PUTUSAN NOMOR : 17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
------ PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----------------------Nama Lengkap
: Ir. ALBERT MARPAUNG, MSi
Tempat Lahir
: P. Siantar
Tanggal Lahir
: 19 Juni 1956
Jenis Kelamin
: Laki - laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Jalan Menteng Nomor : 76 Medan
Agama
: Kristen Protestan
Pekerjaan
: PNS pada Pemkab Toba Samosir
Pendidikan
: S-2
------ Terdakwa tidak dilakukan penahanan :---------------------------------------------------- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;----------------------------------------------- Telah membaca : -----------------------------------------------------------------------1.
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2011 No. Reg.Perkara : PDS-04/BLG/09/2011 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------DAKWAAN : ---------------------------------------------------------------------------PRIMAIR : --- Bahwa terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2007, bulan Agustus 2007, bulan Pebruari tahun 2008 dan bulan Januari 2009 atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Toba Samosir yang berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan
Hal. 1 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir di Kompleks Perkantoran Simanjalo Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor
:
022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak (penuntutan terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Toba Samosir berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 074 tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yang kemudian selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Toba Samosir dengan nomor : 080 tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 selaku penanggung jawab pengelola keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2008 dan Tahun 2009 ;-------------------------- Bahwa terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, melakukan perbuatan-perbuatan pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, dengan cara - cara antara lain : - Bahwa pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan selaku Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir dan sebagai Sekretaris peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 mengajukan Nota Dinas nomor : 316/Dispora/VII/2007 perihal pengajuan dana panjar untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tanggal 30 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan setelah surat didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir
Hal. 2 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
(Liberty Pasaribu, SH, MSi) “prinsip setuju, proses sesuai aturan/ketentuan” lalu Nota Dinas tersebut dibawa saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir. ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
membuat
disposisi
kepada
saksi
Drs.Halomoan Simanjuntak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) “Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sangat mendesak, dana belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007. Agar dapat diproses dengan sistem panjar untuk ditampung kegiatan yang bersangkutan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) tahun 2007 mengacu kepada peraturan yang berlaku” lalu saksi
Drs.Halomoan
Simanjuntak
menerbitkan
cheque
sebesar
Rp
200.484.500,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kemudian cheque ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, selanjutnya cheque diserahkan saksi Drs.Halomoan Simanjuntak kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE selaku Bendahara Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir yang merangkap sebagai Wakil Bendahara Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke62 tahun 2007 Tingkat Kabupaten Toba Samosir lalu saksi Rinawati Hutasoit, SE mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 ;------------------------------------- Bahwa selanjutnya saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kembali mengajukan surat Nota Dinas Nomor : 359/DISPORA/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal pengajuan pelunasan dana untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2007 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan setelah surat didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, S.H., M.Si) “prinsip setuju, proses sesuai aturan/ketentuan” lalu Nota Dinas tersebut dibawa saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kepada terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si membuat disposisi kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) “Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sangat mendesak, dana belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007. Agar dapat diproses dengan sistem
Hal. 3 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
panjar untuk ditampung kegiatan yang bersangkutan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) tahun 2007 mengacu kepada peraturan yang berlaku” lalu saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menerbitkan cheque sebesar Rp 84.745.500,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian cheque ditandatangani terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya cheque diserahkan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE, kemudian saksi Rinawati Hutasoit, SE mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 ;----------------------- Bahwa terhadap permohonan Nota Dinas nomor : 316/Dispora/VII/2007 perihal pengajuan dana panjar untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp200.484.500,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Nota Dinas Nomor : 359/Dispora/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal pengajuan pelunasan dana untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 sebesar Rp 84.745.500,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) hingga berjumlah Rp285.230.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 dana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke62 tersebut ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 namun salah kode rekening sehingga tidak bisa dicairkan, kemudian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 tidak ada ditampung dana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62, selanjutnya ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir, namun kemudian saksi Drs.TA.Dugat
Panjaitan
mengajukan
Nota
Dinas
Nomor
:
0115/Sekre/II/Dinsos/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal pencairan dana untuk pelunasan panjar Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 62 tahun 2007 sebesar Rp 285.230.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah dikeluarkan cheque oleh Wilfer
Hal. 4 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Situmorang selaku Bendahara Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) dan ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, uang tersebut langsung disetorkan oleh saksi Wilfer Situmorang ke sub rekening 2066 ;----------------------------------- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2008, saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyampaikan dana kegiatan Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir tahun 2007 yang sudah dikerjakan tapi tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 dan dana kegiatan untuk tahun 2008, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan permohonan biaya Drs.TA.Dugat
untuk membuat nota dinas
sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2008, saksi
Panjaitan
mengajukan
Nota
Dinas
Nomor
:
48/TU/DISPORA/2008 perihal pengajuan panjar biaya pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 228.490.888,(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian : I. Kegiatan Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Penyediaan
Jasa
komunikasi
sumber
daya
air
dan
listrik
Rp. 2.000.000.2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 10.000.000.3. Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas Rp.2.000.000.4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 6.000.000.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 4.000.000.II. Kegiatan Tahun 2007 yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 1. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 2. cepat darurat kejadian luar biasa Rp. 40.740.888.3. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya
air
dan
listrik
Rp. 7.497.200.4. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Rp. 49.750.000.5. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 49.000.000.6. Penggandaan meubiler kantor Rp. 7.502.800.7. Penataan lapangan olah raga Pokkalan Kec.Ajibata Rp. 50.000.000.- Bahwa selanjutnya Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Bupati dan setelah didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu,
Hal. 5 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
SH. MSi) “prinsip setuju, proses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”, selanjutnya saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan
bersama saksi Rinawati
Hutasoit,SE membawa surat Nota Dinas tersebut kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mendisposisi kepada saksi Drs.Halomoan Simanjuntak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan yang berbunyi “proses sesuai dengan petunjuk” dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan kepada saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan agar dititipkan uang sebesar Rp 110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran sesuai Nota Dinas, terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si berkata “nanti kita bicarakan”. Selanjutnya saksi Drs.Halomoan Simanjuntak menyerahkan cheque sebesar Rp 228.490.888,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
dan
setelah
ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si diserahkan kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE selanjutnya saksi Rinawati Hutasoit, SE atas perintah saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige lalu menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah) namun terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan agar diserahkan saja kepada saksi Halomoan Simanjuntak sehingga saksi Rinawati Hutasoit, SE menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs.Halomoan Simanjuntak, sementara sisanya sebesar Rp 118.490.888,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dipergunakan untuk membayar sebagian kegiatan sesuai dengan Nota Dinas ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 10 Pebruari 2008 terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menemui saksi Drs. Jaresman Manurung, MM selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir di ruang kerja saksi Drs. Jaresman Manurung, MM, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memanggil saksi Melky Lumban Gaol, SE
Hal. 6 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
selaku Bendahara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Toba
Samosir,
selanjutnya
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs. Jaresman Manurung, MM membuat Nota Dinas yang berisi pengajuan Panjar Kerja tahun 2008 di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan bahwa setelah uang cair maka dipotong Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang “kebijakan pengamanan”dan diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, namun saksi Drs. Jaresman Manurung, MM menanyakan untuk apa “kebijakan pengamanan” tersebut dan dijawab terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si “nanti kita bicarakan” ;----------- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi
Melky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor :
518/120/KPP/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 4.995.000,2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 11.500.000,3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 7.500.000,4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor Rp.1.250.000,5. Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Rp. 19.204.000,6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Rp.
5.000.000,-
7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 7.051.000,8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rp. 100.000.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
Rp.
16.000.000,-
Hal. 7 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : 1. Peningkatan
Pengawasan
Peredaran
Barang
dan
Jasa
Rp.
37.500.000,- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah : 1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Rp. 90.000.000,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah : 1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp. 17.500.000,- Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri : 1. Fasilitasi
Kemudahan
Perijinan
Pengembangan
Usaha
Rp.
25.000.000,2. Pengembangan Pasar dan Dsitribusi Barang/Produk Rp. 100.000.000,- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi : 1. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rp. 12.500.000,2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 23.750.000,- Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan : 1. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang kaki lima dan Asongan Rp. 21.250.000,- Bahwa kemudian Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tersebut diproses dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengeluarkan cheque sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu cheque diserahkan kepada saksi Melky Lumban Gaol, SE selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi Melky Lumban Gaol, SE untuk mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige dan menyerahkan uang sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si. ;------------------------------ Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Drs. Jaresman Manurung, MM, saksi Melky Lumban Gaol, SE kembali mengajukan Nota Dinas Nomor : 800/53.1/KPPK/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Panjar Kerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 240.000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan :
Hal. 8 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
1. Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air Listrik.
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
-
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 5. Program Bidang Perdagangan
6.
-
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
-
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
-
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Bidang Koperasi -
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah
-
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga
-
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
dan pada tanggal 22 Januari 2009 tersebut setelah Nota Dinas didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, S.H.M.Si) “prinsip setuju, proses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”, kemudian terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si mendisposisi kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan
yang
berbunyi “ proses sesuai dengan petunjuk” Selanjutnya saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menyerahkan cheque sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dan setelah ditandatangani terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si memberikan cheque tersebut kepada saksi Melky Lumban Gaol, SE di tangga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba Samosir untuk di tandatangani, dan setelah cheque ditandatangani oleh saksi Melky Lumban Gaol, SE, kemudian saksi Melky Lumban Gaol, SE mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Cabang Balige,
Hal. 9 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
dan setelah cheque dicairkan saksi Melky Lumban Gaol, SE memberitahukan kepada saksi Drs. Jaresman Manurung, MM bahwa uang panjar kerja telah cair, lalu saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi Melky Lumban Gaol, SE
untuk memberikan kepada terdakwa Ir. ALBERT
MARPAUNG, M.Si sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Melky Lumban Gaol, SE akan menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyerahkan uang tersebut namun saksi Mindo Pardede (Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir) datang menemui saksi Melky Lumban Gaol, SE dan mengatakan bahwa ianya diperintahkan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menemui saksi Melky Lumban Gaol, SE, sehingga kemudian saksi Melky Lumban Gaol, SE memasukkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke dalam kantongan plastik lalu memberikan kantongan plastik yang berisi uang tersebut kepada saksi Mindo Pardede untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si ;------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, pada bulan Pebruari 2008, atas panggilan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, saksi Sabam Simangunsong, BBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si di ruang kerja terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si lalu terdakwa Ir.
ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
mengatakan
agar
saksi
Sabam
Simangunsong, BBA membuat panjar kerja dengan syarat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dipakai Bupati untuk keperluan pesta peringatan perkawinan Bupati Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA di Jakarta dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk urusan persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toba Samosir agar kegiatan yang diusulkan panjar kerjanya dapat ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008. Selanjutnya, saksi Sabam Simangunsong, 550/038/DPhb-TU/II/2008
BBA tanggal
mengajukan 05
Nota
Pebruari
Dinas 2008
Nomor
perihal
: Rp
385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) Pinjaman kegiatan untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, namun yang disetujui Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian : 1. BBM Mobil Patwal Rp. 50.000.000,-
Hal. 10 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
2. BBM 2 (dua) unit mobil Operasi PAM LALIN Rp. 30.000.000,3. Biaya Operasional Petugas Pam Lalin Rp. 70.000.000,4. Biaya Pengambilan 2 (unit) bus bantuan dan pemeriksaan kendaraan dan Pengiriman dari Jakarta ke Balige Rp. 55.000.000,5. Biaya penyelesaian Administrasi peruntukan dan Pengoperasian Perdana kendaraan Rp. 100.000.000,- Bahwa selanjutnya saksi Jekson Levis Sianturi, SP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir datang ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir karena dipanggil oleh saksi Sabam Simangunsong, BBA melalui handphone, lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA meminta saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang panjar tersebut namun saksi Jekson Levis Sianturi, SP menolak kemudian terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA kembali meminta saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk menandatangani sambil mengatakan bahwa ini tanggung jawab Kepala Dinas sehingga saksi Jekson Levis Sianturi, SP menandatangani kwitansi sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi Jekson Levis Sianturi, SP bersama saksi Drs. Halomoan Simanjuntak pergi ke ruangan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak lalu saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menyerahkan 1 (satu) lembar
cheque
yang
sudah
ditandatangani
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG, M.Si sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) kepada saksi Jekson Levis Sianturi, SP lalu saksi Jekson Levis Sianturi, SP pergi mencairkannya ke Bank Sumut Cabang Balige, kemudian saksi Jekson Levis
Sianturi,
SP
menelepon
saksi
Sabam
Simangunsong,
BBA
memberitahukan bahwa cheque telah cair lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA memerintahkan saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk memberikan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG,
M.Si,
selanjutnya
saksi
Jekson
Levis
Sianturi,
SP
menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si. ;---------------------------------------------------
Hal. 11 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan permintaan panjar dan mengeluarkan cheque untuk permintaan panjar pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perbuhungan Kabupaten Toba Samosir telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 79 ayat (1) yang menyatakan “seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pasal 212 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pasal 213 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). ;-------------------------------------------- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si dalam mengeluarkan cheque untuk permintaan panjar pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir dan menerima sebagian dari pencairan permintaan panjar tersebut berjumlah sebesar Rp 585.000.000,(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian dari Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 110.000.000,-
(seratus
sepuluh
juta
rupiah),
dari
Dinas
Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 110.000000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain sehingga dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 585.000.000,(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ;------------------------------------------------------------------------
Hal. 12 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Bahwa selanjutnya, Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 dengan Surat Tugas nomor : 133/ST/XVIII.MDN/07/2009 tanggal 10 Juli 2009 melakukan pemeriksaan di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Juli 2009 sampai 25 Agustus 2009 dan ditemukan adanya tunggakan di 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih terdapat panjar kerja Tahun Anggaran 2008 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah, kemudian dituangkan dengan suratnya nomor : 14/R/S/I-VIITKHP/02/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir. ;----------------------------------------------
--- Perbuatan terdakwa
Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. ;---------------------------------------SUBSIDAIR : --- Bahwa terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juli 2007, bulan Agustus 2007, bulan Pebruari tahun 2008 dan bulan Januari 2009 atau setidak - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Toba Samosir yang berganti nama menjadi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir di Kompleks Perkantoran Simanjalo Balige Kabupaten Toba Samosir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak (penuntutan terpisah), yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
Hal. 13 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
perbuatan yang berdiri sendiri dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Ir.ALBERT MARPAUNG, M.Si dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa terdakwa Ir. Albert Marpaung, Msi selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Toba Samosir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor : 074 tahun 2007 tanggal 10 April 2007 yang ditanda tangani oleh Bupati Toba Samosir, yang kemudian selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Toba Samosir dengan nomor: 080 tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 selaku penanggung jawab pengelola keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2008 dan Tahun 2009 yang menjadi tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si pada jabatan tersebut adalah sebagai berikut : - Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Keuangan Daerah. - Menyusun rancangan APBD dan Rancangan Perobahan APBD. - Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah. - Melaksanakan Fungsi BUD, Menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. - Melaksanakan tugas tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah. - Bahwa terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, melakukan perbuatan-perbuatan pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, dengan cara - cara antara lain : - Bahwa pada Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir, saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan selaku Kepala Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir dan sebagai Sekretaris peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 mengajukan Nota Dinas nomor : 316/Dispora/VII/2007 perihal pengajuan dana panjar untuk Hari
Hal. 14 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tanggal 30 Juli 2007 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan setelah surat didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, SH, MSi) “prinsip setuju, proses sesuai aturan/ketentuan” lalu Nota Dinas tersebut dibawa saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir. ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
membuat
disposisi
kepada
saksi
Drs.Halomoan Simanjuntak selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) “Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sangat mendesak, dana belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007. Agar dapat diproses dengan sistem panjar untuk ditampung kegiatan yang bersangkutan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) tahun 2007 mengacu kepada peraturan yang berlaku” lalu saksi
Drs.Halomoan
Simanjuntak
menerbitkan
cheque
sebesar
Rp
200.484.500,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) kemudian cheque ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, selanjutnya cheque diserahkan saksi Drs.Halomoan Simanjuntak kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE selaku Bendahara Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir yang merangkap sebagai Wakil Bendahara Panitia Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke62 tahun 2007 Tingkat Kabupaten Toba Samosir lalu saksi Rinawati Hutasoit, SE mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 ;------------------------------------- Bahwa selanjutnya saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kembali mengajukan surat Nota Dinas Nomor : 359/DISPORA/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal pengajuan pelunasan dana untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun Anggaran 2007 yang ditujukan kepada Bupati Toba Samosir Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir dan setelah surat didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, S.H., M.Si) “prinsip setuju, proses sesuai aturan/ketentuan” lalu Nota Dinas tersebut dibawa saksi Drs.T.A.Dugat Panjaitan kepada terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si membuat disposisi kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak selaku Kuasa
Hal. 15 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Bendahara Umum Daerah (BUD) “Kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia sangat mendesak, dana belum ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007. Agar dapat diproses dengan sistem panjar untuk ditampung kegiatan yang bersangkutan di Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) tahun 2007 mengacu kepada peraturan yang berlaku” lalu saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menerbitkan cheque sebesar Rp 84.745.500,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) kemudian cheque ditandatangani terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya cheque diserahkan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE, kemudian saksi Rinawati Hutasoit, SE mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 ;----------------------- Bahwa terhadap permohonan Nota Dinas nomor : 316/Dispora/VII/2007 perihal pengajuan dana panjar untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp200.484.500,- (dua ratus juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Nota Dinas Nomor : 359/Dispora/VIII/2007 tanggal 7 Agustus 2007 perihal pengajuan pelunasan dana untuk Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62 tahun 2007 sebesar Rp 84.745.500,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) hingga berjumlah Rp285.230.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak ada ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2007 maupun Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P.APBD) Tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008 dana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke62 tersebut ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008 namun salah kode rekening sehingga tidak bisa dicairkan, kemudian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2009 tidak ada ditampung dana Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-62, selanjutnya ditampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) berada di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir, namun kemudian saksi Drs.TA.Dugat
Panjaitan
mengajukan
Nota
Dinas
Nomor
:
0115/Sekre/II/Dinsos/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal pencairan dana
Hal. 16 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
untuk pelunasan panjar Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke 62 tahun 2007 sebesar Rp 285.230.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan setelah dikeluarkan cheque oleh Wilfer Situmorang selaku Bendahara Khusus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) dan ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, uang tersebut langsung disetorkan oleh saksi Wilfer Situmorang ke sub rekening 2066 ;----------------------------------- Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2008, saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyampaikan dana kegiatan Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir tahun 2007 yang sudah dikerjakan tapi tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007 dan dana kegiatan untuk tahun 2008, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan permohonan biaya Drs.TA.Dugat
untuk membuat nota dinas
sehingga pada tanggal 11 Pebruari 2008, saksi
Panjaitan
mengajukan
Nota
Dinas
Nomor
:
48/TU/DISPORA/2008 perihal pengajuan panjar biaya pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 228.490.888,(dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus Sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian : I. Kegiatan Tahun 2008 sebagai berikut : 1. Penyediaan
Jasa
komunikasi
sumber
daya
air
dan
listrik
Rp. 2.000.000.2. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 10.000.000.3. Pemeliharan rutin/berkala kendaraan dinas Rp.2.000.000.4. Penyediaan alat tulis kantor Rp. 6.000.000.5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 4.000.000.II. Kegiatan Tahun 2007 yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 8. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap 9. cepat darurat kejadian luar biasa Rp. 40.740.888.10. Penyediaan
jasa
komunikasi,
sumber
daya
air
dan
listrik
Rp. 7.497.200.11. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Rp. 49.750.000.12. Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 49.000.000.13. Penggandaan meubiler kantor Rp. 7.502.800.-
Hal. 17 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
14. Penataan lapangan olah raga Pokkalan Kec.Ajibata Rp. 50.000.000.- Bahwa selanjutnya Nota Dinas tersebut ditujukan kepada Bupati dan setelah didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, SH. MSi) “prinsip setuju, proses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”, selanjutnya saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan
bersama saksi Rinawati
Hutasoit,SE membawa surat Nota Dinas tersebut kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mendisposisi kepada saksi Drs.Halomoan Simanjuntak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan yang berbunyi “proses sesuai dengan petunjuk” dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan kepada saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan agar dititipkan uang sebesar Rp 110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mengatakan bahwa uang tersebut akan dipergunakan untuk pembayaran sesuai Nota Dinas, terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si berkata “nanti kita bicarakan”. Selanjutnya saksi Drs.Halomoan Simanjuntak menyerahkan cheque sebesar Rp 228.490.888,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) kepada
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
dan
setelah
ditandatangani terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si diserahkan kepada saksi Rinawati Hutasoit, SE selanjutnya saksi Rinawati Hutasoit, SE atas perintah saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige lalu menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,(seratus sepuluh juta rupiah) namun terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan agar diserahkan saja kepada saksi Halomoan Simanjuntak sehingga saksi Rinawati Hutasoit, SE menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs.Halomoan Simanjuntak, sementara sisanya sebesar Rp 118.490.888,- (seratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) dipergunakan untuk membayar sebagian kegiatan sesuai dengan Nota Dinas ;-------------------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir, pada tanggal 10 Pebruari 2008 terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menemui saksi Drs. Jaresman Manurung, MM selaku Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
Hal. 18 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Kabupaten Toba Samosir di ruang kerja saksi Drs. Jaresman Manurung, MM, lalu terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memanggil saksi Melky Lumban Gaol, SE selaku Bendahara Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten
Toba
Samosir,
selanjutnya
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG, M.Si menyarankan saksi Drs. Jaresman Manurung, MM membuat Nota Dinas yang berisi pengajuan Panjar Kerja tahun 2008 di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan bahwa setelah uang cair maka dipotong Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang “kebijakan pengamanan”dan diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, namun saksi Drs. Jaresman Manurung, MM menanyakan untuk apa “kebijakan pengamanan” tersebut dan dijawab terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si “nanti kita bicarakan” ;----------- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi
Melky Lumban Gaol, SE membuat Nota Dinas Nomor :
518/120/KPP/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 perihal : Panjar Kerja / Kegiatan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian : - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 4.995.000,2. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp. 11.500.000,3. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp. 7.500.000,4. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor Rp.1.250.000,5. Kegiatan
Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
Rp. 19.204.000,6. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
Rp.
5.000.000,-
7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Rp. 7.051.000,8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Rp. 100.000.000,-
Hal. 19 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur : 1. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kenderaan
Dinas/Operasional
Rp.
16.000.000,- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan : 1. Peningkatan
Pengawasan
Peredaran
Barang
dan
Jasa
Rp.
37.500.000,- Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah : 2. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Rp. 90.000.000,- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah : 1. Pemantauan Pengelolaan Penggunaaan Dana Pemerintah Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Rp. 17.500.000,- Program Peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam Negeri : 3. Fasilitasi
Kemudahan
Perijinan
Pengembangan
Usaha
Rp.
25.000.000,4. Pengembangan Pasar dan Dsitribusi Barang/Produk Rp. 100.000.000,- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi : 3. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi Rp. 12.500.000,4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp. 23.750.000,- Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan : 2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha bagi Pedagang kaki lima dan Asongan Rp. 21.250.000,- Bahwa kemudian Nota Dinas Nomor : 518/120/KPP/II/2008 tanggal 11 Pebruari 2008 tersebut diproses dan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengeluarkan cheque sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) lalu cheque diserahkan kepada saksi Melky Lumban Gaol, SE selanjutnya saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi Melky Lumban Gaol, SE untuk mencairkan cheque tersebut ke Bank Sumut Cabang Balige dan menyerahkan uang sebesar Rp 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si. ;------------------------------ Bahwa selanjutnya atas perintah saksi Drs. Jaresman Manurung, MM, saksi Melky Lumban Gaol, SE kembali mengajukan Nota Dinas Nomor :
Hal. 20 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
800/53.1/KPPK/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Panjar Kerja pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp 240.000.000,(dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk kegiatan : 1. Administrasi Perkantoran -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air Listrik.
-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
-
Penyediaan Alat Tulis Kantor
-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
-
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
-
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
2. Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 3. Penyediaan Jasa Pendukung Teknis/Administrasi Perkantoran 4. Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas 5. Program Bidang Perdagangan
6.
-
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
-
Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk
-
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
Bidang Koperasi -
Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah
-
Peningkatan Jaringan Kerjasama Antara Lembaga
-
Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM
dan pada tanggal 22 Januari 2009 tersebut setelah Nota Dinas didisposisi Sekretaris Daerah Kabupaten Toba Samosir (Liberty Pasaribu, S.H.M.Si) “prinsip setuju, proses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku”, kemudian terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si mendisposisi kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan
yang
berbunyi “ proses sesuai dengan petunjuk” Selanjutnya saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menyerahkan cheque sebesar Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si dan setelah ditandatangani terdakwa Ir.Albert Marpaung, M.Si, selanjutnya terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si memberikan cheque tersebut kepada saksi Melky Lumban Gaol, SE di tangga gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Hal. 21 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
(DPRD) Kabupaten Toba Samosir untuk di tandatangani, dan setelah cheque ditandatangani oleh saksi Melky Lumban Gaol, SE, kemudian saksi Melky Lumban Gaol, SE mencairkan cheque tersebut di Bank Sumut Cabang Balige, dan setelah cheque dicairkan saksi Melky Lumban Gaol, SE memberitahukan kepada saksi Drs. Jaresman Manurung, MM bahwa uang panjar kerja telah cair, lalu saksi Drs. Jaresman Manurung, MM memerintahkan saksi Melky Lumban Gaol, SE
untuk memberikan kepada terdakwa Ir. ALBERT
MARPAUNG, M.Si sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sehingga saksi Melky Lumban Gaol, SE akan menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menyerahkan uang tersebut namun saksi Mindo Pardede (Staf Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir) datang menemui saksi Melky Lumban Gaol, SE dan mengatakan bahwa ianya diperintahkan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si untuk menemui saksi Melky Lumban Gaol, SE, sehingga kemudian saksi Melky Lumban Gaol, SE memasukkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ke dalam kantongan plastik lalu memberikan kantongan plastik yang berisi uang tersebut kepada saksi Mindo Pardede untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si ;------------------------------------------------------- Bahwa selanjutnya pada Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, pada bulan Pebruari 2008, atas panggilan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, saksi Sabam Simangunsong, BBA selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir menemui terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si di ruang kerja terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si lalu terdakwa Ir.
ALBERT
MARPAUNG,
M.Si
mengatakan
agar
saksi
Sabam
Simangunsong, BBA membuat panjar kerja dengan syarat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dipakai Bupati untuk keperluan pesta peringatan perkawinan Bupati Drs. Monang Sitorus, S.H., MBA di Jakarta dan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk urusan persetujuan prinsip Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Toba Samosir agar kegiatan yang diusulkan panjar kerjanya dapat ditampung di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2008. Selanjutnya, saksi Sabam Simangunsong, 550/038/DPhb-TU/II/2008
BBA tanggal
mengajukan 05
Nota
Pebruari
Dinas 2008
Nomor
perihal
: Rp
385.000.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) Pinjaman kegiatan
Hal. 22 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
untuk Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir, namun yang disetujui Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dengan rincian : 1. BBM Mobil Patwal Rp. 50.000.000,2. BBM 2 (dua) unit mobil Operasi PAM LALIN Rp. 30.000.000,3. Biaya Operasional Petugas Pam Lalin Rp. 70.000.000,4. Biaya Pengambilan 2 (unit) bus bantuan dan pemeriksaan kendaraan dan Pengiriman dari Jakarta ke Balige Rp. 55.000.000,5. Biaya penyelesaian Administrasi peruntukan dan Pengoperasian Perdana kendaraan Rp. 100.000.000,- Bahwa selanjutnya saksi Jekson Levis Sianturi, SP selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir datang ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir karena dipanggil oleh saksi Sabam Simangunsong, BBA melalui handphone, lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA meminta saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk menandatangani kwitansi penerimaan uang panjar tersebut namun saksi Jekson Levis Sianturi, SP menolak kemudian terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si mengatakan bahwa ada kebijakan-kebijakan lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA kembali meminta saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk menandatangani sambil mengatakan bahwa ini tanggung jawab Kepala Dinas sehingga saksi Jekson Levis Sianturi, SP menandatangani kwitansi sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi Jekson Levis Sianturi, SP bersama saksi Drs. Halomoan Simanjuntak pergi ke ruangan saksi Drs. Halomoan Simanjuntak lalu saksi Drs. Halomoan Simanjuntak menyerahkan 1 (satu) lembar
cheque
yang
sudah
ditandatangani
terdakwa
Ir.
ALBERT
MARPAUNG, M.Si sebesar Rp 305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) kepada saksi Jekson Levis Sianturi, SP lalu saksi Jekson Levis Sianturi, SP pergi mencairkannya ke Bank Sumut Cabang Balige, kemudian saksi Jekson Levis
Sianturi,
SP
menelepon
saksi
Sabam
Simangunsong,
BBA
memberitahukan bahwa cheque telah cair lalu saksi Sabam Simangunsong, BBA memerintahkan saksi Jekson Levis Sianturi, SP untuk memberikan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG,
M.Si,
selanjutnya
saksi
Jekson
Levis
Sianturi,
SP
menyerahkan uang sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
Hal. 23 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
kepada saksi Drs. Halomoan Simanjuntak untuk diserahkan kepada terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si. ;--------------------------------------------------- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si menyarankan permintaan panjar dan mengeluarkan cheque untuk permintaan panjar pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Perbuhungan Kabupaten Toba Samosir telah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 79 ayat (1) yang menyatakan “seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan / atau jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pasal 212 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud dalam pasal 211 ayat (1) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan pasal 213 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (1) diajukan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). ;-------------------------------------------- Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si dalam mengeluarkan cheque untuk permintaan panjar pada Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir dan menerima sebagian dari pencairan permintaan panjar tersebut berjumlah sebesar Rp 585.000.000,(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan perincian dari Dinas Sosial Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 110.000.000,-
(seratus
sepuluh
juta
rupiah),
dari
Dinas
Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 365.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) dan Dinas Perhubungan Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 110.000000,- (seratus sepuluh juta rupiah) telah memperkaya terdakwa atau setidak-tidaknya orang lain sehingga dapat merugikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara cq Pemerintah Kabupaten Toba Samosir sebesar Rp 585.000.000,-
Hal. 24 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
(lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ;------------------------------------------------------------------------ Bahwa selanjutnya, Tim BPK RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 dengan Surat Tugas nomor : 133/ST/XVIII.MDN/07/2009 tanggal 10 Juli 2009 melakukan pemeriksaan di Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 27 Juli 2009 sampai 25 Agustus 2009 dan ditemukan adanya tunggakan di 4 (empat) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih terdapat panjar kerja Tahun Anggaran 2008 yang belum dikembalikan ke Kas Daerah, kemudian dituangkan dengan suratnya nomor : 14/R/S/I-VIITKHP/02/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 perihal Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir. ;------------------------------------------------ Perbuatan terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;-----------------------------------------------------------------
2.
Tuntutan Hukum Penuntut Umum tertanggal 21 Februari 2012 Nomor : Reg.Perkara : PDS-02/BLG/02/2012 yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut : ------------------------------------------1. Menyatakan terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ Turut serta melakukan perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri “ sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Primair). ;----------------------------------------------
Hal. 25 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
2. Membebaskan terdakwa Ir. Albert marpaung, M.Si dari Dakwaan Primair ; 3. Menyatakan terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “ Turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara beberapa perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri “sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Dakwaan Subsidair) ;-----------------------4. Menuntut terdakwa Ir. Albert marpaung, M.Si dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;--------------------------------------5. Dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;--------------------------------------------------------------6. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Surat Nota Dinas Kepala Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir No : 48/TU/DISPORA/2008, tanggal 11 Februari 2008, perihal pengajuan panjar kerja biaya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir. 2. Tanda Pembayaran Panjar Kegiatan Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Februari 2008. 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007-2008. 4. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 24 Agustus 2008. 5. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 8 Januari 2009. 6. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 21 Agustus 2009. 7. Surat Permohonan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Panjar Kerja (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008.
Hal. 26 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
8. Tanda terima panjar (tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008. 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008. 10. Tanda terima pengembalian panjar dan surat tanda setoran Tahun 2008 dan Tahun 2009. 11. Surat Permohonan Panjar (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008. 12. Tanda terima panjar (kwitansi tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008. 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishub Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008. 14. Tanda terima pengembalian panjar tanggal 25 Agustus 2009. 15. Tanda terima pengembalian panjar kerja tanggal 26 Agustus 2009. Terlampir dalam berkas perkara. 7. Menetapkan agar terdakwa Ir. Albert Marpaung, M.Si membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;----------------------------------
3. Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Oktober 2011 Nomor : 25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------------------1. Menyatakan Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, MSi, ditolak untuk seluruhnya ;--------------------2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDS04/BLG/09/2011, tanggal 4 Oktober 2011, memenuhi syarat untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, MSi ;----------------------------------------------------3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa : Ir. ALBERT MARPAUNG, MSi ;------------------------------------------------4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan persidangan perkara Terdakwa tersebut ;------------------------------------------------------------------5. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;----------------------------
4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2012 Nomor : 25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;----------------------------------------------------------------
Hal. 27 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
-
Menyatakan Terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;----------------------------------------------
-
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;----
-
Menyatakan Terdakwa Ir. ALBERT MARPUNG, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama - sama “ ;-----------------------------------------------------------
-
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;---------------------------------------------------------------------------
-
Memerintahkan barang bukti berupa : 1. Surat Nota Dinas Kepala Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48 / TU / DISPORA / 2008, tanggal 11 Februari 2008, perihal pengajuan panjar kerja biaya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir ; 2. Tanda Pembayaran Panjar Kegiatan Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Februari 2008 ; 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 - 2008 ; 4. Tanda Penerimaan Pengembalian panjar Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 24 Agustus 2008 ; 5. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 8 Januari 2009 ; 6. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 21 Agustus 2009 ; 7. Surat Permohonan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Panjar Kerja (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008 ; 8. Tanda terima panjar (tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008 ; 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 ; 10. Tanda terima pengembalian panjar dan surat tanda setoran Tahun 2008 dan Tahun 2009 ; 11. Surat Permohonan Panjar (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008 ;
Hal. 28 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
12. Tanda terima panjar (kwitansi tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008 ; 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishub Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008 ; 14. Tanda terima pengembalian panjar tanggal 25 Agustus 2009 ; 15. Tanda terima pengembalian panjar kerja tanggal 26 Agustus 2009 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ; -
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;----------------------------------------------------------
5. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 21/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Maret 2012, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 ;-----------
6. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 22/Akta.Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2012 ;---7. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Maret 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 April 2012 dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 18 April 2012 ;---------------------------------------------------------------------------------------8. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 April 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 11 April 2012 dan telah dimintakan penyerahannya kepada Pengadilan Negeri Balige dengan surat Pengantar tanggal 17 April 2012 No. W2.U1/6803/Pid.Sus.K.01.10/IV/2012 oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan ;--------------------------------------------------------------------------------------
Hal. 29 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
9. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 26 Maret 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-------------------------------
------ Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----------------------
------ Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan : 1. Kerugian Negara secara nyata tidak ada lagi oleh karena telah dikembalikan kepada Kas Daerah Kabupaten Tobasa oleh ketiga Kepala Dinas tersebut ;-----2. Bahwa Terdakwa/ Pembanding telah terima pemberian uang dalam menjalankan jabatannya atau menerima suap, akan tetapi Pasal tentang suap tidak didakwakan ;------------------------------------------------------------------------3. Unsur – unsur dari Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang didakwakan /dituduhkan kepada Terdakwa / Pembanding tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (vrijspraak) ;-------
------ Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
akan
mempertimbangkan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut :------------------------------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa ad.1. bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada unsur ke-4 Dakwaan Subsidair dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujuinya. Dan adanya pengembalian kerugian Negara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4
Hal. 30 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang tersebut diatas ;--------------------------------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa ad.2 Bahwa tentang adanya perbuatan Terdakwa yang menerima pemberian dalam jabatan atau suap tidak didakwakan untuk itu tidak perlu di pertimbangkan ;-----------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa ad.3 Bahwa sebagaimana yang telah pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana semua unsur – unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya ;---------------------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan ;-----------------------------------
------ Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 21 Pebruari 2012 ;---------------------------------------------------------------------------------------------
------- Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum akan dipertimbangkan bersamaan dengan penjatuhan lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa ;------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Sela dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2012 Nomor : 25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka Pengadilan
Hal. 31 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil
alih
pertimbangan
hukum
tersebut
untuk
dijadikan
sebagai
pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, dan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Maret 2012, Nomor : 25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn., tersebut dapat dikuatkan, kecuali sepanjang lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara, selain mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terdakwa memungkiri perbuatannya dan yang mengembalikan seluruh kerugian Negara adalah dari Dinas Sosial Pemuda dan Olahraga, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan yang telah menerima panjar, sedangkan Terdakwa yang ikut menikmati uang panjar tidak ikut mengembalikan, hal tersebut merupakan hal yang memberatkan hukuman ;-------------------------------
------ Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----------------------------------------------------------------------
------ Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, pasal-pasal dari UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari segala Perundang-undangan yang bersangkutan ;-----------------------------------------
MENGADILI: ------ Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;------------------------------------------------------------------------- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri
Medan
tanggal
14
Maret
2012,
Nomor
:
Hal. 32 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
25/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :---------
Menyatakan Terdakwa Ir. ALBERT MARPAUNG, M.Si, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;----------------------------------------------
-
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;----
-
Menyatakan Terdakwa Ir. ALBERT MARPUNG, M.Si, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama - sama “ ;-----------------------------------------------------------
-
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;--------------
-
Memerintahkan barang bukti berupa : 1. Surat Nota Dinas Kepala Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir Nomor : 48 / TU / DISPORA / 2008, tanggal 11 Februari 2008, perihal pengajuan panjar kerja biaya pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir ; 2. Tanda Pembayaran Panjar Kegiatan Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 12 Februari 2008 ; 3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2007 - 2008 ; 4. Tanda Penerimaan Pengembalian panjar Dispora Kabupaten Toba Samosir tanggal 24 Agustus 2008 ; 5. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 8 Januari 2009 ; 6. Tanda penerimaan pengembalian panjar Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba Samosir tanggal 21 Agustus 2009 ; 7. Surat Permohonan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Panjar Kerja (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008 ; 8. Tanda terima panjar (tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008 ; 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 ; 10. Tanda terima pengembalian panjar dan surat tanda setoran Tahun 2008 dan Tahun 2009 ; 11. Surat Permohonan Panjar (Nota Dinas) Tahun Anggaran 2008 ;
Hal. 33 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
12. Tanda terima panjar (kwitansi tanda pembayaran) Tahun Anggaran 2008 ; 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dishub Kabupaten Toba Samosir Tahun Anggaran 2008 ; 14. Tanda terima pengembalian panjar tanggal 25 Agustus 2009 ; 15. Tanda terima pengembalian panjar kerja tanggal 26 Agustus 2009 ; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
------ Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan,
yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;---------------------------------------------------------------------------------
------ Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Selasa, tanggal 22 Mei 2012 oleh Kami : KRESNA MENON, SH.,M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. MANGASA MANURUNG, SH., MKn, dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masing-masing Hakim Tipikor (Ad Hoc) pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
11
April
2012
Nomor
:
71/PID.SUS.K/2012/PT.MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;---------------------------------------------------------------------------------------
Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
DR.MANGASA MANURUNG, SH,MKn. KRESNA MENON, SH, M.Hum.
Hal. 34 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
Hakim Anggota
ROSMALINA SITORUS, SH., MH. Panitera Pengganti,
Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.
Hal. 35 dari 35 Hal. Put. No.17/PID.SUS.K/2012/PT-MDN.
