ME
GI
PUTUSAN
Nomor : 10/PDT/2016/PT-MDN
NT ING
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PT.PRATAMA BINA MEDITAMA, dalam hal ini diwakili oleh ANDRIE
ILA
YUANDA, Jabatan Direktur, beralamat di Jln.Merbau Mas Blok E No.06, Kelurahan Sidorame Barat I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota ,dalam hal ini memilih domocili
hukum di
Kantor
Pengacara /
AD
Penasehat Hukumnya AYUB,SH & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Prof.HM.Yamin SH , yang
PE
NG
berhak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus
2012,
yang
selanjutnya
disebut
sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT ;
LAWAN
PT.WRP BUANA MULTICORPORA , berkedudukan di Jln.Jermal No.20-B, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan
,
yang
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING semula TERGUGAT
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 10/PDT/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 1
ME
GI
2. Berkas perkara Nomor:490/Pdt.G/2012/PN.Mdn. dan surat-surat yang
NT ING
bersangkutan dengan perkara tersebut;
TENTANG DUDUK PERKARA :
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
dibawah Register Nomor:490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. mengemukakan sebagai berikut;
Bahwa Penggugat merupakan salah satu pemegang dan pemilik 3.755
ILA
-
(Tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) lembar saham dari 25.000 (Dua puluh lima ribu) lembar saham yang ada pada Tergugat (ic. PT. WRP Buana
AD
Multicorpora), sebagaimana Berita Acara Rapat No.21 tanggal 29 Maret 2005 yang dibuat dihadapan DJAIDIR, SH Notaris di Medan, sehingga berdasarkan perhitungan persentase, saham Penggugat yang ada pada
NG
Tergugat (ic. PT. WRP Buana Multicorpora) adalah sebesar 15,02 % (3.755.- : 25.000.- = 15,02 %) ; -
Bahwa namun demikian, sejak terbitnya Berita Acara Rapat No.21
PE
tertanggal 29 Maret 2005 tersebut di atas, Penggugat tidak pernah diberitahukan lagi prihal perkembangan PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat), serta Penggugat juga tidak pernah dili- batkan dan diikutsertakan Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun dalam kegiatan PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) lainnya ; -
Bahwa lebih parahnya lagi, sejak terbitnya Berita Acara Rapat tersebut Penggugat juga tidak pernah lagi menerima keuntungan berupa apapun dari Tergugat, padahal selain merupakan hak-hak Penggugat selaku pemegang saham, hal-hal tersebut di atas juga sering ditanyakan Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak mem- perdulikannya ;
-
Bahwa pada tahun 2010 Tergugat ada datang kepada Penggugat untuk menawarkan agar Penggugat mau menjual sahamnya di PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) dan mengatakan sudah ada calon pembeli yang berminat, serta sekaligus Tergugat menyerahkan Company Information
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 2
ME
PT. WRP Buana
Multicorpora (ic. Tergugat) pada tahun 2009 sebagai
acuan nilai jual saham Penggugat ;
Bahwa tawaran Tergugat diatas ditolak oleh Penggugat, karena tawaran
NT ING
-
GI
kepada Penggugat yang mana merupakan hasil audit mengenai total asset
tersebut dinilai Penggugat sangat kabur (obscur), dimana Penggugat tidak diberi tahu siapa yang menjadi calon pembeli saham Penggugat, dan Company Information yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut merupakan hasil audit internal yang dibuat oleh Tergugat sendiri, sehingga diragukan faliditasnya ; -
Bahwa meskipun demikian, berdasarkan Company Information PT. WRP
ILA
Buana Multi- corpora (ic. Tergugat) tersebut, barulah Penggugat mengetahui bahwa total asset PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) pada tahun 2009 yaitu, sebesar USD. 11.018. 635,- (Sebelas juta delapan belas ribu
-
AD
enam ratus tiga puluh lima Dolar Amerika) ; Bahwa hal yang menjadi ironi, ketika Penggugat mengunjungi untuk melihat PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) ternyata aset PT. WRP Buana Multicorpora yaitu berupa Bangunan Pabrik berikut segala sesuatu yang
NG
berada di atasnya juga sudah tidak ada lagi, dan hal tersebut tentunya sangat merugikan Penggugat selaku salah satu pemegang saham meskipun hanya sebesar 15,02 % dari total seluruh asset perseroan ; Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengabaikan serta tidak memenuhi
PE
-
hak Penggugat selaku salah satu pemegang dan pemilik saham di PT. WRP Buana Multicorpora (ic.Tergugat) tersebut, adalah merupakan tindakan pelanggaran hukum terhadap Peng gugat dan secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 52, 53 serta Pasal 66 dan 67 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta aturan hukum lainnya ; -
Bahwa berdasarkan ketentuan hukum perdata perbuatan Tergugat tersebut secara jelas dan nyata dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
yang menyebut-kan : ” Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum,
yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ” ; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 3
ME
Bahwa akibat pelanggaran serta Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht
GI
-
Matigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah mengalami kerugian yang sangat besar selaku
-
NT ING
pemegang saham di PT.WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) ; Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat selaku salah satu pemegang dan pemilik 3.755 (Tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima) lembar saham atau selaku pihak yang berhak atas 15,02 % bagian dari total
ILA
seluruh asset PT. WRP Buana Multicorpora (ic.Tergugat), dan pembaya- ran ganti rugi tersebut mengacu kepada data Company Information asset PT.WRP Buana Multicorpora tahun 2009 yang dibuat oleh Tergugat ; Bahwa berdasarkan data Company Information yang dibuat oleh Tergugat, asset
AD
-
PT.WRP
Buana
Multicorpora
tahun
2009
adalah
sebesar
USD.11.018.635.- (Sebelas juta delapan belas ribu enam ratus tiga puluh lima Dolar Amerika), sehingga dengan demikian Tergugat wajib membayar ganti
NG
kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.15.722.490.281,5.- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima sen) dengan perhitungan : -
PE
USD.11.018.635,- x Rp.9.500,- = Rp.104.677.032.500.- x 15,02 % ; Bahwa selanjutnya, mengingat tindakan Tergugat yang demikian, nyata merupakan suatu bentuk penyelewengan dari Tergugat atas kepercayaan penuh yang telah diberikan Penggugat untuk menjalankan tugas dan fungsi perseroan dengan baik, sehingga dengan adanya tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat tersebut telah menimbulkan kekecewaan yang mendalam bagi Penggugat selaku salah satu peme- gang dan pemilik saham di perseroan, dan oleh karenanya apabila Tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat, maka Penggugat akan me- narik diri dan tidak bersedia dilibatkan lagi dalam segala kegiatan perseroan ; -
Bahwa untuk kepastian hukum hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke- pada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 4
ME
GI
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan Penggugat tidak lagi sebagai pe- megang saham di PT. WRP Buana Multicorpora (ic. Tergugat) ;
Bahwa selanjutnya, agar Tergugat tidak lalai untuk melaksanakan isi/diktum
NT ING
-
putusan dalam perkara ini yang apabila dikabulkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, meng- adili dan memutus perkara ini berkenan kiranya menghukum Tergugat untuk mem- bayar uang paksa
ILA
(Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan isi/diktum putusan dalam perkara ini ; Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak nihil, mohon kiranya
AD
-
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ter- hadap barang-barang bergerak maupun
NG
barang-barang tidak bergerak milik Tergugat teristimewa terhadap : a. Sebidang tanah seluas + 16.586 M2 (Enam belas ribu lima ratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Jalan Bebas Hambatan
(Toll
PE
Road), sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 23 Juni 1993.
b. Sebidang tanah seluas + 15.640 M2 (Lima belas ribu enam ratus empat puluh meter persegi) terletak di Jalan Bebas Hambatan (Toll Road), sebagaimana tersebut Ser- tifikat Hak Guna Bangunan No.2/Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 23 Juni 1993. c. Sebidang tanah seluas + 7.373 M2 (Tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tiga meter persegi) terletak di Jalan Jermal Lingkungan – XVII, sebagaimana tersebut Sertifikat Hak Guna Bangunan No.193/Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Madya Medan, tertanggal 10 Nopember 1995. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 5
ME
Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah didasarkan pada
GI
-
bukti-bukti otentik yang tidak dapat dilumpuhkan oleh Tergugat sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 191 R.Bg./180 H.I.R cukup beralasan bagi
NT ING
Penggugat memohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan suatu putusan, dengan amar putusan yang dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi (Uit voerbaar bij voorrad) ; -
Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk
ILA
membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah Penggugat
AD
kemukakan pada seluruh bagian Posita di atas, maka dengan ini dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadi lan Negeri Medan atau Majelis
NG
Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan guna memeriksa perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir pada
PE
persidangan yang telah ditentukan untuk itu, serta selanjutnya mengambil suatu putusan hukum sebagai berikut : 1. 2.
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matige- daad) terhadap Penggugat ;
3.
Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan didalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
4.
Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebe- sar Rp.15.722.490.281,5.- (Lima belas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma lima sen) ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 6
ME
Menyatakan Penggugat tidak lagi sebagai pemegang saham di PT. WRP Buana Multi- corpora (ic. Tergugat) ;
6.
GI
5.
Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)
NT ING
kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlam- batan Tergugat dalam melaksanakan isi/diktum putusan perkara ini ; 7.
Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;
Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
SUBSIDAIR :
ILA
8.
AD
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et
NG
Bono) ;
Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut Tergugat
PE
tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relaas panggilan yang telah
di jalankan oleh Jurusita Pengadilan
Negeri Medan tertanggal 4 Oktober 2012 dan tertanggal 12 Oktober 2012 yang disampaikan melalui Lurah Kelurahan Sei Mati
Kecamatan Medan
Belawan yang menerangkan bahwa PT. WRP Buana Multicorpora sudah lebih kurang 1 (satu ) tahun tidak beroperasi dan yang ada hanya tanah kosong yang bertuliskan telah disita Pengadilan Negeri Medan ; Menimbang bahwa selanjutnya telah datang menghadap ke persidangan yaitu Deni Amsari Purba, SH, LLM , Kurator ,yang terdaftar sebagai anggota Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang mengatasnamakan diri sebagai Kurator dari PT.WRP Buana Multicorpora sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 7
ME
GI
Hakim Niaga Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Agustus 2012 No.04/PKPU/2012/PN Niaga Medan ;
kesempatan oleh Majelis Hakim
NT ING
Menimbang bahwa setelah diberi
selanjutnya Kurator menyampaikan bahwa selaku Kurator ianya telah menerima salinan Gugatan dari Penggugat tertanggal 31 Agustus 2012 dan akan menyampaikan Tanggapannya atas gugatan Penggugat tertanggal 31 Agustus 2012 tersebut diatas dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PT. Pratamabina Meditama selaku Penggugat, telah mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Medan, terhadap P.T. WRP Buana
ILA
Multicorpora, berkedudukan di di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, selaku Tergugat,
sebagaimana tersebut dalam
gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan,
AD
tanggal 31 Agustus 2012 dengan Register No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn, sebagaimana pemberitahuan yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Penggugat ke kantor Kurator melalui surat No. 35/AD/IX/2012 tertanggal 07
A.
NG
September 2012 (Vide Bukti 3);
PENGGUGAT MENUNTUT PEMENUHAN GUGATAN DARI BUDEL PAILIT
SEBAGAI
UPAYA
MENGHAMBAT
KURATOR
DALAM
PE
MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA
2. Bahwa
gugatan
yang
dimajukan
oleh
Penggugat,
terkait
dengan
kepemilikan saham PT. WRP Buana Multicorpora Incasso Tergugat, yang dalam hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ( in hern ) dengan seluruh asset yang dimiliki oleh Tergugat; 3. Bahwa tuntutan dari Penggugat sebagaimana tercantum dalam salah satu petitumnya adalah untuk meminta dikabulkannya sita jaminan terhadap budel pailit teristimewa terhadap : a. Sebidang tanah seluas 16,586 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan, No. 1 a.n. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 23 Juni 1993,.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 8
ME
GI
b. Sebidang tanah seluas 15,640 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2, a.n. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 23 Juni 1993.
NT ING
c. Sebidang tanah seluas 7,373 m2, terletak di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kotamadya Medan, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 193, an. P.T. Buana Multicorpora, tertanggal 10 Nopember 1995. 4.
Bahwa Penggugat kemudian juga telah menyurati para pihak yang berhubungan dengan budel pailit baik disadari maupun tidak disadari mengakibatkan terhalang-halanginya tugas Kurator untuk melakukan pemberesan terhadap budel pailit antara lain:
ILA
a. Penggugat melalui kuasanya telah mengirim surat kepada Pimpinan P.T. Asuransi Bintang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Q-R, Medan melalui surat No. 35/AD/IX/2012 tertanggal 08 September 2012 ,
AD
dimana pada point 5 surat tersebut berbunyi: “Bahwa apabila Bapak tetap memproses klaim asuransi tersebut diatas tanpa adanya persetujuan tertulis dari Klien kami, maka dengan sangat menyesal hal tersebut akan Klien kami proses sesuai dengan ketentuan
NG
hukum yang berlaku baik secara Perdata maupun Pidana.” b. Pengugat melalui kuasanya telah juga mengirim surat kepada Pimpinan P.T. Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Bandung, beralamat di Jl. Asia
PE
Afrika No. 116, Wisma HSBC, Lt. 5, Bandung 40261, melalui surat No. 34/AD/IX/2012 tertanggal 07 September 2012, dimana pada point 5 surat tersebut berbunyi: ““Bahwa apabila Bapak tetap memproses klaim asuransi tersebut diatas tanpa adanya persetujuan tertulis dari Klien kami, maka dengan sangat menyesal hal tersebut akan Klien kami proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara Perdata maupun Pidana.”
c. Bahwa patut diduga Penggugat juga telah menyurati pihak pihak lain yang berhubungan dengan harta pailit untuk baik disadari maupun tidak disadari telah mengganggu tugas pemberesan yang saat ini dilakukan oleh Kurator berdasarkan proses Kepailitan di Pengadilan Niaga Medan. d. Bahwa Penggugat dalam gugatannya bermaksud agar tuntutannya dapat dibayarkan dari Budel Pailit atau mengakibatkan suatu Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 9
ME
pemberesan
oleh
Kurator
GI
penghukuman bagi harta pailit yang pada saat ini dalam proses berdasarkan
NT ING
Pengadilan Niaga Medan.
proses
kepailitan
pada
5. Bahwa namun faktanya, pada tanggal 28 Agustus 2012 atau tepatnya 3 hari sebelum gugatan aquo dimajukan,
P.T. WRP Buana Multicorpora,
berkedudukan di Desa Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, secara juridis
telah dinyatakan PAILIT oleh Pengadilan Niaga pada
Pengadilan
Negeri
Medan
berdasarkan
putusan
No.
04/PKPU/2012/PN.Niaga Medan pada tanggal 28 Agustus 2012, sehingga
ILA
dengan demikian oleh karenanya Tergugat PT. WRP Buana Multicorpora dinyatakan ( Dalam Pailit ) .
6. Bahwa berdasarkan putusan Pailit No. 04/PKPU/2012/PN-Niaga Medan,
AD
tanggal 28 Agustus 2012, telah di tunjuk dan diangkat DENI PURBA, SH, LL.M, sebagai Kurator PT. WRP Buana Multicorpora dalam Pailit
( Ic.
Tergugat ) untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap seluruh kepentingan
PT.
WRP
Buana
Multicorpora,
dalam
melaksanakan
NG
kewajibannya terhadap seluruh Kreditur; 7. Bahwa secara pribadi Kurator tidak bermaksud untuk menggantikan kedudukan Tergugat dalam perkara Aquo, namun sebagai KURATOR,
PE
memiliki Legal Standing mewakili kepentingan budel pailit P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit), untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 8. Bahwa oleh karena terganggunya tugas tugas dan kepentingan Kurator, akibat adanya tuntutan dari Penggugat terhadap harta pailit sebagaimana disampaikan dalam gugatan perkara No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn, maka sangat patut dan beralasan Kurator menyampaikan tanggapan dan klarifikasi juridis, sebagaimana diuraikan berikut ini;
B.
GUGATAN PENGGUGAT MENCAKUP HARTA PAILIT
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 10
ME
GI
9. Bahwa cakupan harta pailit termasuk seluruh harta kekayaan dari perseroan baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan harta dari perseroan seperti piutang, modal yang terdiri dari saham, penyertaan
NT ING
modal kepada pihak ketiga dan seterusnya;
Pasal 21, Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menjelaskan: “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan” Penjelasan Pasal 102 ayat (1), Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang
ILA
Perseroan Terbatas, menjelaskan:
“Yang dimaksud dengan “Kekayaan Perseroan” adalah semua barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, milik
AD
Perseroan.”….
Bahwa dengan demikian seluruh harta Debitor P.T. WRP Buana Mulcorpora ( dalam pailit) baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang pada saat ini dalam proses pemberesan oleh Kurator telah
NG
dinyatakan menjadi budel pailit, sehingga merupakan kewajiban Kurator untuk tetap mempertahankan menjadi bagian dari harta pailit ;
PE
C. GUGATAN TERHADAP BUDEL PAILIT GUGUR DAN ATAU TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA PAILIT.
10. Bahwa untuk menghindari adanya upaya baik disadari ataupun tidak disadari terhalanginya proses pemberesan yang pada saat ini dilakukan oleh Pengadilan Niaga melalui Kurator, maka perlu kami sampaikan kepada Yth. Majelis Hakim ketentuan Undang Undang Kepailitan sebagai berikut:
Pasal 29, Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tegas menyatakan: “Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 11
ME
GI
perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor”
NT ING
11. Bahwa kemudian apabila ada tuntutan terhadap harta pailit maka harus melalui proses verifikasi yang diajukan kepada Kurator berdasarkan proses Kepailitan di Pengadilan Niaga:
Pasal 26, Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi: Ayat (1):
ILA
“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.” Ayat (2):
AD
“Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit, maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta
NG
pailit”
Bahwa dengan demikian gugatan terhadap budel pailit gugur dan atau tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.
PE
Bahwa sudah sepatutnya gugatan dari Penggugat P.T. Pratamabina Meditama, sepanjang tuntutan ditujukan untuk dipenuhi atau dibayarkan dari harta pailit, maka berdasarkan ketentuan diatas harus dinyatakan GUGUR
atau
dinyatakan
TIDAK
MEMPUNYAI
AKIBAT
HUKUM
TERHADAP HARTA PAILIT oleh Yth. Majelis Hakim perkara Aquo.
12. Kepailitan adalah sita umum, sehingga tidak ada sita yang dapat dilakukan lagi terhadap harta pailit. Pasal 1 (ayat 1), Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menegaskan; “Kepailitan adalah SITA UMUM atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 12
ME
GI
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini.”
Pasal 31, Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Ayat (1);
NT ING
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menegaskan;
“Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor”
ILA
Ayat (2);
“Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya”
AD
Dengan demikian terhadap permintaan dari Penggugat P.T. Pratamabina Meditama agar dilakukannya Sita Jaminan (conservatoire Beslag) terhadap harta pailit bertentangan dengan ketentuan diatas sehingga kami mohonkan agar Yth. Majelis Hakim tidak mengabulkannya, karena akan
NG
menjadi preseden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia.
D. TUGAS KURATOR DALAM PEMBERESAN ADALAH SERTA MERTA
PE
(“BIJ VOORAAD”)
13. Bahwa Kurator menjalankan tugas pemberesan terhadap harta pailit berdasarkan ketentuan Undang Undang dan setelah putusan pailit sudah dapat langsung melakukan tugas pemberesan tanpa dapat dihalangi baik oleh Kreditor, Debitor maupun dari pihak ketiga lain.
14. Bahwa hal tersebut secara tegas telah diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 15 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1)(2), yakni :
Pasal 15 (ayat 1), Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, menegaskan: Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 13
ME
GI
“Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.” Pasal 16, Undang Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Ayat (1); Kurator
berwenang
NT ING
Penundaan Kewajiban pembayaran Utang, menegaskan;
melaksanakan
tugas
pengurusan
dan/atau
pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali” Penjelasan ayat (1);
ILA
“Yang dimaksud dengan “pemberesan” dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang” Ayat (2);
AD
“Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17
NG
tetap sah dan mengikat Debitor” Penjelasan ayat (2); “Yang dimaksud dengan “segala perbuatan” yang telah dilakukan oleh
PE
Kurator” meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit”
Yang dimaksud tetap sah dan mengikat Debitor, adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di Pengadilan manapun”
15. Bahwa dari alasan dan fakta juridis sebagaimana diuraikan di atas, sangat patut dan beralasan gugatan Penggugat dalam perkara Register No. 490/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 28 Agustus 2012, TIDAK DAPAT DIAJUKAN, karena telah menghambat/ menghalang-halangi tugas dan fungsi Kurator yang seyogianya mendapatkan perlindungan hukum dalam melakukan pengurusan dan Pemberesan terhadap P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit); Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 14
Penggugat
P.T.
ME
bahwa
Pratamabina
Meditama
telah
GI
16. Fakta-fakta
mengirimkan surat ke berbagai pihak sebagaimana disebutkan pada point 4 diatas, sehingga baik disadari maupun tidak disadari telah menghalang-
NT ING
halangi tugas Kurator, dengan ini Kurator P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit) ;
17. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian dan fakta juridis di atas, Tergugat selaku Kurator, dalam hal ini bertindak mewakili kepentingan P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit), memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan menyatakan
Gugatan
perkara
perdata
Register
No.
ILA
PUTUSAN
490/Pdt.G/2012/PN-Mdn, GUGUR dengan segala akibat hukumnya;
AD
Berdasarkan uraian uraian di atas, maka dengan ini dimohonkan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini mengambil suatu putusan
1.
NG
hukum sebagai berikut:
Menyatakan
Gugatan
Penggugat
sepanjang
meminta
tuntutan
pembayaran dan penghukuman terhadap budel pailit, GUGUR. Menyatakan bahwa Kurator P.T. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit)
PE
2.
dapat menjalankan tugas-tugas kepengurusan dan pemberesan secara serta merta terhadap seluruh harta Debitur Pailit berdasarkan putusan Pailit No. 04/PKPU/2012/PN.Niaga Medan ;
3. Menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap surat surat yang telah dikirimkan oleh Penggugat kepada pihak ketiga dimana harta pailit berada termasuk; - P.T. Asuransi Bintang ,surat No. 36/AD/IX/2012, tertanggal 08 September 2012 - P.T. Asuransi Central Asia, surat No. 34/AD/IX/2012, tertanggal 07 September 2012 3.
Menolak Sita Jaminan (conservatoire Beslag) yang diajukan Penggugat terhadap budel pailit;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 15
ME
Menyatakan Kurator Deni Purba, SH, LLM, dalam hal ini bertindak
GI
4.
sebagai Kurator PT. WRP Buana Multicorpora (dalam pailit), menjalankan
tugas
dan
fungsinya
melakukan
dapat
pengurusan
dan
termasuk Penggugat; 5.
NT ING
pemberesan, tanpa ada halangan dan hambatan dari pihak manapun,
Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit Voerbaar Bij Vooraad)
DALAM POKOK PERKARA
Menolak gugatan Penggugat sepanjang meminta tuntutan pembayaran
ILA
-
dan penghukuman terhadap budel pailit; S U B S I D A I R:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain,
AD
-
mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)
Menimbang, bahwa atas gugatan
Penggugat tersebut Pengadilan
NG
Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 Oktober 2012 Nomor: 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn ,-
PE
1.
Gugur;
2.
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini, sejumlah
.Rp 426.000.- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)
Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor: 188 / 2012 tanggal 05 N0pember 2012 yang dibuat oleh Billiater Sitepu , SH.MH.Wakil Panitera
Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa
Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. Tanggal 30 Oktober 2012 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Lurah Sei Mati tanggal 19 Desember 2012 ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 16
ME
GI
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan
tanggal
27 Nopember 2012 dan
NT ING
Memori Banding tersebut telah di serahkan kepada Tergugat melalui Lurah Sei Mati tanggal 19 Desember 2012; Yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :
PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PUTUSANNYA No. 490/ PDT .G/ 2012/PN.MDN. TERTANGGAL 30 OKTOBER 2012 TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM PERDATA YANG BERLAKU BAIK
ILA
FORMIL MAUPUN MATERIL.
Bahwa fakta- fakta hukum sebagai akibat Penggugat / Pembanding
AD
mengajukan gugatan terhadap Tergugat / Terbanding adalah disebabkan Penggugat / Pembanding merupakan salah satu pemegang
dan pemilik
3.755 ( Tiga ribu tujuh ratus lima puluh lima ) lembar saham dari 25.000 ( dua puluh lima ribu ) lembar saham yang ada pada Tergugat / Terbanding
NG
, sebagaimana Berita Acara Rapat No.21 tanggal 29 Maret 2005 yang dibuat dihadapan DJAIDIR SH Notaris di Medan, oleh karenanya pada tanggal 31 Agustus 2012 Penggugat / Pembanding mengajukan gugatan
PE
terhadap Tergugat / Terbanding ; Bahwa namun pada saat persidanganhari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 dalam perkara No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn. saudara DENI PURBA SH , LL.M selaku Kurator
PT . WRP Buana
/Terbanding ) menyerahkan berkas berupa
Multicorpora
( ic. Tergugat
tanggapan dan sekaligus
permohonan perkara pedata Register No. 490/pdt.G/ 2012/PN.Mdn. agar dinyatakan gugur oleh Hakim Majelis , tanpa memberitahukan kapasitasnya sebagai pihak dalam perkara ini ;
Bahwa andaikatapun Saudara Deni Purba SH. LLM selaku Kuruptor PT WRP Buana Multicorpora ( ic. Tergugat/Terbanding ) merasa mempunyai kepentingan dalam perkara aquo , maka kurator seharusnya mengajukan permohonan intervensi untuk ikut serta atau ditarik / masuk dalam proses Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 17
ME
perkara perdata aquo sebagai intervenient , sebagaimana
GI
pemeriksaan
telah diatur dalam pasal 70 RV dan Pasal 279 RV.
perlu
ditegaskan
dalam
NT ING
Bahwa
dalil
memori
Penggugat/Pembanding sebelum Penggugat / Pembanding
banding mengajukan
gugatan terhadap tergugat/ Terbanding , Penggugat/Pembanding sama sekali tidak mengetahui tentang adanya putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan terhadap
Negeri Medan
PT WRP Buana
terhadap gugatan
No.04/PKPU/2012/PN.Niaga Medan
Multicorpora sehingga
yang diajukan
keberatan kurator
oleh Penggugat /Pembanding
dalam
ILA
perkara Reg. No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn tersebut diatas adalah suatu hal yang tidak
logis dan berlebihan serta
pembatasan
terhadap hak hak hukum Penggugat/ Pembanding di PT WRP Buana
selaku
Multicorpora ( ic. Tergugat/
AD
pemegang saham
bahkan merupakan tindakan
Terbanding ) ;
Bahwa selain hal tersebut diatas, andaikata benar Tergugat / Terbanding (
NG
ic. PT WRP Buana Multicorpora ) telah dinyatakan pailit
oleh putusan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di Medan maka tidak serta merta hak keperdataan Penggugat /Pembanding
menjadi gugur
berdasarkan
PE
putusan tersebut ;
Bahwa perlu diketahui pengertian gugatan gugur
adalah apabila
hari
sidang pertama Penggugat atau semua penggugat tidak hadir , meskipun telah dipanggil dengan patut dan tetap tidak mengirimkan kuasanya yang sah, sementara tergugat
atau kuasanya
yang sah hadir
dalam setiap
persidangan maka dalam hal demikian gugatan dapat digugurkan dan penggugat
dihukum untuk membayar
biaya perkara ( Vide pasal 124
HIR/pasal 148 RBg.) akan tetapi dalam perkara ini penggugat /pembanding selaku aktif mengikuti jalannya persidangan, oleh karen a itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan
yang menyatakan gugatan Penggugat
/Pembanding gugur adalah putusan yang keliru ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 18
ME
GI
Berdasarkan uraian – uraian serta dalil- dalil hukum yang telah Penggugat / Pembanding kemukakan diatas , dengan segala kerendahan hati Penggugat / Pembanding memohon kehadapan yang terhormat Ketua
memutus
perkara ini
di Medan
NT ING
Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
yang memeriksa
untuk Membatalkan putusan Pengadilan
dan Negeri
Medan No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdsn. tertanggal 30 Oktober 2012 , dan kiranya berkenan mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI :
untuk seluruhnya ;
ILA
-Menerima memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding
-Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 490 / Pdt. G/
AD
2012/PN.Mdn tertanggal 30 Oktober 2012 ; -Menyatakan Kurator PT . WRP Buana Multicorpora bukan sebagai pihak dalam perkara ini ;
:
NG
DAN MENGADILI SENDIRI
Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya ;
PE
Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan
untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan relaas pemberitahuan membaca berkas kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Januari 2013 dan kepada Tergugat melalui Lurah Sei Mati tanggal 19 Desember 2012 ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA
Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan UndangUndang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 19
ME GI
Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara Nomor: 490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. dan salinan Medan tanggal 30 Oktober 2012 Nomor:
NT ING
putusan Pengadilan Negeri
490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut :
Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama
yang telah menyatakan gugatan
Penggugat
gugur dengan
pertimbangan yang pada pokoknya bedasarkan pasal 29 Undang Undang
Pengadilan
ILA
No.37 tahun 2004 tentang UUK – PKPU bahwa suatu tuntutan yang diajukan
terhadap
Debitur sejauh
hukum di
bertujuan
untuk
memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta Pailit dan perkaranya sedang berjalan , gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit
AD
terhadap debitur maka gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap PT. WRP BUANA MULTI CORPORA, yang terdaftar dalam perkara No.
490 /Pdt.G/
2012/PN.Mdn harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya telah
NG
tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama
menjadi
pertimbangan
Pengadilan Tinggi sendiri
dalam
PE
memutus perkara a quo ditingkat banding ;
Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis
Hakim tingkat pertama
telah tepat dan
benar dan Pengadilan Tinggi
mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut , maka memori banding dari Pembanding semula Penggugat
tidak
mempunyai alasan hukum yang tepat ;
Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober 2012 No. 490/Pdt.G/2012/PN.Mdn. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 20
ME
berada
GI
Menimbang , bahwa oleh karena pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah , maka harus dihukum untuk membayar biaya
Memperhatikan
NT ING
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;
segala
peraturan
per-undang-undangan
yang
berkenaan dengan perkara ini khususnya UU No.37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
ILA
MENGADILI :
AD
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Oktober
NG
2012 Nomor: 490/Pdt.G/2012/PN. Mdn. yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Penggugat , untuk membayar biaya
PE
perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 ( seratus lima puuh ribu rupiah).
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 oleh kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH,MH Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 10/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan untuk umum pada hari Selasa
dalam sidang terbuka
tanggal 29 Maret 2016, oleh Hakim Ketua
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut P. RAMBE,SH Panitera
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 21
ME
tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasa
GI
Pengganti
NT ING
Hukumnya;
HAKIM ANGGOTA
dto YANSEN PASARIBU,SH
KETUA MAJELIS dto
Hj. WAGIAH ASTUTI, SH
dto
ILA
ABDUL FATTAH, SH., MH
NG
Biaya :
AD
PANITERA PENGGANTI
dto
P. RAMBE,SH.
Rp.
5.000,-
2. Meterai
Rp.
6.000,-
3. Pemberkasan
Rp.
139.000,-
Jumlah
Rp.
150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
PE
1. Redaksi
Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/PDT/2016/PT.Mdn
Halaman 22
