PUTUSAN Nomor : 203/PDT/2012/PT-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "
PENGADILAN TINGGI MEDAN di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MARTHA, perempuan, Umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Langsa, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERLAWAN I ;
MELAWAN
1. KIKI, perempuan, Umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswsta, bertempat tinggal di Jalan
KH.Zaiunul
Arifin
Nomor
66
Kelurahan
Perdamaian,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, untuk sementara berdomisili ditempat kuasa hukumnya, selanjutnya disebut TERBANDING semula PELAWAN ; 2. LIE KA TJIE, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor
64,
Lingkungan
IX
Dharma,
Kelurahan
Perdamaian,
Kecamatan, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN-II ; 3. LIE KOK KIAN, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 64, Lingkungan IX Dharma, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN III ; 4. LIE FUI TJHIN, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 64, Lingkungan IX Dharma, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumater Utara, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN IV ; 5. LIE TJEK SUANG, laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Damai Nomor 64, Lingkungan IX Dharma, Kelurahan Perdamaian,
Kecamatan .............
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut TERBANDING semula TERLAWAN V;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Setelah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juli 2012 Nomor : 203/PDT/2012/PT-MDN. Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 2. Berkas perkara perdata Nomor : 203/PDT/2012/PT.Mdn. dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 07-072009 Nomor : 27/Pdt.VZ/2008 /PN.STB,yang amar selengkapnya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : − Menolak eksepsi kuasa hukum Terlawan I ; DALAM PROVISI : − Menolak permohonan provisi kuasa hukum Pelawan ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan perlawanan untuk sebagian ; 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ; 3. Menyatakan obyek perkara seluas ± 124 M2 yang terletak di Jalan KH.Zainul Arifin Nomor 66 Stabat, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137, Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal 30 Mei 1983 Nomor 370/1983, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Langkat adalah harta bersama dan hak milik bersama antara Pelawan dengan Terlawan V ; 4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pelaksanaan Sita Eksekusi sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 05/Pdt.Sita Eks.2008/12/Pdt.G/1993/PN.Stb tanggal 27 Nopember 2008 atas obyek perkara seluas ± 124 M2 yang terletak di Jalan K.H.Zainul Arifin Nomor 66 Stabat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137 Surat ukur/Gambar
Situasi .............
Situasi/Gambar Denah tanggal 30 Mei 1983 Nomor 370/1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Tinggkat II Langkat ; 5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat untuk mengangkat sita eksekusi yang telah dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Eksekusi Nomor 05/Pdt.Sita Eks.2008/12/Pdt.G/1993/PN.Stb tanggal 27 Nopember 2008 atas obyek perkara seluas ± 124 M2 yang terletak di Jalan K.H.Zainul Arifin Nomor 66 Stabat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 137 Surat Ukur/Gambar Situasi/Gambar Denah tanggal 30 Mei 1983 Nomor 370/1983 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria Tingkat II Langkat ; 6. Menghukum Terlawan I, II, III, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang hingga saat ini seluruhnya ditaksir sejumlah Rp 431.000,-(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; 7. Menolak gugatan perlawanan untuk selebihnya .
Telah membaca hal-hal sebagai berikut : Relaas Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri
Stabat Tanggal 27
Agustus 2009 dan tanggal 29 Oktober 2009 Nomor : 27/Pdt.Vz/2008/PN.STB. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan
yang
menyatakan pada tanggal-tanggal tersebut diatas telah memberitahukan isi Putusan kepada Kuasa Hukum TERLAWAN II s/d TERLAWAN V dan TERLAWAN I ; Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 12 Nopember 2009 yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa kuasa hukum MARTHA TERLAWAN I mengajukan banding atas putusan perkara Nomor : 27/Pdt.Vz/2008/PN.STB. ; Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat yang menyatakan bahwa pada tanggal 01-Mei -2012 telah memberitahukan kepada kuasa hukum PELAWAN sekarang TERBANDING dan kuasa hukum TERLAWAN II s/d V akan adanya permohonan banding dari MARTHA TERLAWAN I ; Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat masing-masing tanggal 03 Mei 2012 dan 08 Mei 2012 telah memberitahukan kepada PEMBANDING dan
TERBANDING .............
TERBANDING untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Stabat tanggal 07 Juli 2009 Nomor :27/Pdt.Vz/2008/PN.STB berpendapat sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa pertimbangan dalam eksepsi oleh Pengadilan Tingkat Pertama dipandang telah tepat dan benar dan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri ; Menimbang, bahwa oleh karena itu telah tepat seluruh eksepsi Terlawan I haruslah ditolak ; DALAM PROVISI Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Pelawan ini telah tepat dinyatakan oleh Hakim Tingkat Pertama untuk ditolak ; Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi tuntutan provisi Pelawan sudah sangat berkaitan dengan pokok perlawanannya dan hal ini sudah tidak sejalan dengan maksud dan tujuan provisi, oleh karena itu haruslah untuk ditolak ; DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta kesimpulan hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat hakim Tingkat Pertama , dengan alasan-alasan seperti dibawah ini ; Menimbang, bahwa inti gugatan Pelawaan adalah ia mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa rumah dan toko sebagaimana terurai dalam SHM Nomor 137 (selanjutnya disebut obyek sengketa) diperoleh Terlawan V (suami Pelawan) berdasarkan .............
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4-023/AJB-STB/1993 tanggal 29 Maret 1993 yaitu sebelum perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan V , namun karena diantara mereka telah sepakat tidak mengadakan perjanjian kawin obyek sengketa tersebut menjadi harta bersama ; Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut diperoleh sebelum Pelawan dengan Terlawan V melakukan perkawinan, maka harta tersebut sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan( disingkat UUP ) masuk kategori harta bawaan, karena harta tersebut diperoleh sebelum perkawinan terjadi, selengkapnya Pasal 35 berbunyi sebagai berikut : (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama ; (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 UUP telah jelas obyek sengketa adalah harta bawaan Terlawan V, pertanyaannya apakah perubahan status dari harta bawaan dapat diubah menjadi harta bersama, lebih-lebih secara diam-diam seperti pendapat Hakim Tingkat Pertama ? Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (2) UUP frasa terakhir berbunyi sebagai berikut : “ sepanjang para pihak tidak menentukan lain” ; Menimbang, bahwa arti dari pada sepanjang para pihak tidak menentukan lain adalah sepanjang para pihak suami-isteri tidak menentukan tentang hal-hal terhadap harta bendanya yang dituangkan dalam perjanjian kawin sebelum perkawinan tersebut berlangsung ; Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Penutup Pasal 66 UUP dapat disimpulkan bahwa Kitab Undang Hukum Perdata juga masih dapat diterapkan, kecuali sejauh telah diatur dalam UUP dinyatakan tidak berlaku ; Menimbang,
bahwa
tentang
perjanjian
kawin
dan
tata
cara
mengadakannya perlu merujuk pada KUHPerdata lebih-lebih dikaitkan dengan kasus aquo pihak-pihaknya adalah yang dahulu disebut golongan cina. Perjanjian kawin menurut KUHPerdata menghendaki dan menjunjung asas keterbukaan dan segala sesuatunya harus jelas, hal ini dapat dilihat dari Pasal 147 yaitu perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dengan ancaman batal ;
Menimbang .............
Menimbang, bahwa selanjutnya tentang perubahan perjanjian kawin sesuai Pasal 149 KUHPerdata telah tegas digariskan tidak dapat diubah dengan cara dan bagaimanapun ; Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum telah jelas perkawinan antara Pelawan dengan Terlawan V tidak mengadakan perjanjian kawin, maka tentang hal ini tidak dapat dirubah, apalagi dengan cara diam-diam untuk merubah status obyek sengketa yang semula harta bawaan menjadi harta bersama seperti pendapat hakim tingkat pertama ; Menimbang, bahwa bukti P-6 adalah bukti tentang Perjanjian Kredit yang dibuat tanggal 27 September 2002 antara Terlawan V sebagai Peminjam dengan pihak BANK selaku Kreditur dimana Pelawan juga turut menanda tangani perjanjian tersebut selaku isterinya yang memberi persetujuan atas tindakan suaminya (Terlawan V), dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan obyek sengketa sebagai jaminan kredit ; Menimbang, bahwa persetujuan Pelawan selaku isteri tersebut diatas, harus dipandang sebagai tindakan kehati-hati pihak BANK dalam menghadapi segala kemungkinan yang terjadi dikemudian hari oleh pihak isteri yang memasalahkan perjanjian peminjaman tersebut, namun tidak dapat dimaknai sebagai secara diam-diam untuk mengubah status hukum obyek sengketa yang semula harta bawaan menjadi harta bersama seperti pendapat hakim Tingkat Pertama, pendapat mana haruslah dikesampingkan ; Menimbang, bahwa apabila dicermati bukti P-5 yakni SHM Nomor 137/Desa Stabat Baru atas atas nama Terlawan V ternyata tidak dibebani hak tanggungan apapun termasuk Bank Niaga, karena bila diteliti didalam SHM No 137 terakhir dilakukan ROYA tanggal 31-10-2001, setelah itu belum ada pembebanan hak tanggungan oleh siapapun ; Menimbang, bahwa obyek sengketa terbukti sebagai harta bawaan Terlawan V, oleh karena itu pihak Pelawan sebagai isteri tidak mempunyai dasar dan alasan untuk minta pembatalan atas sita eksekusi atas obyek sengketa tersebut yang telah dilaksanakan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Pengadilan Negeri Stabat tanggal 27 Nopember 2008 sebagai pelaksanaan atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berhubung obyek sengketa bukti P-5 adalah harta bawaan dari Terlawan V bukan harta bersama .............
bersama Pelawan dengan Terlawan V seperti yang didalilkan Pelawan dalam gugatannya, maka Pelawan tidak dapat membuktikan sebagai Pelawan yang benar, dengan demikian petitum nomor 3 sebagai petitum pokok haruslah ditolak; Menimbang, bahwa karena petitum pokok ditolak, maka segala petitum berikutnya tidak mempunyai alasan yuridis lagi untuk dipertimbangkan
dan
karena itu harus pula ditolak seluruhnya ; Menimbang, bahwa Pelawan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat ini yang akan disebutkan dibawah ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan
Negeri
Stabat
tanggal
07
Juli
2009
Nomor
:
27/Pdt.Vz/2008/PN.STB tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti dibawah ini ; Mengingat hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan RBG ;
MENGADILI 1. Menerima permohonan banding yang diajukan kuasa hukum Terlawan I ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 07 Juli 2009 Nomor : 27/Pdt.Vz/2008 /PN.STB yang dimohonkan banding tersebut ;
MENGADILI SENDIRI 1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan seluruhnya ; 2. Menghukum Pelawan sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU, tanggal 08 AGUSTUS 2012, oleh Kami MOCHAMAD. HATTA, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH. dan .............
dan MARGONO, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Juli 2012 No. 203/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 09 AGUSTUS 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut
diatas serta dibantu oleh M. SIMARMATA, SH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.
HAKIM ANGGOTA
ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.
KETUA MAJELIS
H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH.
MARGONO, SH. PANITERA PENGGANTI
M. SIMARMATA, SH. Biaya-Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Leges 4. Pemberkasan Jumlah
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 3.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
