PUTUSAN Nomor : 11/PID.SUS.K/2014/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :
N A
Nama lengkap
: Drs. SURYA DJAHISA, M.Si;
Tempat lahir
: Binjai, Sumatera Utara;
Umur / Tgl. lahir
: 59 tahun / 16 Agustus 1954;
Jenis kelamin
: Laki – laki;
Kebangsaan
: Indonesia;
Agama
: Islam;
Tempat Tinggal
: Komplek Pemda, Jalan Perkutut Nomor : 2 Kelurahan
D E
I
M
G
G
Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
IN T
Pekerjaan
: PNS (Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat);
Pendidikan
: S-2
N A Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya : T. IL SH dan DANIAL AUR SATAR, SH, Para Advokat dan RAJA ARIF FAISAL, D pada Kantor Advocates & Legal Consultants “Semendawai, Arif Konsultan Hukum & Associates”, A berkantor di Jalan Letda Soedjono Nomor : 152 Bandar Selamat, Kecamatan G Medan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ntertanggal 13 Mei 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Terdakwa tidak ditahan;
P
E
Medan dibawah Register Nomor : 924 / Penk / 2013 / PN. Mdn tanggal 13 Mei 2013 ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca :
I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDS - 03 - I / Stbt / 04 / 2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
2
Primair : Bahwa Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si bersama - sama dengan Terdakwa Drs. Hasnil. MM (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2003, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau setidak - tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang
N Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan A yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta Dmelakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau Eorang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian M negara yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : I GSurat Edaran Direktur Jendral 1. Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor G : SE - 49 / A / 2002 tentang Perubahan tarif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat N negara, pegawai negeri sipil Idan pensiunan atas penghasilan yang T negara atau keuangan daerah disesuaikan dibebankan kepada keuangan dengan Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga N atas Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, A yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyetoran PPh pasal 21 L I PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya D- Undang Nomor : 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang A - Undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar Undang Gdiselesaikan melalui mekanisme restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan N Pajak setempat ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum
P
E
2.
Pada tanggal 18 Nopember 2002 Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M. Yasin & Rekan mengajukan Surat Penawaran Kompensasi/Resitusi atas kelebihan PPH pasal 21 dengan melalui surat Nomor : 049 / Pro - Tax / Y / I / 02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dengan honorarium untuk penyusunan dan penyampaian SPT sebesar 35 % dari kompensasi pajak yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 Januari 2003 KAP Hasnil M. Yasin & Rekan memperbarui kembali surat penawaran tersebut dengan surat Nomor : 020 / Pro - Tax / Y / I / 03 kepada Bupati
3
Kabupaten Langkat, dimana didalam surat penawaran disebutkan tugas dari Kantor Akuntan Publik yaitu : a.
Menyusun perubahan tarif PPH pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemkab Langkat sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru.
b.
Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT
N A
sehingga kelebihan pembayaran PPH pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 dapat ditarik kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara
D waktu E pelaksanaan kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar M honorarium 20 % dari kompensasi pajak yang diserahkan kepada I Pemerintah Kabupaten Langkat. G 3. Bahwa surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPH pasal 21 G tersebut dibawa langsung oleh Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil M. Yasin & Rekan, yang INkemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada terdakwa T Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama N oleh terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada Bupati Langkat A tentang hasil pembahasan terhadap surat penawaran L tersebut, dimana I selanjutnya surat penawaran yang sudah ditanda tangani oleh Drs. DH. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul A Arifin, SE ; G N4. Pada tanggal 17 Januari 2003 Terdakwa Drs. Surya Djahisa M.Si membuat kompensasi. Di
P
E
dalam
penawaran
tersebut
juga
disebutkan
jangka
dan menerbitkan surat yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor : 012 / Keu / I / 2003 tentang Penunjukan Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin
& Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Kompensasi / Restitusi atas kelebihan pembayaran PPh pasal 21 tahun 2001 dan 2002, dengan jangka waktu penyusunan dan penyampaian SPT paling lama 6 (enam) bulan kerja terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja ditandatangani ;
4
5.
Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan Nomor : 012 / Keu / I / 2003 yang menunjuk langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M, Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi, bertentangan dengan ketentuan pasal 17 ayat (4) Keppres Nomor : 18 tahun 2000 yang menentukan Penunjukan Langsung adalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukan olek Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / bagian proyek / pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan untuk : a.
Pengadaan
Jasa
Konsultasi
dengan
nilai
sampai
Rp. N A
dengan
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; b.
D E
Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ;
c.
M
Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapatkan persetujuan
dari
Menteri
/
Kepala
I
Lembaga
G
Pemerintah
Non
Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ; d.
Penyedia jasa tunggal ;
G
IN SKPS / 2003 antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Drs. T H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh terdakwa Drs. SuryaN Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan dan ABupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana didalam ditandatangani oleh Surat Perjanjian ILKerja tersebut antara lain memuat mengenai : a. Tugas D / pekerjaan KAP Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan Apekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT atas PPh 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda G pasal sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para
6.
Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01 /
N
pensiunan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan
E
P
tarif baru menjadi 5 % berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departeman Keuangan RI Nomor : 49. / A / 2002 tanggal 5 April 2002 ; b.
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja ;
c.
Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 20 % dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan 2002 ;
5
d.
Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak ;
Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut tidak disebutkan : a.
Rincian anggaran biaya baik biaya personil maupun biaya non personil ;
b.
Jumlah personil dan nama - nama personil ;
c.
Volume dan jumlah jam kerja ;
d.
Kerangka Acuan Kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan
N A
tersebut ;
D E
Bahwa pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat, APBD tahun anggaran 2003 Kabupaten Langkat belum disetujui / disahkan oleh DPRD
M
Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan dilakukan
tidak
I
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
G a. Tidak melalui Pelelangan Umum / Terbatas / Pemilihan Langsung ; G b. Tidak ada Panitia Pengadaan Barang / Jasa ; N I c. Tidak ada pengumumam kepada masyarakat penyedia barang / jasa ; T Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 18 tahun 2000 tentang NPengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ; Pedoman Pelaksanaan A 7. Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20 % dalam pengembalian L PPh pasal I 21 sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjsama NomorD : 01 / SKPS / 2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Terdakwa A Drs. Surya Djahisa, M.Si bertentangan dengan pasal 28 ayat (7) GKeppres Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan N Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase antara lain :
E
hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan
P
pekerjaan pemborongan tertentu ; 8.
Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD Atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 PNS Pemerintah Kabupaten Langkat tahun 2001 dan 2002, dimana yang
6
bersangkutan menyebutkan bahwa ia tidak pernah menerima dan melihat Surat Penawaran KAP Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor : 020 / Pro - Tax / Y / I / 03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahui adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01 / SKPS / 2003 antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara
N A pihak kedua atas nama Drs. H. Hasnil, MM. Selain itu saksi juga menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak pernah membuat D / memberikan E penunjukan Surat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan konsultan Pajak KAP Hasnil M. Yasin & Rekan M untuk melakukan penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan pasal I 21 PNS tahun 2001 dan 2002, sehingga hal tersebut sangat bertentangan G dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 Gtentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan IN Perhitungan APBD”, dimana sesuai ketentuannya : T a. Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah / Lembaga TeknisN Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran ; A(2) : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib b. Pasal 38 ayat L anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang penatausahaan I dipimpinnya ; D c.APasal 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut G yang tidak tersedia atau dananya tidak cukup ; Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01S / PKS / 2003 tanggal 3 juli 2003 dari
pihak pertama Pemerintah Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan
N
P
E
9.
Setelah Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan Pemkab Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran, mengusulkan dan memasukkan / merencanakan anggaran untuk jasa konsultan pajak sebesar Rp. 400.000.000,00, yang pada akhirnya disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal 4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 2 / SK / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 12 tahun 2003 tentang
7
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 404.108.105.925,00. Dimana dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebesar Rp. 400.000.000,00. Hal ini menunjukkan kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya Pasal 25 yang menyebutkan “Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dilakukan sebelum ditetapkan
dalam Peraturan
N 10. Pada bulan Pebruari 2003 pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. AJasin & Rekan mulai melaksanakan pekerjaannya dengan mendatangi Bagian D Keuangan Pemkab. Langkat dan oleh terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si E memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian Keuangan M Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari I Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk meng-input data gaji G PNS Pemkab Langkat yang berjumlah kurang lebih 10.000-orang, yang selanjutnya hasil input data tersebut G dibawa ke Jakarta untuk dikerjakan dengan menggunakan program N khusus guna membuat dan menyusun I perubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 yang baru T sesuai dengan tarif baru berdasarkan pasal 17 Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2000 sebagaimana N disebutkan dalam Surat Edaran dari Dirjen Anggaran Departemen A Keuangan RI tersebut ; 11. Setelah selesai IL melaksanakan pekerjaan dalam penyusunan dan penyampaikan D SPT atas pajak penghasilan pasal 21 PNS Pemkab Langkat tahun A 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003, pihak Kantor Akuntan Publik M. Jasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga (selaku GHasnil, Kas Daerah Pemkab Langkat) untuk menandatangani hasil printN Bendahara out SPT Tahunan pasal 21 tersebut dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ;
P
E
Pelayanan Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan surat Nomor : PHP - 21 / WPJ. 01 / KP. 0406 / 2003 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal 2002 dengan surat Nomor : PHP - 22 / WPJ. 01 / KP. 046 / 2003, yang menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan penghasilan netto PPh pasal 21 yang disampaikan oleh Pemkab Langkat ;
8
12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan pasal 21, didalamnya memuat kompensasi PPh pasal 21 atas kelebihan pembayaran PPH pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2001 dan Tahun 2002 sejumlah Rp. 5.967.874.380,00, ke tahun yang akan datang sebagai berikut : a.
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00075 / 201 / 01 / 119 / 03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke
N b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00004 / 201 / 02 A / 119 / 03 tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi D ke tahun yang akan datang sebesar Rp. 3.682.943.624,00E ; 13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten M Langkat bersama KAP I Serah Terima Pekerjaan Hasnil M. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Nomor : 01 / SPKS / 2003 yang menyatakan Gpihak KAP Hasnil M. Yasin & Rekan telah menyerahkan hasil pekerjaan G penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 kepada N Pemerintah Kabupaten Langkat,Idan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima hasil pekerjaan T tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 21 Nomor : 0075 / 201 / N 119 / 03 dan Nomor : 0004 / 201 / 02 / 119 / 03 tanggal 3 Juli 2003 oleh A Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Dengan terbitnya IL Pajak tersebut dengan nilai kompensasi ketahun yang akan Surat Ketetapan datangD sebesar Rp. 5.967.874.380,00, KAP Hasnil M. Yasin & Rekan sesuai surat A perjanjian memperoleh honorarium sebesar 20 % dari Rp. G5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp. 1.193.574.876,00 ; N14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan tahun yang akan datang sebesar Rp. 2.284.930.756,00 ;
P
E
Nomor : R / 645 / Keu / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00,- dan pada tanggal 22 Juli 2003 terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R / 1556 / n / Perb / 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00 atas nama Drs. H. Hasnil, MM pimpinan KAP Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran pengurusan restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002, yang kemudian pada
9
tanggal 28 Juli 2003 Drs. H. Hasnil, MM menerima pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 dari Sdr. Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah sebesar Rp. 400.000.000,00,- ; 15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 Drs. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner KAP Hasnil M. Yasin & rekan menanda tangani kuitansi tanda terima Nomor : 030
/
PJR
/
VIII
/
03
untuk
sisa
pembayaran
Pengurusan
N 2002 sebesar Rp. 793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh ABupati Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk D pembayaran sisa biaya pengurusan restitusi / kompensasi PPh pasal 21 E tersebut belum tersedia di APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003, M dan kemudian oleh terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan kembali I anggarannya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ; G 16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat G Keputusan Nomor : 903 - 28 / SK / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan N Peraturan Daerah Nomor : 14 Itahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja T Daerah (PAPBD) Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 411.407.250.600,00. Dari jumlah tersebut alokasi N anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 bertambah Rp. 800.000.000,00 A sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00, dan pada tanggal 10 L November I 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : R / 935 / Keu D / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar A Rp. 800.000.000,00,- ; GPada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah 17. N Kabupaten Langkat Sdri. Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk Biaya Restitusi/Kompensasi Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan
P
E
Pengurusan PPh pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 793.574.876,00 yang disetujui oleh atasan langsung Bendahara, Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat untuk diajukan kepada Bagian Keungan Pemkab Langkat, dan pada tanggal 3 Desember 2003 Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya
Djahisa, M.Si
menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 8 (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan Restitusi / Kompensasi Pajak Penghasilan PPh pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sejumlah Rp.
10
793.574.876,00
atas
nama
Yantini
Syafriani
Bendaharawan
UUDP
Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian sebagai berikut : No.
Nomor & Tanggal SPMU
1.
R.2714/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
2.
R.2715/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
3.
R.2716/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
4.
R.2717/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
5.
R.2718/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
6.
R.2719/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
7.
R.2720/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
8.
R.2721/Perb/2003/03-12-2003
93.574.876,00
Jumlah
P
E
793.574.876,00
N A
D E
sebesar Rp. M 793.574.876,00 tersebut tidak dibayarkan kepada Yantini Syafriani selaku I Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas G permintaan terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian G Keuangan Pemkab Langkat langsung kepada Sdr. Buyung Ritonga selaku Ntersebut diserahkan oleh Sdr. Buyung Pemegang Kas Daerah, maka uang I Ritonga kepada Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2 (dua) tahap, T dimana tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 dan tahap kedua (satu N sebesar Rp. 293.574.876,00. sehingga dari jumlah minggu kemudian) sisanya A1.193.574.876,00 yang terdiri dari SPMU Beban Tetap SPMU sebesar Rp. sebesar Rp.L 400.000.000,00 dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. I 793.574.876,00, hanya SPMU Beban Tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 D yang dibayarkan kepada Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan KAB Hasnil M. A Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00 Gditerima langsung oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si ;
18. Bahwa
N
Jumlah (Rp.)
dalam
realitasnya
SPMU
Beban
Sementara
19. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si dalam proses Penunjukan Langsung terhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Penghitungan kelebihan pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPH pasal 21) tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang direkayasa
tersebut
dan
bertentangan
dengan
ketentuan
peraturan
Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si sebesar Rp. 793.574.876,00 dan atau setidak - tidaknya
11
orang lain yaitu Drs. Hasnil, MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan sebesar Rp. 400.000.000,00, sehingga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.193.574.876,00 (satu milyard seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 baik beban tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 dan beban
sementara
sebesar
Rp.
793.574.876,00
untuk
pengurusan
N A Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DPerhitungan (BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit EKorupsi dalam Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana pengadaan Jasa Akuntan Publik pada Sekretariat Kabupaten M Langkat Tahun Anggaran 2003 Nomor : SR - 1574 / PW02 / 5 / 2011 I tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat oleh BPKP ; G G Msi sebagaimana diatur dan Perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) N jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 I tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan T ditambah dengan Undang - Undang : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor :N 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat A(1) ke - 1 KUH Pidana ; Subsidair : IL D Bahwa Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si bersama - sama dengan A Terdakwa Drs. Hasnil, MM (yang perkaranya diajukan dalam berkas perkara G terpisah) pada waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember N2003, atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di kompensasi PPh pasal 21 tahun 2001 dan tahun 2002 tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli Drs.
P
E
Kantor Pemerintahan Kabupaten Langkat, Jalan Proklamasi Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, atau setidak - tidaknya di tempat lain yang berdasarkan pasal 5 Undang - Undang Nomor : 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
12
karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat berdasrkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : Kep. 820 - 133 / SK / UP / 2001 tanggal 22 Pebruari 2003 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : -
Menyiapkan bahan penyusunan Anggaran, Perubahan dan Perhitungan
N A Melakukan Administrasi dan pembukuan keuangan daerah Pemerintah D Kabupaten Langkat ; E Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran M Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah kabupaten Langkat, serta I Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah G Kabupaten Langkat ; G Melakukan Pengkajian kebenaran penagihan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) ; IN T Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menyiapkan bahan pelaksanaan (APBD) Pemerintah Kabupaten Langkat ; N Menyiapkan bahan AKeputusan Bendaharawan ; Menyiapkan L rencana, program, evaluasi dan laporan kegiatan bagian I keuangan ; D Menyusun A serta menyiapkan Renstra dan Lakip Bagian Keuangan ; GBahwa Terdakwa bersama - sama dengan Drs. Hasnil, MM (yang perkaranya Ndiajukan dalam berkas perkara terpisah) tidak melaksanakan tugas dan tanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ;
P
E
jawabnya dan telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut : 1.
Pada tanggal 5 April 2002 dengan dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan RI Nomor : SE - 49 / A / 2002 tentang Perubahan tarif PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah disesuaikan dengan Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga
13
atas Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang antara lain menyebutkan bahwa kelebihan penyetoran PPh pasal 21 PNS Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat diberlakukannya Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor : 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan agar diselesaikan melalui mekanisme restitusi pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat ; 2.
Pada tanggal 18 Nopember 2002 Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil, M.
N kelebihan PPH pasal 21 dengan melalui surat Nomor : 049 / Pro - Tax A/ Y / I / 02 kepada Bupati Kabupaten Langkat, dengan honorarium untuk penyusunan D dan penyampaian SPT sebesar 35 % dari kompensasi pajak yang diserahkan E ke Pemerintah Kabupaten Langkat, yang kemudian pada tanggal 8 Januari M 2003 KAP Hasnil M. Yasin & Rekan memperbarui kembali surat penawaran I tersebut dengan surat Nomor : 020 / Pro – Tax / Y / I / 03 kepada Bupati G Kabupaten Langkat, dimana didalam surat penawaran disebutkan tugas dari G Kantor Akuntan Publik yaitu : N a. Menyusun perubahan tarif I PPH pasal 21 yang telah dibayarkan oleh Pemkab Langkat sebesar T10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk fiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baruN ; A b. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk SPT ILkelebihan pembayaran PPH pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sehingga dapat D ditarik kembali untuk dimasukkan ke kas daerah dengan cara Akompensasi ; GDi dalam penawaran tersebut juga disebutkan jangka waktu pelaksanaan Yasin & Rekan mengajukan Surat Penawaran Kompensasi/Resitusi atas
N
E
kegiatan lebih kurang 75 hari kerja dengan besar honorarium 20 % dari kompensasi
P
pajak
yang
diserahkan
kepada
Pemerintah
Kabupaten
Langkat ; 3.
Bahwa Surat penawaran kompensasi / restitusi atas kelebihan PPH pasal 21 tersebut dibawa langsung oleh Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan, yang kemudian berjumpa dan membicarakan langsung kepada Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab. Langkat, dan selanjutnya setelah disepakati bersama oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si disampaikan dan dilaporkan kepada
14
Bupati Langkat tentang hasil pembahasan terhadap surat penawaran tersebut, dimana selanjutnya surat penawaran yang sudah ditanda tangani oleh Drs. H. Hasnil, MM sebagai Managing Partner KAP Hasnil. M. Yasin & Rekan tersebut disetujui dan ditanda tangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE ; 4.
Pada tanggal 17 Januari 2003 Terdakwa Drs. Surya Djahisa M.Si membuat dan menerbitkan surat yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Langkat (H. Syamsul Arifin, SE) berupa Surat Keputusan Nomor : 012 / Keu / I / 2003
N Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Kompensasi / Restitusi A atas kelebihan pembayaran PPh pasal 21 tahun 2001 dan 2002, dengan jangka D waktu penyusunan dan penyampaian SPT paling lama 6 (enam) bulan kerja E terhitung sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani ; M 5. Bahwa perbuatan dan penerbitan Surat Keputusan I Nomor : 012 / Keu / I / 2003 yang menunjuk langsung Kantor Akuntan GPublik (KAP) Hasnil, M, Yasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan kompensasi / restitusi, bertentangan G dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Keppres Nomor : 18 tahun 2000 yang menentukan Penunjukan Langsung INadalah pengadaan jasa konsultasi yang penyedia jasanya ditentukanT oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja / Pemimpin Proyek / Bagian Proyek / Pejabat yang disamakan / ditunjuk dan diterapkan N untuk : AJasa Konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. a. Pengadaan L I 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; D b. Pengadaan Jasa Konsultasi yang setelah dilakukan Pelelangan Ulang Ahanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat ; Gc. Pengadaan yang bersifat mendesak / khusus setelah mendapatkan N persetujuan dari Menteri / Kepala Lembaga Pemerintah Non tentang Penunjukan Langsung Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.
E
P
Departemen / Gubernur / Bupati / Walikota / Direksi BUMN / BUMD ; d. 6.
Penyedia jasa tunggal ;
Pada tanggal 18 Januari 2003 dibuat Surat Perjanjian Kerja Nomor : 01 / SKPS / 2003 antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani oleh Drs. H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (yang diparaf oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagai Kepala Bagian Keuangan
15
ditandatangani oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE), dimana didalam Surat Perjanjian Kerja tersebut antara lain memuat mengenai : a.
Tugas / pekerjaan KAP Hasnil M. Yasin & Rekan adalah melaksanakan pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT atas PPh pasal 21 untuk tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibayarkan oleh Pemda sebesar 10 % bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan para pensiunan untuk tahun fiskal tahun 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarif baru menjadi 5 % berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal
N A
Anggaran Departeman Keuangan RI Nomor : 49. / A / 2002 tanggal 5 April 2002 ;
D c. Biaya pelaksanaan pekerjaan adalah sebesar 20 %E dari kompensasi pengembalian pajak penghasilan pasal 21 untuk M tahun 2001 dan 2002 ; I akan dilaksanakan d. Pembayaran atas biaya pelaksanaan pekerjaan setelah Surat Ketetapan Pajak Lebih G Bayar (SKPLB) diterbitkan oleh kantor pajak ; G Dalam Surat Perjanjian Kerja tersebut tidak disebutkan : IN a. Rincian anggaran biayaT baik biaya personil maupun biaya non personil ; b. Jumlah personil dan nama - nama personil ; N c. Volume danA jumlah jam kerja ; LAcuan Kerja untuk melaksanakan pekerjaan konsultan d. Kerangka I tersebut ; D Bahwa A pada saat surat perjanjian kerja tersebut dibuat, APBD tahun Ganggaran 2003 Kabupaten Langkat belum disetujui / disahkan oleh DPRD b.
N
P
E
Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 6 (enam) bulan kerja ;
Kabupaten Langkat, selain itu penunjukan Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.
Yasin & Rekan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain : a.
Tidak melalui Pelelangan Umum / Terbatas / Pemilihan Langsung ;
b.
Tidak ada Panitia Pengadaan Barang / Jasa ;
c.
Tidak ada pengumumam kepada masyarakat penyedia barang / jasa.
Sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah ;
16
7.
Bahwa biaya pekerjaan / honorarium sebesar 20 % dalam pengembalian PPh pasal 21 sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kerjsama Nomor : 01 / SKPS / 2003 tanggal 18 Januari 2003 yang diparaf oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si bertentangan dengan pasal 28 ayat (7) Keppres Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah yang menyebutkan kontrak persentase hanya berlaku untuk pelaksanaan jasa konsultasi di bidang konstruksi dan pekerjaan pemborongan tertentu ; Pada saat pembuatan perjanjian tersebut, Sekretariat Daerah (Sekda)
N
konsultan Pajak KAP Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melakukan
E
P
N Kabupaten Langkat yaitu saksi Drs. Masri Zein selaku Kepala SKPD A Atau Pengguna Anggaran tidak mengetahui adanya penunjukan langsung Kantor D Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin & Rekan untuk melaksanakan E pekerjaan perhitungan kelebihan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 M PNS Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun 2001 dan 2002, dimana yang I bersangkutan menyebutkan bahwa Ia tidak pernah menerima dan melihat G Surat Penawaran KAP Hasnil M. Yasin & Rekan kepada Pemerintah Kabupaten Langkat Nomor : 020 / ProG - Tax / Y / I / 03 tanggal 8 Januari 2003, saksi juga tidak mengetahuiN adanya Surat Perjanjian Kerja Nomor : I 01 / SKPS / 2003 antara KAP Hasnil M. Yasin & Rekan (ditandatangani Drs. T H. Hasnil, MM), dengan Pemerintah Kabupaten Langkat (diparaf oleh Kepala Bagian Keuangan Drs. NSurya Djahisa, M. Si dan ditandatangani Bupati Langkat H. Syamsul AArifin, SE), serta tidak pernah mengetahui Berita Acara Serah TerimaL Pekerjaan Nomor : 01 / SPKS / 2003 tanggal 3 juli 2003 dari I pihak pertama Pemerintah Kabupaten Langkat H. Syamsul Arifin, SE dan D pihak kedua atas nama Drs. H. Hasnil, MM. Selain itu saksi juga A menyebutkan bahwa tidak ada dan tidak pernah membuat / memberikan GSurat Kuasa selaku Pengguna Anggaran untuk melakukan penunjukan
8.
penghitungan kelebihan Pajak Penghasilan pasal 21 PNS tahun 2001 dan 2002, sehingga hal tersebut sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 29 tahun 2002 tentang “Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD”, dimana sesuai ketentuannya : a.
Pasal 38 ayat (1) disebutkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Lembaga Teknis Daerah bertindak sebagai Pengguna Anggaran.
17
b.
Pasal 38 ayat (2) : Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas tertib penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya.
c.
Pasal 55 ayat (1) : Pengguna Anggaran dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan beban APBD jika dana untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau dananya tidak cukup.
9.
Setelah Surat Perjanjian Kerja dibuat dan ditandatangani, selanjutnya Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan Pemkab
N A jasa mengusulkan dan memasukkan / merencanakan anggaran untuk konsultan pajak sebesar Rp. 400.000.000,00, yang pada akhirnya D disetujui oleh DPRD Kabupaten Langkat dan kemudian pada tanggal E4 Februari 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan NomorM : 2 / SK / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah NomorI: 12 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat G Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 404.108.105.925,00. Dimana dari jumlah G tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebesar Rp. 400.000.000,00. Hal ini menunjukkan IN kondisi yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik T Indonesia Nomor : 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, khususnya pasal N“Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 25 yang menyebutkan Adilakukan sebelum ditetapkan beban APBD tidak dalam Peraturan L Daerah tentang I APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah” ; 10. Pada D bulan Pebruari 2003 pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & A mulai melaksanakan pekerjaannya dengan mendatangi Bagian Rekan GKeuangan Pemkab. Langkat dan oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si N memanggil saksi Sudharsono, S. Sos (Kasubag Gaji pada Bagian Keuangan Langkat yang juga sekaligus menjabat Sekretaris Panitia Anggaran,
P
E
Setdakab. Langkat) dan memerintahkan untuk membantu pegawai dari
Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan untuk meng-input data gaji PNS Pemkab Langkat yang berjumlah kurang lebih 10.000-orang, yang selanjutnya hasil input data tersebut dibawa ke Jakarta untuk dikerjakan dengan menggunakan program khusus guna membuat dan menyusun perubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 yang baru sesuai dengan tarif baru berdasarkan pasal 17 Undang - Undang Nomor : 17 tahun 2000 sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran dari Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI tersebut ;
18
11. Setelah
selesai
melaksanakan
pekerjaan
dalam
penyusunan
dan
penyampaikan SPT atas pajak penghasilan pasal 21 PNS Pemkab Langkat Tahun 2001 dan 2002 tertanggal 31 Maret 2003, pihak Kantor Akuntan Publik Hasnil, M. Jasin & Rekan menjumpai saksi Buyung Ritonga (selaku Bendahara Kas Daerah Pemkab Langkat) untuk menanda - tangani hasil print-out SPT Tahunan pasal 21 tersebut dan selanjutnya diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Binjai pada tanggal 9 Mei 2003, dan pada tanggal 30 Juni 2003 Kantor Pelayanan Pajak Binjai menerbitkan Pemberitahuan Hasil
N KP. 0406 / 2003 dan Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Fiskal A 2002 dengan surat Nomor : PHP - 22 / WPJ. 01 / KP. 046 / 2003, yang D menyebutkan adanya kesalahan dalam penghitungan penghasilan netto PPh E pasal 21 yang disampaikan oleh Pemkab Langkat ; M 12. Pada tanggal 3 Juli 2003 Kantor Pelayanan Pajak I Binjai menerbitkan dua lembar Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar GPajak Penghasilan pasal 21, didalamnya memuat kompensasi PPh pasal 21 atas kelebihan pembayaran G PPH pasal 21 Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp. 5.967.874.380,00, IN ke tahun yang akan datang sebagai berikut : T a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00075 / 201 / 01 / 119 / 03 N tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2001 yang memuat kompensasi ke A datang sebesar Rp. 2.284.930.756,00 ; tahun yang akan L I b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00004 / 201 / 02 / 119 / 03 D tanggal 3 Juli 2003 untuk tahun fiskal 2002 yang memuat kompensasi ke Atahun yang akan datang sebesar Rp. 3.682.943.624,00 ; G 13. Pada tanggal 3 Juli 2003 Pemerintah Kabupaten Langkat bersama KAP N Hasnil M. Yasin & Rekan membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pemeriksaan Tahun Fiskal 2001 dengan surat Nomor : PHP - 21 / WPJ. 01 /
P
E
Nomor : 01 / SPKS / 2003 yang menyatakan pihak KAP Hasnil M. Yasin & Rekan telah menyerahkan hasil pekerjaan penyusunan dan penyampaian perubahan SPT Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, dan Pemerintah Kabupaten Langkat telah menerima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan telah terbitnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh pasal 21 Nomor : 0075 / 201 / 119 / 03 dan Nomor : 0004 / 201 / 02 / 119 / 03 tanggal 3 Juli 2003 oleh Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Pelayanan Pajak Binjai. Dengan terbitnya
19
Surat Ketetapan Pajak tersebut dengan nilai kompensasi ketahun yang akan datang sebesar Rp. 5.967.874.380,00, KAP Hasnil M. Yasin & Rekan sesuai surat
perjanjian
memperoleh
honorarium
sebesar
20
%
dari
Rp.
5.967.874.380,00 yaitu sebesar Rp. 1.193.574.876,00 ; 14. Pada tanggal 18 Juli 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : R / 645 / Keu / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00,- dan pada tanggal 22 Juli 2003 Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keungan
N Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R / 1556 / n / Perb A/ 2003 sebesar Rp. 400.000.000,00 atas nama Drs. H. Hasnil, MM pimpinan KAP D Hasnil M. Yasin & Rekan untuk pembayaran pengurusan restitusi / E kompensasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun pajak 2001 dan 2002, yang M kemudian pada tanggal 28 Juli 2003 Drs. H. Hasnil, MM menerima I pembayaran jasa Akuntan Publik dalam rangka penghitungan kelebihan G pembayaran Pajak Penghasilan pasal 21 tahun 2001 dan 2002 dari Sdr. Buyung Ritonga selaku Pemegang KasG Daerah Bagian Keungan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sesuaiN dengan bukti Kas Bon pada Kas Daerah I sebesar Rp. 400.000.000,00,- ; T 15. Pada tanggal 12 Agustus 2003 Drs. Hasnil, MM, sebagai Managing Partner N KAP Hasnil M. Yasin & Rekan menanda tangani kuitansi tanda terima Nomor A : 030 / PJR / VIII / 03 untuk sisa pembayaran Pengurusan Restitusi/Kompensasi IL Pajak Penghasilan pasal 21 Tahun Pajak 2001 dan 2002 sebesar D Rp. 793.574.876,00 yang diketahui dan disetujui oleh Bupati Langkat A (H. Syamsul Arifin, SE) dimana kenyataannya anggaran untuk sisa biaya pengurusan restitusi / kompensasi PPh pasal 21 Gpembayaran belum tersedia di APBD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran N tersebut 2003, dan kemudian oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si diusulkan Sekretariat
P
E
Daerah
Kabupaten
Langkat
menerbitkan
Surat
Perintah
kembali anggarannya pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2003 ; 16. Pada tanggal 14 Oktober 2003 Bupati Langkat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 903 - 28 / SK / 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 411.407.250.600,00. Dari jumlah tersebut alokasi anggaran Biaya Pengurusan PPh pasal 21 bertambah Rp. 800.000.000,00
20
sehingga menjadi sebesar Rp. 1.200.000.000,00, dan pada tanggal 10 November 2003 Bupati Langkat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : R / 935 / Keu / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 800.000.000,00,- ; 17. Pada tanggal 1 Desember 2003 Bendaharawan UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat Sdri. Yantini Syafriani mengajukan SPP untuk Biaya Pengurusan PPh pasal 21 sebanyak 8 (delapan) lembar sejumlah Rp. 793.574.876,00 yang disetujui oleh atasan langsung Bendahara, Kepala
N untuk diajukan kepada Bagian Keungan Pemkab Langkat, dan pada Atanggal 3 Desember 2003 Kepala Bagian Keuangan Drs. Surya Djahisa, M.Si D menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) sebanyak 8 E (delapan) lembar untuk pembayaran pengurusan Restitusi / Kompensasi M Pajak Penghasilan PPh pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 I sejumlah Rp. 793.574.876,00 atas nama Yantini Syafriani, Bendaharawan G UUDP Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dengan rincian sebagai G berikut : IN T N A IL D A G Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
No.
N18.
P
E
Nomor & Tanggal SPMU
Jumlah (Rp.)
1.
R.2714/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
2.
R.2715/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
3.
R.2716/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
4.
R.2717/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
5.
R.2718/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
6.
R.2719/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
7.
R.2720/Perb/2003/03-12-2003
100.000.000,00
8.
R.2721/Perb/2003/03-12-2003
93.574.876,00
Jumlah
Bahwa
dalam
realitasnya
793.574.876,00
SPMU
Beban
Sementara
sebesar
Rp.
793.574.876,00 tersebut tidak dibayarkan kepada Yantini syafriani selaku Bendahara Pengeluaran Sekretariat Kabupaten Langkat, karena atas permintaan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si selaku Kepala Bagian Keuangan Pemkab Langkat langsung kepada Sdr. Buyung Ritonga selaku Pemegang Kas Daerah, maka uang tersebut diserahkan oleh Sdr. Buyung Ritonga kepada Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si secara 2 (dua) tahap, dimana tahap pertama sebesar Rp. 500.000.000,00 dan tahap kedua (satu minggu kemudian) sisanya sebesar Rp. 293.574.876,00. sehingga dari jumlah
21
SPMU sebesar Rp. 1.193.574.876,00 yang terdiri dari SPMU Beban Tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00, hanya SPMU Beban Tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 yang dibayarkan kepada Drs. H. Hasnil, MM selaku Pimpinan KAB Hasnil M. Yasin & Rekan dan SPMU Beban Sementara sebesar Rp. 793.574.876,00 diterima langsung oleh Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si ; 19. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si dalam proses Penunjukan Langsung terhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil, M.
N pembayaran pajak penghasilan Pegawai Negeri Sipil (PPH pasal A 21) tahun 2001 dan 2002 pada Sekretariat Pemerintahan Kabupaten Langkat yang D direkayasa tersebut dan bertentangan dengan ketentuan peraturan E Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan M Pengadaan Barang / Jasa tersebut telah memperkaya diri terdakwa Drs. I Surya Djahisa, M.Si sebesar Rp. 793.574.876,00 dan atau setidak-tidaknya G orang lain yaitu Drs. Hasnil, MM selaku pimpinan Kantor Akuntan Publik G400.000.000,00, sehingga telah Hasnil, M. Jasin & Rekan sebesar Rp. N Rp. 1.193.574.876,00 (satu milyard merugikan keuangan negara sebesar I seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan T ratus tujuh puluh enam rupiah) atau setidak - tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dihitung dari seluruh N jumlah pengeluaran APBD Kabupaten Langkat Tahun AnggaranA 2003 baik beban tetap sebesar Rp. 400.000.000,00 dan beban sementara L sebesar Rp. 793.574.876,00 untuk pengurusan I kompensasi PPh pasal 21 tahun 2001 dan tahun 2002 tersebut, sebagaimana D hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli Drs. A Muhammad Natsir dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan G(BPKP) Sumatera Utara, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Jasin & Rekan untuk melaksanakan pekerjaan Penghitungan kelebihan
N
P
E
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan Jasa Akuntan Publik pada Sekretariat Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2003 Nomor : SR - 1574 / PW02 / 5 / 2011 tanggal 15 Maret 2011 ; Perbuatan Terdakwa Drs. Surya Djahisa, M.Si sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 3 jo. pasal 18 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana ;
22
II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2013, Nomor Reg. Perkara : PDS - 03 - I / Stbt / 04 / 2013 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1.
Menyatakan terdakwa Drs. SURYA DJAHISA, M.Si telah terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang
N A atas Undang - Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang D Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH E Pidana ; M I G G 4. Barang bukti : N I 1. 1 (satu) rangkap Kas bon dari kas daerah Kabupaten Langkat T sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkanN kepada Drs. Hasnil. 2. Surat Perintah A Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 1994 sejumlah Rp. 1.798.567.165,- untuk pembayaran potongan gaji L IPNS Kabupaten Langkat bulan September 2003 tertanggal 02 DSeptember 2003. A 3. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. G 2208 sejumlah Rp. 1.794.282.333 untuk pembayaran potongan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan Undang - Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan
N
2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. SURYA DJAHISA, M.Si dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3.
Menghukum terdakwa Drs. SURYA DJAHISA, M.Si membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan ;
gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Oktober 2003 tertanggal 02
P
E
September 2003. 4.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2352 sejumlah Rp. 1.797.254.400,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat November 2003 tertanggal 02 November 2003.
5.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 2666 sejumlah Rp. 1.796.857. 285,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 02
23
November 2003. 6.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 103 sejumlah Rp. 1.807.814.290-, untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Januari 2003 tertanggal Januari 2004.
7.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 208 sejumlah Rp. 1.815.970.151,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Februari 2004 tertanggal 03
N A sejumlah Rp. 63.480.910,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas D Kab. keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera E 03 Februari Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal 2004. M Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) I Beban Tetap No.R / 3069 sejumlah Rp. 2.947.413,- untuk G pembayaran potongan gaji susulan PNS Kabupaten G Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003. INUang (SPMU) Beban Tetap No. 313 Surat Perintah Membayar T sejumlah Rp. 1.819.826.600,untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret N 2004. A Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 314 L Rp. 32.185.914,- untuk pemotongan gaji pagawai dinas Isejumlah Februari 2004.
8.
9.
10.
11.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 209
Dkeluarga
A
N
P
E
G
berencana dan pembangunan keluarga sejahtera
Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004.
12. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 418 sejumlah Rp. 1.813.553.914,- untuk pemotongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan April 2004. 13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 418 sejumlah Rp. 32.213.556,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan April 2004. 14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 561 sejumlah Rp. 1.811.783.467,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei
24
2004. 15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 562 sejumlah Rp. 32.226.947,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Mei 2004. 16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 560 sejumlah Rp. 4.760.726,- untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka wafat, uang gaji, kekurangan gaji) PNS
N A 849 sejumlah Rp. 1.821.149.358,- untuk pembayaran potongan D 07 Juni gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal E 2004 Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) M Beban Tetap Nomor : 895 sejumlah Rp. 31.853.587,- untukIpemotongan gaji pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera G Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004. G Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : IN 896 untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka Tgaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 wafat, kekurangan sejumlah Rp. 23.191.632,- tanggal 07 Juni 2004. N Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : A 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten L bulan juni 2004 sejumlah Rp. 380.087.443,- tertanggal 07 ILangkat Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tanggal 04 Mei 2004.
17. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor
18.
19.
20.
DJuni 2004.
A21.
N
P
E
G
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 898 sejumlah Rp. 6.583.014,- untuk pembayaran potongan gaji ketiga
belas
aegawai
dinas
keluarga
berencana
dan
pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004. 22. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 929 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 sebesar Rp. 1.824.614.681,- tertanggal 01 Juli 2004. 23. SPM No.930 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp. 1.823.389.399,-
25
24. SPM Beban Tetap Nomor :1468 untuk keperluan pembayaran potongan gaji PNS Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 11 Agustus 2004 Sejumlah Rp. 1.823.389.339,25. SPM Beban Tetap Nomor : 1469 untuk keperluan potongan gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 tertanggal 03 Agustus 2004 sejumlah Rp. 32.009.846,26. SPM Beban Tetap 1550 untuk keperluan pembayaran potongan gaji (susulan) PNS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004
N A gaji dinas KB dan PKS bulan September 2004 sejumlah Rp. D 32.037.574,- tertanggal 02 September 2004. E potongan SPM Beban Tetap 1972 untuk keperluan pembayaran gaji Kabupaten Langkat bulan SeptemberM 2004 tertanggal 2004 Sejumlah Rp.1.821.421.300,- tertanggal I16 September 2004 1 (satu) lembar Rekapitulasi hasilG pungutan pajak PPH ps 21 bagi PNS Kabupaten Langkat tahun Ganggaran 2003. Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat IN dengan KAP. Hasnil, M. Yasin dan Rekan - Divisi Konsulen Pajak T/ 2003 tertanggal 18 Januari 2003. Nomor : 01 / SPKS Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor : 012 / KEU / I / N 2003 tentang Penunjukan langsung dari Konpensasi / Restitusi A atas kelebihan PPh Pasal 21 tanggal 17 Januari 2003. L bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan I1 (satu) sebesar Rp.1.649.374,- tertanggal 20 Agustus 2004.
27. SPM Beban Tetap 1973 untuk keperluan pembayaran potongan
28.
29.
30.
31.
32.
DPenghitungan
A
N
P
E
G
PPH pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun
Takwim 2001 tertanggal 31 Maret 2002.
33. 1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2002 tertanggal 31 Maret 2003. 34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01 / SPKS / 2003 tanggal 03 Juli 2003. 35. 1 (satu) lembar Kwintansi Nomor : 0031 / PJK / VIII / 03 / tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian pengurusan restitusi/ kompensasi jasa konsultan dalam hal pajak penghasilan PPh pasal 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
26
36. Keputusan Bupati Langkat Nomor : R - 645 / KEU / 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA - 2003 tertanggal 18 Juli 2003. 37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : R - 1556 / Perb / 2003 / tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). 38. Kwitansi Nomor : 030 / PJK / VIII / 2003 / tertanggal 12 Agustus 2003 untuk pembayaran Pelunasan pembayaran pengurus
N A Keputusan Bupati Langkat Nomor : R / 935 / KEU / 2003 D Belanja tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Otoritas Anggaran E Rutin Tahun Anggaran 2003. 2 (dua) rangkap UUDP rutin untuk biaya pelunasan M pengurusan restitusi / kompensasi pajak pengahasilan I PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp. 800.000.000,G tertanggal 31 Oktober 2003. G Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara N Nomor : R 2714 / PerbI/ 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,-T beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2714 tertanggal 03 N Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / A Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar L Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 IPerincian restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan PPH pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp. 793.574.876,-.
39.
40.
41.
DDesember 2003.
A42.
N
P
E
G
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2715 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2715 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan
tertanggal
01
Desember
2003 dan Daftar
Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2716 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01
27
Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2716 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan
tertanggal
01
Desember
2003 dan Daftar
Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 44. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2717 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01
N A Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar D 01 Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal E Desember 2003. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) MBeban sementara Nomor : R 2718 / Perb / 2003 tanggal 03 I Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan G UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan GNomor : R 2718 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / IN 01 Desember 2003 dan Daftar Pembangunan tertanggal TPembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Perincian Rencana Desember 2003. N Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara A Nomor : R 2719 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar IRp.L100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2717 tertanggal 03
Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin /
45.
46.
DDesember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2719 tertanggal 03
A
N
P
E
G
Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan
tertanggal
01
Desember
2003 dan Daftar
Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 47. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2720 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2720 tertanggal 03 Desember
2003,
Surat
Permintaan
Pembayaran
Anggaran
Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01
28
Desember 2003. 48. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2721 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 93.574.876,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2721 tertanggal 03 Desember
2003,
Surat
Permintaan
Pembayaran
Anggaran
Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 49. 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor VI.
N A
D E barang bukti dalam perkara, atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM. M 5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. I 5.000,- (lima ribu rupiah) ; G G III. Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri N Medan tanggal 12 Desember I 2013, Nomor : 52/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai T berikut : Menyatakan Terdakwa Drs. SURYA DJAHISA, M.Si tersebut tidak N terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana A dalam Dakwaan Primair ; yang didakwakan L I Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; D bahwa Terdakwa Drs. SURYA DJAHISA, M.Si, tersebut AMenyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan G diatas perbuatan pidana : “Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi “ ; N 50. 1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor XIII.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai
P
E
-
Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -
Menetapkan barang bukti berupa : 1.
1 (satu) rangkap Kas bon dari kas daerah Kabupaten Langkat sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada Drs. Hasnil.
29
2.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R 1994
sejumlah
Rp.
1.798.567.165,-
untuk
pembayaran
potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan September 2003 tertanggal 02 September 2003. 3.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2208 sejumlah Rp. 1.794.282.333 untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Oktober 2003 tertanggal 02 September 2003.
N A potongan gaji PNS Kabupaten Langkat November 2003 D tertanggal 02 November 2003. E Tetap No. R 5. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban 2666 sejumlah Rp. 1.796.857. 285,-M untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat I bulan Desember 2003 tertanggal 02 November 2003. G 6. Surat Perintah Membayar G Uang (SPMU) Beban Tetap No. 103 sejumlah Rp. 1.807.814.290-, untuk pembayaran potongan gaji N PNS Kabupaten I Langkat bulan Januari 2003 tertanggal Januari 2004. T 7. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 208 N sejumlah Rp. 1.815.970.151,- untuk pembayaran potongan gaji A PNS Kabupaten Langkat bulan Februari 2004 tertanggal 03 IL Februari 2004. D8. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 209 4.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. R. 2352
A
N
P
E
sejumlah
Rp.
1.797.254.400,-
untuk
pembayaran
sejumlah Rp. 63.480.910,- untuk pemotongan gaji pegawai
G
dinas
keluarga
berencana
dan
pembangunan
keluarga
sejahtera Kab. Langkat bulan Januari dan Februari 2004 tertanggal 03 Februari 2004. 9.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No.R / 3069 sejumlah Rp. 2.947.413,- untuk pembayaran potongan gaji susulan PNS Kabupaten Langkat bulan Desember 2003 tertanggal 30 Desember 2003.
10.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 313 sejumlah Rp. 1.819.826.600,- untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret
30
2004. 11.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap No. 314 sejumlah Rp. 32.185.914,- untuk pemotongan gaji pagawai dinas
keluarga
berencana
dan
pembangunan
keluarga
sejahtera Kabupaten Langkat bulan Maret 2004 tertanggal 01 Maret 2004. 12.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 418 sejumlah Rp. 1.813.553.914,- untuk pemotongan gaji PNS
N A 418 sejumlah Rp. 32.213.556,- untuk pemotongan gaji D pegawai dinas keluarga berencana dan pembangunan E 2004. keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan April 14. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU)M Beban Tetap Nomor : 561 sejumlah Rp. 1.811.783.467,I untuk pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten GLangkat bulan Mei 2004 tertanggal 04 Mei 2004. G 15. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : IN 562 sejumlah Rp. 32.226.947,- untuk pemotongan gaji Tkeluarga berencana dan pembangunan pegawai dinas keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan Mei 2004. N 16. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : A 560 sejumlah Rp. 4.760.726,- untuk pemotongan gaji susulan IL (terusan gaji, uang duka wafat, uang gaji, kekurangan gaji) D PNS Kabupaten Langkat bulan Mei 2004 tanggal 04 Mei 2004. Kabupaten Langkat bulan April 2004.
A
N
P
E
G
13.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor :
17.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor 849
sejumlah
Rp.
1.821.149.358,-
untuk
pembayaran
potongan gaji PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004 18.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 895 sejumlah Rp. 31.853.587,- untuk pemotongan gaji pegawai dinas
keluarga
berencana
dan
pembangunan
keluarga
sejahtera Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 tertanggal 07 Juni 2004. 19.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 896 untuk pemotongan gaji susulan (terusan gaji, uang duka
31
wafat, kekurangan gaji) PNS Kabupaten Langkat bulan Juni 2004 sejumlah Rp. 23.191.632,- tanggal 07 Juni 2004. 20.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 987 untuk pembayaran potongan gaji ketiga belas PNS Kabupaten Langkat bulan juni 2004 sejumlah Rp. 380.087.443,tertanggal 07 Juni 2004.
21.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : 898 sejumlah Rp. 6.583.014,- untuk pembayaran potongan gaji
dan N pembangunan keluarga sejahtera Kabupaten Langkat bulan A Juni 2004. Dkeperluan 22. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 929 untuk E bulan Juli pembayaran potongan gaji PNS Kabupaten Langkat 2004 sebesar Rp. 1.824.614.681,- tertanggal M01 Juli 2004. 23. SPM No.930 untuk keperluan potongan I gaji PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan G Juli 2004 tertanggal 01 Juli 2004 sejumlah Rp. 1.823.389.399,G 24. SPM Beban Tetap Nomor :1468 untuk keperluan pembayaran N potongan gaji PNSILangkat bulan Agustus 2004 tertanggal 11 T Rp. 1.823.389.339,Agustus 2004 Sejumlah 25. SPM Beban Tetap Nomor : 1469 untuk keperluan potongan gaji N PNS Dinas KB dan PKS Kabupaten Langkat bulan Agustus A 2004 tertanggal 03 Agustus 2004 sejumlah Rp. 32.009.846,L 26.I SPM Beban Tetap 1550 untuk keperluan pembayaran potongan D gaji (susulan) PNS Kabupaten Langkat bulan Agustus 2004 ketiga
A
N
P
E
G
belas
aegawai
dinas
keluarga
berencana
sebesar Rp.1.649.374,- tertanggal 20 Agustus 2004. 27.
SPM Beban Tetap 1973 untuk keperluan pembayaran potongan gaji dinas KB dan PKS bulan September 2004 sejumlah Rp. 32.037.574,- tertanggal 02 September 2004.
28.
SPM Beban Tetap 1972 untuk keperluan pembayaran potongan gaji Kabupaten Langkat bulan September 2004 tertanggal 2004 Sejumlah Rp.1.821.421.300,- tertanggal 16 September 2004
29.
1 (satu) lembar Rekapitulasi hasil pungutan pajak PPH ps 21 bagi PNS Kabupaten Langkat tahun anggaran 2003.
30.
Surat Perjanjian Kerja antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan KAP. Hasnil, M. Yasin dan Rekan - Divisi Konsulen
32
Pajak Nomor : 01 / SPKS / 2003 tertanggal 18 Januari 2003. 31.
Keputusan Bupati Kabupaten Langkat Nomor : 012 / KEU / I / 2003 tentang Penunjukan langsung dari Konpensasi / Restitusi atas kelebihan PPh Pasal 21 tanggal 17 Januari 2003.
32.
1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan dan Penghitungan PPH pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2001 tertanggal 31 Maret 2002.
33.
1 (satu) bundel Print Out SPT Tahunan PPH 21 Penghasilan
N A 34. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 01 / SPKS / D 2003 tanggal 03 Juli 2003. E / VIII / 03 / 35. 1 (satu) lembar Kwintansi Nomor : 0031 / PJK tertanggal 10 Juli 2003 untuk pembayaran sebagian M pengurusan restitusi/ kompensasi I jasa konsultan dalam hal pajak penghasilan PPh pasal G 21 tahun pajak 2001 dan 2002 sebesar Rp. 400.000.000,-G (empat ratus juta rupiah). 36. Keputusan Bupati Langkat Nomor : R - 645 / KEU / 2003 IN Belanja Rutin TA - 2003 tertanggal tentang Otorisasi Anggaran 18 Juli 2003. T 37. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban Tetap Nomor : N R - 1556 / Perb / 2003 / tanggal 22 Juli 2003 sebesar Rp. A 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). L 38.I Kwitansi Nomor : 030 / PJK / VIII / 2003 / tertanggal 12 D Agustus 2003 untuk pembayaran Pelunasan pembayaran dan Penghitungan PPH Pasal 21 PNS, Pemkab Langkat Tahun Takwim 2002 tertanggal 31 Maret 2003.
A
N
P
E
G
pengurus restitusi / kompensasi Pajak Penghasilan PPH pasal 21 tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp. 793.574.876,-. 39.
Keputusan Bupati Langkat Nomor : R / 935 / KEU / 2003 tertanggal 10 Nopember 2003 tentang Otoritas Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003.
40.
2
(dua)
rangkap
UUDP
rutin
untuk
biaya
pelunasan
pengurusan restitusi / kompensasi pajak pengahasilan PPh pasal 21 Tahun 2001 dan 2002 sebesar Rp. 800.000.000,tertanggal 31 Oktober 2003. 41.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2714 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003
33
sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2714 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 42.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2715 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003
N A tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran D 2003 Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember E UUDP Rutin dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003. M 43. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) I Beban sementara Nomor : R 2716 / Perb / 2003 Gtanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,Gbeserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2716 IN2003, Surat Permintaan Pembayaran tertanggal 03 Desember Anggaran RutinT / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin N tertanggal 01 Desember 2003. A 44. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara IL Nomor : R 2717 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 D sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP
tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2715
A
N
tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2717
G
tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003
P
E
dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 45.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2718 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2718 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003
34
dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. 46.
Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara Nomor : R 2719 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan UUDP tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2719 tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin / Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003
N A 47. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Beban sementara D 2003 Nomor : R 2720 / Perb / 2003 tanggal 03 Desember E UUDP sebesar Rp. 100.000.000,- beserta surat permintaan tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan M Nomor : R 2720 tertanggal 03 Desember 2003, Surat I Permintaan Pembayaran Anggaran Rutin/PembangunanG tertanggal 01 Desember 2003 dan Daftar Perincian Rencana G Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003. IN Uang (SPMU) Beban sementara 48. Surat Perintah Membayar T/ Perb / 2003 tanggal 03 Desember 2003 Nomor : R 2721 sebesar Rp. 93.574.876,- beserta surat permintaan UUDP N tertanggal 01 Desember, Nota Dinas dengan Nomor : R 2721 A tertanggal 03 Desember 2003, Surat Permintaan Pembayaran IL Anggaran Rutin/Pembangunan tertanggal 01 Desember 2003 D dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin dan Daftar Perincian Rencana Pembangunan UUDP Rutin tertanggal 01 Desember 2003.
A
N
G
E
P
tertanggal 01 Desember 2003. 49.
1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor VI.
50.
1 (satu) bundel buku kas Bend IX TA. 2003 Nomor XIII.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. H. Hasnil, MM. -
Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
IV.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 112/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013,
35
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013;
V.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 114/Akta.Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013,
N A sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa D tanggal 31 Desember 2013; E VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut M Umum tertanggal Desember 2013, yang diterima di KepaniteraanIPengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013, Gmemori banding mana telah sempurna diberitahukan dan diserahkanG kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014; IN Toleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal VII. Memori Banding yang diajukan 10 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan N pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014, memori banding mana telah A sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada L hari Senin I tanggal 24 Februari 2014; D VIII. Kontra A Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Gtertanggal 19 Februari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Medan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014, kontra memori N Negeri banding mana telah sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana telah
P
E
Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014;
IX.
Surat Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
W2.U1/3179/Pid.Sus.K.01.10/II/2014,
26
yang
Februari
2014,
disampaikan
Nomor
:
masing-masing
kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, dimana terhitung 7 (tujuh) hari sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 Maret 2014, para pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
36
perkara nomor : 52/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
N A 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa D tertanggal 10 Februari 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang E dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atau sama dengan jawab M menjawab yang telah I dipertimbangkan oleh disampaikan di persidangan, yang kesemuanya telah G Pengadilan Tingkat Pertama secara baik dan benar; G Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Kontra Memori Banding yang N tertanggal 19 Februari 2014, pada diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa I prinsipnya adalah menyetujui Putusan Pengadilan Tingkat Pertama; T Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari N secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan A perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri IL Medan tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 52/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut D UmumA tertanggal Desember 2013, dan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Februari 2014 serta Kontra Memori G Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 19 Februari N2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasanMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama
Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Desember
P
E
alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat
Pertama
dalam putusannya,
karena
semua
alasan
dan
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan
37
menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 52/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua
N Mengingat pasal 3 Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999A tentang D Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan E - Undang - Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana M Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 I tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan; G M E N G A DG ILI: - Menerima permintaan banding dariN Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat I Hukum Terdakwa tersebut; T - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri N Medan tanggal 12 Desember 2013, Nomor : 52/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, A yang dimintakan banding tersebut; - MembebankanL biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, I yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). D A Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim G Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 April 2014, oleh Kami : H. Pengadilan NMACHMUD RACHIMI, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada tingkat peradilan;
P
E
Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, DR. MANGASA MANURUNG, SH. MKn, ROSMALINA SITORUS, SH.MH. dan SAZILI, SH.MSi, Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 87/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam
38
sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota
tersebut
diatas serta dibantu oleh HAMONANGAN RAMBE, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
D E
ttd
KAREL TUPPU, SH.MH.
H. MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
ttd
I
DR. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.
ttd
N A
N A
M
G
G
IN T
ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
ttd
IL
D
A
SAZILI, SH.MSi.
N
P
E
G
Panitera Pengganti,
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
