PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 13/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jalan Garuda Sakti Km-18 Desa Bencah Kelubi, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Perkasa Nomor : 1 tanggal 01 April 1999 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-354.HT.01.01.TH.2002 tanggal 06 Pebruari 2002 dan terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT.Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 578 tanggal 30 April 2014 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 362 tanggal 17 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Isnadi, SH, M.Kn, Notaris di Pekanbaru ; Yang dalam hal ini diwakili oleh : JULIADI, Umur 40 Tahun, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA, bertempat tinggal di Perumahan Nasional Surya Langgeng, RT 016 RW 008, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ; Dalam perkara ini JULIADI tersebut memberikan Kuasa kepada MAHIDIN

SEMBIRING,

SH,

HERMAN

HADI,

SH,

dan

MARAIHUT SIMBOLON,SH, ketiganya Para Advokat pada Kantor Hukum “HADI SIMBOLON & REKAN” beralamat kantor di Jalan Sidomulyo Nomor 65, Kelurahan Pulau Brayan I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus teranggal 30 Oktober 2014 ;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 1

Yang

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING/TERBANDING semula PENGGUGAT;

LAWAN :

1. MUHAMMAD RAHMAD, Umur 62 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelita VI Nomor 37-E/42, Kelurahan Sidorame Barat

II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk

selanjutnya

disebut sebagai TERBANDING/PEMBANDING I

semula TERGUGAT I; 2. WILLIAM LIM, Umur57 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sibolga No. 10-B, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PEMBANDING II semulaTERGUGAT II; 3. D J O H A N, Umur 70 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Bantam No. 2–A, Kelurahan Petisah

Kecamatan

Medan Baru,

Disebut sebagai

Kota Medan,

Hulu,

untuk selanjutnya

TERBANDING/PEMBANDING III

semula

TERGUGAT III ; Atau : untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kemudian disebut juga sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 13/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA: Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang dibuat dan ditanda tangani Kuasanya tersebut di atas, tertanggal 26 Nopember 2014 dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 2

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Nopember 2014,

dibawah

Register

Perkara

Nomor

562/Pdt.G/2014/PN.Mdn,

mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan

telah

mengemukakan hal-hal

sebagai berikut : 1. Bahwa PT. Inti Karya Plasma Perkasa adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan kelapa sawit dan memiliki Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang terletak di Jalan Garuda Sakti Km-18 Desa Bencah Kelubi (d/h. Desa Pantai Cermin), Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 93, Surat Ukur Nomor 278/18.02/R/2005, tertanggal 27 Oktober 2005 ; 2. Bahwa PT. Inti Karya Plasma Perkasa didirikan berdasarkanAkta Nomor : 1 tanggal 01 April 1999 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C-354.HT.01.01.TH.2002 tanggal 06 Pebruari 2002 dan terakhir diubah denganAkta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 578 tanggal 30 April 2014 yang dibuat dihadapan Isnadi, SH, M.Kn, Notaris di Pekan Baru jo.Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 362 tanggal 17 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Isnadi, SH, M.Kn, Notaris di Pekanbaru, sehingga Penggugat selaku Direktur PT. Inti Karya Plasma Perkasa memilikikedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan a quo ; 3. Bahwa sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 1 tanggal 01 April 1999 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan, bahwa PT. Inti Karya Plasma Perkasa didirikan oleh Tergugat III i.c. DJOHAN, dan untuk pertama kalinya manajemen perseroan dipegang oleh Tergugat III yang berkedudukan sebagai Presiden Direktur, dan Tergugat III juga pernah menjabat sebagai Komisaris dan Direktur PT. Inti Karya Plasma Perkasa ; 4. Bahwa selanjutnya Penggugat memperoleh kepemilikan PT. Inti Karya Plasma Perkasa berikut Pabrik Kelapa Sawit (PKS) berdasarkan Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 jo. Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai jual beli sebesar Rp. 96.000.000.000,(sembilan puluh enam milyar rupiah) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 3

5. Bahwa sebelum jual beli (take over) PT. Inti Karya Plasma Perkasa dilakukan, pihak Penggugat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan Tergugat III yang secara materil merupakan pemilik (owner) PT. Inti Karya Plasma Perkasa dan Tergugat III juga telah menyampaikan surat kepada Penggugat terkait syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam proses take over, sebagaimana “KETENTUAN TAKE OVER” tertanggal 16 Juni 2010, yangisinya antara lain : -

Pihak Penjual harus memperbaiki peralatan mesin rusak, untuk menghindari kerusakan berat di bawah 1 tahun dan test kapasitas hingga 60 ton per jam selama maksimal 1 bulan, berikut kerusakan mesin yang harus diperbaiki ;

6. Bahwa dari fakta yuridis ini, Tergugat III i.c. DJOHAN memiliki kewenangan untuk menentukan proses jual beli (take over) aset PT. Inti Karya Plasma Perkasa dan pabrik kelapa sawit yang dijual adalah dengan kapasitas oleh 60 (enam puluh) ton per jam, sebagaimana surat “Ketentuan Take Over” yang ditandatangani Tergugat III bertanggal 16 Juni 2010, yang kemudian ketentuan take over tersebut dituangkan dalam Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010, sehingga menurut hukumTergugat III memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan isi Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut ; 7. Bahwa setelah proses pertemuan-pertemuan Penggugat dengan Tergugat III dilakukan, maka diperoleh kesepakatan untuk menuangkan jual beli (take over) saham, perusahaan dan asset PT. Inti Karya Plasma Perkasa ke dalam akta notaris sebagaimana Akte Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010,dan dalam pelaksanaannya Penggugat selaku Pembeli diwakili oleh BERTHA HERAWATI dan manajemen PT. Inti Karya Plasma Perkasa diwakiliTergugat I selaku Direktur dan Tergugat II selaku Komisaris; 8. Bahwa dalam Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 disepakati bahwa kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang diperjual-belikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah dengan kapasitas 60 ton tandan buah segar (TBS) per jam, hal mana terbukti dari ketentuan : -

Pasal 1. I huruf d yang berbunyi : “Memberikan izin kepada Pihak Kedua untuk mengikuti test kapasitas Pabrik 60 (enam puluh) ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, ……dst” ;


Halaman 4

-

Pasal 3 yang menyatakan : “Pihak Pertama harus memperbaiki peralatan mesin yang rusak, untuk menghindari kerusakan berat di bawah 1 (satu) tahun dan test kapasitas hingga 60 (enam puluh) ton per jam selama maksimum 1 (satu) bulan ;

9. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1.II.4 Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset No. 13 Tanggal 31 Agustus 2010, terdapat beberapa item pekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik yang harus dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, namun hingga ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 dimana Penggugat telah melunasi seluruh harga penjualan perusahaan, saham dan asset PT. Inti Karya Plasma Perkasa, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIItidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik hingga mesin pabrik mampu mencapai kapasitas olah 60 ton per jam,dengan kata lain Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya atas prestasi yang sudah dipenuhi oleh Penggugat ; 10. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikanpekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik hingga mencapai kapasitas 60 ton per jam, maka antara manajemen baru PT. Inti Karya Plasma Perkasa dengan manajemen lama PT. Inti Karya Plasma Perkasa dibuatlah semacam kesepakatan baru untuk dilakukannya perbaikan mesin-mesin pabrik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tanggal 04 Mei 2011 ; 11. Bahwa dalamBerita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT IKPP tanggal 04 Mei 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I tersebut,telah sangat terang dan jelas diuraikan tentang problem mesin-mesin, akibat dari masalah serta rencana tindakan yang harus dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak merealisasikan isi Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT IKPP tersebut hingga gugatan aquo didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan ; 12. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbaikan terhadap mesin-mesin pabrik sebagaimana dimaksud dalam Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 danBerita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT IKPP tanggal 04 Mei 2011, maka tentu saja kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hanya 45 ton TBS per jam; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 5

13. Bahwa terhadap masalah kapasitas mesin tersebut, Penggugat telah menegur Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk memperbaiki sekaligus menambah kapasitas mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) hingga mampu mengolah TBS sebanyak 60 ton per jam,sebagaimana hal tersebut termaktub dalam suratPenggugat Nomor : 057/IKPP/EXT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Perihal Teguran atas Perbaikan PKS untuk Penambahan Kapasitas Pengolahan dari 45 ton menjadi 60 ton/jam ; 14. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIIjuga tidak pernah menanggapi surat teguran Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, bahkan selalu menghindar untuk melaksanakan perbaikan mesin Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut ; 15. Bahwa di samping itu, Penggugat juga telah beberapa kali berusaha menemui Tergugat III untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun Tergugat IIItidak bersedia menemui Penggugat tanpa alasan yang jelas ; 16. Bahwa

upaya

selanjutnya

Penggugat

melalui kuasa

hukumnya

telah

mengirimkan teguran (somasi) atau peringatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut dibawah ini : (i)

Surat Nomor : 034/KH-HS/MDN/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan kepada Tergugat III ;

(ii)

Surat Nomor : 035/KH-HS/MDN/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan kepada Tergugat I ;

(iii)

Surat Nomor : 036/KH-HS/MDN/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan kepada Tergugat II ;

(iv)

Surat Nomor : 053/KH-HS/MDN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Tergugat III ;

(v)

Surat Nomor : 054/KH-HS/MDN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Tergugat I ;

(vi)

Surat Nomor : 055/KH-HS/MDN/VIII/2014 tertanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Tergugat II ;

17. Bahwa dalam surat-surat tersebut Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, namun sangat disesalkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memberikan tanggapan yang positif dan tidak manyambut baik kesempatan yang telah diberikan oleh Penggugat, sehingga fakta ini membuktikan Tergugat I, Tergugat


Halaman 6

II dan Tergugat III tidak mempunyai itikad tidak baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ; 18. Bahwa dalam Pasal 8 Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset tanggal 31 Agustus 2010 jo Pasal 7 Akta Perjanjian Jual Beli Asset tanggal 12 April 2011, para pihak bersama-sama telah memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sehingga telah tepat Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Medan ; 19. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat

II

telah

dapat

dikualifikasi

sebagai

perbuatan

cidera

janji

(wanprestasi) yaitu tidak memenuhi isi Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat ; 20. Bahwa demikian pula dengan Tergugat III yang secara materil merupakan pemilik PT. Inti Karya Plasma Perkasa yang berperan menentukanjual beli perusahaan, saham dan aset PT. Inti Karya Plasma Perkasa kepada Penggugat, yaitu dengan menandatangani “Ketentuan Take Over” tanggal 16 Juni 2010 yang kemudian dituangkan ke dalam AktaKesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010, dan terbukti Tergugat III tidak memenuhinya, maka perbuatan Tergugat IIItelah dikualifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi (cidera janji) yang telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat; 21. Bahwa kerugian materil yang diderita Penggugat akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu tidak diperbaikinya mesin pabrik kelapa sawit hingga kapasitas mesin bertambah dari 45 ton per jam menjadi 60 ton per jam, adalah sebagai berikut : a. Kerugian Kapasitas olah Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK). Bahwa oleh karena kapasitas olah pabrik kelapa sawit (PKS) hanya 45 ton/jam yang seharusnya 60 ton/jam, maka Penggugat telah mengalami kerugian dalam pengolahan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK), yang dapat diperhitungkan sebagai berikut: 1. Kerugian dari PengolahanCPO.

Tahu

Selisi

Jlh

Jlh Selisih

Ren

Jlh. CPO

Harga

n

h

Hari /

TBS Olah

d

(Kg)

CPO/K


Total (Rp)

Halaman 7

Kap.

Tahu

Olah

n

(Kg)

(%)

1.125.000

19,0

g

(Kg)

2010

15.00

(Okt-

0

75

213.750

8.400 1.795.500.000

855.000

7.200 6.156.000.000

855.000

6.300 5.386.500.000

855.000

7.100 6.070.500.000

641.250

8.900 5.707.125.000

0

Des) 2011

15.00

300

4.500.000

0 2012

0

15.00

300

4.500.000

0 2013

19,0

19,0 0

15.00

300

4.500.000

0

19,0 0

2014

15.00

(Jan-

0

225

3.375.000

19,0 0

Sept)

Total

1.200

18.000.00

19.0

3.420.00

7.344 25.115.625.00

0

0

0

0

2. Kerugian dari Pengolahan Palm Kernel (PK).

Tahu

Selisih

Jlh

Jlh Selisih

Ren

Jlh. PK

Harga

n

Kap.

Hari /

TBS Olah

d

(Kg)

CPO/K

Olah

Tahu

(Kg)

(%)

(Kg)

n

75

1.125.000

4,00

45.000

6.400

288.000.000

300

4.500.000

4,00

180.00

4.100

738.000.000

2.750

495.000.000

2010

15.00

(Okt-

0

Total (Rp)

g

Des) 2011

15.00 0

2012

15.00 0

0 300

4.500.000

4,00

180.00 0


Halaman 8

2013

15.00

300

4.500.000

4,00

180.00

0 2014

15.00

(Jan-

0

3.500

630.000.000

6.000

810.000.000

7.344

2.961.000.00

0 225

3.375.000

4,00

135.00 0

Sept) Total

1.200

18.000.00

4,00

720.00

0

0

0

b. Peralatan dan Material untuk Peningkatan Kapasitas Olah dari 45 Ton/Jam Menjadi 60 Ton/Jam. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali tidak mempunyai iktikad baik untuk memperbaiki mesin dan penambahan kapasitas olah dari 45 ton/jam menjadi 60 ton/jam, maka Penggugat akan mengerjakannya

sendiri,

dan

untuk

peningkatan

kapasitas

olah

tersebutdiperlukan peralatan dan material sebagai berikut :

N

Nama Material

Satua

o 1

Jlh

Harga

n Cross CBC c/w Shaft Uk.

Unit

Satuan 1

145.200.0

145.200.00

00

0

224.400.0

224.400.00

00

0

46.200.00

46.200.000

600 mm x 6 Mtr 2

CBC c/w Shaft Uk. 800 mm

Unit

1

x 24 Mtr 3

Gearbox

Motor

22

kw

Unit

1

U/CBC 4

5

0

Polishing Drum c/w Shaft

Gearbox

Motor

15

Unit

kw

Unit

1

1

290.400.0

290.400.00

00

0

29.040.00

29.040.000

U/Polishing Drum 6

7

Total Harga

Destoner c/w Ducting

Gearbox Motor 4,5 kw U/Air

0 Unit

Unit

1

1

330.000.0

330.000.00

00

0

12.540.00

12.540.000


Halaman 9

Lock Destoner 8

0

Ducting Nut Transport uk.

Unit

1

92.400.00

500 mm x 15 Mtr 9

0

Electro Motor 55 kw U/Air

Unit

1

89.760.00

Lock Fibre Cyclone 10 Depricarper

c/w

Ducting

11 Fibre Cyclone c/w Air Lock

12 Gearbox Motor 14 kw U/Air

Unit

1

283.800.0

283.800.00

00

0

Unit

Unit

1

396.000.0

396.000.00

00

0

1

29.040.00

29.040.000

Lock Fibre Cyclone Cyclone

0

FAN

c/w

Unit

1

198.000.0

198.000.00

00

0

105.600.0

105.600.00

00

0

19.800.00

19.800.000

Ducting 14 Electro Motor 75 kw U/Fibre

Unit

1

Cyclone FAN 15 WET Kernel Conveyor Uk.

Unit

1

500 mm x 12 Mtr 16 Gearbox

Motor

0 7,5

kw

Unit

1

13.860.00

U/WET Kernel Conveyor Unit

1

33.000.00

600 mm x 15 Mtr Motor

13.860.000

0

17 WET Kernel Elevator Uk.

18 Gearbox

89.760.000

0

Uk. 700 mm x 25 Mtr

13 Fibre

92.400.000

33.000.000

0 11

kw

Unit

1

23.760.00

U/WET Kernel Elevator 19 Kabel NYY Uk. 4 x 60

23.760.000

0 Mtr

200

990.000

198.000.00 0

20 Kernel Silo Kap. 45 ton

21 Hopper Loading Ramp. 8

Unit

Unit

1

1

300.000.0

300.000.00

00

0

750.000.0

750.000.00


Halaman 10

pintu Kap. 150 ton

TOTAL

00

0

3.610.800.0 00

Dengan demikian total kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp.25.115.625.000,- + Rp.2.961.000.000,- +Rp. 3.610.000.000,- =Rp. 31.687.425.000,-(tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; 22. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat di atas, maka beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan cidera janji(wanprestasi) ; 23. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti telah melakukan cidera janji (wanprestasi), maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap surat-surat berupa : -

Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

-

Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tertanggal 04 Mei 2011 ;

-

Ketentuan Take Over yang ditandatangani JOHAN tertanggal 16 Juni 2010 ;

24. Bahwa oleh karena perbuatan cidera janji yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, sehingga beralasan hukumkiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq.

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniagar

menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 31.687.425.000,(tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 11

puluh lima ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap(inkracht van gewijsde) ; 25. Bahwa agar gugatan ini kelak tidak hampa dan untuk menjamin nantinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar ganti kerugian yang dimohonkan dalam perkara ini, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terutama : a. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Pelita VI Nomor 37-E/42, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan milik Tergugat I ; b. Sebidang tanah berikut rumah di atasnyayang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Sibolga Nomor 10 B, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan milik Tergugat II ; c. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Bantam Nomor 2-A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan milik Tergugat IV ; 26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah sangat merugikan Penggugat, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan ini ; 27. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang sah, sempurna, mengikat dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 180 HIR, oleh karenanya cukup beralasan bagi yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), dan selanjutnya menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIIsecara tanggung renteng untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan seluruh alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya menetapkan suatu hari persidangan perkara ini dengan memanggil para Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 12

pihak yang berperkara untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini, berupa : a. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Pelita VI Nomor 37-E/42, Kelurahan Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan milik Tergugat I ; b. Sebidang tanah berikut rumah di atasnyayang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Sibolga Nomor 10 B, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan milik Tergugat II ; c. Sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang setempat dikenal umum dan terletak di Jalan Bantam Nomor 2-A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan milik Tergugat IV ; 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : -

Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

-

Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tertanggal 04 Mei 2011 ;

-

Ketentuan Take Over yang ditandatangani Johan tanggal 16 Juni 2010 ;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan perbuatan cidera janji(wanprestasi); 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar kerugiankapasitas olah dari Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel (PK) serta pengadaan peralatan dan material untuk penambahan kapasitas olah dari 45 ton/jam menjadi 60 ton/jam yang seluruhnya sebesar Rp.31.687.425.000,-(tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 13

setiap harinya, apabila atau dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap ; 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, meskipun mendapat perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ; 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Atau : Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KetuhananYang Maha Esa (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : I.DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI Bahwa Tergugat III pada mulanya adalah Pemegang Saham sebanyak 300 (Tiga Ratus Saham) dan sebagai Presiden Direktur PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Lama) sesuai dengan Akta Pendirian PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA Nomor: 1 Tanggal 1 April 1999, namun sejak tanggal 13 Juli 2009 Tergugat III tidak lagi sebagai Pemegang Saham dan Pengurus PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Lama) sesuai dengan Akta Salinan Berita Acara PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA Nomor: 04 tanggal 13 Juli 2009 (Management Lama); Bahwa dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham Perusahaan dan Aset Nomor: 13 tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor: 14 tanggal 12 April 2011, Tergugat III tidak ikut sebagai Pihak dan tidak ikut menandatangani Kesepakatan-kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor: 13 Jo. Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tersebut; - Bahwa pada Gugatan Penggugat, Penggugat ikut menggugat Tergugat III dengan menyatakan antara lain “ Tergugat III yang secara Materil Pemilik (Owner) PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA ” namun pada kenyataannya Tergugat III bukan sebagai Pemegang Saham dan atau Pesero Pengurus Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 14

PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Lama), sesuai dengan Akta Salinan Berita Acara PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA Nomor: 04 tanggal 13 Juli 2009 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat secara Hukum formil dapat dikualifisir sebagai salah gugat (Salah Subjek Hukum) terhadap Tergugat III, oleh karena itu telah cukup alasan secara hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Bahwa pada gugatan Penggugat berbeda atau bertolak belakang antara Identitas gugatan dengan Posita dan Petitum gugatan dimana pada Identitas gugatan Tergugatnya hanya terdiri dari yakni: Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi pada Posita dan Petitum Gugatan lahir dan atau Muncul Tergugat IV, mohon lihat pada halaman 12 huruf c dan pada halaman 13 Point 2 huruf c, sehingga dengan demikian menyalahi ketentuan hukum formil tentang syarat-syarat mengajukan gugatan, oleh karena itu secara Hukum telah cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; - Bahwa menurut sepengetahuan Para Tergugat telah terjadi Jual Beli (take over) lagi dari Pihak ke-II (kedua) dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli saham, Perusahaan dari Aset Nomor: 13 tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor: 14 tanggal 12 April 2011 kepada Pihak ke-III (ketiga) atas saham Perusahaan dan Aset Penggugat atau dengan kata sudah terjadi Jual Beli (take over) kedua; - Bahwa dengan telah terjadinya Jual Beli (take over) kedua, maka secara Hukum formil Penggugat dalam mengajukan gugatan harus ikut menggugat Pemegang Saham dan atau Pesero Pengurus Jual Beli (take over) pertama dari PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA; - Bahwa karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya tidak ikut menggugat Pemegang Saham dan atau Pesero Pengurus Jual Beli (take over) Pertama, maka secara Hukum formil gugatan Penggugat dapat dikualifisir kurang Tergugatnya (subjek hukumnya), oleh karena itu telah cukup alasan secara hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum dari Eksepsieksepsi tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memohon sekali lagi kehadapan Majelis Hakim yang Mulia, agar berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; TENTANG POKOK PERKARA Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 15

- Bahwa apa yang telah diuraikan pada bahagian Eksepsi tersebut diatas, disini dinyatakan secara tegas merupakan satu kesatuan dengan bahagian pokok Perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi; - Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara nyata dibawah ini: - Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah membuat kesepakatan Jual Beli Saham dan Aset PT.INTI KARYA PLASMA PERKASA kepada Nyonya BERTHA HERAWATI, kesepakatan nama dituangkan dalam Kesepakatan Perjanjian Jual beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor: 13 tanggal 31 Agustus 2010 dan dilanjutkan Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor: 14 tanggal 12 April 2011; - Bahwa jauh sebelum dibuat kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan Dan Aset Nomor: 13 tanggal 31 Agustus 2010, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA; - Bahwa memang pada mulanya dibuat ketentuan Take Over tertanggal 16 Juni 2010, namun setelah itu kemudian Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat III, baik melalui telepon maupun bertemu langsung dengan Pengurus PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Baru), Management Lama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA meminta tambahan biaya untuk melaksanakan isi ketentuan Pasal 1.1 huruf d dan Pasal 3. Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan Dan Aset Nomor: 13 tanggal 31 Agustus 2010 Jo. Ketentuan Take Over tertanggal 16 Juni 2010; - Bahwa atas permintaan tambahan biaya dari Para Tergugat yang diwakili oleh Tergugat III tersebut, Management Baru PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA secara menyatakan masalah peningkatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS)

kapasitas

45

ton/jam

ke-kapasitas

60

ton/jam

tidak

perlu

dipermasalahkan lagi; - Bahwa karena tentang peningkatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari kapasitas 45 ton/jam ke-kapasitas 60 ton/jam dianggap sudah tidak menjadi masalah lagi, maka pada tanggal 12 April 2011 dibuatlah Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor: 14 sebagai Legal Standing kepemilikan Management Baru PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA atas Pabrik Kelapa Sawit (PKS); - Bahwa walaupun sudah dianggap sudah Clear terhadap segala sesuatunya atas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tersebut, Para Tergugat melalui Tergugat III Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 16

meminta kepada PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Baru) agar hasil pembicaraan masalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dibuatkan suratnya hitam diatas putih, maka pada tanggal 28 Juni 2011 di Medan pada tanggal yang sama, dibuatlah surat dibawah tangan berupa Surat Kesepakatan yang ditanda tangani oleh EDY ATMAJA P. SE selaku Management Baru PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA dan Tergugat III selaku yang mewakili Management Lama PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA serta ikut Nyonya BERTHA HERAWATI menandatangani sebagai saksi, pada Surat Kesepakatan mana tidak ada lagi dicantumkan kewajiban Para Tergugat untuk melaksanakan peningkatan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dari kapasitas 45 ton/jam ke kapasitas 60 ton/jam; - Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan tertanggal 28 Juni 2011 tersebut, maka jelas dan telah terbukti secara hukum bahwa Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), oleh karena itu telah cukup alasan secara Hukum menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; - Bahwa karena Para Tergugat secara hukum tidak terbukti melakukan Cidera Janji (Wanprestasi), maka secara hukum pula tidak alasan untuk meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Para Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya; - Bahwa Penggugat ikut menggugat Tergugat III selaku pemilik secara fakta Juridis atas PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA, pada Tergugat III tidak ada hubungan hukumnya dengan PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA, sehingga dengan demikian telah jelas dan terbukti secara hukum Penggugat salah gugat atau dengan kata lain salah subjek hukumnya (Error Inpersoon), oleh karena itu telah cukup alasan secara hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; - Bahwa Management Baru PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA telah menjual lagi Aset PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA kepada pihak lain, namun pada gugatan Penggugat tidak diikut sertakan sebagai Pihak Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tidak memiliki ketentuan hukum formil, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Halaman 17

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Tergugat memohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia, agar berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; II.DALAM REKONPENSI - Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam konpensi (Para Tergugat d.k) Para Penggugat dalam rekonpensi (Para Penggugat d.r) pada bahagian konpensi disini dinyatakan secara tegas merupakan satu kesatuan dengan bahagian rekonpensi ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi; - Bahwa Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r selaku Management Lama telah menjual asset (Take Over) Perusahaan PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA (PT.IKPP) kepada Penggugat dalam konpensi / Tergugat dalam rekonpensi (Penggugat d.k / Tergugat d.r); - Bahwa sehubungan take over tersebut, telah disepakati peralatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yakni Digester sebanyak 3 (tiga) unit harus dikembalikan management Baru kepada Para Tergugat d.k / Penggugat d.r (Management Lama), namun sampai sekarang ini Penggugat d.k / Tergugat d.r (Management Baru) tidak mengembalikannya kepada Para Tergugat d.k / Penggugat d.r ; - Bahwa Penggugat d.k / Tergugat d.r tidak melaksanakan kesepakatan bersama dengan perbuatan tidak mengembalikan Digester sebanyak 3 (tiga) unit kepada Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r, maka secara hukum Penggugat d.k / Tergugat d.r dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi); - Bahwa karena Penggugat d.k / Tergugat d.r telah melakukan Cidera janji (Wanprestasi), maka secara hukum pula Penggugat d.k / Tergugat d.r dapat dilakukan untuk mengembalikan Digester sebanyak 3 (tiga) unit kepada Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r; Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r sekali lagi memohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia, agar berkenan kiranya memeriksa dan mengadili Perkara ini seraya memberikan keputusan :

I.DALAM KONPENSI : TENTANG EKSEPSI - Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 18

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; TENTANG POKOK PERKARA : - Menolak Gugatan Pengugat untuk seluruhnya; II.DALAM REKONPENSI : - Mengabulkan Gugatan Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r untuk seluruhnya; - Menyatakan secara hukum Penggugat d.k / Tergugat d.r telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi); - Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk mengembalikan Digester sebanyak 3 (tiga) Unit kepada Para Tergugat d.k / Para Penggugat d.r; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: - Menghukum Penggugat d.k / Tergugat d.r untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam Perkara ini ATAU Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan

menjatuhkan

Putusan

tanggal

13

Juli

2015Nomor:

562/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ; DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap : -

Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor : 13, tanggal 31 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

-

Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor : 14, tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 19

-

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI -

Menghukum

Tergugat

dalam

Konpensi

/

Para

Penggugat

dalam

Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan berjumlah Rp.1.736.000,- (Satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat-surat: 1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH.,MHsebagai Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh LENTA Br. PINEM sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan,telah memberitahukan kepada ParaTerbanding semula Para Tergugat pada hari Selasa tanggal 8 September2015 ; 3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 ; 4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 29 September 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa HukumPembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ; 5. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan Nomor: 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn, telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015, kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 20

terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirimke Pengadilan Tinggi Medan ; 6. Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Juli 2015 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH,MMsebagai Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding/Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

13

Juli

2015

Nomor:

562/Pdt.G/2014/PN.Mdn; 7. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh LENTA Br. PINEM sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, telah memberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober2015 ; 8. Memori

Banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Hukum

Para

Terbanding/Pembanding semula Tergugat tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari selasa tanggal 29 September 2015, Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 ; 9. Kontra

Memori

Banding

yang

diajukan

oleh

Kuasa

Hukum

Pembanding/Terbanding semula Penggugat tertanggal 20Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20Oktober 2015, Kontra Memori Banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Pembanding semulaTergugat pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 ; 10. Relaas

Pemberitahuan

Pengadilan

Negeri

Memeriksa

Medan

Berkas

Nomor:

Bandingterhadap

Putusan

562/Pdt.G/2014/PN.Mdn,

telah

diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding/Pembanding semula Para

Tergugat

pada

hari

Selasa

tanggal

29

September

2015,

kepadaKuasaHukum Pembanding/Terbanding semulaPenggugat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas

perkara

dikirimke Pengadilan

Tinggi Medan ;


Halaman 21

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwaPembanding/Terbanding semula Penggugat

melalui

Kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 19 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Agustus 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medantanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI. Bahwa Pembanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 dalam eksepsi yang menolak eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana pada halaman 32 - 35, sehingga terhadap putusan bagian eksepsi a quo, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkannya ;

DALAM POKOK PERKARA I.

PERTIMBANGAN

MAJELIS

HAKIM

MENYATAKAN

PEMBANDING

WANPRESTASI, MERUPAKAN SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU.

Bahwa Pembanding/Penggugat sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015, yang menyatakan justru Pembanding/Penggugat yang telah melakukan wanprestasi, dengan alasanalasan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan permasalahan jual beli aset dan perusahaan PT. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 22

Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) telah tuntas dan selesai, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam take over PT. IKPP antara Penggugat dengan Para Tergugat, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum ;

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang keliru tersebut terurai pada halaman 42 paragrap 6, yaitu sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berhubung Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pihak Pertama (Penjual) dan Penggugat yang diwakili oleh Bertha Herawati sebagai Pihak Kedua (Pembeli) telah disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat, maka diwujudkanlah bukti P-2 membuktikan bahwa semua syarat yang ada pada Kesepakatan Perjanjian Jual Beli pada bukti P-1 telah disetujui dan dipenuhi oleh kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dengan demikian menurut hukum jual beli Asset dan Perusahaan PT. IKPP telah tuntas dan selesai serta tidak ada lagi permasalahan diantara kedua belah pihak menyangkut Take Over PT. IKPP dari Para Tergugat kepada Penggugat” ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, sebab meskipun antara Pembanding dengan Para Terbanding telah menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 pada Bukti P-2, namun fakta di persidangan

telah

terbukti,

bahwa

sebelum

dan

sesudah

ditandatanganinya surat bukti bertanda P-2 antara Pembanding yang diwakili Bertha Herawati dengan Para Terbanding yang diwakili oleh Muhammad Rachmat (Tergugat I) dan Johan (Tergugat III) telah dilakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas pemenuhan kewajiban Para Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 pada Bukti P-1 ;

Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sesuai keterangan saksi Bertha Herawati di persidangan mengatakan, Tergugat III meminta kepada Pembanding selaku pembeli yang diwakili Bertha Herawati untuk membayar lunas take over aset dan perusahaan PT. IKPP yang bertujuan agar Para Terbanding dapat memperbaiki mesin-mesin dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 23

meningkatkan kapasitas mesin mencapai 60 ton/jam sebagaimana Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 pada Bukti P–1, dikarenakan Tergugat III tidak memiliki biaya untuk perbaikan mesin dan peningkatan kapasitas pabrik tersebut ;

Bahwa atas permintaan Terbanding III tersebut, maka Pembanding yang diwakili oleh Bertha Herawati selaku pihak kedua menyetujui dan membayar lunas jual beli (take over) perusahaan PT. IKPP, dan guna memberikan keyakinan kepada Pembanding maka Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang bersamaan dengan ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No 14 tanggal 12 April 2011, yang isinya menyatakan Para Tergugat akan menyelesaikan pekerjaan perbaikan mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas pabrik mecapai 60 ton/jam dalam waktu 1 (satu) bulan;

Bahwa dari fakta a quo dapat ditarik kesimpulan, bahwa jual beli Asset dan

Perusahaan

PT.

IKPP

belum

selesai

dengan

kata

lain,

permasalahan di antara kedua belah pihak menyangkut Take Over PT. IKPP dari Para Tergugat kepada Penggugat belum selesai sampai sekarang, sebab nyata-nyata Para Terbanding / Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya, hal mana dibuktikan dengan adanya SURAT PERNYATAAN tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II, dan surat pernyataan tersebut didukung bukti-bukti lainnya sehingga sangat erat hubungannya dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Terbanding ;

Bahwa

fakta tidak selesainya permasalahan take over PT. IKPP pasca

ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2) dan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4), ternyata diikuti pula dengan dilakukannya pemeriksaan mesin-mesin yang isinya menentukan mesin-mesin yang rusak dan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Para Terbanding / Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin PT.IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-5);


Halaman 24

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti permasalahan take over PT. IKPP antara Pembanding / Penggugat dengan Para Terbanding / Para Tergugat sama sekali belum selesai hingga sekarang, sehingga sangat beralasan hukum Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Para Terbanding / Para Tergugat ;

3. Bahwa selanjutnya Pembanding/Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 43 yang menyatakan justru Pembanding/ Penggugat yang telah melakukan ingkar janji / wanprestasi, yang Pembanding kutip sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berhubung dalam perkara aquo adalah Penggugat sendiri yang melakukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan bahwa setelah Penggugat melunasi seluruh harga penjualan perusahaan, saham dan asset PT. Inti Karya Plasma Perkasa, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyelesaikan pekerjaan perbaikan mesin-mesin pabrik hingga mesin pabrik mampu mencapai kapasitas olah 60 ton per jam, sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka sikap Penggugat yang demikian menurut Majelis justru membuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan ingkar janji / wanprestasi ; “Menimbang,

bahwa

apa

sebab

Penggugat

dikatakan

telah

wanprestasi, karena pada Pasal 5 ayat (1) Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset No. 13 tanggal 31 Agustus 2010, tegas telah diatur hak dari Penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) meminta Para Tergugat sebagai pihak pertama (penjual) untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima pihak pertama dari pihak kedua, kalau setelah diteliti oleh Penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) ternyata Pabrik Kelapa Sawit yang menjadi objek perjanjian tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Para Tergugat sebagai pihak pertama (Penjual), namun karena Penggugat sebagai pihak kedua (pembeli) telah mengesampingkan dan / atau mengabaikan Pasal 5 ayat (1) Akta No. 13 tanggal 31 Agustus 2010, maka sikap Penggugat yang kemudian menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 telah cukup Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 25

membuktikan bahwa Pengggugat telah menerima keadaan-keadaan senyatanya dari objek jual beli yang diperjanjikan termasuk kapasitas pabrik yang tidak/belum mencapai produksi 60 ton per jam, dan mengenai hal ini juga tegas disebutkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) pada Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 yang menyebutkan bahwa pihak Penggugat sebagai Pihak Kedua dalam perjanjian tersebut menerangkan telah mengetahui dengan benar segala sesuatu mengenai yang diperjanjikan dengan Akta itu, yaitu dalam keadaan hari dan selanjutnya melepaskan segala hak untuk melakukan tuntututan atau gugatan jika terdapat perbedaan batas dan luas kerusakan atau kekurangan sesuatu apapun terhadap yang diperjual belikan ;

Bahwa menurut Pembanding / Penggugat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan justru Penggugat yang telah wanprestasi dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 pada Bukti P-2 adalah sangat keliru, dikarenakan

Majelis

Hakim

mengabaikan

dan

tidak

memberikan

pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh,

baik

bukti

surat

maupun

saksi-saksi

yang

diajukan

Pembanding/Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada Bukti P–1 berupa Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor13 tanggal 31 Agustus 2010dan Bukti P–2 berupa Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ; Bahwa oleh karena Majelis Hakim hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya pada Bukti P-1 dan P-2 dan tidak memberikan pertimbangan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat berupa Bukti P-1 s/d Bukti P-21 dan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Agus Suryanto serta Bertha Herawati, padahal bukti-bukti tersebut mempunyai hubungan / relevansi dengan masalah perkara a quo dan bukan pula suratsurat yang berdiri sendiri, dengan kata lain bukti surat yang diajukan Pembanding / Penggugat merupakan bukti yang saling mendukung dan mempunyai kaitan yang kuat dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 26

Bahwa benar Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 telah mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut, dan quod non pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berhenti pada kedua bukti tersebut maka benar diperoleh kesimpulan tidak ada lagi permasalahan dalam perjanjian jual beli aquo, namun Majelis Hakim justru mengabaikan begitu saja bukti surat lainnya yang mempunyai hubungan erat dengan Bukti P-1 dan Bukti P-2 tersebut yang sekaligus dapat diketahui sebab-sebab timbulnya bukti-bukti lainnya tersebut, dimana bukti surat lainnya tersebut pada pokoknya semakin membuktikan Para Terbanding/Para Tergugat telah melakukan wanprestasi ; Bahwa bukti surat yang membuktikan Para Terbanding/Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Bukti P-1 berupa Akta Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 tersebut, antara lain berupa : -

Ketentuan Take Over tertanggal 16 Juni 2010 (Bukti P–3), dimana bukti ini dibuat dan ditandatangani oleh Djohan (Terbanding III) yang isinya kemudian dituangkan ke dalam Bukti P–1 ;

-

Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Rachmad dan William Lim(Bukti P–4) ;

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-mesin Pabrik PT IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P–5);

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT IKPP(Bukti P–21), dimana bukti a quo mengacu pada Bukti P–5, dibuat oleh saksi Agus Suryantosaat dilakukan pemeriksaan / pengecekan ulang atas mesinmesin pabrik PT. IKPP ;

Bahwa quod non benar justru Pembanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi

sebagaimana

pertimbangan

Majelis

Hakim,

maka

apa

urgensinya Tergugat I dan Tergugat II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P–4) serta dibuat dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P–5) yang ISINYA SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN BAHWA PARA TERBANDING / PARA TERGUGAT akan memperbaiki mesin-mesin pabrik dan meningkatkan kapasitas hingga mencapai 60 ton per jam ? ;


Halaman 27

Bahwa Bukti P–4 dan Bukti P–5 tersebut dibuat dan ditandatangani pada saat dan setelah Bukti P–2 berupa Akta Nomor 14 tanggal 12 April 2011 ditandatangani para pihak dimana Penggugat selaku pihak kedua (pembeli) dan Para Tergugat selaku pihak pertama (penjual), sehingga dari fakta ini telah membuktikan

Para

Terbanding/Para

Tergugat

MENGAKU

belum

memperbaiki mesin-mesin pabrik dan menambah kapasitas mesin menjadi 60 ton per jam sebagaimana dimaksud dalam Bukti P – 1, dengan kata lain Para Tergugat terbukti wanprestasi terhadap Bukti P – 1 dan Bukti P – 2 tersebut ; Bahwa di samping itu, wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding/Para Tergugat semakin nyata juga didasarkan pada : -

Surat PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 057/IKPP/EXT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal Teguran atas Perbaikan PKS untuk Penambahan Kapasitas Pengolahan dari 45 ton menjadi 60 ton/jam, yang ditujukan kepada Rachmad dan Johan (Bukti P – 6) ;

-

Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/15/II/2012/Riau/Res Kampar/Sek Tapung tanggal 07 Februari 2012 dengan Terlapor Tergugat I dan Tergugat III, (Bukti P – 7) ;

-

Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 034/KH-HS/MDN/VII/2014 s/d Nomor 036/KH-HS/MDN/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan kepada Para Tergugat(Bukti P–8 s/d P–10) ;

-

Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor053/KH-HS/MDN/VIII/2014 s/d Nomor 055//KH-HS/MDN/VIII/2014tertanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Para Tergugat(Bukti P–11 s/d P – 13) ;

dimana surat bukti tersebut dibuat setelah Bukti bertanda P-2 dibuat dan ditandatangani ; Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan, Para Terbanding / Para Tergugat mengaku mendapat somasi dari manajemen baru PT. IKPP terkait penambahan kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton per jam, sebagaimana keterangan saksi yang diajukan Para Terbanding bernama Ir. ELIKSON RUMAHORBO menerangkan di persidangan, dimana terhadap somasi tersebut maka dilakukan pertemuan-pertemuan antara pihak Pembanding / Penggugat yang diwakili oleh Edy Admaja Putra dan Bertha Herawati dan Para Terbanding / Para Tergugat yang diwakili oleh Djohan dan Muhammad Rachmad, sebagaimana pengakuan Para Terbanding dalam jawabannya pada halaman 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 28

paragrap 6, yang menurut Para Terbanding hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tanggal 28 Juni 2011 ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan justru Pembanding / Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi, juga terdapat pada halaman45 sebagai berikut : “Menimbang, bahwa berhubung meskipun telah terdapat klausul pada Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011, namun oleh karena Penggugat ternyata justru tetap melakukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian telah terbukti bahwa bukan Para Tergugat yang telah melakukan wanprestasi, namun sebaliknya Penggugat sendiri yang telah wanprestasi karena mengingkari perjanjian yang dibuatnya sendiri, yaitu dengan melakukan tindakan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) pada Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 tersebut ; Bahwa

pertimbangan

hukum

Majelis

Hakim

tersebut

sangat

mengedepankan segi legal formalistik, tanpa melihat sisi materil perkara gugatan a quo dimana berdasarkan fakta di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, bahwa secara materil telah terbukti Para Pembanding/Para Tergugat yang melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P–1), Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), Ketentuan Take Over tanggal 16 Juni 2010 (Bukti P3), Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang ditanda tangani Muhammad Rachmad dan William Lim (Bukti P-4) dan Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bertha Herawati di persidangan ; Bahwa meskipun hukum acara perdata pada prinsipnya ”mencari kebenaran formil”, namun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3136 K/Pdt/1983, menegaskan,“bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil,dan apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil” ;


Halaman 29

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3136 K/Pdt/1983 di atas dikaitkan dengan fakta di persidangan, maka secara materil Para Terbanding / Para Tergugat melakukan ingkar janji / wanprestasi, namun hal ini diabaikan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan; Bahwa apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Pembanding yang telah wanprestasi dan dikaitkan dengan pertimbangan pada halaman 38 paragraf 7 menyatakan, “Menimbang, bahwa wanprestasi menurut pengertian hukum adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa”, maka pertimbangan hukum tersebut sangat keliru dengan alasan sebagai berikut: 1. Bahwa yang menjadi perjanjian pokok apakah salah satu pihak yaitu Pembanding atau Para Terbanding yang telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dalam take over PT. IKPP adalah Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1), karena di dalam surat Bukti P-1 ini telah diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian tersebut, maka secara hukum pihak tersebut yang harus dinyatakan telah melakukan ingkar janji / wanprestasi ;

2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding/Penggugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayar lunas pembelian (take over)asset dan perusahaan PT. IKPP sebesar Rp. 96 Milyar, namun sebaliknya sampai sekarang Para Terbanding/Para Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperbaiki mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton/jam, artinya Para Terbanding terbukti telah melakukan wanprestasi;

3. Bahwa oleh karena Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 pada Bukti P-1 merupakan perjanjian pokok, maka pelanggaran Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011, tidaklah dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Pembanding yang telah melakukan wanprestasi ;


Halaman 30

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim

Pengadilan

Negeri

Medan

tersebut

adalah

sangat

keliru

menyatakanPembanding/Penggugat yang telah wanprestasi dikarenakan menggugat Para Tergugat yaitu melanggar Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011, sehingga Pembanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo untuk membatalkan putusan yang dibanding ini ;

II.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT. Bahwa Pembanding / Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, karenatelah salah dalam menerapkan hukum dikarenakan tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

-

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat sebagaimana terurai pada halaman 43 - 44 yang menyatakan : “Menimbang, ....dst, Majelis Hakim berpendapat karena ada 2 (dua) fakta yang sama-sama diketahui para pihak, yaitu :

1. Bahwa Penggugat sudah menyadari bahwa tidak ada satu Pasal /ayat pada Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang mengharuskan Para Tergugat untuk menyerahkan Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP yang di Take Over dalam kondisi mampu mengolah kelapa sawit 60 ton perjam. Yang ada sesuai Pasal 3 adalah bahwa Para Tergugat hanya diminta untuk test kapasitas hingga 60 ton perjam selama maksimum 1 (satu) bulan, sedang apabila setelah dilakukan test kapasitas selama 1 (satu) bulan ternyata pabrik tidak mampu memproduksi 60 ton perjam, di dalam Akta yang disepakati tidak ada satupun klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi ;

2. Bahwa sesuai keterangan saksi dari Penggugat, ...... dst, yaitu saksi Agus Suryanto di persidangan telah menerangkan bahwa sejak tahun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 31

2007, 2008 s/d 2011, PKS PT. IKPP sudah sering dilakukan perbaikan-perbaikan mesin pabrik untuk menuju kapasitas 60 ton/jam, namun senyatanya sampai dengan sekarang Pabrik hanya mampu mengolah kelapa sawit dalam kapasitas 45 ton/jam. Kalau saja Penggugat tidak mengetahui bahwa senyatanya PT. IKPP yang menjadi objek jual beli tidak pernah mampu mengolah kelapa sawit dengan kapasitas 60 ton/ jam, maka Penggugat tidak mungkin bersedia meningkatkan Kesepakatan Perjanjian Jual Beli menjadi Perjanjian Jual Beli, namun karena Penggugat sudah mengetahui kemampuan pabrik, maka ditingkatkanlah kesepakatan perjanjian jual beli tersebut menjadi perjanjian jual beli” ;

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas oleh karena pada saat Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 ditandatangani Para Pihak telah diketahui dan disepakati bahwa kapasitas Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP hanya mampu mengolah 45 ton/jam dan tidak mampu mengolah 60 ton/jam, maka apabila setelah di Take Over ternyata Pabrik Kelapa Sawit PT.IKPP tetap tidak mampu memproduksi dengan kapasitas 60 ton/jam, keadaan tersebut menurut Majelis bukanlah disebabkan

karena

perbuatan

Para

Tergugat

yang

telah

ingkar

janji/wanprestasi, tetapi merupakan resiko yang sudah pasti telah diperhitungkan oleh Penggugat, sebagaimana isi Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) saat Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011, yang ditandatangani olehpara pihak.... dst” ;

-

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan di atas sangat beralasan untuk dibatalkan, sebab tidak didasarkan pada fakta di persidangan,dengan alasan dan argumentasi sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Bertha Herawati yang menerangkan, bahwa terkait peningkatan Akta Kesepakatan Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) menjadi Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), yang mengatakan Tergugat III (Djohan) tidak memiliki dana untuk memperbaiki mesinmesin dan meningkatkan kapasitas 60 ton per/jam, sehingga Tergugat III meminta Pembanding/Penggugat untuk melunasi terlebih dahulu ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 32

2. Bahwa setelah Pembanding/Penggugat melunasi pembayaran take over PT. IKPP dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), selanjutnya untuk memberikan keyakinan kepada Pembanding/Penggugat maka Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4), yang pokoknya Para Tergugata akan memperbaiki dan menambah kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton/jam dan ditindaklanjuti dengan dibuatnya dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti -5) ; 3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan “bahwa tidak ada satu Pasal / ayatpada Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang mengharuskan Para Tergugat untuk menyerahkan PKS PT. IKPP yang di Take Over dalam kondisi mampu mengolah kelapa sawit 60 ton perjam, dst.....” merupakan pertimbangan yang keliru dan beralasan untuk dibatalkan, sebab tujuan dilakukan test kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 3 Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 adalah untuk mengetahui apakah mesin pabrik mampu mengolah kelapa sawit hingga 60 ton/jam, namun fakta di persidangan membuktikan test kapasitas tersebut juga tidak pernah dilakukan ; 4. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan di dalam Akta tidak ada satupun klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi dikarenakan setelah

dilakukan

test

kapasitas

ternyata

pabrik

tidak

mampu

memproduksi 60 ton/jam juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab di samping test

kapasitas tidak pernah dilakukan dan

meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan klausula wanprestasi, maka menurut hukum apabila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan salah satu pihak, maka haruslah mengacu kepada KUH Perdata, di antaranya :

a. Penjual wajib menyatakan dengan tegas keinginannya dalam perjanjian, artinya apabila terdapat klausul dalam perjanjian yang tidak jelas dan dapat diartikan kedalam berbagai pengertian, maka harus ditafsirkan kedalam pengertian yang merugikan penjual (vide Pasal 1473 KUHPerdata) ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 33

b. Penjual wajib menyerahkan barang dan juga menanggungnya (vide Pasal 1474 KUHPerdata). Penyerahan barang ini diartikan sebagai suatu pengalihan kekuasaan atas barang yang telah dijual tersebut dari tangan penjual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli (vide Pasal 1475 KUHPerdata) ; c. Barang yang diserahkan harus dalam keadaan utuh seperti yang telah dinyatakan dalam perjanjian atau pada saat penjualan (vide Pasal 1481 jo Pasal 1483 KUHPerdata) ; d. Penjual wajib menyerahkan segala sesuatu yang menjadi perlengkapan untuk menggunakan barang yang telah di jualnya tersebut (vide Pasal 1482 KUHPerdata) ; e. Penjual wajib menjamin pembeli untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram, serta bertanggung jawab terhadap cacatcacat yang tersembunyi yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510 KUH Perdata) ; f. Penjual diwajibkan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang merupakan akibat langsung dari pembuatnya sehingga merugikan pembeli, walaupun didalam perjanjian ditentukan bahwa penjual tidak menanggung segala risiko dalam jual beli tersebut (vide 1494 Pasal KUHPerdata ) ; g. Pembeli berhak mendapatkan jaminan untuk dapat memiliki barang itu dengan aman dan tentram. Serta jaminan terhadap cacat yang tersembunyi dan sebagainya, yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pembelian (vide Pasal 1491, 1504, 1506, 1509, 1510 KUHPerdata) ; 5. Bahwa dengan demikian, jikapun di dalam Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) tidak disebutkan klausula wanprestasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, namun tetap saja Para Terbanding / Para Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHPerdata ;

6. Bahwa selanjutnya di dalam

Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 13

tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) yang dikaitkan dengan Bukti P-3 berupa Ketentuan Take Over tanggal 16 Juni 2010, dengan jelas dapat diketahui bahwa yang menjadi objek jual beli (take over) PT IKPP adalah pabrik kelapa sawit dengan kapasitas oleh 60 ton per jam dengan harga Rp. 96 Milyar, dan senyatanya Para Terbanding/Para Tergugat berkewajiban

untuk

memperbaiki

mesin-mesin


dan

peningkatan Halaman 34

kapasitas 60 ton per jam, dan quod non kapasitas pabrik hanya 45 ton per jam, maka harga take over tidaklah sebesar Rp. 96 Milyar ; 7. Bahwa kemudian Majelis Hakim berpendapat,oleh karena pada saat Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 ditandatangani Para Pihak telah diketahui dan disepakati bahwa kapasitas Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP hanya mampu mengolah 45 ton / jam dan tidak mampu mengolah 60 ton / jam, maka apabila setelah di Take Over ternyata Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP tetap tidak mampu memproduksi dengan kapasitas 60 ton / jam, keadaan tersebut menurut Majelis bukanlah disebabkan karena perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji / wanprestasi, tetapi merupakan resiko yang sudah pasti telah diperhitungkan oleh Penggugat, sebagaimana isi pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) saat Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011,” merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut : -

Bahwa pertimbangan hukum yang demikian hanya didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta persidangan, sebab Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi dari Para Tergugat yaitu saksi ELISON RUMAHORBO dan ABDI SELO GINTINGdi persidangan telah menerangkan bahwa pada saat pabrik kelapa sawit PT.IKPP dibangun, didesain dengan kapasitas 60 ton/jam, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah setelah pabrik kelapa sawit selesai dibangun dan saat operasional mampu mengolah hingga mencapai 60 ton/jam ;

-

Bahwa dengan fakta tersebut, maka keterangan kedua saksi yang diajukan Para Terbanding/Para Tergugat telah bersesuaian dengan Bukti P–1, P–2, P–3, P–4, P–5 dan Bukti P–21 terkait belum terpenuhinya kapasitas pabrik mencapai 60 ton/jam, dimana apabila Para Terbanding memperbaiki mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas mesin pabrik, maka kapasitas oleh pabrik kelapa sawit dapat mencapai 60 ton/jam ;

-

Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Terbanding/Para Tergugat tidak memenuhi isi Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) untuk memperbaiki mesin-


Halaman 35

mesin dan peningkatan kapasitas mencapai 60 ton/jam, dimana sampai saat ini kapasitas pabrik hanya 45 ton/jam, maka fakta ini membuktikan Para Terbanding telah melakukan ingkar janji / wanprestasi ; -

Bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terbukti salah menerapkan hukum karena kurang tepat dan tidak terinci, maka beralasan terhadap putusan yang demikian untuk dibatalkan, hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588.K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan, “Putusan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan” ;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan kerendahan hati Pembanding / Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 a quo ;

III.

PUTUSAN

SALAHMENERAPKAN

HUKUM

PEMBUKTIAN

KARENA

TIDAK MENELITI SECARA CERMAT ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN.

1. Tentang Bukti Surat Pernyataan Bahwa Pembanding / Penggugat sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 45 paragraf 4 yang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “Menimbang,.... dst, bukti bertanda P – 4 ini ternyata hanya untuk Surat Pernyataan yang dibuat setelah perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011, apalagi sebagai Surat Pernyataan menurut ketentuan hukum acara tidak dapat dijadikan dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut pemenuhan prestasi, maka bukti bertanda P – 4 ini menurut Majelis tak bernilai sebagai bukti yang dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ; Bahwapertimbangan hukum tersebut, nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menilai bukti yang diajukan Pembanding / Penggugat, dimana bukti bertanda P – 4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Rachmad dan William Lim BERSAMAAN dengan Perjanjian Jual Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 36

Beli No. 14 tanggal 12 April 2011, dan bukan setelah Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 ; Bahwa Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 (Bukti P-4) tersebut bukanlah surat yang berdiri sendiri, namun mempunyai hubungan yang erat dengan pemenuhan kewajiban Para Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1), dan secara materil sebagai pengakuan Para Terbanding untuk memperbaiki dan meningkatkan kapasitas mesin pabrik; Bahwa

pertimbangan

Majelis

Hakim

yang

mengabaikan

dan

mengesampingkan Bukti P-4 a quo telah membuktikan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktikan, dimana akta pengakuan sepihak atau surat pernyataan secara tersirat diatur dalam Putusan Mahkamah AgungNo. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG; Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 telah memenuhi syarat-syarat sebuah akta pengakuan sepihak, yaitu a) tertulis, b) mencamtumkan identitas, c) menyebut dengan pasti tentang kewajiban memperbaiki mesin-mesin dan peningkatan kapasitas hinggga mencapai 60 ton/jam, d) ditulis dan ditanda tangani pembuat pernyataan / pengakuan ; Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual beli juga diakui dalam praktik hukum acara perdata, sebagaimana kaidah hukum Putusan MA No. 2370 K/Pdt/1992 tanggal 19 September 1993, yang menyatakan :

“Bahwa dalam suatu jual beli dimana dalam suatu pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh pembeli diluar akta jual beli yang isinya berupa pemberian kesempatan untuk membeli kembali. Kesempatan bagi penjual apabila dikehendaki, diberi kesempatan untuk membeli kembali dalam waktu tertentu dan bila mana waktu tertentu tersebut telah berlalu maka jual beli tersebut secara hukum adalah sah (Pasal1457,1458 KUHPerdata)” ;

Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4)telah memenuhi syarat sebagai akta pengakuan sepihak dan dibuat diatas kertas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 37

bermeterai dan tidak pernah dibantah oleh Para Terbanding di persidangan, maka terhadap surat bukti bertanda P-4 a quo beralasan hukum dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971, dengan kata lain bukti surat bertanda P-4 bernilai sebagai surat bukti yang mendukung dalil gugatan Pembanding / Penggugat ;

2.Tentang Bukti Foto Copy. Bahwa Pembanding/Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 paragrap 6 terkait dikesampingkannya surat bukti bertanda P – 5, sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P–5 tidak pernah dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, P–5 beralasan untuk dikesampingkan ;

Bahwa

dalam

pertimbangannya

Majelis

Hakim

tidak

memberikan

pertimbangan hukum yang cukup hingga mengesampingkan surat bukti bertanda P-5 tersebut, sebab dalam praktik peradilan bukti surat foto copy diterima sebagai bukti sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498/Pdt/2006

tanggal

23

Januari

2008

yang

kaidah

hukumnya

menyatakan: “Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti”; Bahwa meski bukti P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik tanggal 04 Mei 2011 merupakan foto copy, namun bukti ini tidaklah berdiri sendiri sebab didukung dan memiliki relevansi/hubungan yang erat dengan Bukti P-1 berupa Akta Kesepakatan Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, dan quod non permasalahan take over PT. IKPP dari Para Terbanding kepada Pembanding telah tuntas dan selesai dengan ditandatanganinya Bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011, maka tentunya Bukti P-5 tidak akan dibuat dan ditandatangani, dengan kata lain meski Bukti P-5 merupakan foto copy dari foto copy namun Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 38

bukti surat tersebut merupakan bentuk pengakuan Para Terbanding tentang belum dilaksanakannya kewajiban untuk memperbaiki mesin-mesin dan peningkatan kapasitas oleh pabrik hingga mencapai 60 ton/jam, maka Bukti P-5 tersebut menurut hukum dapat diterima sebagai bukti dalam perkara gugatan a quo ; Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 – 47 juga telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, .... dst, oleh karena kedua surat bukti ini tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, ....dst, terlebih terhadap kedua surat bukti ini Para Tergugat tidak mengakuinya, maka dengan demikian kedua surat bukti di atas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum” ;

Bahwa sebagaimana telah Pembanding uraikan di atas, terkait surat bukti foto copy dari foto copy dalam keadaan tertentu dapat diterima sebagai bukti, maka bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tertanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-5) dan bukti surat Ketentuan Take Overyang ditandatangani Johan tanggal 16 Juni 2010 (Bukti P-3) didukung oleh bukti lainnya sehingga semakin membuktikan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Terbanding, maka terhadap Bukti P-5 dan Bukti P-3 menurut hukum dapat diterima sebagai bukti dalam perkara gugatan a quo ;

Bahwa Majelis Hakim juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum tersebut menyatakan, “...... terlebih terhadap kedua surat bukti ini Para Tergugat tidak mengakuinya .... dst”, sebab fakta persidangan justru membuktikan terhadap Bukti P-5 dan Bukti P-3 secara tegas diakui Para Terbanding dalam Jawabannya pada halaman 3 paragrap 5, sehingga terhadap kedua bukti yang tidak disangkal tersebut maka menurut hukum dianggap sebagai alat bukti, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang berbunyi, “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”danNomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 yang berbunyi, “Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti”;


Halaman 39

Berdasarkan uraian di atas, terbukti putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquountuk membatalkan putusan yang dibanding ini;

DALAM REKONPENSI Bahwa

Pembanding/Tergugat

d.r/Penggugat

d.k

sependapat

dengan

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 yang menolak gugatan Para Penggugat d.r/Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana terurai dalam putusan pada halaman 47 – 48 ;

Bahwa untuk itu, Pembanding/Tergugat d.r/Penggugat d.k mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 sepanjang mengenai rekonpensi ini ;

IV. PERMOHONAN. Bahwa oleh karena Para Terbanding / Para Tergugat telah terbukti melakukan ingkar janji / wanprestasi, maka beralasan hukum Para Terbanding / Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp.31.687.425.000,- (tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa apabila Majelis Hakim Tinggi Medan menganggap tuntutan ganti rugi dan saat mulai pembayaran ganti rugi tersebut tidak pantas, maka Pembanding / Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tinggi Medan yang mulia menetapkan jumlah tuntutan ganti rugi yang sepantasnya, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 1970 Nomor 610 K/Sip/1968 yang menyatakan : “Dalam hal pihak yang mengajukan tuntutan ganti rugi berhak untuk mendapatkan ganti rugi itu tetapi jumlah yang


Halaman 40

dituntutnya dianggap tak pantas, Hakim berwenang menetapkan jumlah yang sepantasnya harus diberikan” ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Pembanding / Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara banding a quo, berkenan kiranya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

-

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat ;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 562/Pdt.G/2014/PNMdn tanggal 13 Juli 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ;

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Para Terbanding / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA -

Mengabulkan Gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Para Penggugat dalam Rekonpensi / Para Tergugat dalam Konpensi / Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa ParaTerbanding/Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 29 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu tanggal 29 September 2015, Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 41

bahwa PARA TERBANDING keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang telah silap dan keliru menolak Eksepsi PARA TERBANDING dengan alasan sebagai berikut: -

Bahwa pada gugatan PEMBANDING, ikut menggugat TERBANDING III dengan menyatakan antara lain ”TERBANDING III yang secara materil pemilik (Owner) PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA” namun pada kenyataannya TERBANDING III bukan sebagai pemegang saham dan atau Pengurus Persero PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Lama), sesuai dengan Akta Salinan Berita PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA Nomor : 04 tanggal 13 Juli 2009. Sehingga dengan demikian gugatan PEMBANDING secara hukum formil dapat dikualifisir sebagai salah gugat (salah subjek hukum) terhadap TERBANDING III, oleh karena itu telah cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan gugatan PEMBANDING tidak dapat diterima;

-

Bahwa sepengetahuan PARA TERBANDING telah terjadi jual beli (take over) lagi dari Pihak ke-II (kedua) dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perubahan dari Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 jo. Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011 kepada Pihak ke-III (Ketiga) atas saham Perusahaan dan Aset PEMBANDING atau dengan kata lain sudah terjadi Jual Beli (Take Over) kedua;

-

Bahwa dengan telah terjadinya Jual Beli (Take Over) kedua, maka secara hukum

formil

PEMBANDING

dalam

mengajukan

gugatan

harus ikut

menggugat pemegang saham dan atau persero Pengurus Jual Beli (take over) pertama dari PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA; -

Bahwa dengan tidak ikut menggugat pemegang saham dan atau persero pengurus jual beli (take over) pertama, maka secara hukum formil gugatan PEMBANDING dapat dinyatakan kurang pihak, oleh karena itu telah cukup alasan secara hukum gugatan PEMBANDING dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijek Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA


Halaman 42

I.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN YANG MENYATAKAN

PEMBANDING

WANPRESTASI

MERUPAKAN

PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT DAN SESUAI MENURUT HUKUM. -

Bahwa PEMBANDING sudah menyadari tidak ada satu pasal/ayat pada Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang mewajibkan PARA TERBANDING menyerahkan pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) yang di Take Over dalam kondisi mampu mengolah kelapa sawit 60 ton/jam sesuai dengan pasal 3 Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut PARA TERBANDING hanya diminta untuk test kapasitas hingga 60 ton/jam selama maksimun 1 (satu) bulan;

-

Bahwa apabila setelah dilakukan test kapasitas selama 1 (satu) bulan ternyata pabrik tidak mampu memproduksi 60 ton/jam, didalam Akta yang disepakati tidak ada satupun klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa PARA TERBANDING ingkar janji/wanprestasi. Sebagaimana yang tertuang dalam putusan pada halaman 43 s/d 45. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar, maka PARA TERBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk menguatkannnya;

II. PUTUSAN MAJELIS HAKIM TELAH TEPAT MENERAPKAN HUKUM. - Bahwa pada saat Akte Jual Beli Aset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 ditandatangani para pihak telah diketahui dan disepakati bahwa kapasitas Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP hanya mampu mengolah 45 ton/jam dan tidak mampu mengolah 60 ton/jam, maka apabila setelah di Take Over ternyata Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP tetap tidak mampu memproduksi dengan kapasitas 60 ton/jam, bukan merupakan perbuatan PARA TERBANDING yang ingkar janji (wanprestasi), tetapi merupakan resiko yang sudah pasti telah diperhitungkan oleh PEMBANDING, sesuai isi pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011;


Halaman 43

- Bahwa Perjanjian Take Over dan Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 serta Akte Jual Beli Aset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 adalah saling ketergantungan, berarti tatkala Akte Jual Beli Aset dan Perusahaan ditandatangani oleh PEMBANDING, maka secara sukarela telah menerima segala resiko yang timbul dikemudian hari atas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan

atas

timbulnya

resiko

tersebut

tidak

akan

menuntut

PARA

TERBANDING; - Dengan demikian telah cukup beralasan secara hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan;

III.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH TEPAT DAN BENAR MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN DENGAN MENELITI ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN

1. Bukti Surat Pernyataan -

Bahwa PARA TERBANDING sependapat dan setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang tidak mempertimbangan bukti yang diajukan oleh PEMBANDING berupa surat pernyataan dengan tanda P-4. Sebab bukti surat pernyataan tersebut dibuat setelah perjanjian jual beli No. 14 tanggal 12 April 2012 dan surat pernyataan menurut hukum acara tidak dapat dijadikan dasar bagi pihak ketiga untuk menuntut pemenuhan prestasi. Sehingga bukti P-4 tidak merupakan

surat

bukti

yang

dapat

mendukung

dalil

gugatan

PEMBANDING. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk tetap dipertahankan pada pemeriksaan tingkat banding;

2. Bukti Foto Copy -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menurut hukum menolak bukti surat berupa berita acara pemeriksaan mesin-mesin pabrik PT. IKPP tertanggal 04 Mei 2011 dengan tanda P-5 yang diajukan oleh PEMBANDING. Sebab surat bukti tersebut tidak pernah dapat ditunjukkan surat aslinya dipersidangan, maka sesuai dengan


Halaman 44

ketentuan pasal 1888 KUHPerdata bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

DALAM REKONPENSI -

bahwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya PARA TERBANDING sangat keberatan sekali. Sebab Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan dalam perkara ini tidak memenuhi rasa keadilan;

-

Bahwa PARA TERBANDING selaku Management Lama telah menjual aset (Take Over) Perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) kepada PEMBANDING dengan Akte Kesepakatan Jual Beli Saham dan Aset PT. INTI KARYA

PLASMA

PERKASA

kepada

Nyonya

BERTHA

HERAWATI,

kesepakatan mana dituangkan dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 dan dilanjutkan Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011; -

Bahwa pada persidangan perkara a quo PARA TERBANDING telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T.I.II.III-4 yang berisi kesepakatan yang ditandatangani antara Management Lama yang diwakili DJOHAN (TERBANDING III) dengan Management Baru yang diwakili EDY ATMAJA P, SE dengan disaksikan BERTHA HERAWATI;

-

Bahwa sehubungan dengan Take Over tersebut sesuai dengan bukti tanda T.I.II.III-4, maka telah disepakati peralatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni DIGESTER sebanyak 3 (tiga) unit harus dikembalikan management baru kepada PARA TERBANDING (management lama). Akan tetapi sampai sekarang ini PEMBANDING (management baru) tidak mengembalikannya kepada PARA TERBANDING;

-

Bahwa oleh karena PEMBANDING telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka wajar menurut hukum PEMBANDING dihukum untuk mengembalikan Digester sebanyak tiga unit tersebut kepada PARA TERBANDING.

IV.

PERMOHONAN GANTI RUGI WAJAR MENURUT HUKUM DITOLAK


Halaman 45

- Bahwa PARA TERBANDING secara hukum sama sekali tidak terbukti melakukan cidera janji (wanprestasi), maka permintaan ganti rugi sangat wajar untuk ditolak. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan; berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sangat beralasan kiranya memori banding dari Pembanding untuk ditolak seluruhnya dan dengan rendah hati Para Terbanding memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan : -

Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Tgl. 13 Juli 2015 No. 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn.

-

Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

I.

DALAM KONPENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONPENSI - Mengabulkan Gugatan

Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r untuk

seluruhnya; - Menyatakan secara hukum Penggugat d.k/Tergugat d.r telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi); - Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk mengembalikan Digester sebanyak 3 (tiga) unit kepada Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI


Halaman 46

Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar seluruh biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 29 September 2015, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap : -

Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor : 13, tanggal 31 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

-

Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor : 14, tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI -

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hinggi kini diperhitungkan berjumlah Rp. 1.736.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

bahwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 13 Juli 2015 dalam perkara perdata No. 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn tersebut, PARA PEMBANDING sangat keberatan sekali dan untuk itu Pembanding telah menandatangani Akte


Halaman 47

Banding Tanggal 27 Juli 2015 dengan Akte Banding Nomor : 114/2015 sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang untuk itu;

bahwa adapun keberatan PARA PEMBANDING terhadap keputusan tersebut sehingga PARA PEMBANDING mengajukan memori banding adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini tidak cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan dalam perkara ini belum memenuhi rasa keadilan; bahwa adapun alasan keberatan PARA PEMBANDING terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI bahwa PARA PEMBANDING sangat keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo yang menolak Eksepsi PARA TERBANDING dengan alasan sebagai berikut: -

Bahwa pada gugatan TERBANDING, ikut menggugat PEMBANDING III dengan menyatakan antara lain ”PEMBANDING III yang secara materil pemilik (Owner) PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA” namun pada kenyataannya PEMBANDING III bukan sebagai pemegang saham dan atau Pengurus Persero PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA (Management Lama), sesuai dengan Akta Salinan Berita PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA Nomor : 04 tanggal 13 Juli 2009. Sehingga dengan demikian gugatan TERBANDING secara hukum formil dapat dikualifisir sebagai salah gugat (salah subjek hukum) terhadap PEMBANDING III, oleh karena itu telah cukup alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menyatakan gugatan TERBANDING tidak dapat diterima;

-

Bahwa sepengetahuan PARA PEMBANDING telah terjadi jual beli

(Take

Over) lagi dari Pihak ke-II (Kedua) dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perubahan dari Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 jo. Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011 kepada Pihak ke-III (Ketiga) atas saham Perusahaan dan Aset TERBANDNG atau dengan kata lain sudah terjadi Jual Beli (Take Over) kedua; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 48

-

Bahwa dengan telah terjadinya Jual Beli (Take Over) kedua, maka secara hukum

formil

TERBANDING

dalam

mengajukan

gugatan

harus

ikut

menggugat pemegang saham dan atau persero Pengurus Jual Beli (take over) pertama dari PT. INTI KARYA PLASMA PERKASA; -

Bahwa dengan tidak ikut menggugat pemegang saham dan atau persero pengurus jual beli (take over) pertama, maka secara hukum formil gugatan TERBANDING dapat dinyatakan kurang pihak, oleh karena itu telah cukup alasan secara hukum gugatan TERBANDING dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijek Verklaard);


Bahwa PARA PEMBANDING/Tergugat d.k/Penggugat d.r sependapat dan setuju dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang hanya mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konpensi (TERBANDING) untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat dalam Konpensi untuk selain dan selebihnya;

-

Bahwa

adapun

sebagian

putusan

tersebut

yang

dikabulkan

adalah

menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap : 1. Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor : 13, tanggal 31 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang; 2. Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor : 14, tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN. Notaris di Kabupaten Deli Serdang; Hal mana keputusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana yang tertera dalam putusan pada halaman 35 s/d 47; -

Bahwa untuk itu, PARA PEMBANDING mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan sepanjang mengenai putusan dalam gugatan Konpensi;

DALAM REKONPENSI Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 49

-

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah silap dan keliru karena tidak mempertimbangkan

fakta-fakta

yang

sebenarnya

dimana

PARA

PEMBANDING pada persidangan telah mengajukan bukti-bukti baik itu bukti surat maupun saksi dengan perincian ada sebanyak 9 (sembilan) bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1, T.I.II.III-2, T.I.II.III-3, T.I.II.III-4, T.I.II.III-5, T.I.II.III-6, T.I.II.III-7, T.I.II.III-8, dan T.I.II.III-9serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Ir. ELIKSON RUMAHORBO dan ABDI SELO JUHARTO GINTING; -

Bahwa Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.k (PARA PEMBANDING) selaku Management Lama telah menjual aset (Take Over) perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) kepada Penggugat dalam d.k/Tergugat d.r (TERBANDING) dengan Akte Kesepakatan Jual Beli Saham dan Aset PT. INTI KARYA

PLASMA

PERKASA

kepada

Nyonya

BERTHA

HERAWATI,

kesepakatan mana dituangkan dalam Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Aset Nomor : 13 tanggal 31 Agustus 2010 dan dilanjutkan Akte Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011; -

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah silap dan keliru dengan tidak memperhatikan bukti PARA PEMBANDING yang diberi tanda T.I.II.III-4 yang berisi kesepakatan antara Management Lama yang diwakili DJOHAN (PEMBANDING III) dengan Management Baru yang diwakili EDY ATMAJA P, SE dengan disaksikan BERTHA HERAWATI;

-

Bahwa sehubungan dengan Take Over tersebut sesuai dengan bukti tanda T.I.II.III-4, maka telah disepakati peralatan Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yakni DIGESTER sebanyak 3 (tiga) unit harus dikembalikan management baru kepada PARA PEMBANDING (management lama). Akan tetapi sampai sekarang ini TERBANDING (management baru) tidak mengembalikannya kepada PARA PEMBANDING;

-

Bahwa TERBANDING telah terbukti tidak melaksanakan isi kesepakatan bersama dengan perbuatan tidak juga mengembalikan Digester sebanyak tiga unit

kepada

TERBANDING

PARA dapat

PEMBANDING, dikualifisir

maka

secara

melakukan

hukum

perbuatan

perbuatan

cidera

janji

(wanprestasi); -

Bahwa oleh karena TERBANDING telah terbukti melakukan wanprestasi dengan tidak memenuhi isi perjanjian, maka wajar menurut hukum


Halaman 50

TERBANDING dihukum untuk mengembalikan DIGESTER sebanyak 3 (tiga) unit tersebut kepada PARA PEMBANDING. Dengan demikian sangat beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dr/Para Tergugat d.k (PARA PEMBANDING) untuk seluruhnya; bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pembanding memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding dan Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding seraya mengadili dan memutuskan:

-

Menerima permohonan banding serta memori banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 Agustus 2015 dalam perkara perdata No. 595/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut;

IV. DALAM KONPENSI TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya; - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

TENTANG POKOK PERKARA - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

V. DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan

Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r untuk

seluruhnya; - Menyatakan secara hukum Penggugat d.k/Tergugat d.r telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi); - Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk mengembalikan Digester sebanyak 3 (tiga) unit kepada Para Tergugat d.k/Para Penggugat d.r;


Halaman 51

VI. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI Menghukum Penggugat d.k/Tergugat d.r untuk membayar seluruh biayabiaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 20Oktober 2015, Telah mengajukan keberatan atas Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI. 1. Eksepsi Salah Gugat (Salah Subjek Hukum) -

Bahwa

berdasarkan

fakta

di

persidangan,

telah

terbukti

peran

PEMBANDING III yang sangat dominan dalam pelaksanaan jual beli (take over) PT. Inti Karya Plasma Perkasa(IKPP)dan peranan tersebut juga diakui PARA PEMBANDING di dalam jawabannya yaitu pada : a. Halaman 3 paragraf 6 yang menyatakan : “Bahwa selanjutnya dilakukan beberapa kali pembicaraan melalui telepon dan pertemuan-pertemuan di Medan antara Management Lama yang diwakili oleh Tergugat III dengan Management Baru, ……. dst” ;

b. Halaman 4 paragraf 3 yang mendalilkan : “.......Para Tergugat melalui Tergugat III meminta kepada PT. Inti Karya Plasma Perkasa (Management Baru),…..dst, maka pada tanggal 28 Juni 2011 di Medan, dibuatlah surat di bawah tangan berupa Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Edy Atmaja P. SE selaku Management Baru PT. Inti Karya Plasma Perkasa dan Tergugat III selaku yang mewakili Management Lama,….. dst” ;

-

Bahwa di samping itu, Pembanding III juga membuat aturan atau klausula dalam take over PT. IKPP sebagaimana surat “Ketentuan Take Over”

tertanggal

16

Juni

2010

yang

ditandatangani

oleh

PembandingIII(Bukti P-3) yang kemudian dituangkan dalam Akte Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010;


Halaman 52

-

Bahwa saksi Bertha Herawati di persidangan menerangkan, sebelum jual beli PT. IKPP dilakukan, pihak Terbandingyang diwakili oleh Bertha Herawati

beberapa

kali

melakukan

pertemuan

dengan

PembandingIII,dan PembandingIII juga hadir saat penandatanganan Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham PT. IKPP Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 di Kantor Notaris Rezeki Sitepu ; Berdasarkan fakta persidangan di atas, maka menurut hukum sudah sepatutnyaPembandingIII ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk menolak eksepsi Para Pembanding ; 2. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) -

Bahwa dalil Para Pembanding yang menyatakan gugatan Terbanding kurang pihak (plurium litis consortium), dengan alasan terhadap saham dan asset PT. Inti Karya Plasma Perkasa telah dilakukan jual beli (take over) lagi oleh Pihak Kedua kepada Pihak Ketiga, sehingga harus ikut menggugat pemegang saham dan pengurus jual beli pertama PT. IKPP, sangat beralasan hukum untuk ditolak ;

-

Bahwa dalil Para Pembanding hanya didasarkan kepada pendapat, asumsi dan sepengetahuan Para Pembanding belaka, sehingga menjadi tidak jelas kepada siapa PT. IKPP di take over untuk yang kedua kalinya atau setidaknya Para Tergugat harus mengemukakan adanya akta perjanjian take over kedua tersebut, dan berdasarkan fakta di persidangan baik dari bukti surat maupun saksi-saksi dalil Para Pembanding tidak terbukti ;

Berdasarkan uraian di atas, Terbanding sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 yang menolak eksepsi Para Pembanding/Para Tergugat untuk seluruhnya,dan untuk itu Terbanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan sepanjang bagian eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA Bahwa

Terbanding

menolak

dengan

tegas

dalil-dalil

Para

Pembanding

sebagaimana diuraikan pada halaman 6 dan 7 memori bandingnya, sebab Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 53

Putusan Pengadilan Negeri Medan secara nyata telah salah menerapkan hukum, yaitu telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru, tidak tepat dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian ; V.

PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENYATAKAN TERBANDING WANPRESTASI, MERUPAKAN SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU.

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 42 paragrap 6 yang menyatakan permasalahan jual beli aset dan perusahaan PT. Inti Karya Plasma Perkasa (PT. IKPP) telah tuntas dan selesai, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam take over PT. IKPP antara Penggugat dengan Para Tergugat, merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah menerapkan hukum ; 5. Bahwa meskipun Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2) telah ditandatangani para pihak, namun fakta di

persidangan

telah

membuktikan,

bahwa

sebelum

dan

sesudah

ditandatanganinya surat bukti bertanda P-2 antara Terbanding yang diwakili Bertha Herawati dengan Para Pembanding yang diwakili oleh Muhammad Rachmat (Pembanding I) dan Johan (Pembanding III) telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas pemenuhan kewajiban Para Pembanding sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-1 ; 6. Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut, sesuai keterangan saksi Bertha Herawati di persidangan mengatakan, Tergugat III/Pembanding III meminta kepada Terbanding selaku pembeli yang diwakili Bertha Herawati untuk membayar lunas take over PT. IKPP yang bertujuan agar Para Pembanding kapasitas

dapat

mesin

memperbaiki mencapai

60

mesin-mesin ton/jam,

dan

meningkatkan

dikarenakan

Tergugat

III/Pembanding III tidak memiliki biaya untuk perbaikan mesin dan peningkatan kapasitas pabrik tersebut ; 7. Bahwa atas permintaan Pembanding III tersebut, maka Terbanding yang diwakili Bertha Herawati menyetujui dan membayar lunas jual beli (take over) perusahaan

PT.

IKPP,

dan

guna

memberikan

keyakinan

kepada

Terbanding maka Tergugat I (Pembanding I) dan Tergugat II (Pembanding II) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang bersamaan dengan ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No 14 tanggal 12 April 2011, yang isinya menyatakan Para Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 54

Pembanding akan menyelesaikan pekerjaan perbaikan mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton/jam dalam waktu 1 (satu) bulan ; 8. Bahwa dari fakta a quo dapat ditarik kesimpulan, bahwa jual beli Asset dan Perusahaan PT. IKPP belum selesai, dengan kata lain, permasalahan di antara kedua belah pihak menyangkut Take Over PT. IKPP dari Para Pembanding kepada Terbanding belum selesai sampai sekarang, sebab nyata-nyata Para Pembanding / Para Tergugat belum memenuhi kewajibannya, hal mana dibuktikan dengan adanya SURAT PERNYATAAN tanggal 12 April 2011 yang ditandatangani Pembanding I/Tergugat I dan Pembanding II/Tergugat II, dan surat pernyataan tersebut didukung bukti-bukti lainnya, sehingga sangat erat hubungannya dengan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Terbanding ; 9. Bahwa

fakta tidak selesainya permasalahan take over PT. IKPP pasca

ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2) dan Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4), ternyata diikuti pula dengan dilakukannya pemeriksaan mesin-mesin yang isinya menentukan mesin-mesin yang rusak dan langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Para Pembanding / Para Tergugat sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin PT.IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-5) ; 10. Bahwa selanjutnya Terbanding/Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 43 yang menyatakan justru Terbanding/ Penggugat yang telah melakukan ingkar janji / wanprestasi, dikarenakan melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 pada Bukti P-2 adalah sangat keliru, sebab pertimbangan Majelis Hakim a quo nyata-nyata telah mengabaikan dan tidak memberikan pertimbangan atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara menyeluruh, baik bukti surat maupun saksisaksi yang diajukan Terbanding/Penggugat, dimana dalam hal ini Majelis Hakim hanya mendasarkan putusannya pada Bukti P–1 berupa Akte Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Saham, Perusahaan dan Asset Nomor13 tanggal 31 Agustus 2010 dan Bukti P–2 berupa Akte Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor : 14 tanggal 12 April 2011, yang dibuat dihadapan Rezeki Sitepu, SH, SpN, Notaris di Kabupaten Deli Serdang ;


Halaman 55

11. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Terbanding/Penggugat berupa Bukti P-1 s/d Bukti P-21 dan saksi-saksi Terbanding/Penggugat yaitu saksi Agus Suryanto dan Bertha Herawati, padahal bukti-bukti tersebut mempunyai hubungan/relevansi dengan masalah perkara a quo, dengan kata lain bukti surat yang diajukan Terbanding / Penggugat merupakan bukti yang saling mendukung dan mempunyai kaitan yang kuat dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat ;

12. Bahwa bukti surat yang membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Bukti P-1 berupa Akta Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, antara lain berupa : -

Ketentuan Take Over tertanggal 16 Juni 2010 (Bukti P–3), dimana bukti ini dibuat dan ditandatangani oleh Djohan (Terbanding III) yang isinya kemudian dituangkan ke dalam Bukti P–1 ;

-

Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Muhammad Rachmad dan William Lim(Bukti P–4) ;

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-mesin Pabrik PT IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P–5);

-

Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT IKPP(Bukti P–21), dimana bukti a quo mengacu pada Bukti P–5, dibuat oleh saksi Agus Suryantosaat dilakukan pemeriksaan / pengecekan ulang atas mesinmesin pabrik PT. IKPP ;

13. Bahwa quod non benar justru Terbanding/Penggugat yang melakukan wanprestasi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim, maka apa urgensinya Pembanding I (Tergugat I) dan Pembanding II (Tergugat II) membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti

P–4)

serta

dibuat

dan

ditandatanganinya

Berita

Acara

Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P–5) yang ISINYA SEBAGAI BENTUK PENGAKUAN BAHWA PARA PEMBANDING/Para Tergugat akan memperbaiki mesin-mesin pabrik dan meningkatkan kapasitas hingga mencapai 60 ton per jam ? ;

14. Bahwa Bukti P–4 dan Bukti P–5 dibuat dan ditandatangani pada saat dan setelah Bukti P–2 berupa Akta Nomor 14 tanggal 12 April 2011 Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 56

ditandatangani para pihak, sehingga fakta ini telah membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat MENGAKU belum memperbaiki mesin pabrik dan meningkatkan kapasitas mesin hingga 60 ton/jam, dengan kata lain Para Pembanding/Para Tergugat terbukti wanprestasi terhadap Bukti P–1 dan Bukti P–2 tersebut ; 15. Bahwa di samping itu, wanprestasi yang dilakukan Para Pembanding/Para Tergugat semakin nyata juga didasarkan pada : -

Surat PT. Inti Karya Plasma Perkasa Nomor : 057/IKPP/EXT/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, perihal Teguran atas Perbaikan PKS untuk Penambahan Kapasitas Pengolahan dari 45 ton menjadi 60 ton/jam, yang ditujukan kepada Rachmad dan Johan (Bukti P – 6) ;

-

Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/15/II/2012/Riau/Res Kampar/Sek Tapung tanggal 07 Februari 2012 dengan Terlapor Tergugat I dan Tergugat III, (Bukti P – 7) ;

-

Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor 034/KH-HS/MDN/VII/2014 s/d Nomor 036/KH-HS/MDN/VII/2014 tertanggal 21 Juli 2014, yang ditujukan kepada Para Tergugat (Bukti P–8 s/d P–10) ;

-

Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor053/KH-HS/MDN/VIII/2014 s/d Nomor 055//KH-HS/MDN/VIII/2014tertanggal 25 Agustus 2014, yang ditujukan kepada Para Tergugat(Bukti P–11 s/d P – 13) ;

dimana surat bukti tersebut dibuat setelah Bukti bertanda P-2 dibuat dan ditandatangani ;

16. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Para Pembanding / Para Tergugat mengaku mendapat somasi dari manajemen baru PT. IKPP terkait penambahan kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton/jam, sebagaimana keterangan saksi yang diajukan Para Pembanding bernama Ir. ELIKSON RUMAHORBO yang menerangkan di persidangan, dimana terhadap somasi tersebut maka dilakukan pertemuan-pertemuan antara pihak Terbanding / Penggugat yang diwakili oleh Edy Admaja Putra dan Bertha Herawati dan Para Pembanding / Para Tergugat yang diwakili oleh Djohan dan Muhammad Rachmad, sebagaimana pengakuan Para Pembanding dalam jawabannya pada halaman 3 paragrap 6, yang menurut Para Pembanding hasil pertemuan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan bersama tanggal 28 Juni 2011 ; 17. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 57

18. Bahwa pertimbangan yang menyatakan Terbanding/Penggugat yang melakukan

wanprestasi

membuktikan

Majelis

Hakim

sangat

mengedepankan segi legal formalistik, tanpa mempertimbangkan sisi materil perkara gugatan a quo dimana berdasarkan fakta di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, bahwa secara materil telah terbukti Para Pembanding/Para Tergugat yang melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P–1), Akta Perjanjian Jual Beli Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), Ketentuan Take Over tanggal 16 Juni 2010 (Bukti P3), Surat Pernyataan tertanggal 12 April 2011 yang ditanda tangani Muhammad Rachmad dan William Lim (Bukti P-4) dan Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik tanggal 04 Mei 2011 (Bukti P-5) yang bersesuaian dengan keterangan saksi Bertha Herawati di persidangan ; 19. Bahwa

Putusan

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

3136

K/Pdt/1983,

menegaskan,“bahwa pengadilan dalam mengadili perkara perdata tidak dilarang mencari dan menemukan kebenaran materil,dan apabila kebenaran materil tidak ditemukan dalam peradilan perdata, hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil” ; Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan adalah sangat kelirudan untuk itu, Terbanding/Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak dalil-dalil memori banding dari Para Pembanding sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan yang dibanding ini ;

VI. PUTUSAN MAJELIS HAKIM SALAH MENERAPKAN HUKUM TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT.

-

Bahwa Terbanding / Penggugat keberatan dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, karenatelah salah dalam

menerapkan

hukum

dikarenakan

tidak

memberikan

pertimbangan hukum yang tepatsebagaimana terurai pada halaman 43 – 44, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan, sebab tidak didasarkan pada fakta di persidangan, dengan alasan sebagai berikut :


Halaman 58

8. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi Bertha Herawati yang menerangkan, bahwa terkait peningkatan Akta Kesepakatan Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) menjadi Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), yang mengatakan Pembanding III/Tergugat III (Djohan) tidak memiliki dana untuk memperbaiki mesin-mesin dan meningkatkan kapasitas 60 ton per/jam, sehingga

Pembanding

III/Tergugat

III

meminta

kepada

Terbanding/Penggugat untuk melunasi terlebih dahulu ;

9. Bahwa setelah Terbanding/Penggugat melunasi pembayaran take over PT. IKPP dan ditandatanganinya Akta Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2), selanjutnya untuk memberikan keyakinan kepada Terbanding/Penggugat maka Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4), yang pokoknya Para Tergugat akan memperbaiki dan menambah kapasitas pabrik hingga mencapai 60 ton/jam dan ditindaklanjuti dengan dibuatnya dan ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik PT. IKPP tanggal 04 Mei 2011 (Bukti -5) ;

10. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan “bahwa tidak ada satu Pasal / ayatpada Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 yang mengharuskan Para Tergugat untuk menyerahkan PKS PT. IKPP yang di Take Over dalam kondisi mampu mengolah kelapa sawit 60 ton perjam, dst.....” merupakan pertimbangan yang keliru dan beralasan untuk dibatalkan, sebab tujuan dilakukan test kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 3 Akta Kesepakatan Perjanjian Jual Beli No. 13 tanggal 31 Agustus 2010 adalah untuk mengetahui apakah mesin pabrik mampu mengolah kelapa sawit hingga 60 ton/jam, namun fakta di persidangan membuktikan test kapasitas tersebut juga tidak pernah dilakukan ;

11. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan di dalam Akta tidak ada satupun klausula perjanjian yang menyebutkan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi dikarenakan setelah

dilakukan

test

kapasitas

ternyata


pabrik

tidak

mampu

Halaman 59

memproduksi 60 ton/jam juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru, sebab di samping test

kapasitas tidak pernah dilakukan dan

meskipun dalam perjanjian tidak disebutkan klausula wanprestasi, maka menurut hukum apabila terjadi pelanggaran atas suatu perjanjian yang dilakukan salah satu pihak, maka haruslah mengacu kepada KUH Perdata, di antaranya, Pasal 1473, 1474, 1475, 1481 jo 1483, 1482, 1491, 1504, 1506, 1508, 1509 dan 1510, 1494 1491, 1504, 1506, 1509, 1510 KUHPerdata ;

12.Bahwa kemudian pertimbangan Majelis Hakim yang berpendapat,“oleh karena pada saat Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011 ditandatangani Para Pihak telah diketahui dan disepakati bahwa kapasitas Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP hanya mampu mengolah 45 ton / jam dan tidak mampu mengolah 60 ton / jam, maka apabila setelah di Take Over ternyata Pabrik Kelapa Sawit PT. IKPP tetap tidak mampu memproduksi dengan kapasitas 60 ton / jam, keadaan tersebut menurut Majelis bukanlah disebabkan karena perbuatan Para Tergugat yang telah ingkar janji / wanprestasi, tetapi merupakan resiko yang sudah pasti telah diperhitungkan oleh Penggugat, sebagaimana isi pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 6 ayat (2) saat Akta Perjanjian Jual Beli Asset dan Perusahaan No. 14 tanggal 12 April 2011,” merupakan pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, dengan alasan sebagai berikut : -

Bahwa pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan pada asumsi dan bukan berdasarkan fakta persidangan, sebab Majelis Hakim mengabaikan keterangan saksi dari Para Tergugat yaitu saksi ELISON RUMAHORBO dan ABDI SELO GINTINGdi persidangan telah menerangkan bahwa pada saat pabrik kelapa sawit PT.IKPP dibangun, didesain dengan kapasitas 60 ton/jam, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah setelah pabrik kelapa sawit selesai dibangun dan saat operasional mampu mengolah hingga mencapai 60 ton/jam ;

-

Bahwa dengan fakta tersebut, maka keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pembanding/Para Tergugat telah bersesuaian dengan Bukti P–1, P–2, P–3, P–4, P–5 dan Bukti P–21 terkait belum terpenuhinya kapasitas pabrik mencapai 60 ton/jam, dimana apabila Para Terbanding memperbaiki mesin-mesin dan meningkatkan


Halaman 60

kapasitas mesin pabrik, maka kapasitas oleh pabrik kelapa sawit dapat mencapai 60 ton/jam ;

-

Bahwa dengan demikian, oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat tidak memenuhi isi Akta Kesepakatan Jual Beli Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) untuk memperbaiki mesinmesin dan peningkatan kapasitas mencapai 60 ton/jam, dimana sampai saat ini kapasitas pabrik hanya 45 ton/jam, maka fakta ini membuktikan Para Pembanding/Para Tergugat telah melakukan ingkar janji / wanprestasi ;

Bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terbukti salah menerapkan hukum karena kurang tepat dan tidak terinci, maka beralasan terhadap putusan yang demikian untuk dibatalkan, hal mana sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 588.K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan, “Putusan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan” ;

VII. PUTUSAN

SALAHMENERAPKAN

HUKUM

PEMBUKTIAN

KARENA

TIDAK MENELITI SECARA CERMAT ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN.

1. Tentang Surat Pernyataan

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 45 paragraf 4 nyata-nyata telah keliru dan salah dalam menilai bukti yang diajukan Terbanding / Penggugat, dimana bukti bertanda P – 4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Muhammad Rachmad dan William Lim BERSAMAAN dengan Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011, dan bukan setelah Perjanjian Jual Beli No. 14 tanggal 12 April 2011 ; Bahwa

pertimbangan

Majelis

Hakim

yang

mengabaikan

dan

mengesampingkan Bukti P-4 a quo telah membuktikan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktikan, dimana akta pengakuan sepihak atau surat pernyataan secara tersirat diatur dalam Putusan Mahkamah AgungNo. 1363 K/Pdt/1996, Pasal 1878 KUHPerdata, dan Pasal 291 RBG; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 61

Bahwa surat pernyataan secara sepihak yang dibuat diluar akta jual beli juga diakui dalam praktik hukum acara perdata, sebagaimana kaidah hukum Putusan MA No. 2370 K/Pdt/1992 tanggal 19 September 1993, yang menyatakan :

“Bahwa dalam suatu jual beli dimana dalam suatu pernyataan secara sepihak yang dibuat oleh pembeli diluar akta jual beli yang isinya berupa pemberian kesempatan untuk membeli kembali. Kesempatan bagi penjual apabila dikehendaki, diberi kesempatan untuk membeli kembali dalam waktu tertentu dan bila mana waktu tertentu tersebut telah berlalu maka jual beli tersebut secara hukum adalah sah (Pasal1457,1458 KUHPerdata)” ; Bahwa oleh karena Surat Pernyataan tanggal 12 April 2011 (Bukti P-4)telah memenuhi syarat sebagai akta pengakuan sepihak dan dibuat diatas kertas bermeterai dan tidak pernah dibantah oleh Para Pembanding di persidangan, maka terhadap surat bukti bertanda P-4 a quo beralasan hukum dinyatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik sesuai ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971, dengan kata lain bukti surat bertanda P-4 bernilai sebagai surat bukti yang mendukung dalil gugatan Terbanding / Penggugat ;

2. Tentang Bukti Foto Copy. Bahwa Terbanding/Penggugat juga sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 45 paragrap 6 terkait dikesampingkannya surat bukti bertanda P – 5, sebagai berikut : “Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti bertanda P–5 tidak pernah dapat ditunjukkan surat aslinya di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata, P–5 beralasan untuk dikesampingkan ;

Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup hingga mengesampingkan surat bukti bertanda P-5 tersebut, sebab dalam praktik peradilan bukti surat foto copy diterima sebagai bukti sebagaimana


Halaman 62

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 yang kaidah hukumnya menyatakan: “Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti”; Bahwa meski bukti P-5 berupa Berita Acara Pemeriksaan Mesin-Mesin Pabrik tanggal 04 Mei 2011 merupakan foto copy, namun bukti ini tidaklah berdiri sendiri sebab didukung dan memiliki relevansi/hubungan yang erat dengan Bukti P-1 berupa Akta Kesepakatan Jual Beli Asset dan Perusahaan Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010, dan quod non permasalahan take over PT. IKPP telah tuntas dan selesai dengan ditandatanganinya Bukti P-2 berupa Akta Perjanjian Jual Beli Aset dan Perusahaan Nomor 14 tanggal 12 April 2011, maka tentunya Bukti P-5 tidak akan dibuat dan ditandatangani, dengan kata lain meski Bukti P-5 merupakan foto copy dari foto copy namun bukti surat tersebut merupakan bentuk pengakuan Para Pembanding tentang belum dilaksanakannya kewajiban untuk memperbaiki mesin-mesin dan peningkatan kapasitas oleh pabrik hingga mencapai 60 ton/jam, maka Bukti P-5 tersebut menurut hukum dapat diterima sebagai bukti dalam perkara gugatan a quo ;

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 – 47 juga telah salah menerapkan hukum pembuktian, dimana pertimbangan hukum tersebut berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, .... dst, oleh karena kedua surat bukti ini tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan, ....dst, terlebih terhadap kedua surat bukti ini Para Tergugat tidak mengakuinya, maka dengan demikian kedua surat bukti di atas tidak sah dan tidak berkekuatan hukum” ; Bahwa Majelis Hakim juga telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum tersebut menyatakan, “...... terlebih terhadap kedua surat bukti ini Para Tergugat tidak mengakuinya .... dst”, sebab fakta persidangan justru membuktikan terhadap Bukti P-5 dan Bukti P-3 secara tegas diakui Para Pembanding dalam Jawabannya pada halaman 3 paragrap 5, sehingga terhadap kedua bukti yang tidak disangkal tersebut maka menurut hukum dianggap sebagai alat bukti, sebagaimana kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 63

berbunyi, “Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti”;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga beralasan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara banding aquountuk membatalkan putusan yang dibanding ini;

DALAM REKONPENSI Bahwa Terbanding/Tergugat d.r sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 yang menolak gugatan Para Penggugat d.r/Para Pembanding/Para Tergugat dk untuk seluruhnya dikarenakan telah sesuai dengan ketentuan hukum, sebagaimana terurai pada halaman 47–48 ;

Bahwa Bukti T.I.II.III-4berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 28 Juni 2011, yang ditanda tangani DJOHAN (Managemen Lama) dengan Edy Atmaja P, SE (Managemen Baru) dan disaksikan Bertha Herawati, yang hanya berupa sehelai kertas sangat diragukan keabsahannya, sebab dibuat tanpa judul sehingga tidak diketahui makna dari surat tersebut. Apalagi saksi Bertha Herawati di depan persidangan mengatakan merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut dan tidak akan menandatangani surat tanpa adanya judul surat ;

Bahwa untuk itu, Terbanding/Tergugat d.r/Penggugat d.k mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 13 Juli 2015 sepanjang mengenai rekonpensi ini ; Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Terbanding / Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Majelis Hakim Tinggi yang Memeriksa dan Mengadili perkara banding a quo, berkenan kiranya menolak dalil-dalil memori banding Para Pembanding sekaligus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 562/Pdt.G/2014/PN-Mdn tanggal 13 Juli 2015 dan berkenan pula memeriksa dan mengadili sendiri seraya memberikan suatu putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 64

-

Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ;

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 562/Pdt.G/2014/PNMdn tanggal 13 Juli 2015 yang dimohonkan Banding tersebut ;

DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI -

Menolak Eksepsi Para Pembanding / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;


Mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI -

Menolak gugatan Para Penggugat dR / Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IIIdK/Para Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Para Penggugat dR / Para Tergugat dK / Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya diatas, Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa

pada

dasarnya

alasan-alasan/keberatan-keberatan

tersebut

telah

dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut sedangkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding sekaligus sebagai Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya yang pada pokoknya adalah mendukung Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 No. 562/Pdt.G/2015/PN.Mdn; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2015/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 65

Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding sekaligus sebagai Pembanding semula Para Tergugat melalui Kuasanya, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan

hal-hal

yang

disengketakan oleh para pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan Hakim

Tingkat

Pertama

tersebut

dan

pertimbangan

menjadikan

hukum Majelis

sebagai

alasan

dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan penguatan sebagai berikut : -

Bahwa Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding sekaligus sebagai Pembanding semula Para Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam take over tanggal 16 Juni 2010 dan akta kesepakatan jual beli saham perusahaan dan aset Nomor 13 tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-1) ;

-

Bahwa bukti P-1 sebagai perikatan bersyarat yang berupa kesepakatan perjanjian jual beli telah di penuhi kedua belah pihak ternyata telah di tingkatkan menjadi perjanjian jual beli sebagaimana tertuang dalam akta Nomor 14 tanggal 12 April 2011 (Bukti P-2) ;

-

Bahwa atas bukti P-1 dan P-2 Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat dan Para Terbanding sekaligus sebagai Pembanding semula Para Tergugat telah tidak saling membantah maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, maka para pihak tersebut harus tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian yang di buatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 No. 562/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; Memperhatikan ketentuan Pasal 1243, Pasal 1253 dan Pasal 1338 KUHPerdata serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan

yang

bersangkutan ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 13/PDT/2016/PT.Mdn

Halaman 66

MENGADILI -

Menerima

Permohonan

Banding

dari

Pembanding

sekaligus

sebagai

Terbanding semula Penggugat tersebut; -

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2015 Nomor: 562/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut ;

-

Menghukum Pembanding sekaligus sebagai Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2016 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI,SH., M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.,MH dan DALIZATULO ZEGA,SH para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Desember 2016 Nomor: 13/PDT/2016/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23

Februari 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ILHAM PURBA, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHARMA E. DAMANIK, SH., MH

Dr. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

DALIZATULO ZEGA, SH Panitera Pengganti,

ILHAM PURBA, SH., MH Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


Halaman 67

PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents