PUTUSAN Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN.
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: L E G I M A N.
Tempat lahir
: Pematang Siantar.
Umur/tanggal lahir
: 71 tahun/31 Desember 1939.
Jenis kelamin
: Laki – laki.
Kewarganegaraan
: I n d o n e s i a.
Tempat tinggal
: Jl. Rumah Potong Hewan Lingkungan X Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.
Ag a m a
: I s l a m.
Pe k e r j a a n
: Wiraswasta.
Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan, sejak tanggal 13 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 26 Juni 2011, kemudian Terdakwa di tahan kota sejak tanggal 27 Juni 2011 sampai dengan tanggal 26 Juli 2011, selanjutnya karena pertimbangan kesehatan dan usia lanjut maka kepada Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : I.
Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif sebagai berikut :
Kesatu Bahwa dia terdakwa LEGIMAN dan SUPENO (belum tertangkap) pada tanggal 18 September 1999, s/d 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 1999 s/d tahun 2002 bertempat di jalan Sudirman No. 56 Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa
2
ditahan di RUTAN Tanjung Gusta Medan, terdakwa bertempat tinggal di Medan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, melakukan atau turt serta melakukan perbuatan yaitu dengan segaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
Bermula PTPN II (Persero) memiliki areal seluas 314,7525 Ha yang terletak di Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan alas Hak Guna Usaha (HGU) No. 10 tanggal 14 Juni 1994 kemudian areal tersebut dialihkan PTPN II (Persero) ke PT. (Persero) Kawasan Industri Medan (PT.KIM) berdasarkan pelepasan Hak atas Tanah No. 630.I/920/IX/96 tanggal 2 September 1996 dan Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN) Nomor : 159/HPL/BPN/96 tentang pemberian Hak Pengelolaan atas nama PT. (Persero) Kawasan Industri Medan, atas tanah di Kabupaten Deli Serdang tanggal 24 Oktober 1996, kemudian PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM) memecahnya menjadi HPL No. 2 dan HPL No. 3 seluas 314,7525 Ha, dari HPL No. 3 dipecah menjadi HPL No. 4 seluas 274,74 Ha dan HPL No. 5 seluas 40,0122 Ha, kemudian HPL No. 5 dimohonkan oleh PT.Kawasan Industri Medan (PT. KIM) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47 tahun 1997, setelah itu PT. Kawasan Industri Medan (PT.KIM) mengalihkan HGB No. 47 tahun 1997 kepada 12 Investor yaitu : PT. JUI SHIN INDONESIA (PMA TAIWAN), PT. FEED MILL INDONESIA (PMA MALAYSIA)< PT. WF (PMA INDIA), PT. KRATON (PMDN), PT. MULTIMAS CHEMINDO (PMDN), PT. OLAH BAJA PERKASA (PMDN), PT. TRI PILAR PANGAN UTAMA (PMDN), PT. SURIMI BAHARI INDUSTRIES (PMDN), GUDANG MEDAN MAS KARIMUN (PMDN), MILIK PERORANGAN atas nama DIAN SURYANI, MILIK PERORANGAN atas nama FATIMAH SULIANI, dan PT. BINTANG TERANG LESTARI ABADI (PMDN); Terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKONO SASTRO menganggap bahwa sebagian tanah di areal Hak Guna Bangunan (HGB)No. 47 tahun 1997 yang telah dialihkan PT. Kawasan Industri Medan (PT. KIM) kepada 12
3
Investor adalah tanh garapan orang tua mereka sehingga pada tahun 1998, terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKONO SASTRO membentuk Kelompok Tani Manunggal Mabar bertempat di rumah terdakwa Jalan Rumah Potong Hewan Lingkungan X Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan dan tujuan pembentukan kelompok Tani Manunggal Mabar tersebut adalah untuk memperpanjang agar tanah garapan yang terletak di Pasar I, II dan III Desa Saentis II Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dikembalikan PT. KIM kepada keluarga/ ahli waris penggarap dan luas lahan yang diperjuangkan adalah 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dengan batas-batas sebagai berikut: •
Sebelah Timur
: Benteng Sungai
•
Sebelah Selatan
: Pasar/ Pasar I
•
Sebelah Barat
: Jalan Mendara
•
Sebelah Utara
: Pasar III
Kemudian terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKON SASTRO mencari anggota hingga berjumlah 70 (tujuh puluh) kepala keluarga, yang pada umumnya penduduk Mabar yaitu TUGIMIN, MAISARAH, SANDING, KASDI, SUGIONO, TUMINI, MULASEH, NGADIMIN, SUPONO, SAMIN, PAINEM,
TEMON,
PONIEM,
SUDJONO,
AMAT,
PARSI,
RAJIMIN,
LEGIRAN, LOSO, KASMIN, TUKIDIN, ABDUL MANAF, KASTO REDJO, TUDJO, PAIRUN, AMIN, ARI, SUMARMAN, KAMIDJAN, RAHMAT, SENEN, RASIDI, SAIMAN, BONTRAK, NGASIMUN, DARTO, HOMSIAH, SATEM, SUWONO, MINEM, SELAMAT, PAIMIN, SENEN HADI, SARIJO, MARIMAN, MARIDI, TUMI, SAMI’AN, SUBARTONO S, SUTOMARIO, SAKIMAN SAHIB, PAERAN, Dra. SRI MULYANI, UMAR SAID, SARINO, YAHMAN, ABDUL KARIM, terdakwa LEGIMAN, M. MUSNI, WIR, TERISNO, KADIO, MALEM, KADI, SIMIN, IROSUMITO, KROMO SARDI, KARSO SENTONO, TRIMO dan KARTO, kemudian dibentuk pengurus kelompok Tani Manunggal Mabar, dengan susunan pengurus sebagai berikut:
1. SUBARKONO SASTRO sebagai Ketua Kelompok;
4
2. Terdakwa LEGIMAN sebagai wakil Ketua dan merangkap sebagai bendahara; 3. SUPONO sebagai sekretaris; Dan secretariat / Kantor Kelompok Tani Manunggal Mabar beralamat di rumah terdakwa. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Wakil Ketua adalah membantu Ketua dalam menjalankan tugas-tugas ketua Kelompok Tani Manunggal Mabar dalam hal memperjuangkan tanah garapan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kepada Ketua Kelompok Tani Manunggal Mabar sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa LEGIMAN sebagai bendahar adalah membantu Ketua Kelompok mencari dan mengumpulkan dana serta membukukan dan mempertanggung jawabkan dana yang masuk dan keluar kepada Pengurus dan anggota Kelompok Tani; Selanjutnya terdakwa LEGIMAN, SUPONO dan SUBARKONO SASTRO mengumpulkan bukti-bukti berupa Alas Hak atas tanah garapan dari anggota namun anggota yang memiliki bukti Kartu Tanda Pendaftaran Penduduk Tanah (KTPPT) hanya 4 (empat) orang yaitu: 1. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor :258/8/VII tanggal 2 Februari 1957 atas tanah seluas 7.480 M² ; 2. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957 atas tanah seluas 6.400 M² ; 3. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957 atas tanh seluas 4.380 M² ; 4. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 atas tanah seluas 6.500 M². dengan luas tanah keseluruhan 24.760 M² sedangkan 64 (enam puluh empat) Kepala Keluarga termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki bukti Alas Hak atas tanah garapan tersebut; Kemudian pada tahun 1998 terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mendatangi Kantor Pengacara EMMY MARTHA SITORUS, SH di Jalan G.B Joshua Medan lalu membuat Surat Kuasa kepada Martha Sitorus , SH, tiga hari kemudian semua anggota Kelompok Tani yang terdaftar sama terdakwa LEGIMAN telah menandatangani Surat Kuasa kepada MARTHA SITORUS, SH pada hal saksi
5
LOSO dan saksi PAERAN AR mengaku tidak memiliki tanah dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada MARTHA SITORUS, SH adapun maksud memberikan Surat Kuasa tersebut adalah agar MARTHA SITORUS, SH mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melawan PT. Kawasan Industri Medan (PT.KIM) dan PTP. NUSANTARA –II (Persero) atas tanah garapan yang terletak di Pasar I, II dan III Desa Saentis II Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang seluas 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar, dan untuk melengkapi gugatan tersebut terdakwa LEGIMAN, SUPONO, dan SUBARKONO SASTRO menyerahkan bukti-bukti Alas Hak berupa 4 (empat) Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan
Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda
Pendaftaran Kependudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor :258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 sedangkan 68 (enam puluh delapan ) Kepala Keluarga termasuk terdakwa, SUPONO dan SUBARKONO SASTRO tidak memiliki bukti Alas Hak garapan, terdakwa mengaku tanah garapan seluas ± 6.400 M², dengan perincian Pertapakan rumah seluas ± 2.000 M² dan alreal Persawahan seluas ±4.400 M2. Pada tahun 2009 SUBARKONO SASTRO meninggal dunia sehingga jabatan SUBARKONO SASTRO sebagai Ketua Kelompok digantikan oleh terdakwa LEGIMAN. Adapun tugas dan tangging jawab terdakwa LEGIMAN selaku Ketua Kelompok Tani adalah menghimpun dan mengkoordinasi pengurus dan anggota Kelompok Tani manunggal Mabar dalam memperjuangkan hak-hak kelompok berupa perolehan tanah garapan, meyakinkan anggota Kelompok Tani dalam memperjuangkan tanah garapan, menandatangani surat-surat dan mewakili anggota dalam memperjuangkan tanah garapan, memimpin rapat yang diadakan Kelompok Tani Manunggal Mabar, bertindak mewakili anggota baik kedalam maupun keluar dalam melakukan perjuangan Kelompok Tani Manunggal Mabar;
6
Kemudian pada tanggal 17 September 1999 terdakwa LEGIMAN beserta anggota Kelompok berjumlah 70 (tujuh puluh) orang melalui Pengacara MARTHA SITORUS, SH mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor Register : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 18 September 1999, dengan permintaan menyatakan tanah garapan para penggugat (petani 70 KK) seluas ± 46,11 Ha (± 461.100 M2) yang terletak di Pasar I, II dan III Desa Mabar dahulu Kecamatan bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1954 dan PEPERTI No. I Tahun 1960 dan menyatakan tanah terperkara adalah syah milik para Penggugat, kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Putusan No : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 memutuskan “menolak gugatan penggugat untuk” dengan peretimbangan bahwa tanah garapan yang diusahai oleh penggugat setelah dihubungkan dengan keterangan Ahli dari BPN Kabupaten Deli Serdang, ternyata penggugat tidak dapat membuktikan apakah para penggugat sebagai penggarap yang dilindungi, karena penggugat tidak dapat membuktikan bernarkah nama-nama mereka terdaftar di dalam daftar panjang, tanah terperkara diterbitkan HGU nya berarti tanah tersebut terbebas dari penggarap dan obyek perkara masih termasuk di dalam HGU PTP IX sekarang PTPN II (Persero) Tanjung Morawa (Tergugat II); Atas Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No :67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 tersebut,terdakwa LEGIMAN beserta anggota mengajukan Upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan sesuai dengan Akta Banding Nomor : 10/Bdg/2000 tanggal 20 Maret 2000 dan Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No : 256/PDT/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No : 67/Pdt.G/1999/PN-LP tanggal 09 Maret 2000 yang dimintakan Banding dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Lubuk Pakam telah tepat dan benar menurut hukum, Pengadilan Tinggi Medan; Kemudian terdakwa LEGIMAN dan SUPONO memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING,SH yang diikuti semua anggota kelompok memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH atas ajakan terdakWa LEGIMAN dan SUPONO, adapun maksud pemberian Surat Kuasa tersebut adalah agar EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum
7
Kasasi ke Mahkamah Agung R.I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 256/PDT/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000, dan untuk melengkapi
Upaya Hukum Kasasi tersebut terdakwa LEGIMAN dan
SUPONO menyerahkan bukti-bukti Alas Hak berupa 4 (empat) Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor : 258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955; Kemudian EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung R.I terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan No : 256/PDT/2000/PT-MDN tanggal 21 September 2000 dan Mahkamah Agung R.I dengan Putusan No :3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001 menolak permohonan Kasasi dari para pemohon Kasasi dengan pertimbangan Judex Factie tidak meminta dan mendengarkan keterangan (ahli) dari pihak Kantor Gubernur Sumatera Utara tentang ada tidaknya daftar panjang dan peta Kalkir dan Judex Factie tidak terlebih dahulu melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui tentang letak, luas dan batas tanah yang sebenarnya dan Judex Factie tidak mempertimbangkan tentang bagaimana prosedur memperoleh KTPPT bagi para penggarap; Atas Putusan Mahkamah Agung RI No : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO memberikan Surat Kuasa Khusus kepada EMMY SSIHOMBING, SH atas ajakan terdaka LEGIMAN dan SUPONO, adapun maksud pemberian Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2002 dan tanggal 03 September 2002 tersebut adalah agar EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tertanggal 06 Desember 2001 dan untuk melengkapi Upaya Hukum peninjauan Kembali tersebut, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO menyerahkan bukti-bukti Alas Hak berupa 4 (empat) Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor : 258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda
8
Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 kemudian EMMY SIHOMBING, SH mengajukan permohonan Peninjaun Kembali ke Mahkamah Agung R.I tanggal 03Oktober 2007 dan mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor :
94 PK/PDT/2004 memutuskan yang amarnya menyatakan
MENGADILI :”Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali,…dst nya; Bukti-bukti yang diajukan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO dalam melakukan gugatan perdata pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah: 1. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor :258/8/VII tanggal 2 Februari 1957 atas tanah seluas 7.480 M²; 2. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957 atas tanah seluas 6.400 M²; 3. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957 atas tanh seluas 4.380 M²; 4. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955 atas tanah seluas 6.500 M²; Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) yaitu Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama NGADIMIN Nomor : 258/8/VII tanggal 2 Februari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VII tanggal 20 Maret 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VII tanggal 31 Juni 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IRO SUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955, yang diajukan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO sebagai Alas Hak dalam melakukan gugatan perdata padda tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung adalah PALSU, berdasarkan:
9
1. Keterangan saksi HAFIZUNSYAH, SH (Kepala Seksi Pengkaji dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) menerangkan: 1. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama IROSUMITO Nomor : 17 93 yang diterbitkan pada tanggal 16 Februari 1955 tidak terdaftar baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara karena Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur (dahulu) dibentuk pada tanggal 30 Juni 1955 dengan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor SK : 102/KA/1955 sehingga lebih dahulu terbit KTPPT atas nama IROSUMITO baru dibentuk Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur dan KTPPT atas nama IROSUMITO juga tidak terdaftar pada Daftar Panjang dan peta KALKIR (Peta Klak). 2. Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) atas namaNGADIMIN, Nomor :258/8/VIII, 20 Februari 1957 tidak terdaftar baik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumut, demikian juga ketiga KTPPT tersebut tidak terdata di Kantor Gubernur Sumatera Utara sebagaimana Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor : 593/525 tanggal 10 Maret 2011; 2. Keterangan Ahli AGUS BAMBANG HERMANTO, SS.Mpd (ahli tata bahasa) menerangkan Ejaan yang dipakai dalam penulisan data-data dalam keempat KTPPT yaitu atas nama IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955, KTPPT atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, KTPPT atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan KTPPT atas nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII, 20 Februari 1957 bsudah mengikuti pola ejaan yang disempurnakan pada hal ejaan yang digunakan pada tahun 1955 dan 1957 adalah ejaan SOEWANDI;
10
3. Keterangan saksi SONTIAN SIAHAAN ,SH, CH ( Kepala Seksi Sengketa Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang) menerangkan keempat KTPPT yaitu atas nama IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955, KTPPT atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, KTPPT atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan KTPPT atas nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII, 20 Februari 1957, tidak terdapat / tidak ada daftar kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang; Terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota Kelompok Tani Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN dan SUPONO tidak memiliki alas hak atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa luas tanah dalam keempat KKPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN, dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M² sedangkan luas tanah yang digugat 46,11 9empat puluh enam koma sebelas) hektar dan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO dan saksi PAERAN AR tidak memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan gugatan
namun
demikian
terdakwa
LEGIMAN
dan
SUPONO
tetap
memberikan KTPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN dan IRO SUMITRO tersebut sebagai bukti dalam pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung R.I. baik dalam tingkat Kasasi maupun permohonan Peninjauan Kembali; Terdakwa LEGIMAN dan SUPONO telah menggunakan KTPPT atas nama IROSUMITO Nomor : 1793 tanggal 16 Februari 1955, KTPPT atas nama KASIAN Nomor : 320/8/VIII tanggal 31 Januari 1957, KTPPT atas nama SUMARMAN Nomor : 246/8/VIII tanggal 20 Februari 1957 dan KTPPT atas nama NGADIMIN, Nomor : 258/8/VIII, 20 Februari 1957 sebagai bukti-bukti pengajuan gugatan yang ternyata palsu dan dengan keempat KTPPT tersebut, permohonan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO dikabulkan Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007, akibat penggunaan keempat KTPPT yang palsu tersebut telah menimbulkan
11
kerugian
bagi
PT.
(Persero)
Kawasan
Industri
Medan
sebesar
Rp.
5.560.600.000.000.00,- (lima trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknay lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh rupiah); sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; DAN Kedua Primair
Bahwa dia terdakwa LEGIMAN, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 bertempat di Pasar I, II, III Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (tepatnya di areal
PT. KAWASAN INDUSTRI
MEDAN) atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdaka di tahan di RUTAN Tanjung Gusta Meda, terdakwa bertempat tinggal di Medan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan,
menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte
authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:
Bermula pada tanggal 03 Oktober 2002 EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001 yang menolak permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi (terdakwa LEGIMAN, SUPONO beserta aggota Kelompok Tani Manunggal Mabar berjumlah
70 Kepala Keluarga) atas sebidang tanah Hak Guna bangunan
(HGB) No. 47 tahun 1997 atas nama PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, yang terletak di Pasar I, II, dan III desa Saentis II Mabar dahulu kecamatan Labuhan
12
Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007 memutuskan mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan para penggugat adalah para penggarap yang sah dan mantan buruh perkebunan Tembakau Maskapai Aresboro (TMA) dan menyatakan tanah garapan para penggugat (Petani 70 KK) seluas ±46,11 Ha yang terletak di Pasar I, II, dan III Desa Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan Peperti No. 1 thn 1960 serta menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para penggugat” (hal. 30), dan salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek tanah terperkara yang diklaim sebagai tanah garapan milik Pemohon Peninajaun Kembali berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II (PTP Nusantara II); Dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No : 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03 oktober 2007 tersebut, terdakwa LEGIMAN melalui Penasehat Hukumnya EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2009, selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tertanggal 08 Mei 2009 menetapkan memerintahkan Panitera/ Juru Sita untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan/ Pengukuran pencocokan (konstatering) terhadap tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut sei Tuan kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas: •
Sebelah Timur
: Benteng Sungai
•
Sebelah Selatan
: Pasar/ Pasar I
•
Sebelah Barat
: Jalan Mendara
•
Sebelah Utara
: Pasar III
Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan terdakwa LEGIMAN dan EMMY SIHOMBING, SH menandatangani lokasi yang terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan
13
Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang untuk melakukan pemeriksaan / pengukuran pencocokan (Konstatering), oleh Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH menanyakan batas-batas tanah yang akan dieksekusi kepada terdakwa LEGIMAN, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota Kelompok tani Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki alas hak atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa luas tanah dalam keempat KKPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN, dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M² sedangkan luas tanah yang digugat 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO dan saksi PAERAN AR tidak memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan gugatan namun demikian terdakwa LEGIMAN tetap menunjukkan batas-batas tanah/ lahan yang akan diukur kepada OLOAN SIRAIT, SH dan terdakwa menunjukkan batas-batas tanah dengan obyek tanah seluas 46,11 Ha dengan batas ± 2 Km dari benteng sungai yang merupakan batas ttanah sebelah Timur dan ± 200 Meter dari pasar I yang merupakan batas sebelah Selatan, batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN
tersebut terletak diatas tanah PT.
KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan HPL No. 3 dan telah dimiliki 12 (dua belas) Investor dengan HGB No. 47 tahun 1997, padahal terdaka LEGIMAN mengetahui
bahwa
objek
perkara
baik
luas
maupun
batas-batasnya
sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung R.I No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007 adalah terletak / berada di Pasar I, II, dan III desa Saentis Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut sei tuan Kabupaten deli serdang seluas 46, 11 Ha dengan batas-batas: •
Sebelah Timur
: Benteng Sungai
•
Sebelah Selatan
: Pasar/ Pasar I
•
Sebelah Barat
: Jalan Mendara
•
Sebelah Utara
: Pasar III
dan objek tanah terperkara berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II (PTP. Nusantara II);
14
batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut telah dituangkan Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH ke dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (konstratering) Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009 dan juga dituangkan dalam Peta Situasi tanah yang ditanda tangani oleh OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk pakam, terdakwa LEGIMAN mewakili pemohon Peninjan kembali dan EMMY SIHOMBING, SH selaku Kuasa Penggugat; akibat perbuatan terdakwa LEGIMAN telah menimbulkan kerugian bagi PT. (Persero) Kawasan Industri Medan sebesar Rp. 5.560.600.000.000.00,- (lima trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknay lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh rupiah); sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;
Subsidair Bahwa dia terdakwa LEGIMAN, pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Pasar I, II, III Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (tepatnya di areal PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN) atau setidak tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau setidaknya Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP karena terdaka di tahan di RUTAN Tanjung Gusta Medan, terdakwa bertempat tinggal di Medan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: Bermula pada tanggal 03 Oktober 2002 EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung R.I. terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001 yang menolak permohonan Kasasi dari para pemohon kasasi (terdakwa LEGIMAN, SUPONO beserta aggota Kelompok Tani Manunggal Mabar berjumlah
70 Kepala Keluarga) atas sebidang tanah Hak Guna bangunan
(HGB) No. 47 tahun 1997 atas nama PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN, yang terletak di Pasar I, II, dan III desa Saentis II Mabar dahulu kecamatan Labuhan
15
Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, dan Mahkamah Agung R.I. telah memutuskan permohonan Peninjauan Kembali tersebut dengan Putusan Nomor : 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007 memutuskan mengabulkan permohonan Peninjaun Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali, menyatakan para penggugat adalah para penggarap yang sah dan mantan buruh perkebunan Tembakau Maskapai Aresboro (TMA) dan menyatakan tanah garapan para penggugat (Petani 70 KK) seluas ±46,11 Ha yang terletak di Pasar I, II, dan III Desa Mabar Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah tanah bekas perkebunan TMA yang dilindungi oleh Undang-Undang Darurat No. 8 tahun 1954 dan Peperti No. 1 thn 1960 serta menyatakan tanah terperkara adalah sah milik para penggugat” (hal. 30), dan salah satu pertimbangan Majelis Hakim bahwa objek tanah terperkara yang diklaim sebagai tanah garapan milik Pemohon Peninajaun Kembali berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II (PTP NUSANTARA II); Dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001 tersebut, terdakwa LEGIMAN melalui Penasehat Hukumnya EMMY SIHOMBING, SH mengajukan Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Peninjauan Kembali tersebut ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 06 April 2009, selanjutnya Ketua pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeluarkan Penetapan Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tertanggal 08 Mei 2009 menetapkan memerintahkan Panitera/ Juru Sita untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan/ Pengukuran pencocokan (konstatering) terhadap tanah objek perkara yaitu sebidang tanah seluas 46,11 Ha yang terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut sei Tuan kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas: •
Sebelah Timur
: Benteng Sungai
•
Sebelah Selatan
: Pasar/ Pasar I
•
Sebelah Barat
: Jalan Mendara
•
Sebelah Utara
: Pasar III
Kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2009 OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Medan bersama-sama dengan terdakwa LEGIMAN dan EMMY SIHOMBING, SH menandatangani lokasi yang terletak di pasar I, II, III Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan
16
Percut Sei Tuan kabupaten deli serdang untuk melakukan pemeriksaan / pengukuran pencocokan (Konstatering), oleh Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH menanyakan batas-batas tanah yang akan dieksekusi kepada terdakwa LEGIMAN, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa IRO SUMITRO telah meninggal dunia pada tahun 1994, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa 68 (enam puluh delapan) Kepala Keluarga anggota Kelompok tani Manunggal Mabar termasuk terdakwa LEGIMAN tidak memiliki alas hak atas tanah garapan, terdakwa LEGIMAN mengetahui bahwa luas tanah dalam keempat KKPPT atas nama NGADIMIN, SUMARMAN, KASIAN, dan IRO SUMITRO hanya 24.760 M² sedangkan luas tanah yang digugat 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) hektar dan terdakwa LEGIMAN dan SUPONO mengetahui bahwa saksi LOSO dan saksi PAERAN AR tidak memiliki tanah di objek perkara dan tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada EMMY SIHOMBING, SH untuk mengajukan gugatan namun demikian terdakwa LEGIMAN tetap menunjukkan batas-batas tanah/ lahan yang akan diukur kepada OLOAN SIRAIT, SH dan terdakwa menunjukkan batas-batas tanah dengan obyek tanah seluas 46,11 Ha dengan batas ± 2 Km dari benteng sungai yang merupakan batas ttanah sebelah Timur dan ± 200 Meter dari pasar I yang merupakan batas sebelah Selatan, batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN
tersebut terletak diatas tanah PT.
KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan HPL No. 3 dan telah dimiliki 12 (dua belas) Investor dengan HGB No. 47 tahun 1997, padahal terdakwa LEGIMAN mengetahui
bahwa
objek
perkara
baik
luas
maupun
batas-batasnya
sebagaimana dalam Putusan mahkamah Agung R.I No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 3 Oktober 2007 adalah terletak / berada di Pasar I, II, dan III desa Saentis Mabar dahulu Kecamatan Labuhan Deli sekarang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten deli serdang seluas 46, 11 Ha dengan batas-batas: •
Sebelah Timur
: Benteng Sungai
•
Sebelah Selatan
: Pasar/ Pasar I
•
Sebelah Barat
: Jalan Mendara
•
Sebelah Utara
: Pasar III
dan objek tanah terperkara berada diluar areal HGU Termohon Peninjauan Kembali II (PTP. Nusantara II);
17
Batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN tersebut telah dituangkan Juru Sita OLOAN SIRAIT, SH ke dalam Berita Acara Pemeriksaan/ Pengukuran (konstratering) Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009 dan juga dituangkan dalam Peta Situasi tanah yang ditanda tangani oleh OLOAN SIRAIT, SH selaku Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk pakam, Terdakwa LEGIMAN mewakili pemohon Peninjan kembali dan EMMY SIHOMBING, SH selaku Kuasa Penggugat; Kemudian pada hari kamis tanggal 06 januari 2011, OLOAN SIRAIT, SH Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lubuk pakam telah melakukan eksekusi terhadap objek tanah perkara di atas tanah PT. KAWASAN INDUSTRI MEDAN dengan HPL No. 3 yang telah dimiliki 12 (dua belas ) Investor dengan HGB No. 47 tahun 1997, pelaksanaan eksekusi tersebut adalah berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan/
Pengukuran
(Kontratering)
Nomor
:
06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009 dan Peta Situasi tanah, yang memuat batas-batas tanah yang ditunjukkan terdakwa LEGIMAN dan pelaksanaan eksekusi tersebut dibuat dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Lanjuta) perkara Nomor : 06/EKS/2009/67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 06 Januari 2011; Akibat perbuatan terdakwa LEGIMAN telah menimbulkan kerugian bagi PT. (Persero) Kawasan Industri Medan sebesar Rp. 5.560.600.000.000.00,- (lima trilyun lima ratus enam puluh milyar enam ratus juta rupiah) atau setidaknay lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus luma puluh rupiah); Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP;
II.
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut: 1. Menyatakan terdakwa LEGIMAN meyakinkan menggunakan
bersalah
melakukan
telah terbukti secara sah dan Tindak
Pidana
“turut
surat palsu dan menyuruh menempatkan
serta
keterangan
palsu kedalam Akta Autentik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana dan Pasal 266 ayat (1) KUHPidana; 2. Menyatakan terdakwa LEGIMAN dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
18
3. Menyatakan barang bukti berupa: -
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir berupa surat Nomor: W2.U4/825.Pdt/04.10/VI/2009, pengiriman
Berita
Acara
tanggal
1
Konstatering
Juni
2009
dalam
perihal
perka
No.
06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP; -
6 (enam) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran
(konstatering)
perkara
No.
06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009; -
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir peta tanah obyek perkara No. 06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 22 Mei 1999;
-
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Tanda Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 320/8/VII tanggal 31 Januari 1957 atas nama KASIAN yang ditandatangani An. Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur Kepala Team ABD. WAHAB;
-
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 246/8/VII tanggal 20 Februari 1957 atas nama SUMARMAN, yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur, kepala Team ABD. WAHAB;
-
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Tanda Pendaftaran Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 258/8/VII, tanggal 27 Februari 1957 atas nama NGADIMIN yang ditandatangani an. Kepala Kantor Reorganisasi Pemakaian Tanah Sumatera Timur, Kepala Team ABD. WAHAB;
-
1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir Kartu Tanda Pendaftaran
Pendudukan Tanah (KTPPT) No. 1973 tanggal 16
Februari 1954 atas nama IROSUMITO, yang ditandatangani Asisten Wedana kecamatan Labuhan Deli atas nama M. TALIB SIREGAR; -
1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 09 Maret 2000;
19
-
1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 256/PDT/ 2000/PT.MDN tanggal 21 September 2000;
-
1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3011 K/Pdt/2001 tanggal 06 Desember 2001;
-
1 (satu) exemplar fotocopy yang telah dilegalisir Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 94 PK/PDT/2004, tanggal 3 Oktober 2007;
-
359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran;
-
69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi pembayaran;
-
2 (dua) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran yang dibatalkan;
-
1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pembayaran;
Tetap terlampir dalam berkas perkara 4. Menyatakan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
III.
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor : 1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikutnya : 1. Menyatakan Terdakwa LEGIMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menggunakan surat palsu dan menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta akta autentik; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa LEGIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa LEGIMAN dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang bukti berupa: • 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir berupa surat No. W2.U4/825.Pdt/04.10/VI/2009, pengiriman
berita
acara
tanggal
konstatering
06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP;
1
Juni dalam
2009,
perihal
perkara
No.
20
• 6 (enam) lembar foto copy yang telah di legalisir berita acara pemeriksaan/pengukuran
(konstatering)
perkara
No.
06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir peta tanah obyek perkara No. 06/EKS/2009/Pdt.G/1999/PN.LP tanggal 22 Mei 2009; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir kartu tanda pendudukan tanah (KTPPT) No. 320/8/VII tanggal 31 Januari 1957 atas nama KASIAN, yang ditandatangani An. Kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur kepala Team ABD. WAHAB; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 246/8/VII tanggal 20 Februari 1957 atas nama SUMARMAN, yang ditandatangani An. Kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur, kepala Team ABD.WAHAB; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir kartu tanda pendaftaran pendudukan tanah (KTPPT) No. 258/8/VII, tanggal 20 Februari 1957, atas nama NGADIMIN yang ditandatangani An. Kepala kantor reorganisasi pemakaian tanah sumatera Timur, kepala team ABD.WAHAB; • 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir kartu tanda pendaftaran
pendudukan tanah (KTPPT) No. 1973 tanggal 16
Februari 1954 atas nama IROSUMITO, yang ditandatangani asisten wedana kecamatan labuhan deli atas nama M. TALIB SIREGAR; • 1 (satu) exemplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 67/Pdt.G/1999/PN.LP, tanggal 09 Maret 2000; • 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 256/PDT/2000/PT.MDN, tanggal 21 September 2000; • 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3011 K/PDT/2001 tanggal 6 Desember 2001; • 1 (satu) examplar foto copy yang telah di legalisir Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 PK/PDT/2004 tanggal 3 Oktober 2007;
21
• 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran; • 69 (enam puluh sembilan) lembar kwitansi pembayaran; • 2 (dua) lembar pertinggal/potongan kwitansi pembayaran yang dibatalkan; • 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran; Tetap terlampir dalam berkas perkara ini; 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah;
IV.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Medan
pada
hari
Kamis
tanggal
12
April
2012,
No.74/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2012 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Pegawai Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 18 April 2012;
V.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh : Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Medan
pada
hari
Rabu
tanggal
18
April
2012,
No.79/Akta.Pid/2012/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012;
VI.
Momori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 14 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum’at tanggal 15 Juni 2012, Momori Banding mana oleh Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan dan diserahkan dengan sempurna kepada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat tertanggal 15 Juni 2012 No.W2U/3388/HN.01.10/VI/2012, untuk diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
22
VII. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 18 April 2012, No.W2.U1/6958/Pid.B.01.10/IV/2012, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 20 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 1131/Pid.B/2012/PN-Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas
perkara
dan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor :
1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, Majelis Hakim tingkat banding
sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang termuat dalam putusan pengadilan tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;
Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;
Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor : 1131/Pid.B/2011/PNMdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;
23
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;
Mengingat pasal 263 ayat 2 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, pasal 266 ayat 1 KUHPidana, pasal 266 ayat 2 KUHPidana serta Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 April 2012, Nomor : 1131/Pid.B/2011/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2012 oleh Kami : Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, KRESNA MENON, SH. M.Hum., dan ASLI GINTING, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan
mengadili perkara tersebut dalam peradilan
tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 14 Juni 2012 Nomor : 310/PID/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH. sebagai
24
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim-Hakim Anggota, ttd KRESNA MENON, SH. M.Hum.
Hakim Ketua Majelis, ttd Dr. MOCHAMAD DJOKO, SH. M.Hum.
ttd ASLI GINTING, SH. MH.
Panitera Pengganti, ttd BHINNEKA PUTRA GINTING, SH. MH.
