, pembinaan dan penyelesaian

masalah

lintas

sektor

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. f.Mengkoordinasikan manajemen pelayanan dan administrasi keuangan dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK di kabupaten/kota. g. Melakukan sosialisasi dan advokasi penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. h. Melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. Melakukan telaah atas kegiatan

(POA)

Jamkesmas

dan

BOK

yang

diusulkan

Puskesmas.


16

i. Menyalurkan dana kepada Puskemas yang didasarkan atas usulan-usulan kegiatan-kegiatan Jamkesmas dan BOK yang disetujui dan ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat

yang

diberikan

kewenangan

oleh

Kepala

Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. j. Melakukan verifikasi atas semua kegiatan Jamkesmas dan BOK yang dilaksanakan Puskesmas berdasarkan usulan kegiatan sebelumnya. k. Melakukan verifikasi dan membayar atas klaim yang diajukan oleh fasilitas kesehatan yang melaksanakan Jaminan Persalinan (Jaminan Persalinan). l. Menangani penyelesaian keluhan terkait dalam penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK. m.Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan fasilitas pelayanan jaringan

kesehatan Pemberi

swasta

Pelayanan

yang

berkeinginan

Kesehatan

(PPK)

menjadi Jaminan

Persalinan di wilayah kerjanya. n. Selaku pembina verifikator independen melakukan pembinaaan dan pengawasan

pelaksanaan

kegiatan

verifikator

independen

di

derahnya, termasuk di dalamnya adalah melakukan evaluasi kinerja terhadap kegiatan verifikator independen. o. Mengupayakan peningkatan dana untuk operasional dan manajemen Puskesmas melalui BOK dan peningkatan dana kepesertaan Jaminan Kesehatan dari sumber APBD. p. Melakukan pengawasan dan pemeliharaan terhadap inventaris barang yang telah diserahkan Kementerian Kesehatan untuk menunjang pelaksanaan Jamkesmas dan BOK didaerahnya. q. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan hasil kinerja kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat. r. Menyusun dan menyampaikan laporan atas semua pelaksanaan tugas penyelenggaraan Jamkesmas dan BOK kepada Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Tingkat Pusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi setempat. - Terdakwa SUNARTO, SE. MM diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Sumatera Utara Nomor: 6798/KANWIL/SK/TU/XI/1985 tanggal 28 Nopember 1985 dengan Nomor Induk Pegawai 140149973,


17

dan diangkat selaku Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 824.41302/K/2012 tanggal 08 Agustus 2012 yang mempunyai tugas pokok sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Langkat sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu : 1) Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK. 2) Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan

perundang-undangan

yang

diajukan

oleh

Negeri

Sipil

bendahara pengeluaran. 3) Melakukan verifikasi SPP. 4) Menyiapkan SPM. 5) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan. 6) Melaksanakan akuntansi SKPD. 7) Menyiapkan laporan keuangan SKPD. - Terdakwa

SELAMAT

J

diangkat

sebagaiPegawai

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Sumatera Utara Nomor: 8915a/KANWIL/SK/TU/II/1986 tanggal 28 Februari 1986, dan diangkat selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Rutin di Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat Nomor : 900-926/SEKR/SK/III/2013 tanggal 26 Maret 2013 yang mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Membuat dan mengelola kegiatan rutin antara lain : 1) Melakukan

pembayaran

honor

operator

komputer

Dinas

Kesehatan Kab. Langkat dan Puskesmas se Kab. Langkat. 2) Melakukan

pembayaran

honor

jaga

malam

Kantor

Dinas

Kesehatan Kab. Langkat dan Puskesmas se Kab. Langkat. 3) Membayarkan petugas honor kebersihan, petugas honor supir, di Dinas Kesehatan Kab. Langkat. 4) Membayarkan insentif pegawai Puskesmas se Kab. Langkat. 5) Membayarkan uang jaga malam pegawai Puskesmas 24 jam. 6) Membayarkan uag operasional mobil Puskesmas keliling dan mobil dinas kantor.


18

b. PPTK rutin. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan. -

Pada tahun 2013 Kab. Langkat cq Dinas Kesehatan Kab. Langkat mendapat dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkemas) dan Dana Jaminan

Persalinan

(Jampersal)

bersumber

dari

Kementerian

Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rekening Dinkes Langkat Nomor : 0000063801-000203-30-2 sebanyak 2 (dua) Tahap, yaitu: a. Tahap Pertama dengan: “Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RI Nomor HK.02.03/I/0359/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan

Jaminan

Persalinan

Di

Pelayanan

Dasar

Untuk

Tiap

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013” tanggal 27 Februari 2013 yang pada point-9 Lampiran-II Keputusan Dirjen BUK tersebut dinyatakan

Kab.

Langkat

alokasi

dana

Jamkesmas

Rp.

1.452.766.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tujuh ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) dan dana Jampersal Rp. 2.156.785.000 (Dua Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Namun dana tersebut baru masuk rekening Dinas Kesehatan Langkat pada tanggal 26 April 2013 sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp. 1.452.766.000 (Dana Jamkesmas) dan Rp. 2.156.785.000 (Dana Jampersal). b. Tahap Kedua dengan “Surat Elektronik Keputusan Dirjen BUK Kemenkes RI Nomor HK.02.03/I/1170/2013 tentang Penerima Dana Tahap Pertama Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan

Jaminan

Persalinan

Di

Pelayanan

Dasar

Untuk

Tiap

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013” tanggal 26 Juni 2013 yang pada point-9 Lampiran-II Keputusan Dirjen BUK tersebut dinyatakan Kab. Langkat alokasi dana Jamkesmas Rp. 0,- (Nihil) dan dana Jampersal Rp. 8.418.716.000 (Delapan Milyar Empat Ratus Delapan Belas Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Rupiah). Namun dana tersebut baru masuk rekening Dinas Kesehatan Kab. Langkat pada tanggal 4 September 2013. Dengan demikian untuk Dana Jamkesmas total Rp. 1.452.766.000 sedangkan Jampersal total Rp. 2.156.785.000 + Rp. 8.418.716.000 = Rp. 10. 575.501.000. Total Keseluruhan (Jampersal dan Jamkesmas) =


19

Rp. 12. 028. 267.000 (Dua Belas Milyar Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).-

Bahwa mengenai Penyaluran Dana Jamkesmas/Jampersal tersebut dilakukan dengan mekanisme: a. Dana Jamkesmas dan Jampersal yang menjadi satu kesatuan secara utuh disalurkan langsung dari Bank Operasional Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta-V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota Khusus Jamkesmas dalam bentuk Giro bank. b. Harus ada klaim dari Bidan (faskes) baik yang Bidan Puskesmas (BP) maupun Bidan Mandiri (BM), hanya saja BM harus ada terlebih dahulu Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara Dinas Kesehatan dengan BM agar BM berhak/berwenang melayani pasien. c. Pembayaran hanya dapat dilakukan melalui klaim. Oleh karena itu jika BP dan/atau BM mengajukan klaim, maka terlebih dahulu dilakukan verifikasi Berkas Klaim dan verifikasi Lapangan. Artinya klaim yang masuk diperiksa kelengkapan Berkas Klaimnya (apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak). Jika sudah, maka dilakukan verifikasi lapangan, jika belum maka belum dpat dilakukan verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan adalah untuk menceking; apakah benar secara factual di lapangan ada pelayanan yang disebutkan dalam klaim. d. Bahwa selanjutnya setelah diverifikasi lapangan dan tidak ada ditemukan pelanggaran, maka diusulkan oleh Tim Verifikasi untuk dibayarkan. e. Bahwa hasil verifikasi yang disetujui untuk dibayarkan tersebut dibuatkan rekapitulasinya dan diajukan kepada KaDinas Kesehatan Kab/Kota untuk mendapatkan persetujuan akhir. Jika sudah disetujui,

maka

pengelola

Jamkesmas/jampersal

mentransfer

keuangan/Bendahara dananya

dari

rekening

Jamkesmas/Jampersal ke rekening Penerimaan Dinas Kesehatan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening BUD Kab/Kota (jika faskes PPK Non-BLUD). f. Bahwa selanjutnya bendahara Jamkesmas/Jampersal meminta dana yang telah ditransfer/disetorkan tersebut dicairkan agar dapat dibayarkan kepada BP/BM dengan mengajukan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, artinya jika yang ditransfer/disetorkan pada


20

awalnya sudah yang final persetujuan pembayarannya, maka wajib dikembalikan seluruhnya. g. Bahwa selanjutnya Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Kab. Langkat mengajukan SPM ke BUD agar BUD mencairkan dana tersebut kembali. Oleh karena itu BUD mengeluarkan SP2D ke rekening

pengelola

Jamkesmas/Jampersal

Dinas

Kesehatan

Kabupaten. h. Bendahara Jamkesmas/Jampersal menyalurkannya secara tunai kepada BP dan/atau BM dengan membuat tanda terima -

Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira 1 (satu) minggu setelah terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes mengangkat SAFRIANI sebagai bendahara Jamkesmas/Jampersal TA. 2012, kemudian terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes memanggil SAFRIANI ke ruang kerjanya dan pada saat itu di ruangan kerja terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes sudah adaDrs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI, dimana pada saat itu terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes menjelaskan kepada SAFRIANI, Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes dan

Drg.

SOFYAN

MAMANA

PARINDURI

agar

dilakukan

pemotongan terhadap dana Jampersal dan Jamkesmas sebesar 10% dengan alasan seperti biasa untuk biaya operasional, namunterdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes tidak menjelaskan mengenai perincian dari potongan sebesar 10% untuk operasional, kemudian Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI bertemu dengan terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan barulah terdakwa SUNARTO, SE. MMmenjelaskan kepada Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI bahwa dana potongan tersebut terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan dan Bagian Keuangan sedangkan yang 4% untuk Staf bidang Yankes. -

Bahwa setelah terdakwa SUNARTO, SE. MM memberikan penjelasan kepada Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI, kemudian terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes kembali didatangi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT. M.Kes, SAFRIANI dan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI yang mana tujuan kedatangannya adalah untuk mengklarifikasi penjelasan dari terdakwa SUNARTO, SE. MM tentang pemotongan dana Jamkesmas/Jampersal sebesar 10 % tersebut adalah terdiri dari 6% untuk Kepala Dinas Kesehatan Kab.


21

Langkat dan bagian keuangan sedangkan sisanya yaitu 4 % diperuntukkan untuk Bagian Yankes dan terdakwa dr. H. GUNAWAN, M. Kes membenarkannya. -

Bahwa kemudian untuk TA. 2012 SAFRIANI selaku Bendahara Jamkesmas/Jampersal telah melakukan pemotongan 10% terhadap dana Jamkesmas/Jampersal yang diterima oleh Kabupaten Langkat cq Dinas Kesehatan Langkat yang dananya bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI cq Dirjen Bina Upaya Kesehatan (Dirjen BUK) yang ditransfer ke rekening Dinas KesehatanKabupaten Langkat.

-

Bahwa pada tanggal 10 Juni 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinas KesehatanKab. Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No.

Kec.

Stabat,

Pada

Tahap

Pertama

Pencairan

Dana

Jamkesmas/Jampersal setelah terdakwa SELAMAT J memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Desember 2012 s/d Mei 2013 kepada SAFRIANI dalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah yang cair yaitu sebesar Rp.3.046.793.800,- (jumlah dana yang cair sebesar Rp.3.241.270.000,-, dipotong 6 % yaitu sebesar Rp.194.476.200,-), selanjutnya SAFRIANI bersama-sama dengan drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M. KES melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal

tersebut

kepada

para

bidan

dengan

melanjutkan pemotongan 4% dari Rp.3.241.270.000,- dengan cara SAFRIANI mengatakan kepada para bidan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya”. -

Selanjutnya pada tanggal 27 September 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinkes Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. Kec. Stabat, Pada Tahap Kedua Pencairan Dana Jamkesmas/Jampersal setelahterdakwa

SELAMAT

J

memberikan

dana

klaim

Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d September 2013 kepada SAFRIANI dalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah

dana

yang

cair

(jumlah

dana

yang

cair

sebesar

Rp.3.066.000.000,-. Selanjutnya SAFRIANI bersama-sama dengan Drg.SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal melanjutkan

tersebut

pemotongan

4%

kepada dari

para

bidan

Rp.3.066.000.000,-

dengan dengan


22

mengatakan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya” sehingga dari total yang dicairkan Rp.3.066.000.000,- yang diterima para bidan adalah dipotong 10 % ( 6% untuk Keuangan Dinkes Langkat dan 4 % untuk Yankes Dinkes Langkat). -

SelanjutnyaPada Tahap Pencairan Ketiga, tanggal 20 Desember 2013 bertempat di ruang kerja Subbag Keuangan Kantor Dinas Kesehatan Langkat di Jl. T.Imam Bonjol No. Kec. Stabat setelah terdakwa SELAMAT J memberikan dana klaim Jamkesmas/Jampersal untuk klaim periode Maret 2013 s/d Desember 2013 kepada SAFRIANIyangdalam keadaan telah dipotong 6 % dari jumlah yang cair sebesar Rp.2.834.710.000,-. Selanjutnya SAFRIANI bersama-sama dengan Drg. SOFYAN MAMANA PARINDURI dan diawasi oleh Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes melakukan penyaluran/pembayaran dana klaim Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para bidan dengan melanjutkan

pemotongan

4%

dari

Rp.2.834.710.000,-

dengan

mengatakan : “Dipotong 10 % atas perintah pimpinan”, “dipotong 10 % atas perintah Bos”, “dipotong 10 % ya” sehingga dari total yang dicairkan Rp.2.834.710.000 yang diterima para bidan telah dipotong sebanyak 10 % (6% untuk Keuangan Dinas KesehatanKabupaten Langkat dan 4 % untuk Yankes Dinas KesehatanKabupaten Langkat). Untuk memperjelas pemotongan 10 % pada tahap pencairan ketiga, bertempat di ruangan Subbag Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Langkat, terdakwa SELAMAT J memberikan kepada SAFRIANI 1 (satu) lembar catatan dengan menggunakan tulisan tangan dengan tinta bolpoin warna biru yang isinya mengenai penyaluran potongan dana Jamkesmas/Jampersal dengan perincian sebagai berikut : a. Pada halaman depan bertuliskan : Kadis

3 % Rp.85.041.939

Keu

3 % Rp.85.041.939

Yankes

4 % Rp.113.389.252 10 % Rp.283.473.130

b. Pada halaman belakang bertuliskan : JAMPERSAL/JAMKESMAS Rp.2.834.731.300 x 6 %


23

Rp. 170.083.878 Rp.2.664.647.422 -

Kemudiansekira pukul 09.00 Wib

ketika SAFRANI melakukan

pembagian dana Jamkesmas/Jampersal tersebut kepada para Bidan yang mengklaim persalinan yang sudah mereka tangani dimana sebelumnya MAMANA

uang

tersebut

PARINDURI

sudah

(dibawah

dipegang mejanya),

oleh

Drg.SOFYAN

SAFRIANI

sedang

melakukan pemotongan sebesar 10 % dari yang tertulis pada kwitansinya. Jadi sudah ada sekitar 20 (dua puluh) orang yang diserahkan dana Jamkesmas/Jampersal tersebut oleh SAFRIANI, yang terakhir adalah bidan yang bernama MASDI MARIA menerima, sekira 3 s/d 5 menit kemudian telah masuk Petugas dari Polres Langkat ke ruang kerja SAFRIANI danmenyita barang bukti berupa uang dan kwitansi juga lembar klaim yang ada sama bidan penerima (MASDI MARIA), kemudian SAFRIANI, Drs. PONIDI ASWA, APT, M.Kes dan Drg.SOFYAN MAMANA PARINDURI beserta Barang Bukti dibawa ke Polres Langkat. -

Bahwa

berdasarkan

Berita

Acara

Pemeriksaan

Laboratorium

Kriminalistik NO. LAB : 3692/DCF/2014 yang memeriksa 1 (satu) lembar kertas catatan dengan perincian sebagai berikut : a. Pada halaman depan bertuliskan : Kadis

3 % Rp.85.041.939

Keu

3 % Rp.85.041.939

Yankes

4 % Rp.113.389.252 11 % Rp.283.473.130

b. Pada halaman belakang bertuliskan : JAMPERSAL/JAMKESMAS Rp.2.834.731.300 x 6 % Rp. 170.083.878 Rp.2.664.647.422 Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) lembar kertas catatan tersebut disimpulkan bahwa tulisan tersebut adalah Identik atau


24

merupakan tulisan tangan yang sama dengan tulisan tangan atas nama SELAMAT J. -

Bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Langkat Tahun 2013 Nomor : 05.C/LHP/XVIII.MDN/05/2014 tanggal 09 Mei 2014 pada pokoknya menyebutkan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dari dana Jamkesmas/Jampersal di Tahun 2013 dipotong sebesar Rp.741.738.200 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dimana pengurangan sebesar 10 % setiap tahapan adalah sebagai berikut Tabel Rincian Pemotongan Dana Jamkesmas/Jampersal Tahap

Jumlah yang diterima (3.241.270.000,00 –

I

322.579.000,00

Rp.15.480.000,00) (3.066.000.000,00 –

II

305.202.000,00

Rp.13.980.000,00)

III

-

Jumlah Potongan (10%)

1.139.572.000,00

113.957.200,00

Jumlah

741.738.200,00

Bahwa perbuatan para terdakwa telah bertentangan dengan: 1.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 tanggal 09 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 58 ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

2.

Pasal 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 tahun 2012menyatakan bahwa program Jamkesmas ini mengacu kepada prinsip-prinsip : (1) Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin. Dengan prinsip ini, maka dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL hanya diperuntukkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

miskin.

Jika

terjadi

pemotongan

dana


25

JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut, untuk

keperluan lain,

maka peningkatan derajat kesehatan yang dicita-cita tidak akan tercapai. Oleh karena itu pemotongan itu bertentangan dengan peraturan; (2) Menyeluruh

(komprehensip)

sesuai

dengan

standar

pelayanan medic cost effective dan rasional. Pemerintah sudah mempertimbangkan tentang biaya medis yang efektif dan rasional untuk pelayanan kesehatan sehingga dilincurkan anggaran melalui APBN DIPA Kemenkes RI untuk mendorong agar Jamkesmas ini terkendali mutu dan biayanya. Oleh karena itu jika dananya dipotong tentu tidak terkendali lagi mutu dan biayanya sehingga dapat mengakibatkan kewajiban pemerintah untuk melayani kesehatan masyarakat terkendala. Oleh karena itu pula pemotongan itu bertentangan dengan pedoman Jamkesmas tersebut; (3) Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas. Oleh karena prinsipnya demikian, maka pengelolaan dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL ini juga harus terstruktur, berjenjang

dengan

portabilitas

dan

pemtongan

maka

pemotongan

ekuitas,

juga

harus

kalau

ada

terstruktur,

berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas; (4) Efisien, transparan dan akuntabel. Penggunaan dana program Jamkesmas dan Jampersal

itu harus

dikelola dengan

efisien, transparan dan akuntabel. Oleh sebab diperkenankan

dipergunakan

itu

tidak

selain untuk kepentingan

JAMKESMAS/ JAMPERSAL dimaksud. 3.

Pasal 1 PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2562/MENKES/PER/XII/ 2011 menyatakan bahwa program Jampersal ini adalah dalam rangka : (1) Meningkatkan pemeriksaan

cakupan kehamilan,

pemeriksaan pertolongan

kesehatan,

persalinan

dan

pelayanan nifas oleh tenaga yang berkompeten. Jika dikurangi dananya dengan cara memotong 10 %, maka akan menurunkan/mengurangi cakupan

pemeriksaan

kesehatan,

pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas oleh tenaga yang berkompeten. Jadi pemotongan dana


26

JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; (2) Meningkatnya cakupan pelayanan bayi baru lahir, KB pasca persalinan dan penanganan komplikasinya. Demikian juga jika dikurangi dananya dengan cara memotong 10 %, maka akan menurunkan cakupan pelayanan bayi baru lahir, KB pasca persalinan dan penanganan komplikasinya. Jadi pemotongan dana

JAMKESMAS/

JAMPERSAL

tersebut

10

%

bertentangan dengan Juknis ini; (3) Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan

dan

JAMKESMAS/

akuntabel.

Artinya

JAMPERSAL

ini

pengelolaan

harus

dana

transparan

dan

akuntabel. Oleh sebab itu tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan

selain

kepentingan

program

JAMKESMAS/

JAMPERSAL tersebut dan juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi pemotongan dana JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; 4.

Lampiran Pedoman Jamkesmas ini pada BAB IV TATA LAKSANA YANKES (Sub.B. PROSEDUR PELAYANAN menyatakan : Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada peserta Jamkesmas dan penerima manfaat Jampersal tidak boleh dikenakan urun biaya oleh faskes dengan alasan apapun. Ini mengisyaratkan (dalam penafsiran sebaliknya bahwa tidak boleh ada pemotongan dana), sebab jika dana klaim BM/BP JAMKESMAS/

JAMPERSAL,

dipotong oleh Bendahara

maka

BM/BP

pun

dapat

memberlakukan urun biaya kepada peserta Jamkesmas dan penerima

manfaat

Jampersal.

Jadi

pemotongan

dana

JAMKESMAS/ JAMPERSAL tersebut 10 % bertentangan dengan Juknis ini; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo.Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

telah

diubah

menjadi

UU

Nomor

20

Tahun

2001

tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya

pada pokoknya

menuntut terdakwa sebagai berikut :


27

1

Menyatakan Terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes, terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan terdakwa SELAMAT Jterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi,yang dilakukan secara berlanjut”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanKesatuPasal 12 huruf f Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadr. GUNAWAN, M.Kes, terdakwa SUNARTO, SE. MM, dan terdakwa SELAMAT J denganpidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3.

Membebankan para terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara dengan perincian sebagai berikut : a. Terdakwa dr. GUNAWAN, M.Kes membayar uang pengganti sebesar Rp.519.216.740,- (lima ratus sembilan belas juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. b. Terdakwa SUNARTO, SE. MM membayar uang pengganti sebesar Rp.111.260.730,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.


28

c. Terdakwa

SELAMAT

J

membayar

uang

pengganti

sebesar

Rp.111.260.730,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam satu bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. 4.Menyatakan barang bukti berupa : 1) 30 (tiga puluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan Juni 2013 (tahap-I). 2) 78 (tujuh puluh delapan) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan Juni 2013 (tahap-I). 3) 29 (dua puluh sembilan) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan September 2013 (tahap-II). 4) 92 (sembilan puluh dua) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan September 2013 (tahapII). 5) 31 (tiga puluh satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan Desember 2013 (tahap-III). 6) 94

(sembilan

puluh

empat)

lembar

Tanda

Bukti

Pembayaran

Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan Desember 2013 (tahap-III). 7) 114 (seratus empat belas) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal bulan Desember 2013 (tahap-III). 8) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 2.188.820.000 (Dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2013. 9) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 505.725.000 (Lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2013. 10) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp


29

208.545.000 (Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013. 11) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 338.180.000 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2013. 12) 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1130 tanggal 10 Juni 2013 sejumlah Rp 3.462.365.000,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). 13) 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 093/SPMTU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013 sejumlah Rp 3.462.365.000,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). 14) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 093/SPPTU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. 15) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (surat pengantar). 16) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (ringkasan). 17) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (rincian). 18) 1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 07 Juni 2013. 19) 1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 07 Juni 2013. 20) 1(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran terbilang Rp 3.241.270.000 tanggal 13 Juni 2013. 21) 1(satu) lembar surat pernyataan SAFRIANI atas dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat TA. 2013 sebesar Rp 3.241.270.000. 22) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 3.066.000.000 (Tiga milyar enam puluh enam juta rupiah) tanggal 19 September 2013.


30

23) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 317.080.000 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah). 24) 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2431 tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp 3.285.606.800.00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah). 25) 1(satu) lembar Surat Pengantar nomor : 900-4144/Keu/IX/2013 tanggal 24 September 2013. 26) 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 178/SPMTU/DINKES/2013

tanggal

23

September

2013

sejumlah

Rp

3.285.606.800.00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah). 27) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 178/SPPTU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. 28) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (surat pengantar). 29) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (ringkasan). 30) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (rincian). 31) 1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 23 September 2013. 32) 1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 September 2013. 33) 1(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran terbilang Rp 3.066.000.000 tanggal 30 September 2013. 34) 1(satu) lembar surat pernyataan SAFRIANI atas dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat TA. 2013 sebesar Rp 3.066.000.000. 35) 1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 3.986.210.000 (Tiga milyar Sembilan


31

ratus delapan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2013. 36) 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3398 tanggal 12 Desember 2013 sejumlah Rp 3.054.434.200.00 (Tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). 37) 1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 288/SPMTU/DINKES/2013

tanggal

09

Desember

2013

sejumlah

Rp

3.054.434.200.00 (Tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah). 38) 1(satu) lembar Surat Pengantar nomor : 900-4843/Keu/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013. 39) 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 288/SPPTU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. 40) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (surat pengantar). 41) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (ringkasan). 42) 1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (rincian). 43) 1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 09 Desember 2013. 44) 1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 09 Desember 2013. 45) 1(satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran terbilang Rp 2.834.731.300 tanggal 19 Desember 2013. 46) 1(satu) lembar surat pernyataan SAFRIANI atas dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat TA. 2013 sebesar Rp 2.834.731.300. 47) 1(satu) lembar slip hubungan rekening setempat dari Bank SUMUT Cab.Stabat untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 3.066.000.000,00 (Tiga milyar enam puluh enam juta rupiah) tanggal 19 September 2013.


32

48) 1(satu) lembar slip hubungan rekening setempat dari Bank SUMUT Cab.Stabat untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 317.080.000,00 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2013. 49) 1(satu) lembar slip hubungan rekening setempat dari Bank SUMUT Cab.Stabat untuk transaksi pemindahbukuan dari rekening bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 3.986.210.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2013. 50) SPM nomor/00228/466080/Ben-P/2013 tanggal 24 April 2013. 51) SP2D

nomor/966341C/139/110

tanggal

26

April

2013

beserta

lampirannya. 52) SPM nomor/00230/466080/Ben-P/2013 tanggal 24 April 2013. 53) SP2D

nomor/966205C/139/110

tanggal

26

April

2013beserta

lampirannya. 54) SPM nomor/00711/466080/Ben-P/2013 tanggal 28 Agustus 2013. 55) SP2D nomor/019428D/139/110 tanggal 4 September 2013 beserta lampirannya. 56) 1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Bendahara Jamkesmas Jampersal TA.2013) Nomor rekening 0638-01-000203-30-2 periode transaksi 01/01/13-31/12/13 pada Bank BRI Cabang Stabat. 57) 1 (satu) bundel rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Bendahara Pengeluaran) Nomor rekening (311 01.03.000046-1) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat. 58) 1 (satu) bundel rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Bendahara

Penerimaan)

Nomor

rekening

(311

01.03.000150-6)

tertanggal 30 Agustus 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat. 59) 1 (satu) bundel rekening koran Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat nomor rekening (311 01.02.000003-7) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat. 60) 1 (satu) lembar Bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor : 440– 09A/SEKRT/SK/I/2013, tanggal 01 Januari 2013


33

tentang

Tim

Pengelola

Penyelenggaraan

Jaminan

Kesehatan

Masyarakat dan Jaminan Persalinan, beserta 1 (satu) Bundel Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Nomor : 440-09 A/Sekrt/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang Susunan Organisasi dan personalia Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Ksehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan. 61) 1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor : 440 – 2191 A/SEKRT/SK/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 beserta 1 (satu) Bundel Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Nomor : 440-2191 A/Sekrt/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan. 62) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 4 Desember 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 4.303.290.000,- (Empat Millyar tiga ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M.Kes. 63) 1 (satu) bundel Rekapitulasi klaim Kunjungan Rawat Jalan Jamkesmas, Transport Rujukan Jamkesmas dan Persalinan Jamkesmas dan Jampersal, Puskesmas, Bidan Praktek Swasta Se Kabupaten Langkat. 64) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang Rekening BRI tanggal 10 Mei 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat yaitu Bank Sumut dengan Nomor Rekening 311.01.02.000003-7, dengan nilai uang sebesar Rp. 2.188.820.000,- (dua Miliyar seratus delapan puluh delapan juta Delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan yang melakukan pengiriman yaitu SAFRIANI. 65) 1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Kab. Langkat tentang Surat Perintah membayar tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jempersal yaitu SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yaitu Drs. PONIDI ASWA Apt MKes, dan diketahui dan ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M.Kes, dan dilengkapi dengan stempel Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Langkat.


34

66) 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 17 Mei 2013 Ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat yaitu Bank Sumut nomor Rekening 311.01.02.000003-7 dengan Jumlah uang Rp. 505.725.000,- (lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mengirim SAFRIANI. 67) 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bank BRI ke Rekening Dinas Kesehatan Kab. Langkat pada tanggal 17 Mei 2013 dengan nomor Rekening : 063801000203302, dengan uraian Pengambilan Dana Klaim Persalinan, Rujukan dan Transport Jamkesmas/ Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta

dengan jumlah uang RP. 505.725.000,-

(Lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). 68) 1 (satu) lembar Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana tanggal 17 Mei 2013. yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jempersal yaitu SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yaitu Drs. PONIDI ASWA Apt MKes, dan diketahui dan ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M.Kes.dan dilengkapi dengan stempel Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Langkat 69) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang melalui Bank BRI tertanggal 29 Mei 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat yaitu Bank Sumut dengan nomor Rekening 311.01.02.000003-7 sebesar Rp. 208.545.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh pengirim SAFRIANI. 70) 1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Dana Jamkesmas Kab. Langkat tanggal 29 mei 2013 dengan nama rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat no. rekening 063801000203302, dengan jumlah Rp. 208.545.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara pengelola Jampersal SAFRIANI dan Kepala Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes diatas materai 6000. 71) 1 (satu) lembar surat Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana tanggal 29 Mei 2013 yang ditanda tangani

oleh

Bendahara

Pengelola

Jamkesmas

dan

Jampersal

SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Drs. PONIDI ASWA Apt Mkes, serta diketahui dan ditanda


35

tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes. 72) 1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang melalui Bank BRI tertanggal 4 Juni 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat

yaitu

Bank

Sumut

dengan

nomor

rekening

:

311.01.02.00000.3.7 sebesar Rp. 338.180.000,- Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah, yang dikirm dan ditanda tangani oleh SAFRIANI. 73) 1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat tanggal 04 Juni 213 dengan nama rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat no. rekening 063801000203302, dengan jumlah Rp. 338.180.000,- Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh Bendahara pengelola Jampersal SAFRIANI dan Kepala Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes diatas materai 6000. 74) 1 (satu) lembar surat Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana tanggal 04 Juni 2013 yang ditanda tangani

oleh

Bendahara

Pengelola

Jamkesmas

dan

Jampersal

SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Drs. PONIDI ASWA Apt Mkes, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes. 75) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat Dinas Kesehatan tanggal 13 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 2.188.820.000,- (Dua Miliyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 76) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 17 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 505.725.000,- (Lima Ratus Lima Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK


36

Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 77) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 29 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 208.545.000,- (Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 78) 1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 4 Juni 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 338.180.000,- (Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 79) Buku rincian objek belanja bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Langkat TA. 2013. 80) Buku Kas Umum bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Langkat TA. 2013 periode Juni 2013 dan Oktober 2013. 81) Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode Desember 2012 s/d Mei 2013 jumlah Rp 3.241.270.000. 82) Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode April 2013 s/d September 2013 jumlah Rp 3.066.000.000. 83) Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode April 2013 s/d Desember 2013 jumlah Rp 2.834.710.000. Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 83 dikembalikan kepihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat. 84) Uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).


37

85) Uang pecahan Rp 50.000 sejumlah Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah). 86) Uang tunai sebesar Rp 41.809.000 (Empat puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah). 87) Uang tunai sebesar Rp 3.650.000. 88) Uang tunai sebesar Rp 53.260.000. Barang Bukti Nomor Urut 84 s/d 88 dirampas untuk Negara. 89) 1(satu) buah tas warna hitam. Barang Bukti Nomor Urut 89 dikembalikan ke saksiSAFRIANI. 90) 2 (dua) ikat uang tunai tukaran Rp100.000 senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 90 dirampas untuk Negara. 91) 1(satu) lembar kertas catatan bertulisan Kadis

3%. Rp 85.041.939.

Keu 3% Rp 85.041.939, Yankes 4%. Rp 113.389.252. total Rp 283.473.130. Jampersal Rp 2.834.731.300 x 6% - Rp 170.083.878 = Rp 2.664.647.422. Barang Bukti Nomor Urut 91 tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 92) 1(satu) unit laptop merek ACER aspire one warna merah. Barang Bukti Nomor Urut 92 dikembalikan ke saksiSAFRIANI. 93) Uang tunai sebanyak Rp 3.555.000 (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 93 dirampas untuk Negara. 94) 1(satu) kalkulator merek CITIZEN warna silver. 95) 4 (empat) bundel data klaim pembayaran ke-I bulan Juni 2013. 96) 2 (dua) bundel data klaim pembayaran ke-II bulan September 2013. Barang Bukti Nomor Urut 94 s/d 96 dikembalikan kepihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat. 97) Uang tunai sebesar Rp 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 97 dirampas untuk Negara. 98) 1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Stabat warna hijau No. Rek : 7004719586 0287015752 atas nama SAFRIANI.


38

99) 1(satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri atas nama SAFRIANI (6034 9402 8704 2034).

Barang Bukti Nomor Urut 8 s/d 99 dikembalikan kepada saksi SAFRIANI. 5.Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2015 No. 106/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1, Menyatakan Terdakwa dr.GUNAWAN, M.Kes, terdakwa SUNARTO,SE.MM dan

terdakwa SELAMAT.J telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA YANG DILA KUKAN SECARA BERLANJUT “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr.GUNAWAN, M.Kes, dengan pidana penjara

selama :6 (enam) tahun

dan denda sebanyak Rp.

300.000.000 ,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4.(empat) bulan; 3. Menjatuhkan pidana pidana penjara

terhadap Terdakwa SUNARTO, SE. MM dengan

selama :4 (empat) tahun

dan denda sebesar Rp.

200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama :3(tiga ) bulan ; 4. Menjatuhkan pidana

terhadap Terdakwa SELAMAT, J dengan

pidana

penjara selama:5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 ,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama: 3 (tiga) bulan ; 5. Menghukum Terdakwa dr.GUNAWAN, M.Kes untuk membayar uang pengganti sebesar

Rp.222.521.460,- (dua ratus dua puluh dua juta lima

ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah), dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda


39

yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6. Menghukum SUNARTO,SE.MM, dan SELAMAT, J masing-masing untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.111.260.730,- (seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), dan apabila para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda para Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/kerugian negara tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 7. Menetapkan

masa

penahanan

yang

telah

dijalani

para

Terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 8. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap dalam tahanan ; 9. Menetapkan barang bukti berupa : 1.

30 (tiga puluh) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan Juni 2013 (tahap-I).

2.

78 (tujuh puluh delapan) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan Juni 2013 (tahap-I).

3.

29 (dua puluh sembilan) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan September 2013 (tahapII).

4.

92 (sembilan puluh dua) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan September 2013 (tahap-II).

5.

5)31 (tiga puluh satu) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal Puskesmas bulan Desember 2013 (tahap-III).

6.

94 (sembilan puluh empat) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal BPS (Bidan Praktek Swasta) bulan Desember 2013 (tahap-III).

7.

114 (seratus empat belas) lembar Tanda Bukti Pembayaran Jamkesmas Jampersal bulan Desember 2013 (tahap-III).

8.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 2.188.820.000 (Dua milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) tanggal 10 Mei 2013.


40

9.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 505.725.000 (Lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) tanggal 17 Mei 2013.

10.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 208.545.000 (Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 29 Mei 2013.

11.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari SAFRIANI kepada rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat sejumlah Rp 338.180.000 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 04 Juni 2013.

12.

1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1130 tanggal 10 Juni 2013 sejumlah Rp 3.462.365.000,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

13.

1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 093/SPMTU/DINKES/2013

tanggal

07

Juni

2013

sejumlah

Rp

3.462.365.000,00 (Tiga milyar empat ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). 14.

1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013.

15.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (surat pengantar).

16.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (ringkasan).

17.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 093/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 07 Juni 2013. (rincian).

18.

1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 07 Juni 2013.

19.

1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 07 Juni 2013.

20.

1(satu)

lembar

Tanda

Bukti

Pembayaran

terbilang

Rp

3.241.270.000 tanggal 13 Juni 2013.


41

21.

1(satu) lembar surat pernyataan SAFRIANI atas dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat TA. 2013 sebesar Rp 3.241.270.000.

22.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 3.066.000.000 (Tiga milyar enam puluh enam juta rupiah) tanggal 19 September 2013.

23.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 317.080.000 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah).

24.

1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2431 tanggal 26 September 2013 sejumlah Rp 3.285.606.800.00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

25.

1(satu) lembar Surat Pengantar nomor : 900-4144/Keu/IX/2013 tanggal 24 September 2013.

26.

1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 178/SPMTU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013 sejumlah Rp 3.285.606.800.00 (Tiga milyar dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam ribu delapan ratus rupiah).

27.

1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013.

28.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (surat pengantar).

29.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (ringkasan).

30.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 178/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 23 September 2013. (rincian).

31.

1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 23 September 2013.

32.

1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 23 September 2013.


42

33.

1(satu)

lembar

Tanda

Bukti

Pembayaran

terbilang

Rp

3.066.000.000 tanggal 30 September 2013. 34.


35.

1(satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI dari dr. H. GUNAWAN, M. Kes kepada rekening Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat sejumlah Rp 3.986.210.000 (Tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 04 Desember 2013.

36.

1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3398 tanggal 12 Desember 2013 sejumlah Rp 3.054.434.200.00 (Tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

37.

1(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) nomor : 288/SPMTU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013 sejumlah Rp 3.054.434.200.00 (Tiga milyar lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah).

38.

1(satu) lembar Surat Pengantar nomor : 900-4843/Keu/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.

39.

1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013.

40.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (surat pengantar).

41.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (ringkasan).

42.

1(satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) nomor : 288/SPP-TU/DINKES/2013 tanggal 09 Desember 2013. (rincian).

43.

1(satu) lembar Surat Keterangan Pengajuan SPP-TU tanggal 09 Desember 2013.

44.

1(satu) lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP tanggal 09 Desember 2013.

45.

1(satu)

lembar

Tanda

Bukti

Pembayaran

terbilang

Rp

2.834.731.300 tanggal 19 Desember 2013.


43

46.


47.

1(satu) lembar slip hubungan rekening setempat dari Bank SUMUT Cab.Stabat

untuk transaksi pemindahbukuan

dari rekening

bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 3.066.000.000,00 (Tiga milyar enam puluh enam juta rupiah) tanggal 19 September 2013. 48.



dari rekening

bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 317.080.000,00 (Tiga ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah) tanggal 23 September 2013. 49.



dari rekening

bendahara penerimaan dinas kesehatan Kab.langkat ke rekening Kas umum daerah Kab. Langkat sejumlah Rp 3.986.210.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 05 Desember 2013. 50.

SPM nomor/00228/466080/Ben-P/2013 tanggal 24 April 2013.

51.

SP2D nomor/966341C/139/110 tanggal 26 April 2013 beserta lampirannya.

52.

SPM nomor/00230/466080/Ben-P/2013 tanggal 24 April 2013.

53.

SP2D nomor/966205C/139/110 tanggal 26 April 2013beserta lampirannya.

54.

SPM nomor/00711/466080/Ben-P/2013 tanggal 28 Agustus 2013.

55.

SP2D nomor/019428D/139/110 tanggal 4 September 2013 beserta lampirannya.

56.

1 (satu) lembar laporan transaksi rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat (Bendahara Jamkesmas Jampersal TA.2013) Nomor rekening 0638-01-000203-30-2 periode transaksi 01/01/1331/12/13 pada Bank BRI Cabang Stabat.

57.

1 (satu) bundel rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat

(Bendahara

Pengeluaran)

Nomor

rekening

(311

01.03.000046-1) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat.


44

58.

1 (satu) bundel rekening Koran Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat

(Bendahara

Penerimaan)

Nomor

rekening

(311

01.03.000150-6) tertanggal 30 Agustus 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat. 59.

1 (satu) bundel rekening koran Kas Umum Daerah Kabupaten Langkat nomor rekening (311 01.02.000003-7) periode 01 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 pada Bank SUMUT Cabang Stabat.

60.

1 (satu) lembar Bundel Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor : 440– 09A/SEKRT/SK/I/2013, tanggal 01 Januari 2013 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan, beserta 1 (satu) Bundel Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Nomor : 440-09 A/Sekrt/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 tentang

Susunan

Organisasi

dan

personalia

Pengelola

Penyelenggaraan Jaminan Ksehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan. 61.

1 (satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Nomor : 440 – 2191 A/SEKRT/SK/VII/2012, tanggal 31 Juli 2012 beserta 1 (satu) Bundel Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat, Nomor : 440-2191 A/Sekrt/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 tentang Tim Pengelola Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.

62.

1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 4 Desember 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 4.303.290.000,- (Empat Millyar tiga ratus tiga juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan kode Rekening Belanja : 1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M.Kes.

63.

1 (satu) bundel Rekapitulasi klaim Kunjungan Rawat Jalan Jamkesmas, Transport Rujukan Jamkesmas dan Persalinan Jamkesmas dan Jampersal, Puskesmas, Bidan Praktek Swasta Se Kabupaten Langkat.


45

64.

1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang Rekening BRI tanggal 10 Mei 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat

yaitu

Bank

311.01.02.000003-7,

Sumut dengan

dengan nilai

Nomor

uang

Rekening

sebesar

Rp.

2.188.820.000,- (dua Miliyar seratus delapan puluh delapan juta Delapan ratus dua puluh ribu rupiah), dan yang melakukan pengiriman yaitu SAFRIANI. 65.

1 (satu) lembar Surat Dinas Kesehatan Kab. Langkat tentang Surat Perintah membayar tanggal 10 Mei 2013 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jempersal yaitu SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yaitu Drs. PONIDI ASWA Apt MKes, dan diketahui dan ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M.Kes, dan dilengkapi dengan stempel Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Langkat.

66.

1 (satu) lembar Slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 17 Mei 2013 Ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat yaitu Bank Sumut nomor Rekening 311.01.02.000003-7 dengan Jumlah uang Rp. 505.725.000,- (lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang mengirim SAFRIANI.

67.

1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bank BRI ke Rekening Dinas Kesehatan Kab. Langkat pada tanggal 17 Mei 2013 dengan nomor Rekening : 063801000203302, dengan uraian Pengambilan Dana Klaim Persalinan, Rujukan dan Transport Jamkesmas/ Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta dengan jumlah uang RP. 505.725.000,- (Lima ratus lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

68.

1 (satu) lembar Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana tanggal 17 Mei 2013. yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jempersal yaitu SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal yaitu Drs. PONIDI ASWA Apt MKes, dan diketahui dan ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN

M.Kes.dan

dilengkapi

dengan

stempel

Dinas

Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Langkat 69.

1 (satu) lembar Slip Pengiriman uang melalui Bank BRI tertanggal 29 Mei 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah


46

Kab. Langkat yaitu Bank Sumut dengan nomor Rekening 311.01.02.000003-7

sebesar

Rp.

208.545.000,-

(dua

ratus

delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah), dan ditanda tangani oleh pengirim SAFRIANI. 70.

1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Dana Jamkesmas Kab. Langkat tanggal 29 mei 2013 dengan nama rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat no. rekening 063801000203302, dengan jumlah Rp. 208.545.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Bendahara

pengelola

Jampersal

SAFRIANI

dan

Kepala

Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes diatas materai 6000. 71.

1 (satu) lembar surat Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana

tanggal 29 Mei 2013 yang

ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jampersal SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola Jamkesmas dan Jampersal Drs. PONIDI ASWA Apt Mkes, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes. 72.

1 (satu) lembar Slip Pengiriman Uang melalui Bank BRI tertanggal 4 Juni 2013 yang ditujukan kepada Rekening Kas Umum Daerah Kab. Langkat yaitu Bank Sumut dengan nomor rekening : 311.01.02.00000.3.7 sebesar Rp. 338.180.000,- Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah, yang dikirm dan ditanda tangani oleh SAFRIANI.

73.

1 (satu) lembar kwitansi Pengambilan Dana Jamkesmas Jampersal Kab. Langkat tanggal 04 Juni 213 dengan nama rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat no. rekening 063801000203302, dengan jumlah Rp. 338.180.000,- Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah yang ditanda tangani oleh Bendahara

pengelola

Jampersal

SAFRIANI

dan

Kepala

Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes diatas materai 6000. 74.

1 (satu) lembar surat Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat tentang Surat Perintah Pengambilan Dana

tanggal 04 Juni 2013 yang

ditanda tangani oleh Bendahara Pengelola Jamkesmas dan Jampersal SAFRIANI Skep Ns, dan Ketua Tim Pengelola


47

Jamkesmas dan Jampersal Drs. PONIDI ASWA Apt Mkes, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kab. Langkat dr. H. GUNAWAN M. Kes. 75.

1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat Dinas Kesehatan tanggal 13 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 2.188.820.000,(Dua Miliyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh

ribu

rupiah)

dengan

kode

Rekening

Belanja

:

1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 76.

1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 17 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 505.725.000,(Lima Ratus Lima Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan

kode

Rekening

Belanja

:


1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 29 Mei 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 208.545.000,(Dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan

kode

Rekening

Belanja

:


1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kabupaten Langkat DInas Kesehatan tanggal 4 Juni 2013 tentang permohonan Kepada Ka Sub Bag Keuangan untuk dapat mengajukan pencairan dana Klaim Jamkesmas Jampersal tahap I sebesar Rp. 338.180.000,(Tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh ribu rupiah)

dengan

kode

Rekening

Belanja

:

1.02.1.02.1.02.01.16.20.5.2.2.04.03, yang ditanda tangani oleh


48

PPTK Jamkesmas Jampersal SAFRIANI Skep dan diketahui dan ditanda tangani oleh PONIDI ASWA Apt, M. Kes. 79.

Buku

rincian

objek

belanja

bendahara

pengeluaran

Dinas

Kesehatan Kab. Langkat TA. 2013. 80.

Buku Kas Umum bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kab. Langkat TA. 2013 periode Juni 2013 dan Oktober 2013.

81.

Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode Desember 2012 s/d Mei 2013 jumlah Rp 3.241.270.000.

82.

Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode April 2013 s/d September 2013 jumlah Rp 3.066.000.000.

83.

Rekapitulasi klaim persalinan Jamkesmas Jampersal Puskesmas dan Bidan Praktek Swasta (BPS) se-Kabupaten Langkat periode April 2013 s/d Desember 2013 jumlah Rp 2.834.710.000. Barang Bukti Nomor Urut 1 s/d 83 dikembalikan kepihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat.

84.

Uang pecahan Rp100.000 sejumlah Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah).

85.

Uang pecahan Rp 50.000 sejumlah Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

86.

Uang tunai sebesar Rp 41.809.000 (Empat puluh satu juta delapan ratus sembilan ribu rupiah).

87.

Uang tunai sebesar Rp 3.650.000.

88.

Uang tunai sebesar Rp 53.260.000. Barang Bukti Nomor Urut 84 s/d 88 dirampas untuk Negara.

89.

1(satu) buah tas warna hitam. Barang Bukti Nomor Urut 89 dikembalikan ke saksi SAFRIANI.

90.

2 (dua) ikat uang tunai tukaran Rp100.000 senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 90 dirampas untuk Negara.

91.

1(satu) lembar kertas catatan bertulisan Kadis

3%. Rp

85.041.939. Keu 3% Rp 85.041.939, Yankes 4%. Rp 113.389.252. total Rp 283.473.130. Jampersal Rp 2.834.731.300 x 6% - Rp 170.083.878 = Rp 2.664.647.422.


49

Barang Bukti Nomor Urut 91 tetap terlampir dalam Berkas Perkara. 92.

1(satu) unit laptop merek ACER aspire one warna merah. Barang Bukti Nomor Urut 92 dikembalikan ke saksiSAFRIANI.

93.

Uang tunai sebanyak Rp 3.555.000,- (Tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 93 dirampas untuk Negara.

94.

1(satu) kalkulator merek CITIZEN warna silver.

95.

4 (empat) bundel data klaim pembayaran ke-I bulan Juni 2013.

96.

2 (dua) bundel data klaim pembayaran ke-II bulan September 2013. Barang Bukti Nomor Urut 94 s/d 96 dikembalikan kepihak Dinas Kesehatan Kab. Langkat.

97.

Uang tunai sebesar Rp 4.050.000 (empat juta lima puluh ribu rupiah). Barang Bukti Nomor Urut 97 dirampas untuk Negara.

98.

1(satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Pembantu Stabat warna hijau No. Rek : 7004719586 0287015752 atas nama SAFRIANI.

99.

1(satu) buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Syariah Mandiri atas nama SAFRIANI (6034 9402 8704 2034). Barang Bukti Nomor Urut 8 s/d 99 dikembalikan kepada saksi SAFRIANI.

10.

Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa atas putusan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada

Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas, Terdakwa SUNARTO, SE, M.M melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan

permintaan

banding di

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 April 2015 dengan Akta Nomor : 08/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN-Mdn, demikian juga Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015 telah mengajukan

permintaan bandingnya

dengan Akta Nomor

09/Akta.Pis.Sus-TPK/2015/PN-Mdn dan kedua permintaan banding tersebut


50

telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015, sedangkan untuk Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 April 2015 ; Bahwa berkenaan

dengan permintaan banding tersebut, penasihat

Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 15 April 2015 yang diterima

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada

tanggal11 Mei 2015 dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juni 2015 ; Bahwa dengan adanya Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Oktober 2013, dan salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2013 ; Bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun ia menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No. 106/Pid.SusTPK/2014/PN-Sim

tanggal 16 April

2015 tetapi yang bersangkutan tidak

mengajukan Memori Banding dalam perkara yang dimohonkan banding tersebut ; Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

dengan

suratnya

tanggal

25

May

2015

No.

W2.U1/8434

/Pid.Sus.K.01.10/V/2015 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum

dan

para

Terdakwa

untuk

mempelajari

berkas

perkara

No.106/Pid.Sus.TPK/2014/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juni 2015 selama 7 (tujuh) hari kerja ; Menimbang,

bahwa permintaan untuk pemeriksaan perkara dalam

tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu

permintaan banding

tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 April 2015 No. 106/Pidsus TPK/2014/PN Medan serta memori banding.


51

Menimbang bahwa, Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang di dakwakan kepadanya atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Menimbang bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan setelah memperhatikan memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak terdapat hal-hal yang baru, hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan. Menimbang bahwa, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah

melakukan

Tindak

Pidana

Korupsi

sebagaimana

didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan. Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada Pengadilan Nrgeri

Medan No. 106/Pidsus K/2014/PN Mdn tanggal 16 April 2015, yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Menimbang bahwa, perbuatan Terdakwa perlu

diperhatikan sebagai

unsur yang memberatkan adalah modus operandi dari para Terdakwa sudah terencana secara baik dan mengakibatkan kerugian bagi banyak orang khususnya

bidan-bidan di Kabupaten Langkat, sedangkan hal yang

meringankan adalah Terdakwa belum pernah dihukum. Menimbang bahwa, dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Menimbang bahwa,

untuk

membayar uang pengganti apabila

Terdakwa hanya sanggup membayar sebagian uang pengganti tersebut, maka sisanya dapat dihitung secara presentasi atas pidana yang akan dijalankannya.


52

Mengingat dan memperhatikan Pasal 12 f jo Pasal 18 Undang-Undang No.

31 Tahun

1999

tentang Pemberantasan

Tindak Pidana

Korupsi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI 1. Menerima permintaan banding dari terdakwa. 2. Menyatakan Terdakwa SUNARTO, SE, MM. Telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama”. 3. Menghukum Terdakwa SUNARTO,SE, MM, untuk membayar Uang Pengganti sebesar RP 111.260.730.- (Seratus sebelas juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti

tersebut paling

lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa akan dilakukan penyitaan dan pelelangan untuk membayar uang pengganti/kerugian negara tersebut dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Apabila Terdakwa hanya sanggup membayar sebagian uang pengganti tersebut, maka sisanya dapat dihitung secara presentasi atas pidana yang akan dijalankannya. 4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 106/Pid.sus.K/ 2014/PN Mdn tanggal 16 April 2015 untuk selebihnya. 5. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan. 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan pada tingkat banding sebesar Rp 5000.- (lima ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015 oleh kami

Berdasarkan penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juni 2015 Nomor 115/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan perkara tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis


53

tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Mursallim Siregar, SH Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tidak dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A M R I L, SH. M.Hum

Dr. H.SOEDARMADJI, SH. M.Hum.-

Dr. MANGASA MANURUNG, SH. M.Hum.

ROSMALINA SITORUS, SH. MH.

S A Z I L I, SH. M.Si. Panitera Pengganti,

MUSALLIM SIREGAR, SH.-


PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents