PUTUSAN Nomor : 685/PID/2015/PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: Tengku Muhammad Syahren;
Tempat lahir
: Tanjung Balai;
Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/4 Desember 1981; Jenis kelamin
: Laki-laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Tempat tinggal
: Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tembusai, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama
: Islam;
Pekerjaan
: Karyawan Swasta;
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh: 1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015; 2. Hakim sejak tanggal 4 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015; 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Nopember 2015, nomor : 685/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 279/Pid.B/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, No.Reg.Perkara: PDM-30/Kisar/Ep.1/05/2014, tanggal 9 Mei 2015 yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : Bahwa ia Terdakwa Tengku Muhammad Syahren, pada tanggal 11 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di salah satu warnet di Jalan Cokroaminoto Kisaran Kabupaten Asahan
2
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Berawal diterimanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Terdakwa, isteri Terdakwa yaitu Saksi Irdayani serta dua ipar Terdakwa yaitu Saksi Irwandi dan Saksi Irwanto dari PT. Emha Kebun tertanggal 24 September 2014, selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Terdakwa bersama isteri Terdakwa dan ipar Terdakwa mendatangi Kantor PT. Jamsostek Kisaran dengan membawa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh PT. Emha Kebun atas nama masing-masing Irdayani, Irwandi, Irwanto dan TM Syahren tertanggal 24 September 2012 guna melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), dan setelah Terdakwa bertemu dengan salah satu karyawan PT. Jamsostek Kisaran yang membidangi Iuran Jamsostek dan Karyawan PT. Jamsostek tersebut mengatakan kalau dana JHT belum bisa dicairkan dengan alasan karena PT. Emha Kebun masih membayarkan uang iuran JHT sampai dengan bulan Juli 2012; - Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2012, Terdakwa bersama isteri dan ipar Terdakwa kembali mendatangi Kantor PT. Jamsostek Kisaran dengan membawa berkas kelengkapan untuk klaim JHT, namun sampai di sana, dana Jaminan Hari Tua atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa kembali tidak dapat dicairkan lantaran PT. Emha Kebun belum juga membayarkan uang iuran atas nama ke empat orang tersebut kepada PT. Jamsostek Kisaran dan PT. Jamsostek dapat mencairkan dana JHT apabila Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan PT. Emha Kebun minimal di bulan Agustus 2012; - Bahwa dikarenakan Terdakwa, isteri dan ipar Terdakwa merasa dipermainkan oleh PT. Emha Kebun, selanjutnya Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa kemudian membuat Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja, masing-masing atas nama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto tanggal 1 Agustus 2012, yang dalam Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tertulis bahwa mulai 1 Agustus 2012 Ikatan Kerja masing-masing bernama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto dengan Perusahaan PT. Emha Kebun telah berakhir disebabkan oleh
3
Atas Permintaan Sendiri, lalu pada akhir surat dituliskan dibuat di Sipare Pare Timur tanggal 01 Agustus 2012 atas nama Direksi PT. Emha Kebun Si ParePare Timur menggunakan stempel Hapidi Wijaya dan menandatanganinya di atas nama Hapidi Wijaya; - Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja PT. Emha Kebun sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan cara terlebih dahulu mengambil tanda tangan Direksi PT. Emha yang asli melakukan scan dan memasukkannya ke dalam flash disck dan komputer yang terdapat di dalam warnet Jalan Cokroaminoto Kisaran, setelah tanda tangan Direksi PT. Emha Kebun berada di dalam komputer maupun flash disck kemudian Terdakwa membuat
Surat
Keterangan
Pemutusan
Hubungan
Kerja
dengan
mengetik/memasukkan masing-masing atas nama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto yang telah diputus hubungan kerjanya dengan PT. Emha Kebun, selanjutnya pada kolom Direksi PT. Emha Kebun Terdakwa langsung tempatkan tanda tangan Direksi Emha Kebun Hapidi Wijaya yang telah discan kemudian diprint menggunakan korp surat PT. Emha Kebun yang sudah tersimpan di dalam flash disk. Bahwa selain Surat Keterangan tersebut di atas Terdakwa juga membuat laporan kehilangan asli Kartu Peserta Jamsostek ke Kantor Sub Sektor Kota Kisaran. Selanjutnya dengan menggunakan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja palsu tertanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka Terdakwa, isteri Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa dapat mencairkan tabungan jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek Cabang Kisaran di Bank Mandiri Kisaran; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Direksi PT. Emha Kebun yaitu Hapidi Wijaya merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Resor Asahan; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana; Atau Kedua: Bahwa ia Terdakwa Tengku Muhammad Syahren, pada tanggal 11 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012, bertempat di warnet Jalan Cokroaminoto Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang
4
dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: - Berawal diterimanya Surat Pemutusan Hubungan Kerja oleh Terdakwa, isteri Terdakwa yaitu Saksi Irdayani serta ipar Terdakwa yaitu Saksi Irwandi dan Saksi Irwanto dari PT. Emha Kebun tertanggal 24 September 2014, selanjutnya pada tanggal 08 Oktober 2012, Terdakwa bersama isteri Terdakwa dan ipar Terdakwa mendatangi Kantor PT. Jamsostek Kisaran dengan membawa 4 (empat) lembar Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikeluarkan oleh PT. Emha Kebun atas nama masing-masing Irdayani, Irwandi, Irwanto dan TM Syahren tertanggal 24 September 2012 untuk melakukan klaim Jaminan Hari Tua (JHT), dan setelah Terdakwa bertemu dengan salah satu karyawan PT. Jamsostek Kisaran yang membidangi iuran Jamsosek dan Karyawan PT. Jamsostek tersebut mengatakan kalau dana JHT belum bisa dicairkan dengan alasan karena PT. Emha Kebun masih membayarkan uang iuran JHT sampai dengan bulan Juli 2012; - Selanjutnya pada tanggal 11 Oktober 2012, Terdakwa bersama isteri dan ipar Terdakwa kembali mendatangi Kantor PT. Jamsostek Kisaran dengan membawa berkas kelengkapan untuk klaim JHT, namun sampai di sana, dana Jaminan Hari Tua atas nama Terdakwa, isteri Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa kembali tidak dapat dicairkan lantaran PT. Emha Kebun belum juga membayarkan uang iuran atas nama ke empat orang tersebut kepada PT. Jamsostek Kisaran dan PT Jamsostek dapat mencairkan dana JHT apabila Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan PT. Emha Kebun minimal di bulan Agustus 2012; - Bahwa dikarenakan Terdakwa, isteri dan ipar Terdakwa merasa dipermainkan oleh PT. Emha Kebun, selanjutnya Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa kemudian membuat Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja, masing-masing atas nama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto tanggal 1 Agustus 2012, yang dalam Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tertulis bahwa mulai 1 Agustus 2012 Ikatan Kerja masing-masing bernama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto dengan Perusahaan PT. Emha Kebun telah berakhir disebabkan oleh Atas Permintaan Sendiri, lalu pada akhir surat dituliskan dibuat di Sipare Pare Timur tanggal 01 Agustus 2012 atas nama Direksi PT. Emha Kebun Si ParePare Timur menggunakan stempel Hapidi Wijaya dan menandatanganinya di atas nama Hapidi Wijaya;
5
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja PT. Emha Kebun sebagaimana telah disebutkan di atas, dengan cara terlebih dahulu mengambil tanda tangan Direksi PT. Emha yang asli melakukan scan dan memasukkannya ke dalam flash disck dan komputer yang terdapat di dalam warnet Jalan Cokroaminoto Kisaran, setelah tanda tangan Direksi PT. Emha Kebun berada di dalam komputer maupun flash disck kemudian Terdakwa membuat
Surat
Keterangan
Pemutusan
Hubungan
Kerja
dengan
mengetik/memasukkan masing-masing atas nama TM Syahren, Irdayani, Irwandi dan Irwanto yang telah diputus hubungan kerjanya dengan PT. Emha Kebun, selanjutnya pada kolom Direksi PT. Emha Kebun Terdakwa langsung tempatkan tanda tangan Direksi Emha Kebun Hapidi Wijaya yang telah discan kemudian diprint menggunakan korp surat PT. Emha Kebun yang sudah tersimpan di dalam flash disk. Bahwa selain surat keterangan tersebut di atas Terdakwa juga membuat laporan kehilangan asli Kartu Peserta Jamsostek ke Kantor Sub Sektor Kota Kisaran. Selanjutnya dengan menggunakan Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja palsu tertanggal 1 Agustus 2012 tersebut, maka Terdakwa, isteri Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa dapat mencairkan tabungan jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek Cabang Kisaran di Bank Mandiri Kisaran; - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Direksi PT. Emha Kebun yaitu Hapidi Wijaya merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Kepolisian Resor Asahan; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;
Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, No.Reg.Perk : PDM-30/Kisar/Ep.2/05/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Tengku Muhammad Syahren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai surat tersebut
seolah-olah
isinya
benar” sebagaimana
didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Pertama Pasal 263 ayat (1) KUHPidana;
6
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tengku Muhammad Syahren tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwanto tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwandi tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irdayani tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tengku Muhammad Syahren Nomor: 15/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwanto Nomor: 16/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irdayani Nomor: 17/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwandi nomor: 18/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 279/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 09 September 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
7
1 Menyatakan Terdakwa Tengku Muhammad Syahren tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memalsukan surat” sebagaimana dalam dakwaan pertama; 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir; 4 Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tengku Muhammad Syahren tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwanto tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwandi tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irdayani tanggal 1 Agustus 2012 yang di cap stempel telah dilihat dan diperiksa sesuai dengan aslinya; - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Tengku Muhammad Syahren Nomor: 15/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012; - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwanto Nomor: 16/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012; - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irdayani Nomor: 17/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012; - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Irwandi nomor: 18/EMHA.PHK.2012 tanggal 24 September 2012; Tetap terlampir dalam berkas perkara; 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
Membaca Akta Permintaan Banding Nomor .32/Akta.Pid/2015/PN-Kis yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Jaksa Penuntu Umum telah
8
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 279/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 09 September 2015, dan permintaan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, sesuai dengan akta nomor : 32 /Akta.Pid/2015/PN-Kis Jo.No.279/Pid.B/2015/PN.Kis;
Membaca Akta tanda terima memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : 32/Pid.B/2015/PN-Kis tanggal 29 September 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Tedakwa/Penasihat Hukumnya, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 sesuai dengan akta No.32/Akta.pid/2015/PN-Kis ;
Membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa
tanggal 7 Oktober 2015
sesuai dengan akta
No.32/Akta.Pid/2015/PN.Kis tentang pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengaadilan Tinggi Medan untuk diperiksa ditingkat banding;
Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya mengajukan alasan sebagai berikut : -
Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan karena bertentangan dengan surat edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara, maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 279/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 09 September 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai telah
terbukti tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh
karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dalam perkara ini, dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat
9
pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding menjadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini diringkat banding;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, tentang keberatannya mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa terlalu ringan tidak setimpal dengan pebuatannya,dan keberatan tersebut majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat
banding,
karena
pertimbangan
Hakim
tingkat
pertama
telah
mempertimbangkan berat ringannya pidana bagi terdakwa yang telah dianggap setimpal dengan perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;
Mengingat, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan
UU No. 8 Tahun 1981 tentang
KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;
MENGADILI : 1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Negeri
Kisaran
nomor
:
279/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 09 September 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 oleh kami : SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, SAMA RAJA MARPAUNG, SH. dan ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan
Tinggi
Medan
tanggal
4
Nopember
2015,
nomor
:
685/PID/2015/PT.MDN, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta SAIFUL AKHYAR, SH. Panitera
10
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
ttd
ttd
1. SAMA RAJA MARPAUNG, SH.
SABAR TARIGAN SIBERO, SH.MH.
ttd 2. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. Panitera Pengganti,
ttd SAIFUL AKHYAR, SH.
