Tanggal Efektif Masa Penawaran Umum
: :
JADWAL Tanggal Penjatahan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara Elektronik Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia
4 Desember 2014 28 - 29 Mei 2015
: : :
1 Juni 2015 4 Juni 2015 5 Juni 2015
OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM. PT INDOSAT Tbk. (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.
PT INDOSAT Tbk. Kegiatan Usaha:
Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Alamat Kantor Pusat: Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia Telepon: (021) 30442615; Faksimili: (021) 30003757 Website: www.indosat.com Email:
[email protected]
Kantor-kantor Regional: Regional Jabotabek,Regional Sumatera, Regional Jawa Barat & Jawa Tengah, Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP9.000.000.000.000,- (SEMBILAN TRILIUN RUPIAH) (”OBLIGASI BERKELANJUTAN I”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.684.000.000.000,(DUA TRILIUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI) DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH) (”SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I”) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP416.000.000.000,(EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAH) (“SUKUK IJARAH”) Obligasi ini terdiri dari 5 (lima) seri, yaitu Obligasi Seri A, Obligasi Seri B,Obligasi Seri C Obligasi Seri D dan Obligasi Seri E yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”), dengan Jumlah Pokok sebesar Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah), dengan syarat-syarat dan ketentuan Obligasi antara lain sebagai berikut: Seri A : Sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp782.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Sebesar Rp584.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri D : Sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri E : Sebesar Rp427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% (sepuluh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 September 2015 sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2016 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juni 2018 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 4 Juni 2020 untuk Obligasi Seri C, pada tanggal 4 Juni 2022 untuk Obligasi Seri D dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Obligasi Seri E. Sukuk Ijarah ini ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI, dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk antara lain sebagai berikut: Seri A : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- (empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri D : Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri E : Sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, dimana Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 4 September 2015 sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2016 untuk Sukuk Ijarah seri A, 4 Juni 2018 untuk Sukuk Ijarah Seri B, pada tanggal 4 Juni 2020 untuk Sukuk Ijarah Seri C, pada tanggal 4 Juni 2022 untuk Sukuk Ijarah Seri D dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Sukuk Ijarah Seri E. Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian. PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN AGUNAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK LAIN MANAPUN. SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA PARA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SECARA PARI PASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI DENGAN PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) ATAS OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAIK SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN DENGAN HARGA PASAR. DALAM HAL PERSEROAN MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, MAKA PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) TERSEBUT SEBAGAI PELUNASAN ATAU SEBAGAI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG DIBELI KEMBALI UNTUK DISIMPAN DAN YANG DIKEMUDIAN HARI DAPAT DIJUAL KEMBALI DAN/ATAU UNTUK DIBERLAKUKAN SEBAGAI PELUNASAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN / ATAU SUKUK IJARAH BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT (OVER THE TOP) DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA KSEI. OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK MELALUI KSEI DAN AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI. Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”): AAA(idn) (Triple A) AAA(idn) (Triple A Syariah) AAA (Triple A) idAAAsy (Triple A Syariah) id Obligasi dan Sukuk Ijarah ini Dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full comittment) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan. PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG SEKALIGUS BERTINDAK SEBAGAI PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT BCA Sekuritas
PT BNI Securities
PT CIMB Securities Indonesia
PT HSBC Securities Indonesia
WALI AMANAT OBLIGASI DAN WALI AMANAT SUKUK IJARAH PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (terafiliasi) Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2015
PT DBS Vickers Securities Indonesia
PT Indo Premier Securities
Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun Rupiah) dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) kepada OJK di Jakarta dengan surat No. 074/E00-E00A/FIN/14 tanggal 25 September 2014 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 (“UUPM”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima surat dari OJK No. S-510/D.04/2014 tanggal 4 Desember 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp2.310.000.000.000,- (dua triliun tiga ratus sepuluh miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah pokok Obligasi sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015” dengan jumlah pokok sebesar Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dengan jumlah pokok sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah dan Peraturan No. IX.A.2. Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing. Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun secara tidak langsung sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan penjelasan mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab IX Lembaga Dan Profesi Penunjang Dalam Rangka Penawaran Umum. PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DAN PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT. PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK. PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SERTA MENJAMIN BAHWA SELAMA PERIODE SUKUK IJARAH KEGIATAN USAHA YANG MENDASARI PENERBITAN SUKUK IJARAH TIDAK AKAN BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM ANGKA 1 HURUF B PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO.IX.A.13 TENTANG PENERBITAN EFEK SYARIAH. SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO. IX.C.11, PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITERBITKAN.
DAFTAR ISI DAFTAR ISI...............................................................................................................................................i DEFINISI DAN SINGKATAN................................................................................................................... iii RINGKASAN......................................................................................................................................... xxi I.
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....................................................................................1
II.
PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.................................................................................................14
III.
PERNYATAAN HUTANG..............................................................................................................16
IV.
KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN..............................................................28 A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.......................................................................................28 B. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN.................................................................................28 C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN..................................................................................29 D. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN
PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK
LANGSUNG..........................................................................................................................35 E. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG.........38 F. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK YANG TIDAK DIMILIKI LANGSUNG..........................................................................................................................44 G. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK KETIGA..................47 H. ASURANSI............................................................................................................................49 I.
PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK.....50
J. ASET TETAP YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK....................................51 V.
KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN....................................................................52 A. UMUM...................................................................................................................................52 B. KEGIATAN USAHA...............................................................................................................54 C. PROSPEK USAHA................................................................................................................66 D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)....................................................................68
VI.
IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....................................................................................69
VII. PERPAJAKAN..............................................................................................................................74 VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH..............................................................76 IX.
LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM..................77
X.
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.................................................................................................79
i
XI.
KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.....................................................99
XII.
PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH......................130
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT...............................................................................134 XIV. AGEN PEMBAYARAN................................................................................................................142 XV.
PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.........................................................................143
ii
DEFINISI DAN SINGKATAN 3G (3rd Generation)
:
Generasi ketiga dari standar telekomunikasi bergerak, termasuk Wideband Code Division Multiple Access/Universal Mobile Telecommunication System (WCDMA/UMTS).
3.5G
:
Sebuah protokol telekomunikasi bergerak yang memberikan jalur evolusi untuk jaringan 3G dan dapat memberikan kapasitas data yang lebih besar, yaitu sampai dengan 14,4 Mbps dari jaringan ke arah perangkat pelanggan.
Acasia
:
Acasia Communication Sdn. Bhd.
ACPL
:
Asean Cableship Pte., Ltd.
Afiliasi
:
Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : (a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; (b) hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut; (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama; (d) hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; (e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
Agen Pembayaran
:
KSEI, yang ditunjuk berdasarkan perjanjian tertulis oleh Perseroan, yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada),Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajibankewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Agen Penjualan
:
Pihak yang menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam suatu Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, tanpa kewajiban untuk membeli Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan
:
a. Agunan dan jaminan Perseroan atau Anak Perusahaan yang telah ada dan/atau yang sedang dalam proses pemberian jaminannya pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan bahwa apabila aktiva yang dijadikan obyek agunan dan jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi sebagai agunan dan jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah; b. Agunan dan jaminan dari pihak yang melakukan penggabungan ke dalam Perseroan atau Anak Perusahaan, atau dari pihak yang menjadi Anak Perusahaan Perseroan, dengan ketentuan bahwa agunan dan jaminan tersebut telah ada sebelum pihak tersebut melakukan penggabungan atau menjadi Anak Perusahaan Perseroan, serta apabila aktiva yang dijadikan obyek agunan dan jaminan tersebut telah dilepaskan sebagai jaminan, satu dan lain hal sebagai akibat penggabungan antara Perseroan dengan Anak Perusahaan, maka aktiva tersebut dapat diikat lagi menjadi agunan dan jaminan untuk kepentingan pihak selain dari Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah; iii
c. Agunan dan jaminan yang diberikan untuk proses tender atau deposit, atau untuk menjamin pembayaran pajak, bea masuk, atau sewa; d. Agunan dan jaminan yang diberikan untuk menjamin kewajibankewajiban tertentu sehubungan dengan utang dagang Perseroan atau Anak Perusahaan yang lazim dilakukan dalam usahanya masingmasing sehari-hari; e. Agunan dan jaminan sehubungan dengan pencadangan pajak yang terutang; f. Agunan dan jaminan untuk pembiayaan perolehan aktiva melalui kredit pada umumnya, kredit ekspor atau supplier, maupun pembiayaan vendor atau sewa guna usaha, dimana aktiva tersebut akan menjadi obyek agunan dan jaminan untuk pembiayaan tersebut dan dalam hal masih dibutuhkan tambahan agunan dan jaminan dalam rangka pembiayaan tersebut, maka pemberian agunan dan jaminan tambahan tersebut diperkenankan sepanjang agunan dan jaminan tambahan tersebut diberikan dalam nilai yang wajar sesuai dengan praktek umum perbankan; g. Agunan dan jaminan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau yang telah dilaksanakan oleh aparat hukum yang berwenang; h. Agunan dan jaminan yang diberikan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan proyek kerjasama Perseroan atau Anak Perusahaan dengan pihak lain di mana pembiayaan atas proyek tersebut diberikan oleh pihak lain (termasuk pihak dengan siapa Perseroan atau Anak Perusahaan bekerja sama); i. Agunan dan jaminan atas aset lainnya dari Perseroan yang timbul dari pembangunan atau ekspansi usaha Perseroan yang nilainya tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aset Perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan keuangan Perseroan terakhir yang telah diaudit; j. Agunan dan jaminan yang terkait dengan Penjualan Aset yang Diperkenankan. Akad Ijarah
:
Suatu akad yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2014 antara Perseroan dengan Wali Amanat Sukuk Ijarah sehubungan dengan pengalihan Obyek Ijarah, berikut perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan atasnya.
Anak Perusahaan atau Entitas Anak
:
Perusahaan-perusahaan yang: (a) pemilikan atas saham-sahamnya baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Perseroan dalam jumlah 50% (lima puluh persen) dari total saham yang dikeluarkan dalam perusahaan yang bersangkutan; dan (b) yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.
APCN
:
Asia-Pacific Cable Network yaitu Sistem Komunikasi Kabel Laut yang digunakan sebagai sirkit internasional ke Asia Pasifik.
ARPU
:
Average Revenue Per User, suatu evaluasi statistik untuk mengukur basis pelanggan operator selular, yang dihitung dengan membagi pendapatan recurring dari jasa selular pra bayar dan pasca bayar (biaya penggunaan, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan biaya langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan non-recurring seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode yang relevan dengan jumlah rata-rata pelanggan pra bayar dan paska bayar.
iv
ARPM
:
Pendapatan rata-rata bulanan per menit (dalam Rupiah), yang dihitung dengan membagi pendapatan bulanan dari jasa selular prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan nonrecurring seperti biaya aktivasi dan lelang khusus nomor telepon, untuk periode relevan, dengan jumlah menit (yang sudah tertagih dan belum tertagih) dari panggilan keluar penggunaan selular pra bayar dan pasca bayar oleh pelanggan untuk periode tertentu.
Artajasa
:
PT Artajasa Pembayaran Elektronis.
Aset Infrastruktur Aktif
:
Berarti fiber, peralatan transmisi dan jaringan akses radio.
ATH
:
Asean Telecom Holdings Sdn Bhd.
Axis
:
PT Axis Telekom, sebelumnya bernama PT Natrindo Telepon Selular.
Backbone
:
Tingkat tertinggi dalam hirarki jaringan dan dirancang untuk menyalurkan trafik yangsangat besar. Backbone dapat berupa switched (sistem switching) (menggunakan ATM, frame relay atau keduanya) atau routed (hanya menggunakan routers dan tidak adaswitches). Link transmisi antara nodes atau fasilitas switching dapat berupa jaringan gelombang mikro, kabel laut, satelit, serat optik atau teknologi transmisi lainnya.
Bagian Penjaminan
:
Bagian penjaminan dari masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini, yang telah mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual kepada Masyarakat pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.
Bandwidth
:
Kapasitas saluran komunikasi.
Bapepam dan LK
:
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
BHP
:
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap pengguna frekuensi radio di Indonesia. BHP Frekuensi Radio dibayarkan dimuka untuk periode penggunaan frekuensi satu tahun.
bps
:
bits per second.
BRTI
:
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.
BSC
:
Base Station Controller, suatu perangkat yang berfungsi untuk mengontrol BTS 2G dan konsentrator trafik dari semua BTS yang ditangani oleh satu BSC ke Mobile Switching Center (MSC) untuksuara dan GPRS support node (SGSN) untuk data.
BSS
:
Base Station Subsystem, bagian dari jaringan selular yang digunakan untuk menyalurkan trafik dan signaling antara telepon genggam dan subsystem jaringan switching.
BTEL
:
PT Bakrie Telecom Tbk.
Bunga Obligasi
:
Jumlah bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
v
Bursa Efek
:
Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, di mana Obligasi dan Sukuk Ijarah dicatatkan.
CDMA
:
Code Division Multiple Access, suatu teknologi transmisi dimana setiap transmisi dikirimkan ke beberapa frekuensi dan suatu kode tertentu diberikan untuk setiap pengiriman data atau suara, yang dapat membuat beberapa pengguna menggunakan spektrum frekuensi yang sama.
churn rate
:
Deaktivasi (pemberhentian) pelanggan untuk suatu periode tertentu, yang dihitung dengan membagi jumlah deaktivasi baik secara sukarela maupun tidak sukarela selama suatu periode tertentu dengan jumlah rata-rata pelanggan pada periode yang sama.Jumlah rata-rata pelanggan selular adalah jumlah dari total pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua.
Cicilan Imbalan Ijarah
:
Bagian dari Imbalan Ijarah yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai imbalan atas manfaat yang diterima oleh Perseroan atas dasar Akad Ijarah, yang pembayarannya akan dilakukan pada setiap Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Daftar Pemegang Rekening
:
Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah oleh seluruh Pemegang Obligasi atau Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Dolar AS atau AS$
:
Mata uang negara Amerika Serikat.
DPI
:
Daftar Penawaran Interkoneksi.
EBITDA
:
Untuk setiap periode adalah jumlah laba usaha (yang dihitung sebelum beban pendanaan (finance cost), pajak, pendapatan atau biaya yang berasal dari kegiatan non operasional dan biaya-biaya luar biasa lainnya) ditambah depresiasi dan amortisasi, serta untuk keperluan penghitungan rasio total Pinjaman Bersih terhadap EBITDA, EBITDA juga memperhitungkan hasil proforma dari adanya akuisisi atau pengalihan material atas aset atau usaha seolah-olah akuisisi atau pengalihan tersebut terjadi pada hari pertama periode tersebut.
Efek
:
Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.
Efek Syariah
:
Efek sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara dan kegiatan usaha yang menjadi landasan penerbitannya tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal.
Efektif
:
Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 UUPM juncto ketentuan Peraturan No.IX.A.2 yaitu: a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu: 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau b. Atas dasar penyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
vi
Ekuitas
:
Jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban, dimana jumlah kewajiban tidak termasuk seluruh pinjaman anggota Grup kepada pemegang saham Perseroan (baik langsung maupun tidak langsung) yang mempunyai kedudukan subordinasi terhadap Pinjaman.
Emisi
:
Penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
Perseroan
:
PT Indosat Tbk.
fiber optic atau serat optik :
Media transmisi yang dibangun dari bahan gelas yang sangat murni dan konsisten dimana sinyal digital ditransmisikan sebagai kecepatan cahaya. Kabel serat optik mempunyai kapasitas transmisi yang lebih besar dengan tingkat gangguan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga yang biasa digunakan.
FM
:
PT First Media Tbk.
frame net atau frame relay
:
Bentuk sistem packet switching yang memecah data menjadi paket data kecil yang dikenal dengan nama “frame”, yang dilengkapi dengan alat deteksi kesalahan dan pengecekan atas perbaikan yang lebih baik daripada bentuk packet switching yang biasa.
FWA
:
Fixed Wireless Access service, pelayanan telekomunikasi bergerak terbatas yang terhubung dengan suatu kode area
Gateway
:
Gerbang masuk/keluar pada jaringan komunikasi yang melayani sambungan internasional.
GPRS
:
General Packet Radio Services, suatu standar komunikasi selular yang mendukung kapasitas Bandwidth yang besar, terutama untuk pengiriman dan penerimaan data, termasuk e-mail dan aplikasi Bandwidth tinggi lainnya.
Grup
:
Perseroan dan Entitas Anak.
GSM
:
Global System for Mobile Communications, suatu sistem telekomunikasi selular digital yang distandarisasi oleh European Telecommunications Standards Institute yang didasarkan pada rancangan transmisi digital dan jaringan selular dengan daya jelajah di seluruh Eropa, Jepang dan berbagai negara lainnya.
Hari Bank
:
Setiap hari di mana bank-bank di Jakarta buka untuk menjalankan kegiatan operasi bank secara penuh dan Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa
:
Hari di mana Bursa Efek menyelenggarakan kegiatan bursa efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah, atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender
:
Tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali.
Hari Kerja
:
Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional, atau hari libur lain yang ditetapkan oleh Pemerintah.
HSDPA
:
High-Speed Downlink Packet Access, suatu layanan paket data atau protocol di 3G (WCDMA/UMTS) standar untuk transmisi data downlink dengan kecepatan sampai dengan 14,4 Mbps.
Hutchison
:
PT Hutchison CP Telecommunication.
vii
IAPI
:
Institut Akuntan Publik Indonesia.
ICL
:
Indonesia Communications Limited.
Imbalan Ijarah
:
Jumlah keseluruhan dana yang wajib dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan Emisi berdasarkan Dokumen Emisi, yang berupa Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah dan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan (jika ada) yang harus dibayar oleh Perseroan selama berlakunya Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
IMBV
:
Indosat Mentari Company B.V.
IM2
:
PT Indosat Mega Media.
IM3
:
PT Indosat Multimedia Mobile.
Investasi Keuangan
:
Berarti: (a) investasi dalam obligasi Pemerintah AS dan obligasi Pemerintah Indonesia yang jatuh tempo dalam waktu 365 hari sejak tanggal perolehan, dengan ketentuan bahwa jumlah investasi di obligasi Pemerintah Indonesia pada suatu waktu yang sedang berjalan, bersama-sama dengan jumlah investasi di Sertifikat Bank Indonesia (“SBI”) yang dibuat berdasarkan ayat (c) di bawah, tidak akan melebihi jumlah keseluruhan sebesar AS$50 juta (atau dengan nilai dalam mata uang lain yang setara dengannya); (b) investasi dalam deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposito pasar uang yang jatuh tempo dalam waktu 90 hari sejak tanggal perolehan yang diterbitkan bank atau perusahaan perwalian berdasarkan hukum Amerika Serikat atau negara bagiannya, Australia, Belgia, Kanada, Inggris, Perancis, Jerman, Hong Kong, Belanda, Selandia Baru, Qatar atau Singapura yang memiliki modal, surplus dan keuntungan yang belum terbagi dengan jumlah melebihi AS$500 juta dan yang memiliki utang jangka panjang dengan rating “A-3” atau “A-” atau lebih tinggi menurut Moody’s atau S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia baik lembaga pemeringkat nasional maupun internasional. (c) SBI yang jatuh tempo dalam waktu 365 hari sejak perolehan; dengan ketentuan bahwa jumlah investasi dalam SBI pada suatu waktu yang masih berjalan, bersama dengan jumlah investasi di obligasi Pemerintah Indonesia yang dibuat berdasarkan ayat (a) di atas, tidak melebihi jumlah keseluruhan sebesar AS$50 juta (atau dengan nilai dalam mata uang lain yang setara dengannya); (d) kewajiban pembelian kembali dengan jangka waktu tidak lebih dari 30 hari untuk efek yang mendasari dari tipe-tipe yang dideskripsikan dalam ayat (a) yang ditandatangani dengan: (i) bank yang memenuhi kualifikasi yang dijelaskan dalam ayat (b) di atas, atau (ii) pedagang efek primer pemerintah yang melapor kepada Market Reports Division, Federal Reserve Bank of New York; (e) investasi dalam surat berharga yang jatuh tempo tidak lebih dari 90 hari setelah tanggal perolehan, yang diterbitkan oleh suatu korporasi (selain afiliasi dari Perseroan) yang diterbitkan dan diatur berdasarkan hukum Amerika Serikat yang pada saat investasi dilaksanakan memiliki peringkat “P-1” (atau lebih tinggi) menurut Moody’s atau “A1” (atau lebih tinggi) menurut S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun internasional);
viii
(f) investasi dalam efek utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan (selain afiliasi dari Perseroan) yang diterbitkan dan diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia yang pada saat investasi dilaksanakan memiliki peringkat “B3” (atau lebih tinggi) menurut Moody’s atau “B-” (atau lebih tinggi) menurut S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun internasional), dengan ketentuan bahwa investasi pada suatu waktu yang masih berjalan tidak melebihi AS$10 juta; (g) obligasi langsung (atau sertifikat yang mewakili kepemilikan kepentingan dalam obligasi tersebut) dari setiap negara bagian Amerika Serikat (termasuk setiap agensi atau badan) untuk pembayarannya dimana dengan itikad penuh dan kredit atas negara bagian tersebut dijaminkan dan tidak dapat ditebus dan ditarik kembali pada opsi penerbit; dengan ketentuan bahwa (i) utang jangka panjang negara bagian tersebut diberi peringkat “A-3” atau “A-” atau lebih tinggi menurut Moody’s atau S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun internasional), dan (ii) obligasi tersebut jatuh tempo dalam waktu 180 hari sejak tanggal perolehan tersebut; (h) investasi dalam efek utang yang jatuh tempo tidak lebih dari 365 hari setelah tanggal perolehan yang diterbitkan suatu perusahaan (selain afiliasi dari Perseroan), yang pembayaran pokoknya dijamin oleh bank atau perusahaan perwalian yang memenuhi persyaratan yang dideskripsikan dalam ayat (b) definisi ini; dengan ketentuan bahwa jumlah investasi dari suatu waktu yang masih berjalan tidak melebihi AS$10 juta; (i) investasi dalam reksadana pasar uang yang pada saat investasi dilaksanakan memiliki peringkat “Aa2” (atau lebih tinggi) menurut Moody’s atau peringkat “AA” (atau lebih tinggi) menurut S&P (atau peringkat yang setara oleh setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun internasional); dan (j) investasi pada tipe yang dideskripsikan pada ayat (b) dan (c) di atas yang diterbitkan oleh atau dibuat dengan setiap bank yang didirikan atau diberi izin untuk beroperasi berdasarkan hukum Republik Indonesia yang utang jangka panjangnya diberi peringkat “A” atau lebih tinggi menurut setidaknya satu lembaga pemeringkat yang diakui secara luas di Indonesia, baik lembaga pemeringkat lokal maupun internasional dan yang memiliki modal dan surplus lebih dari AS$200 juta; dengan ketentuan investasi tidak lebih dari AS$100 juta yang mungkin dibuat dalam suatu entitas pada suatu tanggal. IP
:
Internet Protocol, yaitu metode mengirimkan data antar komputer melalui jaringan internet.
IPBV
:
Indosat Palapa Company B.V.
ISP
:
Internet Service Provider, suatu perusahaan yang menyediakan akses ke internet dengan menyediakan interface ke internet backbone.
ISPL
:
Indosat Singapore Pte., Ltd.
ISR
:
Izin Stasiun Radio adalah izin penggunaan spektrum frekuensi radio yang diterbitkan oleh Pemerintah. Dengan adanya ISR maka pengguna berhak menggunakan spektrum frekuensi sesuai dengan izin dan mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dari gangguan interferensi. ISR diterbitkan setelah BHP Frekuensi dibayarkan dan berlaku satu tahun
ix
IVM
:
PT Interactive Vision Media.
IPVPN
:
International Protocol Virtual Private Network, layanan packet-based IP routing yang memberikan fasilitas transaksi data ekonomi di antara lokasilokasi pelanggan selama menjaga tingkat kerahasiaan, keandalan dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh bisnis yang berkembang begitu pesat. Layanan IP VPN memberikan konektivitas yang fleksibel dari satu titik ke titik lainnya mana saja dengan menggunakan Internet Protocol dan memungkinkan kegiatan-kegiatan bisnis untuk berkomunikasi secara rahasia dengan kantor-kantor cabangnya, bertukar saluran jaringan kerja korporasi, dan menciptakan komunikasi dengan pihak ketiga yang dipercaya yang berlokasi di wilayah dengan biaya jaringan kerja yang rendah
Jadwal Emisi
:
Jadwal waktu Penawaran Umum yang ditentukan bersama oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana diuraikan dalam Informasi Tambahan.
Jaringan Pintar atau IN (Intelligent Network)
:
Sistem basis data dan prosesor aplikasi yang terpusat yang memungkinkan penyedia jaringan dan jasa telekomunikasi menciptakan, melaksanakan dan mengatur jasa suara dan data untuk PSTN, jaringan bergerak selular, jaringan tetap nirkabel dan internet.
Jumlah Terutang
:
Semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah sehubungan dengan ataupun berdasarkan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan dan ditawarkan melalui Penawaran Umum, baik berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Cicilan Imbalan Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, maupun denda dan kewajiban pembayaran ataupun penggantian lainnya (jika ada), yang terutang dari waktu ke waktu.
Kegiatan Restrukturisasi : Perseroan
Tindakan restrukturisasi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dari waktu ke waktu dalam rangka menjadi full network and service provider terpadu terfokus pada selular, yang terdiri dari: a. Tindakan menjual, menyewakan atau dengan cara lain mengalihkan aktiva dan bisnis Perseroan di bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan (termasuk namun tidak terbatas pada peralihan segala perjanjian dan hak-hak kontraktual) kepada Anak Perusahaan Perseroan dan menjual saham-saham Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham oleh Perseroan dalam Anak Perusahaan tersebut menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen); b. Tindakan menggabungkan bidang usaha di antara Anak Perusahaan; c. Tindakan menjual, membeli atau dengan cara lain merestrukturisasi kepemilikan saham atau kepemilikan Perseroan atau Anak Perusahaan di luar kegiatan Usaha Utama Perseroan; d. Tindakan Penjualan Aset Yang Diperkenankan; e. Tindakan lain yang wajib dilakukan berdasarkan perubahan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah.
x
Kegiatan Usaha Utama Perseroan
:
Kegiatan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika, dan/atau jasa teknologi konvergensi yang untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama meliputi: a. Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi serta informatika dan/atau jasa teknologi konvergensi termasuk namun tidak terbatas pada penyelenggaraan jasa teleponi dasar, jasa multimedia, jasa internet teleponi untuk keperluan publik, jasa interkoneksi internet, jasa akses internet, jaringan telekomunikasi bergerak dan jaringan telekomunikasi tetap; dan b. Menyelenggarakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi serta informatika dan/atau teknologi konvergensi.
Kejadian Kelalaian
:
Salah satu atau lebih dari kejadian yang disebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan yang tercantum dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan
:
Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah.
Konfirmasi Tertulis
:
Laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan-laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
KSEI
:
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian
:
Pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Lintasarta
:
PT Aplikanusa Lintasarta.
LMD
:
PT Lintas Media Danawa.
Masa Penawaran Umum :
Jangka waktu selama dapat diajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah oleh Masyarakat sebagaimana diatur dalam Jadwal Emisi.
Masyarakat
:
Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Menara Indosat
:
Struktur menara telekomunikasi yang dirancang dan didirikan khusus untuk mendukung antena untuk transmisi atau reception dan retransmission dari sinyal elektronik dalam Kegiatan Usaha Utama Perseroan, termasuk struktur sipil dan mekanikal dan interest pada harta tak bergerak dimana menara tersebut berlokasi.
xi
Menkominfo
:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
Mhz
:
Megahertz atau 1 juta hertz, dimana hertz adalah satuan frekuensi.
MIDI
:
Layanan data tetap, yang termasuk multimedia, komunikasi data dan layanan internet.
MMS
:
Multimedia Messaging Service, yaitu sistem telekomunikasi selular yang dapat mengirimkan pesan SMS dalam bentuk grafik, suara atau komponen video.
Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan
:
Modal (ekuitas) konsolidasi Perseroan dikurangi dengan aset tidak berwujud.
MPLS
:
Multi-Protocol Label Switching, jaringan data komunikasi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi arus data trafik melalui traffic management pattern yang mengklasifikasikan data berdasarkan aplikasi.
Mobile Internet
:
Akses nirkabel internet melalui tower selular ke komputer, mobile phone dan perangkat digital lain yang menggunakan modem portable.
Network JV
:
Sebuah perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (termasuk setiap korporasi atau perseroan terbatas), asosiasi, rekanan atau usaha patungan, dimana Perseroan atau anak perusahaannya memiliki minimal kepemilikan saham 25%, didirikan sehubungan dengan Pengaturan Network Sharing dan salah satu anak perusahaannya.
Obligasi
:
Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
Obligasi Berkelanjutan
:
Obligasi Berkelanjutan I Indosat, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp9.000.000.000.000,- (sembilan triliun Rupiah).
Obligasi II
:
Obligasi Indosat II Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap dan/atau Mengambang.
Obligasi III
:
Obligasi Indosat III Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi IV
:
Obligasi Indosat IV Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi V
:
Obligasi Indosat V Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi VI
:
Obligasi Indosat VI Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi VII
:
Obligasi Indosat VII Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi VIII
:
Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
Obligasi Syari’ah Ijarah
:
Obligasi Syari’ah Ijarah Indosat Tahun 2005.
Obyek Ijarah
:
Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI.
Ooredoo
:
Ooredoo QSC.
Ooredoo Asia
:
Ooredoo Asia (Ooredoo Asia) Pte., Ltd. dahulu Qatar Telecom (Qtel Asia) Pte., Ltd.
xii
Otoritas Jasa Keuangan : atau OJK
Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UUOJK”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UUOJK ayat 1, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
OTT
:
Kegiatan usaha layanan over the top.
Pemegang Obligasi
:
Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Obligasi; dan/atau b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Sukuk Ijarah :
Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Ijarah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah, yang terdiri dari: a. Pemegang Rekening yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Ijarah; dan/atau; b. Masyarakat di luar Pemegang Rekening yang melakukan investasi atas Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening
:
Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM dan peraturan KSEI.
Pemerintah
:
Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Umum
:
Kegiatan penawaran Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Pengaturan Network Sharing
:
Pengaturan yang bona fide antara dua atau lebih jasa telekomunikasi dan/atau penyedia jaringan untuk kepentingan pembagian jaringan telekomunikasi, transmisi dan peralatan terkait (termasuk Aset Infrastruktur Aktif) sehubungan dengan Bisnis Telekomunikasi, termasuk pengaturan yang melibatkan pembagian sebagian atau seluruh jaringan akses radio atau jaringan inti.
Penjualan Aset yang Diperkenankan
:
Penjualan Aset Infrastruktur Aktif Yang Diperkenankan atau Penjualan Aset Infrastruktur Pasif yang Diperkenankan.
xiii
Penjualan Aset Infrastruktur Aktif yang Diperkenankan
:
Sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan, salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) (x) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan kepada setiap Network JV atas Aset Infrastruktur Aktif (atau bagian daripadanya), secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Anak Perusahaan kepada setiap Network JV, dimana, nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait) tidak melebihi 20% dari Total Aset; atau (y) setiap Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif, dimana nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang untuk Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif, tidak melebihi 20% dari Total Aset; (b) setiap penjualan, sewa, pengalihan, penerbitan atau setiap penyewaan kembali atau pembelian kembali atas Aset Infrastruktur Aktif (atau bagian daripadanya) secara langsung atau melalui penjualan atau pembelian kembali saham dalam Anak Perusahaan yang terjadi sesuai dengan perjanjian untuk transaksi (atau rangkaian transaksi yang terkait) yang melibatkan baik pelepasan kepada Network JV atas setiap Aset Infrastruktur Aktif (atau bagian daripadanya) yang memenuhi klausa (a)(x) dan Transaksi Aset Infrastruktur Aktif Alternatif yang memenuhi klausa (a)(y), dengan ketentuan bahwa nilai keseluruhan atau jumlah pembayaran keseluruhan yang diterima atau piutang dari transaksi tersebut (atau rangkaian transaksi terkait), tidak melebihi 20% Total Aset.
Penjualan Aset Infrastruktur Pasif yang Diperkenankan
:
Sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan, salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (a) (x) setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali atau pelepasan lebih lanjut dan penyewaan kembali Menara Indosat (atau bagian dari padanya), secara langsung atau melalui penjualan saham dalam Anak Perusahaan; dan/atau (y) setiap Transaksi Aset Infrastruktur Pasif Alternatif; (b) setiap penjualan, sewa, pengalihan, penerbitan atau pengalihan dalam bentuk lain dan setiap penyewaan kembali atau pembelian kembali atas Menara Indosat (atau bagian daripadanya) secara langsung atau melalui penjualan atau pembelian kembali saham dalam Anak Perusahaan yang terjadi sesuai dengan perjanjian untuk transaksi (atau rangkaian transaksi yang terkait) yang melibatkan pelepasan dan penyewaan kembali Menara Indosat (atau bagian daripadanya) yang memenuhi klausa (a)(x) dan/atau Transaksi Aset Infrastruktur Pasif Alternatif yang memenuhi klausa (a)(y).
Penitipan Kolektif
:
Jasa penitipan kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi : dan Sukuk Ijarah
Pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan dan menjamin sesuai dengan bagian masing-masing dengan kesanggupan penuh (full commitment) untuk membeli dan membayar sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak diambil oleh Masyarakat sesuai dengan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
xiv
Penjamin Pelaksana : Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah
PT BCA Sekuritas, PT BNI Securities, PT CIMB Securities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Emisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya, seluruhnya berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Peraturan No.IX.J.1
:
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.
Peraturan No.IX.C.1
:
Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No.Kep.42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.VI.C.3
:
Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.3 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No.Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No.VI.C.4
:
Peraturan Bapepam dan LK No.VI.C.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2
:
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7
:
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.I.4
:
Peraturan Bapepam No.IX.I.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.
Peraturan No.IX.I.5
:
Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan No.IX.I.7
:
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.I.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-496/BL/2008 tanggal 28 November 2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan No.IX.C.11
:
Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.X.K.4
:
Peraturan Bapepam No.X.K.4 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 33
:
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
xv
Peraturan OJK No. 34
:
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35
:
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No.36
:
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran
:
Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 30 tanggal 13 Mei 2015 dan pelaksanaan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Sisa Imbalan Ijarah No. 35 tanggal 13 Mei 2015, yang seluruhnya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi
:
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebagaimana dimuat dalam Akta No. 29 tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah
:
Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah sebagaimana dimuat dalam Akta No. 34 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Perwaliamanatan
:
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 27 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris di Jakarta.
Perjanjian : Perwaliamanatan Sukuk Ijarah
Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 32 tanggal 13 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H, Notaris, Notaris di Jakarta.
Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI
:
Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0025/PO/KSEI/0515 tanggal 13 Mei 2015, dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuanpembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Tentang : Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI
Perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI No. SP-0004/PO-Syrh/KSEI/0515 tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup berikut perubahanperubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
:
Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan No.IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000, berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahantambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan Bapepam dan LK.
Pernyataan Pendaftaran
xvi
Perseroan
:
PT Indosat Tbk.
Persyaratan Sukuk Ijarah :
Ketentuan dan persyaratanyang berlaku untuk Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga kata demi kata harus dianggap termasuk dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah.
Perusahaan Asosiasi
:
suatu entitas termasuk entitas non korporasi seperti persekutuan, dimana Perseroan mempunyai pengaruh signifikan dengan kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Perseroan antara 20% dan 50% sesuai dengan pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Negara Indonesia.
: Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan Tahap I Tahun 2014
berarti Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah sebesar Rp2.310.000.000.000,- dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sebesar Rp190.000.000.000,yang telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 4 Desember 2014.
Pihak Terafiliasi
:
Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 UUPM.
Pinjaman Bersih
:
Total Utang Konsolidasi dikurangi dengan (i) kas dan setara kas konsolidasi; dan (ii) Investasi Keuangan.
Pokok Obligasi
:
Jumlah pokok pinjaman/utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang pada Tanggal Emisi harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan.
Informasi Tambahan
:
Informasi Tambahan yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka Emisi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat 26 UUPM.
Informasi Tambahan Ringkas
:
Ringkasan Informasi Tambahan yang disusun oleh Perseroan bersamasama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta diumumkan oleh Perseroan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari Bapepam dan LK bahwa Perseroan wajib mengumumkan Informasi Tambahan Ringkas.
PSTN
:
Public Switched Telephone Network, yaitu jaringan telepon tetap yang dioperasikan dan dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Rekening Efek
:
Rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
RNC
:
Radio Network Controller, suatu perangkat yang berfungsi untuk mengontrol BTS 3G (Node B) dan sebagai konsentrator trafik dari BTS ke MSC untuk suara dan SGSN untuk data.
Roaming
:
Fitur telekomunikasi selular yang dapat membuat pelanggan dari suatu jaringan menggunakan telepon genggam dan nomor teleponnya di suatu wilayah dimana terdapat cakupan jaringan selular yang diselenggarakan oleh penyelenggara lain.
Rupiah atau Rp
:
Mata uang negara Republik Indonesia.
xvii
RUPO
:
Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSI
:
Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Satelindo
:
PT Satelit Palapa Indonesia.
Satuan Pemindahbukuan :
Satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dan diperdagangkan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Sisa Imbalan Ijarah
:
Jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, yang belum dibayar kembali pada suatu waktu tertentu, dengan jumlah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah), berjangka waktu 370 Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, serta harus dibayar kembali oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dimana nilai Sisa Imbalan Ijarah tersebut dari waktu ke waktu dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah.
Sertifikat Jumbo Obligasi :
Bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah
:
Bukti penerbitan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening.
Sisindosat
:
PT Sisindosat Lintasbuana.
SKKL
:
Sistem Komunikasi Kabel Laut.
SLJJ
:
Sambungan Langsung Jarak Jauh.
Smartfren atau dahulu Mobile-8
:
PT Smartfren Telecom Tbk, dahulu bernama PT Mobile-8 Telecom Tbk.
SMS
:
Short Message Service, sarana untuk mengirim atau menerima pesan yang berisi huruf dan angka kepada atau dari telepon genggam selular.
SMT
:
PT Starone Mitra Telekomunikasi.
Sukuk
:
Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu (tidak terpisahkan atau tidak terbagi) atas: 1) Aset berwujud tertentu; 2) Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu yang sudah ada maupun yang akan ada; 3) Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada; 4) Aset proyek tertentu; dan/atau 5) Kegiatan investasi yang telah ditentukan.
Sukuk Ijarah
:
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Indosat Tahap II Tahun 2015.
Sukuk Ijarah Berkelanjutan
:
Berarti Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat, yang akan ditawarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah).
xviii
Sukuk Ijarah II
:
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007.
Sukuk Ijarah III
:
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008.
Sukuk Ijarah IV
:
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009.
Sukuk Ijarah V
:
Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012.
Tanggal Emisi
:
Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterima oleh KSEI dari Perseroan yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
Tanggal Informasi Tambahan
:
Tanggal saat informasi tambahan ini diterbitkan
Tanggal Pelunasan Pokok : Obligasi
Tanggal jatuh tempo masing-masing seri Obligasi dan dapat ditagihnya seluruh pokok masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan.
Tanggal Pembayaran Emisi
:
Tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
:
Tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak, yang ditentukan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah
:
Tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Sisa Imbalan Ijarah, dengan memperhatikan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.
TBIG
:
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk.
Telekomunikasi Tetap
:
Layanan telekomunikasi tetap atau disebut juga “Telepon Tetap” yang mencakup telepon tetap nirkabel dengan teknologi CDMA, telepon tetap kabel dan Sambungan Telekomunikasi Jarak Jauh, domestik dan internasional.
Telkom
:
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
Telkomsel
:
PT Telekomunikasi Selular.
Total Aset
:
Berarti sejak tanggal ditetapkan, jumlah aset terkonsolidasi yang dicatat dalam laporan keuangan kuartal terkonsolidasi yang terbaru dari Perseroan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Total Utang Konsolidasi
:
Berarti: i) Jumlah utang pokok dan premium (jika ada) sehubungan dengan utang kepada pihak tersebut dan utang sebagaimana dibuktikan dengan notes, surat utang, sukuk atau instrumen serupa lainnya yang mengandung bunga yang harus dibayar; ii) Seluruh kewajiban kepada suatu pihak sehubungan dengan utang pengadaan yang merupakan utang dagang kepada pemasok: (a) yang mengandung bunga; dan (b) memiliki jatuh tempo lebih dari 6 (enam) bulan setelah tanggal penerbitan invoice. Akan tetapi, sehubungan dengan anggota dari Grup, tidak termasuk seluruh pinjaman yang diperoleh anggota Grup dari pemegang saham Perseroan (baik langsung maupun tidak langsung) yang memiliki peringkat subordinasi terhadap pinjaman sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii) di atas. xix
Transaksi Aset : Infrastruktur Aktif Alternatif
Berarti, sehubungan dengan Perseroan atau Anak Perusahaan, setiap transaksi (atau rangkaian transaksi terkait) dimana Perseroan atau Anak Perusahaan secara kontraktual memberikan hak dan manfaat manajemen/pengelolaan dan/atau hak operasional dan manfaat dan/ atau beberapa atau sebagian besar hak dan manfaat kepemilikan dari satu atau lebih Aset Infrastruktur Aktif kepada satu atau lebih Network JV, dan Network JV atau Network JV secara kontraktual menerima kewajiban sehubungan dengan manajemen/pengelolaan dan/atau operasi dan/ atau yang mungkin terkait atau tidak terkait dengan kepemilikan atas Aset Infrastruktur Aktif untuk periode apapun, dari setiap yang mungkin termasuk atau tidak termasuk pengalihan atas atau perjanjian untuk mengalihkan hak yang sah untuk setiap hak dan/atau aset Perseroan atau Anak Perusahaan kepada Network JV tersebut atau menjual, menyewa, mengalihkan atau menerbitkan hak dan/atau aset Perseroan atau Anak Perusahaan kepada Network JV (atau kesepakatan untuk melakukan hal tersebut), dalam hal demikian, dimana Perseroan atau setiap Anak Perusahaan tetap memiliki hak untuk menggunakan (baik berdasarkan perjanjian sewa atau lainnya) semua atau porsi dari Aset Infrastruktur Aktif tersebut.
Undang-Undang Pasar Modal (UUPM)
:
Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995 Tambahan No.3608.
VoIP
:
Voice over Internet Protocol, sarana pengiriman informasi suara dengan menggunakan Internet protocol. Informasi suara dikirimkan dengan discrete packets dalam bentuk digital, bukan melalui circuit-committed protocols dari PSTN seperti biasanya, sehingga dapat menghindari biaya yang dikenakan oleh para penyelenggara sambungan jarak jauh konvensional.
VSAT
:
Very Small Aperture Terminal, satellite dish yang ukurannya relatif kecil, biasanya berdiameter 1,5 sampai dengan 3,8 meter, yang diletakkan di tempat pengguna dan digunakan untuk komunikasi data dua arah melalui satelit.
WAP
:
Wireless Application Protocol, Suatu teknologi platform standar yang bersifat terbuka dan global yang dapat membuat pengguna selular mengakses dan berinteraksi dengan layanan informasi bergerak seperti email, situs internet (situs), informasi keuangan, informasi online banking, informasi hiburan, permainan dan pembayaran mikro.
Wali Amanat Obligasi dan : Wali Amanat Sukuk Ijarah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan hukum di Jakarta Selatan, atau penerus atau penggantinya yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
XL
PT XL Axiata Tbk, dahulu bernama PT Excelcomindo Pratama Tbk.
:
xx
RINGKASAN Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Informasi Tambahan ini dibulatkan dalam miliaran atau jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Informasi Tambahan, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut. A. UMUM Perseroan didirikan dengan nama PT Indonesian Satellite Corporation berdasarkan Akta Pendirian tanggal 10 November 1967 No.55 yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang memiliki status sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1967 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (“Akta No.55”). Akta No.55 tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Penetapan No.J.A.5/88/24 tertanggal 20 November 1967, dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 25 November 1967 di bawah No.2037 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.26, tanggal 29 Maret 1968, Tambahan No.24 (“Akta Pendirian”). Pada tahun 1980, status perusahaan penanaman modal asing Perseroan dicabut pada saat Negara Republik Indonesia menjadi pemegang saham tunggal Perseroan dan status Perseroan berubah menjadi Persero berdasarkan Undang-Undang No.9 tahun 1969 tentang Perusahaan Persero (Persero). Status Perseroan sebagai Perusahaan Persero berakhir pada tanggal 27 Desember 2002 sebagai akibat dari penjualan 434.250.000 lembar saham Seri B yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia atau mewakili 41,94% dari seluruh saham Seri B yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Indonesia Communications Limited, suatu perusahaan yang berkedudukan di Mauritius (“ICL”) dan pada bulan Januari 2003, status Perseroan berubah kembali menjadi perusahaan penanaman modal asing. Tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan. Perseroan adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan Perseroan menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Perseroan adalah operator selular yang termasuk dalam operator besar di Indonesia, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Perseroan juga menyediakan jasa MIDI untuk pelanggan korporasi domestik dan regional dan pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, 2013 dan 2012, total pendapatan usaha Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp24.085,1 miliar, Rp23.855,3 miliar dan Rp22.418,8 miliar.
xxi
Produk dan jasa utama Perseroan meliputi: 1. Jasa selular. Perseroan menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 63,2 juta pelanggan selular di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2014. Perseroan menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G Perseroan menggunakan WCDMA 2100 dan U900. Perseroan juga merupakan salah satu penyelenggara terdepan dalam layanan mobile internet di Indonesia. Per 31 December 2014, Perseroan memiliki sekitar 29,1 juta pelanggan mobile internet. 2. Layanan MIDI. Perseroan menyediakan layanan MIDI yang terdiri dari layanan Internet dan layanan komunikasi data, seperti penyewaan Sirkit Internasional dan Domestik, layanan Frame Relay, dan layanan berbasis MPLS. Perseroan juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan Transponder dan layanan VSAT, serta Layanan Bernilai Tambah/Teknologi Informasi (IT), seperti layanan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center), layananPusat Data (Data Center) dan layanan komputasi awan (Cloud Computing). Perseroan menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan wholesaler Perseroan sebagai usaha untuk menjadi penyedia solusi informasi dan telekomunikasi. 3. Jasa telekomunikasi tetap (telepon tetap). Perseroan adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2011. Untuk mendukung jasa selular Perseroan dan meningkatkan akses Perseroan ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, Perseroan juga menyediakan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Perseroan juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002. B. PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN Susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan mengalami perubahan. Adapun struktur permodalan Perseroan pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Pemilikan Saham yang Mencapai 5,00% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor penuh per 30 April 2015 dan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris per 30 April 2015 yang disusun oleh PT EDI Indonesia, yaitu: Keterangan Modal Dasar: Saham Seri A Saham Seri B Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Saham Seri A: Negara Republik Indonesia Saham Seri B: 1. Ooredoo Asia Pte Ltd 2. Negara Republik Indonesia 3. SKAGEN Funds (SKAGEN AS) 4. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel
Nilai Nominal Rp100,- per Saham Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
20.000.000.000 1 19.999.999.999
2.000.000.000.000 100 1.999.999.999.900
-
1 3.532.056.600 776.624.999 292.740.950 832.510.950 5.433.933.500 14.566.066.500
100 353.205.660.000 77.662.499.900 29.274.095.000 83.251.095.000 543.393.350.000 1.456.606.650.000
- 65,00 14,29 5,39 15,32 100,00 -
xxii
C. ENTITAS ANAK DAN PERNYERTAAN PADA PERUSAHAAN LAINNYA YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG OLEH PERSEROAN Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, Entitas Anak dan pernyertaan pada perusahaan lainnya yang dimiliki langsung dan tidak langsung oleh Perseroan adalah sebagai berikut: Entitas Anak Penyertaan IPBV ISPL IM2 SMT Lintasarta
KegiatanUsaha
Status Operasional
Keuangan Telekomunikasi Multimedia Telekomunikasi Komunikasi Data
Aktif Aktif Aktif Aktif Aktif
Tahun Pendirian 2010 2005 1996 2006 1988
Tahun Penyertaan 2010 2005 2001 2006 1989
Kepemilikan Saat ini (%) 100,00 100,00 99,85 84,08 72,36
Pernyertaan Perseroan Pada Perusahaan Lainnya Kegiatan Usaha
Status Operasional
Tahun Penyertaan
Perbaikan dan Pemeliharaan Kabel Laut Holding Company Telekomunikasi Televisi Kabel dan Penyelenggara Layanan Jaringan Internet
Aktif
1986
Kepemilikan Saat ini (%) 16,67
Aktif Aktif Aktif
1994 1995 2004
14,29 12,80 1,07
Penyertaan ACPL*
ATH* Acasia* FM*
*Kepemilikan saham tidak dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan.
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, perusahaan yang dimiliki langsung oleh Entitas Anak adalah sebagai berikut: Penyertaan
Kegiatan Usaha
IMBV IVM LMD Artajasa
Keuangan Televisi Berbayar Layanan Informasi dan Komunikasi Jasa dan perdagangan
Dimiliki Melalui
Status Operasional
Tahun Penyertaan
IPBV IM2 Lintasarta Lintasarta
Aktif Belum aktif Aktif Aktif
2010 2010 2008 2000
Kepemilikan Saat ini (%) 100,00 99,98 70,00 55,00
D. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN Ringkasan Penawaran Umum Obligasi Nama Obligasi
: Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
Jumlah Pokok Obligasi
: Sebesar Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) Seri B : Sebesar Rp782.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) Seri C : Sebesar Rp584.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) Seri D : Sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) Seri E : Sebesar Rp427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah)
xxiii
Jangka Waktu dan Jatuh : Jangka waktu Obligasi adalah untuk 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari Tempo kalender untuk Obligasi Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 (tiga) tahun untuk Obligasi Seri B dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Obligasi seri C adalah 5 (lima) tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Obligasi adalah 7 (tujuh) tahun untuk Obligasi Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Obligasi seri E adalah 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025 AAA (Triple A) dari Pefindo dan AAA(idn) (Triple A) dari Fitch.
Peringkat Obligasi
:
Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan
: 5 Juni 2015
Harga Penawaran
: 100% dari Pokok Obligasi.
Bunga Obligasi
: Obligasi ini memberikan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% per tahun untuk Obligasi Seri A, 9,25% per tahun untuk Obligasi Seri B, 10,00% per tahun untuk Obligasi Seri C, 10,25% per tahun untuk Obligasi Seri D dan 10,40% per tahun untuk Obligasi Seri E.
id
Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender Sejak Tanggal Emisi Jenis Obligasi
: Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi.
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Pemesanan
: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurangkurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Pembelian Kembali (Buy : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 (satu) tahun Back) setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Obligasi baik sebagai pelunasan Obligasi maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembayaran Bunga Obligasi
: Setiap 3 (tiga) bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
xxiv
Penyisihan Dana (Sinking Fund)
: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.
Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Beberapa Ketentuan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan Yang Harus Diindahkan dengan Penawaran Umum Obligasi diuraikan dalam Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Oleh Perseroan Ringkasan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Nama Sukuk Ijarah
: Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
Jumlah Sisa Imbalan Ijarah
: Sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) yang terdiri dari: Seri A : Sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) Seri B : Sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) Seri C : Sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) Seri D : Sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) Seri E : Sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu dan Jatuh Tempo
: Jangka waktu Sukuk Ijarah adalah untuk 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender untuk Sukuk Ijarah Seri A, akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2016, 3 (tiga) tahun untuk Sukuk Ijarah Seri B dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2018, jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri C adalah 5 (lima) tahun, akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2020, jangka waktu Sukuk Ijarah adalah 7 (tujuh) tahun untuk Sukuk Ijarah Seri D dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022 dan jangka waktu untuk Sukuk Ijarah seri E adalah 10 (sepuluh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2025.
Peringkat Sukuk Ijarah
:
Tanggal Efektif
: 4 Desember 2014.
Tanggal Pencatatan
: 5 Juni 2015
Harga Penawaran
: 100% dari Sisa Imbalan Ijarah.
Cicilan Imbalan Ijarah
: Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- (empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun untuk seri A, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) per tahun untuk seri B, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun untuk seri C, Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun untuk seri D dan Sukuk Ijarah ini memberikan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah per tahun untuk seri E.
AAA (sy) ( Triple A Syariah) dari Pefindo dan AAA(idn) (Triple A Syariah) dari Fitch.
id
xxv
Jenis Sukuk Ijarah
: Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.
Obyek Ijarah
: Hak manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan MIDI.
Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satuan Pemesanan
: Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Pembelian Kembali (Buy : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali setelah 1 (satu) tahun Back) setelah Tanggal Penjatahan. Saat melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah baik sebagai pelunasan Sukuk Ijarah maupun untuk disimpan, Perseroan wajib melaporkan rencana pembelian kembali kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali di surat kabar. Pengumuman dalam surat kabar wajib dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal permulaan penawaran pembelian kembali kecuali: jika pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan, dan Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali, dengan ketentuan bahwa rencana pembelian kembali tersebut wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut. Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah
: Setiap 3 (tiga) bulanan terhitung sejak Tanggal Emisi.
Penyisihan Dana (Sinking Fund)
: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.
Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Beberapa Ketentuan : Keterangan mengenai pembatasan dan kewajiban Perseroan sehubungan Yang Harus Diindahkan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah diuraikan dalam Bab XI mengenai Oleh Perseroan Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
xxvi
Skema Sukuk Ijarah:
Akad Wakalah
Akad Ijarah
1)
2)
Perseroan sebagai wakil pemodal 6) Sisa imbalan ijarah
5 ) Cicilan imbalan ijarah
4) Pembayaran dari pelanggan akhir
Perseroan sebagai lessor
Investor /Pemodal
3) Menyewakan kepada pelanggan akhir
(at maturity)
1.a) Dana sukuk ijarah
1.b) Sukuk ijarah
(quarterly)
Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad ijarah dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai wakil dari pemodal untuk mengalihkan manfaat penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan waktu tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang sukuk ijarah.
Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan bertindak sebagai wakil Pemodal untuk untuk mengalihkan kembali manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir dan menerima pembayaran dari pelanggan akhir.
MIDI
Pengguna MIDI pelanggan akhir
E. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM A. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 75,6% akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dollar yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada Bab III Pernyataan Utang Informasi Tambahan ini. dengan rincian sebagai berikut: a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp1.500.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,b. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp700.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp325.000.000.000,c. Pinjaman dari PT BNP Paribas Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp350.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,d. Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp100.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,e. Pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp750.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp455.000.000.000,f. Guaranteed Notes (GN) US dollar dengan nilai emisi sebesar US $650,000,000 yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya US$53.846.153,8 atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah sebesar Rp700.000.000.000,- dengan nilai tukar USD/IDR 13.000,-. GN ini memiliki jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 7,375% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020 dan Perseroan memiliki hak opsi untuk menarik sebagian atau sepenuhnya nilai pokok mulai tanggal 29 Juli 2015 dengan harga tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPBV yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015, diputuskan bahwa IPBV akan mengambil kesempatan untuk menarik kembali nilai pokok GN pada tanggal 29 Juli 2015. Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk pelunasan dini dan Perseroan tidak terafiliasi dengan kreditur.
xxvii
2. Sekitar 24,4% akan digunakan untuk pembelian Base Station Subsystem (“BSS”) yang bertujuan untuk menambah kapasitas di area dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauan jaringan sebagai upaya untuk mengakuisisi pelanggan baru. Adapun spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS/BSC/RNC untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 850 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz dan 2100 MHz. B. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran Biaya Hak Penggunaan (“BHP”) Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemerintah. BHP Spektrum Frekuensi Radio dibayarkan di muka untuk masa Izin Stasiun Radio (“ISR”) satu tahun. Adapun masa laku izin penggunaan frekuensi untuk pita frekuensi seluler 850 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz dan 2100 MHz adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Besaran pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Keputusan Menkominfo. Keterangan lebih lanjut mengenai rencana pengunaan dana Perseroan dalam Penawaran Umum dijelaskan lebih lanjut pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini. F. IKHTISAR DATA KEUANGAN KONSOLIDASIAN PENTING Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010 Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman, dan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut ditandatangani oleh Roy Iman Wirahardja, serta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Hari Purwantono. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011), ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang tidak diaudit, dimana sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Ikhtisar Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas jangka panjang Jumlah Liabilitas Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada : Pemilik perusahaan Kepentingan non pengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas *)(disajikan kembali) (tidak diaudit)
2014 8.591.684 44.663.157 53.254.841 21.147.849 17.911.028 39.058.877
2013 7.169.017 47.351.874 54.520.891 13.494.437 24.508.856 38.003.293
31 Desember 2012 8.308.810 46.916.251 55.225.061 11.015.751 24.813.926 35.829.677
13.509.422 686.542 14.195.964 53.254.841
15.914.163 603.435 16.517.598 54.520.891
18.861.369 534.015 19.395.384 55.225.061
xxviii
2011 5.767.565 47.465.447 53.233.012 11.968.067 22.295.845 34.263.912
2010* 5.455.940 47.869.188 53.325.128 12.024.949 23.044.805 35.069.754
18.515.308 453.792 18.969.100 53.233.012
17.869.847 385.527 18.255.374 53.325.128
Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jumlah Pendapatan usaha Beban Bersih Laba usaha Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Laba tahun berjalan Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Perusahaan Kepentingan non pengendali Laba (rugi) tahun berjalan
2014 24.085.101 23.412.169 672.932 (1.935.901) (1.858.022)
2013 23.855.272 22.346.056 1.509.216 (3.333.837) (2.666.459)
31 Desember 2012 22.418.812 19.228.914 3.189.898 461.618 487.416
(1.987.170) 129.148 (1.858.022)
(2.781.999) 115.540 (2.666.459)
375.106 112.310 487.416
2011 20.529.292 17.364.983 3.164.309 1.331.357 1.066.744
2010* 19.735..046 16.321.946 3.413.100 1.121.355 742.906
968.653 98.091 1.066.744
666.374 76.532 742.906
*)(disajikan kembali) (tidak diaudit)
G. OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH YANG TELAH DITERBITKAN Jumlah obligasi dan/atau sukuk Perseroan yang masih terutang hingga saat ini adalah sebagai berikut:
Keterangan Sukuk Ijarah IV Tahun 2009 Seri B Obligasi V Tahun 2007 Seri B Sukuk Ijarah V Tahun 2012 Obligasi VII Tahun 2009 Seri B Obligasi VIII Tahun 2012 Seri A Obligasi VIII Tahun 2012 Seri B Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri A Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri D Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri A Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri B Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 Seri C Total
Jumlah Pokok Bunga atau Obligasi atau Cicilan Imbalan Sisa Imbalan Ijarah Tetap Ijarah (dalam Tahunan juta Rupiah) 172.000
Jangka Waktu
Peringkat Obligasi atau Sukuk Ijarah
7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) tahun
27 Juni 2022
AAA(sy) dari Pefindo idAAA dari Pefindo AAA dari id (sy) Pefindo idAAA dari Pefindo idAAA dari Pefindo idAAA dari Pefindo
Rp3.150 juta 10,65% per tahun
7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) tahun
300.000 Rp25.875 juta 11,75% 600.000 per tahun 8,625% 1.200.000 per tahun 8,875% 1.500.000 per tahun
7 (tujuh) tahun
1.370.000
Jatuh Tempo
3 (tiga) tahun
8 Desember 2016 29 Mei 2017 27 Juni 2019 8 Desember 2016 27 Juni 2019
id
Tanggal Efektif 30 November 2009 16 Mei 2007 19 Juni 2012 30 November 2009 19 Juni 2012 19 Juni 2012
950.000
10,0%
3 (tiga) tahun
12 Desember 2017
idAAA dari Pefindo
4 Desember 2014
750.000
10,3%
5 (lima) tahun
12 Desember 2019
idAAA dari Pefindo
4 Desember 2014
250.000
10,5%
7 (tujuh) tahun
12 Desember 2021
idAAA dari Pefindo
4 Desember 2014
360.000
10,7%
10 (sepuluh) tahun
12 Desember 2024
idAAA dari Pefindo
4 Desember 2014
64.000
Rp6.400 juta
3 (tiga) tahun
12 Desember 2017
id
AAA(sy) dari Pefindo
4 Desember 2014
16.000
Rp1.648 juta
5 (lima) tahun
12 Desember 2019
id
AAA(sy) dari Pefindo
4 Desember 2014
110.000 Rp11.550 juta 7.642.000
7 (tujuh) tahun
12 Desember 2021
id
AAA(sy) dari Pefindo
4 Desember 2014
Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, jumlah obligasi terutang Perseroan adalah sebesar Rp7.642.000.000.000,-. Seluruh dana hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah diatas seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
xxix
Halaman ini sengaja dikosongkan
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
PT INDOSAT Tbk. Kegiatan Usaha: Penyelenggara Jaringan dan/atau Jasa Telekomunikasi Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia Alamat Kantor Pusat: Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, Indonesia Telepon: (021) 30442615 Faksimili: (021) 30003757 Website: www.indosat.com Email:
[email protected]
Kantor-kantor Regional: Regional Jabotabek,Regional Sumatera, Regional Jawa Barat & Jawa Tengah, Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
Dalam rangka penerbitan Obligasi dan Sukuk Ijarah ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi dan Sukuk Ijarah) dari PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”): AAA(idn) (Triple A) AAA (Triple A) id AAA(idn) (Triple A Syariah) AAAsy (Triple A Syariah) id RISIKO USAHA UTAMA YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSAINGAN DARI PARA PEMAIN LAMA DAN PARA PEMAIN BARU DALAM INDUSTRI DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF BAGI BISNIS JASA SELULAR PERSEROAN, TERMASUK DI DALAMNYA MUNCULNYA KEBERADAAAN BISNIS OTT DI INDUSTRI TELEKOMUNIKASI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG, SELAIN ITU TIDAK TERTUTUP KEMUNGKINAN PERSEROAN MELAKUKAN BUY BACK DI PASAR TERBUKA SETELAH SATU TAHUN SEJAK TANGGAL PENJATAHAN. A. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.684.000.000.000,- (DUA TRILIUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)) YANG DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
1
Jangka Waktu, Jatuh Tempo Dan Bunga Obligasi Obligasi ini terdiri dari: Seri A :
Seri B : Seri C : Seri D : Seri E :
Sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo Obligasi Seri A tanggal 14 Juni 2016. Sebesar Rp782.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo Obligasi Seri B tanggal 4 Juni 2018. Sebesar Rp584.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo Obligasi Seri C tanggal 4 Juni 2020. Sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo Obligasi Seri D tanggal 4 Juni 2022. Sebesar Rp427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% (sepuluh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, jatuh tempo Obligasi Seri E tanggal 4 Juni 2025
Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasiini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi Seluruh Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari : - Obligasi Seri A; - Obligasi Seri B; - Obligasi Seri C; - Obligasi Seri D; - Obligasi Seri E. yang merupakan 100% (seratus persen) dari harga Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya
2
Ketentuan Umum Pembayaran Bunga Obligasi Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Seri A 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 14 Juni 2016
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B Seri C Seri D 4 September 2015 4 September 2015 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022
Seri E 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022 4 September 2022 4 Desember 2022 4 Maret 2023 4 Juni 2023 4 September 2023 4 Desember 2023 4 Maret 2024 4 Juni 2024 4 September 2024 4 Desember 2024 4 Maret 2025 4 Juni 2025
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
3
Jaminan Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perpajakan Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Obligasi ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan ini. Pelunasan Pokok Dan Pembayaran Bunga Obligasi Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Wali Amanat Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk bertindak selaku Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi yang beralamat di Gedung BRI II, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210. Keterangan lebih lanjut mengenai Wali Amanat akan dijelaskan pada Bab XIII Informasi Tambahan ini. Pembatasan, Kewajiban Dan Kelalaian Perseroan Sesuai dengan pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasanpembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Selain pembatasan dan kewajiban Perseroan, sesuai pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) Perseroan yang akan dijelaskan pada Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi Prosedur pemesanan pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pembelian Kembali (Buy Back) Perseroan dari waktu ke waktu, setelah satu tahun setelah Tanggal Penjatahan, dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum masing-masing Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dengan ketentuan dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk disimpan dan selanjutnya dijual kembali atau sebagai pelunasan Obligasi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (buy back) diuraikan dalam Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah.
4
Dana Pelunasan Obligasi (Sinking Fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan. Hasil Pemeringkatan Berdasarkan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Obligasi Indosat ini telah mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A) dari Fitch dan AAA (Triple A) dari Pefindo. id Faktor-faktor pendukung untuk peringkat tersebut di atas adalah: • • •
Dukungan yang kuat dari perusahaan induk; Posisi pasar yang stabil; Kinerja usaha yang stabil
Peringkat ini dibatasi oleh: • •
Struktur permodalan yang agresif Persaingan yang ketat dalam industri telekomunikasi.
Hak-Hak Pemegang Obligasi 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
5
4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR.
Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Melalui Keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat atau untuk mengambil tindakan lain. b. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan. c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi, perubahan jangka waktu Obligasi dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dalam rangka perubahan tersebut di atas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan. e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Obligasi yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI. f. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat. g. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan. Hak-hak Pemegang Obligasi yang antara lain menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. B. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK IJARAH SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I INDOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DENGAN SISA IMBALAN IJARAH SEBESAR RP416.000.000.000,- (EMPAT RATUS ENAM BELAS MILIAR RUPIAH) YANG DIJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) Nama Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015.
6
Jangka Waktu, Jatuh Tempo Dan Cicilan Imbalan Ijarah Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu: 1. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- (empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah tanggal 14 Juni 2016; 2. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah tanggal 4 Juni 2018; 3. Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah tanggal 4 Juni 2020; 4. Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah)dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah tanggal 4 Juni 2022; 5. Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah tanggal 4 Juni 2025. Jenis Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Satuan Pemindahbukuan a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
7
Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Cicilan Imbalan Ijarah Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Seri A 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 14 Juni 2016
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri B Seri C Seri D 4 September 2015 4 September 2015 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022
Seri E 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022 4 September 2022 4 Desember 2022 4 Maret 2023 4 Juni 2023 4 September 2023 4 Desember 2023 4 Maret 2024 4 Juni 2024 4 September 2024 4 Desember 2024 4 Maret 2025 4 Juni 2025
Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
8
Skema Sukuk Ijarah 1. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan manfaat atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup untuk jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah. Jenis jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup tersebut berupa jaringan Private Leased Circuit, Carrier Ethernet, IPVPN, IP Transit dan Dedicated Internet Access.
Selain mengatur mengenai pengalihan manfaat ijarah, Akad Ijarah juga mengatur bahwa Perseroan menjamin berfungsinya jaringan MIDI yang manfaatnya menjadi obyek ijarah dan kondisinya, menjamin atas risiko rusaknya/turunnya nilai pengalihan manfaat ijarah, dan menjamin tersedianya obyek ijarah pengganti dalam hal-hal tertentu.
2. Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkil (penerima Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna jaringan MIDI tersebut untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar; b. Mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna jaringan MIDI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan di bawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan jaringan MIDI dari pihak ketiga; dan c. Mewakili kepentingan Muwakkil dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan jaringan MIDI. Selain itu di dalam Akad Wakalah Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kuasa-kuasa sebagaimana dalam Akad Wakalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Wakalah, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka Akad Wakalah tidak akan dibuat. Kuasa-kuasa sebagaimana tercantum dalam Akad Wakalah tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga. Atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah, disepakati untuk tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang kontrak. Berikut ini adalah diagram skema Sukuk Ijarah tersebut:
9
Akad Wakalah
Akad Ijarah
1)
2)
Perseroan sebagai wakil pemodal 6) Sisa imbalan ijarah
5 ) Cicilan imbalan ijarah
3) Menyewakan kepada pelanggan akhir
4) Pembayaran dari pelanggan akhir
Perseroan sebagai lessor
Investor /Pemodal (at maturity)
1.a) Dana sukuk ijarah
1.b) Sukuk ijarah
(quarterly)
Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad ijarah dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai wakil dari pemodal untuk mengalihkan manfaat penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan waktu tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang sukuk ijarah.
Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan bertindak sebagai wakil Pemodal untuk untuk mengalihkan kembali manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir dan menerima pembayaran dari pelanggan akhir.
MIDI
Pengguna MIDI pelanggan akhir
Jaminan Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Perpajakan Keterangan mengenai perpajakan terkait dengan penerbitan Sukuk Ijarah ini diuraikan dalam Bab VII Informasi Tambahan ini. Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah Dan Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarahmelalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya. Wali Amanat Sukuk Ijarah Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang beralamat di Gedung BRI II, lantai 3, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46, Jakarta 10210.
10
Pembatasan, Kewajiban Dan Kelalaian Perseroan Sesuai dengan pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan, ditentukan bahwa terdapat pembatasanpembatasan dan kewajiban-kewajiban terhadap Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Prosedur Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah Prosedur pemesanan pembelian Sukuk Ijarah dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini, mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Pembelian Kembali (Buy Back) Perseroan dari waktu ke waktu, setelah lewat 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, dapat melakukan pembelian kembali (buy back) untuk sebagian atau seluruh Sukuk Ijarah sebelum Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dengan ketentuan dapat dilakukan apabila Perseroan tidak dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (buy back) tersebut untuk disimpan dan selanjutnya dijual kembali atau sebagai pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali (buy back) diuraikan dalam Bab XI Informasi Tambahan ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Dana Pelunasan Sukuk Ijarah (Sinking Fund) Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II Informasi Tambahan. Hasil Pemeringkatan Berdasarkan Peraturan Nomor IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk. Sukuk Ijarah ini telah mendapat peringkat AAA(idn) (Triple A Syariah) dari Fitch dan id AAAsy (Triple A Syariah) dari Pefindo. Faktor-faktor pendukung untuk peringkat tersebut di atas adalah: • Dukungan yang kuat dari perusahaan induk; • Posisi pasar yang stabil; • Kinerja usaha yang stabil. Peringkat ini dibatasi oleh: • Struktur permodalan yang agresif • Persaingan yang ketat dalam industri telekomunikasi.
11
Hak-Hak Pemegang Sukuk Ijarah 1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Ijarah dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. 2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar kompensasi kerugian akibat keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah yang akan dibayarkan oleh Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. 4. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang masih belum dibayar (di luar dari Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi) dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah agar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah (“KTUR”) dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR.
Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah.
5. Melalui keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk Ijarah antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan atau kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah atau untuk mengambil tindakan lain. b. Memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. c. Mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. d. Mengambil keputusan sehubungan dengan perubahan jumlah Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/atau Sisa Imbalan Ijarah termasuk perubahan Sukuk Ijarah menjadi ekuitas Perseroan, perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dalam rangka perubahan tersebut di atas, yang mana ketentuan perubahan tersebut di atas hanya dapat diminta oleh Perseroan, jika Perseroan dalam keadaan lalai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. e. Mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang belum dibayar, untuk melakukan pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI.
12
f. Mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah. g. Mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. h. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Hak-hak Pemegang Sukuk Ijarah yang antara lain menerima pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/ atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan/ atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, dapat dilihat pada Bab XI mengenai Keterangan Tentang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Persyaratan Penawaran Umum Berkelanjutan Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014, sebagai berikut: 1. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terahir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. 2. Telah menjadi Emiten paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum. 3. Tidak pernah mengalami gagal bayar atas seluruh kewajiban Perseroan dalam periode 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan Informasi Tambahan ini disampaikan kepada pihak OJK sesuai dengan surat pernyataan Perseroan No. 038/E00-E00A/FIN/15 tanggal 15 Mei 2015 perihal Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar . 4. Efek yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah Efek bersifat utang dan sukuk ijarah dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
13
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH A. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi setelah dikurangi dengan biaya Emisi akan dipergunakan oleh Perseroan untuk: 1. Sekitar 75,6% akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau seluruhnya (refinancing) salah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dollar yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada Bab III Pernyataan Utang Informasi Tambahan ini. dengan rincian sebagai berikut: a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp1.500.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp300.000.000.000,-. b. Pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan nilai fasilitas pinjaman Rp700.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp325.000.000.000,-. c. Pinjaman dari PT BNP Paribas Indonesia dengan nilai fasilitas pinjaman Rp350.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp150.000.000.000,-. d. Pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp100.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp100.000.000.000,-. e. Pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp750.000.000.000,- yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya Rp455.000.000.000,-. f. Guaranteed Notes (GN) US dollar dengan nilai emisi sebesar US $650.000.000 yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya US$53.846.153,8 atau ekuivalen dalam mata uang Rupiah sebesar Rp700.000.000.000,- dengan nilai tukar USD/IDR 13.000,-. GN ini memiliki jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 7.375% per tahun yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020 dan Perseroan memiliki hak opsi untuk menarik sebagian atau sepenuhnya nilai pokok mulai tanggal 29 Juli 2015 dengan harga tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPBV yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015, diputuskan bahwa IPBV akan mengambil kesempatan untuk menarik kembali nilai pokok GN pada tanggal 29 Juli 2015.
Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari kreditur untuk pelunasan dini dan Perseroan tidak terafiliasi dengan kreditur.
2. Sekitar 24,4% akan digunakan untuk pembelian Base Station Subsystem (“BSS”) yang bertujuan untuk menambah kapasitas di area dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauan jaringan sebagai upaya untuk mengakuisisi pelanggan baru. Adapun spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS/BSC/RNC untuk mendukung teknologi GSM, UMTS dan LTE dalam satu platform di pita frekuensi seluler 850 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz dan 2100 MHz. B. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya Emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran Biaya Hak Penggunaan (“BHP”) Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemerintah. BHP Spektrum Frekuensi Radio dibayarkan di muka untuk masa Izin Stasiun Radio (“ISR”) satu tahun. Adapun masa laku izin penggunaan frekuensi untuk pita frekuensi seluler 850 MHz, 900 Mhz, 1800 MHz dan 2100 MHz adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Besaran pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Keputusan Menkominfo. Dalam pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini, Perseroan akan mengikuti ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
14
Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No.X.K.4. Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Informasi Tambahan ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan. Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No.SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sebesar kurang lebih 0,1975%, akan dibebankan secara proposional dari nilai Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang meliputi: •
Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekitar 0,0400% ( nol koma nol empat nol nol persen) yang termasuk di dalamnya adalah biaya jasa penyelenggaraan (management fee) sebesar 0,0300% (nol koma nol tiga nol nol persen), biaya jasa penjaminan (underwriting fee) sebesar 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen), dan biaya jasa penjualan (selling fee) sebesar 0,0050% (nol koma nol nol lima nol persen).
•
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0222% (nol koma nol dua dua dua persen) yang terdiri dari: biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,0209% (nol koma nol dua nol sembilan persen) dan Notaris sekitar 0,0013% (nol koma nol nol satu tiga persen).
•
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,0829% (nol koma nol delapan dua sembilan persen) yang terdiri dari: biaya jasa Wali Amanat sekitar 0,0029% (nol koma nol nol dua sembilan persen) dan Pemeringkat Efek sekitar 0,0800% (nol koma delapan nol nol persen).
•
Biaya lain-lain (biaya penyataan pendaftaran OJK, BEI, KSEI, percetakan dan lain-lain) sekitar 0,0524% (nol koma nol lima dua empat persen).
Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi atau mengandung benturan kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan mengikuti Peraturan No.IX.E.1 dan Peraturan No.IX.E.2, dan pelaksanaan penggunaan dana hasil penawaran umum akan mengikuti ketentuan peraturan di bidang pasar modal. Berdasarkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 No. 008/E0O/ FIN/15 tanggal 9 Januari 2015 seluruhnya telah dipergunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Berikut adalah ringkasan penggunaan dana atas dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang dikeluarkan dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014: Obligasi : 1. Sebesar Rp1.800.000.000.000,- telah dipergunakan untuk pelunasan: a. Pembayaran pinjaman rupiah PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.000.000.000.000,b. Pembayaran pinjaman rupiah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp550.000.000.000,c. Pembayaran pinjaman rupiah Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ sebesar Rp250.000.000.000,2. Sebesar Rp502.770.000.000,- telah dipergunakan untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah. Sukuk : Dana Sukuk Ijarah telah dipergunakan seluruhnya untuk pembayaran lisensi jaringan kepada Pemerintah.
15
III. PERNYATAAN HUTANG Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2014 yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) (“KAP PSS”), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS yang juga tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Laporan audit KAP PSS tersebut mencantumkan paragraf Hal Lain sehubungan dengan tujuan penerbitan laporan audit KAP PSS tersebut. Laporan audit KAP PSS tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman (Rekan pada KAP PSS dengan Registrasi Akuntan Publik No.AP.0685). Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan memiliki liabilitas konsolidasian sebesar Rp39.058.877 juta, yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Liabilitas Jangka Pendek Hutang jangka pendek Hutang usaha Pihak-pihak berelasi Pihak ketiga Hutang pengadaan Hutang pajak Akrual Kewajiban imbalan kerja - bagian jangka pendek Pendapatan diterima di muka Uang muka pelanggan Liabilitas derivatif Bagian jangka pendek dari : Hutang jangka panjang Hutang obligasi Provisi atas kasus hukum Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Liabilitas jangka pendek lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Hutang pihak-pihak berelasi Kewajiban sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jangka pendek Liabilitas pajak tangguhan - bersih Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek Kewajiban imbalan kerja -setelah dikurangi bagian jangka pendek Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya Liabilitas jangka panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas
16
Jumlah 849.448 30.532 660.027 3.095.518 75.368 2.150.949 35.240 1.102.099 238.338 31.740 2.613.500 8.333.611 1.358.643 423.029 149.807 21.147.849 30.159 3.631.591 662.929 3.727.118 7.622.485 1.091.315 17.049 1.128.382 17.911.028 39.058.877
1. Hutang Jangka Pendek (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pihak Berelasi BNI - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp519 Pihak Ketiga Mizuho - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp33 Jumlah
Jumlah 599.481 249.967 849.448
a. BNI Pada tanggal 16 Juni 2014, Perseroan menandatangani perjanjian 1 tahun Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka dengan BNI dengan jumlah maksimum Rp700 miliar untuk membiayai modal kerja operasional Perusahaan, pengeluaran barang modal dan/atau pendanaan ulang (refinancing). Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 2,50% per tahun. Per tanggal 31 Desember 2014, Perseroan telah menarik pinjaman sebesar Rp600 miliar. b. Mizuho Pada tanggal 21 November 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian 1 tahun Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka dengan PT Bank Mizuho Indonesia (“Mizuho”) dengan jumlah maksimum Rp250 miliar untuk membiayai modal kerja operasional Perusahaan, pengeluaran barang modal dan/atau pendanaan ulang (refinancing). Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bulan ditambah 1,50% per tahun. Pada tanggal 15 Desember 2014, Perusahaan menarik pinjaman dalam jumlah penuh sebesar Rp250 miliar. Perseroan telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman. 2. Hutang Pengadaan Akun ini terdiri dari jumlah yang terhutang untuk pengeluaran barang modal dan operasional yang terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pihak Ketiga (termasuk AS$74.051) Pihak Berelasi (termasuk AS$157) Jumlah
Jumlah 3.047.553 47.965 3.095.518
Hutang pengadaan yang telah ditagih pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp631.042 juta dan hutang pengadaan yang belum ditagih adalah Rp2.464.476 juta. 3. Hutang Pajak Akun ini terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Taksiran hutang pajak penghasilan badan Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) Pasal 21 Pasal 23 Pasal 26 PPN - Bersih Lain - lain Jumlah
Jumlah 19.351 13.416 17.664 11.499 10.916 1.893 629 75.368
17
4. Akrual Akun ini terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Jumlah 337.773 332.158 272.568 264.624 210.962 185.420 100.246 98.415 78.892 59.259 55.752 40.046 38.325 76.509 2.150.949
Keterangan Bunga Imbalan Kerja Perbaikan dan perawatan jaringan telekomunikasi Insentif agen penjual (dealer) Sewa Pemasaran Jaringan Kewajiban pelayanan universal (“USO”) Listrik, gas dan air Biaya layanan akses Blackberry Jasa konsultan Biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi Umum dan administrasi Lain-lain (masing-masing di bawah Rp20.000) Jumlah
5. Hutang Jangka Panjang Akun ini terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jumlah Hutang Jangka Panjang Pihak-pihak berelasi 16.800 Pihak Ketiga - Bersih* 6.323.818 Jumlah 6.340.618 Dikurangi Bagian jangka pendek Pihak-pihak berelasi 3.150 Pihak Ketiga - Bersih** 2.610.350 Jumlah 2.613.500 Bagian Jangka Panjang Pihak-pihak berelasi 13.650 Pihak Ketiga - Bersih 3.713.468 Jumlah 3.727.118 *) setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp54.809 pada tanggal 31 Desember 2014 **) setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp426 pada tanggal 31 Desember 2014
Pinjaman dari pihak-pihak berelasi terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE Yayasan Kesejahteraan Karyawan (“YKK”) Bank Indonesia Multi Visi Komputama Pinjaman dari kepentingan nonpengendali LMD Medialand International Danawa Indonesia Jumlah
18
Jumlah 12.250 3.500 700 350 16.800
Keterangan Dikurangi bagian jangka pendek: Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE YKK Bank Indonesia Multi Visi Komputama Jumlah Bagian Jangka Panjang Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE Yayasan Kesejahteraan Karyawan (“YKK”) Bank Indonesia Multi Visi Komputama Pinjaman dari kepentingan nonpengendali LMD Medialand International Danawa Indonesia Jumlah
Jumlah
2.450 700 3.150
9.800 2.800 700 350 13.650
Rincian hutang dari pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut: Counterparties a.
b.
Jenis Pinjaman
Pinjaman dari kepentingan non pengendali APE: i. YKK Bank Indonesia
Fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah maksimum Rp21.000 juta
ii. Multi Visi Komputama
Fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah maksimum Rp6.000 juta
Pinjaman dari kepentingan Non pengedali LMD: i. Medialand International
Fasilitas pinjaman tanpa jaminan
ii. Danawa Indonesia
Fasilitas pinjaman tanpa jaminan
Jatuh Tempo
Jumlah
Rp12.250 juta 3 November 2017
Struktur Bunga
• •
10,50% per tahun Terhutang setiap bulan, yang akan dimulai setelah 6 bulan masa tenggang
Untuk membiayai pengembangan bisnis, peningkatan kualitas layanan dan mengadaptasi standar internasional dalam sistem pembayaran
• •
2% per tahun Terhutang pada saatjatuh tempo
Untuk membiayai modal kerja
Rp3.500 juta
13 April 2016
Rp700 juta
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
13 Agustus 2016 Rp350 juta
Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan AB Svensk Exportkredit (“SEK”), Swedia dengan Jaminan dari Export kredit namnden (“EKN”) - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp6.530 pada tahun 2014 HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp44.794 pada tahun 2014 BCA Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp107 pada tahun 2014 BCA Fasilitas Kredit Investasi - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp1.192 pada tahun 2014 PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp704 pada tahun 2014 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“BSMI”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp319 pada tahun 2014 PT BNP Paribas Indonesia (“BNPP”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp551 pada tahun 2014 Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp428 pada tahun 2014 SMI Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp184 pada tahun 2014 Jumlah Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp426 pada tahun 2014 Bagian jangka panjang
19
Jumlah 1.268.570 1.207.831 999.893 898.808 749.296 649.681 349.449 100.474 99.816 6.323.818 2.610.350 3.713.468
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: Counterparties
Jenis Pinjaman
Jatuh Tempo
Jumlah
Struktur Bunga
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
a. SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN
• Fasilitas kredit ini terdiri dari Fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masingmasing sebesar AS$100.000, AS$155.000 dan AS$60.000. • Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap enambulanan.
31 Mei 2016 untuk Fasilitas A, 28 Februari 2017 untuk Fasilitas B dan 30 November 2017 untuk Fasilitas C
AS$315.000
• Fasilitas A: Marjin sebesar 0,25% London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), Biaya. Pendanaan SEK sebesar 1,05% dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57%. • Fasilitas B: Marjin sebesar 0,05%, Commercial Interest Reference Rate (“CIRR”) dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61%. • Fasilitas C: Marjin sebesar 0,05%, CIRR dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59%. • Terhutang setiap enam-bulanan.
b. HSBC Perancis
• Fasilitas berjangka 30 September COFACE 12 tahun. 2019 • Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan.
AS$157.243
• 5,69% per tahun. • Diperbolehkan jika • Terhutang setiap dilakukan bersamaan enam-bulanan. dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. • Pada tanggal 18 Juni 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit COFACE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset.
20
• Diperbolehkan jika dibayarkan dalam jumlah yang proporsional untuk Fasilitas A, B dan C, setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$500. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. • Pada tanggal 18 Juni 2012, Perseroan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Bank Plc, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset.
Counterparties
Jenis Pinjaman
Jatuh Tempo
Jumlah
Struktur Bunga
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
c. HSBC Perancis
• Fasilitas berjangka 30 September SINOSURE 12 2019 tahun. • Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan.
AS$44.200
• LIBOR dolar A.S.+0,35% per tahun. • Terhutang setiap enam-bulanan.
d. BCA
• Fasilitas pinjaman 10 Februari revolving berjangka 2015 dengan jumlah maksimum Rp1.000.000,-. • Setiap penarikan akan jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penarikan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2011, Perseroan mendapat persetujuan dari BCA untuk mengubah tanggal jatuh tempo setiap penarikan menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2014. • Pada tanggal 1 Desember 2011, nilai fasilitas ditingkatkan menjadi Rp1.500.000,- dan suku bunga diubah. Pada tanggal 2 Mei 2014, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 Februari 2015.
Rp1.500.000,-
• JIBOR + 1,4% • Diperbolehkan dengan per tahun. pemberitahuan tertulis Namun, sejak 1 hari sebelumnya, tanggal 1 Perseroan Desember 2011, diperbolehkan menjadi JIBOR + membayar kembali 1,25% per tahun; seluruh atau sebagian sejak tanggal dari pinjaman. • Pada tanggal 11 Juni 26 Juli 2013, 2012, Perseroan menjadi JIBOR + menerima surat 1,5% per tahun; consent dari BCA sejak tanggal 26 untuk transaksi Agustus 2013, penjualanaset. menjadi JIBOR + 1,75% per tahun; • Pada tanggal 19 Desember 2012, sejak tanggal 26 Perseroan mengubah Desember 2013, perjanjian fasilitas menjadi JIBOR + kredit dengan 2,00% per tahun; BCA. Amandemen sejak tanggal 28 mencakup perubahan Februari 2014, beberapa definisi menjadi JIBOR + dari ketentuan yang 2,25% per tahun; terkait dengan sejak tanggal transaksi penjualan 27 Mei 2014, asset. Pada tanggal menjadi JIBOR + 15 Desember 2014, 2,75% per tahun. • Terhutang setiap Perseroan melakukan bulan. pembayaran sebesar Rp1.000.000,-. • Pada tanggal 19 Desember 2014, Perseroan melakukan penarikansebesar Rp500.000,-. • Pada tanggal 26 Januari 2015 Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA, amandemen mencakup perubahan jatuh tempo fasilitas kredit menjadi 10 Februari 2016
21
• Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu. Pada tanggal 23 Juli 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit SINOSURE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset.
Counterparties
Jenis Pinjaman
Jatuh Tempo
Jumlah
Struktur Bunga
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
e. BCA
• Fasilitas kredit investasi 5 tahun. • Terhutang setiap tahun.
12 Desember 2018
Rp1.000.000,-
• 8,70% per tahun. Namun sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi 9,00% per tahun, sejak tanggal 26 September 2013, menjadi 9,25% pertahun, sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 9,50% per tahun, sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi 9,75% per tahun, sejak tanggal 26 Mei 2014, menjadi 10,25% per tahun. Terhutang setiap tiga-bulanan.
Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman tanpa dikenakan denda jika pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya.
f. IIF dan SMI
• Fasilitas pinjaman revolving berjangka sindikasi dengan jumlah maksimum Rp750.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 18 Oktober 2016.
18 Oktober 2016
Rp750.000,-
• JIBOR + 2,25% per tahun. • Terhutang setiap tiga-bulanan atau enam-bulanan.
Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
g. BSMI
• Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp650.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2015.
31 Desember 2015
Rp650.000,-
• JIBOR + 1,25% per tahun. • Terhutang setiap bulan, tigabulanan atau enam-bulanan.
Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
h. BNP Paribas
• Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp350.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 15 Oktober 2017.
15 Oktober 2017
Rp350.000
• JIBOR + 2,5% per tahun. • Terhutang setiap bulan atau tigabulanan.
Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
22
Counterparties
Jenis Pinjaman
Jatuh Tempo
Jumlah
Struktur Bunga
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
i. HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta
28 November • Fasilitas pinjaman 2016 komersial 9 tahun tanpa jaminan. • Pembayaran dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk lima cicilan pertama, Perseroan akan membayar masingmasing sebesar: AS$1.351,85; dan AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya.
AS$27.037
• LIBOR dolar • Hanya diperbolehkan A.S. + 1,45% per pada setiap tanggal tahun. pembayaran kembali setelah • Terhutang setiap tanggal pembayaran enam-bulanan. pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya. • Dengan jumlah minimum sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000. • Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional. Pada tanggal 20 Juni 2012, Perseroan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Ltd, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan asset.
j. SMI
• Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp100.000,-. Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal10 Desember 2017.
10 Desember 2017
Rp100.000
• 3 bulan JIBOR + 2.45% per tahun. • Terhutang setiap tiga-bulanan.
Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perseroan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
6. Hutang Obligasi Pada tanggal 31 Desember 2014, utang obligasi Perseroan terdiri dari: (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Jumlah Guaranteed Notes (“GN”) Jatuh Tempo Tahun 2020 - setelah dikurangi beban emisi GN yang belum diamortisasi sebesar Rp55.191 dan diskon utang yang belum diamortisasi sebesar Rp18.572 8.013.764 Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp6.844 2.693.156 Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp7.054 2.302.946 Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp2.973 1.367.027 Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp1.049 598.951 Obligasi Indosat Keenam Tahun 2008 dengan Tingkat Bunga Tetap - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi dan biaya solicitation yang belum diamortisaisi sebesar Rp153 319.847 Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp697 299.241 Sukuk Ijarah Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 - setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp589 189.411 Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 - setelah dikurangi beban emisi utang obligasi yang belum diamortisasi sebesar Rp394 171.691 Jumlah utang obligasi 15.956.096 Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi hutang obligasi dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp72.389 pada tahun 2014 8.333.611 Bagian jangka panjang 7.622.485
23
Rincian utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2014 (dalam jutaan Rupiah dan ribuan Dolar AS) adalah sebagai berikut: Obligasi
a. Guaranteed
Notes Jatuh Tempo Tahun 2020
Jumlah Nominal AS$650.000
Suku bunga • 7,375% per tahun • Terutang setiap enambulanan
b. Obligasi Indosat Kedelapan Tahun 2012 • Seri A
Rp1.200.000
• Seri B
Rp1.500.000
• 8,625% per tahun • Terutang setiap tigabulanan • 8,875% per tahun • Terutang setiap tigabulanan
24
Tanggal Keterangan jatuh tempo 29 Juli 2020 • GN dapat ditarik kembali atas opsi IPBV. • Sebelum tanggal 29 Juli 2013, IPBV dapat menarik kembali sampai dengan 35% dari seluruh total nilai pokok GN dengan dana dari satu atau lebih Penawaran Umum dengan harga penarikan setara dengan 107,375% dari nilai pokok. • Sebelum tanggal 29 Juli 2015, IPBV mempunyai hak opsi untuk menarik kembali seluruh atau sebagian dari nilai pokok GN dengan harga penarikan setara dengan 100% nilai pokok GN ditambah premium tertentu. • Pada dan setelah tanggal 29 Juli 2015, IPBV setiap saat dan sewaktu- waktu dapat menarik kembali seluruh atau sebagian dari nilai pokok GN pada harga penarikan tertentu. • Setiap saat, dengan pemberitahuan tidak kurang dari 30 hari atau lebih dari 60 hari, IPBV dapat menarik kembali nilai pokok GN dengan harga setara dengan 100% dari nilai pokok ditambah bunga dan jumlah tambahan yang belum dan masih harus dibayar sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penarikan kembali, apabila terdapat perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Indonesia dan Belanda. • Atas perubahan kendali dari IPBV, pemegang GN memiliki hak untuk meminta IPBV untuk membeli kembali seluruh atau sebagian GN miliknya. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir (yang dipublikasikan pada bulan Juli dan April 2014), GN tersebut memiliki peringkat BB+ (stable outlook), Ba1 (stable outlook) dan BBB (stable outlook) masing-masing dari Standard & Poor’s (“S&P”), Moody’s Investors Service (“Moody’s”) dan Fitch Ratings (“Fitch”). • Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPBV yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2015, diputuskan bahwa IPBV akan mengambil kesempatan untuk menarik kembali nilai pokok GN pada tanggal 29 Juli 2015. 27 Juni 2019
27 Juni 2022
• Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA (stable outlook) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
Jumlah Suku bunga Nominal c. Obligasi Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 • Seri A Rp950.000 • 10,00% per tahun • Terutang setiap tigabulanan • Seri B Rp750.000 • 10,30% per tahun • Terutang setiap tigabulanan • Seri C Rp250.000 • 10,50% per tahun • Terutang setiap tigabulanan • Seri D Rp360.000 • 10,70% per tahun • Terutang setiap tigabulanan d. Obligasi Indosat Kelima Tahun 2007 • Seri B Rp1.370.000 • 10,65% per tahun • Terutang setiap tigabulanan Obligasi
Tanggal jatuh tempo
12 Desember • Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah 2017 ulang tahun emisi ke-1, padaharga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal. 12 Desember • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan 2019 November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Pefindo. • Obigasi ini telah dibayar lunas oleh Perseroan pada tanggal 9 April 2015 12 Desember 2021
12 Desember 2024
29 Mei 2017
• Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Pefindo.
• 11,25% per tahun • Terutang setiap tigabulanan • 11,75% per tahun • Terutang setiap tigabulanan
8 Desember 2014
• Perseroan dapat membeli kembali sebagian atauseluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Pefindo.
e. Obligasi Indosat Ketujuh Tahun 2009 • Seri A
Rp700.000
• Seri B
Rp600.000
f. Obligasi Indosat KeenamTahun 2008
8 Desember 2016
• Seri B
Rp320.000
• 10,80% per tahun • Terutang setiap tigabulanan
9 April 2015
g. Sukuk Ijarah
Rp300.000
Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp25.875, terutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 27 September 2012 sampai dengan 27 Juni 2019.
27 Juni 2019
Indosat V Tahun 2012 (“Sukuk Ijarah V”)
Keterangan
25
• Perseroan memliki opsi membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar untuk dimiliki sementara atau sebagai pelunasan awal. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA dari Pefindo. • Pada tanggal 9 April 2015 Perseroan telah melunasi secara penuh obligasi ini.
• Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA(sy) (stable outlook) dari Pefindo.
Jumlah Tanggal Suku bunga Nominal jatuh tempo h. Sukuk Ijarah Indosat Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2014 • Seri A Rp64.000 Pemegang 12 Desember obligasi berhak 2017 atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp6.400, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 12 Desember 2017. • Seri B Rp16.000 Pemegang 12 Desember obligasi berhak 2019 atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp1.648, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 12 Maret 2015 sampai dengan 12 Desember 2019. 12 Desember • Seri C Rp110.000 Pemegang 2021 obligasi berhak atas cicilan imbalan ijarah tetap tahunan sejumlah Rp11.550, terhutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 12 Maret2015 sampai dengan 12 Desember 2021. i. Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 (“Sukuk Ijarah IV”) 8 Desember • Seri A Rp28.000 Pemegang 2014 obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp3.150, terutang setiap tiga-bulanan mulai tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan 8 Desember 2014. 8 Desember • Seri B Rp172.000 Pemegang 2016 obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp20.210, dibayar setiap tiga-bulanan mulai tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan 8 Desember 2016. Obligasi
26
Keterangan
• Perusahaan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi,setelah ulang tahun emisi ke-1, padaharga pasar. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA(sy) dari Pefindo.
• Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA(sy) dari Pefindo.
Obligasi
j.
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 (“Sukuk Ijarah II”)
Jumlah Nominal Rp400.000
Suku bunga Pemegang obligasi berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah tetap tahunan sejumlah Rp40.800, dibayar setiap tiga-bulanan mulai tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan 26 Mei 2014.
Tanggal Keterangan jatuh tempo 29 Mei 2014 • Perseroan dapat membeli kembali sebagian atau seluruh obligasi, setelah ulang tahun emisi ke-1, pada harga pasar. • Berdasarkan laporan pemeringkat terakhir yang dipublikasikan pada bulan November 2014, obligasi tersebut memiliki peringkat idAAA(sy) (stable outlook) dari Pefindo. • Pada tanggal 26 Mei 2014, Perusahaan melunasi secara penuh obligasi ini.
Hutang yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya informasi tambahan ini adalah sebesar US$663,46 juta yang terdiri dari : 1. cicilan fasilitas pinjaman SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN Tranche A dan C sebesar masingmasing USD 7,14 juta dan USD 4,29 juta 2. cicilan fasilitas pinjaman komersial HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta sebesar USD2,03 juta 3. Pelunasan dipercepat Guaranteed Notes Jatuh Tempo Tahun 2020 sebesar USD650,00 juta Dan fasilitas pinjaman dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp600 miliar. Hutang-hutang ini akan dilunasi dengan penerimaan operasional Perseroan dan fasilitas pembiayaan Perseroan dalam mata uang Rupiah dan US dolar. PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN. TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH. MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.
LIABILITAS
DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN PERSEROAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA. SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2014 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.
27
IV. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN Berikut disampaikan keterangan tambahan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan setelah melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan:
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Indosat Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, Perseroan telah melakukan perpanjangan izin-izin sebagai berikut: Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi No.51/DIRJEN/2008 tanggal 9 Januari 2008 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 414 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Interkoneksi Internet (Network Access Point/NAP) PT Indosat Tbk. tanggal 7 April 2014. Izin Penyelenggaraan jasa interkoneksi internet (NAP) berlaku sampai jangka waktu yang tidak terbatas sepanjang Perseroan mengikuti ketentuan perundang-undangan dan akan dilakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi secara menyeluruh setiap 5 (lima) tahun. Tidak terdapat perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan setelah Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan.
B. KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN Susunan pemegang saham Perseroan sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Indosat Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan berdasarkan daftar Pemilikan Saham yang Mencapai 5,00% per 30 April 2015 dan Laporan Kepemilikan Saham Direksi dan Komisaris per 30 April 2015 yang disusun oleh PT EDI Indonesia, yaitu: Keterangan Modal Dasar: Saham Seri A Saham Seri B Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: Saham Seri A: Negara Republik Indonesia Saham Seri B: 1. Ooredoo Asia Pte Ltd 2. Negara Republik Indonesia 3. SKAGEN Funds (SKAGEN AS) 4. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%) Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal Dalam Portepel
Nilai Nominal Rp100 per Saham Jumlah Saham
Jumlah Nominal (Rp)
Persentase (%)
20.000.000.000 1 19.999.999.999
2.000.000.000.000 100 1.999.999.999.900
-
1 3.532.056.600 776.624.999 292.740.950 832.510.950 5.433.933.500 14.566.066.500
100 353.205.660.000 77.662.499.900 29.274.095.000 83.251.095.000 543.393.350.000 1.456.606.650.000
- 65,00 14,29 5,39 15,32 100,00 -
28
C. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terkini berdasarkan Akta No. 56 tanggal 28 Januari 2015 dibuat dihadapan Aryanti Artisari, SH, Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham dengan Nomor Penerimaan Pemberitahuan AHU-AH.01.03-0008374 tanggal 9 Februari 2015 adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris Utama Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen
: : : : : : : : : :
Dr. Nasser Mohd. A Marafih Ahmed Yousef Ebrahim Al-Derbesti Khalid Ibrahim A. Al Mahmoud Astera Primanto Bhakti Beny Roelyawan Cynthia Alison Gordon Chris Kanter Richard Farnsworth Seney Rinaldi Firmansyah* Wijayanto Samirin
Direksi: Direktur Utama & Chief Executive Officer Direktur & Chief Financial Officer Direktur Direktur Independen & Chief Sales and Distribution Officer Direktur & Chief Technology Officer
: : : : :
Alexander Rusli Curt Stefan Carlsson Fadzri Sentosa** Joy Wahjudi John Martin Thompson
Catatan: *) Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 7 Mei 2015, Rinaldi Firmansyah telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Perseroan. **) Pada 16 Februari 2015, Fadzri Sentosa diangkat menjadi direktur Badan Urusan Logistik (Bulog) Negara Republik Indonesia, dan oleh karenanya, tidak lagi menjabat sebagai direktur di Perseroan.
Para Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan Perseroan akan menyesuaikan ketentuan terkait Direksi dan Komisaris dalam anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 33 pada RUPS Perseroan yang akan dilaksanakan setelah Informasi Tambahan ini diterbitkan atau paling lambat dilakukan dalam maksimal waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya POJK 33 yaitu tanggal 8 Desember 2015
29
Berikut ini keterangan singkat mengenai anggota Komisaris baru yang telah diangkat setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Indosat Tahun 2014:
DR. Nasser Mohd. A Marafih, Komisaris Warga negara Qatar, 53 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Februari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: 2012 - Sekarang
Agustus 2008 - Sekarang Februari 2002 – Sekarang Juli 1997– September 1997 1994 – 1997 1992 – 1994 1991 – 1994 1985 – 1986
: Chairman GSM Association’s Mobile for Development Foundation, Board GSM Association, Chairman SAMENA Telecommunication Council untuk Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Timur : Komisaris, Ketua Remunerasi dan Komite Anggaran Perseroan : Group Chief Executive Officer, Ooredoo Group : Research Scholarship at NEC Central Laboratories in Tokyo, Japan : Strategic Planning & Development Manager, Qatar Telecom : Expert Advisor for Qatar Telecom : Assistant Professor in Department of Electrical Engineering, University of Qatar : Lecturer and research assistant in the Department. of Electrical Engineering, University of Qatar
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science in Electrical Engineering pada tahun 1982, Master of Science in Communication Engineering pada tahun 1984 dan Doctorate of Science majoring in Communication with Minors in Computer Science & Applied Science pada tahun 1991 yang seluruhnya diperoleh dari George Washington University, USA.
Ahmed Yousef Ebrahim Al – Derbesti, Komisaris Warga negara Qatar, 56 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: 2012 – sekarang
: Chief Operating Officer, Ooredoo Grup
1985 - 2011
: Berbagai posisi manajemen di Ooredoo, Qatar diantaranya: - Executive Director of Group Strategy - Execuitive Director of Consumer Care - Executive Director of International Service - Chief Officer of Wholesale and International Service
Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science di bidang Teknik Elektro di George Washington University, Master of Science di bidang Electrial Engineering Specialization in Control Theory and System Analysis, George Washington University dan Master of Science di bidang Manajemen Teknologi, Massachusetts Institute of Technology (MIT).
30
Khalid Ibrahim A. Al Mahmoud, Komisaris Warga negara Qatar, 51 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: Maret 2011 – Januari 2012 Februari 2015 – Maret 2011 1989 – Februari 2005
: Chief Operating Officer, Wi-Tribe Group : Chief Operating Officer of Nawras, Oman : Berbagai posisi manajemen di Ooredoo, Qatar diantaranya: - Head of Information Systems – Business Applications - IT Division Manger - General Manager – Data Service (ISP) Business Unit - Manager – Marketing and Product Management for the Corporate and Fxed Services
Beliau memperoleh gelar Bachelor Bidang Teknik Komputer dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat. Astera Primanto Bhakti, Komisaris Warga negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: February 2015 - sekarang 2012 - 2015 2012 2009 1992 - 2009
: Asisten Menteri Keuangan untuk Penerimaan Negara : Kepala Tax Treaty Negotiator dan Sekretaris Team Tariff Kementrian Keuangan : Direktur Pusat Kebijakan Pendapatan Negara pada Badan Kebijakan Fiskal, Kementrian Keuangan : Deputi Direktur Tax Treaty dan International Cooperation, Direktorat Jendral Pajak : Beberapa posisi di Direktorat Jendral Pajak
Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Manajemen dari Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto dan memperoleh gelar Master of Taxation dari University of Denver, Colorado, USA. Rinaldi Firmansyah, Komisaris Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2014. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: Januari 2014 – sekarang April 2015 - sekarang 2013 – sekarang
2007 – 2012 2004 – 2007 2003 – 2004 2003 – 2004 2001 - 2003 1997 – 2001 1991 – 1997 1988 – 1991 1986 – 1987 1985
: Komisaris Independen, PT Indosat Tbk : Komisaris Independen PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Komisaris Utama PT PLN Batam Komisaris Utama PT Blue Bird, Tbk Komisaris Utama PT Elnusa, Tbk : Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Direktur Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk : Komisaris dan Kepala Komite Audit PT Semen Padang : Wakil Komisaris Utama PT Bahana Securities : Direktur Utama PT Bahana Securities : Direktur PT Bahana Securities : Vice President of Finance at PT Tirtamas Comexindo : Corporate Banking Division at Citibank : Siemens/PT Dian Graha Elektrika : Schlumberger Overseas at North-Sea, Scotland
31
Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung, memperoleh gelar Master of Business Administration di IPMI Jakarta, memperoleh gelar Chartered Financial Analyst, AIMR, Charlottesville, Amerika Serikat dan memperoleh gelar Doctor bidang Manajemen di Universitas Padjajaran, Bandung. Wijayanto Samirin, Komisaris Warga negara Indonesia, 44 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Januari 2015. Jabatan lain yang pernah dipegang diantaranya adalah sebagai berikut: 2014 – sekarang
: Staff Khusus Wakil Presiden di bidang Ekonomi dan Keuangan 2007 – 2015 : - Deputi Rektor dan Dosen Universitas Paramadina - Co-founder dan Direktur Paramadina Public Policy Institute (PPI), Jakarta Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta dan memperoleh gelar Master di bidang Kebijakan Publik di Universitas Georgetown, USA. KOMPENSASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI Jumlah remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp50.677 miliar. Sedangkan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, 2013 dan 2012 besarnya total jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Komisaris adalah sebesar Rp18.524 miliar, Rp10.553 miliar dan Rp16.848 miliar dan besarnya total jumlah gaji dan tunjangan yang diterima oleh Direksi adalah sebesar Rp32.153 miliar, Rp31.119 miliar dan Rp42.150 miliar. Para anggota Dewan Komisaris dan Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan Direksi kepada Dewan Komisaris. AUDIT INTERNAL Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 009/AG0-AGC/STR-ORG/15 tanggal 31 Maret 2015 Perseroan melakukan perubahan terhadap susunan anggota audit internal Perseroan sebagaimana dijelaskan dibawah ini Ketua : Anggota :
Hanna Sitorus, sebagai Group Head Internal Audit Venerdi Faizal F.W., sebagai Division Head IT Audit Henriko Samosir, sebagai Division Head Network Audit Suryani, sebagai Division Head Finance & Supply Chain Audit Chandra Aprely, sebagai Division Head Technology & Data Analysis Division Head Commercial Audit : Vacant Division Head Quality Assurance Audit : Vacant Division Head Compliance Audit : Vacant
Kegiatan Sepanjang tahun 2014, IA group melakukan 53 audit yang terdiri dari audit reguler, investigasi dan audit khusus menggunakan Metode Audit Berbasis Risiko dan sebagai respon terhadap laporan whistleblower. Bidang-bidang utama yang diaudit pada tahun 2014 adalah Operasional (seperti Channel Management, Procurement, Customer Retention & Loyalty Program, Revenue Assurance Manual Controls & IN Reconciliation, Galeri Service Performance, Human Resource Management, Hedging), Kepatuhan (seperti Internal Control Over Financial Reporting Testing), serta Informasi & Teknologi (seperti Reload Management System, Sales Information System, and Campaign Management System). IA Group juga melakukan 65 audit monitoring untuk menindaklanjuti status rekomendasi audit sebelumnya dan memastikan bahwa rencana aksi yang disepakati telah benar dan tepat waktu dilakukan oleh Pemilik Proses Bisnis dan Senior Manajemen yang terkait.
32
IA Group dengan dukungan Direktur Utama & CEO, Komite Audit dan Manajemen Senior terus meningkatkan kinerjanya. IA Group juga berkoordinasi dengan fungsi group Risk Management memfasilitasi untuk identifikasi risiko dan pengendalian; memberikan jaminan bahwa risiko telah dievaluasi secara layak dan pengendalian dilakukan untuk meminimalkan risiko, mengevaluasi risiko-risiko utama dan implementasi pengendalian. KOMITE AUDIT Perseroan telah merubah susunan komite audit Perseroan setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Tahap I Indosat Tahun 2014 berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2015, susunan Komite Audit Perseroan terdiri dari: Richard Farnsworth Seney, 60 tahun, warga negara Amerika. Rinaldi Firmansyah*, 54 tahun, warga negara Indonesia Kanaka Puradiredja, 64 tahun, warga negara Indonesia. Beliau menjadi anggota Komite Audit sejak 1 Januari 2009. Beliau adalah pendiri Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono dan menjadi Senior Partner sejak 2000 hingga Oktober 2007. Saat ini, beliau menjabat Ketua pada Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia dan Institut Komite Audit Indonesia, serta anggota dalam Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Dewan Kehormatan Professionals in Risk Management Association (PRIMA). Sebelumnya beliau menjabat beberapa posisi, yaitu anggota Marketing & Communication Committee KPMG International pada tahun 1995, anggota KPMG Asia Pacific Board tahun 1994-1998, Managing Partner di KPMG Indonesia tahun 1978-1999 dengan posisi terakhir sebagai Chairman dan sebelumnya bekerja pada Peat Marwick Mitchell (pendahulu KPMG) di Melbourne, Australia tahun 1975-1977 dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (sekarang BPKP) tahun 1971-1974. Beliau memperolah gelar dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi di Universitas Padjajaran, Bandung pada tahun 1971 dan merupakan Charter Member dari Lembaga Komisaris Direksi Indonesia (LKDI). Anggota : Unggul Saut Marupa Tampubolon, 63 tahun, warga negara Indonesia. Beliau telah menjadi anggota Komite Audit sejak 3 Juli 2008. Sebelumnya, beliau telah memegang beberapa jabatan termasuk Direktur Utama PT Satelindo sejak 2001 sampai dengan 2002, General Manager Hukum Perseroan sejak 2000 sampai dengan 2001, Komisaris PT MGTI (Indosat Group) sejak 2000 sampai 2001, Direktur Utama PT Indosel sejak 1997 sampai dengan 1999, Komisaris PT Sisindosat (Indosat Group) sejak 1997 sampai 1999, Direktur PT Menara Jakarta sejak 1996 sampai dengan 1997, Komisaris PT Patrakom (Indosat Group) sejak 1996 sampai 1997 dan General Manager Hukum dan Humas Perseroan sejak 1988 sampai dengan 1997. Sebelum bergabung dengan Perseroan, beliau adalah penasihat hukum PT Nickel Indonesia sejak 1980 sampai dengan 1983 dan konsultan hukum pada Kantor Hukum Imam & Associates. Beliau memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun1977. Ketua : Anggota : Anggota :
Catatan: *) Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 7 Mei 2015, Rinaldi Firmansyah telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Audit Perseroan.
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan Komite Audit Perseroan tidak dapat lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris dan hanya dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.
33
KOMITE MANAJEMEN RISIKO Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan berdasarkan Risalan Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan pada tanggal 28 Januari 2015 terdiri dari: Ketua Anggota Anggota Anggota
: Khaled Al Mahmoud : Ahmed Al Derbesti : Benny Roelyawan : Rinaldi Firmansyah*
Catatan: *) Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 7 Mei 2015, Rinaldi Firmansyah telah mengundurkan diri sebagai anggota Komite Manajemen Resiko Perseroan.
Tugas Komite Manajemen Risiko untuk membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kebijakan yang tepat yang menyangkut penilaian risiko dan manajemen risiko serta menelaah kecukupan, kelengkapan dan implementasi yang efektif terhadap proses manajemen risiko perusahaan dan merekomendasikan perbaikan, bilamana diperlukan. KOMITE ANGGARAN Komite Anggaran membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas-tugas pengawasan dan advisori dengan mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait rencana strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (termasuk rencana Belanja Modal) Perseroan. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan anggota Komite Anggaran Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Dewan Komisaris Perseroan yang diadakan tanggal 28 Januari 2015 terdiri dari: Ketua Anggota Anggota Anggota
: Ahmed Al Derbesti : Chris Kanter : Richard F. Seney : Wijayanto Samirin
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI Komite Remunerasi bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris atas remunerasi, bonus dan tunjangan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Perseroan, termasuk struktur, syarat dan pelaksanaan opsi kepemilikan saham bagi Komisaris, Direktur dan karyawan Perseroan. Sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, Perseroan belum menyesuaikan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34. Perseroan akan melakukan penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34 setelah Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan atau paling lambat dilakukan dalam maksimal waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya POJK 34 yaitu tanggal 8 Desember 2015. SEKRETARIS PERUSAHAAN Sesuai dengan Peraturan No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka sesuai dengan Keputusan Direksi Perseroan No. 021/A00/REL/14 tanggal 20 Mei 2014 Perseroan telah menunjuk Harsya Denny Suryo sebagai Sekretaris Perusahaan yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antara Perseroan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia, KSEI, lembaga penunjang pasar modal lainnya serta masyarakat. Sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, Perseroan belum menyesuaikan ketentuan terkait dengan sekretaris perusahaan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 35. Perseroan akan melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35 setelah Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan atau paling lambat dilakukan dalam maksimal waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya POJK 34 yaitu tanggal 8 Desember 2015.
34
Perseroan KU K K K K K K KI KI KI DU D D D
Ooredoo Asia IPBV -
ISPL -
IM2 -
SMT -
Lintasarta -
35
Keterangan: DU: Direktur Utama, D: Direktur, KU:Komisaris Utama; K : Komisaris, KI : Komisaris Independen *)Berdasarkan Surat Pengunduran Diri tanggal 7 Mei 2015, Rinaldi Firmansyah telah mengundurkan diri sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Dr. Nasser Mohammed Marafih Ahmed Yousef Ebrahim Al - Derbesti Khalid Ibrahim A. Al Mahmoud Chris Kanter Astera Primanto Bhakti Beny Roelyawan Cynthia Alison Gordon Richard Farnsworth Seney Rinaldi Firmansyah* Wijayanto Samirin Alexander Rusli Curt Stefan Carlsson Joy Wahjudi John Martin Thompson
IMBV -
IVM -
Antara Perseroan dengan pemegang saham dan Entitas Anak yang dimiliki langsung dan tidak langsung terdapat hubungan kepengurusan sebagai berikut: LMD -
Artajasa -
D. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM DAN ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
Indosat Singapore Pte., Ltd.
100,00%
14,29%
Republik Indonesia
Berikut ini merupakan bagan pemegang saham Perseroan:
Qatar South East Asia Holding S.P.C 100,00%
Ooredoo Asia Pte Ltd 65,00%
100,00%
Indosat Palapa Company B.V. 100,00%
Indosat Mentari Company B.V
SKAGEN Funds 5,39%
99,85%
PT Indosat Mega Media 99,98%
Interac ve Vision MediaInterac ve
36
Masyarakat
15,32%
84,08%
PT Starone Mitra Telekomunikasi
72,36%
PT Aplikanusa Lintasarta
70,00%
PT Lintas Media Danawa
55,00%
PT Artajasa Pembayaran Elektronis
Oman
Qatar
Kuwait
Ooredoo
100%
Maldives
Ooredoo
100%
92.1%
Algeria
Ooredoo
80%
Palestine
Wataniya Mobile
48.5%
90%
Tunisia
Ooredoo
Ooredoo Kuwait (NMTC)
Myanmar
Ooredoo
100%
Iraq
Asiacell
64.1%
Indonesia
Indosat
65%
10.0%
20.9%
Pakistan
wi-tribe
86%
Singapore
StarHub
56.6%
49%
Laos
LTC
100%
Cambodia
49%
Sheningtong Investments
(Singapore)
Asia Mobile Holdings
25%
Mfone
Public/Others
Ooredoo Group (Ooredoo Group LLC)
Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)
Ooredoo (Ooredoo Q.S.C.)
17.5%
Qatari Government Related Entities
Philippines
Liberty Telecom
40%
UAE
Navlink
38%
37
Pihak pengendali Perseroan adalah Ooredoo. Sesuai dengan besarnya kelompok usaha dari Ooredoo, maka bagan struktur kelompok usaha yang disajikan di atas merupakan struktur organisasi dari Ooeredoo sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ooredoo melalui laporan kepada shareholders per Maret 2015. Kelompok usaha sebagaimana disebutkan di atas seluruhnya bergerak dalam bidang telekomunikasi.
Sumber: www.ooredoo.com
Catatan : (1) Operasi yang terintegrasi dalam Ooredoo Q.S.C; Juga merupakan pemegang 72,5% saham Starlink Qatar; (2) Operasi yang terintegrasi dalam NMTC: (3) 71% saham dikuasai melalui NMTC dan 9% saham melalui Ooredoo Q.S.C.; (4) 75% dikuasai melalui NMTC dan 15% dikuasasi melalui direct SPV dari Ooredoo Q.S.C;
Ooredoo
55%
Ooredoo1
100%
51.6%
State of Qatar
Berdasarkan bagan di atas, berikut merupakan bagan yang menggambarkan kelompok usaha dari Ooredoo sebagai ultimate shareholders dari Perseroan:
E. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK YANG DIMILIKI LANGSUNG 1. Indosat Palapa Company B.V (“IPBV”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IPBV terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting IPBV, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan IPBV tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Dutch Accounting Standards. Laporan keuangan IPBV tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Ernst & Young Accountants LLP, Belanda, auditor independen, berdasarkan Dutch Standards on Auditing, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit Ernst & Young Accountants LLP. (dalam ribuan AS$) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
668.595 668.595 664.137 527 3.931 668.595
6.389 660.495 666.884 20.174 643.091 3.619 666.884
5.890 660.332 666.222 20.225 643.587 2.410 666.222
3.024 660.397 663.421 20.173 640.903 2.345 663.421
49.816 49.478 338
50.759 49.487 1.272
49.435 49.422 13
49.428 49.646 (218)
312
1.209
99
(209)
Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Aset Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah aset IPBV adalah sebesar AS$668.595 ribu mengalami kenaikan sedikit sebesar AS$1.711 ribu atau sebesar 0,25% dari AS$666.884 ribu pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar dari akun biaya dibayar di muka. Tidak ada lagi komponen aset tidak lancar karena asetnya semua disajikan sebagai aset lancar, terutama karena reklasifikasi piutang jangka panjang yang akan dilunasi dalam 12 bulan ke depan. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka pendek IPBV adalah sebesar AS$664.137 ribu mengalami kenaikan sebesar AS$643.963 ribu atau sebesar 3.192,04% dari AS$20.174 ribu pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi dari liabilitas jangka panjang untuk hutang obligasi GN 2020 yang akan dipercepat pelunasannya dalam periode 12 bulan ke depan.
38
Liabilitas Jangka Panjang Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka panjang IPBV adalah sebesar AS$527 ribu mengalami penurunan sebesar AS$642.564 ribu atau sebesar 99,92% dari AS$643.091 ribu pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke liabilitas jangka pendek untuk hutang obligasi GN 2020 yang akan dipercepat pelunasannya dalam periode 12 bulan ke depan. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2013 Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan IPBV sebesar AS$49.816 ribu mengalami penurunan sedikit sebesar AS$943 ribu atau sebesar 1,86% dari AS$50.759 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bunga pinjaman yang diterima IPBV 2. Indosat Singapore Pte. Ltd. (“ISPL”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada ISPL terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting ISPL, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan ISPL tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Singapore Companies Act- Chapter 50 dan Singapore Financial Reporting Standards. Laporan keuangan ISPL tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Ernst & Young LLP, Singapura, auditor independen, berdasarkan Singapore Standards on Auditing, dengan opini tanpa modifikasian. (dalam ribuan AS$) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Usaha Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
39
6.556 1.476 8.032 1.665 1.278 5.089 8.032
7.994 1.620 9.614 2.703 1.388 5.523 9.614
9.855 466 10.321 4.243 79 5.999 10.321
7.999 631 8.630 2.589 107 5.934 8.630
13.557 10.785 2.772
14.149 11.225 2.924
12.494 8.306 4.188
11.288 7.315 3.973
2.405
2.839
3.315
3.250
Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Aset Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah aset ISPL adalah sebesar AS$8.032 ribu mengalami penurunan sebesar AS$1.582 ribu atau sebesar 16,45% dari AS$9.614 ribu pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset lancar. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka pendek ISPL adalah sebesar AS$1.665 ribu mengalami penurunan sebesar AS$1.038 ribu atau sebesar 38,40% dari AS$2.703 ribu pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan hutang pihak berelasi kepada Perseroan. Liabilitas Jangka Panjang Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka panjang ISPL adalah sebesar AS$1.278 ribu mengalami penurunan sebesar AS$110 ribu atau sebesar 7,93% dari AS$1.388 ribu pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi bagian jangka pendek dari pendapatan diterima dimuka jangka panjang. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2013 Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan ISPL sebesar AS$13.557 ribu mengalami penurunan sebesar AS$592 ribu atau sebesar 4,18% dari AS$14.149 ribu. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan sewa sirkit kepada Perseroan. 3. PT Indosat Mega Media (“IM2”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IM2 terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting IM2, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan IM2 tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan IM2 tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS.
40
(dalam jutaan Rupiah) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Beban (Pendapatan) – bersih Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
791.106 116.066 907.172 1.467.396 23.153 (583.377) 907.172
719.586 134.842 854.428 162.329 21.496 670.603 854.428
510.623 302.685 813.308 156.856 17.559 638.893 813.308
418.113 328.291 746.404 108.561 14.488 623.355 746.404
373.942 1.582.950 (1.209.008)
418.150 382.479 35.671
288.089 254.511 33.578
621.239 633.428 (12.189)
(1.225.440)
31.710
15.538
(13.304)
Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Aset Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah aset IM2 adalah sebesar Rp907.172 juta mengalami kenaikan sebesar Rp52.744 juta atau sebesar 6,18% dari Rp854.428 pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar pada IM2. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka pendek IM2 adalah sebesar Rp1.467.396 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.305.067 juta atau sebesar 803,96% dari Rp162.329 pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pencatatan provisi atas kasus hukum IM2. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2013 Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan IM2 sebesar Rp373.942 juta mengalami penurunan sebesar Rp44.208 juta atau sebesar 10,57% dari Rp418.150 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan internet 4. PT Starone Mitra Telekomunikasi (“SMT”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada SMT terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting SMT, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan SMT tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
41
Laporan keuangan SMT tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS. (dalam jutaan Rupiah) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Beban Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
229.580 17.522 247.102 232.496 14.606 247.102
211.808 24.973 236.781 221.574 2.138 13.069 236.781
221.483 29.373 250.856 241.163 9.693 250.856
170.126 39.525 209.651 177.345 32.306 209.651
13.577 28.867 (15.290)
13.986 38.686 (24.700)
19.922 52.269 (32.347)
35.136 59.073 (23.937)
1.538
(13.173)
(22.613)
(15.554)
Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Aset Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah aset SMT adalah sebesar Rp247.102 juta mengalami kenaikan sebesar Rp10.321 juta atau sebesar 4.36% dari Rp236.781 juta pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka pendek SMT adalah sebesar Rp232.496 juta mengalami kenaikan sebesar Rp10.715 juta atau sebesar 4,84% dari Rp221.574 juta pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi ke Perseroan dari penjualan starter package dan reload voucher produk Starone. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2013 Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan SMT sebesar Rp13.577 juta mengalami penurunan sebesar Rp409 juta atau sebesar 2,92% dari Rp13.986 juta. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat turunnya jumlah pelanggan Starone, yang disebabkan persaingan ketat dengan perusahaan operator GSM dan CDMA lainnya. 5. PT Aplikanusa Lintasarta (“Lintasarta”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada Lintasarta terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha dan struktur permodalan.
42
Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan direksi dan komisaris dari Lintasarta adalah sebagai berikut: Pengurusan dan pengawasan Direksi : Direktur Utama Direktur Direktur
: Arya Damar : Ginandjar : Ir. Alfi Asman
Dewan Komisaris : Komisaris Utama : Dr. Romeo Rissal Pandjialam Komisaris : Soeprapto Komisaris : Ir. Budiharto Komisaris : Joy Wahyudi Komisaris : Emmy Iriani Kasim Komisaris : Fransisca Nelwan Mok Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Komisaris baru sebagaimana disebutkan diatas, diangkat berdasarkan RUPSLB Lintasarta tanggal 10 April 2015 yang sedang dalam proses untuk diaktakan berdasarkan surat keterangan dari kantor Notaris Jose Dima Satria tanggal 10 April 2015. Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Lintasarta, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Lintasarta tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Lintasarta tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar. Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba Usaha Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
43
Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011 1.218.159 1.139.191 1.066.181 955.490 1.192.869 1.065.280 1.083.043 1.043.961 2.204.471 2.149.224 1.999.451 2.411.028 295.426 308.357 400.942 484.890 74.616 91.335 137.315 160.184 2.040.986 1.804.779 1.610.967 1.354.377 2.204.471 2.149.224 1.999.451 2.411.028 1.734.547 1.290.180 444.367 295.994
1.534.871 1.129.219 405.652 266.155
1.616.058 1.199.993 416.065
1.644.791 1.273.747 371.044
281.365
238.407
Tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2013 Aset Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah aset Lintasarta adalah sebesar Rp2.411.028 juta mengalami kenaikan sebesar Rp206.557 juta atau sebesar 9,37% dari Rp2.204.471 juta pada tahun 2013. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tidak lancar. Liabilitas Jangka Pendek Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka pendek Lintasarta adalah sebesar Rp295.426 juta mengalami penurunan sebesar Rp12.931 juta atau sebesar 4,19% dari Rp308.357 juta pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pengadaan kepada pemasok. Liabilitas Jangka Panjang Pada tanggal 31 Desember 2014 jumlah liabilitas jangka panjang Lintasarta adalah sebesar Rp74.616 juta mengalami penurunan sebesar Rp16.719 juta atau sebesar 18,31% dari Rp91.335 juta pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan telah diselesaikannya proyek penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dan kewajiban yang mengikutinya. Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2013 Pendapatan Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 pendapatan Lintasarta sebesar Rp1.734.547 juta mengalami kenaikan sebesar Rp199.676 juta atau sebesar 13,01% dari Rp1.534.871 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari beberapa jasa seperti IP VPN dan online payment system dan mesin Automated Teller Machine (“ATM”) oleh PT Artajasa Pembayaran Elektronis, entitas anak Lintasarta. F. KETERANGAN RINGKAS TENTANG ENTITAS ANAK YANG TIDAK DIMILIKI LANGSUNG 1. Indosat Mentari Company B.V (“IMBV”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IMBV terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting IMBV, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan IMBV tanggal 31 Desember 2014, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Dutch Accounting Standards. Laporan keuangan IMBV tanggal 31 Desember 2014 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh Ernst & Young Accountants LLP, Belanda, auditor independen, berdasarkan Dutch Standards on Auditing, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit Ernst & Young Accountants LLP.
44
(dalam ribuan AS$) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
667.924 667.924 9 7.996 659.919 667.924
26.605 639.796 666.401 16 7.947 658.438 666.401
38.089 639.826 677.915 12.339 3.218 662.358 677.915
2.221 660.591 662.812 42 1.644 661.126 662.812
49.816 429 49.387
50.756 467 50.289
49.432 332 49.100
49.428 544 48.884
37.139
37.879
36.897
48.888
2. PT Interactive Vision Media(“IVM”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IVM terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting IVM, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan IVM tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tidak diaudit dan tidak direviu, serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (dalam jutaan Rupiah) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011 (tidak (tidak (tidak (tidak diaudit) diaudit) diaudit) diaudit)
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
45
6.054 6.054 6.054 6.054
5.681 5.681 5.681 5.681
5.448 5.448 5.448 5.448
5.198 5.198 50 5.148 5.198
375 (375)
54 (54)
6 (6)
16 (16)
375
232
250
149
3. PT Lintas Media Danawa (“LMD”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IMBV terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting LMD, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan LMD tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, tidak diaudit dan tidak direviu, serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. (dalam jutaan Rupiah) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011 (tidak (tidak (tidak (tidak diaudit) diaudit) diaudit) diaudit)
Keterangan
Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
5.592 1.554 7.146 3.249 3.614 283 7.146
5.600 1.732 7.332 2.017 3.750 1.565 7.332
3.300 726 4.026 939 3.087 4.026
4.334 865 5.199 1.743 94 3.362 5.199
9.627 10.857 (1.230)
6.088 7.610 (1.522)
5.239 5.618 (379)
4.533 4.130 403
(1.230)
(1.522)
(379)
302
4. PT Artajasa Pembayaran Elektronis (“Artajasa”) Sejak tanggal pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan pada IMBV terkait dengan anggaran dasar, kegiatan usaha, struktur permodalan dan kepemilikan saham dan pengurusan dan pengawasan. Adapun perubahan terdapat pada ikhtisar data keuangan penting yaitu sebagai berikut: Ikhtisar Data Keuangan Penting Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Artajasa, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan Artajasa tanggal 31 Desember 2015, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan Artajasa tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporan audit KAP PSS.
46
(dalam jutaan Rupiah) Tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011
Keterangan Laporan Posisi Keuangan Aset Lancar Aset Tidak Lancar Jumlah Aset Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Laporan Laba Rugi Komprehensif Pendapatan Usaha Beban Usaha Laba (Rugi) Usaha Laba (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik perusahaan
191.393 306.259 497.652 62.081 45.341 390.230 497.652
158.626 263.575 422.201 89.677 19.042 313.482 422.201
163.027 208.576 371.603 110.983 6.231 254.389 371.603
164.690 106.100 270.790 62.347 5.287 203.156 270.790
409.718 251.366 158.352
356.458 220.690 135.768
311.595 192.947 118.648
273.262 170.196 103.066
121.749
102.665
93.123
81.626
G. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK KETIGA i.
Perjanjian Penting Dengan Pihak Terafiliasi
Sejak Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini, tidak terdapat perubahan perjanjian penting Perseroan dengan pihak terafiliasi. ii.
Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga
Berikut disampaikan perkembangan perjanjian-perjanjian kredit dan kerjasama yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak Bank dan/atau pihak ketiga yang mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan dan/atau addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan: Perjanjian Material Perseroan dan Entitas Anak No. 1.
2.
Nama, Tanggal dan Pihak Nilai Kontrak Perjanjian Perjanjian untuk produk Berdasarkan dan jasa antara Perseroan Perintah dengan PT NEC Indonesia, Pemesanan No. 5100001313, tanggal 30 Januari 2015 Perjanjian Usaha Patungan antara Perseroan dengan PT Smaato Inc. tanggal 22 Desember 2014
Periode Berlaku
Deskripsi Ringkas
3 tahun sejak tanggal Perseroan dan NEC sepakat untuk efektif Perjanjian ini (30 melaksanakan dan/atau menyediakan Januari 2015) produk dan/atau service pemasangan untuk telecommunication network system dan informasi teknologi Perjanjian ini mulai Perseroan dan Smaato Inc. sepakat berlaku pada saat untuk mendirikan PT Portal Bursa penandatangan yaitu Digital untuk mengelola portal tanggal 22 Desember web dan platform-platform untuk 2014 dan akan terus memungkinkan bisnis-bisnis lokal berlaku efektif sampai dan internasional memberikan Perseroan dibubarkan informasi dan insentif-insentif kepada atau berhenti sebagai pelanggan-pelanggan mereka yang badan hukum telah ada dan pelanggan-pelanggan Indonesia, namun mereka yang potensial tanpa mengurangi hakhak atau upaya hukum apapun yang telah terjadi terhadap setiap Pihak sehubungan dengan Perjanjian ini
47
No. 3.
4.
5.
6.
7.
Nama, Tanggal dan Pihak Nilai Kontrak Perjanjian Purchaser Agreement Berdasarkan No. 5100001261 antara Perintah Perseroan dengan PT Pemesanan Huawei Tech Investment tanggal 22 Desember 2014
Kontrak Pengadaan Jasa Management Service Administrasi dan Support No. 15000047 tanggal 12 Februari 2015 antara IM2 dan PT Personel Alih Daya Kontrak Pengadaan FWP GSM Huawei F316/F317 No. 002/SSU-KP/SMT/ KTR-01/2015 tanggal 29 Januari 2015 antara SMT dan PT Alpha Inti Technology Kontrak Pengadaan HP Samsung E1205 dan Nokia 105 No. 006/SSU-KP/SMT/ KTR-01/2015 tanggal 4 Maret 2015 antara SMT dan Kopsmitel Kontrak Pengadaan Jasa Outsourcing No. 004/SSUKP/SMT/KTR-01/2015 tanggal 4 Februari 2015 antara SMT dan PT Personel Alih Daya
Periode Berlaku
Deskripsi Ringkas
Berlaku untuk 3 tahun sejak Tanggal Efektif (1 Januari 2015) dari Perjanjian hingga 31 Desember 2018 dengan perpanjangan secara otomatis untuk 2 tahun, kecuali diakhiri terlebih dahulu 1 Januari 2015 31 Desember 2015
Perseroan dan PT Huawei Tech Investment sepakat untuk penyediaan, instalasi, komisioning atas jaringan telekomunikasi, produk dan layanan terkait
22 Januari 21 Juli 2015
2015
2 Maret 2015 1 September 2015
Perseroan dan PT Personal Alih Daya melakukan kerjasama management service
- Berdasarkan Perjanjian SMT dan PT Alpha Inti Technology melakukan pengadaan FWP GSM Huawei F316/ F317 dengan jumlah 500 unit
- Kerjasama dalam bidang pengadaan HP Samsung
1 Januari 2015 - 31 kerjasama outsourcing antara SMT Desember 2015 dan PT Personal Alih Daya
Perjanjian Kredit No. 1.
2.
3.
Akta Perjanjian Akta Perjanjian Kredit No. 09, tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk yang terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Kelima atas Perjanjian Kredit No. 27 tanggal 26 Januari 2015 yang dibuat di hadapan notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta Akta Perjanjian Kredit No. 1007/MA/MZH/1114 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta, tanggal 21 November 2014, antara Perseroan dan PT Bank Mizuho Akta Perjanjian Kredit No. 26, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta, antara Perseroan dan PT Sarana Multi Infrastruktur
Jenis Fasilitas Time loan revolving dan Kredit Investasi
Nilai
Bunga
JangkaWaktu
Time Loan Revolving Time Loan Rp1.500.000.000.000,- Revolving: 2,75% • Time Loan Revolving: (satu triliun lima ratus per tahun + JIBOR 10 Februari miliar rupiah) 2016 Kredit Investasi: Kredit Investasi 10,25% per tahun • Kredit Rp1.000.000.000.000,Investasi: (satu triliun rupiah) 12 Desember 2018
Revolving loan
Rp250.000.000.000,-
1,50% per tahun + Berlaku untuk JIBOR 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 21 November 2015.
Revolving loan
Rp100.000.000.000,-
2,45% per tahun + 3 Berlaku bulanJIBOR untuk 3 tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian ini yaitu hingga 10 Desember 2017.
48
No. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
Jenis Fasilitas Facility Agreement, tanggal 22 Revolving April 2015, antara Perseroan loan dan DBS Bank Ltd. Akta Perjanjian
Akta Perjanjian Kredit No. 27, tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Perjanjian Kredit No. 1/ Indosat/0902/2015 tanggal 9 Februari 2015, antara Perseroan dan Citibank N.A., Indonesia Akta Perjanjian Kredit No. 25, tanggal 12 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, notaris di Jakarta, antara Perseroan dan Hongkong and Shanghai Banking Corporation Revolving Loan Facility, tanggal 5 Februari 2015, antara Perseroan dan Mizuho Bank Ltd.
Nilai USD50.000.000
Revolving loan
USD50.000.000
Revolving loan
USD40.000.000
Revolving loan
USD200,000,000
Revolving loan
USD60.000.000
Facility Agreement tanggal 4 Revolving Mei 2015 antara Perseroan dan loan Australian and New Zealand Banking Group Limited.
USD100.000.000
Bunga
JangkaWaktu
0,90% per tahun + Berlaku untuk LIBOR 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 22 April 2017. 1,20% per tahun + Berlaku untuk LIBOR 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 10 Desember 2016 1,35% per tahun + Berlaku untuk LIBOR 2 tahun sejak penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 9 Februari 2017 1,68% per tahun + Berlaku untuk LIBOR 36 bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 12 Maret 2018 0,9% per tahun + Berlaku LIBOR untuk 2 tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini yaitu hingga 5 Februari 2017 1,05% per tahun + Berlaku LIBOR untuk 2 tahun sejak tanggal penandatangan perjanjian ini yaitu hingga 4 Mei 2017
H. ASURANSI Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan, berikut ini adalah daftar asuransi yang telah diperpanjang dan dimiliki Perseroan: Nama Perseroan Asuransi PT Tugu Pratama Indonesia
Jenis Asuransi Property Asset Insurance
Jumlah Pihak yang Pertanggungan Periode Diasuransikan (Rupiah) 10.000.000.000 22 PVL1400290 Meliputi tanggung jawab hukum Perseroan Tertanggung kepada Pihak Ketiga November untuk membayar kompensasi/ 2014 - 22 ganti rugi karena cedera dan/atau November kerusakan properti yang terjadi 2015 selama periode asuransi sebagai akibat dari kejadian yang terjadi dan yang berhubungan dengan usaha No Polis
Obyek Asuransi
49
Nama Perseroan Asuransi PT Tugu Pratama Indonesia
Jenis Asuransi Public Liability Insurance
No Polis
Obyek Asuransi
N/A
Semua cedera badan atau kerusakan properti yang ditimbulkan oleh peristiwa yang sama yang berlangsung seluruhnya selama tahun polis yang belaku pada saat mulai terjadinya cedera badan atau kerusakan property yang ditimbulkan oleh pemaparan yang terus-menerus, terputus-putus atau berulangulang terhadap kondisi berbahaya umum yang sama termasuk tetapi tidak terbatas pada penghirupan, penelanan atau pembubuhan zat apapun secara terus-menerus, terputus-putus atau berulang-ulang dan/atau dimana Perseroan dan PT Tugu Pratama Indonesia tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai kapan cedera badan atau kerusakan properti tersebut terjadi.
Jumlah Pihak yang Pertanggungan Diasuransikan (Rupiah) Perseroan N/A
Periode 22 November 2014 - 22 November 2015
Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa perlindungan asuransinya telah sesuai dengan standar yang berlaku di kalangan industri sejenis di Indonesia dan nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dari risiko yang dipertanggungkan. Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan masing-masing perusahaan asuransi sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM. I.
PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS ANAK
Tidak terdapat perubahan status dari perkara - perkara yang telah diungkapkan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini kecuali atas kasus dibawah ini: Perkara Tindak Pidana Korupsi Indar Atmanto Para Pihak : Indar Atmanto (Terdakwa) Pokok Perkara : Pada tanggal 18 Januari 2012, Perseroan dan IM2, Entitas Anak, diperiksa oleh Kejaksaan Agung sehubungan dengan perjanjian kerjasama antara Perseroan dan IM2 terkait penyediaan layanan internet broadband berbasis 3G. IM2 dituduh menggunakan ijin 3G Perseroan secara ilegal tanpa membayar biaya frekuensi tahunan, biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi (concession fee) dan biaya nilai awal tender (tender upfront fee). Namun, berdasarkan Surat Menkominfo No. 65/M.KOMINFO/02/2012 tertanggal 24 Februari 2012 mengenai Kepastian Hukum atas Kerjasama antara Perseroan dan IM2, Perseroan dan IM2 tidak melanggar peraturan perundang-undangan terkait telekomunikasi atas tindakan kerjasama terkait pita frekuensi radio. Pada tanggal 8 Juli 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“Tipikor”) menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Indar Atmanto (mantan Presiden Direktur IM2) bersalah atas tindakannya mewakili IM2 dalam menandatangani dan melakukan perjanjian kerjasama dengan perusahaan, dan dijatuhi hukuman pidana penjara empat tahun serta dikenai denda sebesar Rp200.000.000 (jika Indar Atmanto gagal membayar denda, dia akan dikenai tambahan tiga bulan hukuman penjara). Dalam putusan tersebut, walaupun IM2 belum ditetapkan sebagai tersangka, Tipikor juga memerintahkan IM2 untuk membayar denda sebesar Rp1.358.343.346.674 sebagai penggantian kerugian negara.
50
Sebagai akibat dari perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa Indar Atmanto, Perseroan dan IM2 telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Print-01/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013 dan No.Print-02/F.2/Fd.1/01/2013 tanggal 3 Januari 2013. Indar Atmanto mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2013 ke Pengadilan Tinggi Jakarta dan selanjutnya Kejaksaan Agung juga telah menyampaikan permohonan bandingnya pada tanggal 15 Juli 2013. Pada tanggal 10 Januari 2014, Pengadilan Tinggi telah memeriksa berkas perkara dan menegaskan kembali putusan Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tinggi memperberat hukuman penjara Indar Atmanto dari empat tahun menjadi menjadi delapan tahun. Selain itu, hukuman terhadap IM2 untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674 dihapuskan. Pengadilan Tinggi menganggap IM2 sebagai entitas hukum yang terpisah, sehingga menyatakan bahwa IM2 harus didakwa secara terpisah mengingat IM2 belum dijadikan tersangka dalam kasus hukum Indar Atmanto. Permohonan kasasi atas nama Indar Atmanto diajukan pada tanggal 23 Januari 2014 dan memorandum kasasi diajukan oleh pihak pengacara pada tanggal 7 Februari 2014 ke Mahkamah Agung. Perkara ini telah diputus di Mahkamah Agung, dengan nomor Putusan Mahkamah Agung No. 696/B/PK/ PJK/2013 tanggal 10 Juli 2014, dengan amar sebagai berikut: (a) menyatakan Indar Atmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi dilakukan secara bersama-sama”; (b) menjatuhkan pidana terhadap Indar Atmanto tersebut dengan pidana penjara selama 8 tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000 dan bila denda tersebut tidak dibayar, diganti kurungan selama 6 bulan; (c) menghukum PT Indosat Mega Media membayar uang pengganti sebesar Rp1.358.343.346.674,00 dengan ketentuan apabila PT Indosat Mega Media tidak membayar uang pengganti tersebut paling lambat 1 bulan sesudah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda PT Indosat Mega Media disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut; (d) menetapkan lamanya penahanan kota yang pernah dijalani oleh Indar Atmanto dikurangkan seluruhnya; (e) memerintahkan Indar Atmanto untuk ditahan. Status Perkara
: Sedang dalam proses pemeriksaan memori Peninjauan Kembali, berdasarkan permohonan Peninjauan Kembali yang tanggal diajukan oleh kuasa hukum Indar Atmanto tanggal 13 Maret 2015 yang mana kemudian telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2015 dan kemudian diberi Nomor Perkara dengan No. 08/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT. PST.
Seluruh perkara-perkara yang sedang berlangsung di atas tidak memiliki dampak yang bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum. Sepanjang pengetahuan Perseroan hingga Intam ini diterbitkan, tidak terdapat somasi yang berpotensi menjadi perkara yang dapat memberikan dampak yang bersifat material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan dan/atau Entitas Anak serta rencana Penawaran Umum. J. ASET TETAP YANG DIMILIKI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK Sejak Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Indosat Tahap I Tahun 2014 sampai dengan Tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan jumlah kepemilikan aset oleh Perseroan.
51
V. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN A. UMUM Perseroan adalah penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi terpadu di Indonesia dan Perseroan menawarkan jasa telekomunikasi nasional maupun internasional yang lengkap di Indonesia. Perseroan adalah satu dari tiga operator selular di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, dan penyelenggara terkemuka di sektor jasa sambungan langsung internasional di Indonesia. Perseroan juga menyediakan jasa MIDI untuk pelanggan korporat domestik dan regional dan pelanggan berskala besar dan juga untuk pelanggan domestik retail. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2013 dan 2014, total pendapatan usaha Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp22.418,8 miliar, Rp23.855,3 miliar dan Rp24.085,1 miliar. Alamat Kantor Pusat: Jl. Medan Merdeka Barat 21 Jakarta 10110, dan memiliki kantor-kantor Regional di Regional Jabotabek, Regional Sumatera, Regional Jawa Barat & Jawa Tengah, Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Produk dan jasa utama Perseroan meliputi: 1. Jasa selular. Perseroan menyediakan jasa selular GSM 900 dan 1800 dan 3G kepada sekitar 63,2 juta pelanggan selular di seluruh Indonesia, per tanggal 31 Desember 2014. Perseroan juga menyediakan layanan mobile internet menggunakan platform DCHSPA+ pada tahun 2014 dan pada tanggal 31 Desember 2014, pengguna mobile internet mencapai angka 29,1 juta. 2. Layanan MIDI. Perseroan menyediakan layanan MIDI yang terdiri dari layanan Internet dan layanan data komunikasi, seperti Penyewaan Sirkit Internasional dan Domestik dan layanan berbasis MPLS. Perseroan juga menyediakan layanan berbasis satelit, seperti penyewaan transponder, layanan VSAT dan Layanan Nilai Tambah/IT, seperti layanan Disaster Recovery Center, layanan Data Center dan layanan Cloud Computing. Perseroan menyediakan layanan-layanan ini secara langsung dan melalui anak Perseroan Perseroan, Lintasarta dan IM2. Perseroan menawarkan paket produk dan layanan ini khususnya kepada pelanggan korporasi dan wholesaler Perseroan sebagai usaha untuk menjadi penyedia solusi informasi dan telekomunikasi mereka. 3. Jasa telekomunikasi tetap (layanan suara). Perseroan adalah salah satu penyelenggara jasa sambungan langsung jarak jauh internasional terkemuka di Indonesia, berdasarkan jumlah menit sambungan masuk dan keluar untuk tahun 2013. Untuk mendukung jasa selular Perseroan dan meningkatkan akses Perseroan ke pelanggan jasa sambungan langsung jarak jauh domestik dan internasional, Perseroan juga menyediakan jasa telepon tetap nirkabel menggunakan teknologi CDMA 2000 1x. Perseroan juga menyediakan jasa SLJJ sejak tahun 2003 dan jasa teleponi tetap lokal sejak 2002.
52
Data Operasional Usaha Perseroan Keterangan Selular(1): Jumlah pelanggan selular Prabayar (dalam jutaan) Pascabayar (Matrix) (dalam jutaan) Total pelanggan selular (dalam jutaan) ARPU (Rp) (2) Penggunaan menit(3) ARPM (Rp)(4) Jumlah base station site Jumlah base station controllers Jumlah pusat mobile switching MIDI: Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi Internasional (dalam Mbps) Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi Domestik (dalam Mbps) IPVPN Internet Telekomunikasi Tetap: Panggilan masuk (dalam juta menit) Panggilan keluar (dalam juta menit) Rasio panggilan masuk/keluar Sumber: Perseroan
2014
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 2012 2011
2010
62,4 0,8 63,2
58,8 0,8 59,6
57,8 0,6 58,5
50,5 1,2 51,7
43,2 1,1 44,3
27.198 78 143 40.229 403 54
27.515 93 133 24.280 394 64
27.073 104 127 21.930 351 67
28.381 95 157 19.253 353 75
34.712 113 163 18.108 364 87
94.338
44.530
30.765
23.453
13.614
129.461
131.513
33.762
18.957
15.678
4.197 43.653
3.710 45.106
2.935 21.608
2.128 15.178
1.396 3.383
1.796 356 5,0
1.906 300 6,4
1.825 409 4,5
1.842 445 4,1
1.679 463 3,6
(1) Pelanggan selular berarti total pelanggan selular terdaftar dan aktif. (2) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. (3) Menit Pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar aktif. Jumlah rata-rata pelanggan selular prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. (4) ARPM dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dihitung sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit (yang sudah ditagih dan belum ditagih) pemakaian untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.
53
Tabel berikut berisi uraian atas total pendapatan usaha konsolidasi untuk masing-masing periode yang disebutkan dalam tabel dan persentase kontribusi dari layanan-layanan Perseroan atas total pendapatan usaha Perseroan: (dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)
Rp Selular MIDI Telekomunikasi Tetap Total Pendapatan Usaha
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 2012
2014
Keterangan
%
Rp
%
Rp
%
2011 Rp
%
19.480.465
80,9
19.374.638
81,2%
18.489.329
82,5%
16.587.385
80,8%
3.508.563
14,6
3.265.847
13,7%
2.908.033
13,0%
2.691.925
13,1%
1.096.073
4,5
1.214.787
5,1%
1.021.450
4,6%
1.249.982
6,1%
24.085.101
100,0
23.855.272
100%
22.418.812
100%
20.529.292
100%
B. KEGIATAN USAHA 1. Jasa Selular Jasa selular telah membukukan pendapatan sebesar Rp19.480,5 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Perseroan adalah adalah satu dari tiga penyelenggara jasa selular terbesar di Indonesia, berdasarkan jumlah pelanggan selular, yaitu 63,2 juta pelanggan (termasuk pelanggan mobile internet) pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tanggal 31 Desember 2014, Perseroan menguasai pangsa pasar sekitar 24,0% dari jumlah pelanggan 3 (tiga) operator selular GSM terbesar. Jaringan selular Perseroan saat ini menyediakan cakupan jaringan di semua kota besar dan pusat kependudukan di seluruh Indonesia. Perseroan menyediakan jasa selular dengan teknologi GSM 900 dan GSM 1800 dan, untuk platform 3G Perseroan menggunakan WCDMA 2100 dan U900. Perseroan juga merupakan salah satu penyelenggara terdepan dalam layanan mobile internet di Indonesia. Per 31 December 2014, Perseroan memiliki sekitar 29,1 juta pelanggan mobile internet. a. Layanan Layanan selular utama Perseroan merupakan jasa penyediaan suara dan data, yang Perseroan jual melalui program pra-bayar dan pasca bayar. Pelanggan prabayar dan pasca bayar Perseroan dapat menerima dan melakukan panggilan suara ”on-net” ke dan dari pelanggan Perseroan lainnya (termasuk pelanggan Matrix, Mentari, dan IM3 Perseroan) dalam jaringan telekomunikasi Perseroan, serta panggilan suara ”off-net” ke dan dari pelanggan dari operator telekomunikasi lain pada jaringan telekomunikasi selular dan tetap mereka. Perseroan menawarkan program layanan pra-bayar dengan merek “IM3” dan “Mentari”. Perseroan membedakan dua merek pra-bayar Perseroan berdasarkan segmen pasar. Pemisahan tersebut membuat Perseroan dapat menetapkan target pemakaian dan pola pengeluaran dari segmen-segmen pelanggan yang berbeda melalui rencana promosi Perseroan. Merek IM3 Perseroan dipasarkan untuk generasi muda, dengan paket-paket suara, SMS dan data yang sangat menarik dan kepada pelanggan kelas menengah ke bawah. Merek Mentari dipasarkan untuk pasar yang lebih dewasa, profesional dan corporate users, terutama pengguna smartphones, dengan menawarkan paket yang terintegrasi dari layanan suara, SMS, dan data dan menyediakan paket yang sesuai bagi pelanggan untuk smart phone mereka. Perseroan terus mengembangkan merek IM3 dan Mentari, menawarkan promosi dan membuat iklan yang disesuaikan untuk segmen pasar khusus tersebut. Perseroan menawarkan program pasca bayar, didesain untuk pengguna high-end professional dan korporasi, di bawah merek ”Matrix” (Perseroan tidak lagi mengkomunikasikan dan mengkampanyekan layanan selular pasca bayar dengan merek “Indosat Mobile”). Matrix adalah paket layanan dasar dengan program pembayaran pasca bayar yang menyediakan kemampuan untuk
54
mendaftar dengan berbagai rencana-rencana tambahan, layanan dengan nilai tambah dan layanan berbasis korporasi. Perseroan menawarkan berbagai paket ”Matrix” dengan fitur-fitur dan manfaat berbeda untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan, yakni dengan harga paket terintegerasi yang kompetitif, yang terdiri dari layanan suara, SMS, dan data. Para pelanggan pasca bayar dan pra-bayar memiliki akses ke sambungan telepon lokal, SLJJ dan sambungan langsung jarak jauh internasional. Selain itu, Perseroan menawarkan berbagai layanan nilai tambah, fungsi dan fitur untuk para pelanggan Perseroan. Layananlayanan, fungsi, dan fitur tersebut, yang, pada kasus-kasus tertentu, gratis, dapat dibeli secara terpisah atau dikemas sesuai dengan paket yang dipilih, yang mencakup: • SMS: para pelanggan dapat mengirimkan teks pesan pendek ke layar telepon genggam milik pengguna selular lainnya; • Layanan BlackBerry™: para pelanggan dapat mendaftar dan menggunakan semua fitur dari layanan-layanan BlackBerry™, termasuk email, chat, browsing, GPS, dan berbagai aplikasi lainnya dalam BlackBerry™; • MMS: para pelanggan jasa GSM dapat mengirimkan gambar, teks dan suara dalam satu paket pesan; • Voice SMS: para pelanggan dapat mengirim pesan suara; • Ring-back tone: para pelanggan dapat memilih lagu favorit mereka sebagai nada panggil yang dapat didengar oleh penelpon untuk telepon yang masuk; • Layanan faksimili: para pelanggan dapat mengirim dan menerima faks; • Voicemail: penelepon dapat merekam pesan suara mereka yang kemudian akan didengar oleh pelanggan; • Caller identification: menampilkan nomor telepon yang masuk pada layar telepon genggam pelanggan; • Call holding: para pelanggan dapat menahan telepon masuk atau keluar ketika sedang melakukan sambungan atau menerima telepon lainnya; • Call waiting: sinyal bagi pelanggan bahwa ada telepon masuk ketika telepon sedang digunakan. Setelah mendengar sinyal tersebut, pelanggan dapat menerima telepon kedua yang masuk sambil tetap menahan telepon pertama yang masuk; • Call forwarding: para pelanggan dapat mengalihkan telepon yang masuk ke nomor selular atau telepon tetap; • Tagihan terperinci: memberikan tagihan yang terperinci kepada pelanggan yang menunjukkan durasi dan biaya telepon yang dilakukan ke dan dari telepon selular tertentu; • Pembayaran debit langsung: memberikan opsi pembayaran yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank atau kartu kredit pelanggan; • Isi ulang via SMS dan automated teller machines: pelanggan dapat mengisi ulang program pra-bayar mereka via SMS dan automated teller machines yang secara otomatis mendebit jumlah yang ditagih dari rekening bank milik pelanggan; • International roaming: baik pelanggan pra-bayar maupun pasca bayar dapat mengirim atau menerima layanan SMS, telepon dan data (GPRS/3G) ketika roaming di jaringan selular luar negeri; • Mobile Internet: komunikasi mobile data berteknologi DCHSPA+, berkecepatan tinggi dengan kecepatan maksimum hingga 42 Mbps, Pelanggan dapat melakukan aktifitas browsing streaming, email, chatting, social media dengan menggunakan perangkat pintar (laptop, tablet, smartphone dan modem); dan • Super WiFi: Pelanggan juga dapat mengakses lebih dari 15.000 poin akses hotspot Super WiFi yang tersebar luas di delapan kota. Indosat Super WiFi menyediakan akses internet seamless (tanpa login) dan tidak terbatasdengan kecepatan hingga 42 Mbps. Layanan faksimili, tagihan terperinci dan pembayaran debit-langsung hanya tersedia untuk para pelanggan pasca-bayar. Sejak tahun 2009, pelanggan pasca bayar telah mampu meminta pengiriman tagihan atau pernyataan tagihan tercetak melalui e-mail, yang meminimalisir kemungkinan tagihan tidak diterima. Perseroan menawarkan sejumlah layanan gratis, seperti caller identification, call holding, call waiting dan call forwarding sementara layanan lainnya, seperti SMS, mobile data, broadband, BlackBerry™, faksimili dan tagihan terperinci dikenakan biaya tambahan.
55
Perseroan menawarkan layanan VoIP, dengan merek “FlatCall 01016”, yang ditujukan kepada pelanggan yang sensitif terhadap harga. Layanan ini hanya tersedia bagi pelanggan selular, layanan nirkabel tetap dan layanan jaringan tetap Perseroan. Layanan “FlatCall 01016” menawarkan diskon tarif bagi negara-negara tertentu yang sering menjadi tujuan telepon pelanggan. Perseroan menyediakan layanan SMS kepada pelanggan selular pra-bayar dan pasca bayar. Tingkat pemakaian telah meningkat dari rata-rata kurang lebih 735 juta pesan teks (tidak termasuk layanan SMS bernilai tambah, misalnya SMS terkait promosi oleh content providers dan advertisers) per hari di 2012 hingga rata-rata perhari kurang lebih masing-masing 671 juta pesan teks (tidak termasuk SMS bernilai tambah) per 30 Juni 2014. Pada tahun 2011, 2012, dan 2013, penggunaan SMS memberikan kontribusi yang penting pada pendapatan usaha Perseroan.Namun, akhir-akhir ini Perseroan telah mengalami peningkatan pendapatan dari layanan data mobile. Perseroan berharap adanya kelanjutan peningkatan pendapatan dari layanan data mobile, termasuk GPRS, 3G, BlackBerry™ dan layanan data mobile lainnya di masa yang akan datang. Perseroan telah mengadakan perjanjian interkoneksi dengan operator telekomunikasi Indonesia lainnya agar jaringan selular Perseroan dapat melakukan interkoneksi dengan PSTN yang dioperasikan oleh Telkom, gateway internasional Perseroan dan jaringan pada masing-masing operator nirkabel selular dan tetap Indonesia lainnya, dan oleh karenanya pelanggan selular Perseroan dapat berkomunikasi dengan pelanggan dari penyelenggara layanan telekomunikasi lainnya. Perseroan menawarkan layanan roaming internasional kepada pelanggan selular Perseroan sehingga mereka dapat melakukan dan menerima panggilan dan mengirim serta menerima pesan SMS dan menggunakan layanan data (pada GPRS atau 3G) ketika berada di luar Indonesia. Perseroan telah mengadakan perjanjian roaming dengan operator jaringan selular GSM di Afrika, Eropa, Amerika Utara dan Selatan dan Asia. Per tanggal 9 Maret 2015, pelanggan selular pasca bayar Perseroan dapat melakukan roaming internasional pada 545 jaringan, yang dimiliki oleh 405 operator di 173 negara, dan pelanggan selular prabayar Perseroan dapat melakukan roaming internasional pada 216 jaringan, yang dimiliki oleh 118 operator di 70 negara. Pada tanggal 12 Desember 2006, Perseroan menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia, CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan roaming saat ini melalui GSM, GPRS dan wideband code division multiple access,atau W-CDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan roaming dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya menjadi lebih dari 280 juta pelanggan di sepuluh negara, termasuk Indonesia per tanggal 31 Desember 2013. Pelanggan pasca bayar dan pra bayar Perseroan dapat menikmati skema single tariff untuk layanan bicara dan SMS, dan skema flat unlimited khusus atas penggunaan data, internet atau BlackBerry™ . Pada tanggal 12 Desember 2006, Perseroan menjadi anggota perkumpulan operator telekomunikasi internasional terbesar di Asia,CONEXUS yang didirikan untuk meningkatkan nilai saing dari setiap anggotanya dalam memberikan layanan telekomunikasi internasional di negara mereka masing-masing dan di seluruh wilayah Asia-Pasifik. Untuk mendukung layanan roaming saat ini melalui GSM, GPRS dan wideband code division multiple access atau W-CDMA, para anggota aliansi bekerja sama dalam menyediakan roaming dengan teknologi HSDPA. Aliansi ini telah memperluas cakupan layanannya menjadi lebih dari 280 juta pelanggan di sepuluh negara, termasuk Indonesia per tanggal 31 Desember 2013. Pelanggan pasca bayar dan pra bayar Perseroan dapat menikmati skema single tariff untuk layanan bicara dan SMS, dan skema flat unlimited khusus atas penggunaan data, internet atau BlackBerry™ .
56
Untuk mengembangkan rangkaian layanan yangtersedia bagi pelanggan Perseroan, solusi e-money yang disebut Dompetku/Mobile Wallet dan Mobile Money Service diluncurkan ulang pada bulan Juli 2013. Tersedia bagi smartphone, telepon genggam fitur maupun telepon genggam basic, layanan ini ditujukan bagi penduduk Indonesia yang tidak menggunakan jasa bank, yang berjumlah kira-kira 60% dari seluruh penduduk. Dengan memberikan pengguna-pengguna ini akses untuk memakai jasa layanan keuangan bergerak (mobile) yang komprehensif, produk ini memberikan orang yangtidak memiliki rekening bank kemudahan untuk mendapat jasa keuangan dengan biaya rendah.Dompetku memenangkan penghargaan “Best Mobile Money Deployment in Asia” di Mobile Money Global Awards tahun 2013 maupun “Best Mobile Financial Service” di GSMA Mobile World Congressdi Barcelona, untuk jasanya menyediakan layanan yang memperkaya hidup di Indonesia, dengan caranya yang efisien dan unik, serta luasnya opsi perbankan dan keuangan yang ditawarkan. b. Jasa Mobile Data Perseroan meluncurkan portofolio layanan mobile data Perseroan pada tahun 2000. Layanan mobile data dapat diakses melalui, antara lain, SMS, sambungan langsung dial-up ke WAP server atau broadband nirkabel, di mana pelanggan dapat mengakses berbagai informasi, termasuk daftar film, stock quote, nilai tukar valuta asing, berita olahraga dan bisnis dan ramalan bintang, serta mengisi ulang kartu SMS prabayar mereka. Selain itu, pelanggan dapat mengirim dan menerima email dan menikmati layanan mobile banking dengan beberapa bankbank terkemuka melalui telepon genggam mereka. Perseroan menyajikan layanan GPRS dengan teknologi EDGE di sebagian besar kotakota besar di Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Perseroan adalah penyelenggara telekomunikasi pertama yang meluncurkan layanan BlackBerry™ di Indonesia. Bekerjasama dengan Research-In-Motion (“RIM”), Perseroan memperkenalkan Layanan BlackBerry™ Enterprise untuk pelanggan pascabayar (Matrix) korporat Perseroan pada bulan Desember 2004 dan layanan BlackBerry™ untuk pelanggan pascabayar (Matrix) pribadi pada bulan Maret 2005. Pada bulan Juni 2008, untuk membedakan Perseroan dari operator layanan BlackBerry™ lainnya, Perseroan meluncurkan aplikasi I-GPS dan I-Stock yang memungkinkan pelanggan BlackBerry™ mengakses suatu sistem navigasi dan harga saham real-time. Pada bulan Januari 2009, Perseroan memperkenalkan layanan langganan BlackBerry™ melalui merek prabayar Perseroan, yaitu Mentari dan IM3. Pada bulan Oktober 2011, Perseroan meningkatkan kapasitas sambungan ke RIM menjadi 2 x 3 GBps dual link, sehingga memberikan akses yang lebih cepat bagi pelanggan BlackBerry™ Perseroan. Dengan peningkatan ini berarti Perseroan memiliki kapasitas sambungan ke RIM yang terbesar di Indonesia. Pada November 2011, Perseroan meluncurkan BlackberryTM App World Billing Carrier, yang merupakan BlackberryTM App World Billing Carrier pertama di Asia. Pada bulan Desember 2012, Perseroan meluncurkan “Starter Pack BlackberryTM”, sebuah kartu yang sesuai untuk BlackberryTM. Perseroan memiliki kurang lebih 2,6 juta pelanggan BlackBerry™ per tanggal 31 Desember 2013. Indonesia adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan terbesar di Asia Tenggara untuk perangkat BlackBerry™. Pada tanggal 8 Februari 2006, Pemerintah mengadakan tender terbuka untuk ijin spektrum 3G dan, setelah berakhirnya proses tender, Perseroan memperoleh satu ijin spektrum 3G untuk frekuensi 5 MHz dari spektrum yang ditenderkan. Pada tender yang sama, Telkomsel dan XL juga diberikan izin spektrum 3G. Pada tahun 2007, Perseroan mulai menawarkan layanan broadband 3G yang ditingkatkan (“3.5G”) menggunakan teknologi HSDPA, sebuah layanan telekomunikasi bergerak nirkabel dengan teknologi 3G yang lebih maju. Pada bulan Agustus 2009, Perseroan memperoleh spektrum tambahan berdasarkan izin yang telah Perseroan miliki, sehingga Perseroan dapat menggandakan kapasitas jaringan Perseroan untuk melayani pelanggan broadband Perseroan. Pada tahun 2009, Perseroan mulai menyebarkan jaringan 3.5G yang baru dengan menggunakan teknologi HSPA+, dengan kecepatan downlink hingga 42Mbps dan kecepatan uplink hingga 5,6Mbps, dan Perseroan mulaimemberikan layanan tersebut pada tahun 2010. Pada bulan Oktober 2012, Perseroan meluncurkan 3G900 Telecommunication Network di Padang dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perseroan adalah operator pertama di Indonesia yang mengimplementasikan teknologi ini dan meluncurkannya secara komersial kepada publik. 57
Perseroan berkomitmen untuk mengembangkan, meningkatkan dan menambah kapasitas layanan data Perseroan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Perseroan. Pada bulan Juni 2013, Perseroan secara substansial meningkatkan kuota dari paket data selular Perseroan dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi pengguna data Perseroan dan mengembangkan profil pembelian pelanggan Perseroan. Perseroan telah melakukan perubahan strategi produk dan rebranding agar lebih kompetitif dan fokus pada customer experience. Dengan merk baru diharapkan menciptakan brand awareness bagi pelanggan: Perseroan terdepan dalam layanan mobile internet. Pada November 2013, Perseroan mulai memasarkan merk baru ‘Super Internet’ sebagai paket tambahan (add-on packages) bagi pelanggan seluler Perseroan yang menginginkan layanan internet kecepatan tinggi dan kuota melimpah. Paket baru ini menawarkan beragam pilihan tarif, kuota dan periode berlangganan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Selain paket tambahan ini, pengguna internet yang mencari kuota besar, skema tidak rumit dan masa aktif yang lama, didorong untuk membeli kartu/starter pack Super Data Mentari dan IM3. Di Bali, pelanggan Perseroan juga memiliki akses ke Indosat Super Internet, suatu jaringan UMTS900MHz yang baru diluncurkan, yang menyediakan layanan data hingga 42Mbps yang Perseroan luncurkan bulan September 2013. Spektrum 900MHz yang lebih rendah memberikan sinyal yanglebih baik, dan meningkatkan mutu layananserta sinyal dalam ruang. Layanan ini akan dikembangkan ke kota-kota besar. Bersamaan itu juga , Perseroan menyebarkan cakupan “Indosat SuperWifi” sekitar 15.000 Access Point di 4000 lokasi di delapan kota besar di Indonesia diantaranya Jakarta, Semarang, Denpasar dan Surabaya. “Indosat SuperWifi” mengadopsi teknologi Wi-Fi yang memungkinkan pelanggan Perseroan untuk memiliki akses data internet tidak terbatas pada handset atau tablet dari hotspot “Indosat SuperWifi” menggunakan nomor Perseroan dengan kecepatan sampai dengan 20Mbps c. Pelanggan dan Pemasaran Perseroan membagi penduduk Indonesia berdasarkan lokasi, pendapatan dan faktor lainnya yang Perseroan percaya menunjukkan keinginan dan kemampuan individu dan Perseroan untuk membeli produk dan layanan Perseroan. Kemudian Perseroan menargetkan wilayah yang umumnya lebih makmur karena daerah ini cenderung menghasilkan kepadatan yang lebih tinggi untuk pelanggan selular yang potensial. Melalui pendekatan ini, Perseroan berhasil mendapatkan pelanggan selular tersebar di seluruh pusat-pusat populasi besar di Indonesia. Perseroan menerapkan strategi ini untuk beradaptasi dalam rangka kompetisi dengan pendatang baru dan tekanan harga di kota-kota besar. Jumlah pelanggan prabayar Perseroan telah tumbuh secara signifikan pada tiga tahun terakhir relatif dengan jumlah pelanggan pasca bayar. Per 31 Desember 2011, Perseroan memiliki 1,2 juta pelanggan pasca bayar dan 50,5 juta pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2012, Perseroan memiliki 0,6 juta pelanggan selular pasca bayar dan 57,8 juta pelanggan selular prabayar. Per 31 Desember 2013, Perseroan memiliki 0,8 juta pelanggan pasca bayar dan 58,8 juta pelanggan selular prabayar.Per 31 Desember 2014, Perseroan memiliki 0,8 juta pelanggan pasca bayar dan 62,4 juta pelanggan selular prabayarPerseroan melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secara nasional, dan juga kampanye regionalmaupun lokal, untuk mempertahankan pelanggan selular Perseroan yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan selular baru. Perseroan percaya bahwa pelanggan selular Indonesia cenderung memilih kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindari komitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program selular prabayar. Dengan demikian, Perseroan memfokuskan diri pada pelanggan tertentu ini dalam upaya pemasaran Perseroan.
58
Perseroan melakukan aktivitas pemasaran dan promosi secaranasional untuk mempertahankan pelanggan selular Perseroan yang telah ada dan untuk mendapatkan pelanggan selular baru. Perkembangan pelanggan Perseroan adalah sebagai berikut (tidak diaudit): (dalam juta) Keterangan Pelanggan prabayar Pelanggan pascabayar Total pelanggan
Tanggal 31 Desember 2013 2012 58,8 57,8 0,8 0,6 59,6 58,5
2014 62,4 0,8 63,2
2011 50,5 1,2 51,7
2010 43,2 1,1 44,2
Sumber: Perseroan
Perseroan percaya bahwa pelanggan selular Indonesia cenderung mendukung kenyamanan, kemudahan aktivasi, menghindarikomitmen tetap dan mengurangi pemeriksaan kredit terkait dengan program selular prabayar. Dengan demikian, basis fokusPerseroan yaitu pada pelanggan tertentu dalam upaya pemasaran. Tabel di bawah ini menunjukan informasi tentang basis pelanggan selular Perseroan, ARPU, penggunaan menit, dan ARPM pertanggal yang dinyatakan di bawah ini (tidak diaudit): Keterangan
2014
Jumlah pelanggan selular Prabayar (dalam juta) Pascabayar (Matrix) (dalam juta) Jumlah pelanggan selular (dalam juta) ARPU (Rp)(1) Penggunaan Menit(2) ARPM (Rp)(3) Sumber: Perseroan
62,4 0,8 63,2 27.198 78 143
31 Desember 2013 2012 58,8 0,8 59,6 27.515 93 133
57,8 0,6 58,5 27.073 104 127
2011
2010
50,5 1,2 51,7 28.381 95 157
43,2 1,1 44,2 34.712 113 163
Keterangan: (1) Rata-rata pendapatan bulanan (dalam Rupiah) untuk setiap pelanggan selular, atau ARPU, dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan layanan selular prabayar dan pasca bayar (pendapatan pemakaian, jasa nilai tambah, pendapatan interkoneksi dan pendapatan langganan bulanan), tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode terkait dengan rata-rata jumlah pelanggan prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. (2) Menit pemakaian untuk setiap pelanggan selular dihitung dengan membagi jumlah menit untuk pemakaian panggilan keluar dan masuk dari pelanggan prabayar dan pasca bayar aktif untuk setiap bulan dengan jumlah rata-rata pelanggan selular aktif prabayar dan pasca bayar. Jumlah rata-rata pelanggan prabayar dan pasca bayar adalah jumlah pelanggan selular aktif pada awal dan akhir bulan dibagi dua. (3) ARPM dihitung dengan membagi pendapatan tetap bulanan dari pelanggan prabayar dan pasca bayar, tidak termasuk pendapatan tidak tetap seperti biaya aktivasi dan lelang khusus untuk nomor telepon yang dicatat sesuai dengan SAK, untuk periode tertentu, dengan jumlah menit pemakaian (tertagih dan tak tertagih) untuk panggilan keluar dari pelanggan prabayar dan pasca bayar untuk periode-periode tersebut.
Untuk mengkonsolidasi saluran pemasaran Perseroan untuk layanan selular, Perseroan telah membuka pusat walk-in terintegrasi, dengan nama “Galeri Indosat,” yang Perseroan operasikan, dan “Griya Indosat,” yang dioperasikan oleh distributor eksklusif Perseroan. Pusat walk-in ini berfungsi sebagai outlet penjualan dan menyajikan layanan pelanggan dan informasi produk kepada pelanggan selular yang ada dan potensial. Perseroan juga mempunyai tim karyawan yang berdedikasi untuk mengkoordinasi penjualan dan layanan kepada perusahaanperusahaan Indonesia.
59
Untuk melengkapi jalur pemasaran langsung Perseroan, Perseroan mempertahankan jaringan sebanyak sekitar 38 distributor per tanggal 31 Desember 2014, kepada mereka Perseroan menawarkan berbagai insentif untuk promosi dan penjualan layanan-layanan Perseroan. Distributor independen regional dan multi regional ini memiliki jalur distribusi di seluruh Indonesia dan mempromosikan layanan selular Perseroan, terutama kepada perorangan. Distributor ini termasuk distributor besar perangkat telepon genggam dan umumnya memiliki jaringan retail sendiri, penjualan langsung dan sub distributor di Indonesia. Outlet ini tersedia sebagai tambahan outlet untuk Perseroan dan menawarkan jangkauan luas untuk layanan, termasuk produk dan informasi layanan, layanan pelanggan dan proses pembayaran tagihan. Pelanggan lama dan baru dapat mengaktivasi dan mendaftar serta membayar untuk seluruh layanan selular prabayar pada outlet tersebut. Perseroan terus menjaga hubungan Perseroan dengan distributor Perseroan untuk meningkatkan volume penjualan melalui penempatan produk yang lebih baik, jaringan yang terintegrasi dengan dealer dan meningkatkan kesetiaan distributor. d. Struktur Tarif dan Penetapan Harga Menkominfo menetapkan formula tarif yang menentukan tarif tertinggi, atau jumlah maksimum yang dapat dibebankan oleh operator untuk layanan selular prabayar dan pascabayar. Penyelenggara jasa selular diperbolehkan untuk menawarkan program promosi yang menawarkan harga lebih rendah dari tarif tertinggi. Saat ini Perseroan menentukan harga layanan selular dengan variasi program promosi dimana Perseroan menawarkan berbagai macam insentif untuk menarik pelanggan baru, mendorong permintaan dan meningkatkan posisi kompetisi Perseroan. Perseroan dapat membebankan tarif yang berbeda untuk layanan selular prabayar dan pascabayar tergantung pada berbagai faktor yang berlaku untuk tipe tertentu. Misalnya biaya penagihan yang Perseroan kenakan untuk pelanggan pasca bayar pada umumnya lebih tinggi dan sesuai dengan itu, tarif layanan selular pascabayar cenderung lebih tinggi dibanding layanan selular prabayar. Pasar telekomunikasi selular Indonesia menggunakan sistem pihak yang menelpon yang membayar (“calling party pays”) yang mengharuskan pihak yang menelpon untuk membayar biaya telepon. Jika pelanggan Perseroan melakukan panggilan ke jaringan yang berbeda, Perseroan membebankan biaya interkoneksi. Sebelumnya, tarif SMS (termasuk SMS nilai tambah) menggunakan basis ”sender keeps all”, yang berarti Perseroan memperoleh pendapatan ketika pelanggan selular Perseroan mengirimkan SMS, tetapi tidak pada saat pelanggan operator telekomunikasi lainnya mengirimkan SMS kepada pelanggan selular Perseroan. Pada tanggal 12 Desember 2011, Pemerintah, melalui BRTI, menerbitkan surat No.262/BRTI/XII/2011 dimana tarif SMS akan berubah dari basis “sender keeps all” menjadi skema berbasis biaya, yang berlaku efektif sejak 1 Juni 2012. Dengan skema berbasis biaya saat ini, Perseroan mencatat pendapatan dari tarif interkoneksi yang dibayarkan oleh operator lain kapanpun salah seorang pelanggan Perseroan menerima SMS dari pelanggan di jaringan lain. Apabila salah seorang pelanggan Perseroan mengirimkan suatu SMS kepada seorang penerima dari jaringan lain (“off-network SMS”), Perseroan mencatatkan pendapatan untuk tarif SMS yang dibayarkan oleh pelanggan Perseroan dan mencatatkan beban interkoneksi dari tarif interkoneksi yang dibayarkan kepada operator dari jaringan lain. Untuk layanan data, Perseroan membebankan pelanggan selular dengan tarif dasar Rp 225 per 100 kilobyte. Perseroan menerima roaming dari operator telekomunikasi asing ketika pelanggan selular mereka berada pada jaringan Perseroan. Untuk layanan mobile internet, Perseroan menawarkan berbagai paket dengan pilihan tarif, masa aktif dan kuota yang kompetitif dengan kecepatan transmisi hingga 42 Mbps. Biaya aktivasi dan biaya langganan bulanan. Biaya aktivasi menunjukkan biaya koneksi awal yang dibebankan pada pelanggan prabayar baru ketika mulai berlangganan jaringan selular. Biaya langganan bulanan menunjukkan jumlah tetap yang dibebankan untuk pelanggan pasca bayar, terutama pengguna Layanan BlackBerry™ korporat yang mensyaratkan pelanggannya untuk memiliki perangkat lunak BlackBerry™ yang baru. Sejak 1998 Perseroan tidak pernah membebankan biaya aktivasi pada pelanggan pasca bayar Perseroan.
60
Pendapatan pemakaian. Terdapat 2 tipe panggilan: domestik dan internasional. Panggilan dibebankan dengan metode pembebanan yang berbeda-beda, dari metode per detik hingga metode per menit, tergantung pada program paket yang dipilih oleh para pelanggan. Panggilan dapat dilakukan pada jaringan selular, jaringan tetap atau jaringan satelit. Untuk panggilan on-net, pelanggan Perseroan dibebankan tarif yang menguntungkan karena kemampuan Perseroan untuk menawarkan berbagai produk seperti layanan selular dan panggilan internasional jarak jauh. Untuk panggilan off-net, biaya penggunaan yang dibebankan pada pelanggan lebih besar karena biaya interkoneksi, panggilan jarak jauh domestik danpanggilan jarak jauh internasional. Layanan Nilai tambah. Sebelum tahun 2008, tarif untuk layanan nilai tambah tidak diatur oleh Pemerintah. Sejak April 2008, Menkominfo bertanggung jawab untuk menetapkan formula untuk tarif layanan SMS. Sebagaimana layanan suara, Perseroan menawarkan diskon promosi untuk SMS dan layanan data mobile untuk pelanggan pascabayar dan prabayar. e. Interkoneksi Sebelum tahun 2007, biaya untuk berlangganan layanan pasca bayar terdiri dari biaya langganan bulanan dan biaya interkoneksi berbasis pemakaian. Biaya untuk berlangganan layanan prabayar juga termasuk biaya interkoneksi berbasis pemakaian. Biaya interkoneksi berbasis pemakaian yang dibebankan untuk layanan prabayar dan pascabayar dihitung dengan mempertimbangkan 3 biaya interkoneksi, yaitu biaya originasi, pengalihan (transit) dan terminasi. Sejak Januari 2007, Menkominfo telah menetapkan formula tarif untuk layanan interkoneksi. Menkominfo menetapkan formula tarif berdasarkan basis ”biaya” dan menerbitkan referensi industri tarif interkoneksi. Seluruh penyedia jasa diwajibkan untuk mengumumkan tarif interkoneksi mereka dalam DPI mereka masing-masing. Perjanjian interkoneksi didasarkan pada DPI dan untuk pemain dominan, DPI mereka harus disampaikan dan disetujui oleh BRTI. Menkominfo menyetujui DPI yang Perseroan sampaikan pada tahun 2007 dan 2008 yang masih belum disesuaikan untuk tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2013, Perseroan tidak dianggap sebagai penyedia jasa dominan tersebut dan oleh karena itu DPI Perseroan tidak bergantung pada persetujuan dari BRTI. Pada tanggal 31 Desember 2010, BRTI mengeluarkan surat No.227/BRTI/XII/2010 yang menetapkan dasar tarif interkoneksi baru. Tarif interkoneksi baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011 dan akan direfleksikan pada perubahan DPI Perseroan untuk tahun 2011. Perseroan menetapkan biaya yang telah ditetapkan dalam DPI Perseroan untuk perjanjian interkoneksi Perseroan dengan operator lain. Biaya berdasarkan DPI Perseroan telah menurun dalam beberapa tahun terakhir dan Perseroan memperkirakan kelanjutan penurunan ini. Perseroan saat ini terhubung dengan jaringan telepon tetap dan selular yang dioperasikan oleh semua operator jaringan di banyak lokasi di seluruh Indonesia. Untuk meminimalisasi biaya interkoneksi Perseroan, Perseroan menggunakan fasilitas transmisi Backbone Perseroan sendiri bilamana dimungkinkan dan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Misalnya, untuk routing panggilan langsung jarak jauh dari seorang pelanggan di Surabaya ke pelanggan yang dituju di Jakarta dilakukan melalui saluran transmisi serat optik atau microwave milik Perseroan sendiri sehingga Perseroan dapat menghindari penggunaan jaringan milik operator lainnya dan dengan demikian mengurangi biaya interkoneksi yang terkait dengan routing penggunaan intrajaringan Perseroan. Pada tanggal 30 Januari 2014, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika selaku Ketua BRTI mengeluarkan surat No.118/KOMINFO/DJPPI/PI.02.04/01/2014 perihal Implementasi Biaya Interkoneksi tahun 2014 dan berlaku mulai tanggal 1 Februari 2014.
61
f.
Aktivasi, Penagihan dan Pembayaran Pelanggan selular prabayar dapat membeli paket baru dari tempat-tempat penjualan Perseroan dan titik-titik distribusi atau melalui berbagai distributor atau outlet Perseroan. Untuk aktivasi layanan, pelanggan selular prabayar baru harus mendaftar pada Perseroan dengan cara mengikuti instruksi yang menggunakan menu interaktif. Pelanggan pascabayar potensial dapat mendaftar untuk layanan selular Perseroan pada tempat penjualan dan distribusi atau melalui distributor Perseroan. Namun demikian, banyak dari distributor Perseroan yang hanya dapat memproses aplikasi baru untuk pelanggan layanan pascabayar yang mana akan diteruskan kepada Perseroan untuk diproses. Pelanggan potensial untuk layanan pascabayar Perseroan disyaratkan untuk memberikan bukti bahwa pelanggan tersebut memenuhi persyaratan minimum kredit. Jika pelanggan potensial tidak dapat memenuhi persyaratan pascabayar Perseroan, perwakilan penjualan Perseroan akan merekomendasikan layanan prabayar Perseroan. Saat disetujui, kartu SIM untuk layanan pascabayar akan diaktivasi dalam waktu 24 jam. Perseroan akan menagih para pelanggan pasca bayar Perseroan setiap bulannya melalui divisi penagihan Perseroan yang terpusat. Untuk pelanggan prabayar, sistem tagihan nirkabel akan otomatis mengurangi nilai rekening pelanggan prabayar ketika biaya originasi, pengalihan (transit) dan terminasi dikenakan. Para pelanggan pasca bayar Perseroan memiliki berbagai pilihan cara pembayaran untuk melunasi tagihan bulanan mereka. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau dengan kartu kredit terkemuka melalui galeri Perseroan, teller bank atau cabang kantor pos. Selain itu, para pelanggan dapat juga melakukan pembayaran dengan cara debit otomatis melalui bank atau kartu kredit, transfer bank, Automatic Teller Machines, ElectronicData Capture, mobile banking, Internet banking, dan phone banking. Jatuh tempo pembayaran adalah 20 hari sejak tanggal surat tagihan. Untuk pelanggan postpaid individu reguler, Setelah 27 hari sejak tanggal surat tagihan, Perseroan akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Perseroan memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 40 hari setelah tanggal peringatan pertama apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Perseroan akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati 50 harisejak tanggal surat tagihandan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan Perseroan. Untuk pelanggan postpaid individu VIP, setelah 35 hari sejak tanggal surat tagihan, Perseroan akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Perseroan memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 50 hari setelah tanggal peringatan pertama apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Perseroan akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 60 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan Perseroan. Untuk pelanggan postpaid corporate reguler dan VIP, setelah 45 hari sejak tanggal surat tagihan, Perseroan akan mengingatkan pelanggan yang belum membayar tagihannya dan memblokir sambungan telepon keluar mereka. Perseroan memblokir sambungan telepon masuk atau keluar pelanggan 60 hari setelah tanggal peringatan pertama apabila pelanggan belum membayar tagihan mereka. Perseroan akan menangguhkan layanan untuk rekening yang tagihannya telah melewati jatuh tempo lebih dari 75 hari dan menghapus data pelanggan tersebut dari jaringan Perseroan Pemutusan secara permanen nomor dan kartu SIM pelanggan setelah 120 hari sejak tanggal surat tagihan.
62
Perseroan telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah penipuan dan meminimalisasi kerugian. Perseroan mengirimkan voucher prabayar kepada para dealer independen Perseroan hanya berdasarkan pembayaran tunai pada saat diserahkan dan Perseroan tidak menerima pembayaran layanan Perseroan dari para pelanggan selular melalui dealer independen Perseroan. Selain itu, tergantung pada tingkat penggunaan, Perseroan dapat mewajibkan pemberian uang jaminan yang dapat dikembalikan kepada para pelanggan. Perseroan akan mengkaji secara berkala rekening dari para pelanggan yang tingkat penggunaannya tinggi untuk memastikan agar uang jaminan mereka tetap memadai jumlahnya. g. Persaingan Bisnis layanan selular di Indonesia menjadi lebih kompetitif dalam beberapa tahun terakhir akibat tingginya tingkat penetrasi selular, terutama di daerah perkotaan. Kompetisi pada industri komunikasi selular utamanya didasarkan kepada cakupan jaringan, kualitas teknis, rencana harga, daya tarik layanan data dan fitur-fitur khusus serta kualitas dan layanan pelanggan. Berdasarkan estimasi internal Perseroan, tiga penyelenggara jasa nirkabel besar di Indonesia, Telkomsel (yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Telkom), XL (yang secara tidak langsung mayoritas sahamnya dimiliki oleh Axiata Group Bhd dari Malaysia) dan Perseroan, secara bersama-sama menguasai sekitar 80% basis pelanggan selular di Indonesia pada tahun 2013. Pada tanggal 20 Maret 2014, XL menyelesaikan akuisisinya atas Axis. Akuisisi XL memberikan XL alokasi spektrum frekuensi milik Axis pada bandwith 1800 Mhz dan basis pelanggan Axis yang ada saat ini. Per Desember 2014, Perseroan memiliki 24,0% pangsa pasar berdasarkan subscriber sehingga menempati posisi no.2 di Indonesia setelah Telkomsel (53,4%) dan XLAxiata (22,6%). Perseroan juga bersaing dengan operator layanan akses nirkabel tetap lainnya. Pada bulan Mei 2003, Telkom memperkenalkan produk TelkomFlexi, suatu layanan CDMA 2000-1X di wilayah Jakarta. Setelah menerima permohonan dari asosiasi industri, Menkominfo mengeluarkan sebuah keputusan menteri yang menyatakan bahwa wilayah layanan untuk akses jaringan tetap nirkabel hanya terbatas pada wilayah yang sama dengan kode area dari layanan jaringan telepon tetap lokal. Dengan demikian, operator layanan akses telepon tetap nirkabel dilarang memperluas layanan roamingnya ke kode area yang berbeda, namun operator CDMA tetap memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang sama dengan memberikan nomor baru kepada pelanggan ketika mereka pindah ke kota-kota lain. Telkom, BTEL dan Smartfren juga telah diberikan lisensi FWA, yang memungkinkan mereka dapat menawarkan layanan secara nasional, yang menyebabkan semakin ketatnya persaingan. Pada tahun 2014, Telkom mengumumkan maksudnya untuk menghentikan layanan nirkabel tetapnya pada tahun 2015 dan untuk memigrasi pelanggan nirkabel tetapnya ke platform selular. Demikian juga dengan emiten, pada bulan Desember 2014 sudah mulai melakukan penutupan layanan nirkabel tetapnya yang mana dikenal dengan merk dagang StarOne dan melakukan migrasi ke layanan nirkabel bergerak (GSM, Global System for Mobile Communication) yang dimiliki Emiten. Program migrasi ini dilakukan secara bertahap di seluruh layanan StarOne. Dari waktu ke waktu, operator telekomunikasi Indonesia melaksanakan program perolehan pelanggan secara agresif dengan target meningkatkan pangsa pasar mereka masingmasing. Dengan menawarkan potongan harga, bonus dan tarif khusus, para operator berupaya membedakan layanannya dari layanan operator lainnya, terutama berdasarkan tarifnya. Persaingan ini mengakibatkan tarif menurun, dan dengan demikian Perseroan yakin bahwa ARPU pelanggan selular terus mengalami penurunan untuk sebagian besar operator telekomunikasi Indonesia.
63
Perseroan yakin bahwa persaingan layanan 3G akan semakin ketat karena para operator telekomunikasi mulai memindahkan jaringannya ke lokasi berpenduduk banyak. Per tanggal 31 Desember 2013, ada lima operator telekomunikasi yang memegang ijin layanan 3G, yaitu: Telkomsel, Hutchison, XL, Axis (yang diakuisisi oleh XL pada bulan Maret 2014) dan Perseroan. Perseroan mulai menyediakan layanan broadband nirkabel menggunakan platform 3.5G Perseroan pada tahun 2009, dan per tanggal 30 Juni 2014, Perseroan telah menyediakan layanan 3.5G di lebih dari208 kota di seluruh Indonesia. Kompetitor utama Perseroan untuk layanan mobile broadband adalah Telkomsel dan XL dengan kampanye 3G Hotrod . Operator lainnya seperti Smartfren juga menyediakan layanan mobile broadband dengan teknologi EVDO-CDMAdan PT Internux menggunakan teknologi 4G. Perseroan yakin bahwa rintangan untuk masuk ke industri jasa selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia saat ini cukup tinggi mengingat terbatasnya spektrum frekuensi yang tersedia, iklim permodalan yang tinggi, sulitnya memperoleh lahan menara untuk perluasan jaringan dan sudah terbentuknya pasar dari tiga pemain yang ada, yaitu Perseroan, Telkomsel dan XL.Namun demikian, Perseroan mengantisipasi adanya peningkatan persaingan di dalam industri layanan selular dan akses telepon tetap nirkabel Indonesia secara umum. Dalam menanggapi hal ini, Perseroan bermaksud memfokuskan sebagian besar pengeluaran barang modal di masa mendatang untuk bisnis selular Perseroan dalam upaya meningkatkan kapasitas jaringan dan kualitas layanan dan menyediakan berbagai layanan nilai tambah. Untuk mengantisipasi peningkatan layanan data, perseroan melakukan modernisasi jaringan secara selektif di area-area pontensial di Jawa sejak tahun 2013 dan di luar Jawa sejak 2014. Dengan tersedianya jaringan yang termodernisasi maka perseroan menawarkan pengalaman baru ke pelanggan melalui promo Jaringan Baru Indosat dan mengenalkan produk kartu Mentari super data. h. Bisnis Proses Seluler Prabayar, Pascabayar dan Mobile Corporate Dalam menjalankan kegiatan usaha Seluler Prabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:
Sumber: Perseroan
64
Dalam menjalankan kegiatan usaha Seluler Pascabayar, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:
Sumber: Perseroan
Dalam menjalankan kegiatan usaha Mobile Corporate, proses pelayanan jasa yang diberikan Perseroan kepada pelanggan adalah sebagai berikut:
Sumber: Perseroan
2. Jasa Multimedia, Interaktif, Data & Internet (MIDI) Mengingat potensi pertumbuhan Jasa MIDI yang signifikan atas layanan data dan layanan jaringan lainnya termasuk layanan berbasis Internet dan keperluannya yang meningkat terhadap keseluruhan strategi bisnis Perseroan, Perseroan telah memberikan perhatian yang cukup pada segmen usaha ini.
65
Kenaikan besar komunikasi data dan Internet dikontribusi oleh layanan berbasis IP/MPLS, dan layanan Internet. Pertumbuhan ditekankan pada transmisi data yang handal dan interkoneksitas pelanggan korporasi Perseroan, terutama mereka yang memiliki berbagai cabang atau lokasi, sehingga memberikan kesempatan yang sangat baik bagi Perseroan. Jasa layanan MIDI memberikan pendapatan sebesar Rp3.508,5 miliar atau 14,6% dari total pendapatan operasional konsolidasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. (dalam ribuan) Keterangan Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi Internasional (dalam Mbps) Sirkit Sewa Kecepatan Tinggi Domestik (dalam Mbps) IPVPN Internet Sumber: Perseroan
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 2013 2012 2011 94.338 44.530 30.765 23.453
2010 13.614
129.461
131.513
33.762
18.957
15.678
4.197 43.653
3.710 45.106
2.935 21.608
2.128 15.178
1.396 3.383
C. PROSPEK USAHA 1. Prospek Industri Telekomunikasi Indonesia Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan industri Bisnis telekomunikasi dan teknologi informasi nasional diperkirakan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan dan pemanfaatan teknologi ini dalam berbagai keperluan baik oleh pribadi (retail) maupun korporasi. Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendorong peningkatan industri telekomunikasi Indonesia: a) Peningkatan kebutuhan dan daya beli pengguna jasa telekomunikasi. Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, kemampuan daya beli pengguna jasa telekomunikasi diperkirakan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan kemampuan konsumen dalam memenuhi kebutuhan telekomunikasinya. Dengan meningkatnya permintaan jasa layanan komunikasi ini, akan membuka peluang pasar baru baik bagi operator jasa komunikasi maupun operator jasa jaringan telekomunikasi. b) Penetrasi penggunaan jasa telekomunikasi (penetrasi pasar) yang masih relatif rendah. Berdasarkan data dari International Telecommunication Union (ITU), tingkat penetrasi penggunaan jasa telekomunikasi (telepon tetap, telepon selular dan internet) di Indonesia relatif masih rendah dibanding dengan negara-negara ASEAN. Kondisi ini mencerminkan peluang pasar yang masih besar dengan potensi pertumbuhan yang menjanjikan untuk industri ini. Rasio Densitas Sambungan Telepon Selular, Telepon Tetap dan Pengguna Internet Pada Negara-Negara ASEAN per 31 Desember 2013 (dalam %) Keterangan Penetrasi telepon selular Singapura 156 Malaysia 145 Thailand 140 Filipina 105 Indonesia 125 Sumber : Situs ITU-ICT Statistics per April 2015
Penetrasi telepon tetap 36 15 9 3 12
66
Penetrasi Pengguna Internet 73 67 29 37 16
c) Faktor perkembangan teknologi. Dimana seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan layanan telekomunikasi, maka kebutuhan akan content dan jaringan telekomunikasi diperkirakan akan meningkat. Sebagai gambaran dengan diluncurkannya layanan 3G, maka diperkirakan kebutuhan akan infrastruktur telekomunikasi juga akan meningkat baik fitur yang dihasilkan atau kebutuhan kapasitas (bandwith) yang diperlukan. 2. Proyeksi Pertumbuhan Industri Telekomunikasi Dengan tingkat penetrasi telekomunikasi yang relatif masih di bawah negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, potensi pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia masih sangat tinggi. Di satu sisi kebutuhan akan sarana telekomunikasi akan meningkat sejalan dengan tumbuhnya ekonomi dan pendapatan per kapita penduduk, hal ini karena kebutuhan untuk berkomunikasi serta bertransaksi juga akan meningkat. Di lain sisi, kemajuan teknologi akan meningkatkan penggunaan sarana telekomunikasi dan menurunkan biaya investasi, sehingga dapat menjadi semakin terjangkau. Kedua hal ini akan mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia. 3. Strategi Pengembangan Usaha Perseroan menerapkan strategi yang mencakup bisnis selular, bisnis MIDI dan bisnis telekomunikasi tetap. a. Bisnis Selular Perseroan berencana untuk meningkatkan dan mengembangkan pangsa pasar di luar Jawa di mana masih terdapat potensi pasar yang besar, sekaligus memperkuat bisnis selular di Jawa dimana Perseroan telah memiliki posisi pasar yang kuat. Bisnis selular Perseroan akan bertumpu pada beberapa inisiatif strategis utama yaitu meningkatkan kualitas jaringan, differensiasi layanan berdasarkan segmen,dan model operasi berbasis cluster. Dalam sisi jaringan, Perseroan akan memperluas dan meningkatkan jaringan dan cakupan, kapasitas serta kualitas layanan selular. Dari sisi layanan ke pelanggan, Perseroan meluncurkan produk Indosat Mobile untuk segmen profesional dan akan terus menguatkan positioning di segmen tersebut. Dalam sisi jaringan distribusi, Perseroan akan menerapkan sistem operasi berbasis cluster sehingga bisa lebih beradaptasi terhadap kebutuhan di masing masing cluster. Perseroan juga akan berfokus pada pengembangan bisnis broadband dengan menawarkan jasa/produk yang berkualitas dan innovatif, dengan harga yang kompetitif. b. Bisnis MIDI Perseroan berencana untuk meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar dalam bisnis MIDI. Jaringan Backbone yang ada, akan dimanfaatkan untuk meraih peluang pasar baru antara lain segmen usaha kecil dan menengah dan kota-kota di luar Jakarta. Perseroan bersama dengan Anak Perusahaan yaitu Lintasarta akan berusaha untuk memperluas cakupan layanan dengan menyediakan akses data kecepatan tinggi, layanan berbasis IP dan solusi untuk segmen korporat, Usaha Kecil dan Menengah, serta individu. Perseroan juga akan menjajaki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain dalam memberikan Layanan baru ke pelanggan seperti cloud dan data centre. c. Bisnis telekomunikasi tetap Bisnis telekomunikasi tetap Perseroan mencakup layanan sambungan internasional dan jaringan telepon tetap nirkabel. Perseroan akan terus mengembangkan peluang yang ada pada layanan sambungan internasional sekaligus menggunakan layanan ini untuk mendukung bisnis selular dengan inovasi berupa program-program. Sementara itu, jaringan telepon tetap nirkabel menjadi aset strategis guna menjaga kualitas jaringan selular serta sebagai sarana untuk menangkap peluang pasar dalam bisnis jaringan telepon tetap nirkabel.
67
d. Bisnis Digital Service Perseroan berencanamengembangkanbisnislayanan digital yang mencakuplayanan mobile advertising, e-commerce danlayanan digital lainnya.Denganperkembangannyabisnis digital services, Perseroan sedangmengembangkanbisnis digital services tersebut.Layanan yang sedangdisiapkanberupa mobile advertisng, mobile e-commerce danbisnis digital services lainnya. D. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) Setelah Pen awaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan Tahap I Tahun 2014, Perseroan telah mendaftarkan beberapa merek baru atas nama Perseroan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan, yakni sebagai berikut: No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Merek Tek Tok Tek Tok Tek Tok Tek Tok Tek Tok Tek Tok Mobile Tek Tok Mobile Tek Tok Mobile Tek Tok Mobile Tek Tok Mobile GIG GIG GIG GIG GIG GIG GIG indosat GIG indosat GIG indosat GIG indosat GIG Indosat GIG Indosat GIG by indosat GIG by indosat GIG by indosat GIG by indosat GIG by indosat GIG by indosat
Nomor Pendaftaran D002015002467 D002015002469 D002015002462 J002015002466 J002015002463 D002015002479 D002015002477 D002015002472 J002015002474 J002015002475 D002015013060 D002015013061 D002015013062 J002015013063 J002015013064 J002015013065 D002015013067 D002015013066 D002015013072 J002015013071 J002015013070 J002015013069 D002015013057 D002015013055 D002015013053 J002015013051 J002015013049 J002015013047
Tanggal Pendaftaran 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 20 Januari 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015 30 Maret 2015
Kelas 9 16 25 38 42 9 16 25 38 42 9 16 25 35 38 42 9 16 25 35 38 42 9 16 25 35 38 42
Pemilik Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan Perseroan
Setelah Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan Tahap I Tahun 2014, Entitas Anak memiliki beberapa merek baru di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektuan, yakni sebagai berikut: No.
Merek
Nomor Sertifikat
Tanggal Pendaftaran
29.
ATM Bersama
IDM000070762
12 September 2014
30.
ATM Bersama
IDM000070763
12 September 2014
68
Masa keberlakuan sampai dengan 31 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024
Kelas
Pemilik
38
Lintasarta
36
Lintasarta
VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan konsolidasian penting Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, 2011, dan 2010. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014, 2013, 2012, dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2014 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Benyanto Suherman, dan pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut ditandatangani oleh Roy Iman Wirahardja, serta pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut ditandatangani oleh Hari Purwantono. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sehubungan dengan penerapan PSAK No.30 (Revisi 2011), ISAK No.16 dan ISAK No.22, yang tidak diaudit, dimana sebelum disajikan kembali telah diaudit oleh KAP PSS (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian (dalam Jutaan Rupiah) Keterangan ASET Aset Lancar Kas dan setara kas Piutang usaha Pihak-pihak berelasi Pihak ketiga Piutang lain-lain Persediaan Aset derivatif Uang muka Pajak dibayar di muka Biaya frekuensi dan perijinan dibayar di muka Biaya dibayar di muka - lainnya Aset keuangan lancar lainnya - bersih Aset lancar lainnya Jumlah Aset Lancar
Tanggal 31 Desember 2012
2014
2013
3.480.011
2.233.532
3.917.236
2.224.206
2.075.270
518.952 1.573.160 9.015 49.408 75.986 23.297 364.063
632.203 1.636.136 16.294 36.004 195.569 34.867 218.749
574.650 1.464.069 22.441 52.556 69.654 36.057 294.343
318.243 1.181.853 5.660 75.890 159.349 40.485 30.695
207.289 1.328.987 10.031 105.885 69.334 28.166 49.903
2.050.295 427.720 16.287 3.490 8.591.684
1.757.586 373.220 31.673 3.184 7.169.017
1.528.215 335.815 13.382 392 8.308.810
1.353.819 351.833 24.790 742 5.767.565
1.202.009 325.245 53.119 702 5.455.940
69
2011
2010*)
(dalam Jutaan Rupiah) Keterangan Aset Tidak Lancar Piutang pihak - pihak berelasi Aset pajak tangguhan - bersih Aset tetap - bersih Goodwill dan aset tidak berwujud lainnya - bersih Sewa dibayar dimuka jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek Izin dibayar dimuka jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek Uang muka jangka panjang Pensiun dibayar dimuka jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek Piutang jangka panjang Aset keuangan tidak lancar lainnya - bersih Aset tidak lancar lainnya - bersih Jumlah Aset Tidak Lancar Jumlah Aset LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Hutang jangka pendek Hutang usaha Pihak - pihak berelasi Pihak ketiga Hutang pengadaan Hutang pajak Akrual Kewajiban imbalan kerja - bagian jangka pendek Pendapatan diterima di muka Uang muka pelanggan Liabilitas derivatif Bagian jangka pendek dari : Hutang jangka panjang Hutang obligasi Provisi atas kasus hukum Liabilitas keuangan jangka pendek lainnya Liabilitas jangka pendek lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Jangka Panjang Hutang pihak-pihak berelasi Kewajiban sewa pembiayaan - setelah dikurangi bagian jangka pendek Liabilitas pajak tangguhan - bersih Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jangka pendek Hutang obligasi - setelah dikurangi bagian jangka pendek Kewajiban imbalan kerja - setelah dikurangi bagian jangka pendek Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya Liabilitas jangka panjang lainnya Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Jumlah Liabilitas
2014
2013
Tanggal 31 Desember 2012
2011
2010*)
3.496 85.181 40.775.907
7.167 96.057 42.190.111
10.358 100.693 41.964.793
10.654 113.812 43.505.698
8.421 94.659 44.062.036
1.356.562
1.362.600
1.373.707
1.366.853
1.374.060
897.767
810.354
755.237
766.349
750.472
134.345 79.107
200.186 92.162
266.027 40.994
331.868 161.649
397.708 213.975
75.080 10.177 160.903 1.084.632 44.663.157 53.254.841
81.826 12.838 1.557.367 941.206 47.351.874 54.520.891
88.845 17.959 1.543.140 754.498 46.916.251 55.225.061
103.181 20.677 212.270 872.436 47.465.447 53.233.012
111.344 45.911 150.604 659.998 47.869.188 53.325.128
849.448
1.499.849
299.529
1.499.256
-
30.532 660.027 3.095.518 75.368 2.150.949
47.603 291.707 3.064.287 89.260 2.085.034
22.650 209.087 2.737.850 95.599 1.934.320
23.581 295.477 3.475.862 91.206 1.868.244
22.260 623.245 3.642.002 172.512 1.764.242
35.240 1.102.099 238.338 31.740
22.433 922.403 49.335 36.903
26.965 1.073.088 43.825 81.241
27.369 1.032.415 37.265 138.189
32.093 1.106.610 50.279 215.403
2.613.500 8.333.611 1.358.643 423.029 149.807 21.147.849
2.443.367 2.356.310 362.448 223.498 13.494.437
2.669.218 1.329.175 289.164 204.040 11.015.751
3.300.537 41.989 71.828 64.849 11.968.067
3.184.147 1.098.131 52.413 61.612 12.024.949
30.159
33.301
42.789
15.480
22.099
3.631.591 662.929
3.594.112 893.285
3.101.910 1.684.270
770.081 1.956.352
416.587 1.792.629
3.727.118
4.346.317
3.703.822
6.425.779
7.666.804
7.622.485
13.285.207
13.986.507
12.138.353
12.114.104
1.091.315 17.049 1.128.382 17.911.028 39.058.877
1.046.414 81.805 1.228.415 24.508.856 38.003.293
926.224 69.273 1.299.131 24.813.926 35.829.677
787.313 107.433 95.054 22.295.845 34.263.912
872.407 45.815 114.360 23.044.805 35.069.754
70
(dalam Jutaan Rupiah) Keterangan EKUITAS Modal Saham - nilai nominal Rp 100 setiap saham Seri A dan Seri B Modal dasar - 1 saham seri A dan 19.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1 saham Seri A dan 5.433.933.499 saham Seri B Agio saham Saldo Laba Telah ditentukan penggunaannya Belum ditentukan penggunaannya Selisih transaksi perubahan ekuitas entitas asosiasi/entitas anak Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan Perubahan nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual yang belum terealisasi Ekuitas Bersih yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Kepentingan nonpengendali Jumlah Ekuitas Jumlah Liabilitas dan Ekuitas *) (disajikan kembali) (tidak diaudit)
Tanggal 31 Desember 2012
2014
2013
2011
2010*)
543.393 1.546.587
543.393 1.546.587
543.393 1.546.587
543.393 1.546.587
543.393 1.546.587
134.446 10.889.973
134.446 12.877.143
134.446 15.846.721
134.446 15.889.104
134.446 15.244.044
404.104
404.104
404.104
404.104
404.104
(9.081)
(5.210)
(3.600)
(2.326)
(2.727)
-
413.700
389.718
-
-
13.509.422 686.542 14.195.964 53.254.841
15.914.163 603.435 16.517.598 54.520.891
18.861.369 534.015 19.395.384 55.225.061
18.515.308 453.792 18.969.100 53.233.012
17.869.847 385.527 18.255.374 53.325.128
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Keterangan Pendapatan Selular Multimedia, Komunikasi Data, Internet (“MIDI”) Telekomunikasi Tetap Jumlah Pendapatan usaha Beban (Pendapatan) Beban jasa telekomunikasi Penyusutan dan amortisasi Karyawan Provisi atas kasus hukum Pemasaran Umum dan administrasi Rugi(laba) selisih kurs - bersih Laba penjualan investasi tersedia untuk dijual Laba Penjualan Menara (termasuk amortisasi laba penjualan dan sewa kembali menara yang ditangguhkan) Amortisasi goowill Lain-lain - bersih Beban Bersih Laba Usaha Pendapatan bunga Beban pendanaan Rugi selisih kurs – bersih Laba (rugi) perubahan nilai wajar derivatif – bersih Beban lain-lain - Bersih Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan
2014
(dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 2012 2011 2010*)
19.480.465 3.508.563 1.096.073 24.085.101
19.374.638 3.265.847 1.214.787 23.855.272
18.489.329 2.908.033 1.021.450 22.418.812
16.587.385 2.691.925 1.249.982 20.529.292
15.876.908 2.579.967 1.278.171 19.735.046
10.408.912 8.226.063 1.712.518 1.358.643 1.044.884 859.529 152.247 (413.700)
9.956.533 8.958.393 1.727.594 893.574 901.534 (224.518) -
8.905.736 8.272.824 1.427.194 920.296 625.540 (44.793) -
7.547.407 6.558.177 1.912.647 855.686 549.430 (90.919) -
7.299.263 6.091.144 1.435.735 779.191 585.139 (174.143) -
(141.050) 204.123 23.412.169 672.932 142.803 (2.406.536) (243.173)
(141.050) 273.996 22.346.056 1.509.216 107.193 (2.212.095) (3.011.410)
(1.183.963) 306.080 19.228.914 3.189.898 133.544 (2.077.350) (789.438)
32.455 17.364.983 3.164.309 92.646 (1.929.354) (54.188)
(101.927) (2.608.833) (1.935.901)
273.259 (4.843.053) (3.333.837)
4.964 (2.728.280) 461.618
57.944 (1.832.952) 1.331.357
226.380 79.237 16.321.946 3.413.100 146.219 (2.338.130) 318.258 (418.092)
71
(2.291.745) 1.121.355
Keterangan
2014
Manfaat (beban) Pajak Penghasilan - Bersih Laba (rugi) tahun berjalan Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik Perusahaan Kepentingan nonpengendali Laba(rugi) tahun berjalan Laba (rugi) per saham dasar dan dilusian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan *) (disajikan kembali) (tidak diaudit)
(dalam jutaan Rupiah) Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 2012 2011 2010*)
77.879 (1.858.022)
667.378 (2.666.459)
25.798 487.416
(264.613) 1.066.744
(378.449) 742.906
(1.987.170) 129.148 (1.858.022)
(2.781.999) 115.540 (2.666.459)
375.106 112.310 487.416
968.653 98.091 1.066.744
666.374 76.532 742.906
(365,70)
(511,97)
69,03
178,26
122,63
Rasio-Rasio Konsolidasian Penting Rasio Usaha Laba usaha terhadap pendapatan usaha(1) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan terhadap pendapatan usaha(2) Laba usaha terhadap ekuitas(3) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan terhadap ekuitas(4) Laba usaha terhadap jumlah aset(5) Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan terhadap jumlah aset(6) Rasio Keuangan
Rasio Pertumbuhan(11) Pendapatan usaha Beban usaha Laba usaha Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan Jumlah aset Jumlah liabilitas Jumlah ekuitas Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman
1,67% 16,45%
4,72% 16,68%
3,38% 18,70%
-14,00% 1,26%
-16,84% 2,77%
1,93% 5,78%
5,11% 5,94%
3,65% 6,40%
-3,73%
-5,10%
0,68%
1,82%
1,25%
2014 1,0% 4,8% -55,4% 28,6% -2,3% 2, 8% -14,1%
Tanggal 31 Desember 2013 2012 2011 2010 53,13% 75,43% 48,19% 45,37% 154,01% 131,56% 120,42% 128,96% 238,80% 189,96% 185,06% 196,25% 69,70% 64,88% 64,37% 65,77% Tanggal 31 Desember 2013 2012 2011 6,4% 9,2% 4,0% 16,2% 10,7% 6,2% -52,7% 0,8% -8,0% -841,7% -1,3% 6,1% -14,8%
-61,3% 3,7% 4,6% 2,2%
10.540,05 1,8x 302,77% 616,40%
2010 4,8% 4,8% 7,1%
49,7% -0,2% -2,3% 3,6%
-56,8% -3,1% -4,6% -0,5%
2011
2010
9.664,02 1,8x 331,54% 568,44%
9.635,72 1,9x 342,42% 463,19%
Tanggal 31 Desember 2013 2012
10.059,26 10.376,04 2,8x 2,3x 353,69% 344,73% 532,06% 611,19%
Total Liabilitas (13) / Ekuitas (x) Total Liabilitas Bersih(14) / EBITDA (x) EBITDA / Beban Bunga(15) (x)
2010 17,29%
-11,66% 9,14%
2014
(12)
Tanggal 31 Desember 2013 2012 2011 6,33% 14,23% 15,41%
-8,25% 4,74%
2014 40,63% 132,58% 289,12% 73,34%
Aset lancar terhadap jumlah liabilitas jangka pendek(7) Liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas(8) Jumlah liabilitas terhadap ekuitas(9) Jumlah liabilitas terhadap jumlah aset(10)
EBITDA (dalam miliar Rupiah)
2014 2,79%
Keterangan: 1) Dihitung dengan membagi laba usaha dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk periode terkait. 2) Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan dengan jumlah pendapatan usaha, masing-masing untuk periode terkait. 3) Dihitung dengan membagi laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah ekuitas (tidak termasuk kepentingan nonpengendali) pada akhir periode terkait.
72
4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
12) 13) 14) 15)
Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan untuk periode terkait dengan jumlah ekuitas (tidak termasuk kepentingan nonpengendali) pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba usaha untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan untuk periode terkait dengan jumlah aset pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek, masing-masing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas jangka panjang dengan jumlah ekuitas (tidak termasuk kepentingan nonpengendali), masing-masing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (tidak termasuk kepentingan nonpengendali), masingmasing pada akhir periode terkait. Dihitung dengan membagi jumlah liabilitas dengan jumlah aset, masing-masing pada akhir periode terkait. Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut: (i) untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, atau (ii) untuk akun-akun laba rugi komprehensif, selisih saldo akun-akun terkait. EBITDA dihitung sebagai laba yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Perusahaan selama tahun/ periode 12 bulan yang berakhir pada tanggal pelaporan ditambah beban lain-lain ditambah beban operasi lainnya dikurangi bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ditambah penyusutan dan amortisasi. Dihitung dengan jumlah Hutang jangka panjang dan Hutang obligasi, biaya emisiyang tidak diamortisasi (Hutang jangka panjang, obligasi, dan guaranteed notes), biaya consent solicitation yang tidak diamortisasi (Hutang jangka panjang dan obligasi) dan diskon yang tidak diamortisasi (Hutang jangka panjang dan guaranteed notes). Dihitung dengan jumlah liabilitas dikurang kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember. Dihitung dengan membagi EBITDA periode terkait dengan beban bunga periode terkait.
Rasio-rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian adalah sebagai berikut : 1. Total Pinjaman Bersih/Ekuitas tidak lebih dari 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan; 2. EBITDA/pembayaran bunga Pinjaman tidak kurang dari 3 : 1 (tiga berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; 3. Total Pinjaman Bersih/EBITDA tidak melebihi dari 4 : 1 (empat berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; 4. Minimum Modal Konsolidasi yang Disesuaikan untuk setiap saat selama belum dilunasinya secara penuh Jumlah Terutang, tidak kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah).
73
VII. PERPAJAKAN Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dari Sukuk Ijarah yang diperdagangkan dan/atau dilaporkan perdagangannya pada Bursa Efek dan diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah diperhitungkan serta diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa bunga dan diksonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final, dengan ketentuan besarnya Pajak Penghasilan sebagai berikut: a. bunga dari obligasi dengan kupon sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi; b. diskonto dari obligasi dengan kupon sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; c. diskonto dari obligasi tanpa bunga sebesar: i. 15% (lima belas persen) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan ii. 20% (dua puluh persen) atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap, dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi; dan d. bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar: i. 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan ii. 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya. Pemotongan pajak yang bersifat final tersebut tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak : 1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan 2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Penghasilan berupa bunga obligasi dan diskonto yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum, sesuai Undang- Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
74
Kewajiban Perpajakan Perseroan Sebagai wajib pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga telah menyampaikan SPT tahunan untuk tahun 2014. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak. CALON PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN DAN SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.
75
VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Obligasi dan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi tersebut wajib membeli sendiri Obligasi yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi. Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Obligasi. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut: No. Penjamin Emisi Obligasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi: 1. PT BCA Sekuritas 2. PT BNI Securities 3. PT CIMB Securities Indonesia 4. PT DBS Vickers Securities Indonesia 5. PT HSBC Securities Indonesia 6. PT Indo Premier securities Total Penjaminan Emisi Obligasi
Jumlah Penjaminan (Rp) 448.000.000.000 251.000.000.000 618.000.000.000 358.000.000.000 681.000.000.000 328.000.000.000 2.684.000.000.000
Persentase (%) 16,69 9,35 23,03 13,34 25,37 12,22 100,00
Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (full commitment) Sukuk Ijarah dan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah tersebut wajib membeli sendiri Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual kepada Masyarakat dan yang tidak dibeli/dibayar oleh Masyarakat, sesuai dengan Bagian Penjaminan masing-masing Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Sukuk Ijarah. Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut: No. Penjamin Emisi Sukuk Ijarah Jumlah Penjaminan (Rp) Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Ijarah/Penjamin Emisi Sukuk Ijarah: 1. PT BCA Sekuritas 38.000.000.000 2. PT BNI Securities 124.500.000.000 3. PT CIMB Securities Indonesia 35.500.000.000 4. PT DBS Vickers Securities Indonesia 50.000.000.000 5. PT HSBC Securities Indonesia 30.000.000.000 6. PT Indo Premier securities 138.000.000.000 Total Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah 416.000.000.000
Persentase (%) 9,14 29,93 8,53 12,02 7,21 33,17 100,00
Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ikut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
76
IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut: Wali Amanat
: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (Terafiliasi) Capital Market & Financial Services Desk Investment Banking Divisi Treasury Gedung BRI II, Lt. 3 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 44-46 Jakarta 10210 Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi dan pengelolaan jaminan fidusia untuk kepentingan pemegang Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Pedoman kerja yang digunakan oleh Wali Amanat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Undang-Undang Pasar Modal serta peraturan yang berkaitan dengan tugas Wali Amanat. Keanggotaan Asosiasi: Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI), sesuai surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 21st Floor Sudirman Central Business District Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Tugas Pokok: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Emiten dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. Konsultan Hukum melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Emiten dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Emiten. Hasil pemeriksaan tersebut telah dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan. Pedoman kerja yang digunakan oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partnersdalam menjalankan tugasnya sebagai Konsultan Hukum adalah Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, lampiran Keputusan HKHPM No. 01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana diubah berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.
77
Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. 10/PM.22/STTD-KH/2014 tanggal 25 November 2014 atas nama Iqbal Darmawan. Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 201012. Notaris
: Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Jl. Panglima Polim V No. 11 Kebayoran Baru Jakarta 12160 Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Hutang Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya. Pedoman kerja yang digunakan oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. selaku Notaris Emiten adalah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No.450/BL/STTD-N/2011 tanggal 23 Maret 2011 Keanggotaan Asosiasi:Ikatan Notaris Indonesia(INI) No. Assosisi 06
Kecuali PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan tidak ada hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi hubungan afiliasi pada Undang-Undang Pasar Modal. Namun demikian, Lembaga Penunjuang, yaitu Wali Amanat menyatakan terafiliasi dengan Perseroan melalui kepemilikan negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini: - Tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini; - Tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat hutang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.
78
X. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah yang telah dibuat oleh Hadiputranto, Hadinoto & Partners.
79
Halaman ini sengaja dikosongkan
lIADIPUTRANTO. lIADINOTO
& PARTNERS Hadi putranto, Hadin oto & Partners The Indonesia Siock Exchange Build ing Tower II. 21 ~' Floor Sudirman Centra l Bu siness District Jl. Jendera l Sudirman Kav . 52-53 Jakarta 12190 Indonesia Tel : +62 21 29608888 Fax: +62 21 2960 8999 www .hhp.co.id
15 Me i 20 15 So, ReF: 53fJfJJfJ-d
Kepada PT Illdosat Tbk. JI. Medan Merdeka Barat No.21 Jaka rta 10110
U. p.:
Direksi
Perihal:
PENDAPAT DARI SEGI H UKUM DALAM RA NGKA PENAWARAI\ UM UM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELA"IJ1:TAN 1 I"'DOSAT TAHAP II TAHUN 2015 DAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SU K UK IJ ARAH BERKELANJLTAN IINDOSAT TAHAP II TAHUN 2015
Dengan ho rmal, Untllk memenuhi persyaratan ya ng ditetapkan dalam peraturan perunda ng'lIndangan di bidang pasa r modal dan sehubu ngan dengan telah efektifnya pernyataa n pendaftaran PT Indosal Tbk ("Perseroan") lIntu k melakukan Penawaran Umllm Berke lanj lltan Ob li gas i Berkel anjllia n I Indosa t Tahun 2014 de ngan ta rget da na yang aka n dih implln sebesar Rp9.000.000 .000.000 dan Penawa ran Umum Berkela nj llian SlIk llk Ija rah Berke lanjllta n Iindosat Tahll n 2014 dengan s isa imbalan ija ra h sebesar Rp 1.000.000. 000.000 (" Penawaran Uruum Bcrkelanjutan") dan Ob ligasi Berke lanj ula n I Indosat Tahap I Ta hun 2014 de ngallj umlah pokok sebesar Rp2.3 10.000.000 .000 dengaill illgkal bunga tetap da n Suk uk Ijara h Berke lanjulan I Indosal Tahap I Tahun 20 14 de nga n da na suk uk sebesar Rp I90.000.000.000 ("Pellawarall UmulII Berkelalljutan Tahap I") se baga illla na dinyataka n da la m surat Otoritas Jasa Ke uangan ("OJK") No. S· 51 01D .04/20 14 tangga l 4 Desember 20 14. da n sehubllngan de ngan rencana Perseroan untuk me lak uka n Penawaran Umulll Be rke lanjutan Tahap II (sebaga imana d idefinisikan di bawah in i), dengan ini kami kantor konsu lta n hukulll Had iputra nlo, Had inoto & Pa.tners, da lalll ha l ini diwaki li o leh Iqbal Da rillawan. SH . ya ng tela h me miliki S ural Tanda Terdaftar Pro fesi Penunjang Pasar Modal No. 10/ PM .22/STTD·KH/20 14. la nggal25 Novem be r 20 14. alas nama Iq bal Dannawa n. SH. dan te la h terdafta r dalalll Himp unan Kons ulta n Hukum Pasar Moda l dengan Nomo I' 20 I 0 12. se laku Konsultan Hu kum yang bebas dan ma nd iri. le lah ditunjuk o leh Perseroa n berdasa rka n surat penu nju kkan NO.053 /EOO·EOOA /Flt\/15 lan gga l 17 April 2015 untuk me mberikan Pendapat Dar i Segi Huku m ("Penda pat Hukuru ") Ille ngenai aspek·aspe k hukum sehubungan de ngan Penawaran Umum Berke lanjulan Tahap II (sebaga im ana didelinisika n di bawah ini ). Pendapat Hukum ini dib uat berdasarkan infonnasi ta mbahan a tas Perseroan dan Anak Perusahaan te rhitung sejak ta ngga l dikeluarkan nya Pendapat Dari Segi Hukum ka m i No. 484920-v3 tanggal 2 7 Nove mber 20 14 ya ng dike luarkan sehubungan dengan Penawa ran Umum Berke lanjutan Ta hap I ("Pendapat Hukuru P UB Tahap I") sampai de nga n tangga l dikelua rka nn ya Pe ndapat Hukum ini . Pendapat Hukum ini merupa ka n saw kesatua n dan bagia n ya ng lida k te rp isa hkan de ngan Pe nd apal Hukulll PUB Tahap I.
Hadiputranto , Hadinoto & Partners is a member of Baker & McKenzie International, a Swiss Verein.
HADIPUTRAN'l'O. HADINCYl'O & PARTNERS
A.
URAIAN TRANSAKSI Dalam rangka Penawaran UIl1UIl1 Berke lanjutan. Perseroan akan ll1engeluarkan Obl igasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 20 I S de ngan j umlah pokok sebesa r Rp2.684.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap (sebaga imana d idetin isikan dalam Peljanjian Perwaliamanatan) (" Obligasi") dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 201 S dengan dana sukuk sebesa r Rp416.000.000.000 ("S ukuk Ijal'ah") (" Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap n"). Obligasi ini te rdiri dari S serio yaitu Obligasi Se ri A. Ob ligasi Seri B. Obligas i Ser i C. Obligasi Seri D, dan Ob ligas i Seri E yang mas ing-mas ing ditawarkan sebesa r 100% dari jumlah pokok Obligasi. Obl igasi ini dite rbitkan tanpa warkat kecua li Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitka n atas na ma PT Kustodi a n Sentra l Efek Indo nesia C KSEI'·). den ga n jUll1lah penawaran sebesar Rp2.684.000.000.000. de ngan sya rat-syarat dan ketent uan Obligasi antara la in sebagai berikut: Seri A
:
Sebesar RpSS4.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8.SS%. beljangka waktu 370 hari blender sejak Tanggal Emisi:
Seri B
Sebesar Rp782.000.000.000 dengan tingkal bunga tetap sebesa r 9,2S%. beljangka wak tu 3 tahun sej ak Tanggal Emis i:
Seri C
Sebesar RpS84.000 .000.000 dengan ti ngkat bun ga tetap sebesa r 10%. bel:iangka waklu S tah un sejak Tanggal Emi s i:
Seri D
Sebesar Rp33 7.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesa r 10.25%. beljangka wakt u 7 tahun sej ak Tanggal Em is i:
Seri E
Sebesar Rp427.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10.4%, beljangka waktu 10 tahun sejak Tanggal Emisi.
Sukuk Ij ara h ini terdiri dari 5 seri , ya itu Sukuk Ij ara h Seri A. Sukuk Ijarah Seri B. Suk uk Ij arah Seri C. Sukuk Ijarah Seri D. dan Sukuk Ijarah Seri E. yang masing-ma sing ditawa rkan sebesar 100% dari jumlah Sisa Imba lan Ijarah. Sukuk Ijarah ini diterbi tka n tanpa warkat kecuali Seltifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEL denga n jumlah penawaran sebesa r Rp4 16.000.000.000. dengan syarat-syarat dan ketentuan Sukuk liarah antm'a lain sebagai berikut: Seri A
Seri B
S30010-vl
:
beljangka \Vaktll 370 hari kalender sejak Tangga l Emis i da lam jUll1lah sebesar Rp5S.000.000.000; bel:iangka waklu 3 tahun sejak Tangga l Emisi dalam jumlah sebesar Rp76.000.000.000:
82
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
Seri C
berjangka wakt u 5 ta hun sejak Tangga l Emisi dalam.iu mlah sebesar Rp67.000.000.000;
Seri 0
berjangka \Vakt u 7 tahun sejak Tangga l Eill isi da lamjumla h sebesar Rp43.000.000. 000;
Seri E
berjangka waktu 10 tahun sejak Tangga l Eill isi dalam jUlllla h sebesar Rp 175.000.000.000.
Penawaran Um um Berkelanjutan Tahap II ini dijamin denga n kesanggupan penuh o leh PT BCA Sekuritas, PT BNI Secu rities, PT C IMB Securities Indo nesia. PT HSBC Secu rities Indonesia, PT DBS Vickers Securities Indo nesia, dan PT Indo Premier Secu ri ties se laku Para Pe njami n Pelaksana Emisi dan Para Penjami n Em is i Ob ligasi dan Sukuk l.iara h (" Pa ra Penjamin Pelaksana Emisi"). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hllkum dan peratura n pasar modal yang beriak u, dala m rangka Penawaran Umum Berkelanjlltan Tahap II, Pe rse roan te lah mena nd ata ngani:
5300 10-vl
(a)
Akta Pemyataan Penawaran Umum Berkel anjutan O bligasi Berke lanjlltan I Indosat No.54 tangga l 24 September 20 14, se bagaimana diubah dengan Akta Addend um I Pemyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Ob ligasi Berke lanjuta n I Indosa t No.55 tangga l 26 November 20 14 dan Akta Addend um II Pem yataan Penawara n Umllm Berke lanjuta n Obligasi Berke la nju ta n I Indosat No .26 ta ngga l 13 Me i 201 5, ketiganya dibuat di hadapan Na nette Chaya nie Ha ndari Adi Warsito. SH. No ta ris di Jakarta (,'Pernyataan Penawaran Umum Bel'kelanjutan Obligasi");
( b)
Akta Pemyataan Penawaran Umum Berke lanju tan Su kuk Ijarah Berkela njutan I Indosat No,58 tangga l 24 September 20 14, sebagaimana diuba h dengan Akta Adde ndum I Peroyataan Penawaran Umum Berkelanjuta n Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat No.60 tanggal 26 Novembe r 20 14 dan Akta Addendum II Pemyataa n Penawaran Umum Berkelanjutan Sukllk Ijarah Berke lanj utan I Indosat No.3 1 ta ngga l 13 Mei 20 15, keti ganya dibuat di hadapan Na nette Chayanie Handari Adi Warsito, SH , Nota ris di Jakarta (" Pernyalaan Penawaran Umum Be rkelanjutan Sukuk Ijarah"):
(c)
Akta Peljanjian Perwa liamanatan Obl igasi Berke lanj utan I Indosat Tahap II Tahun 20 15 No.27 tangga l 13 Mei 20 15, d ibuat di hadapan l\anette Chaya nie Hand a ri Adi Wars ito, S H, Notari s di Ja kal1a, a ntara Pe rseroan dan PT Bank Rakya t Indones ia (Persera) Tbk (,'Perjanjian Penvaliamanata n Obligasi" ):
(d)
Akta Perjanjian Perwa liamanatan Sukllk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 No.32 ta nggal 13 Mei 20 15, d ibuatdi hadapa n Na nette Chaya nie Handari Ad i Warsito, S H, Notaris di Jakarta, a ntara Perseroan dan PT Bank Rakya t Indonesia (Persero) Tbk (,' Perjanjian Penvaliamanatan Suknk Ijarah");
(e)
Akta Peljanjian Penjaminan Emi si O bligas i Berkela nj uta n I Indosat Tahap II Ta hun 2015 No.29 tanggal 13 Me i 20 IS, dibuat di hadapan Nanette Chayanie Handari Ad i Wars ito, SH, Notari s di Ja kal1a, anta ra Perseraan dan Para Penj amin Pe laksa na Em isi ("Pe rjanjian Penjaminan Emisi Obligasi" ):
83
J
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
(f)
Akta Pe~j a nj i a n Penjaminan Emisi Suku k Ij arah Berkelanjllian I Indosa! Tahap II Ta hun 20 I 5 No.34 tanggal 13 Me i 2015. dibllat di hadapa n Na nette Chaya nie Handari Adi Warsilo. SH, Nota ri s di Jakarta. antara Perseroan dan Para Penja mi n Pelaksana Emis i ("Perjanjian Penjamina n Emisi Sukuk Ijara""):
(g)
Perjanj ian Pendaftaran Ob ligasi di KS EI No.S P-002S/PO/KES I/0515 ta ngga l IJ Me i 20 15, antara " erseroan dan KSE I ("'Perj anjian Pendaftaran Obligasi"):
(h)
Perjanj ian Pendafla ran Sukuk Ijarah di KSE I No.S P-0004/PO-Syrh/KES I/OS 15 tanggal 13 Mei 20 I5, antara Perseroan dan KSE I ("Perjanjian Pendaftaran Snknk Ijarah");
(i)
Akad Ijarah Sehu bungan dengan Penawaran UI11 UI11 Sukuk Ija rah Berke lanjuta n I Indosat Tahap II Tahu n 20 I5 No.OS II EOO-EOOA/FINI IS ta ngga l 13 Me i 20 IS. dibuat d i bawah tangan antara Perseroan dan PT Ba nk Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("Akad ljarah ");
OJ
Akad Waka lah Seh ll bungan denga n Penawaran Umul11 Sukllk Ijara h Berke lanjutan I Indosat Tahap II Ta hun 20 lS NO.052/EOO-EOOA/FI )J / IS tangga l 13 Mei 2015. dibuat d i bawah tangan antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indones ia (Persero) Tbk ("Akad Wakalah ");
(k)
Akta Perj anj ian Agen Pembayaran Obli gas i NoJ O tangga l 13 Mei 20 IS, d ibllat di hadapan Nanette Chayan ie Handa ri Ad i Warsito. SH. Nota ri s di Jakarta. anta ra Perseroan dan KSE I (" Perjanjian Agen I'embaya ran Obligasi"):
(I)
Akta Peljanj ian Agen Pel11 baya ran Sli ku k Ij ara h No.35 ta nggal 13 Me i 20 15. dibuat d i hadapan Nanette Chayan ie Handari Ad i Warsito. SH. Nota ris di Jakarta. antara Perseroan dan KSE I ("Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Ija rah"):
(m)
Akta Pengakuan Utang Ob li gas i Berke lanjutan I Indosat Tahap II Ta hun 201 5 No.28 tangga l I J Me i 2015. di buat di hadapan Nanette Chayanie Handa r; Ad i Warsilo, SH. Notari s di Jakarta, antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Perse ro) Tbk ("Akta Pengakuan Utang"); dan
(n)
Akta Pengikatan Kewaji ban Sukuk Ijarah Berkela nj utan I Indosat Tahap II Tahun 20 15 NO.33 tangga l 13 Me i 20 I S. dibuat di hadapan Nanette Chayanie Handari Adi Wars ito, SH. NOlari s di Jakarta. antara Perseroan dan PT Bank Rakyal Indones ia (Persera) Tbk ("Akt a Pengikatan Kcwajiban ").
Sehll bun gan dengan pe laksa naan Penawaran UI11 UI11 Berke lanjutan Ta hap II. Di reksi Perseroan te lah memperoleh persetlljllan dari Dewan KOl11i saris Pe rseroa n berdasarkan Rapa! Dewa n Komi sari s Perseroan tangga l 9 April 20 I S. Perseroan mereneanakan untllk menggunakan dana hasil Penawara n U lll ll l11 Berke lanjlltan Tahap 11 Obligasi setelah dikurangi dengan bi aya-biaya emisi yang terkait. lIntllk:
5300lO-vl
84
HADIPUTRANTO, liADIN
I.
2.
sekitar 75,6% akan digunakan untuk pelunasan sebagian atau se luruhnya (refinancing) sa lah satu atau beberapa pinjaman rupiah atau dollar yang dimiliki Perseroan sebagaimana telah diungkapkan oleh Perseroan pada Bab III Pernyataan Utang Informasi Tambahan, dengan rincian sebaga i berikut: a.
pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk dengan nilai I"silitas pinjaman Rp 1.500.000.000.000 yang akan dilunasi seba nyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000.
b.
pinjaman dari PT Bank Negara Indon esia (Persero) Tbk dengan nilai I"silitas pinjaman Rp700.000.000.000 yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp325.000.000.000.
c.
pinjaman dari PT BNP Pariba s Indonesia dengan nilai fa silitas pinjaman Rp350.000.000.000 yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 150.000.000.000.
d.
pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur dengan nila i fasilita s pinjaman Rp I 00.000.000.000 yang akan dilunasi sebanya k-ba nyaknya sebesar RpIOO.OOO.OOO.OOO.
e.
pinjaman dari PT Indonesia Infrastructure Finance dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan nilai fasilitas pinjaman Rp750.000.000.000 yang akan dilunasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp455.000.000.000.
f.
Guaranteed Notes (GN) US dolar dengan nila i emisi sebesar USS650.000.000 yang akan dilunasi sebanya k-banyakn ya US$53.846.153,8 atau ekuivalen dalam mata yang Rupiah sebesar sebesar Rp700.000.000.000 dengan nilai tukar USD/IDR 13.000. GN ini memiliki jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga sebesar 7,375% per tahun yangjatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2020 dan Perseroan memiliki hak ops i untuk menarik se bagian atau sepenu hnya nilai pokok mulai tangga l 29 Juli 201 5 dengan harga tertentu yang telah ditetapkan. Berdasarkan rapat Dewan Pimpinan IPB V yang dilaksanakan pad a tanggal 22 Januari 20 15. diputu skan bahwa IPBV akan menga mbil kesempatan untuk menarik kembali nilai pokok GN pada tangga l 29Juli 2015.
sekitar 24,4% akan digunakan untuk pembelian Base Station Subsystem (" BSS") yang beltujuan untuk menambah kapasitas di area dengan trafik tinggi dan memperluas jangkauanjaringan sebaga i upaya untuk mengakui sisi pelanggan banI. Adapun spesifikasi BSS yang dimaksud adalah BTS/BSC/RN C untu k mendukung teknolog i GSM , UMTS, dan LTE dalam satu platform di pita frekuen si seluler 850M Hz, 900MHz. 1800MHz, dan 2100 MHz.
Dana yang diperoleh dari Penawaran UmUlll Berkelanjutan Ta hap II Sukuk Ijarah setelah dikurangi dengan biaya emi si sel uruhn ya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio kepada Pemerintah. BHP Spektrum Frekuensi
530010-vl
85
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
Radio dibayarkan di muka untuk masa ISR satu tahun . Adapun masa la ku izin penggunaan fre kuens i untuk pita frekuensi se lu ler 850M Hz. 900M Hz. I 800M Hz. dan 2100 MHz ada lah 10 tahun dan dapat diperpanj ang untuk 10 tahun berikutnya. Besara n pembaya ran BHP Spektru m Frekuensi Radio set iap tahunnya ditentukan oleh Pem eri ntah berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Keputusan Menkominfo. Perseroan akan menyampaikan laporan reali sas i penggunaan dana hasil Penawaran Um um Berkelanjutan Tahap II kepada OJK dan yang akan dipel1an ggungjawabkan kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan menya mpaikan hasil penggunaa n dana tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat sampai dengan se luruh dana hasi l Penawaran Umum Berkelanj utan Tahap II tersebut telah terpakai seluruhnya sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK NO.X.KA Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/ PM/2003 tangga l 17 Juli 2003 tentang Laporan Rea li sasi Penggu naa n Dana Hasil Penawaran Umum Berke lanjuta n Tahap II . Apabila di kemud ian hari Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana hasi l Penawaran Umum Berke lanj utan Tahap 11, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dah ulu kepada rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan beselta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut hanls memperoleh persetujuan terlebih da hulu dari Wali Amanat setelah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi (" RUPO'·). Berdasarkan keterangan Perseroan dan Wali Amanat. antara Perseroan dan Wali Amanat tidak terdapat hubu ngan Afi liasi dan/atau hubunga n kredit sebaga imana d iatu r dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No mor Kep309/B Ll2008 tangga l I Agustus 2008 dan Peraturan Bapepa m- LK NomoI' VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, Lamp iran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-412/BLl20 I 0 tanggal 6 September 20 I O.
B.
DEFINISI
Selain dari istil ah yang telah didefinisikan di bawah ini. ist ilah-i stilah lain yang d ipakai, namun !idak diatur dalam Pendapat Hukum ini me mili ki alti ya ng sama dengan isti lah-isti lah sebagaimana didefinisikan di da lam In formas i Tambahan: "Anggaran Dasar" berart i anggaran dasar sua!u PT yang didirikan berda sarkan Hukum Indonesia. "Anak Perusahaan" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentu k badan hukum PT berdasarkan Hukum Indones ia ya ng saham -sahamnya dimiliki ba ik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusa haan-perusahaan tersebut dan laporan ke uangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseraan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia. ya ng dalam hal ini meliputi: PT Indosat Mega Med ia ("1M2"), PT Starone Mitra Telekomunikas i ("SMT"), P1' Aplikanusa Lintasarta ("Lintasal·ta"), PT Interactive Vis ion Med ia (" IVM"). P1' Li ntas Media Danawa ("LM D"), dan PT AI1ajasa Pembayaran Elektronis ("Artlljasa").
530010-vl
86
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
"Anak Pcrusahaan Asing" berafti perusahaan-peru sahaan ya ng didirikan di luarjuridiksi Hukum Indonesia yang saham-sa hamnya d imiliki baik lan gsllng maupun tidak langsung o leh Perseroan dimana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan terse but lebih da ri 50% dari seluruh saham ya ng telah ditempatkan dalam peru sahaan-perusahaan tersebut dan lapora n keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar ak untansi yang berlaku di Republik Indonesia, yang dalam hal ini meliputi: Indosat Palapa Company BY ("IPBY"). Indosat Singapore Pte Ltd (" ISPL"). dan Indosat Mentari Company BY (" 1M BY"). " BANJ" beralti Badan Arbitrase Nas iona l Indonesia. " Dewan Komisaris" berafti Dewan Ko mi sari s dari suatu PT. "Direksi" berafti Direksi dari suatu PT. " HKHPM" berart i Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. " Hukum Indonesia" bermti hukum dan peraturan perundang-undangan ya ng berlaku seeara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum. " Informasi Tambahan" berafti informasi ta mbahann yang dikel uarkan o le h Perseroa n sehubun gan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Berke lanju tan Tahap II. " KSEI" berafti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. "LUT" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusa haan yang memuat hasil Uji Tuntas HHP, yang disusull dengan memperh at ikan ketentuan Stan dar I-IK 1-1 PM dan ketentuan Hukum Indonesia ya ng releva n terhadap pelaksan aan Uj i Tuntas. "Menkumham" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan, dahulu d ikenal sebagai Bapepam-LK. " Peraturan NO.36/2014'· berarti Peraturan OJK No.36/ POJK .04/20 14 tangga l8 Desember 20 14, tentang Penawaran Umum Berkelanjlltall Efek Bersi fat Uta ng dan/atau Suku k' "Peraturan No.IX.A.I3" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 , Lampiran Keputusan Bapepam-LK NomoI' KEP- 18I1BLl2009. tanggal 30 Juni 2009. tenta ng Pellerbitan Efek Syariah. "Peraturan No.lX.A.14'· berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.14. Lampiran Keplltusan Bapepam-LK Nomo r KEP-430/ BLl2012, tanggal I Agustus 2012, tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. " Peraturan No.IX.J.t '· beralti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.!' Lampiran Keputusan Bapepam-LK NomoI' KEP-1 79/ BLl2008, tanggal 14 Me i 2008. tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekll itas dan Perllsahaan Publik. " Perjanjian Kredit" berafti peljanj ian-peljanjian kredit/ in strll men hutang ya ng mengika t Perseroan dan/atau Anak Perusahaan se bagaimana diungkapkan dalam Informasi Tambailan.
5300 10·vl
87
88
HADIPUTRAN'l'O, HADINOTO & PARTNERS
3.
Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsi rkan menu rut hukum atau yu risdiksi hukum negara lain;
4.
Sel uruh Pendapat Hukum kami sehubungan dengan anak perusahaan ya ng didirikan di luar juridiksi Republik Indonesia dan tunduk kepada hukum sela in dari Hukum Indonesia di susun berdasarkan pendapat da ri segi hukum dari masing-masing konsultan hukum yang berwenan g padajuridiksi dari masi ng-mas ing perusahaan terse but dan data-data yang diberikan oleh Perseroan dan anak peru sa haannya ya ng terkait; dan
5.
Seluruh ruang lingkup dan pembatasan se bagaimana dimuat da lam Pendapat Hukum ini menjadi bagian yang tidak terpisa hkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum.
Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini. kami berasumsi bahwa:
530010-v\
I.
semua tanda tangan adalah as li dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau di serahkan kepada kami sebaga i asli adalah otentik, dan bahwa sa linan atau fotokop i dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami ada lah sam a dengan dokumen asl inya:
2.
bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan telah memberikan kepada kami sel uruh dokumen dan infollnasi yang re!evan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum (" Inform as; Uj; Tuntas'") dan tidak ada dokumen dan infonnasi lainnya yang relevan yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum :
3.
bahwa seluruh Infonnasi Uj i Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan da lam Infonnasi Uji Tuntas tersebut, yang telah menjadi dasar penyusunan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat. lengkap, tidak menyesatkan . sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diu bah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, selta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang di sembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4.
bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau peljanjian atau tindakan lai n yang tidak kami ketahui:
5.
bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani o leh Perseroan atau Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6.
bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan sela in dari Perseroan dan Anak Perusahaan. pihak tersebut masih tetap berd iri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut te lah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentinga n pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
89
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
7.
bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan I11cnjadi pihak. yang diatur atau tunduk berdasarkan hu kum yang berlaku di luarjurisdiksi Republik Indonesia ("Hukum Asing"), dokul11en tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan/atau Anak Perusahaan sesuai dengan Hukul11 Asi ng tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukul11 Asing yang relevan, dan bahwa dokul11en tersebut masih tetap berlaku sal11 pai dengan Tangga l Pendapat Hukum:
8.
bahwa setiap pihak yang l11engadakan peljanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan dan dan/atau para pejabat Pemerintah ya ng mengel uarkan perizinan Perseroan dan Anak Peru sahaan, melakukan pendafta ran atau pencatata n untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunya i kewenangan dan kek uasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
D.
9.
dokumen, in formas i beselta denga n pernyataan dan keterangan tel1ulis (termasuk tu nll1an dan sa linannya) atau li san yang diberikan oleh pej abat pelllerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terka it den gan pelaksanaan Uj i Tu ntas ada lah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesunggu hnya: dan
10.
pernyataan-pernyataan dan keteranga n-keterangan tertuli s atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan KOlllisaris, dan/atau pegawai Perseraa n, Pemegang Saham Utallla Perseroan dan Anak Peru sahaan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uj i Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah bena ... lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya ,
P ENDAPATH UK UM
Sete lah l11emeriksa dan meneliti Dokumen LUT, selta memperhatikan asum si da n kual itikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebaga i berikut: I.
Perseroan (da hul u bernama PT Indonesian Satell ite Corporation), berked udukan di Jakarta Pusat, adalah suatu badan hukum perseroan terbatas yang didirikan da n diatur menurut Hukum Indones ia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pend irian No. 55, tanggal 10 November 1967, yang dibuat di hadapan Mohamad Said Tadjoedin, SH, Notaris di Jakarta, dan telah sah menjadi bad an hukum sejak tangga l 20 November 1967 berdasa rkan pengesa han Menteri Kehakiman Rep ubli k Indonesia dengan Surat Keputusan No J .A .5/88/24 tanggal20 November 1967, didaftarkan di Kantor Pengadi lan Negeri Jakal1a pad a tanggal25 November 1967 di bawah No. 203 7 serta diumul11kan dalam Berita Negara Republik Indonesia tangga l 29 \1aret 1968 No. 26, Tambahan No. 24. Perseroan telah mencatatkan se luruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pend iri an telah mengal ami beberapa ka li perubahan, Perubahan Anggaran Dasar terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusa n Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 123 tanggal 28 Januar'i 2010, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani. S. H., pengganti dari Sutj ipto, S.H., Notaris di Jakalta seh ubungan dengan perubaha n Pasal 3, Pasal 15 ayat (7), Pasal 17
S300 10-v1
90
91
92
HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS
Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komi sari s Anak Perusa haan te lah dilakukan sesuai den ga n ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia. 4.
Kegiatan usaha utama Perseroan saat ini ada lah penye lengga ra jaringan dan/ata ll jasa telekomunikasi. Kegiatan lIsaha tersebut termasuk ke da lam rllang lingku p usaha sebagaimana diuraikan dalam An ggaran Dasar Perseroan terkini dan telah sesuai dengan Hukum Ind onesia. Pengungkapan Maksud dan Tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebaga imana tercantum dalam Peraturan Bapepam-LK NomoI' IX.J. I dimana kegiatan usaha lItama yang dilakukan Perseroan untuk merealisasikan usaha pokok wajib dillraikan secara rinci danjelas dalam Anggaran Dasar dan kegiatan usaha penunjang yang mend uku ng kegiatan usaha utama tersebut juga wajib diuraikan pula secara rinci dan jelas dalam Angga ran Dasar. Perseroan telah menj alankan kegiatan usahanya sesuai denga n maksud dan tllj uan sebagaimana tercantum dalam Angga ran Dasar Perseroan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Anak Perusahaan term asuk ke dalam ruan g lingkup usaha sebaga imana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan Hukum Indonesia.
5.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan , Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II tidak memerlllkan persetlljuan RUPS Perseroan namlln memerlukan persetuj uan Dewan Komi saris PerSer031l . Sehubungan dengan
Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II , Perseroa n telah memperoleh perselujuan Dewan Komi saris berdasarkan Rapat Dewan Komisaris Perseroan langga l 9 April 20 15.
6.
Perseroan dan Anak PelUsahaan telah memperoleh Perizinan Material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Material tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum. Perseroan dan Anak Perusahaan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Peri zinan Material yang dimilikinya dan sesuai dengan Hukum Indones ia.
7.
5300 10-vl
Perseroan dan Anak Peru sahaan mem iliki dan/atau l11engllasai asel-aset yang Illaterial dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasa i secara sah serla didu kung o leh dokumen pemilikan dan/atau pen guasaan yang sah , tidak sedang dibebankan dengan hakjaminan/agunan untuk menjamin kewaj iban kepada pihak keti ga dan tidak sedang dalam sengketa .
93
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
8.
Perseroan memiliki penyel1aan saham dalam Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan As ing, yaitu sebagai berik ut: , Na ma
Lembar
EnlHas
Saham
Kegiatan Usahll
Kcpc milikan Perseroa n (%)
Nilai Nominal
SIR IllS
Operasional
I'c n),rl"taan Saham PrrsrrOllll
Secant Lan 'sling "n lara lain : ( :I ) Ill('ndi ribn , bcrparti sipasi. rncngdola dun
Akl if
rncngawasi hi snis dan perusahaan,
,
IPBV
18.000
f 18.000
100
!
(b) IllcmhiaYfli sunIl! kcgiatan LLsaha dan pcrtlsahaan, (c)
IIlcminjam , mCIIlinjamk:m, dan/mall u1l1uk mdakukan
invcstasi dan ullIuk mcnggalllllg pcndanaan. Icnnasuk pel1crbilkun
i
ISPL
s ura( hUlang . p/'(llI/issol)'l/ml!s atau di:k lainl1\"<\ Jaringan dan .in:.a tdckomunikasi.
LS[)6;O .OOO
65 .000
100
infonnasi dan kcgialan I tclcko111unikasi Mcnyclcnggarakan jaringan dan
,","Iif
I Akt if
latau jasa Ickk()llIun ikasi.
1M2
277.974
t 32.389.655 (Seri A) dan
SMT
132.389.655 (Seri III
Lintasarta
Rp277.974 000.000
,
9.333
,
1-l8.938.36 1.875
99.85
84.08
90.333.000
72.36
inlOrmatika. multimedia. dan penyiaran TV b\!rlangganan tcrmasuk jllsa pcngoperasi,m yang mdiputi j~lg" pcmasarull dan pcnjualan scrta 11l1!lak uk an pcnycdimill. pcmdiharaan. pcngl!mbangan I"asil itas jaringan dan /atau jasa h.:lckollmni\.;asi, intonnatiku. multimedia y
I ,
Aktif
Bidangjasa dan jaringan tcickolllun ikasi scrta inforrnasi
Aklif
I I, ,
" enyc-rllla n Sa hllll1 "crsc- roltll Tidllk Lallgsung
I Anlara la in: (il l mclakukan kcgiatan (b) mcndirikan.
IMBV (di mil iki mctalu i IPBV)
391.539. 923
I
100
[ "'''"k bcrp"rti sip"s i. ",,,"k mcngdola dan 1llcngawasi bisnis ' dan perusahaan. Ie) mClllhiayai
I,,
I
:",k lif
rrea.wII:I·.
€39 1.539 .923
.1suat u kcgiatan lIsaha dan Jlcrusahaan .lasa pl!llgl!lolaan lek\'is i bcrlangganan
II
! i
Bcllllll Aktif
IVM (d imili ki mclalui 1M2 )
4.999
Rp4.999.000.000
99.98
LMD (dimiliki melalui Lintasarta)
2.800
R,)2.800.000.000
I Jas" pcnycd iaun dan lilsililas in fonnasi dan komunikasi
Akli f
70.00
Artaj asa (dimiliki melalui Lintasarta)
27.657
27.657.000 .000
55.00
!i Jnsa dUll perdne.allgan
Akli r
~
Pend irian Anak Perusahaan telah sah dan berlaku sesuai den gan Hukum Indones ia.
5300 10-v l
94
95
HADIPUTRANTO. HADINOTO & PARTNERS
(I)
Peljanjian Agen Pembayaran Sukuk Ij ara h;
(m)
Akta Pengakuan Ulang: dan
(n)
Akta Pengikatan Kewajiban.
Peljanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran L mum Bc rkelanju tan Tahap II tersebut di atas akan mengikat Perseroan dan dibual sesuai dengan Anggara n Dasar Perseroan dan ketentuan Hukulll Indones ia di bidang pasa r modal.
Perjanjian Perwaliamatan Sukuk Ij arah telah sesuai dan memenuhi ketenluan Angka 3 huruf (b) Peraturan No. IX.A .13 selta Akad Ijarah dan Akad Wakalah terse but te la h sesuai dan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.A.14. Perseroan telah memenuhi kriteria sebaga i pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebaga imana d iatur dalam Peraturen No.36/20 14. Hasil pemcringkatan ata s Obligasi yang di lakukan o leh PT Peme ringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia yaitu id AAA (Tr ip le A) dan AAA (idn) (Trip le A). Sementara itu, hasit pemeringkalan Sukuk Ijara h yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia da n PT Fitch Ratings Indonesia ya itu id AAAsy (Triplc A Syariah) dan AAA (idn) (Triple A Syariah), yang mana se luruhnya lelah meme nuhi Angka 3 huruf a Peraturan No.36/20 14. 13 .
Perseroan dan Anak Perusahaan te lah menaali ketentuan ya ng bertaku sehubu ngan dengan aspek ketenaga keljaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakeljaan, kecual i wajib lapor ketenagakerjaan atas LMD. Berdasarkan Pasa l 10 Undang-Undang :--10.7 TatHIll 1981 tentang Wajib Lapar Ketenagakel:jaan. pengllsaha atau pengu rus ya ng tid ak memen uhi kcwaj iban melakukan pelaporan wajib la por ketenaga kel:jaa n diancam dengan pidana kurun ga n se lama-Iamanya 3 bu lan alau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.
5300 10·\' 1
14.
Perseroan dan Anak Perusahaan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernil"i material dan jangka waktu asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat I-Iukum sena nilai pertanggungan asuransi tersebut tetah memada i untuk menanggung ri si ko yang dipeltanggu ngkan.
15.
Seh ubungan dengan keterlibatan Perseroan dan Anak Perusa haan dalam perkaraperkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaa n kami atas fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang relevan serla Sural Pernyataan da ri Perseroan dan Anak Perusahaan, selama Periode Uj i Tuntas. Perseroa n dan Anak Perusahaa n tidak sedang menjadi pihak , ba ik dalam perkara perdata, perkara hu bungan industrial. perkara pajak, perkara tata usaha negara. tidak sedang terdaftar sebaga ; pihak d i da lam reg ister perkara pidana, tidak sedang terti bat dalam perkara di BANI. dan tidak sedang menjad i termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga. yang bersifat material dan dapat mempengaruhi kelangslIll gan usaha utam3 Perseroa n seem"a negatif.
96
HADIPUTRAN'l'O, HADINOTO & PARTNERS
16.
Se lain dari yang te lah diungkapkan d i da lam LUT dan Informasi Tambahan sehubullgan dcnga n keterl ibatan anggota Direksi dan Dewa n Komi saris Persero(ln
dan Anak Pe rusahaan dalam pe rkara di badan peradilan. berdasarkan pe meriksaan kam i alas fa kta- fakta dan dokulllcn-dokumcn ya ng relevan SCI1a sural pernyataan dari
masing-masing anggota Direksi da n Dewa n Ko misa ris Perseroan da n Anak Perusahaan , tidak ada anggota Direksi dan Komisa ri s dari Perseroa n dan Anak Perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. baik pad a bidang perdata maupun pidana dan/atau perseli sihan/tunt utan di pengad ilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di nega ra asing atau dalam perselisihan admin istratif dengan badan pemerintah termasuk perse lisi han yang terkai t dengan ke\\aj iban pajak atau perselis ihan yang terkait dengan masa lah perburuhan atau diajukan un wk kepa ili tan o leh pihak ketiga atau tidak pema h din yataka n pa il it atau menyeba bkan suatu perusa haan menga lami dipail itkan dan perselisihan la in d i luar pengad ilan yang seem'a materia l clapat mempengaruhi pelaksanaalllugas dan kC\\ clj iba n mcreka sebaga i anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Peru sahaan. 17.
18.
Berdasarkan pemeriksaan kami, pengungkapan aspek hu kum terrnasuk struktu r perrnodalan dan susunan pemegang saham sebaga im ana diungkapkan da lam In forrnas i Tambahan adalah benar dan sesuai denga n hasil pemeriksaan yang kallli lak ukan . Berdasarkan pellleri ksaan kallli . tidak terdapat ketenluan atas diperlukannya suatu pe rsetujuan dail/ata u pcmberit ahuan kepada wali amanat obligasi yang telah
diterbitkan sebe lumnya o leh Perseroan. 19.
530010·v l
Berdasarkan Pel:janj ian Perwa li alllanatan Obl igasi dan Pel:ianjian Penvaliamanatan Sukuk Ij arah. tidak terdapatjam inan terhadap O bligasi dan Suk uk Ijamh sehub ungan de ngan Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II ini .
97
ff
HADIPUTRANTO. HADINOTO
& PARTNERS
Demikian lah Pendapat Hukum ini kal11i persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsliitan hllkllm yang bebas dan mandiri , dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak selta terlepas dari kepenlingan pribadi , baik secara langsung maupun tidak langsllllg terhadap IIsaha Perseroall. dan kami bertanggllngjawab alas isi Pelldapal HlIkul11 ini .
Hormat kami. HADIPUTRANTO, HADJNOTO & PARTNERS
I bal Darmawan S.H. STT : No. IO/PM.22/STTD-KH/20 14
Tembllsan: Kepala Ekseklllif Pel1gall'as Pasar Modal
5300 10·vl
98
IX
XI. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI A. UMUM Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tentang Obligasi pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi. Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO. B. STRUKTUR OBLIGASI Nama Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015. Jenis Obligasi Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi Seluruh Jumlah Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah Rp2.684.000.000.000,- (dua triliun enam ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) yang terdiri dari: Seri A
: Sebesar Rp554.000.000.000,- (lima ratus lima puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,55% (delapan koma lima lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi. Seri B : Sebesar Rp782.000.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% (sembilan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. Seri C : Sebesar Rp584.000.000.000,- (lima ratus delapan puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi
99
Seri D : Sebesar Rp337.000.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi Seri E : Sebesar Rp427.000.000.000,- (empat ratus dua puluh tujuh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,40% (sepuluh koma empat nol persen) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi yang merupakan 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Satuan Pemindahbukuan Obligasi a. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO. Bunga Obligasi Bunga Obligasi ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, dimana Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut: Bunga Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Seri A 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 14 Juni 2016
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi Seri B Seri C Seri D 4 September 2015 4 September 2015 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022
100
Seri E 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022 4 September 2022 4 Desember 2022 4 Maret 2023 4 Juni 2023 4 September 2023 4 Desember 2023 4 Maret 2024 4 Juni 2024 4 September 2024 4 Desember 2024 4 Maret 2025 4 Juni 2025
Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Jangka waktu Obligasi untuk Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender, Obligasi Seri B adalah 3 (tiga) tahun, untuk Obligasi Seri C adalah 5 (lima) tahun, Obligasi Seri D adalah 7 (tujuh) tahun dan untuk Obligasi Seri E adalah 10 (sepuluh) tahun. Jatuh tempo Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 14 Juni 2016 untuk Obligasi Seri A, tanggal 4 Juni 2018 untuk Obligasi Seri B, pada tanggal 4 Juni 2020 untuk Obligasi Seri C dan pada tanggal 4 Juni 2022 untuk Obligasi Seri D dan pada tanggal 4 Juni 2025 untuk Obligasi Seri E. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Hukum Yang Berlaku Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia. C. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan; e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO; f. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak terafiliasi; g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar; h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
101
i.
rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi; 5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi; 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi (tidak termasuk hubungan Perseroan dengan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia);
j.
Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi; l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i dengan ketentuan: 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima perseratus) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali Dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi; m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain; 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi n. dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dan; o. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau; 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali. Dalam melakukan pembelian kembali Obligasi (buyback), Perseroan mengacu kepada Peraturan No.VI.C.4.
102
D. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN 1. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan dan selama belum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan dan sebagaimana relevan, Anak Perusahaan Yang Material (Anak Perusahaan Yang Material tersebut adalah Anak Perusahaan yang asetnya mencapai minimal 10 % (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir atau yang pendapatannya mencapai minimal 20 % (dua puluh persen) dari total pendapatan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir, yang mana yang lebih rendah), tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau mengizinkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Anak Perusahaan, hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ke tiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan. b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau mengizinkan Anak Perusahaan Yang Material (sebagaimana disebutkan di atas) untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain, kecuali: (i) Jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau (ii) Jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Anak Perusahaan yang dilakukan berdasarkan praktik usaha yang wajar dan lazim dan jumlah kewajiban/utang yang dijamin tersebut setiap saat secara kumulatif tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan; dan/atau (iii) Jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Anak Perusahaan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing oleh Anak Perusahaan tersebut. c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau mengizinkan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/ atau pengambilalihan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Anak Perusahaan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan kecuali dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan. d. Memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali Piutang Yang Diperkenankan. e. Menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali: 1) dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan; atau 2) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari seluruh asettetap bersih konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan; 3) penjualan menara telekomunikasi, termasuk peralatannya yang dimiliki Perseroan kepada pihak ketiga; 4) Penjualan Aset yang Diperkenankan.
103
f.
Melakukan pengeluaran obligasi atau instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Obligasi, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan.
g. Melakukan perubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika. 2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 diatasakan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan. 3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan dan selama belum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan Bunga Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan: a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi ini. b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good fund) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI. c.
Membayar denda atas kelalaian pembayaran yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa satu tahun adalah 360 (tiga ratus enampuluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai Perseroan Terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan, Anak Perusahaan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten. f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini.
104
g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung: (i) Adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan; (ii) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan dan Anak Perusahaan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi. h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi menurut Perjanjian Perwaliamanatan pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen. i.
Menyerahkan kepada Wali Amanat: (i) salinan dari laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek di mana saham, American Depositary Shares, atau Obligasi Perseroan dicatatkan dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas; (ii) laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam waktu 120 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal buku Perseroan berakhir; (iii) laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK, Bursa Efek, atau selambat-lambatnya: • 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau • 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau • 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan;
j.
Memelihara harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
k. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja selama jam kerja, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan Anak Perusahaan dan melakukan pemeriksaan atas izin dan catatan keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 3 (tiga) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan. l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai berikut: (i) memelihara perbandingan antara total Pinjaman Bersih dengan Ekuitas tidak lebih dari 2,5: 1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan pembayaran bunga Pinjaman tidak kurang dari 3 : 1 (tiga berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; (iii) memelihara perbandingan antara penjumlahan total Pinjaman Bersih terhadap EBITDA tidak melebihi dari 4 : 1 (empat berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit;
105
(iv) memelihara minimum Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan untuk setiap saat selama belum dilunasinya secara penuh Jumlah Terutang, tidak kurang dari Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah). m. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11 yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. E. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI 1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran Bunga Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan. 2. Pemegang Obligasi yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan. 3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda atas kelalaian membayar jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi yang akan ditentukan kemudian dalam Addendum Perjanjian Perwaliamanatan. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung denda dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya. 4. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang (di luar dari jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau PerusahaanTerafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan asli KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. 5. Melalui Keputusan RUPO, Pemegang Obligasi antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengambil keputusan sehubungan dengan Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan; b. menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4.
106
6. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa force majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Wali Amanat. 7. mengambil tindakan lain yang diperlukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan. F. KELALAIAN PERSEROAN 1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam ayat 5 pasal ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menghilangkan keadaan tersebut, maka: a. Wali Amanat berhak memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang setidaknya berperedaran lokal di tempat kedudukan Perseroan, b. Wali Amanat berhak menyatakan bahwa karenanya seluruh Jumlah Terutang menjadi seketika jatuh tempo dan dapat ditagih, dan c. Wali Amanat juga atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata caradi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan di dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. 2. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, atau apabila Perseroan tidak dapat memberikan suatu penjelasan apapun juga kepada RUPO, maka RUPO dapat pada saat yang sama menentukan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi. 3.
Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO tersebut harus mengajukan tagihan dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada Perseroan.
4. Segala biaya yang berkaitan dengan tindakan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPO dan tindakan hukum yang dilakukan sehubungan dengan Kejadian Kelalaian tersebut akan ditanggung dan wajib digantikan oleh Perseroan. 5. Kejadian Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud butir 1 diatas mencakup salah satu atau lebih dari keadaan atau peristiwa di bawah ini: a. Perseroan lalai membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau b. Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau c. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau d. Apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
107
e. Apabila sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau f. Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau g. Apabila Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari 10% (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues) atau 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, mana yang lebih kecil; atau h. Perseroan atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. 6. Dengan mengesampingkan setiap ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang mengatur sebaliknya, Wali Amanat berhak untuk menyatakan suatu peristiwa cidera janji dan karenanya menyatakan bahwa seluruh Jumlah Terutang menjadi jatuh tempo dan seketika dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam butir 5.butir (c), (d) dan/atau (f) di atas, dan mengambil tindakan-tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dalam poin tersebut. G. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO) Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Repubik Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Obligasi dicatatkan: 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain : a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan No.VI.C.4. b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4; e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
108
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan : a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat. b. Perseroan. c. Wali Amanat; dan d. OJK. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 huruf a, huruh b dan huruf d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPO: a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harianberbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum. d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain: - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO; - agenda RUPO; - pihak yang mengajukan usulan RUPO; - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalamRUPO; dan - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO. e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya. 6. Tata Cara RUPO: a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya. b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI. c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
109
d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanatatau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.Transaksi Obligasi yangpenyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO. e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya. f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran. h. Sebelum pelaksanaan RUPO : - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Terafiliasi. - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan. i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat. k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO. l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau PemegangObligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasiyang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notarisuntuk membuat berita acara RUPO. 7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 10.6 huruf g PerjanjianPerwaliamantan, korum dan pengambilan keputusan: a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 Perjanjian Perwaliamanatan diatursebagai berikut: 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakandengan ketentuan sebagai berikut : (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾(tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belumdilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir(i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegangObligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabiladisetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlahObligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butirdi atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yangketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehPemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasidan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabiladisetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
110
2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajibdiselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belumdilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikatapabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian darijumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua. (iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua. (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO. (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga. (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit ¾ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
111
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat 3.7 huruf b angka 8 dan angka 9 Perjanjian Perwaliamanatan menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat. 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan acion acara secara notariil. 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi. 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) acio kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran acional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan. 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan –perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku. H. JAMINAN Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Obligasi adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. I. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasikan.
112
Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan adalah: Perseroan
:
Wali Amanat
:
PT Indosat Tbk. Jl. Medan Merdeka Barat 21 Lantai 19 Jakarta 10110 Telepon : (021) 3869615 Faksimili : (021) 30003757 Untuk Perhatian : Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Desk Investment Banking-Divisi Treasury Gedung BRI II, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telepon : (021) 570 9060 ext. 2371 dan (021) 2500124 Faksimili : (021) 251 1647 Untuk Perhatian : Kepala Divisi Treasury/Kepala Desk Investment Banking
J. HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia. 2. KETERANGAN TENTANG SUKUK IJARAH A. UMUM Penjelasan Sukuk Ijarah yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah. Jika terdapat perbedaan antara keterangan tentang Sukuk Ijarah pada Bab ini dengan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah maka yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Ijarah setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi. Pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, Sukuk Ijarah akan dilunasi menurut ketentuan Sukuk Ijarah yang telah ditetapkan sesuai dengan nilai nominal yang tertera pada Konfirmasi Tertulis. Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah maupun pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah akan dilakukan oleh KSEI dengan mendistribusikan dana pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Rekening di KSEI atau melalui Rekening Efeknya secara otomatis dengan pengkreditan rekening pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Hak kepemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Agen Pembayaran wajib memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Sukuk Ijarah yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hakhak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah. Penarikan Sukuk Ijarah dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Sukuk Ijarah keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Sukuk Ijarah dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPSI.
113
B. STRUKTUR SUKUK IJARAH Nama Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015. Jenis Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal. Skema Sukuk Ijarah Berikut adalah diagram skema Sukuk Ijarah:
Akad Wakalah
Akad Ijarah
1)
2)
Perseroan sebagai wakil pemodal 6) Sisa imbalan ijarah
5 ) Cicilan imbalan ijarah
4) Pembayaran dari pelanggan akhir
Perseroan sebagai lessor
Investor /Pemodal
3) Menyewakan kepada pelanggan akhir
(at maturity)
1.a) Dana sukuk ijarah
1.b) Sukuk ijarah
(quarterly)
Akad Ijarah : Perseroan melakukan akad ijarah dengan pemodal melalui Wali Amanat sebagai wakil dari pemodal untuk mengalihkan manfaat penggunaan MIDI dengan spec, jumlah dan waktu tertentu. Pemodal dalam hal ini menjadi pemegang sukuk ijarah.
Akad Wakalah : Perseroan dan Pemodal melakukan akad wakalah, dalam hal ini Perseroan bertindak sebagai wakil Pemodal untuk untuk mengalihkan kembali manfaat penggunaan MIDI kepada pelanggan akhir dan menerima pembayaran dari pelanggan akhir.
MIDI
Pengguna MIDI pelanggan akhir
Ringkasan Akad Ijarah dan Akad Wakalah 1. Berdasarkan Akad Ijarah sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk Ijarah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarah, Perseroan telah mengalihkan manfaat atas atas sebagian kapasitas dari jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya Sukuk Ijarah dengan pengalihan Obyek Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) atau sejumlah Sisa Imbalan Ijarah. Jenis jaringan yang digunakan Perseroan untuk penyelenggaraan layanan jaringan tetap tertutup tersebut berupa jaringan Private Leased Circuit, Carrier Ethernet, IPVPN, IP Transit dan Dedicated Internet Access.
Selain mengatur mengenai pengalihan manfaat ijarah, Akad Ijarah juga mengatur bahwa Perseroan menjamin berfungsinya jaringan MIDI yang manfaatnya menjadi obyek ijarah dan kondisinya, menjamin atas risiko rusaknya/turunnya nilai pengalihan manfaat ijarah, dan menjamin tersedianya obyek ijarah pengganti dalam hal-hal tertentu.
114
2. Selanjutnya, berdasarkan Akad Wakalah yang dilangsungkan antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah, Pemegang Sukuk Ijarah selaku Muwakkil (penerima Obyek Ijarah), memberikan kuasa khusus kepada Perseroan sebagai Wakil untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna jaringan MIDI tersebut untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Obyek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Wakil dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar; b. Mewakili segala kepentingan Muwakkil dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna jaringan MIDI, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan di bawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan jaringan MIDI dari pihak ketiga; dan c. Mewakili kepentingan Muwakkil dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan jaringan MIDI. Selain itu di dalam Akad Wakalah Perseroan sebagai Wakil berjanji untuk membayar Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. Kuasa-kuasa sebagaimana dalam Akad Wakalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad Wakalah, yang tanpa adanya kuasa-kuasa tersebut maka Akad Wakalah tidak akan dibuat. Kuasa-kuasa sebagaimana tercantum dalam Akad Wakalah tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang mengakhiri pemberian kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau karena alasan apapun juga. Atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga sebagai pengguna Obyek Ijarah, disepakati untuk tidak perlu dilakukan penandatanganan ulang kontrak. C. JANGKA WAKTU, JATUH TEMPO DAN CICILAN IMBALAN IJARAH Jumlah Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) dengan jangka waktu: 1. Sukuk Ijarah Seri A sebesar Rp55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.702.500.000,- (empat miliar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah pada 14 Juni 2016; 2. Sukuk Ijarah Seri B sebesar Rp76.000.000.000,- (tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp7.030.000.000,- (tujuh miliar tiga puluh juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah pada 4 Juni 2018; 3. Sukuk Ijarah Seri C sebesar Rp67.000.000.000,- (enam puluh tujuh miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp6.700.000.000,- (enam miliar tujuh ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah pada 4 Juni 2020; 4. Sukuk Ijarah Seri D sebesar Rp43.000.000.000,- (empat puluh tiga miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp4.407.500.000,- (empat miliar empat ratus tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah pada 4 Juni 2022; 5. Sukuk Ijarah Seri E sebesar Rp175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp18.200.000.000,- (delapan belas miliar dua ratus juta Rupiah) per tahun, berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi, Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Sukuk Ijarah pada 4 Juni 2025
115
Jenis Sukuk Ijarah Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban pembayaran Imbalan Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah. Sukuk Ijarah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Ijarah bagi Pemegang Sukuk Ijarah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Jumlah Sisa Imbalan Ijarah adalah sebesar Rp416.000.000.000,- (empat ratus enam belas miliar Rupiah) yang merupakan 100% (seratus persen) dari Jumlah Sisa Imbalan Ijarah. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah a. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah sebesar Rp1 (satu rupiah) atau kelipatannya. b. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSI. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya Ketentuan Umum Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) terhitung sejak Tanggal Emisi. Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah sebagai berikut: Cicilan Imbalan Ijarah Ke1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri A 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 14 Juni 2016
Seri B
Seri C
4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018
4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020
116
Seri D 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020
Seri E 4 September 2015 4 Desember 2015 4 Maret 2016 4 Juni 2016 4 September 2016 4 Desember 2016 4 Maret 2017 4 Juni 2017 4 September 2017 4 Desember 2017 4 Maret 2018 4 Juni 2018 4 September 2018 4 Desember 2018 4 Maret 2019 4 Juni 2019 4 September 2019 4 Desember 2019 4 Maret 2020 4 Juni 2020
Cicilan Imbalan Ijarah Ke21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah Seri A
Seri B
Seri C
Seri D 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022
Seri E 4 September 2020 4 Desember 2020 4 Maret 2021 4 Juni 2021 4 September 2021 4 Desember 2021 4 Maret 2022 4 Juni 2022 4 September 2022 4 Desember 2022 4 Maret 2023 4 Juni 2023 4 September 2023 4 Desember 2023 4 Maret 2024 4 Juni 2024 4 September 2024 4 Desember 2024 4 Maret 2025 4 Juni 2025
Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah tersebut akan dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jangka Waktu Sukuk Ijarah ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender, 3 (tiga), 5 (lima) tahun, 7 (tujuh) tahun dan 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. D. PEMBELIAN KEMBALI SUKUK IJARAH (BUY BACK) Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah maka berlaku ketentuan sebagai berikut : a. pembelian kembali Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pembayaran kembali atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar; b. pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Ijarah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek; c. pembelian kembali Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan. d. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; e. pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSI; f. pembelian kembali Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi; g. rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar; h. pembelian kembali Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
117
i.
j.
k. l.
m.
n. o. p.
rencana pembelian kembali Sukuk Ijarah sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi tentang: 1) periode penawaran pembelian kembali; 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali; 3) kisaran jumlah Sukuk Ijarah yang akan dibeli kembali; 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah; 5) tata cara penyelesaian transaksi; 6) persyaratan bagi Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan penawaran jual; 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Ijarah; 8) tata cara pembelian kembali Sukuk Ijarah; dan 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah; Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Sukuk Ijarah apabila jumlah Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali; Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Ijarah; Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Ijarah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf i, dengan ketentuan sebagai berikut: 1) jumlah pembelian kembali Sukuk Ijarah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Ijarah untuk masing-masing jenis Sukuk Ijarah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan; 2) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perusahaan Terafiliasi; dan 3) Sukuk Ijarah yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali. dan wajib dilaporkan kepada Bapepam dan LK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Ijarah; Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Ijarah, informasi yang meliputi antara lain; 1) jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli; 2) rincian jumlah Sukuk Ijarah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali; 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Ijarah dalam hal terdapat lebih dari satu Sukuk Ijarah yang tidak dijamin yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut; dan; pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan akonomis Perseroan atas pembelian kembali skuk ijarah tersebut; pembelian kembali Sukuk Ijarah oleh Perseroan mengakibatkan: 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pembayaran kembali; atau; 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Ijarah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSI, hak suara, dan hak memperoleh Imbalan Ijarah serta manfaat lain dari Sukuk Ijarah yang dibeli kembali jikadimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
Dalam melakukan pembelian kembali Sukuk Ijarah (buyback), Perseroan mengacu kepada Peraturan No. VI.C.4.
118
E. PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN 1. Terhitung sejak tanggal Perjanjian ini dan selama belum dilunasinya semua Sisa Imbalan Ijarah dan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan dan sebagaimana relevan, Anak Perusahaan Yang Material (Anak Perusahaan Yang Material tersebut adalah Anak Perusahaan yang asetnya mencapai minimal 10 % (sepuluh persen) dari total aset Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang terakhir atau yang pendapatannya mencapai minimal 20 % (dua puluh persen) dari total pendapatan Perseroan dalam laporan keuangan Perseroan yang terakhir, yang mana yang lebih rendah), tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Perseroan dan/atau mengizinkan dan/atau memberikan persetujuan kepada Anak Perusahaan untuk menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian ataupun seluruh harta kekayaan Anak Perusahaan, hak atas pendapatan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di kemudian hari, kepada pihak ke tiga manapun, kecuali tindakan pemberian jaminan atau gadai yang merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan. b. Memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) atau mengizinkan Anak Perusahaan Yang Material (sebagaimana disebutkan di atas) untuk memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee) kepada pihak lain, kecuali: 1) Jaminan perusahaan tersebut merupakan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan; dan/atau 2) Jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang/kewajiban Anak Perusahaan yang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim dan jumlah kewajiban/utang yang dijamin tersebut setiap saat secara kumulatif tidak melebihi 10 % (sepuluh persen) dari Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan; dan/atau 3) Jaminan perusahaan tersebut diberikan untuk menjamin utang Anak Perusahaan yang dibentuk sehubungan dengan rencana penerbitan surat utang dalam mata uang asing dalam waktu dekat ini oleh Anak Perusahaan tersebut. c. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dengan atau atas perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan, atau yang mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, atau mengizinkan Anak Perusahaan yang bergerak dalam bidang Kegiatan Usaha Utama Perseroan untuk melakukan penggabungan, peleburan dan/ atau pengambilalihan dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Anak Perusahaan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Anak Perusahaan kecuali dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan. d. Memberikan utang atau pinjaman kepada pihak lain manapun, kecuali utang Yang Diperkenankan. e. Menjual, memindahkan atau mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva atau Kegiatan Usaha Utama Perseroan, kecuali: 1) dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan; atau 2) penjualan, pemindahan, atau pengalihan aktiva yang dilakukan dalam 1 (satu) atau gabungan transaksi yang dalam 1 (satu) tahun berjalan tidak lebih dari 10 % (sepuluh persen) dari seluruh aset tetap bersih konsolidasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan yang telah diaudit dan sepanjang tidak mengganggu Kegiatan Usaha Utama Perseroan. 3) penjualan menara telekomunikasi, termasuk peralatannya yang dimiliki oleh Perseroan kepada pihak ketiga; 4) Penjualan Aset yang Diperkenankan. f. Melakukan pengeluaran Sukuk Ijarah atau instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi, atau pembayarannya didahulukan dari Sukuk Ijarah, dengan memperhatikan Agunan Dan Jaminan Yang Diperkenankan. g. Melakukan pengubahan bidang usaha Perseroan menjadi bidang usaha diluar sektor telekomunikasi dan informatika.
119
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 pasal ini akan diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dengan ketentuan sebagai berikut: a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar; b. Wali Amanat Sukuk Ijarah wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk dan jika dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat Sukuk maka Wali Amanat Sukuk dianggap telah memberikan persetujuannya; dan c. Jika Wali Amanat Sukuk Ijarah meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat Sukuk Ijarahmaka Wali Amanat Sukuk Ijarahdianggap telah memberikan persetujuannya. 3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan selama belum dibayarkannya kembali Sisa Imbalan Ijarah dan Cicilan Imbalan Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa Perseroan akan: a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Emisi Sukuk Ijarah ini. b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa (in good fund) sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan atau Tanggal Pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah ke rekening KSEI. c. Membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian pembayaran atas jumlah yang terutang dan lalai dibayar.Jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan sampai dengan pelunasan efektif jumlah Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan tersebut di atas. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah akan dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum (kecuali dalam rangka Kegiatan Restrukturisasi Perseroan) dan izin-izin penting yang sekarang dimiliki oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya. e. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan prinsip akuntansi dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan, Anak Perusahaan dan hasil operasinya dan diterapkan secara konsisten. f. Segera memberitahu Wali Amanat Sukuk Ijarah setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pembayaran kembali Sukuk Ijarah. g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian berikut berlangsung: 1) Adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan pengubahan Anggaran Dasar atau susunan Direksi dan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan; 2) Adanya perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Perseroan dan Anak Perusahaan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dalam menjalankan dan mematuhi kewajibannya berdasarkan seluruh Dokumen Emisi. h. Menjamin bahwa kewajiban pembayaran oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Ijarah menurut Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah pada setiap waktu mempunyai kedudukan yang sama (pari passu) dengan kewajiban kepada seluruh kreditur lainnya, kecuali kewajiban kepada kreditur preferen. 120
i.
Menyerahkan kepada Wali Amanat SukukIjarah: 1) Salinan dari laporan-laporan yang disampaikan kepada OJK, bursa efek di mana saham, American Depositary Shares, atau obligasi Perseroan dicatatkan, dan KSEI dalam waktu selambat- lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas; 2) Laporan keuangan konsolidasi tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK selambat-lambatnya dalam waktu 120 Hari Kalender setelah tanggal buku berakhir; 3) Laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK, Bursa Efek, atau selambat-lambatnya: • 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika tidak disertai dengan laporan akuntan; atau • 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; atau • 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah periode 3 (tiga) bulanan buku Perseroan berakhir, jika disertai dengan laporan akuntan yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; j. Memelihara harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan agar tetap dalam keadaan baik dan senantiasa mengasuransikannya pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis. k. Memberi izin kepada Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama-sama dengan Wali Amanat Sukuk Ijarahuntuk memperoleh dokumen tambahan dari Perseroan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan aspek syariah dari Sukuk Ijarah Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan dan Anak Perusahaan sebagai berikut: 1) memelihara perbandingan antara total Pinjaman Bersih dengan Ekuitas tidak lebih dari 2,5 : 1 (dua koma lima berbanding satu) sebagaimana ditunjukkan dalam setiap laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) bulanan; 2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan pembayaran bunga Pinjaman tidak kurang dari 3 : 1 (tiga berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; 3) memelihara perbandingan antara penjumlahan total Pinjaman Bersih terhadap EBITDA tidak melebihi dari 4 : 1 (empat berbanding satu) sebagaimana tercantum dalam setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan yang sudah diaudit; 4) memelihara minimum Modal Konsolidasi Yang Disesuaikan untuk setiap saat selama belum dilunasinya secara penuh Sisa Imbalan Ijarah, tidak kurang dari Rp.5.000.000.000.000,00 (lima triliun Rupiah). m. melakukan pemeringkatan atas Sukuk Ijarah sesuai dengan Peraturan No.IX.C.11 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. F. HAK-HAK PEMEGANG SUKUK IJARAH 1. Menerima pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan hakhak lain yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. 2. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak mendapatkan pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Sukuk Ijarah setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Cicilan Imbalan Ijarah tersebut maka pihak yang menerima pengalihan Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan.
121
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah setelah lewat Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah atas Imbalan Ijarah. Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. Kompensasi kerugian atas keterlambatan tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang telah lewat), sampai dengan pelunasan atau pembayaran jumlah yang wajib dibayar Perseroan dilaksanakan. Untuk menghitung kompensasi kerugian atas keterlambatan dilakukan perhitungan hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Kompensasi kerugian atas keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Sukuk Ijarah, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Ijarah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Ijarah yang dimilikinya. 4. Seorang atau lebih Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili sedikitnya 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang masih belum dibayar (di luar dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Perseroan Terafiliasi) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Sukuk Ijarahagar diselenggarakan RUPSI dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening, kecuali ditentukan lain oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah, dengan ketentuan terhitung sejak diterbitkannya KTUR, Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah. 5. Melalui Keputusan RUPSI, Pemegang Sukuk antara lain berhak melakukan tindakan sebagai berikut: a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Pemegang Sukuk Ijarah bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, suku Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Imbalan Ijarah, dan ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. b. menyampaikan pemberitahuan kepada Wali Amanat SukukIjarah, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat SukukIjarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan Peraturan No.VI.C.4; e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. G. KELALAIAN PERSEROAN 1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam butir 5 di bawah dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung selama 15 (lima belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat Sukuk Ijarah tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan dengan tujuan untuk menghilangkan keadaan tersebut, maka: a. Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Ijarah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang setidaknya berperedaran lokal di tempat kedudukan Perseroan;
122
b. Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak menyatakan bahwa karenanya seluruh Imbalan Ijarah menjadi seketika jatuh tempo dan dapat ditagih; dan c. Wali Amanat Sukuk Ijarah juga atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSI menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan didalam RUPSI tersebut, Wali Amanat Sukuk Ijarah akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. 2. Apabila RUPSI tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan, atau apabila Perseroan tidak dapat memberikan suatu penjelasan apapun juga kepada RUPSI, maka RUPSI dapat pada saat yang sama menentukan langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Sukuk Ijarah. 3. Jika RUPSI memutuskan agar Wali Amanat Sukuk Ijarah melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSI tersebut harus mengajukan tagihan dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada Perseroan. 4. Segala biaya yang berkaitan dengan tindakan pemanggilan dan penyelenggaraan RUPSI, dan tindakan hukum yang dilakukan sehubungan dengan Kejadian Kelalaian tersebut akan ditanggung dan wajib digantikan oleh Perseroan. 5. Kejadian Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud dalam butir 1 mencakup salah satu atau lebih dari keadaan atau peristiwa di bawah ini: a. Perseroan lalai membayar Sisa Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah; atau b. Perseroan lalai melaksanakan atau mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau c. Perseroan dibubarkan (selain dari pembubaran karena penggabungan) atau dinyatakan dalam keadaan pailit; atau d. apabila pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau e. apabila sebagian besar hak, izin dan persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan dan/atau Anak Perusahaan tidak mendapat izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau f. apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah; atau g. apabila Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang antara Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dengan salah satu krediturnya, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, dalam jumlah fasilitas yang setara dengan atau lebih tinggi dari 10 % (sepuluh persen) dari pendapatan (revenues) atau 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan, tergantung mana yang lebih kecil; atau h. Perseroan atau Anak Perusahaan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah. 123
6. Dengan mengesampingkan setiap ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah ini yang mengatur sebaliknya, Wali Amanat Sukuk Ijarah berhak untuk menyatakan suatu peristiwa cidera janji dan karenanya menyatakan bahwa seluruh Imbalan Ijarah menjadi jatuh tempo dan seketika dalam hal terjadinya Kejadian Kelalaian sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 9.5 huruf (c), (d), dan/atau (f)Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dan mengambil tindakan-tindakan hukum lainnya sehubungan dengan hal tersebut dalam Pasal ini. H. RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK IJARAH (RUPSI) Untuk penyelenggaraan RUPSI, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana Sukuk Ijarah dicatatkan: 1. RUPSI diadakan untuk tujuan antara lain: a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau PemegangSukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah, Sisa Imbalan Ijarah, Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dan dengan memperhatikan Peraturan No.VI.C.4. b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian; c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuanketentuan Perjanjian Perwaliamanatan; d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama PemegangSukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan No.VI.C.4; e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. RUPSI dapat diselenggarakan atas permintaan : a. Pemegang Sukuk Ijarah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Ijarah yang belum dilunasi, namun tidak termasuk Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSI dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Sukuk Ijarah oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat; b. Perseroan; c. Wali Amanat; atau d. Otoritas Jasa Keuangan. 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, huruh b dan huruf d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPSI.
124
4 Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Ijarah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSI, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan. 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaran RUPSI: a. Pengumuman RUPSI wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan. b. Pemanggilan RUPSI dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSI, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. c. Pemanggilan RUPSI kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSI kedua atau ketiga dilakukan dan disertaiinformasi bahwa RUPSI sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSI danmengungkapkan informasi antara lain: - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSI; - agenda RUPSI; - pihak yang mengajukan usulan RUPSI; - Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSI; dan - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPSI. e. RUPSI kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSI sebelumnya. 6
Tata cara RUPSI : a. Pemegang Sukuk Ijarah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSI dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. b. Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak hadir dalam RUPSI adalah Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI yang diterbitkan oleh KSEI. c. Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPSI wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat. d. Seluruh Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelahtanggal pelaksanaan RUPSI. e. Setiap Sukuk Ijarah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1(satu) suara dalam RUPSI, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Ijarah dalam RUPSI mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Ijarah yang dimilikinya. f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain. g. Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran. h. Sebelum pelaksanaan RUPSI : • Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Ijarah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat. • Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya. • Pemegang Sukuk Ijarah atau kuasa Pemegang Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Ijarah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
125
i.
RUPSI dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat. j RUPSI dipimpin oleh Wali Amanat. k Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSI termasuk materi RUPSI dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI. l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah, maka RUPSI dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakan RUPSI tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Ijarah yang meminta diadakannya RUPSI tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSI dan materi RUPSI serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSI. 7. Dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 huruf g Pasal ini, kuorum dan pengambilan keputusan: a. Dalam hal RUPSI bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) Pasal ini diatur sebagai berikut : 1. Bila RUPSI dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih Belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua. (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga. (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 2. Bila RUPSI dimintakan oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua. (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga. (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI.
126
3. Bila RUPSI dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: (i) dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua. (iii) RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. (iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga. (v) RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. b. RUPSI yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI kedua. 3. RUPSI kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh PemegangSukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang hadir dalam RUPSI. 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 diatas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSI ketiga. 5. RUPSI ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Ijarah atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Ijarah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak. 8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSI menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, kecuali biaya penyelenggaraan RUPSI yang terjadi sebagai akibat dari pengunduran diri Wali Amanat yang disebabkan oleh timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No.VI.C.3, dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Wali Amanat dan apabila RUPSI dilaksanakan atas permintaan Pemegang Sukuk Ijarah maka biaya akan dibebankan kepada Pemegang Sukuk Ijarah. 9. Penyelenggaraan RUPSI wajib dibuatkan berita acara secara notariil. 10. Keputusan RUPSI mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Ijarah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Ijarah wajib memenuhi keputusankeputusan yang diambil dalam RUPSI dan setiap Pemegang Obligasi tidak dapat bertindak sendiri yang bertentangan dengan hasil RUPSI. Keputusan RUPSI mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Ijarah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah.
127
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSI dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSI tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini. 12. Apabila RUPSI yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Sisa Imbalan Ijarah, perubahan Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Ijarah dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSI atau tanggal lain yang diputuskan RUPSI (jika RUPSI memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Kewajiban kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSI. 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSI dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek. 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSI ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, tersebut yang berlaku. I. JAMINAN Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Hak Pemegang Sukuk Ijarah adalah pari passu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. J. PEMBERITAHUAN Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh Pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Perseroan dan Wali Amanat Sukuk Ijarahdan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.
128
Adapun alamat pihak-pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah adalah: Perseroan
:
Wali Amanat
:
PT Indosat Tbk. Jl. Medan Merdeka Barat 21 Lantai 19 Jakarta 10110 Telepon : (021) 3869615 Faksimili : (021) 30003757 Untuk Perhatian : Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Desk Investment Banking-Divisi Treasury Gedung BRI II, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telepon : (021) 5709060 Ext 2371dan (021) 2500124 Faksimili : (021) 251 1647 Untuk Perhatian : Kepala Divisi Treasury/Kepala Desk Investment Banking
K. HUKUM YANG BERLAKU Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Sukuk Ijarah ini tunduk pada dan diartikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum Republik Indonesia.
129
XII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH 1. Pemesan Yang Berhak Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal serta lembaga/Badan Usaha Indonesia atau asing di manapun mereka berkedudukan sepanjang tidak bertentangan dengan atau bukan merupakan pelanggaran atas peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Warga Negara Asing dan/atau Badan Usaha Asing tersebut. 2. Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) dan Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah (“FPPSi”) yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarahdilakukan dengan menggunakan FPPO dan FPPSi asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sebagaimana tercantum pada Bab XV Informasi Tambahan ini. Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. 3. Jumlah Minimum Pemesanan Pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. 4. Masa Penawaran Umum Masa Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah akan dimulai pada tanggal 28 Mei 2015 jam 09:00 dan ditutup pada tanggal 29 Mei 2015 pukul 16.00 WIB. 5. Pendaftaran Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Penitipan Kolektif Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi dan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut: a) Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 4 Juni 2015. b) KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek. c) Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasikan oleh KSEI kepada Pemegang Rekening. d) Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah serta pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam RUPO dan RUPSi (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah.
130
e) Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarahsertapelunasan jumlah Pokok Obligasi danpembayaran kembali jumlah Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran kembaliSisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarahserta pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran kembali jumlah Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pembayaran CIcilan Imbalan Ijarah. f) Hak untuk menghadiri RUPO dan RUPSi dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO dan RUPSi adalah Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSi, sampai dengan berakhirnya RUPO dan RUPSi yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. g) Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perseroan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI. 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan FPPSi kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan FPPSi diperoleh. 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah Para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO dan FPPSi yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan. 8. Penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal penjatahan adalah tanggal 1 Juni 2015 dan penjatahan dilakukan pada pukul 09.00 WIB. Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Indo Premier Securities akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2. Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 dan peraturan Bapepam No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
131
9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi dan Sukuk Ijarah, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2015 (in good funds) ditujukan pada rekening di bawah ini: PT BCA Sekuritas Obligasi Cabang
Nomor Rekening Atas Nama
PT CIMB Securities Indonesia
BNI Cabang Bank CIMB Niaga, Dukuh Bawah, Cabang Graha Sudirman Plaza Niaga
PT DBS Vickers Securities Indonesia
PT HSBC Securities Indonesia
Deutsche Bank AG Cabang Jakarta
Bank HSBC, Cabang World Trade Center
PT Indo Premier Securities
:
Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara BCA
:
2050030132
0378519118
1460101085009
001.540.4003
:
PT BCA Sekuritas
PT BNI Securities
PT CIMB Securities Indonesia
PT DBS Vickers Securities Indonesia
PT HSBC Securities Indonesia
PT Indo Premier Securities
Bank BCA Syariah Kantor Cabang Jatinegara
BNI cabang Dukuh Bawah, Sudirman Plaza
Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Victoria
BII Syariah Cab. Thamrin
Bank Internasional Indonesia (BII), Cabang World Trade Center 6
:
0013002223
0378519469
520.01.00323.00.0
2.70000.5359
2-703-000220
Bank Permata Syariah, Cabang Sudirman Jakarta 0701575830
:
PT BCA Sekuritas
PT BNI Securities
PT CIMB Securities Indonesia
PT. DBS Vickers Securities Indonesia
PT HSBC Securities Indonesia
PT Indo Premier Securities
Sukuk Ijarah Cabang :
Nomor Rekening Atas Nama
PT BNI Securities
Bank Permata, Cabang Sudirman Jakarta 001-345503-068 0701392302
Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi. 10. Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah Secara Elektronik Tanggal distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik adalah tanggal 4 Juni 2015. Setelah Perseroan menerima pembayaran hasil Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk sejumlah Pokok Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk diserahkan kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai dengan data dalam Rekapitulasi Instruksi Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah. Dalam hal Perseroan terlambat menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sukuk Ijarah dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah pada Rekening Efek, maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan Sukuk Ijarah, yang dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang seharusnya dikreditkan) dengan ketentuan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.
132
11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisikondisi berikut: (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut; (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan, wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum. Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada seluruh pemesan untuk setiap hari keterlambatan denda sebesar tingkat Bunga Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan pemesanan. Apabila uang pengembalian pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah telah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah pembatalan Penawaran Umum, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi dan Sukuk Ijarah. 12. Lain-lain Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan dalam Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.
133
XIII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No.08/STTD-WA/ PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi dan sukuk yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan. BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (due diligence) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.521-DIS/TCS/05/2015 tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan No. VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat Sukuk memiliki penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan perwaliamanatan yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Surat Pernyataan No. B.187-DIM/IPM/09/2014. 1. Umum Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No.41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No.17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No.21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia (“BRI”). BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No.113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No.C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No.2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No.73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.3a tahun 1992.
134
Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, kemudian seluruh perubahan Anggaran Dasar dimuat di Akta No.51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.68 tanggal 25 Agustus 2009, Tambahan No.23079. 2. Permodalan Wali Amanat Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia tertanggal 8 Oktober 2003 No.15 telah ditetapkan pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen (MSOP). Atas hal tersebut diatas, pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 31 Maret 2015 adalah sebagai berikut : Nilai Nominal Per Lembar Saham (Jumlah Penuh)
Jumlah Lembar Saham
Keterangan
Modal Dasar - Saham Seri A Dwiwarna - Saham Biasa Seri B Jumlah Modal Dasar Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Negara Republik Indonesia − Saham Seri A Dwiwarna − Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing di bawah 5%) − Saham Biasa Seri B Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Saham Dalam Portepel
Jumlah Nilai Saham (Nilai Penuh)
Persentase Kepemilikan Saham
1 59.999.999.999 60.000.000.000
250 250 250
250 14.999.999.999.750 15.000.000.000.000
0,00% 100,00% 100,00%
1 3.999.999.999
250 250
250 3.499.999.999.750
0,00% 56,75%
10.669.162.000
250
2.667.290.500.000
43,25%
24.669.162.000 35.330.838.000
250
6.167.290.500.000 8.832.709.500.000
100,00%
3. Pengurus dan Pengawasan Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk No.02 tanggal 1 April 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut : Dewan Komisaris Komisaris Utama/Independen Wakil Komisaris Utama Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Komisaris Komisaris
: : : : : : : : :
Mustafa Abubakar* Gatot Trihargo* Fuad Rahmany* Ahmad Fuad Adhyaksa Dault Sony Keraf* Vincentius Sonny Loho Jeffry W. Wurangian* Gatot M. Suwondo*
135
Direksi Direktur Utama Wakil Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur Direktur
: : : : : : : : : : :
Asmawi Syam* Sunarso* Djarot Kusumayakti Gatot Mardiwasisto A. Toni Soetirto Randi Anto Susy Liestiowaty* Zulhelfi Abidin* Donsuwan Simatupang* Haru Koesmahargyo* Mohammad Irfan*
Keterangan: * efektif setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kegiatan Usaha Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No.7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada Anak Perusahaan sebagai berikut : Nama Perusahaan PT BTMU-BRI Finance PT Kustodian Sentral Efek Indonesia PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia PT Pemeringkat Efek Indonesia PT Bank BRISyariah PT Bank Agroniaga BRIngin Remittance Company, Ltd
Bidang Usaha Pembiayaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Lembaga Keuangan Bukan Bank Lembaga Pemeringkat/Rating Perbankan Perbankan Lembaga Keuangan Bukan Bank
Persentase Kepemilikan (%) 45% 3% 8% 2,1% 99,9% 80,43% 100%
Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (Trustee), Agen Pembayaran (Paying Agent), Agen Jaminan (Security Agent), Sinking Fund Agent dan Jasa Kustodian. 1) Jasa Wali Amanat (Trustee) Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Januari 2015 adalah sebagai berikut : a. Telecommunication - Obligasi Indosat V tahun 2007 - Obligasi Indosat VI Tahun 2008 - Obligasi Indosat VII Tahun 2009 - Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 - Obligasi Indosat VIII Tahun 2012 - Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 - Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014 - Obligasi TBIG Berkelanjutan I Tahap 1 2013
136
b. Financial Company - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014 - Obligasi XII ASF Tahun 2011 - Medium Term Notes III BFI Tahun 2015 - Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 - Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 - MTN I ICBC 2014 - Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 - Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 - MTN II MFIN Tahun 2014 - Obligasi I PNM Tahun 2012 - MTN SAN F III Tahun 2012 - MTN SAN F IV Tahun 2013 - MTN SANF V Tahun 2013 - MTN SANF VI Tahun 2014 - MTN SANF VII Tahun 2015 - Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013 - Obligasi SAN F II Tahun 2012 - Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II 2014 - Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap I 2011 - Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012 - Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 - Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 - Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 - Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 - Obligasi TAF II Tahun 2012 - Obligasi TAF III Tahun 2013 c. Infrastructure - Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 d. Property & Construction - Obligasi I APLN Tahun 2011 - Obligasi II APLN Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 - MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015 e. Food & Beverage - Obligasi Fast Food Indonesia I Tahun 2011 - MTN Forisa Nusapersada II Tahun 2012 - Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap I 2014
137
f.
Shipping - Obligasi APOL II Tahun 2008 - MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008
g. Entertainment - Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012 h. Transportation - Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 i.
Bank - Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
2) Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent) Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Pembayaran BRI saat ini sebagai berikut: - Obligasi Jasa Marga JORR II Tahun 2005 3) Jasa Agen Jaminan (Security Agent) Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik. Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut: : - Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012 - MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015 - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014 - Obligasi XII ASF Tahun 2011 Seri D - Medium Term Notes III BFI Tahun 2015 - Medium Term Notes I Buana Finance Tahun 2013 - Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013 - Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014 - Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015 - Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 - Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014 - MTN II MFIN Tahun 2014 - MTN SAN F III Tahun 2012 - MTN SAN F IV Tahun 2013 - MTN SAN F IV Tahun 2013 - MTN SANF V Tahun 2013 - MTN SANF VI Tahun 2014 - MTN SANF VII Tahun 2015
138
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap 1 2013 Obligasi SAN F II Tahun 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap 1 2011 Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014 Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014 Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015 Obligasi I APLN Tahun 2011 Obligasi II APLN Tahun 2012 Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 MY Bond of Tuban Petro MTN APP I Tahun 2015
4) Produk dan Jasa Lainnya Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain : a. Jasa Trust & Corporate Services lainnya : - Jasa Agen Sinking Fund - Jasa Agen Escrow - Jasa Agen Konversi - Jasa Arranger Sindikasi b. Custodian Services c. Jasa Trustee 5. Kantor Cabang BRI Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan BRI memiliki kantor yang terdiri 1 (satu) kantor pusat, 19 kantor wilayah, 18 kantor inspeksi, 461 kantor cabang, 584 kantor cabang pembantu, 974 kantor kas, 1 kantor cabang khusus, 103 Sentra Layanan Prioritas, 5.293 BRI unit, 2.468 Teras BRI, 610 Teras keliling BRI, 31 Airport Lounge, 20.708 Agen BriLink, 1 kantor New York Agency, 1 kantor cabang Cayman Island, dan 1 kantor perwakilan Hongkong. 6. Perizinan BRI a. Peraturan Pemerintah (PP) No.21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan b. Anggaran Dasar BRI No.113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat d. SK Bank Indonesia No.5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Proponsi DKI Jakarta No.09.05.1.65.37895 tanggal 7 Maret 2011, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2016 f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No.497/1.824/2011, tanggal 8 Juni 2011, berlaku s.d 6 Juni 2012
139
7. Tugas Pokok Wali Amanat Sesuai dengan Pasal 51 UUPM, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal. 8. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat Berdasarkan Peraturan No.VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan; b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut: - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut; - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal; - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan; - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang; - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya; - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau peraturan perundangundangan Pasar Modal; - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No.VI.C.3; atau - Atas permintaan Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk. c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat: - Obligasi dan/atau Sukuk telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan; - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi dan/atau Sukuk; - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru 9. Laporan Keuangan Bank Rakyat Indonesia Berikut ini adalah kutipan dari Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman& Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam jutaan Rupiah) Keterangan
2012 551.336.790 486.455.011 64.881.779 551.336.790
Total Aset Total Liabilitas Total Ekutias Total Liabilitas dan Ekuitas
140
31 Desember 2013 626.182.926 546.855.504 79.327.422 626.182.926
2014 801.955.021 704.217.592 97.737.429 801.955.021
LABA RUGI
Keterangan
2012 22.682.538 1.177.034 23.859.572 5.172.192 18.687.380
Laba (Rugi) Operasional Penghasilan Non Operasional Bersih Laba (rugi) Sebelum Pajak Beban Pajak Laba (Rugi) Tahun Berjalan Setelah Pajak Bersih
(dalam jutaan Rupiah) 31 Desember 2013 2014 26.127.577 28.364.415 1.782.489 2.494.658 27.910.066 30.859.073 6.555.736 6.605.228 21.354.330 24.253.845
RASIO-RASIO PENTING (dalam %) Keterangan
2012
Capital Adequate Ratio (CAR) Return On Asset (ROA) Return On Equity (ROE) Net Interest Margin Non Performing Loan Ratio (Gross) Loan To Deposit Ratio
16,95 5,15 38,66 8,42 1,78 79,85
31 Desember 2013 16,99 5,03 34,11 8,55 1,55 88,54
Alamat Wali Amanat PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Divisi Investment Services Bagian Trust & Corporate Services Gedung BRI II lt.30 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46 Jakarta 10210 Telp : (021) 5752362, 5752343, 5758130 Fax : (021) 5752444, 2510316
141
2014 18,31 4,74 31,22 8,51 1,69 81,68
XIV. AGEN PEMBAYARAN Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasidan Sukuk Ijarah. Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Pembayaran Sisa ImbalanIjarahdan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarahmelalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana Tanggal Pembayaran jatuh pada bukan Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya. Alamat Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut: PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lantai 5 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5299-1099 Faksimili : (021) 5299-1199
142
XV. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sekaligus bertindak sebagai Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berikut ini: PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH/ PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH PT BCA SEKURITAS
PT BNI SECURITIES
PT CIMB SECURITIES INDONESIA
Menara BCA – Grand Indonesia Lt. 41 Jl. M.H. Thamrin No.1 Jakarta 10310, Indonesia Telepon: (021) 23587222 Faksimili: (021) 23587250, 23587300 Website: www.bcasekuritas.co.id
Sudirman Plaza Indofood Tower Lt. 16 Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 Telepon: (021) 25543946 Faksimili: (021) 57936942 Website: www.bnisecurities.co.id
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 Telp : (021) 5154660 Faximili: (021) 5154661 Website: www.cimbsecurities.com
PT DBS VICKERS SECURITIES INDONESIA DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World Jakarta I Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta 12940 Telepon: (021) 30034900 Faksimili: (021) 30034944 Website; www.dbsvickers.com
PT HSBC SECURITIES INDONESIA
PT INDO PREMIER SECURITIES
World Trade Center Lt. 4 Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31 Jakarta 12920 – Indonesia Telepon: (021) 5246452, 2927 7080, 3048 7580 Faksimili: (021) 521 1043 Website: www.hsbc.co.id
Wisma GKBI Lt. 7, Suite 718 Jl. Jend. Sudirman No.28 Jakarta 10210 Telp: (021) 57931168 Faksimili: (021) 57931167 Website: www.ipotindonesia.com
143
Halaman ini sengaja dikosongkan
