PUTUSAN NOMOR : 01/PRA-PID/2012/PT-MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
------ PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan pra peradilan dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pra peradilan dari Pemohon :---------------------------------------------------------------------------------------
PIRHOT HUTAGALUNG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jln. Pemasyarakatan Gang Kunyit No.12, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anaknya WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, Umur 19 tahun (lahir pada tanggal 31 Oktober 1992), Jenis Kelammin Laki-Laki, Pekerjaan dahulu Pelajar kelas 2 SMA ST Thomas 3 Medan, sekarang Pelajar kelas 3 SMA Raksana Medan, bertempat tinggal di Jln. Pemasyarakatan Gang Kunyit No.12, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Desman Sitorus,SH. Dan Leonard Sitompul, SH. Advokat-Penasehat Hukum, dari Kantor Hukum SITORUS & Rekan, berkantor di Jalan Brigjend.
Katamso
No.
78/60,
Kelurahan
Aur,
Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan di Jln. Budi Pembangunan II No.5/64 Pulo Brayan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Nopember 2011, semula disebut sebagai PEMOHON, sekarang disebut sebagai PEMBANDING ;-------------
MELAWAN :
Hal. 1 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN
1.
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Kota Medan Cq. Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru, berkedudukan di Jln. Nibung Baru No.1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011 Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru memberikan kuasa kepada : - AKBP Didik Miharja, SH.Mhum; - Kompol R. Napitupulu, SH - Bripka Rismanto J Purba, SH. MH., semula disebut sebagai TERMOHON I, sekarang disebut sebagai TERBANDING I ;-----------------------
2.
Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Medan, beralamat di Jln. Adinegoro No.5 Medan, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Medan No. Prin 110/N.2.10.3/Ep.1/Mdn/11/2011 tanggal 23 November 2011 memerintahkan kepada : - Bachtiar, SH ; - A.I Simamora, SH ; semula disebut sebagai TERMOHON II, sekarang disebut sebagai TERBANDING II ;----------------------
----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;------------------------------------------------ Telah membaca : 1.
Surat permohonan pra peradilan yang didaftarkan dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 Nopember 2011 dengan register perkara No. 27/Pra.Pid/2011/PN.Mdn yang pada pokoknya memohon sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, disebutkan : Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan
Hal. 2 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan ;-----------Bahwa selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (3) KUHAP disebutkan : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan ;--------------------Bahwa pada Pasal 95 ayat (4) KUHAP disebutkan : Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mengkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;-----------------------Bahwa kemmudian dalam Pasal 95 ayat (5) KUHAP disebutkan : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan ;----------------------------------------------Bahwa karena Anak PEMOHON PRAPERADILAN adalah Wilson Fransiskus Hutagalung yang dinyatakan tidak terbukti oleh Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.Perkara : 866/Pid.B/2011/PN.Mdn, tertanggal 22 Juni 2011 dibebaskan dari segala dakwaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP tersebut diatas, Pemohon dapat mengajukan Permohonan Praperadilan tentang Ganti Kerugian terhadap tindakan TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II yang telah melakukan penahanan ;--Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Februari 2011, TERMOHON PRAPERADILAN I telah datang ke sekolah SMA ST Thomas 3 Medan (dahulu anak Pemohon bersekolah di SMA ST Thoas 3 Medan) dengan tujuan menjemput Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG dan membawa ke Kepolisian Sektor Medan Baru dan ternyata TERMOHON PRAPERADILAN I tidak ada memberikan atau menyerahkan Surat Perintah Penangkapan terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN ;-----------------------------------------Bahwa
penangkapan
yang
dilakukan
oleh
TERMOHON
PRAPERADILAN I sangat tidak beralasan dan jelas-jelas bertentangan dengan KUHAP, dalam pasal 17 KUHAP disebutkan :-----------------------“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup’’. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup menurut penjelasan
Hal. 3 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
pasal 17 ialah bukti permulaan yang kuat untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 (Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana), selanjutnya penjelasan pasal 17 tadi melanjutkan “ pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana” (Baca pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Yahya Harahap jilid 1 halaman 16).;----------------------------------------------------------------Bahwa
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS HUTAGA- LUNG telah ditangkap dengan secara sewenang-wenang tanpa mengetahui tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, dan setibanya Anak PEMOHON PRAPERADILAN di Kantor TERMOHON
PRAPERADILAN
PRAPERADILAN
I
PRAPERADILAN
Surat
I,
menyerahkan Perintah
kemudian kepada
TERMOHON
Anak
Penangkapan
PEMOHON
Nomor
:
SP-
KAP/II/2011/Reskrim, tanggal 7 Februari 2011, yang selanjutnya sekitar Pukul 14.30 Wib, TERMOHON PRAPERADILAN I telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu Wilson Fransiskus Hutagalung sebagai Tersangka ;------------------------------------Bahwa pada hakekatnya penahanan merupakan rangkaian dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I dan merupakan suatu kesatuan, oleh karena penangkapan tidak dilakukan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam pasal 18 KUHAP, maka penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I terhadap Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan KUHAP ;-----------------------------------------------------------------------------Bahwa sebagai tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON
PRAPERADILAN
I,
kemudian
TERMOHON
PRAPERADILAN I telah melakukan Penahanan terhadap Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/50/II/2011/Reskrim, tanggal 08 Pebruari 2011, atas dasar
Hal. 4 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
diduga keras melakukan tindak pidana secara bersama-sama di muka umum turut serta melakukan kekerasan terhadap orang atau benda dan atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 (1) Yo Pasal 351 (2) Yo 406 Y0 55 Yo 56 dari KUHPidana dan melakukan penahanan selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 08 Februari 2011 hingga tanggal 27 Pebruari 2011 ;------------------------------------------------------------------Bahwa
tindakan
penahanan
terhadap
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG adalah tidak sah karena tidak didasari oleh BUKTI YANG CUKUP sebagaimana disyaratkan pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan : “Perintah penahanan ......... dilakukan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup..”;----------Bahwa
berdasarkan Tembusan
Surat Perintah
Penangkapan dan
Penahanan atas Penangkapan dan Penahanan terhadap diri Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN I, dimana Tembusan Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan tersebut baru diterima PEMOHON PRAPERADILAN pada tanggal 10 Februari 2011 melalui Kepala Dusun IV Timur Desa Tanjung Gusta, sedangkan Kepala Dusun IV Timur Desa Tanjung Gusta, menerima Surat Perintah Penangkapan
dan
Penahanan
atas
nama
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN dari TERMOHON PRAPERADILAN I adalah pada Hari Rabu, tanggal 9 Februari 2011, sekitar Pukul 14.50 Wib ;--------------Bahwa didalam pemeriksaan Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG selaku Tersangka, Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
dalam
keterangannya
kepada
TERMOHON PRAPERADILAN I telah mengemukakan SAMA SEKALI TIDAK TERLIBAT DAN TIDAK ADA MELAKUKAN, BERIKUT TIDAK ADA BERADA DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA, ketika terjadinya penyerangan yang dilakukan genk motor EZTO maupun genk motor lainnya terhadap para Korban, sehingga terjadinya kekerasan terhadap orang atau benda dan atau penganiayaan, atau dengan perkataan lain, ketika terjadinya kekerasan terhadap orang atau benda dan atau penganiayaan yang dilakukan oleh genk Motor EZTO maupun genk Motor lainnya, Anak PEMOHON TIDAK BERADA DI TEMPAT
Hal. 5 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
KEJADIAN
PERKARA.
PEMOHON
Hal
tersebut telah
PRAPERADILAN
yaitu
dikemukakan
WILSON
Anak
FRANSISKUS
HUTAGALUNG ;------------------------------------------------------------------Bahwa
hal
tersebut
diatas
dikemukakan
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN, karena pada hari Sabtu, tanggal 5 Februari 2011, sekitar Pukul. 23.30 Wib, Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG bersama-sama dengan orang yang bernama RAMOS KRISTIANTO SIREGAR meninggalkan tempat berkumpul dengan temannya disimpang melati Medan dengan tujuan pulang
ke
rumah
KRISTIANTO
PEMOHON
SIREGAR
PRAPERADILAN
mengantarkan
dan
Anak
RAMOS
PEMOHON
PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG pulang hingga di Gang Kunyit Jln. Pemasyarakatan, Desa Tanjung Gusta, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara yang merupakan tempat tinggal PEMOHON PRAPERADILAN dan Anak Pemohon PRAPERADILAN ;----------------------------------------------------------------Bahwa keterangan Anak PEMOHON PRAPERADILAN tersebut yang menyatakan antara hari Sabtu dan hari Minggu, yaitu tanggal 5 Februari 2011 dan tanggal 6 Februari 2011, sekitar Pukul 24.00 Wib, ada beberapa Saksi melihat Anak PEMOHON PRAPERADILAN berada di sekitar rumah Saksi tersebut ;--------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan beberapa keterangan Saksi tersebut diatas, Anak PEMOHON PRAPERADILAN melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON PRAPERADILAN I, supaya dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi yang meringankan atas nama
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS HUTAGALUNG, namun hingga pemeriksaan perkara Anak PEMOHON PRAPERADILAN yang diajukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN II pada Pengadilan Negeri Medan, sama sekali tidak ditanggapi ;--------------------------------------------------------------------------Bahwa permohonan Anak PEMOHON PRAPERADILAN melalui Penasihat Hukumnya diatas, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 116 ayat (3), (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan :------------------------
Hal. 6 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
- Pasal
65
KUHAP,
Tersangka
atau
Terdakwa
berhak
untuk
mengusahakan dan mengajukan Saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya ;-------------------------------------------------- Pasal 116 ayat (3), Dalam pemeriksaan Tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya Saksi yang menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal tersebut dicatat dalam berita acara ;--------------- Pasal 116 ayat (4), Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa Saksi tersebut ;---------------Bahwa dengan demikian, Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN I terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I dengan tidak mengindahkan permohonan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi yang meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP telah melanggar hakhak dari Anak PEMOHON PRAPERADILAN, sehingga tindakan TERMOHON PRAPERADILAN I yang melakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN adalah TIDAK BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP atau TIDAK BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP ;------------------------Bahwa SYARAT OBJEKTIF untuk melakukan Penahanan yang disebutkan dalam ketentuan pasa 21 ayat 1 KUHAP, tidak terpisahkan dengan SISTIM PEMBUKTIAN dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang menyebutkan, Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan SEKURANG-KURANGNYA DUA ALAT BUKTI YANG SAH, ia memperoleh Keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;-----------------------Bahwa
Penegakan
hukum
yang
dilakukan
TERMOHON
PRAPERADILAN I harus didukung, tetapi hendaknya hal tersebut harus dilakukan dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan yang telah diatur secara tegas dalam perundang-undangan yang berlaku yang tidak terpisahkan dengan Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia ;------------
Hal. 7 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
Bahwa kemudian Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG tetap ditahan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I walaupun alasan-alasan untuk tidak menahan Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
telah
disampaikan,
sebagaimana
dimaksud dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/50/II/2011/ Reskrim, tertanggal 08 Pebruari 2011, dan selanjutnya tanggal 28 Februari 2011 sampai dengan 08 April 2011 TERMOHON PRAPERADILAN II telah
memberikan
perpanjangan
penahanan
terhadap
diri
Anak
PEMOHON PRAPERADILAN dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 337/RT-2/Epp.1/Mdn/02/2011, tertanggal 21 Pebruari 2011 terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2011 s/d 08 April 2011 ;----------------Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2011 TERMOHON PRAPERADILAN II mengeluarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dengan Nomor : PRINT-526/RT-3/Ep.2/dn/03/2011, dengan menahan
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS HUTAGALUNG di LP. Anak Tanjung Gusta Medan selama 20 (dua puluh hari terhitung mulai tanggal 16 Maret 2011 s/d 04 April 2011) ;-------------------------------------------------------------------------Bahwa oleh karena Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG tidak pernah melakukan perbuatan atau tindak pidana dengan kwalifikasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Berita
Acara
Pemeriksaan
yang
dilakukan
TERMOHON
PRAPERADILAN I yaitu Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 (2) Yo Pasal Pasal 406 Yo Yo 56 dari KUHPidana dari dan dijadikannya Anak PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Tersangka yang kemudian TERMOHON PRAPERADILAN I melimpahkan berkas perkara Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG kepada TERMOHON PRAPERADILAN II dimana dalam Surat Dakwaannya TERMOHON PRAPERADILAN II tetap menyatakan PEMOHON PRAPERADILAN telah diduga melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 (2) Yo Pasal Pasal 406 Yo Yo 56 dari KUHPidana yang menjadikan Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG sebagai TERDAKWA adalah SANGAT MENGHERANKAN bagi PEMOHON PRAPERADILAN dan keluarga
PEMOHON
PRAPERADILAN,
maka
Penahanan
yang
Hal. 8 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN II terhadap diri Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG telah didasarkan pada proses hukum yang tidak objektif dan merupakan Penahanan yang tidak sah menurut hukum dalam kaitannya atau sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) yang secara tegas menyatakan atau berbunyi sebagai berikut : “Perihal Penahanan atau Penahanan Lanjutan dilakukan terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana BERDASARKAN BUKTI YANG CUKUP, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana”;-------------------------------------------Bahwa seharusnya TERMOHON PRAPERADILAN II juga melakukan proses penyidikan yang komprehensif terkait dengan saksi-saksi yang meringankan bagi Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG yang telah diterangkan dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama Anak PEMOHON PRAPERADILAN ketika diperiksa oleh TERMOHON PRAPERADILAN I dan untuk melengkapi berkas perkara yang dilimpahkan oleh TERMOHON
PRAPERADILAN
PRAPERADILAN
II
dan
sudah
I
kepada seharusnya
TERMOHON TERMOHON
PRAPERADILAN II juga melakukan penyidikan dan penelitian terhadap berkas perkara atas nama Anak PEMOHON PRAPERADILAN sebelum diajukan ke Pengadilan untuk diperiksa dalam persidangan, namun tindakan untuk memeriksa saksi-saksi yang meringankan tersebut tidak dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN II ;-------------------------Bahwa
Kewenangan
TERMOHON
PRAPERADILAN
I
dan
TERMOHON PRAPERADILAN II yang diberikan hukum, hendaknya mengacu kepada SYARAT MATERIL untuk melakukan Penahanan terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN, karena dalam perspektif tujuan penegakan hukum (Undang-undang No. 8 tahun 1981) Penahanan yang dilakukan harus berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan
menjunjung
tinggi
PRAPERADILAN
sebagai
HAK manusia
AZASI namun
Anak hal
PEMOHON tersebut
tidak
Hal. 9 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
dipertimbangkan
oleh
TERMOHON
PRAPERADILAN
I
dan
TERMOHON PRAPERADILAN II ;--------------------------------------------Bahwa akan tetapi, walapun demikian fakta hukumnya TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II telah melakukan Penahanan terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN dengan tuduhan Anak PEMOHON PRAPERADILAN telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 (2) Yo Pasal Pasal 406 Yo Yo 56 dari KUHPidana, padahal Anak PEMOHON PRAPERADILAN dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I telah menerangkan bahwa Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
TIDAK
ADA
MELAKUKAN
PERBUATAN MELANGGAR HUKUM dan didukung oleh saksi-saksi yang meringankan Anak PEMOHON PRAPERADILAN ;------------------Bahwa kemudian terhadap Perkara Pidana yang telah disangkakan oleh TERMOHON PRAPERADILAN II berdasarkan hasil pemeriksaan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I dengan dugaan Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG telah melakukan tindak pidana Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 (2) Yo Pasal Pasal 406 Yo Yo 56 dari KUHPidana, namun Majelis HakimPengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri Medan terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Yo Pasal 170 ayat (1), Pasal 351 (1) Yo Pasal 55 ayat (1) ke -1, Pasal 406 ayat (1) Yo 55 dari KUHPidana dengan No. Perkara : 866/Pid.B/2011/PN-Mdn, tertanggal 22 Juni 2011, yang amarnya berbunyi : Mengadili: 1. Menyatakan Terdakwa Wilson Fransiskus Hutagalung tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua, Dakwaan Ketiga dan Dakwaan Keempat ;-------------------------2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua Dakwaan tersebut ;--------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan ;----4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;---------------------------------------------------------------
Hal. 10 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
5. Menetapkan barang bukti berupa foto-foto mobil Honda Jazz No. Pol BK 1023 HV, Mobil KIA Carens No. Pol. BK 1156 HB dan foto-foto batu, obeng, kayu, samurai tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;--6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;--------------------------Bahwa terhadap Putusan Bebas tersebut diatas sebagaimana dimaksud dalam Register Perkara No.866/Pid.B/2011/PN-Mdn, tertanggal 22 Juni 2011 telah berkekuatan hukum tetap, yang mana perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yaitu : KAWIT RIYANTO,
SH
sebagai
Hakim
Ketua, dengan
H.
MUHAMMAD, SH, MH dan M. SABIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota ;-------------------------------------------------------------------Bahwa mengacu kepada kepada Pasal 95 ayat (4) KUHAP disebutkan : Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mengkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan, maka sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan menghunjuk salah satu Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana tersebut diatas, untuk memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini ;--------------------------------------------------------Bahwa dengan demikian, tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II yang tidak mengindahkan ketentuan hukum yakni tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang meringankan bagi Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 KUHAP, Pasal 116 ayat (3) KUHAP, Pasal 116 ayat (4) KUHAP, sehingga Anak PEMOHON PRAPERADILAN ditahan merupakan tindakan yang sangat keliru dan bertentangan dengan hukum, oleh karena itu, beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN I terhadap diri Anak PEMOHON
PRAPERADILAN
yaitu
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-KAP/79/II/2011/Reskrim, tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/50/II/2011/Reskrim, tanggal 08
Hal. 11 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
Pebruari 2011, berikut Perpanjangan Penahanan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN II terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 337/RT-2/Epp.1/Mdn/02/2011, tertanggal 21 Pebruari 2011, adalah TELAH TERJADI KEKELIRUAN MENGENAI ORANGNYA YANG DILAKUKAN PENANGKAPAN DAN PENAHANAN BERIKUT PERPANJANGAN PENAHANAN ;--------------------------------------------Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sangat beralasan menurut hukum bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Penahanan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN II terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, sebagaimana
tersebut
pada
Surat
Perintah
Penahanan
(Tingkat
Penuntutan) Nomor : PRINT-526/RT-3/Ep.2/Mdn/03/2011, tanggal 16 Maret 2011 adalah TELAH TERJADI KEKELIRUAN MENGENAI ORANGNYA YANG DILAKUKAN PENAHANAN ;----------------------Bahwa sebagai akibat dari perbuatan TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II yang melakukan penangkapan dan penahanan ternyata telah terjadi kekeliruan mengenai orang yang ditangkap
dan
ditahan
yaitu
terhadap
diri
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, telah menimbulkan kerugian materil maupun Immateril, bagi Anak PEMOHON PRAPERADILAN ;------------------------------------------------Bahwa
atas
dasar
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
No.
866/Pid.B/2011/PN.Mdn, tertanggal 22 Juni 2011 yang telah berkekuatan Hukum Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP “Tersangka, Terdakwa atau Terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan” ; selanjutnya pada Pasal 95 ayat (3) KUHAP “ Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana atau ahli warisnya kepada Pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan” ;-----------------------------------------------------
Hal. 12 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
Bahwa adapun kerugian materil yang diderita oleh Pemohon Praperadilan, akibat Termohon Praperadilan I
telah melakukan kekeliruan dalam
melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Anak Pemohon Praperadilan yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, Pemohon Praperadilan
telah
menggunakan
jasa
Penasehat
Hukum
untuk
mendampingi Anak Pemohon Praperadilan. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan, menghukum TERMOHON PRAPERADILAN I
supaya
memberikan
Rp.50.000.000,-
(Lima
ganti
kerugian
puluh
juta
secara
rupiah)
materil
kepada
sebesar
PEMOHON
PRAPERADILAN yang bertindak untuk dan atas nama WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG ;-----------------------------------------------Bahwa sedangkan kerugian
materil yang diderita oleh Pemohon
Praperadilan, akibat Termohon Praperadilan II telah melakukan kekeliruan dalam melakukan penahanan terhadap Anak Pemohon Praperadilan yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, Pemohon Praperadilan telah menggunakan jasa Penasehat Hukum untuk mendampingi Anak Pemohon Praperadilan pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Medan. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim
Pengadilan
Negeri
Medan
menghukum
TERMOHON
PRAPERADILAN II supaya memberikan ganti kerugian secara materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON PRAPERADILAN yang bertindak untuk dan atas nama WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG ;-----------------------------------------------Bahwa kerugian Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS
HUTAGALUNG,
akibat
tindakan
TERMOHON
PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II yang melakukan
penangkapan
dan
menahan
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN ditahan dirumah tahanan negara yang telah terjadi kekeliruan, telah menimbulkan rasa takut, trauma, malu, tidak dapat mengikuti proses belajar yang mengakibatkan Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG pindah sekolah dari SMA ST Thomas 3 Medan ke sekolah SMA Raksana Medan, serta akibat psikis lainya sebagai akibat tindakan penangkapan, dan penahanan terhadap Anak PEMOHON PRAPERADILAN terhadap
Hal. 13 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
PEMOHON
PRAPERADILAN
dan
keluarga
PEMOHON
PRAPERADILAN, yang pada dasarnya tidak dapat dinilai dengan uang, dalam kaitannya dengan nama baik dan Hak Azasi Anak PEMOHON PRAPERADILAN sebagai Manusia. Oleh karena itu, adalah patut dan sangat beralasan untuk menghukum TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II secara tanggung renteng untuk membayar
kerugian
secara
Immateril
kepada
PEMOHON
PRAPERADILAN yang bertindak untuk dan atas nama WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) ;------------------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, PEMOHON PRAPERADILAN
memohon Kehadapan Yang
Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili perkara Permohonan Praperadilan ini, kiranya berkenan untuk memanggil PEMOHON PRAPERADILAN,
TERMOHON
PRAPERADILAN
I
serta
TERMOHON PRAPERADILAN II untuk datang dan hadir bersidang di Pengadilan Negeri Medan pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan mempertimbangkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas dalam memberikan Putusan dalam Perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :----------------------------------------------------------1. Mengabulkan
Permohonan
Praperadilan
PEMOHON
PRAPERADILAN untuk seluruhnya ;---------------------------------------2. Menyatakan
Penangkapan
dan
Penahanan
yang
dilakukan
TERMOHON PRAPERADILAN I terhadap diri Anak PEMOHON PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPKAP/79/II/2011/Reskrim, tanggal 7 Februari 2011 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/50/II/2011/Reskrim, tanggal 08 Pebruari 2011, berikut Perpanjangan Penahanan yang dilakukan TERMOHON PRAPERADILAN
II
terhadap
diri
Anak
PEMOHON
PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 337/RT-2/Epp.1/Mdn/02/2011, tertanggal 21 Pebruari 2011, adalah TELAH TERJADI KEKELIRUAN MENGENAI ORANGNYA
Hal. 14 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
YANG
DILAKUKAN
PENANGKAPAN
DAN
PENAHANAN
BERIKUT PERPANJANGAN PENAHANAN ;---------------------------3. Menyatakan
Penahanan
PRAPERADILAN
II
yang
dilakukan
terhadap
diri
Anak
TERMOHON PEMOHON
PRAPERADILAN yaitu WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG, sebagaimana tersebut pada Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : PRINT-526/RT-3/Ep.2/Mdn/03/2011, tanggal 16 Maret 2011 adalah TELAH TERJADI KEKELIRUAN MENGENAI ORANGNYA YANG DILAKUKAN PENAHANAN ;------------------4. Menghukum TERMOHON PRAPERADILAN I supaya memberikan ganti kerugian secara materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON PRAPERADILAN yang bertindak untuk dan atas nama WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG ;-------------5. Menghukum TERMOHON PRAPERADILAN II supaya memberikan ganti kerugian secara materil sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada PEMOHON PRAPERADILAN yang bertindak untuk dan atas nama WILSON FRANSISKUS HUTAGALUNG ;-------------6. Menghukum TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian secara Immateril kepada PEMOHON PRAPERADILAN yang bertindak
untuk
dan
atas
nama
WILSON
FRANSISKUS
HUTAGALUNG sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) ;----7. Menghukum TERMOHON PRAPERADILAN I dan TERMOHON PRAPERADILAN II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;---------------------------------------------------------------
2.
Jawaban Termohon I/ Terbanding I terhadap permohonan Pemohon/ Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut : --------------------------------Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2011 di Jl. Patimura Medan di sekitar lokasi SPBU Petronas telah terjadi tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan barang yang diduga dilakukan oleh Josafat
Simanjuntak, Indra Gunawan
Simanjuntak, Wilson Franciscus Hutagalung dan kawan-kawan dengan jumlah lebih dari 50 orang yang tergabung dalam kelompok pemuda genk
Hal. 15 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
motor RNR, NKB, EZTO terhadap sekelompok anak muda yang lain yang tergabung dalam genk motor NM dan SL ;-------------------------------------Bahwa peristiwa kekerasan tersebut telah mengakibatkan jatuhnya korban luka masing-masing bernama Nanda Prawira, Dimas N Ginting, HCB Hutagalung, Erik F Tamba, Boni A Sihombing, Hans C Hutagalung, Natario Ong, Ranggut Tarigan dan kerusakan pada 1 unit mobil Honda Jazz No. Pol. BK 1023 HV milik HCB Hutagalung dan 1 unit mobil KIA Carens No. Pol. BK 1156 HB milik Dimas N Ginting ;-----------------------Bahwa penangkapan dan penahanan anak Pemohon yang dilakukan Termohon I dalam perkara ini telah pernah diajukan upaya praperadilan dalam perkara Praperadilan No. 5/Prapid/2011/PN Mdn yang pada pokoknya
menolak
permhonan
praperadilan
dari
Pemohon
dan
menyatakan tindakan penangkpan dan penahanan yang dilakukan Termohon I terhadap Wilsan Fransiskus Hutagalung anak Pemhon adalah sah ;------------------------------------------------------------------------------------
3.
Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2011 Nomor : 27/Pra.Pid/2011//PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-------------
Menolak
permohonan
Praperadilan
dari
Pemohon
PIRHOT
HUTAGALUNG tersebut ;---------------------------------------------------------
4
Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 255/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penasihat Hukum Pemohon telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;---------------------------------------------------------------------------
5.
Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pengadilan Negeri Medan Nomor : 255/Akta.Pid/2011/PN.Mdn yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Pemohon pra peradilan telah diberitahukan dengan sempurna kepada Termohon I/Terbanding I pada tanggal 17 Januari 2012 dan kepada Termohon II/Terbanding II pada tanggal 16 Desember 2011 ;--------------------------------------------------------------------------
Hal. 16 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
6.
Memori Banding yang diajukan oleh Pemohon pra peradilan terhadap putusan Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
29
Nopember
2011
Nomor
:
27/Pra.Pid/2011//PN.Mdn yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2011, memori banding mana pada tanggal17 Januari 2012 telah diberitahukan dengan sempurna kepada Termohon I/Terbanding I dan kepada Termohon II/Terbanding II pada tanggal 16 Desember 2011 ;--------------------------------------------------------------------------
7.
Membaca Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon I/ Terbanding I dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 31 Januari 2012, yang mana 1 (satu) set salinannya telah dikirimkan kepada Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Pengantar tertanggal 31 Januari 2012 No. W2-U/681/HN.01.10/I2012 untuk diberitahukan dan diserahkan kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon II/Terbanding II ;--------------------------------------------------------------------------
8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 15 Desember 2011 No.W2.U1/18.370/Pid.B.01.10/XII/2011, yang menerangkan bahwa kepada Termohon I/ Terbanding I dan Termohon II/ Terbanding II telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 27/Pra.Pid/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;------------------------------------------------------------------
---------------------------------- TENTANG HUKUMNYA ------------------------------------ Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pemohon pra peradilan telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-------------------------------------------------------------------------
------ Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan
Permohonan pra peradilan, Bukti-Bukti yang diajukan Pemohon pra peradilan dan Termohon I pra peradilan beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 27/Pra.Pid/2011/PN.Mdn,
Hal. 17 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan Permohonan pra peradilan sudah tepat dan benar menurut hukum, dan Permohonan pra peradilan tersebut tetap dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 27/Pra.Pid/2011/PN.Mdn tersebut dapat dikuatkan ;--------------------
------ Mengingat dan memperhatikan pasal 77 dan 95 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;----------------------------------------
MENGADILI: ------ Menerima permintaan banding dari Pemohon/ Pembanding ;----------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Nopember 2011, Nomor : 27/Pra.Pid/2011/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut ;----------- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari
KAMIS,
tanggal
02
FEBRUARI
2012
oleh
Kami
:
H.FATHURRAHMAN, SH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH., dan H.DJUMALI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Januari 2012 Nomor : 01/PRA-PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. YUDI AGUSTINI, SH., MH., Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon-Termohon.
Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
Ttd.
Ttd.
DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP,SH.
H. FATHURRAHMAN, SH.
Hal. 18 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
Ttd.
H. DJUMALI, SH.
Panitera Pengganti,
Ttd.
Hj. YUDI AGUSTINI, SH., MH.
Hal. 19 dari 19 Hal. Put. No.01/PRA-PID/2012/PT-MDN.
