PT. Bank Sinarmas Tbk. Laporan Tahunan 2016 Annual Report

Bank Sinarmas senantiasa berkomitmen penuh untuk selalu melaksanakan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan usahanya guna mewujudkan Perusahaan yang dapat dipercaya dari para pemangku kepentingan, berkinerja unggul dan dapat tumbuh secara berkesinambungan. Bank Sinarmas is always fully commit to carrying out its Corporate Governance by following the Good Corporate Governance (GCG) principles in business activities, Bank Sinarmas strives to continuously improve its GCG to create an excellent and trustworthy company that can grow sustainably for its stakeholders.

PT. Bank Sinarmas Tbk. Laporan Tahunan 2016 Annual Report

06

Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance

Kilas Kinerja 2015 Flashback Performance of 2015

JUARA III

ANNUAL REPORT PRIVATE KEUANGAN LISTED ANNUAL REPORT AWARD OJK, BI, IAI, DepKeu, KNKG, IDX, BUMN

CHAMPION III

ANNUAL REPORT PRIVATELY LISTED FINANCIAL ANNUAL REPORT AWARD OJK, BI, IAI, MoF, KNKG, IDX, SOE

296

Laporan Manajemen Management Report

Profil Perusahaan Company Profile

GCG TERBAIK

Tinjauan Unit-Unit Bisnis Overview of Business Units

JUARA UMUM IV

Perusahaan TBK (SWASTA) DI INDONESIA Sektor : Keuangan Bank (BUKU II-Aset < Rp25T) INDONESIA Good Corporate Governance II 2016 ECONOMIC REVIEW

Sektor : Keuangan Bank (BUKU II-Aset < Rp25T) INDONESIA Good Corporate Governance II 2016 ECONOMIC REVIEW

BEST GCG

Sector: Finance-Bank (BUKU II-Assets < Rp25T) INDONESIAN Good Corporate Governance II 2016 ECONOMIC REVIEW

TBK COMPANY (PRIVATE) IN INDONESIA Sector: Finance-Bank (BUKU II-Assets < Rp25T) INDONESIA Good Corporate Governance II 2016 ECONOMIC REVIEW

CHAMPION GENERAL IV

Pelaksanaan Tata Kelola yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan elemen yang fundamental bagi Bank Sinarmas. Lebih dari berperan menjaga kelangsungan usaha, Bank Sinarmas juga meyakini bahwa Tata Kelola yang Baik juga akan mendorong keberhasilan pencapaian rencana bisnis dan meningkatkan nilai kompetitif Bank Sinarmas di kalangan industri perbankan.

Good Corporate Governance (GCG) is a fundamental element for Bank Sinarmas. As well as maintaining business continuity, Bank Sinarmas also believes that GCG will also encourage the successful achievement of its business plan and enhance Bank Sinarmas’ competitive value in the banking industry

Bank Sinarmas meyakini, prinsip Tata Kelola yang Baik akan memastikan bahwa kegiatan usaha senantiasa berjalan di dalam koridor yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku, etika bisnis dan best practices. Lebih luas lagi Tata Kelola yang Baik dapat mendukung terwujudnya perkembangan usaha yang sehat dan berkualitas.

Bank Sinarmas believes that the GCG principles will ensure that the business will always go on in the corridors as determined by applicable legislation, business ethics and best practices. More broadly GCG supports healthy and quality business development.

Laporan Tahunan 2016

PT. Bank Sinarmas Tbk.

Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Laporan Keuangan Konsolidasi Consolidated Financial Statement

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Basis

Bank Sinarmas telah memantapkan komitmen untuk menjadikan Tata Kelola yang Baik sebagai acuan dari setiap kegiatan usahanya. Komitmen tersebut diwujudkan Bank Sinarmas dengan telah memiliki Organ Perusahaan, Komite-Komite, Sistem dan Satuan Kerja untuk memastikan penerapan tata kelola yang transparan dan terukur. Bank Sinarmas juga terus berupaya menjadikan GCG sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip tata kelola sebagai budaya yang mewujud dalam perilaku sehari-hari bagi semua karyawan.

Bank Sinarmas has established a commitment to make GCG a reference in any business activity. This Bank Sinarmas commitment is embodied in all Company bodies, Committees, Systems and Work Units, to ensure the application of transparent and measurable governance. Bank Sinarmas also endeavors that GCG is a shared responsibility, and adherence to the governance principles is part of a culture that manifests itself in daily behavior for all employees

Implementasi prinsip Tata Kelola yang Baik di Bank Sinarmas berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Republik Indonesia l Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan l Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas 2. Peraturan Bank Indonesia Dasar implementasi Tata Kelola yang Baik di Bank Sinarmas berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut: l Peraturan bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah l Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum l Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS Tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 Tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.21/POJK.04/2015 Tanggal 16 November 2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.04/2015 Tanggal 26 Juni 2015 Tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik. l Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 Tanggal 17 November 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahan Terbuka. l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tanggal 7 Desember 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. 4. Pedoman GCG Komite Nasional Kebijakan Governance l Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance l Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance

GCG in Bank Sinarmas is guided by the following provisions: 1. Republic of Indonesia Laws l Law No. 10 of 1998 on the amendment of Law No. 7 of 1992 concerning Banking l Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company 2. Bank Indonesia Regulations related to basic GCG implementation in Bank Sinarmas guidelines with the following requirements: l Bank Indonesia Regulation No.11/33/PBI/2009 dated December 7, 2009 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Units l Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 on the implementation of Good Corporate Governance for Banks l Bank Indonesia Circular Letter No.12/13/DPbS dated April 30, 2010 on the Implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Units 3. Financial Services Authority Regulations l Financial Services Authority regulation 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks. l Financial Services Authority regulation No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on Integrated Governance for Financial Conglomerates. l Financial Services Authority regulation No.21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 on Implementation of Public Company Code of Corporate Governance. l Financial Services Authority regulation No.8/POJK.04/2015 dated June 26, 2015 on Issuer or Public Company Website. l Financial Services Authority Circular No.32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 on Guidelines for Public Company Governance. l Financial Services Authority regulation No.55/POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Governance Implementation for Commercial Banks. 4. GCG guidelines from the National Policy Committee on Governance l Indonesian GCG Guidelines were developed by the National Policy Committee on Governance l Revised Indonesian GCG Guidelines are being developed by the National Committee on Governance Annual Report 2016


297





Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Corporate Governance Principles

298

Bank Sinarmas merupakan lembaga intermediasi yang sangat kental dengan aspek kepercayaan. Karena, dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank Sinarmas menganut prinsip keterbukaan (transparency); memiliki indikator kinerja berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan corporate values; sasaran usaha dan strategi sebagai pencerminan akuntabilitas Bank Sinarmas (accountability); berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku sebagai wujud tanggung jawab Bank Sinarmas (responsibility); objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan (independency); serta senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh Stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (fairness).

Bank Sinarmas as an intermediary institution is very strong in the trust aspect, and Bank Sinarmas, in conducting its business activities, adheres to the principles of transparency; having performance indicators based on measures that are consistent with corporate values; having business objectives and strategies as a reflection of Bank Sinarmas accountability; adhering to prudential banking practices and ensure compliance with applicable regulations as a form of Bank Sinarmas responsibility; free from pressure from any party to the pressure to show independency; and always considers the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness.

Prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik menjadi perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi, efektivitas, dan tanggung jawab sosial Bank Sinarmas.

GCG principles are the basic standards to improve image, efficiency, effectiveness, and social responsibility for Bank Sinarmas.

Secara umum, prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang diterapkan oleh Bank Sinarmas tercermin dalam aspek-aspek berikut:

The GCG principles implemented by Bank Sinarmas are reflected on the following aspects:

Keterbukaan Bank Sinarmas berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat demi kepentingan pemegang saham dan Stakeholders. Proses keterbukaan tersebut tetap memperhatikan ketentuan terkait rahasia Bank, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Prinsip ini diterapkan oleh Bank Sinarmas dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Selain itu, informasi yang diberikan meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, cross shareholding, pejabat eksekutif, pengelolaan risiko (risk management), sistem pengawasan dan pengendalian intern, status kepatuhan, sistem dan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Bank.

Openness Bank Sinarmas is committed to providing information clearly, transparently, and accurately for its stakeholders and shareholders. The Bank’s transparency practices maintain confidentiality aspects, such as the bank’s confidential information, confidential position, and personal rights, according to the existing rules. This principle is carried out by Bank Sinarmas by providing information in a timely, proper, clear, accurate, and comparable manner, accessible to the stakeholders, for the sake of fulfilling their rights. In addition, the information provided includes but is not limited to matters relating to the vision, mission, business objectives and corporate strategy, financial condition, management composition and compensation, controlling shareholder, cross shareholding, executive officers, risk management, surveillance systems and internal control, compliance status, systems and implementation of Good Governance as well as significant events that may affect the condition of the Bank.

Akuntabilitas Dengan menerapkan prinsip akuntabilitas maka fungsi, tugas, wewenang dan pertanggungjawaban di setiap masing-masing organ Bank akan semakin jelas. Bank Sinarmas menerapkan prinsip ini dengan memastikan terdapatnya check and balance system dalam pengelolaan Bank serta memiliki ukuran kinerja berdasarkan ukuran ukuran yang disepakati konsisten dengan nilai Perusahaan (corporate values).

Accountability By following the accountability principle, the functions, duties and responsibilities of each body in the Bank will be a lot clearer. Bank Sinarmas applies this principle by ensuring a checks and balance system is in place in the Bank’s management, and that the Bank has performance indicators that are based on the agreed parameters in line with the corporate values.







Prinsip-Prinsip Tata Kelola Corporate Governance Principles

Pertanggungjawaban Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Sebagai institusi perbankan, Bank bertanggungjawab kepada stakeholder utamanya, yaitu nasabah. Bank Sinarmas juga menerapkan prinsip ini dengan berpegang pada prinsip kehatihatian (prudential banking practices) dan menjamin dilaksanakannya ketentuan yang berlaku.

Responsibility The Company complies with the prevailing rules and regulations and conducts its responsibilities to the community and environment, so that it can maintain its business continuity for the long term and obtain acknowledgement as a good corporate citizen. Bank Sinarmas also implements this principle by taking into account prudential banking principles while ensuring its compliance with the prevailing regulations.

Independensi Untuk melancarkan pelaksanaan asas Tata Kelola yang Baik, Perusahaan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ Perusahaan selalu berusaha untuk objektif dalam setiap pengambilan keputusan serta mengedepankan profesionalisme, kemandirian, dan objektivitas agar tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Bank Sinarmas senantiasa menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholder manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

Independency To improve the implementation of GCG principles, the Company is managed independently; thus each Company body strives to be objective in making any decisions, upholds professionalism, independency and objectivity in order not to dominate one another and be pressured by another party. Bank Sinarmas continues to prevent the occurrence of unfair domination from any stakeholder, strives to not to be influenced by one-sided interest, and free from conflicts of interest.

Kesetaraan Dalammelaksanakan kegiatan usaha,Perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Bank Sinarmas memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Equality In conducting its business activities, the Company continuously prioritizes the interest of shareholders and other stakeholders based on fairness and equality principles. Bank Sinarmas provides the opportunity to all stakeholders to give their input and opinion for the Bank’s interest and to have access to information, as stated in the transparency principle.

Prinsip tata kelola tersebut diimplementasikan Bank Sinarmas dalam bentuk :

Bank Sinarmas Governance principles were implemented in the form of:

Prinsip/Principles Transparansi Transparency

Uraian/Description l Pengungkapan informasi Perusahaan dan fakta material secara tepat waktu, jelas, akurat dan dapat diakses oleh publik l Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia Bank sesuai peraturan yang berlaku l Disclosure of company information and material facts in a timely, clear, accurate manner and accessible to the public l The principle of openness with regard to the Bank secrecy provisions under applicable regulations

Implementasi/Implementation l Menyampaikan pengumuman laporan keuangan publikasi triwulan melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia paling sedikit 1 (satu) surat kabar yang beredar secara nasional. l Menyampaikan laporan tahunan Bank kepada Regulator, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2 (dua) Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan, dan 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. l Announcing the publication of quarterly and annual financial statements through Indonesian daily newspaper, in at least 1 (one) newspaper with national circulation. l Submitting the Bank’s annual report to Regulators, Indonesian Consumers Foundation, Indonesia Rating Agencies, Indonesian Banking Association, Indonesia Banking Development Institute, 2 (two) Research Institutes on Economy and Finance, and 2 (two) Economic and Finance Magazines.

Annual Report 2016


299






Prinsip/Principles Akuntabilitas Accountability

Uraian/Description Menetapkan fungsi, struktur, sistem, dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga dapat berjalan secara efektif. Assigning functions, structures, systems, and accountability in the company bodies so that it can work effectively.

Implementasi/Implementation l Menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ Bank yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha, dan strategi Bank Sinarmas. l Menerapkan check and balance system. l Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan Rencana Bisnis Bank , konsisten dengan nilai-nilai Perusahaan (corporate values), Rencana Bisnis Bank, dan strategi Bank, serta memiliki sistem reward dan punishment. l Meyakini bahwa semua organ pada struktur organisasi Bank mempunyai kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab dan memahami perannya dalam implementasi GCG. l Specifying clear responsibility for each body of the Bank in accordance with the vision, mission, business targets and strategies of Bank Sinarmas. l Implementing check and balance system. l Having performance indicators of all levels of the organization that are based on the agreed benchmark which is in line with the corporate values, business targets, and strategies of the Bank, and having reward and punishment system in place. l Having faith that all organs in the organizational structure of the Bank have the competency that meets their responsibility and understand their contribution in the implementation of GCG. .

Tanggung jawab Responsibility

Keselarasan kebijakan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pertanggungjawaban kepada nasabah

Independensi Independency

Memperhatikan setiap kebijakan Perusahaan secara profesional tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

l Senantiasa menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders mana pun. l Berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak. l Membebaskan diri dari benturan kepentingan (conflict of interest). l Berusaha mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan.

Attention to every company policy in a professional manner without any influence or pressure from any party that does not comply with the legislation in force and the principles of a healthy corporation.

l Continuously avoiding unfair domination from any Stakeholders. l Doing the best effort as possible to not to be influenced by a one-sided interest. l Freeing itself from any conflict of interest. l Trying to always make objective decision and free from any pressures.

Memperhatikan asas keadilan dan kesetaraan (equal treatment) dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan kebijakan atas ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku

Senantiasa memenuhi segala hak-hak seluruh pemegang saham maupun stakeholders lainnya secara wajar dan setara, sehingga tidak terjadi dominasi yang tidak wajar dari pihak manapun. Bank Sinarmas juga memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholder suntuk menyampaikan pendapat dan masukan untuk kepentingan Perseroan.

Kesetaraan Equality

l Berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. l Peduli terhadap lingkungan dan tidak melupakan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat. l Mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan nasabah dengan Company policies are aligned with legislations in force and responsibility to customers Company policies are aligned with memberikan layanan terbaik kepada nasabah. legislations in force and responsibility to customers l Adhering to the principle of prudence (prudential banking practices) to ensure compliance with applicable regulations. l Caring for the environment and not forgetting the social responsibility towards the community. l Being responsible to our customers by providing the best customer service.

Observe the principle of justice and equality (equal treatment) Continuously fulfilling all shareholders and stakeholders rights in a fair and equal in fulfilling the rights of stakeholders arising under the manner to avoid unfair domination from any party. Bank Sinarmas also provides applicable policies and regulations the opportunity to all stakeholders to give their opinion and feedback for the Company’s advantage.

300

Tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Purposes

Bank Sinarmas memiliki tujuan utama dalam melakukan penerapan Tata Kelola Perusahaan, yaitu : 1. Membudayakan fungsi kepatuhan pada manajemen dan seluruh lini Bank dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam melakukan aktivitas Bank 2. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders 3. Menjaga kepercayaan investor 4. Meningkatkan shareholders values 5. Meningkatkan kontribusi Bank dalam perekonomian nasional.

Bank Sinarmas’ primary goals in Corporate Governance implementation, include: 1. Cultivating the compliance function in the Bank’s management and all lines by implementing the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and prudence in performing the Bank activities 2. Improving the Bank’s performance, efficiency and service to stakeholders 3. Maintaining investor confidence 4. Increasing the shareholder value 5. Increasing the Bank’s contribution to the national economy








Kilas Balik Penerapan Tata Kelola yang Baik

Good Corporate Governance IMPLEMENTATION

Bank Sinarmas memiliki beberapa kebijakan pokok Tata Kelola yang Baik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan Bank yang meliputi Pedoman Tata Kelola Perusahaan, Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku, Board Manual, Whistle-Blowing System dan berbagai kebijakan opersional Bank. Kebijakan-kebijakan tersebut menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan penerapan Tata Kelola yang Baik secara berkesinambungan.

Bank Sinarmas has basic Good Corporate Governance policies in accordance with the legislation in force and the needs of the Bank covering Corporate Governance Guidelines, Code of Ethics and Code of Conduct, Board Manual, Whistle-Blowing System and Bank operational policies. These policies show a strong commitment to improving the implementation of Good Governance on an on going basis.

Adapun implementasi Tata Kelola yang Baik Bank Sinarmas telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Good Governance in Bank Sinarmas has been carried out as follows:

2010 Initial Public Offering (IPO) Bank Sinarmas

2011 Konversi Budaya

Dalam rangka pelaksanaan IPO, Bank Sinarmas melakukan penyempurnaan pada penerapan Tata Kelola yang Baik, meliputi : l Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris l Perubahan susunan anggota Direksi l Penetapan Sekretaris Perusahan (Corporate Secretary) sesuai dengan ketentuan Perusahaan Publik l Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Perusahaan publik l Melaksanakan keterbukaan informasi secara tepat waktu l Pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris l Komite Remunerasi dan Nominasi l Penetapan Kode Etik (code of conduct) dan Pedoman Tingkah Laku Bank Sinarmas melalui Surat Keputusan No. SK.001/2011/DIR1-COMP l Penetapan Piagam Corporate Secretary l Peluncuran Tagline Bank Sinarmas “We Always Care” l Menyusun Laporan Tahunan secara tepat waktu dan akurat l Pelaksanaan Public Expose l Melaksanakan penyempurnaan penerapan prudent banking, GCG serta internal control l Pengembangan informasi Bank melalui website www.banksinarmas.com l Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, mewajibkan Bank baik secara individual maupun konsolidasi l melakukan penilaian GCG dengan pendekatan Risk Based Bank Rating (RBBR)

2012-2013 l Aksi korporasi Penawaran Umum terbatas I (PUT I) l Pengambilan keputusan bisnis maupun keputusan manajemen dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip GCG dan ketentuan yang berlaku l Perubahan susunan anggota Direksi l Penetapan nilai-nilai kebersamaan (shared value) dan Etos kerja Bank Sinarmas l Pembentukan Komite di bawah Dewan Komisaris n Komite Audit n Komite Pemantau Risiko n Komite Kesehatan Bank n Komite Tata Kelola Perusahaan l Pembentukan Komite di bawah Direksi n Komite Asset & Liability Management (ALMA) & Liability Management Committe (ALCO) n Komite IT n Komite Manajemen Risiko n Komite Human Capital n Komite Kredit l Bergabung dengan ICSA ( Indonesia Corporate Secretary Association) 2014

l Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris l Aksi korporasi penerbitan saham baru Tanpa Hak Memesan Efek terlebih Dahulu (Non HMETD) l Deklarasi Anti Fraud

In the framework of the IPO, Bank Sinarmas made improvements to GCG, including: l Changes the Board of Commissioners l Changes the Board of Directors l Established a Corporate Secretary in accordance with the provisions of a Public Company l Implemented the General Meeting of Shareholders based on legislations applicable to public companies l Implemented information disclosure in a timely manner l Established Committees under the Board of Commissioners l Remuneration and Nomination Committee l Established a Code of and Bank Sinarmas Guidelines through Decree No. SK.001/2011/dir1-COMP l Established the Corporate Secretary Charter l Launched the Bank Sinarmas tagline “We Always Care” l Developed timely and accurate Annual Report l Implemented the Public Expose l Implemented improvements to the application of prudent banking, corporate governance and internal control l Developed Bank information via the website www.banksinarmas.com l Bank Indonesia issued Regulation No. 13/1/PBI/2011 on the Assessment of Commercial Banks, where the Bank is required that to follow the individual and consolidated GCG assessment l approach in Risk Based Bank Rating (RBBR) l Corporate Action for limited Public Offering I (PUT I) l Business and management decisions taking into account the GCG principles and regulations l Changes in the Board of Directors composition l Establishment of Bank Sinarmas shared values and work ethics l Establishment of Committees below the Board of Commissioners n Audit Committee n Risk Monitoring Committee n Bank Health Committee n Corporate Governance Committee l Establishment of Committees under the Board of Directors n Asset & Liability Management Committee (ALMA) & Liability Management Committee (ALCO) n IT Committee n Risk Management Committee n Human Resource Committee n Credit Committee l Joined the ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association) l Changes in the Board of Commissioners l Corporate Actions for new shares without preemptive Rights (Non ER) l Declaration on Anti Fraud

Annual Report 2016


301






2015 – 2016

l Aksi korporasi Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) l Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Terhadap Ketentuan bagi Unit Kerja l Penetapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) melalui Surat Keputusan No. SK.004/2015/DIR1-COMP l Penetapan Pedoman Whistle-blowing System melalui Surat Keputusan No SK.027/2015/PRESDIR-FMD l Program internalisasi budaya Perusahaan (corporate culture) melalui Bank Sinarmas “wefie” Contest l Peringkat I Good Corporate Governance Category: BUKU II Aset Rp 10 Triliun s/d Rp 25 Triliun oleh Economic Review l Penetapan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi l Pembentukan Komite Terintegrasi n Komite Tata Kelola Terintegrasi n Komite Manajemen Risiko Terintegrasi l Penetapan Visi, Misi, Objektif Jangka Panjang, Etos Kerja dan tagline PT. Bank Sinarmas Tbk. melalui Surat Keputusan No. SK.022/2016/PRESDIR

l Corporate Action on Limited Public Offering II (Rights Issue II) l Socialized Improved Compliance within Work Unit Conditions l Established Code of Corporate Governance (GCG) through Decree No. SK.004/2015/dir1-COMP l Established Guidance of Whistle-blowing System through Decree No. SK.027/2015/PRESDIR-FMDInternalized Corporate Culture Program through Bank Sinarmas “wefie” Contest l Ranked first in GCG Category: BUKU II assets of Rp 10 trillion to Rp 25 trillion by Economic Review l Established Integrated Governance Guidelines l Established Integrated Committees n Integrated Governance Committee n Integrated Risk Management Committee l Determined PT. Bank Sinarmas Tbk. Mission, Vision, Long-Term Objective, Work Ethics and tagline through Decree No. SK.022/2016/PRESDIR

Tahapan Implementasi Tata Kelola

Corporate Governance Implementation Stages Bank Sinarmas berkomitmen untuk terus menyempurnakan praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik. Selain mengacu kepada best practice dan standar terbaik Tata Kelola Perusahaan di tingkat nasional, Bank Sinarmas juga mengacu pada standar tata kelola di tingkat internasional.

Bank Sinarmas is committed to enhancing its Good Corporate Governance practices. Besides referring to best corporate governance practices and best standards at the national level, Bank Sinarmas also refers to corporate governance standards at the international level.

Tahapan implementasi Tata kelola Bank Sinarmas yaitu 1. Komitmen Tata Kelola Perusahaan, 2. Struktur Tata Kelola Perusahaan, 3. Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, 4. Sosialisasi dan Evaluasi 5. Implementasi Tata Kelola Perusahaan.

Bank Sinarmas Corporate Governance stages of implementation included 1. Corporate Governance Commitment 2. Corporate Governance Structure, 3. Corporate Governance Mechanism, 4. Socialization and Evaluation 5. Corporate Governance Implementation.

01

02

03

04

05

Komitmen Tata Kelola Perusahaan Visi-Misi dan Strategi Bank Sinarmas

Struktur Tata Kelola Perusahaan Pemenuhan struktur dan infrastruktur sehingga selaras dengan Prinsip-prinsip GCG

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Memastikan efektivitas proses implementasi GCG

Sosialisasi dan Evaluasi Pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip GCG

corporate governance Mechanism Ensuring the effectiveness of process of GCG implementation

Dissemination and Evaluation Supporter in implementation of GCG principles

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Impementasi prinsip-prinsip GCG oleh seluruh jajaran Bank Sinarmas

corporate governance commitment Vision-Mission and Strategy of Bank Sinarmas

302



corporate governance Structure The fulfillment of structure and infrastructure, thus in line with GCG Principles

corporate governance Implementation Implementation of GCG principles by all ranks in Bank Sinarmas





Tahapan Implementasi Tata Kelola Corporate Governance Implementation Stages

Tahapan implementasi Tata Kelola Bank Sinarmas dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik, yaitu: Komitmen Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Commitment l Visi-Misi dan Strategi Bank Sinarmas l Anggaran Dasar Bank l Nilai-nilai Perusahaan l Pedoman Tata Kelola Terintegrasi l Peraturan Perusahaan l Vision, Mission and Strategy of Bank Sinarmas l The Bank’s Articles of Association l Corporate Values l Integrated Governance Guidelines l Company Regulation

Bank Sinarmas Corporate Governance Stages of implementation conducted with GCG principles included:

Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Mechanism

Sosialisasi dan Evaluasi Dissemination and Evaluation

Implementasi Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Implementation

l Organ Utama : RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi l Organ Pendukung : Komite di bawah Dewan Komisaris, Komite di bawah Direksi, Satuan Kerja Pengawas Internal, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko l Penguatan Risk Management, Compliance, Fungsi Kepatuhan dan Audit Internal Control l Penyempurnaan struktur organisasi Bank Sinarmas agar terlaksananya check & balance

l Menuangkan prinsipprinsip GCG dalam kebijakan, pedoman & peraturan kerja dan Standard Operation Procedure l Efektifitas costumer care l Transparansi produk l Sistem Anti Fraud l Sistem Whistle Blowing l Anti Money Laundring dan System KYC (know your customer)

l Sosialisasi nilai-nilai Perusahaan l Program Corporate Culture Campaign (visi & misi Perusahaan, etos kerja, objektif Perusahaan, tagline Bank Sinarmas “we always care”) l Pelaporan pelaksanaan GCG l Sosialisasi Compliance Culture l Deklarasi Anti Fraud l Self Assessment pelaksanaan GCG

l Implementasi prinsip GCG pada setiap aspek kegiatan operasional Bank l Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) l Rapat Dewan Komisaris l Rapat Direksi l Rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. l Service Excellent l Public Expose l Rapat Komite

l Main Bodies: GMS, the Board of Commissioners and Board of Directors l Supporting Bodies: Committeez under the Board of Commissioners, Committees under the Board of Directors, Internal Supervisory Unit, Compliance Unit, Risk Management Unit l Strengthening Risk Management, Compliance, Compliance Function, and Internal Audit Control l Improvement of Bank Sinarmas organizational structure to enable check & balance

l Translating the principles of Good Corporate Governance into policy, guidelines and work rules, and Standard Operation Procedure l Effectiveness of customer care l Product transparency l Anti Fraud System l Whistle Blowing System l Anti-Money Laundering and KYC (know your customer) System

Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

l Socialization of corporate values l Corporate Culture Campaign Program (vision & mission, work ethic, the company’s objectives, Bank Sinarmas tagline “we always care”) l Reporting on GCG Implementation l Compliance Culture Socialization l Anti Fraud Declaration l GCG Self Assessment

l Implementation of GCG principles in every aspect of the Bank’s operations l General Meeting of Shareholders (GMS) l Board of Commissioners Meeting l Board of Directors Meeting l Joint meeting of Board of Commissioners and Board of Directors. l Service Excellence l Public Expose l Committee Meeting

Statement of Good Governance Principles

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank Sinarmas berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (best practices) dalam Tata Kelola Perusahaan The Board of Commissioners, Board of Directors and all Bank Sinarmas employees are committed to the continuing improvement of the Corporate Governance principles in accordance with the provisions or regulations in force and or the development of best practices in Corporate Governance

Annual Report 2016


303






Assessment Implementasi GCG

GCG Implementation Assessment

Prosedur Pelaksanaan Assessment Bank Sinarmas secara berkala melakukan pengukuran penerapan prinsip-prinsip GCG dalam operasional Perseroan sehari-hari. Pengukuran ini adalah untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. Assessment tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan GCG terhadap praktik terbaik di lingkungan Perseroan serta mengidentifikasi bidang-bidang yang memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Implementation Assessment Procedures Bank Sinarmas periodically measures the implementation of corporate governance principles in the daily operations of the Company. This is to ensure an increase in the quality of GCG into business processes. Assessment is carried out to obtain an overview of the condition of GCG of the best practices in the Company as well as identify areas that require further improvement.

Sesuai dengan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank umum, Bank Sinarmas melaksanakan penilaian sendiri secara internal (internal self assessment) terhadap pelaksanaan Tata Kelola.

In accordance to POJK Nomor 55/POJK.03/2016 on the application of Corporate Governance for Commercial Banks, Bank Sinarmas has implemented internal self assessment of governance practices.

Indikator dan Kriteria Penilaian Tata Kelola Indikator dan kriteria penilaian Tata Kelola di mana mengacu pada POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank umum, maka didasarkan pada 11 (sebelas) aspek yang membangun penguatan Tata Kelola antara lain: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi; 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite; 4. Penanganan Benturan Kepentingan; 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank; 6. Penerapan Fungsi Audit Internal; 7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal; 8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Internal; 9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures); 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal; 11. Rencana Bisnis Bank.

Corporate Governance Indicators and Assessment Criteria The Corporate Governance indicators and assessment criteria refers to POJK Nomor 55/POJK.03/2016 on the application of Corporate Governance for Commercial Banks, and is based on the 11 (eleven) aspects for strengthening Corporate Governance including: 1. Board of Commissioners Duties and Responsibilities; 2. Board of Directors Duties and Responsibilities of; 3. Completeness and Implementation of Committee’s tasks; 4. Handling of Conflict of Interest; 5. Implementation of Bank Compliance Function; 6. Implementation of Internal Audit Function; 7. Implementation of External Audit Function; 8. Implementation of Risk Management including the Internal Control System; 9. Funds provided to Related Parties and Large Funds Exposures;

Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Hasil penilaian Self Assessment Tata Kelola sesuai ketentuan BI/OJK dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Corporate Governance Self Assessment General Conclusion Results Results of Corporate Governance Self Assessment pursuant to BI/ OJK for the last 3 years are as follows:

Tahun Skor Self-Assesment Tata Kelola

304



10. Transparency of Financial and Non-Financial Bank Condition, Implementation Report for Corporate Governance and Internal Reporting; 11. Business Plan

2016

2015

2014

2

2

2

Governance Self-Assessment Score






LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Nama Bank : PT. Bank Sinarmas Tbk. Posisi : 31 Desember 2016

SELF ASSESSMENT REPORT OF GCG IMPLEMENTATION

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola Individual

Results of Self (Self Assessment) Governance Implementation Individual

Peringkat 2

Ranking 2

Definisi Peringkat Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Ranking Definition Reflecting the Bank management’s implementation of good Governance. This is reflected in the adequate fulfillment of the governance principles. In the event that there are weaknesses in the application of Governance principles, the weaknesses are of a less significant nature and can be solved with normal action by the Bank’s management.

Analisis Sejalan dengan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, maka Bank Sinarmas telah melakukan penilaian sendiri (self-assessment) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan Tata Kelola. Hal tersebut berkaitan dalam rangka melakukan Tata Kelola Perusahaan yang baik sesuai dengan ketentuan Regulator.

Analysis In line with POJK Nomor 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks, Bank Sinarmas has conducted a self-assessment based on 11 (eleven) Governance assessment factors. This is in order conduct Good Corporate Governance in accordance with the Regulators provisions.

Berikut ringkasan hasil analisis pelaksanaan penilaian Tata Kelola Bank yang mencakup 11 Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris l Jumlah anggota, komposisi, serta kriteria Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan Perseroan maupun Regulator. l Dewan Komisaris telah melaksanakan aspek transparansi dengan baik dan memenuhi ketentuan yang berlaku. l Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, diantaranya memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. l Rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara efektif dan efisien. Selain itu Dewan Komisaris juga menyelenggarakan Rapat Gabungan dengan Direksi/pihak independen/unit kerja terkait yang telah dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Here’s a summary of the results of the analysis of the Bank’s Governance ratings covering 11 Governance Practices Rating Factors, as follows: 1. Board of Commissioners Duties and Responsibilities of the l The number of members, composition, as well as the criteria for the Board of Commissioners pursuant to the Company or Regulator. l The Board of Commissioners have conducted good transparency and comply with applicable regulations. l The Board of Commissioners has been carrying out its duties and responsibilities in accordance with the Article of Association and GMS decisions, to ensure the implementation of good governance principles in all business activities of the Bank at all levels of the organization. l The Board of Commissioners Meetings have been run effectively and efficiently. In addition the Board of Commissioners has held a joint meetings with the Board of Directors/independent parties/work units that have been well documented in the meetings minutes.

Good Corporate Governance (GCG) Implementation Bank Name : PT. Bank Sinarmas Tbk. Position : December 31, 2016

Annual Report 2016


305






306

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi. l Direksi telah memiliki jumlah anggota, komposisi, serta kriteria yang sesuai dengan ketentuan Perseroan maupun Regulator. l Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap aktvitas Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Rapat Direksi telah berjalan secara efektif dan efisien. Seluruh hasil rapat diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik. l Direksi telah melaksanakan aspek transparansi dengan baik dan tidak pernah melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam ketentuan baik internal maupun eksternal.

2. Board of Directors Duties and Responsibilities. l The number of members, composition, as well as the criteria for the Board of Directors pursuant to the Company or Regulator. l The Board of Directors has implemented the of good governance principles in every Bank activity at all levels of the organization. The Board of Directors meetings have been run effectively and efficiently. The results of the meetings have been decided by consensus and been well documented in the meetings minutes. l The Board of Directors has implemented aspects of transparency well and never violated the prohibitions set forth in the internal and external provisions.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite l Komposisi dan kompetensi seluruh anggota Komite-komite telah memenuhi ketentuan regulator. l Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite-komite berjalan efektif. l Rapat komite-komite diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik sehingga rekomendasi yang diberikan oleh seluruh komite kepada Dewan Komisaris dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan baik oleh Direksi maupun unit kerja terkait. 4. Penanganan Benturan Kepentingan l Bank memiliki kebijakan dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan. l Benturan kepentingan tidak mengurangi keuntungan Bank. l Bank telah memiliki Komisaris Independen dan Pihak Independen untuk menghindari benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh jenjang organisasi Bank.

3. Completeness and Implementation of Committee duties l The composition and competence of all Committee members has met the requirements of the regulator. l The Committees’ duties and responsibilities have been conducted effectively. l Committee meeting decisions are decided by consensus and documented in the meeting minutes so that the recommendations made by the committee to the Board of Commissioners may be used as reference for making decisions by the Board of Directors and related units.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank l Bank memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. l Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur yang membawahi Kepatuhan telah memastikan kepatuhan Bank telah sesuai ketentuan. l Satuan Kerja Kepatuhan melakukan review atas kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan. l Satuan Kerja Kepatuhan telah melaporkan terkait tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi kepatuhan sesuai dengan kebijakan regulator dan disampaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

5. Implementation of Bank Compliance Function l The Bank has a Compliance Unit which is independent and free from the influence of other work units. l In performing its duties the Director in charge of Compliance ensures the Bank’s appropriate compliance.



4. Handling of Conflict of Interest l The Bank has policies and procedures for the settlement of conflicts of interest. l Conflicts of interest did not reduce the profits of the Bank. l The Bank has Independent Commissioners and Independent Parties to avoid conflicts of interest in performing the duties in all organizational levels of the Bank.

l The Compliance Unit reviews policies, regulations, systems and procedures owned by the Bank to ensure compliance with regulatory provisions and legislation. l The Compliance Unit reports its duties and responsibilities to the Director in charge of compliance in accordance with regulator policy and delivered the reports according to predetermined times.






6. Penerapan Fungsi Audit Internal l Kelembagaan SKAI independen terhadap satuan kerja lainnya (berdasarkan Piagam Audit Intern). l Pelaksanaan fungsi SKAI berjalan efektif dan bertindak objektif dalam melakukan audit yang sesuai dengan rencana pemeriksaan. l Laporan atas temuan-temuan telah disampaikan kepada pihak terkait dan dimonitor secara berkala untuk tindak lanjutnya.

6. Implementation of Internal Audit Function l The Bank’s SKAI is independent of other work units (based on the Internal Audit Charter). l The implementation of effective Internal Audit functions and objective audits have been conducted in accordance with the inspection plan. l The reports on the findings were submitted to the concerned parties and monitored regularly for follow-up.

7. Penerapan Fungsi Audit Eksternal l Penugasan Bank kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi standar yang berlaku umum baik dari aspek kapasitas KAP, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, dan standart profesional akuntan publik yang telah tertuang dalam perjanjian kerja tertulis. l Pelaksanaan audit oleh Akuntan publik dan KAP yang ditunjuk dilakukan secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. l Auditor bertindak obyektif dalan melakukan assessment.

7. Implementation of External Audit Function l The Bank appointment of a Public Accountant and KAP has met the generally accepted standards of the KAP aspects, the employment agreement legality, the audit scope, and the public accounting and professional standards have been set out in a written employment agreement. l The audit by the appointed public accountant and KAP have been conducted independently and have met the specified criteria. l The Auditor acted objectively role in conducting their assessment.

8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern l Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko dan pengendalian internal. l Dewan Komisaris telah mengevaluasi dan menyetujui kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penerapan Manajemen Risiko. l Pelaksanaan review dan kaji ulang dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan Bank terhadap penanganan kelemahankelemahan agar tidak terjadi pengaruh yang signifikan pada kondisi Bank.

8. Implementation of Risk Management and Internal Control l The Bank has an adequate organizational structure to support the implementation of risk management and internal control l The Board of Commissioners have evaluated and approved the policies used as guidance for the application of risk management. l Reviews have been conducted periodically according to the needs of the Bank, and weaknesses have been corrected to avoid any significant effect on the Bank’s condition.

9 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposures). l Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis dan jelas mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar. l Pengambilan keputusan dalam proses penyediaan dana dilakukan sesuai prinsip independensi dan kehati-hatian. l Dalam proses penyediaan dana telah memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana.

9. Provision of Funds to Related Parties and Large Exposure Borrowers. l The Bank has written clear policies and procedures regarding the provision of funds to related parties and for large exposures. l Decision-making for the provision of funds is carried out according to the principles of independence and prudence. l The provision process pays attention to the capitalization and the spread/diversification of the funds portfolio.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Pelaporan Internal. l Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

10. Transparency of Financial and Non-Financial Condition, Governance Report and Internal Reporting. l The Bank has policies and procedures regarding the transparency of the Bank’s financial and non financial condition.

Annual Report 2016


307






308

l Bank telah melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan telah dilaporkan kepada otoritas yang berwenang maupun melalui homepage Bank sesuai ketentuan yang berlaku. l Cakupan laporan pelaksanaan Tata Kelola telah disajikan dengan lengkap dan akurat yang disertakan dalam Laporan Tahunan Bank dan telah sesuai dengan ketentuan. l Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Laporan Tahunan Bank disampaikan kepada pihak-pihak sesuai ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

l The Bank has implemented transparency for financial and non-financial conditions to stakeholders through Quarterly Financial Reports and has been reported to the competent authorities or through the Bank’s homepage in accordance with prevailing regulations. l The Governance Scope report has been presented completely and accurately and has been included in the Bank’s Annual Report in accordance with the provisions. l The Bank’s Governance Report and Annual Report have been submitted to the parties in accordance with the Bank Indonesia’s Regulations.

11. Rencana Bisnis Bank l Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank dalam bentuk Rencana Korporasi (Corporate Plan) dan Rencana Bisnis (Business Plan) sesuai dengan visi dan misi Bank. l Rencana Bisnis Bank disusun secara realistis dengan memperhatikan memperhatikan faktor internal dan eksternal, prinsip kehati-hatian, serta pencapaian kinerja Bank sebelumnya. l Rencana Bisnis Bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.

11. Business Plan l The bank has prepared a Bank Business Plan in the Corporate Plan and Business Plan in accordance with the vision and mission of the Bank. l The Business Plan has been prepared realistically by taking into account internal and external factors, using the precautionary principle, as well as the the Bank’s previous performance achievements. l The Bank’s Business Plan describes the Bank’s sustainable growth.

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa Tata Kelola Bank tidak hanya ditekankan pada aspek structure, sekaligus juga aspek process dan outcome. Ketiga aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja Bank, yakni:

Based on the criteria/indicators analysis in the above assessment, it was concluded that the Bank’s Governance is not only focused on the aspect of structure, but also the aspects of process and outcome. These three aspects had a great influence on the performance of the Bank, namely:

A. Governance Structure Penilaian governance structure bertujuan untuk menilai kecukupan struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip tersebut menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Komisaris, Direksi, Komite dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. l Kekuatan governance structure yang telah dilakukan Bank yaitu struktur tata kelola Bank yang mencakup Dewan Komisaris dan Direksi dengan kelengkapan pendukungnya yaitu KomiteKomitenya dan satuan kerja pada Bank telah lengkap dimiliki. Kondisi tersebut menunjukan bahwa Bank telah lebih baik dalam menerapkan budaya kepatuhan. Seluruh kebijakan dan prosedur Bank yang disusun telah sesuai dengan peraturan perundangundangan dan telah memperoleh persetujuan Direksi Bank.

A. Governance Structure The governance structure result aims to assess the adequacy of the Bank’s governance structure and governance infrastructure during the process of implementing these principles to produce outcomes that correspond to the expectations of the Bank’s stakeholders. They include the Bank’s governance structure for Commissioners, Directors, Committees and Bank’s work units. The infrastructure includes the Bank’s governance of Bank policies and procedures, management information systems as well as duties and functions of each organizational level.



l The strong governance structures implemented by the Bank i.e. the Bank’s governance structure including The Board of Commissioners and Board of Directors with support from committees and work units is complete. This shows that the Bank has implemented a culture of compliance. All Bank policies and procedures have been prepared in accordance with statutory regulations and has been approved by the Bank’s Board of Directors.






l Kelemahan governance structure antara lain : 1. Bank telah memiliki kebijakan internal dalam melaksanakan ketentuan dan prosedur kerja Rekening Giro, yakni SOP Rekening Giro Revisi 2.0. Pada kebijakan tersebut telah membahas mekanisme, pemrosesan Rekening Giro Rupiah/ Valas yang meliputi pembukaan rekening, penyetoran, penarikan/pemindahbukuan, pemeliharaan rekening dan penutupan rekening. Namun, Bank belum sepenuhnya melakukan proses dan prosedur sesuai dengan kebijakan tersebut yakni dalam hal administrasi dokumen. 2. Bank telah memiliki kebijakan internal dalam melakukan penyeragaman objective/cover area CCTV, monitoring, dan pemeliharan/maintenance CCTV, yakni SOP Tata Kelola CCTV Revisi 3.0. Namun, Bank belum sepenuhnya melakukan penyesuain penggunaan logbook yang telah diatur dalam kebijakan tersebut secara merata atau seragam. 3. Bank telah memiliki kebijakan internal Surat Edaran No: SE.020/2016/DIR8-OPR Tentang Perubahan Ketentuan Rekening Dormant, di mana kebijakan ini dibuat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah khususnya pada pemeliharaan rekening dormant. Namun dalam penerapannya, Bank belum sepenuhnya melakukan pengelolaan dormant account sesuai ketentuan tersebut yakni dalam hal monitoring dan administrasi dokumen.

l

B. Governance Process Penilaian governance process bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan stakeholders Bank. l Kekuatan aspek governance process yaitu adanya komitmen dari seluruh jenjang organisasi Bank mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite-komite yang dibentuk serta seluruh satuan kerja pada Bank untuk melaksanakan kebijakan dan prosedur. Di samping itu, seluruh Unit Kerja bertanggung jawab melakukan proses pengkinian dan kaji ulang sesuai perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas kegiatan operasional Bank. l Kelemahan pada aspek governance process yaitu : 1. Terkait kebijakan internal SOP Rekening Giro Revisi 2.0, di mana pada penerapannya Bank masih belum sepenuhnya mengikuti proses dan prosedur sesuai kebijakan tersebut sehingga masih terdapat beberapa dokumen yang masih kurang lengkap. Selain itu, terdapat pula penutupan rekening Giro yang belum disertai penjelasan yang memadai.

B. Governance Process The governance process aims to assess the effectiveness of the governance principles that support the adequacy of the Bank’s governance structure and infrastructure so as to produce outcomes that correspond to the expectations of Bank stakeholders. l Strong governance process aspects are the commitment of all levels of the Bank organization, from the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and all Bank work units to implement the policies and procedures. In addition, all Work Units are responsible for updating and reviewing the processes based on the development of business activities and the complexity of the Bank operations.

The weaknesses of the governance structure included: 1. The Bank has internal policies and procedures related to the working procedures for Giro Accounts, namely Giro Accounts SOP Revision 2.0. The policy discusses the Rupiah Account/ FX mechanisms, processes including account opening, deposits, withdrawals/transfers, account maintenance and closing of accounts. However, the Bank has not fully carried out the processes and procedures in accordance with the policy in terms of document administration. 2. The Bank has internal policies for CCTV objective/cover area, monitoring, and CCTV maintenance, through CCTV Governance SOP Revision 3.0. However, the Bank has not fully updated the logbooks used as set in the policy evenly or uniformly. 3. The Bank has internal policies in Circular No: SE.020/2016/ DIR8-OPR regarding to Dormant Account Condition Changes, where this policy was developed to improve services to customers, especially in the maintenance of dormant accounts. But in practice, the Bank has not fully performed management pursuant to the dormant accounts in terms of monitoring and administration of documents.

l Weakness in the governance process aspects, namely: 1. Related to Giro Account SOP Revision 2.0 internal policy, where the Bank is still not fully following the appropriate processes and procedures of the policy so that there are some incomplete documents. In addition, the closing of Giro accounts has not been accompanied by a suitable explanation.

Annual Report 2016


309






310

2. Terkait kebijakan internal SOP Tata Kelola CCTV Revisi 3.0, di mana Bank telah melakukan review terkait kebijakan tersebut dan telah membuat standar format khusus Logbook untuk digunakan dalam kegiatan monitoring CCTV. Namun, Bank masih belum sepenuhnya menggunakan format Logbook tersebut secara merata sehingga masih ditemukan Logbook dengan format yang berbeda-beda tiap Bank. 3. Terkait kebijakan internal ketentuan Rekening Dormant dalam penerapannya masih ditemukan Bank yang belum sepenuhnya melakukan follow up kepada nasabah atas status rekening dormant tersebut. Selain itu, masih terdapat Bank yang belum melengkapi dokumen berupa fotocopy bukti kepemilikan rekening pada formulir pengaktifan rekening dormant.

4. Related to CCTV Governance SOP Revision 3.0 internal policy, where the Bank has reviewed the policy and has made a special format standard Logbook for use in CCTV monitoring activities. However, the Bank is still not fully using Logbook format evenly so Logbooks can be found using different formats throughout the Bank.

C. Governance Outcome Penilaian terakhir yaitu penilaian governance outcome bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan stakeholders Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. l Kekuatan governance outcome yang dilakukan adalah upaya Bank dalam meningkatkan Budaya Kepatuhan selain melakukan training secara terus menurus dan berkesinambungan, Bank juga melalui program sosialisasi 35 Menit Bersama Compliance di mana terlebih dahulu dilakukan self assessment (pre test dan post test) test ilmu pemahaman terhadap seluruh peserta sosialisasi baik calon karyawan (training) maupun kepada karyawan Bank Sinarmas dengan tujuan untuk mengukur tingkat pemahaman terkait ketentuan maupun prosedur kerja Bank Sinarmas, serta untuk meningkatkan compliance awareness Satuan Kerja Kepatuhan melakukan sosialisasi yang inovatif dan mudah dimengerti seperti pembuatan klip film pelanggaran kepatuhan, pembuatan Buku Komik Perbankan, Quiz Kepatuhan dan Compliance Corner pada Coffee Time l Hal yang masih perlu diperbaiki pada governance outcome yaitu: 1. Bank akan terus melakukan monitoring terkait kesesuaian kinerja dilapangan dengan kebijakan internal yang mengatur. Terutama terkait SOP Rekening Giro Revisi 2.0, di mana Bank akan melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai mekanisme yang berlaku dan melakukan penjelasan terhadap setiap penutupan Rekening Giro. 2. Bank akan terus melakukan pengawasan terkait kegiatan monitoring CCTV, di mana Bank dapat melakukan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah diatur. Terutama dalam hal penggunaan Logbook, Bank akan memperbaiki penggunaan Logbook agar sesuai dengan format yang telah diatur sehingga tercipta keseragaman.

C. Governance Outcome The final assessment, governance outcome, aims to assess the the quality of outcomes that meet the expectations of the Bank stakeholders as a result of implementing the governance principles to support the Bank’s adequate infrastructure and governance structure. l Strong governance outcomes that show the Bank’s effort in improving the Compliance Culture include, continuous and sustainable training, 35 Minutes socialization program with Compliance, self-assessment (pre-test and post-test) testing the science of understanding for all participants, both prospective employees (training) as well as to of Bank Sinarmas employees, with the purpose of measuring the level of understanding related to Bank Sinarmas provisions and procedures, as well as improving compliance awareness in the compliance Units by disseminating innovative and easy to understand film clips showing compliance violations, Banking Comic books, Compliance Quiz and Compliance Quiz Corner in Coffee Time



5. Related to Dormant Accounts internal policy provisions, it has been found that in practice the Bank is not fully following up with customers on the status of the dormant accounts. In addition, the Bank has not completed the documentation for proof of account ownership for dormant accounts.

l Improvements still need to be made in governance outcomes, including: 1. The Bank will continue to monitor the conformity related with to internal governance policies. Mainly related to Giro Account SOP Revision 2.0, where the Bank will complete the required documentation for the applicable mechanisms and carry out an explanation for each Giro Account closure. 2. The Bank will continue to monitor CCTV related activities, where the Bank performs activities in accordance with policies that have been set. Especially in the use of Logbooks, the Bank will improve the Logbook use to fit the format that has been arranged so as to create uniformity.






3. Bank akan terus melakukan monitoring terhadap rekening dormant dengan melakukan follow up terhadap nasabah. Bank juga telah melakukan upaya pemenuhan dokumen pendukung yang dibutuhkan pada formulir pengaktifan rekening dormant.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

3. The Bank will continue to monitor dormant accounts for follow up with clients. The Bank will also make efforts to comply with the required supporting documents in the form of dormant account activation.

Public Company Corporate Governance Guidelines

Aspek A Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A Public Company Relations with Shareholders ensuring the Rights of Shareholders; Prinsip 1 Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increase the Management Value of AGMS Rekomendasi 1.1 Perusahaan terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (voting) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan Recommendation 1.1 independensi, dan kepentingan pemegang saham Public Company has technical voting collection procedure either open or closed that promotes independence and the interests of shareholders.

Status comply/comply Kepatuhan Bank Sinarmas

Bank Sinarmas Compliance

Bank Sinarmas telah menggunakan tata cara pengambilan keputusan dalam RUPS yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham seseuai ketentuan OJK, yaitu sebagai berikut : 1. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan dalam RUPS telah dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang diberikan dan dibacakan oleh Ketua Rapat kepada Pemegang Saham sebelum RUPS dimulai serta menjadi bagian dalam Berita Acara RUPS 2. Prosedur pengambilan keputusan tersebut sudah mengedepankan independensi Pemegang Saham

Bank Sinarmas uses decision making procedures in the GMS that promote independence and the interests of shareholders following OJK provisions, as follows:

Pada periode tahun 2016, Bank Sinarmas menyelenggarakan 2 (dua) RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) RUPS Tahunan yang diselenggarakan masing-masing pada hari Senin, 29 Februari 2016 dan Jumat, 24 Juni 2016. Semua keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

During 2016, Bank Sinarmas held 2 (two) Extraordinary General Meetings and 1 (one) Annual General Meeting held on Monday, February 29, 2016 and Friday, June 24, 2016. All decisions taken at the GMS were based on consultation and consensus.

Bank Sinarmas telah memenuhi hak pemegang saham sesuai dengan ketentuan OJK, yaitu sebagai berikut : 1. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak menghadiri RUPS 2. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak memperoleh informasi mengenai agenda Rapat dan bahan terkait agenda Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank 3. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak mengeluarkan suara

Bank Sinarmas has met the shareholders’ rights in accordance with the OJK provisions, as follows: 1. Shareholders, whose names are in the Shareholders Register or their proxies are entitled to attend the GMS 2. Shareholders, whose names are in the Shareholders Register or their proxies are entitled to obtain information regarding the meeting agenda and related materials that is not contrary to the interests of the Bank

Pengumpulan suara (voting) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut : 1. Pemegang saham atau kuasanya yang berhak mengeluarkan suara diberikan kesempatan untuk memberikan suara abstain dan/atau tidak setuju atau mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat dipersilahkan untuk mengisi Surat Suara yang telah di bagikan, Surat Suara diisi lengkap dengan mencantumkan: agenda rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Kemudian mengangkat tangan dan menyerahkan Surat Suara tersebut kepada Petugas Rapat. 2. Petugas Rapat akan mengumpulkan Surat Suara dari Pemegang Saham atau kuasanya kemudian diserahkan kepada Notaris untuk dihitung. 3. Ketua Rapat yang akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan Acara Rapat yang sedang dibahas 4. Setelah semua pertanyaan telah ditanggapi, Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, kemudian akan disampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Ketua Rapat.

1. The procedure for voting in decision-making at the GMS is set forth in the GMS Rules of Conduct given and read by the Meeting Chairman to shareholders before the GMS begins as part of the General Meeting of Shareholders 2. The decision making procedure has been promoting the independence of Shareholders

3. Shareholders, whose names are in the Shareholders Register or their proxies are entitled to vote Voting uses the following mechanism: 1. Shareholders or their proxies entitled to vote abstain and/or disagree or have any questions/comments and/or suggestions on any meeting agenda are welcome to fill Ballots that have been distributed, stating: meeting agenda requested, names of shareholders, number of shares they represent as well as questions to ask. Then raise their hand and hand it to the ballot clerk. 2. Officers will collect Shareholders or their proxies votes then submit to the Notary to be calculated. 3. The Meeting Chairman will answer or respond to questions from shareholders relating to the Meeting that is being discussed 4. Once all the questions have been addressed, the notary calculates the total votes including disagree or blank, then will present the results of the vote count to the Meeting Chairman.

Annual Report 2016


311






Aspek A Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A Public Company Relations with Shareholders ensuring the Rights of Shareholders; Prinsip 1 Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increase the Management Value of GMS Rekomendasi 1.2 Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan Recommendation 1.2 All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company attend the Annual General Meeting. Status comply/comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Dalam penyelenggaraan RUPS, Bank Sinarmas telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2016, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dapat hadir.

In the GMS, Bank Sinarmas has complied with all applicable regulations. At the Annual General Meeting on June 24, 2016, the entire Board of Commissioners and Board of Directors was present.

Dewan Komisaris 1. Tjendrawati Widjaja 2. Sammy Kristamuljana 3. Rusmin

Board of Commissioners 1. Tjendrawati Widjaja 2. Sammy Kristamuljana 3. Rusmin

Direksi 1. Freenyan Liwang 2. Heru Agus Wuryanto 3. Salis Teguh Hartono 4. Loa Johnny Mailoa 5. Halim 6. Hanafi Himawan 7. Soejanto Soetjijo 8. Frenky Tirtowijoyo Susilo

Board of Directors 1. Freenyan Liwang 2. Heru Agus Wuryanto 3. Salis Teguh Hartono 4. Loa Johnny Mailoa 5. Halim 6. Hanafi Himawan 7. Soejanto Soetjijo 8. Frenky Tirtowijoyo Susilo

Aspek A Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A Public Company Relations with Shareholders ensuring the Rights of Shareholders; Prinsip 1 Meningkatkan nilai penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Principle 1 Increase the Management Value of GMS Rekomendasi 1.3 Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun Recommendation 1.3 A summary of the GMS minutes are available on the Public Company website for at least one (1) year Status comply/comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ POJK.04/2014, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing (minimal dalam Bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.

Based on Article 34 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014, the Public Company shall make a summary of the GMS minutes in Indonesian and a foreign language (at least in English), to be published two (2) working days after the GMS is held.

Bank Sinarmas telah mengupload Ringkasan Risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris melalui situs web Perseroan www.banksinarmas.com pada menu Hubungan Investor (Investor Relation). Ringkasan Risalah diupload dua hari kerja setelah RUPS diselenggarakan dan terdapat lebih dari satu tahun pada situs web Perseroan.

Bank Sinarmas uploaded the GMS Summary Minutes in Indonesian and English through www.banksinarmas.com, the Company’s website on the Investor Relations menu. The Summary Minutes were uploaded two working days after the GMS was held and will be held more than one year on the Company’s website.

Aspek A Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A Public Company Relations with Shareholders ensuring the Rights of Shareholders; Prinsip 2 Meningkatkan kualitas komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2 Improving Quality of Public Company Communications with Shareholders or investors. Rekomendasi 2.1 Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor Recommendation 2.1 The company has a policy of open communication with shareholders or investors. Status comply/comply Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah melakukan kebijakan komunikasi terhadap Pemegang Saham atau Investor sebagaimana telah diungkapkan pada bagian Sekretaris Perusahaan. Akses keterbukaan Informasi pada Laporan Tahunan ini juga diungkapkan melalui situs web Perseroan (www.banksinarmas.com).

312



Bank Sinarmas Compliance Bank Sinarmas has a communication policy for shareholders or investors, as already disclosed in the Company Secretary section. Information disclosure access in this Annual Report is also posted on the Company’s website (www.banksinarmas.com).






Aspek A Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham Aspect A Public Company Relations with Shareholders ensuring the Rights of Shareholders; Prinsip 2 Meningkatkan kualitas komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor Principle 2 Improving Quality of Public Company Communications with Shareholders or investors. Rekomendasi 2.2 Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor dalam situs web Recommendation 2.2 The Public Company discloses its communications policy openly to Shareholders or Investors on its website Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah menjalankan fungsi komunikasi kepada Pemegang Saham melalui mekanisme: 1. Pada situs web Perseroan terdapat field investor Relation yang menyajikan data dan informasi terkait Perseroan yang dapat diakses oleh para Pemegang Saham. 2. Pada situs web Perseroan terdapat field Siaran Pers yang memberikan informasi terkait dengan kegiatan Perseroan ataupun berita-berita yang harus diketahui publik dan Pemegang Saham. 3. Perseroan menyediakan alamat email : [email protected] yang dapat dipergunakan oleh Pemegang Saham berkomunikasi dengan Perseroan.

Bank Sinarmas has a communication function for the Shareholders through the following mechanisms: 1. On the Company’s website-Investor Relations-presents data and information related to the Company and can be accessed by shareholders. 2. On the Company’s website-Press Releases-presents information regarding the Company’s activities or news that must be diclosed to the public and shareholders. 3. The Company’s e-mail address: [email protected] that can be used by the shareholders to

Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening membership and composition of the Board of Commissioners Rekomendasi 3.1 Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka Recommendation 3.1 Determination of the number of Board of Commissioners members considering the Public Company condition. Status Comply/comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan. Jumlah anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

Determining the number of Board of Commissioners members considered the Company’s performance. The total number of Commissioners has complied with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Public Listed Company Board of Directors and Board of Commissioners

Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 3 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Dewan Komisaris Principle 3 Strengthening membership and composition of the Board of Commissioners Rekomendasi 3.2 Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Recommendation 3.2 Determination of the Board of Commissioners composition pays attention to the diversity of skills, knowledge and experience required. Status Comply/comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Komposisi Dewan Komisaris memperhatikan kebergaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan tahunan ini.

The Board of Commissioners Composition has paid attention to the diversity of skills, knowledge and experience required, as already disclosed in the Board of Commissioners section in this annual report.

Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Principle 4 Improving the Quality of Board of Commissioners Duties and Responsibilities. Rekomendasi 4.1 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris Recommendation 4.1 Board of Commissioners has its own Self Assessment policy to assess performance. Status Comply/comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) sebagai Key The Board of Commissioners has a self-assessment policy based on Key Performance Indicator (KPI) Performance Indicators (KPI)

Annual Report 2016


313






Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Principle 4 Improving the Quality of Board of Commissioners Duties and Responsibilities. Rekomendasi 4.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka Recommendation 4.2 The Self-Assessment Policy is the Board of Commissioners performance assessment, expressed through the Public Company Annual Report. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Bank Sinarmas telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) yang dilaksanakan sesuai POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank umum, yang salah indikatornya adalah penilaian kinerja Dewan Komisaris. Hasil dari self assessment diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Sinarmas.

Bank Sinarmas has conducted a self-assessment according to POJK Nomor 55/ POJK.03/2016 on the application of Corporate Governance for Commercial Banks, as an indicator for the Board of Commisioners’performance appraisal. The results of the self assessment are disclosed in the Bank Sinarmas Annual Report.

Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Principle 4 Improving the Quality of Board of Commissioners Duties and Responsibilities. Rekomendasi 4.3 Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlihat dalam kejahatan keuangan Recommendation 4.3 The Board of Commissioners has a policy related to resignation of Board of Commissioners members if it involves financial crimes. Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan pada Board Manual terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Bank Sinarmas has a Board Manual policy realted to resignation and dismissal of Board of Commissioners members.

Aspek B Fungsi dan Peran Dewan Komisaris Aspect B Function and role of the Board of Commissioners Prinsip 4 Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris Principle 4 Improving the Quality of Board of Commissioners Duties and Responsibilities. Rekomendasi 4.4 dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Recommendation 4.4 The Board of Commissioners, or Nomination and Remuneration Committee that carries out the succession function, is in the process of formulating Board of Directors members Nomination policies.

Status Explain/Explain Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas memiliki program Management Development Program (MDP). Program MDP dimanage dan dimonitor oleh Human Capital Management melalui mekanisme talent pool.

Bank Sinarmas has a Management Development Program (MDP). The MDP program is managed and monitored by Human Capital Management using the talent poohe mechanism.

Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Principle 5 Strengthening membership and composition of the Board of Directors. Rekomendasi 5.1 Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan Recommendation 5.1 Determination of Board of Directors members’ number after considering the condition of a Public Company and effectiveness in decision making Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan. Jumlah Determining the number of Board of Directors members has considers the anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Company’s performance. The number of Board of Directors members has complied Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik with OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Public Listed Company Board of Directors and Board of Commissioners.

314








Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Principle 5 Strengthening membership and composition of the Board of Directors. Rekomendasi 5.2 Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan Recommendation 5.2 Determination of the Board of Directors composition pays attention to the diversity of skills, knowledge and experience required. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Komposisi Direksi memperhatikan kebergaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana telah diungkapkan pada bagian Komposisi Direksi pada Laporan tahunan ini.

The Board of Directors composition pays attention to the diversity of skills, knowledge and experience required, as already disclosed in the Board of Directors section in this annual report.

Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 5 Memperkuat keanggotaan dan komposisi Direksi Principle 5 Strengthening membership and composition of the Board of Directors. Rekomendasi 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi Recommendation 5.3 Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Pada tahun 2016, Direktur yang membawahi bidang Akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut : Frenky Tirtowijoyo Susilo 1. Pendidikan a. S1 Bachelor of Business Administration in Finance, Texas A&M University b. S2 Master of Business Administration, National University of Singapore 2. Pengalaman a. Banking Officer/Senior Credit Analyst-LegacyTexas Bank (Tahun 1998-2002) b. Officer/Credit Portfolio Manager-Northern Trust Bank, N.A. (2002- 2003) c. Assistant Vice President/Assistant Relationship Manager-LegacyTexas Bank (Tahun 2003- 2005) d. Senior Manager, Consumer Banking Operations-Standart Chartered Bank (Indonesia). (Tahun 2006-2007) e. Senior Business Analyst, Group Operational Risk Assurance-Standart Chartered Bank (Singapura). (Tahun 2007- 2011) f. Senior Manager, Operational Risk-Standart Chartered Bank (Singapura). (Tahun 20112013) g. Senior Manager, Senior Manager, CDD Operations & Approver-Standart Chartered Bank (Singapura). (Tahun 2013- 2014)

Pada tahun 2016, Direktur yang membawahi bidang Akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut : Frenky Tirtowijoyo Susilo 1. Education a. S1 Bachelor of Business Administration in Finance, Texas A&M University b. S2 Master of Business Administration, National University of Singapore 2. Experience a. Banking Officer/Senior Credit Analyst-LegacyTexas Bank (Tahun 1998-2002) b. Officer/Credit Portfolio Manager-Northern Trust Bank, N.A. (2002- 2003) c. Assistant Vice President/Assistant Relationship Manager-LegacyTexas Bank (2003- 2005) d. Senior Manager, Consumer Banking Operations-Standart Chartered Bank (Indonesia). (2006-2007) e. Senior Business Analyst, Group Operational Risk Assurance-Standart Chartered Bank (Singapore). (2007- 2011) f. Senior Manager, Operational Risk-Standart Chartered Bank (Singapore). (20112013) g. Senior Manager, Senior Manager, CDD Operations & Approver-Standart Chartered Bank (Singapore). (2013- 2014)

Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Principle 6 Improving the Quality of Board of Directors Duties and Responsibilities Rekomendasi 6.1 Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi Recommendation 6.1 The Board of Directors has its own Self Assessment policy to assess performance Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (self assessment) sebagai Key Performance Indicator (KPI)

The Board of Directors has a self-assessment policy based on Key Performance Indicators (KPI)

Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Principle 6 Improving the Quality of Board of Directors Duties and Responsibilities Rekomendasi 6.2 Kebijakan penilaian sendiri (self assessment) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka Recommendation 6.2 The Self-Assessment Policy is the Board of Directors performance assessment, expressed through the Public Company Annual Report. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Bank Sinarmas telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) yang dilaksanakan sesuai POJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang penerapan Tata Kelola bagi Bank umum, yang salah indikatornya adalah penilaian kinerja Direksi. Hasil dari self assessment diungkapkan dalam Laporan Tahunan Bank Sinarmas.

Bank Sinarmas has conducted a self-assessment according to POJK Nomor 55/ POJK.03/2016 on the application of Corporate Governance for Commercial Banks, as an indicator for the Board of Directors’ appraisal. The results of the self assessment are disclosed in the Bank Sinarmas Annual Report.

Annual Report 2016


315






Aspek C Fungsi dan Peran Direksi Aspect C Board of Diretors Functions and Role Prinsip 6 Meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Principle 6 Improving the Quality of Board of Directors Duties and Responsibilities Rekomendasi 6.3 Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan Recommendation 6.3 The Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Commissioners members if it involves financial crimes Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan pada Board Manual terkait pengunduran dan pemberhentian Direksi.

Bank Sinarmas has a Board Manual policy on resignation and dismissal of the Board of Directors

Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.1 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading Recommendation 7.1 The Public Company has a policy to prevent insider trading. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Bank Sinarmas memiliki Kode Etik dan Tingkah Laku yang pada salah satu pointnya menerangkan terkait insider trading. Setiap karyawan Bank Sinarmas wajib mematuhi seluruh isi dari Kode Etik dan Tingkah Laku.

Bank Sinarmas has a Code of Ethics and Conduct that explain the points related to insider trading. Every Bank Sinarmas employee is required to sign the entire contents of the Code of Ethics and Conduct.

Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.2 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti fraud Recommendation 7.2 The Public Company has an anti-corruption and anti-fraud policy. Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Pelaksanaan penerapan anti fraud pada Bank Sinarmas telah diatur dengan Surat Keputusan No SK.007/2012/PRESDIR-SKAI tentang Kebijakan Anti-Fraud Management.

Implementation of anti-fraud in Bank Sinarmas is regulated by Decree No. SK.007/2012/PRESDIR-SKAI on Anti-Fraud Management Policy.

Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.3 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor Recommendation 7.3 The Public Company has a suppliers or vendors selection and ability policy. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana telah diatur dalam Surat Edaran No SE.023/2016/DIR5-GA tentang Management Vendor

Bank Sinarmas has had a policy related to vendor management as stipulated in Circular No. SE.023/2016/DIR5-GA on Vendor Management

Kebijakan ini meliputi tata cara pemilihan vendor, hubungan dengan vendor, pembelian barang This policy includes procedures for selection of vendors, relationships with vendors, dan sistem pembayaran. purchase of goods and payment systems.

Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.4 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur Recommendation 7.4 The Public Company has a policy on the fulfillment of creditors rights. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan terkait pemenuhan hak-hak kreditur dalam Surat Keputusan No SK.018/2015/DIR6-CA tentang Pedoman Perkreditan Revisi 4.0 dan telah disempurnakan dalam Surat Edaran No. SE.021/2016/DIR6-CA tentang Revisi Ketentuan Kredit pada Pedoman Perkreditan Revisi 4.0

316



Bank Sinarmas Compliance Bank Sinarmas has a policy relating to the fulfillment of creditor rights set down in No SK.018/2015/DIR6-CA regarding Credit Guidelines Revision 4.0 that was enhanced in Circular No. SE.021/2016/DIR6-CA regarding Credit Terms Revision in the Credit Guidelines Revision 4.0






Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.5 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem whistleblowing Recommendation 7.5 The Public Company has a whistleblowing system policy. Status Comply/Comply Bank Sinarmas Compliance

Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan terkait whistleblowing system sebagaimana telah diatur dalam Surat Keputusan No SK.002/2016/PRESDIR-DAF tentang Standard Operating Procedure (SOP) Whistleblowing Policy. SOP tersebut telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai dengan ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan whistleblowing, diuraikan pada bagian whistleblowing pada Laporan Tahunan ini.

Bank Sinarmas has a policy related to the whistleblowing system as stipulated in Decree SK.002/2016/PRESDIR-DAF on Standard Operating Procedures (SOP) Whistleblowing Policy. The SOP cover the types of violations that can be reported through the whistleblowing system, how, protection and guarantee of confidentiality for whistleblowers, handling of complaints, those who manage the complaints, and the results of treatment and follow-up of complaints in accordance with OJK provisions. Disclosure regarding the whistleblowing policy, is outlined in the whistleblowing section in this Annual Report.

Aspek D Partisipasi Pemangku Kepentingan Aspect D Stakeholder Participation Prinsip 7 Meningkatkan aspek Tata Kelola Perusahaan melalui partisipasi Pemangku Kepentingan Principle 7 Increasing Corporate Governance Aspects through Stakeholder Participation. Rekomendasi 7.6 Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan Recommendation 7.6 The Public Company has a policy related to long-term incentives to The Board of Directors and employees Status Explain/Explain Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas belum memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang berupa MSOP untuk Dewan Komisaris dan Direksi.

Bank Sinarmas Compliance Bank Sinarmas has not yet had long-term incentives policy in the form of MSOP for the Board of Commissioners and Board of Directors

Aspek E Keterbukaan Informasi Aspect E Information Disclosure Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi Principle 8 Improve Information Disclosure. Rekomendasi 8.1 Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi Recommendation 8.1 The Public Company uses information technology more widely through the website as a medium for information disclosure. Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas


Bank Sinarmas senantiasa meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada publik melalui media teknologi informasi.

Bank Sinarmas constantly improves the quality of information disclosure to the public through the medium of information technology.

Official website : www.banksinarmas.com Facebook :Official Bank Sinarmas FanPage Twitter :@BankSinarmas Youtube :Bank Sinarmas Official Instagram :@BankSinarmas

Official website : www.banksinarmas.com Facebook : Official Bank Sinarmas FanPage Twitter : @BankSinarmas Youtube : Bank Sinarmas Official Instagram : @BankSinarmas

Aspek E Keterbukaan Informasi Aspect E Information Disclosure Prinsip 8 Meningkatkan pelaksanaan keterbukaan informasi Principle 8 Improve Information Disclosure. Rekomendasi 8.2 Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima Recommendation 8.2 persen), selain pengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali The Public Company Annual Report discloses the shareholders in the Public Company, those holding is at least 5% (five percent), and in addition discloses the Public Company’s main and controlling shareholder.

Status Comply/Comply Kepatuhan Bank Sinarmas Bank Sinarmas telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih kepada regulator yaitu OJK dan BEI.

Bank Sinarmas Compliance Bank Sinarmas has disclosed information about the shareholders who own 5% (five percent) or more to OJK and the Stock Exchange.

Annual Report 2016


317





Rencana Peningkatan Kualitas Penerapan GCG Tahun 2017 GCG Quality Improvement Plan 2017

318

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai Perusahaan, pengelolaan terhadap risiko, kinerja Perusahaan, memperkuat kondisi internal Perusahaan, dan meningkatkan reputasi atau citra positif sebagai Bank yang memegang kepercayaan publik serta berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Implementation of sustainable corporate governance has an important role in increasing the value of the company, risk management, company performance, strengthen the company’s internal conditions, and improving the reputation or positive image as a bank that holds the public trust as well as contributes to the national economy.

Dalam rangka mempertahankan kondisi kesehatan Bank yang berada dalam penilaian SEHAT, Bank Sinarmas terus memperkuat implementasi Governance, Risk dan Compliance yang akan meningkatkan integrasi Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Fungsi Kepatuhan.

In order to maintain the condition of the Bank that received a HEALTHY assessment, Bank Sinarmas continues to strengthen its Governance, Risk and Compliance and enhances the integration of Governance, Risk Management and Compliance functions.

Peningkatan kualitas Tata Kelola di Tahun 2017 dilakukan dengan mengkaji dan menyempurnakan peraturan dan kebijakan Tata Kelola dengan mengikuti perubahan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga lainnya.

Improving the governance quality in 2017 reviewed and enhanced the governance rules and policies by tracking changes in the Financial Services Authority and other agencies regulations.







Kebijakan, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Policies, Structure and Mechanism of Corporate Governance

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Policy

Implementasi Tata Kelola memiliki fungsi dalam mengatur hubungan antar organ di dalam Bank Sinarmas sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip Tata Kelola dan etika bisnis yang sehat. 1. Pedoman Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) PT. Bank Sinarmas Tbk. yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.004/2015/DIR1-COMP Tanggal 30 November 2015 2. Pedoman Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.001/2016/PRESKOM Tanggal 9 Desember 2016 3. Panduan Tata Tertib Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.002/2016/PRESKOM Tanggal 9 Desember 2016 4. Pedoman Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.012/2016/PRESDIR-CorSec Tanggal 31 Agustus 2016 5. Panduan Tata Tertib Direksi melalui Surat Keputusan No SK.013/2016/PRESDIR-CorSec Tanggal 31 Agustus 2016 6. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (Code of Conduct) yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.001/2011/DIR1-COMP Tanggal 5 Oktober 2011 7. Panduan Transaksi Afiliasi & Transaksi Material yang disahkan melalui Surat Edaran No SE.052/2012/DIR4-CorSec Tanggal 28 Desember 2012 8. Pedoman Whistle Blowing yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.027/2015/PRESDIR-FMD Tanggal 20 Oktober 2015 9. Penerapan Kebijakan Anti Fraud yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.007/2012/PRESDIR-SKAITanggal 1 Juni 2012 10. Penerapan Visi, Misi, Obyektif Jangka Panjang, Etos Kerja dan Tagline PT. Bank Sinarmas Tbk. yang disahkan melalui Surat Keputusan No SK.022/2016/PRESDIR Tanggal 22 Desember 2016

Corporate Governance is a function that regulates relationships between bodies within Bank Sinarmas so that the duties, responsibilities and authorities are in accordance with the provisions of the applicable law, the governance principles and business ethics.

Struktur Tata Kelola

Governance Structure

Sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, struktur Tata Kelola Perusahaan terdiri dari organ utama Perusahaan, yaitu : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) RUPS adalah organ tertinggi Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan forum dan saham dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha Perseroan dan memperhatikan Anggaran Dasar serta peraturan perundangundangan.

According to Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, Corporate Governance structure is composed of Company bodies including: 1. The General Meeting of Shareholders The GMS is the supreme Company body with the authority not granted to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law on Limited Liability Companies and/or Articles of Association, and is a forum that shares in important decisions relating to the business interests of the Company and pays attention to the Articles of Association as well as legislation.

1. PT. Bank Sinarmas Tbk. Corporate Governance (GCG) Guidelines adopted through Circular Letter No. SK.004/2015/DIR1-COMP dated November 30 2015 2. Board of Commissioners’ Guidelines adopted through Circular Letter SK.001/2016/PRESKOM dated December 9, 2016 3. The Board of Commissioners’ Code of Conduct adopted through Circular Letter No. SK.002/2016/PRESKOM dated December 9, 2016 4. Board of Directors’ Guidelines adopted through Circular Letter No. SK.012/2016/PRESDIR-CorSec dated August 31, 2016 5. Board of Directors’ Code of Conduct adopted through Circular Letter No. .013/2016/PRESDIR-CorSec dated August 31, 2016 6. Code of Business Ethics and Code of Conduct adopted through Circular Letter No. SK.001/2011/DIR1-COMP dated October 5, 2011 7. 7. Affiliate Transactions and Material Transactions Manual adopted through Circular Letter No. SE.052/2012/DIR4-CorSec dated December 28, 2012 8. 8. Whistle Blowing Guidelines adopted through Circular Letter No. SK.027/2015/PRESDIR-FMD adted October 20, 2015 9. 9. Anti Fraud Policy adopted through Circular Letter No. SK.007/2012/ PRESDIR-SKAI dated June 1, 2012 10. 10. Vision, Mission, Long-Term Objectives, Work Ethics and PT. Bank Sinarmas Tbk. Tagline adopted through Circular Letter No. SK.022/2016/ PRESDIR dated December 22, 2016

Annual Report 2016


319






320

2. Dewan Komisaris Dewan Komisaris merupakan perangkat Perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan usaha yang dijalankan oleh Direksi sesuai dengan strategi yang telah disetujui. 3. Direksi Direksi merupakan perangkat eksekutif Perusahaan untuk menjalankan dan mengelola usaha sesuai dengan strategi, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. The Board of Commissioners The Board of Commissioners is the company body that oversees the implementation of the business carried on by the Board of Directors in accordance with the approved strategy. 3. Board of Directors The Board of Directors is the company executive body that runs and manages the business in accordance with its strategy, procedures, and policies that have been set.

Selain organ utama, Bank Sinarmas juga memiliki organ pendukung, antara lain : 1. Organ pendukung Dewan Komisaris l Komite Audit l Komite Pemantau Risiko l Komite Remunerasi dan Nominasi l Komite Tata Kelola Terintegrasi 2. Organ pendukung Direksi l Komite di Bawah Direksi n Asset & Liability Management (ALMA) & Asset & Liability Management Commitee (ALCO) n Komite Kredit n Komite Teknologi Informasi n Komite Manajemen Risiko n Komite Human Capital (HC) l Sekretaris Perusahaan l Satuan Kerja Audit Intern l Satuan Kerja Kepatuhan l Satuan Kerja Manajemen Risiko

In addition to the major bodies, Bank Sinarmas also has supporting bodies including: 1. Supporting the Board of Commissioners l Audit Committee l Risk Monitoring Committee l Remuneration and Nomination Committee l Integrated Governance Committee 2. Supporting the Board of Directors l Committees below the Board of Directors l Asset & Liability Management (ALMA) & Asset & Liability Management Commitee (ALCO) n Credit Committee n Information Technology Committee n Risk Management Committee n Human Capital Committee (HC) l Company Secretary l Internal Audit Unit l Compliance Unit l Risk Management Unit








Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholder

DEwAN KOMISARIS Board of Commissioner

Komite Audit Audit Committee

Komite Pemantau Risiko Risk Monitoring Committee

Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration and Nomination Committee

DIREKSI Board of Director

Komite Tata Kelola Terintegrasi

ALMA & ALCO

Integrated Corporate Governance Committee

Komite Kredit Credit Committee

Komite Teknologi Informasi Information Technology Committee

Komite Manajemen Risiko Risk Management Committee

Komite Human Capital Human Capital Committee

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Satuan Kerja Audit Intern Internal Audit Work Unit

Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Work Unit

Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Work Unit

Annual Report 2016


321






Mekanisme Tata Kelola Perusahaan STRUKTUR TATA KELOLA

Corporate Governance Mechanism GOVERNANCE STRUCTURE

l Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite l Number, composition, criteria and independence of the Board of Commissioners, memenuhi kebutuhan Bank Sinarmas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku Board of Directors and Committees meet the needs of Bank Sinarmas and in accordance with applicable regulations l Tugas pokok, tanggung jawab, pelaksanaan kerja dan fungsi dalam unit -unit bisnis l Main duties, responsibilities, work implementation and functions in the business telah ditetapkan melalui Surat Keputusan, Pedoman dan Tata Tertib. Kebijakan, units has been established by Decree, Guidelines and Procedures. Policies, prosedur dan sistem informasi Bank Sinarmas telah tersedia dan mendukung procedures and information systems of Bank Sinarmas has been provided and kegiatan operasional support operational activities l Pedoman Tata Kelola, Manajemen Risiko, pengendalian internal, fungsi kepatuhan l Governance Guidelines, risk management, internal control, capable compliance dan audit internal yang capable and internal audit functions l Benturan kepentingan dan transparansi l Conflicts of interest and transparency l Rencana strategis dan bisnis sejalan dengan visi, misi dan objektif jangka panjang l Strategic and business plans in line with the vision, mission and long-term Bank Sinarmas objectives of Bank Sinarmas

PROSES TATA KELOLA l Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab fungsi dari unit-unit kerja Bank Sinarmas mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian l Proses penggantian dan pengangkatan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite l Peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi melalui pendidikan dan pelatihan l pengungkapan transaksi afiliasi, benturan kepentingan oleh Direksi dan Dewan Komisaris melalui Surat Pernyataan l Penyediaan dana kepada pihak terkait dan dana besar dilakukan melalui persetujuan kredit l Pengelolaan Manajemen Risiko l Transparansi informasi keuangan, non keuangan dan produk Bank Sinarmas l Penyusunan rencana strategis dan bisnis dilakukan secara realistis, komprehensif dan terukur yang disetujui oleh Direksi dan dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi

HASIL TATA KELOLA l Pengungkapan kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi penting lainnya yang didukung dengan website Bank Sinarmas yang informatif l Kinerja Bank Sinarmas yang positif l Kepatuhan dan pengelolaan risiko yang memenuhi serta tindak lanjut hasil audit l Rencana bisnis bank menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan dan memberi manfaat ekonomis dan non ekonomis

322



GOVERNANCE PROCESS l Implementation of functions, duties and responsibilities of work units of Bank Sinarmas in optimizing the function of supervision and control l Process of replacing and appointment of Commissioners, Directors and Committees l Competency improvement of Board of Commissioners and Board of Directors through education and training l Disclosure of affiliate transactions, conflicts of interest by the Board of Directors and Board of Commissioners through Letter of Statement l Provision of funds to related parties and large funds is made through credit approval l Risk management l Transparency of financial and non-financial information, and product of Bank Sinarmas l Preparation of realistic, comprehensive and measurable strategic and business plan, approved by the Board of Directors and communicated to all levels of the organization

GOVERNANCE RESULT l Disclosure of financial and non-financial conditions as well as other important information, supported by informative website of Bank Sinarmas l Positive performance of Bank Sinarmas l Fulfilled compliance and risk management and follow-up of audit results l Bank’s business plan describes the sustainable growth of the Bank, with economic and non-economic benefits





Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders

RUPS merupakan organ tertinggi dalam Perseroan. RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Melalui RUPS, para pemegang saham dapat mengemukakan pendapat dan ikut andil dalam pengambilan keputusan-keputusan penting. RUPS juga menjadi forum evaluasi kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dengan memperhatikan seluruh aspek operasional Perusahaan, baik dari kinerja ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

The GMS is the highest body in the Company, and has the authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners within limitation that is determined in the Limited Liability Company Law and/or Company Articles of Association. Through the GMS, the shareholders are able to express their opinion and take part in the making of strategic decisions. The GMS also serves as a forum to evaluate the performance of Board of Directors and Board of Commissioners by taking into account all aspects of the Company’s operations, in terms of economy, social, and environment.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua), yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

As regulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company and Company Articles of Association, the GMS is divided into 2 (two), namely Annual GMS and Extraordinary GMS

Kewenangan RUPS

GMS Authority

RUPS berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, menyetujui perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar, menyetujui Laporan Tahunan dan mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau keputusan strategis lainnya yang diajukan oleh Direksi.

The GMS is authorized to appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, approve amendments and ratifications of the Articles of Association, approve the Annual Report and take decisions related to corporate actions or other strategic decisions proposed by the Board of Directors

Keputusan yang diambil pada saat RUPS didasarkan pada kepentingan Perseroan. Tanpa mengurangi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh RUPS, RUPS atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

The decisions taken at the GMS based on the interest of the Company. Without prejudice to the powers and authority held by the GMS, the GMS or shareholders are not able to intervene in the implementation of the tasks, functions and authorities of the Board of Commissioners and Board of Directors to carry out the obligations and rights in accordance with the Statutes and regulations. GMS decision making is conducted properly and transparently.

Annual Report 2016


323






Pelaksanaan RUPS

GMS Implementation

Penyelenggaraan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

The GMS is conducted properly and transparently as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Organization of the Public Company General Meeting of Shareholders.

Pemberitahuan mata acara RUPS kepada Regulator GMS Agenda notification to Regulator

Pemberitahuan kepada pemegang saham melalui media surat kabar, situs bursa dan website Perseroan Notification to shareholders via newspapers and the Company’s website

Pemanggilan pemegang saham dengan surat tercatat dan surat kabar, situs bursa dan website Perseroan Calling of Shareholders via registered letters and newspapers and the Company’s website

Pelaksanaan RUPS GMS Implementation

Pengumuman hasil RUPS GMS Resolutions Announcement

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Kegiatan Activity

324

Tanggal Pelaksanaan Date

Keterangan Description

Dasar Hukum Legal Basis

Pemberitahuan mata acara GMS Agenda Notice clearly and in detail to Financial Services Authority

Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS No later than five (5) business days prior to the announcement through advertisements

Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak terkait Delivering the GMS agenda in detail and clearly to Financial Services Authority and other related party.

Pasal 8 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

Pengumuman RUPS GMS announcement

Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan At least 14 (fourteen) days before the GMS, excluding the date of announcement and the date of the invitation

1. Pengumuman RUPS paling kurang memuat: l Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; l Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat; l Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan l Tanggal pemanggilan RUPS 2. Pengumuman RUPS paling kurang melalui : l 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional l situs web bursa efek l situs web Perusahaan

Pasal 10 Peraturan OJK No. 32/Pojk.04/2014



1. Announcement of GMS at least: l Provision for shareholders entitled to attend the GMS; l Provision for shareholders entitled to propose the agenda of the meeting; l Date of General Meeting of Shareholders; and l GMS Calling Date 2. Announcement of GMS at least through: l 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation l The stock exchange website l The company website






Kegiatan Activity


Pemanggilan RUPS Paling lambat 21 hari GMS Call sebelum pelaksanaan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS No later than 21 days prior to the GMS including the date of the call and the date of the GMS

Keterangan Description Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi: l Tanggal penyelenggaraan RUPS; l Waktu penyelenggaraan RUPS; l Tempat penyelenggaraan RUPS; l Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; l Mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan l Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi l Pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. l Pemanggilan RUPS paling kurang melalui : a. 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional b. situs web bursa efek c. situs web Perusahaan

Dasar Hukum Legal Basis Pasal 13 Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 Article 13 Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014

GMS at least contains: l GMS Date; l GMS Time; l GMS Place; l Provision for shareholders entitled to attend the GMS; l Agenda items for the meetings including an explanation; and l Information stating agenda item related materials available for l The shareholders from the date of the GMS Call until the GMS is held. l GMS Call in at least: a. 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation b. the stock exchange website c. The Company web site Pelaksanaan RUPS GMS implementation

Hari RUPS GMS Date

Pengumuman Ringkasan risalah RUPS The company prepares a summary of the GMS

Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan No later than two (2) working days after the GMS is held

Ringkasan Risalah Rapat paling sedikit memuat informasi : l tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS l anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS l jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah l ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat l jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan l mekanisme pengambilan keputusan RUPS l hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara l keputusan RUPS l pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai l Pemanggilan RUPS paling kurang melalui : a 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional b situs web bursa efek c situs web Perusahaan

Pasal 34 Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 Article 34 Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014

Summary Meeting Minutes at least containing : GMS date, GMS implementation, GMS time, and GMS agenda l Members of the Board of Directors and Board of Commissioners present at the GMS l Number of shares with valid voting rights present at the GMS and the percentage of total valid shares with voting rights l Whether there was any provision of opportunity for shareholders to ask questions and/or give opinions related to the meeting agenda l Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the meeting agenda, if shareholders were given the opportunity l GMS decision-making mechanism l Voting results including the number of votes agree, disagree, and abstained for each agenda item, if decision-making was done by voting l GMS decisions l Cash dividend payment to shareholders who are entitled, if there was a GMS decision related to cash dividends l The GMS Call at least through: a 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation b Stock Exchange website c Company website

Annual Report 2016


325






326

Kegiatan Activity


Pemyampaian Delivery

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan No later than 30 (thirty) days after the GMS is held

Keterangan Description Risalah RUPS dibuat dalam bentuk Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris. Melampirkan bukti Pengumuman surat kabar atas Ringkasan Risalah Rapat The GMS Minutes made as a GMS Notary Deed. Attached newspaper announcement proof of the Meeting Minutes

Dasar Hukum Legal Basis Pasal 32 dan 33 Peraturan OJK No. 32/ POJK.04/2014 Article 32 and 33 Financial Services Authority No. 32/ POJK.04/2014

Pelaksanaan RUPS Bank Sinarmas

GMS Implementation Stages Implementation of the GMS Bank Sinarmas

Pada periode tahun 2016, Bank Sinarmas menyelenggarakan RUPS sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu 2 (dua) RUPS Luar Biasa dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang diselenggarakan masing-masing pada hari Senin, 29 Februari 2016 dan Jumat, 24 Juni 2016, bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39. Jalan MH. Thamrin No.51 Jakarta Pusat-10350.

During 2016, Bank Sinarmas held 3 (three) GMS, 2 (two) Extraordinary General Meetings and 1 (one) Annual General Meeting held respectively on Monday, February 29, 2016 and Friday, June 24, 2016, at Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Floor 39. Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat-10350.

Mekanisme Pemungutan dan Penghitungan Suara

Voting and Counting Mechanisms

RUPS yang diselenggarakan di tahun 2016, dipimpin oleh Ketua Rapat yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris. Tata tertib RUPS dibacakan di awal RUPS berlangsung dan menjadi bagian dalam Berita Acara RUPS.

The GMS held in 2016, were led by a Meeting Chairman who was a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners. The GMS rules were read at the beginning of the GMS and became part of the GMS.

Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai hal yang berhubungan dengan agenda rapat yang dibicarakan.

The Meeting Chairman provided an opportunity to the shareholders or the proxies to ask questions, opinions, suggestions or recommendations before decisions on matters relating to the agenda were discussed.

Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Surat Suara yang telah dibagikan, Surat Suara diisi lengkap dengan mencantumkan: agenda rapat yang ditanya, nama pemegang saham, jumlah saham yang mewakili atau diwakili serta pertanyaan yang akan diajukan. Selanjutnya setelah terkumpul, Surat Suara diserahkan kepada Ketua Rapat.

Shareholders who wishes to ask questions, free to fill ballots that had been distributed, ballots were filled and included: meeting agenda item, the names of shareholders, number of shares they represent as well as questions to ask. Furthermore, after collected, ballots were submitted to the Meeting Chairman.

Ketua Rapat yang akan menjawab atau menanggapi pertanyaanpertanyaan dari para pemegang saham yang berkaitan dengan Acara Rapat yang sedang dibahas.

The Meeting Chairman answered or responded to questions from shareholders relating to the Meeting that were being discussed.

Setelah semua pertanyaan telah ditanggapi, selanjutnya dilakukan pemungutan suara dengan mengisi Surat Suara yang telah di bagikan sebelum RUPS berlangsung. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

After all questions had been addressed, then a vote was taken by filling in ballots that had been distributed prior to the GMS. Only shareholders or their authorized proxy were entitled to vote.








Selanjutnya, Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju atau blanko, kemudian akan disampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Ketua Rapat.

Furthermore, a Notary counted all the dissenting or blank votes, then the results of the vote count were presented to the Meeting Chairman.

Pihak Independen Penghitung Suara

Independent Party Vote Counters

Bank Sinarmas telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris dan Badan Administrasi Efek (BAE) dalam melakukan penghitungan dan/ atau memvalidasi suara.

Bank Sinarmas appointed independent parties from Notaries and Badan Administrasi Efek (BAE) to count and/or validate the vote.

Hak Pemegang Saham

Rights of Shareholders

l Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak menghadiri RUPS l Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak memperoleh informasi mengenai agenda Rapat dan bahan terkait agenda Rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Bank l Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya berhak mengeluarkan suara

l Shareholders, whose names are recorded in the Shareholders Register or their proxies were entitled to attend the GMS

RUPS Tahunan (RUPST)

Annual General Meeting (AGMS)

RUPS Tahunan wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam rapat tersebut, Direksi wajib menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan. 2. Mengemukakan pendapat mengenai penggunaan laba Perseroan, apabila Perseroan memiliki laba positif. 3. Mengemukakan pendapat mengenai penetapan akuntan publik untuk mengaudit tahun buku Perseroan yang sedang berjalan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan akuntan publik. 4. Hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar.

The AGMS shall be held no later than six (6) months after the fiscal year ends. During the meeting, the Board of Directors shall submit the following matters: 1. Annual Report. 2. Opinions on the use of profits of the Company, if the Company had positive earnings 3. Suggestions concerning the public accountant to audit the Company’s current financial year based on proposals by the Board of Commissioners or those authorized by the Board of Commissioners to determine the public accountant.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan Bank Sinarmas tahun 2016 diselenggarakan pada hari Jumat, 24 Juni 2016 bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39. Jalan MH. Thamrin No.51 Jakarta Pusat-10350.

The AGMS shall be held within a maximum period of 6 (six) months after the fiscal year ends. Bank Sinarmas’ AGMS was held on Friday, June 24, 2016 at Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Floor 39. Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat-10350.

l Shareholders, whose names were recorded in the Shareholders Register or their proxies were entitled to obtain information regarding the meeting agenda and related materials that were not contrary to the interests of the Bank l Shareholders, whose names were recorded in the Shareholders Register or their proxies were entitled to cast a vote

4. Other matters that require the approval of the GMS on Company interests with regard to the provisions of the Articles of Association

Annual Report 2016


327






RUPS Tahunan dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi Suryanto dan Lianny, Notaris Aryanti Artisari, S.H,.M.kn, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dan/atau terwakili dalam RUPS Tahunan sejumlah 15.148.797.723 saham atau sama dengan 99,34% dari total 15.249.836.612 saham dengan hak suara yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

The AGMS was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, Public Accounting Firm Mulyamin, Sensi Suryanto and Lianny, Notary Aryanti Artisari, S.H, .M.kn, Registrar PT Sinartama Gunita and shareholders and/or representative of shareholders. Number of shareholders present and/or represented at the AGM totalled 15,148,797,723 shares or 99.34% of 15,249,836,612, the total number of shares with valid voting rights with regard to the Shareholders List dated June 1, 2016 at 16.00 Western Indonesia Time.

Dengan demikian, ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Sinarmas dan regulasi telah terpenuhi sehingga penyelenggaraan RUPS adalah sah dan keputusannya bersifat mengikat.

Thus, the provisions of the AGMS quorum, as stipulated in Bank Sinarmas Articles of Association, and regulations had been fulfilled so the AGMS was valid and decisions were binding.

Ukuran: 3 kolom x 200 mm Media: Investor Daily Tanggal Muat: 02 Juni 2016 File: D15

328



SIZE: 3 column x 200 mm MEDIA: Investor Daily PUBLISHED DATE: June 02, 2016 File: D15






RUPS AGMS

Pemberitahuan Notice

RUPS Tahun Buku 2015 Tanggal : 24 Juni 2016 GMS for Financial Year 2015 Date: June 24, 2016

Pemanggilan Call

Agenda Item

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No SKL.206/2016/PRESDIR-Corsec tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 30 Mei 2016 No SKL.237/2016/PRESDIR-Corsec perihal Penambahan Mata Acara Rapat Perseroan

Dipublikasikan tanggal 2 Juni 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www. banksinarmas.com

Dipublikasikan tanggal 18 Mei 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www.banksinarmas.com

Published on June 2, 2016 through 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Exchange Web sites and company Web sites www. banksinarmas.com

Submited to Financial Services Authority (OJK) through No SKL.206/2016 /PRESDIR-Corsec dated May 10, 2016 and May 30, 2016 No. SKL.237/2016/Chairman-Corsec about Addition Meeting regarding the Company

Menerima dan Menyetujui Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Receive and Approve the Board of Directors annual report for the fiscal year ended December 31, 2015.. Pengesahan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Endorse the Annual Calculation (Balance Sheet and Profit/ Loss) for the fiscal year ended December 31, 2015 and release the responsibility of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision (acquit et de charge) for the financial year ended on December 31, 2015.

Published on May 18, 2016 through 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Exchange Web sites and company Web sites www.banksinarmas.com

Penegasan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Affirm use of profits for the fiscal year ended December 31, 2015. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan pemeriksaan (audit) pembukuan tahun 2016. Appoint Public Accountant to conduct the accounting examination (audit) for 2016. Penetapan Gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan tahun 2016. Determine Salary for the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners for 2016.

AGMS Description

Uraian RUPS Tahunan Mata Acara Item Pertama First

Keputusan Decision Menerima dan menyetujui Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015. Received and Approved the Board of Directors annual report for the fiscal year ended December 31, 2015. Hasil Perhitungan Suara Voting Result

Tidak Setuju Disagreed

Setuju Agreed

Abstain

Jumlah Saham Total Votes

(%)


(%)


(%)

Tidak Menentukan Pilihan No Determined Choice

0

0%

0

0%

15.148.797.723

100%

Nihil/None

Mata Acara Item

Keputusan Decision Mengesahkan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Endorsed the Annual Calculation (Balance Sheet and Profit/Loss) for the fiscal year ended December 31, 2015 and released the responsibility of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision (acquit et de charge) for the financial year ended on December 31, 2015.

Kedua Second

Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

15.148.797.723

100%

Nihil/None

Annual Report 2016


329






Mata Acara Item

Keputusan Decision 1. Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 sebesar Rp 185,15 M (seratus delapan puluh lima koma satu lima miliar) yang akan digunakan sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 dan pasal 23 anggaran dasar Perseroan. 2. Menyetujui sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp 184,65 M (seratus delapan puluh empat koma enam lima miliar) akan dipergunakan untuk membiayai operasional Perseroan dan memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat 3 akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris. 3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku

Ketiga Third

1. . Approved the Company’s profit for the fiscal year ended on December 31, 2015 amounting to Rp185.15 M (one hundred eighty-five point one five billion) to use Rp500,000,000 (Five Hundred Million) for the reserve fund in accordance with the provisions of article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 and article 23 of the Company Articles of Association. 2. To approve the Company’s remaining net profit of Rp184.65 M (one hundred eighty-four point six five billion) to be used to finance the Company’s operations and strengthen the Company’s Capital to be recorded as retained earnings, in accordance with article 23, paragraph 3, to be managed by the Board of Directors in an appropriate manner according to considerations of the Board of Directors, after receiving approval from the Board of Commissioners. 3. To authorize the Board of Directors to organize, implement, and execute the necessary actions with respect to the Company’s net profit above in accordance with the legal provisions and regulations Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


10.262

0,01%

0

0%

15.148.787.461

99,99%

Nihil/None

Mata Acara Item

Keputusan Decision 1. Menyetujui penunjukan KantorAkuntan Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny atau nama penggantinya yang terafiliasi dengan Moore Stephens International Limited untuk melakuka pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Keempat Fourth

1. To approve the appointment of accounting firm Mulyamin Sensi Suryanto and Lianny or replacement name affiliated with Moore Stephens International Limited, to conduct the examination (audit) of the Financial Statements of the Company for the fiscal year that will end on December 31, 2016. 2. Authorizes the Company’s Board of Directors to determine the fees for the public accounting firm, as well as other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm. Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

15.148.797.723

100%

Nihil/None

Mata Acara Item

Keputusan Decision Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan Gaji para anggota Direksi dan Honorarium Dewan Komisaris Perseroan.

Kelima Fifth

Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners, having regard to the proposal put forward by the Remuneration and Nomination Committee of the Company, to set the salaries for the Board of Directors members and honorarium for the Board of Commissioners. Hasil Perhitungan Suara Voting Result


330

Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


10.262

0,01%

0

0%

15.148.787.461

99,99%

Nihil/None








Ibu Tjendrawati Widjaja selaku Komisaris Utama ditunjuk sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Tahunan Bank Sinarmas. Ketua rapat memberikan kesempatan dalam menjawab pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

Tjendrawati Widjaja as Commissioner was appointed as the Bank Sinarmas AGMS Chairman. The Meeting Chairman provided an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions/ comments and/or suggestions on any meeting agenda. Then the Meeting Chairman, answered or responded to questions/notes put by the shareholders present.

Jumlah penanya pada mata acara Rapat Ketiga sejumlah 1 (satu) orang penanya dan pada mata acara Rapat Kelima sejumlah 1 (satu) orang penanya. Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aryanti Artisari S.H., M.kn. dan PT Sinarmas Gunita selaku Badan Administrasi Efek (BAE) dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara.

There was 1 (one) question on the Third agenda item and 1 (one) question on the Fifth agenda item. Once all questions are answered and responded to, a vote for shareholders or authorized proxies entitled to vote was taken. Each share holder was entitled to cast one vote. The Company appointed independent parties such as the Notary Aryanti Artisari SH, M.Kn. and PT Sinarmas Gunita to calculate and/or validate the vote.

Ringkasan risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2015 telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Juni 2016 melalui surat ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.SKL.287/2016/ PRESDIR-CorSec perihal Pemberitahuan Laporan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) dan Sistem Pelaporan Elektronik www. idx.co.id (Bursa Efek Indonesia) melalui surat No.SKL.292/2016/ PRESDIR-CorSec perihal Hasil Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa dan dipublikasikan di harian Media Indonesia dan Invetor Daily Indonesia tanggal 28 Juni 2016 serta dipublikasikan juga di situs Perseroan www.banksinarmas.com secara billingual (dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris).

The AGMS decisions for the financial year 2015 were reported to Financial Services Authority (OJK) on June 28, 2016 by letter to OJK through Notice No.SKL.287/2016/PRESDIR-CorSec regarding Summary Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders Report (“AGMS”) and the Extraordinary General Meeting Shareholders (“EGMS”) of PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Company”) through the Electronic Reporting System www.idx.co.id (Indonesia Stock Exchange) through letter No.SKL.292/2016/PRESDIR-CorSec regarding the The Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders and published in the daily Media Indonesia and Investor Daily Indonesia dated June 28, 2016 and published on the Company’s website www. banksinarmas.com in Indonesian and English.

Penyampaian risalah RUPS Tahunan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Submission of the minutes of Annual GMS have been reported to Financial Services Authority.

RUPS Luar Biasa

Extraordinary GMS

RUPS Luar Biasa diselenggarakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham yang mewakili 1/10 dari seluruh jumlah saham dengan hak suara, kecuali Anggaran Dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil. Di tahun 2016, RUPS Luar Biasa Bank Sinarmas diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada hari Senin, 29 Februari 2016 dan Jumat, 24 Juni 2016, bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39. Jalan MH. Thamrin No.51 Jakarta Pusat-10350.

An EGMS can be held whenever deemed necessary by the Board of Directors at the written request of the Board of Commissioners or from Shareholders representing 1/10 of the total number of shares with voting rights, unless the Articles of Association specify a smaller amount. In 2016, Bank Sinarmas held 2 (two) Extraordinary GMS on Monday, February 29, 2016 and Friday, June 24, 2016, at Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Floor 39. Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat-10350.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny, Notaris Aryanti Artisari S.H.,M. kn, Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita dan pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham.

The Extraordinary General Meeting was attended by the Board of Commissioners, Board of Directors, the Public Accountant Firm Mulyamin Sensi Suryanto and Lianny, Notary Aryanti Artisari S.H.,M. kn, Registrar PT Sinartama Gunita, shareholders and/or proxy/representative shareholders.

Annual Report 2016


331






Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa/wakil pemegang saham yang hadir dan/atau terwakili dalam RUPS Luar Biasa adalah sebagai berikut : Tanggal RUPS Luar Biasa Extraordinary GMS

Pemegang Saham yang Hadir/Terwakili Shareholders Attended/Represented

Persen Percentage

Recording Date

Pukul Time

Senin, 29 Februari 2016 Monday, February 29, 2016

13.094.336.975 saham dari total 14.151.999.729 saham dengan hak suara yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Recording Date 13,094,336,975 shares of the total 14,151,999,729 shares with valid voting rights were registered in the Shareholders Register at the Recording Date

92,53%

4 Februari 2016 February 4, 2016

16.00 WIB

Jumat 24 Juni 2016 Friday, June 24, 2016

15.148.797.723 saham dari total 15.249.836.612 saham dengan hak suara yang sah yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada saat Recording Date 15,148,797,723 shares of the total 15,249,836,612 shares with valid voting rights registered in the Shareholders Register at the Recording Date

99,34%

1 Juni 2016 June 1, 2016

16.00 WIB

Dengan demikian, ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Sinarmas dan regulasi telah terpenuhi sehingga penyelenggaraan RUPS adalah sah dan keputusannya bersifat mengikat.

Ukuran: 3 kolom x 170 mm Media: Investor Daily, Media Indonesia tanggal Muat: 05 Februari 2016 File: Pengambilan RUPSLB Bank Sinarmas-D7

332

The number of shareholders and/or representatives of shareholders present and/or represented at the Extraordinary GMS is as follows:



Thus, the provisions of the GMS quorum as stipulated in the Articles of Association of Bank Sinarmas and regulations were fulfilled so the GMS was valid and could make binding decisions.

SIZE: 3 column x 170 mm MEDIA: Investor Daily, Media Indonesia PUBLISHED DATE: February 05, 2016 FILE: Calling for EGMS of Bank Sinarmas-D7






Uraian Pemberitahuan, Panggilan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa RUPS GMS RUPS Luar Biasa Tanggal : 29 Februari 2016 Extraordinary General Meeting Date: February 29, 2016

Notification, Calling and Agenda of Extraordinary Meeting of Shareholders

Pemberitahuan Notice

Pemanggilan Call

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.SKL.027/2016/PRESDIR-Corsec tanggal 13 Januari 2016

Dipublikasikan tanggal 5 Februari 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www.banksinarmas.com

Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan

Published on February 5, 2016 through 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Stock Exchange Web site and Company Web sites www. banksinarmas.com

Persetujuan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas II)

Dipublikasikan tanggal 21 Januari 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www.banksinarmas.com The submission to Financial Services Authority (OJK) No.SKL.027/2016/PRESDIR -Corsec dated January 13, 2016

Mata Acara Agenda

Posted January 21, 2016 through 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Stock Exchange Web site and Company Web sites www.banksinarmas.com

Approval of Company Capital Increase

Approval of Capital Increase by Providing Pre-emptive Rights (Public Offering Issue II) Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk Melaksanakan Peningkatan Modal Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Implement the Capital Increase of the Company in connection with the Rights Issue II

RUPS Luar Biasa Tanggal : 24 Juni 2016 Extraordinary General Meeting Date : June 24, 2016

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.SKL.206/2016/PRESDIR-Corsec tanggal 10 Mei 2016 dan tanggal 30 Mei 2016 No SKL.237/2016/ PRESDIR-Corsec perihal Penambahan Mata Acara Rapat Perseroan

Dipublikasikan tanggal 2 Juni 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www.banksinarmas.com

Dipublikasikan tanggal 18 Mei 2016 melalui 2 (dua) surat kabar harian yaitu Investor Daily dan Media Indonesia; situs Web Bursa dan situs Web Perseroan www.banksinarmas.com

Published on June 2, 2016 through 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Stock Exchange Web site and Company Web sites www. banksinarmas.com

The submission to Financial Services Authority (OJK) No.SKL.206/2016/PRESDIR-Corsec on May 10, 2016 and May 30, 2016 No SKL.237/2016/PRESDIR-Corsec of the Company’s Meeting Agenda Increased

Perubahan Anggaran Dasar Amendments to the Articles of Association Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah Changes in the Sharia Supervisory Board composition

Posted 18 May, 2016 hrough 2 (two) daily newspapers namely Investor Daily and Media Indonesia; Stock Exchange Web site and Company Web sites www. banksinarmas.com

Extraordinary General Meeting Decisions-February 29, 2016

RUPS Luar Biasa-29 Februari 2016 Mata Acara Item

Keputusan Decision 1. Menyetujui perubahan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp2.000.000.000.000,- terbagi atas 20.000.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp100,- menjadi sebesar Rp6.000.000.000.000,- terbagi atas 60.000.000.000 lembar saham masing-maisng lembar saham berniai Rp100,2. Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat 1 dari Anggaran Dasar Perseroan berkaitan dengan Modal Dasar

Pertama First

1. Approved the change in the Company’s original capital amounting to Rp2,000,000,000,000 divided into 20,000,000,000 shares, each share worth Rp100 to Rp6,000,000,000,000 divided into 60,000,000,000 shares, each share worth Rp100 2. Approved the change of Article 4 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company relating to Authorized Capital Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

13.094.336.975

100%

Nihil/None

Annual Report 2016


333






Mata Acara Item Kedua Second

Keputusan Decision Menyetujui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas II) Approved the Capital Increase by giving Preemptive Rights (Issue II) Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


25.137

0.0002%

0

0%

13.094.311.838

99,9998%

Nihil/None

Mata Acara Item Ketiga Third

Keputusan Decision Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan peningkatan modal Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT II Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to carry out the capital increase of the Company in connection with the Rights Issue II Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

13.094.336.975

100%

Nihil/None

Decision of Extraordinary GMS-June 24, 2016

Keputusan RUPS Luar Biasa-24 Juni 2016 Mata Acara Item

Keputusan Decision 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang “MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA” dengan detail susunan kalimat perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi Rapat yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum Rapat ini. 2. Menyetujui untuk menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan meminta persetujuan/ memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Pertama First

1. Approved the amendment of Article 3 of the Articles of Association of the “PURPOSE AND BUSINESS ACTIVITIES” with details of amendment wording, as set out in the meeting materials distributed to the shareholders prior to the Meeting. 2. Approved the delegation and authority to the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to implement the above mentioned decision, including but not limited to signing the Deed before the Notary related to the Meeting Decision and request approval/notify these changes to the authorities. Hasil Perhitungan Suara Voting Result

Tidak Setuju Disagreed (%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

15.148.797.723

100%

Nihil/None

Mata Acara Item

Kedua Second

334

Setuju Agreed

Abstain



Keputusan Decision 1. Menyetujui Pengangkatan Bapak Muhammad Taufik Ridlo sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, yang akan berlaku efektif terhitung setelah mendapatkan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang saat ini menjabat yaitu tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas). Dengan demikian terhitung sejak diperolehnya rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Bapak Muhammad Taufik Ridlo sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, susunan selengkapnya anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) menjadi sebagai berikut: Ketua : Muhammad Taufik Ridlo Anggota : Ahmadi Bin Sukarno 2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat dihadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang 1. Approved the appointment of Muhammad Taufik Ridlo as the Company’s Sharia Supervisory Board Chairman, which will become effective commencing after receiving recommendations from the Indonesian Ulema Council and approval from Otoritas Jasa Keuangan to run until the expiry of the term of office of the Company’s Sharia Supervisory Board Members currently serving until 15 (fifteen) June 2017 (two thousand seventeen). Upon obtaining recommendations from the Indonesian Ulema Council and approval from Financial Services Authority on the appointment of Muhammad Taufik Ridlo as the Company’s Sharia Supervisory Board Chairman, the composition of the the Company’s Sharia Supervisory Board Members until 15 (fifteen) June 2017 (two thousand seven twelve) will be as follows: Chairman : Muhammad Taufik Ridlo Member : Ahmadi Bin Sukarno 2. Approved the delegation and authority ro the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to implement the above mentioned decision, including but not limited to signing the Deed before the Notary related to the Meeting Decision and request approval/notify these changes to the authorities







Hasil Perhitungan Suara Voting Result


Setuju Agreed

Abstain


(%)


(%)


(%)


0

0%

0

0%

15.148.797.723

100%

Nihil/None

Ibu Tjendrawati Widjaja selaku Komisaris Utama ditunjuk sebagai Ketua Rapat dalam RUPS Tahunan Bank Sinarmas. Ketua rapat memberikan kesempatan dalam menjawab pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap agenda rapat yang diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya.

Tjendrawati Widjaja as Commissioner was appointed as the Bank Sinarmas EGMS Chairman. The Meeting Chairman provided an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions/comments and/or suggestions on any meeting agenda. Then the Meeting Chairman, answered or responded to questions/notes put by the shareholders present.

Setelah semua pertanyaan dijawab dan ditanggapi selanjutnya dilakukan pemungutan suara dan hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara. Setiap satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aryanti Artisari S.H., M.kn. dan PT Sinarmas Gunita selaku Badan Administrasi Efek (BAE) dalam melakukan penghitungan dan/atau memvalidasi suara.

Once all questions are answered and responded to, a vote for shareholders or authorized proxies entitled to vote was taken. Each share holder was entitled to cast one vote. The Company appointed independent parties such as the Notary Aryanti Artisari SH, M.Kn. and PT Sinarmas Gunita to calculate and/or validate the vote.

Pelaporan Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa/Extraordinary GMS Summary Minutes Reporting 29 Februari 2016/February 29, 2016

24 Juni 2016/June 24, 2016

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Financial Services Authority No No

SKL.092/2016/PRESDIR-CorSec


Perihal Regarding

Pemberitahuan Laporan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) Summary Report Notice for the Extraordinary GMS Minutes (“EGMS”) for PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Company”)

Pemberitahuan Laporan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) Summary Report Notice for the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary GMS (“EGMS”) of PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Company”)

Tanggal Date

1 Maret 2016 March 1, 2016

28 Juni 2016 June 28, 2016 Bursa Efek Indonesia (BEI)-Elektronik Indonesia Stock Exchenge (BEI)-Electronic

No No



Perihal Regarding

Pemberitahuan Laporan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) Summary Report Notice for the Extraordinary GMS Minutes (“EGMS”) for PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Company”)

Pemberitahuan Laporan Hasil Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Perseroan”) Summary Report Notice for the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”) and the Extraordinary GMS (“EGMS”) of PT. Bank Sinarmas Tbk. (“Company”)

Tanggal Date

1 Maret 2016 March 1, 2016

28 Juni 2016 June 28, 2016

Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa dipublikasikan di harian Media Indonesia dan Investor Daily Indonesia tanggal 1 Maret 2016 (RUPSLB 29 Feb 2016) dan 28 Juni 2016 (RUPST & RUPSLB 24 Juni 2016) serta dipublikasikan juga di situs Perseroan www.banksinarmas.com secara billingual (dalam) Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

The Extraordinary General Meeting Summary Minutes were published in Media Indonesia and Investor Daily Indonesia on March 1, 2016 (EGMS 29 Feb, 2016) and June 28, 2016 (AGMS & EGMS June 24, 2016) and also published on the Company’s website www.banksinarmas.com in Indonesian and English).

Penyampaian risalah RUPS Luar Biasa telah dilaporkan kepada Ototritas Jasa Keuangan.

Submission of the minutes of the Extraordinary General Meeting has been reported to Financial Services Authority.

Annual Report 2016


335






Tingkat Kehadiran RUPS

GMS Attendance

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab, anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk hadir dalam penyelenggaraan RUPS. Ada pun kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas pada RUPS yang diselenggarakan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

As part of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors are required to attend the General Meeting of Shareholders. The Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors members’ attendance at the GMS held in 2016 were as follows:

Kehadiran Attendee Nama Name

Jabatan Position

RUPS Luar Biasa RUPS Luar Biasa (29 Februari 2016) (24 Juni 2016) Extraordinary GMS Extraordinary GMS (February 29, 2016) (June 24, 2016)

Tjendrawati Widjaja

Komisaris Utama President Commissioner

√

√

√

Sammy Kristamuljana

Komisaris Independen Independent Commissioner

√

√

√

Rusmin


√

√

√

Freenyan Liwang

Direktur Utama President Director

√

√

√

Heru Agus Wuryanto

Direktur Director

√

√

√

Loa Johnny Mailoa

Direktur Director

√

√

√

Halim

Direktur Director

√

√

√

Soejanto Soetjijo

Direktur Director

√

√

√

Frenky Tirtowijoyo Susilo

Direktur Director

√

√

√

Salis Teguh Hartono

Direktur Independen Independent Director

√

√

√

Hanafi Himawan


√

√

√

Tingkat kehadiran pemegang saham dalam RUPST Bank Sinarmas selama 5 (lima) tahun terakhir berkisar pada angka lebih dari 90%. Dan pada tahun 2016 menjadi 99,34%. Hal tersebut menunjukkan perhatian pemegang saham tertuju pada perkembangan bisnis Perseroan, dimana jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili telah memenuhi kuorum dalam RUPS (terdata sejumlah 15.148.797.723 saham dari total 15.249.836.612 saham). Pengumuman dan panggilan RUPS Bank Sinarmas teralisasi dengan efektif.

336

RUPS Tahunan (24 Juni 2016) Annual GMS (June 24, 2016)



The level of attendance of shareholders in the Bank Sinarmas AGMS for 5 (five) years has been more than 90%, and in 2016 became 99.34%. This shows the concern for shareholders focused on the development of the Company’s business, where the number of shares with voting rights present or represented reached a quorum at the GMS (recording a total number of 15,148,797,723 shares from 15,249,836,612 shares). The Bank Sinarmas GMS announcement and calls were reallized effectively.






Kehadiran Pemegang Saham Shareholders’ Attendance

2015

93,44%

94,63%

93,61%

2016

95,98%

99,34%

persentase | percentage

2014

2013

2012

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Previous Year GMS Decisions

Pada periode tahun 2015, Bank Sinarmas menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu 1 (satu) kali RUPS Tahunan dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa. Bank Sinarmas juga telah merealisasikan hasil putusan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan untuk Tahun Buku 2015, dilakukan dengan progress realisasi sebagai berikut:

In 2015, Bank Sinarmas held 2 (two) GMS, namely 1 (one) Annual GMS and 1 (one) Extraordinary GMS. Bank Sinarmas also realized the decisions of the Annual GMS and Extraordinary GMS was for the Fiscal Year 2015, conducted by the progress realized as follows:

RUPS Tahunan 2015 Diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Juni 2015 bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat.

2015, Annual GMS Held on Friday, June 12th, 2015 at Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Floor 39 Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta.

Agenda Item

Keputusan Decision

Realisasi Realization

Pertama First

Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2014 Receive and approve the Annual Report of the Board of Directors for the fiscal year ended December 31, 2014

Selesai Completed (100%)

Kedua Second

Mengesahkan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba) untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 serta memberikan pembebasan tanggung jawab kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan (acquit et de charge) yang telah dijalankan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 Ratify the Annual Calculation (Balance Sheet and Profit/Loss) for the fiscal year ended on December 31, 2014 and released the responsibility to the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the management and supervision (acquit et de charge) for the financial year ended on December 31, 2014


Ketiga

Menyetujui penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 sebesar Rp154,932 miliar (seratus lima puluh empat koma sembilan tiga dua miliar. Bahwa dari laba tersebut akan digunakan sebagai berikut : a. Sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) untuk dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 dan pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan. b. Sisa laba bersih Perseroan sejumlah Rp154,432 miliar (seratus lima puluh empat koma empat tiga dua miliar) akan dipergunakan untuk membiayai operasional Perseroan dan memperkuat Permodalan Perseroan dan dicatat sebagai Laba yang Ditahan, sesuai dengan pasal 23 ayat 3 akan dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur, melaksanakan, dan menjalankan tindakantindakan yang diperlukan sehubungan dengan penggunaan laba bersih Perseroan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku


Annual Report 2016


337






Agenda Item

Keputusan Decision


Third

Approve the use of the Company’s profits for the fiscal year ended on December 31, 2014 amounting to Rp154,932 billion (one hundred and fifty-four point nine three two billion. That the profits will be used as follows: a. Rp500,000,000 (five hundred million Rupiah) for the reserve fund in accordance with the provisions of article 70 paragraph 1 of Law No. 40 of 2007 and article 23 of the Articles of Association. b. The rest of the net profit of Rp154,432 billion (one hundred and fifty-four point four three two billion) will be used to finance the Company’s operations and strengthen the Capital of the Company and be recorded as Retained Earnings, in accordance with article 23, paragraph 3, and shall be managed by the Board of Directors in a manner that shows proper consideration by the Board of Directors, after receiving approval from the Board of Commissioners Authorize the Board of Directors to organize, implement, and execute the necessary actions with respect to the Company’s net profit above in accordance with the legal provisions and regulations


Keempat Fourth

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny untuk melakukan pemeriksaan (audit) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. 2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut. 1. Approve the appointment of accounting firm Mulyamin Sensi Suryanto and Lianny to conduct the examination (audit) of the Company Financial Statements for the financial year that will end on December 31, 2015. 2. Provide power to the Board of Directors of the company to determine the fees for the public accounting firm, as well as other requirements in connection with the appointment of the public accounting firm.


Kelima Fifth

Menyetujui pelimpahan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usul yang diajukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan gaji para anggota Direksi dan honorarium Dewan Komisaris Perseroan. Approve the delegation of authority to the Board of Commissioners, having regard to the proposals put forward by the Remuneration and Nomination Committee of the Company, to determine the remuneration of the members of the Board of Directors and honorarium for the Board of Commissioners.


RUPS Luar Biasa Diselenggarakan pada hari Selasa, 24 Maret 2015 bertempat di Ruang Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Lantai 39 Jalan MH. Thamrin No. 51 Jakarta Pusat. Agenda Item

Pertama

338

Extraordinary General Meeting Held on Tuesday, March 24, 2015 at Paseo, Sinarmas Land Plaza Tower II Floor 39 Jalan MH. Thamrin No. 51, Central Jakarta.

Keputusan Decision 1. Menyetujui pengangkatan Saudara Soejanto Soetjijo dan Saudara Frenky Tirtowijoyo Susilo masing-masing sebagai Direktur Perseroan terhitung efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat yaitu tanggal 15 Juni 2017. Dengan demikian sejak ditutupnya rapat, susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: DIREKSI: Direktur Utama : Freenyan Liwang Direktur : Heru Agus Wuryanto Direktur : Loa Johnny Mailoa Direktur : Halim Direktur : Soejanto Soetjijo Direktur : Frenky Tirtowijoyo Susilo Direktur Independen : Salis Teguh Hartono Direktur Independen : Hanafi Himawan DEWAN KOMISARIS: Komisaris Utama : Tjendrawati Widjaja Komisaris Independen : Sammy Kristamuljana Komisaris Independen : Rusmin DEWAN PENGAWAS SYARIAH: Ketua : Ali Mustafa Yaqub Anggota : Ahmadi Bin Sukarno 2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang.










Agenda Item

First

Kedua Second

Ketiga

Keputusan Decision


1. Approve the appointment of Soejanto Soetjijo and Frenky Tirtowijoyo Susilo respectively as Directors of the Company effective from the adjournment of this meeting until the end of the term of office of the Board of Directors currently serving that is June 15, 2017. Thus from the adjournment of the meeting, the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board of the Company is as follows: Board of Directors: President Director : Freenyan Liwang Director : Heru Agus Wuryanto Director : Loa Johnny Mailoa Director : Halim Director : Soejanto Soetjijo Director : Frenky Tirtowijoyo Susilo Independent Director : Salis Teguh Hartono Independent Director : Hanafi Himawan BOARD OF COMMISSIONERS: Commissioner : Tjendrawati Widjaja Independent Commissioner : Sammy Kristamuljana Independent Commissioner : Rusmin SHARIA SUPERVISORY BOARD: Chairman : Ali Mustafa Yaqub Members : Ahmadi Bin Sukarno 2. Appoint and authorize the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to implement the above mentioned decision, including but not limited to signing the deed of decisions declaration by the Notary and notify the change to the authorities.


1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehingga dengan demikian detil susunan kalimat masing-masing pasal perubahannya sebagaimana tertuang dalam materi rapat yang telah dibagikan kepada pemegang saham sebelum rapat ini. 2. Menunjuk dan memberi kuasa kepada Direksi dan/atau Corporate Secretary Perseroan untuk melaksanakan keputusan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk menandatangani akta pernyataan keputusan rapat di hadapan Notaris dan memberitahukan perubahan tersebut kepada pihak yang berwenang. 1. Approve the Company amendment in connection with the application of Financial Services Authority Regulation and amend the Articles of Association of the Company with detailed wording of each amendment, as set out in the meeting materials that were distributed to shareholders before the meeting. 2. Appoint and authorize the Board of Directors and/or the Corporate Secretary of the Company to implement the above mentioned decision, including but not limited to signing the deed of decisions declaration by the Notary and notify the change to the authorities. Pada bulan Juni 2012, PT. Bank Sinarmas Tbk., melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD). Dana yang diperoleh dari PUT I adalah sebesar Rp300.796.534.500. (tiga ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh empat ribu lima ratus Rupiah). Keseluruhan dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan teknologi informasi sebesar 60% dan pengembangan jaringan kantor sebesar 40% dengan uraian sebagai berikut : l Total penggunaan dana periode Oktober hingga Desember 2012 adalah sebesar Rp36.351.786.504,7 (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus empat koma tujuh Rupiah), dengan Rp24.086.621.170,2 (dua puluh empat miliar delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus tujuh puluh koma dua Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp12.265.165.334,5 (dua belas miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh empat koma lima Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor. l Total penggunaan dana periode Januari hingga Maret 2013 adalah sebesar Rp24.257.379.241,28 (dua puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh satu koma dua delapan Rupiah) dengan 9.158.062.469,65 (sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta enam puluh dua ribu empat ratus enam puluh sembilan koma enam lima Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp 15.099.316.771,63 (lima belas miliar sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh satu koma enam tiga Rupiah) l Total penggunaan dana periode April hingga Juni 2013 adalah sebesar Rp33.218.107.267,32 (tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan belas juta seratus tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh koma tiga dua Rupiah), dengan Rp8.903.666.711,17 (delapan miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sebelas koma satu tujuh Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp24.314.440.556,15 (dua puluh empat miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh enam koma satu lima Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor l Total penggunaan dana periode Juli hingga September 2013 adalah sebesar Rp90.697.650.439,17 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh sembilan koma satu tujuh Rupiah), dengan Rp57.855.842.162,67 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh dua koma enam tujuh Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp32.841.808.276,5 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor.


Selesai (100%)

Annual Report 2016


339






Agenda Item

Ketiga

Third

340

Keputusan Decision


l Total penggunaan dana periode Oktober hingga Desember 2013 adalah sebesar Rp41.563.555.567 (empat puluh satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh Rupiah), dengan Rp27.362.274.290 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp14.201.281.277 (empat belas miliar dua ratus satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor. l Total penggunaan dana periode Januari hingga Maret 2014 adalah sebesar Rp36.524.702.479 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah), dengan Rp24.146.230.452 (dua puluh empat miliar seratus empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu empat ratus lima puluh dua) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp12.378.472.027 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh tujuh Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor. l Total penggunaan dana periode April hingga Juni 2014 adalah sebesar Rp34.408.155.086,34 (tiga puluh empat miliar empat ratus delapan juta seratus lima puluh lima ribu delapan puluh enam koma tiga empat), dengan Rp26.288.551.814,64 (dua puluh enam miliar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat belas koma enam empat Rupiah) untuk pembelanjaan teknologi informasi dan Rp8.119.603.271,7 (delapan miliar seratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh Rupiah) untuk pengembangan jaringan kantor l Sehingga Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I keseluruhannya digunakan untuk Pembelanjaan Teknologi Informasi sebesar Rp177.801.249.070,33 (seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh koma tiga tiga Rupiah) dan untuk Pengembangan Jaringan Kantor sebesar Rp119.220.087.514,48 (seratus sembilan belas miliar dua ratus dua puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat belas koma empat delapan Rupiah)

Selesai (100%)

In June 2012, PT. Bank Sinarmas Tbk., issued a Limited Public Offering I (PUT I) to shareholders with preemptive rights notice (ER). The proceeds from the Rights Offering, amounted Rp300,796,534,500 (Three hundred billion seven hundred and ninety six million five hundred and thirty-four thousand five hundred Rupiah). 60% of the funds were used for information technology spending and 40% for office network development with the following description: l Total use of funds in the period October to December 2012 amounted to Rp36,351,786,504.7 (thirty-six billion three hundred fifty one million seven hundred and eighty-six thousand five hundred four point seven Rupiah), with Rp24,086,621,170. 2 (twenty four billion eighty six million six hundred and twenty one thousand one hundred and seventy point twenty Rupiah) used for information technology spending and Rp12,265,165,334.5 (twelve billion, two hundred and sixty five million one hundred sixty five thousand three hundred and thirty-four point five Rupiah) used for the development of the office network. l Total use of funds in the period January to March 2013 amounted to Rp24,257,379,241.28 (twenty four billion, two hundred and fifty-seven million three hundred seventy-nine thousand two hundred and forty-one point two eight Rupiah) and 9.158.062.469, 65 (nine billion one hundred and fifty-eight million sixty two thousand four hundred and sixty-nine point six five Rupiah) used for information technology spending and Rp 15,099,316,771.63 (fifteen billion ninety-nine million three hundred and sixteen thousand seven hundred and seventy twenty-one point six three Rupiah) l Total use of funds in the period from April to June 2013 amounted to Rp33,218,107,267.32 (thirty three billion, two hundred and eighteen million one hundred seven thousand two hundred and sixty-seven point three two Rupiah), with Rp8,903,666,711.17 (eight billion, nine hundred and three million six hundred and sixty six thousand seven hundred and eleven point one seven Rupiah) used for information technology spending and Rp24,314,440,556.15 (twenty four billion three hundred and fourteen million four hundred and forty thousand five hundred fifty-six point one five Rupiah) used for the development of office network l Total use of funds in the period from July to September 2013 amounted to Rp90,697,650,439.17 (nine billion, six hundred and ninety seven million six hundred fifty thousand four hundred and thirty-nine point one seven Rupiah), with Rp57,855,842,162.67 (fifty seven billion, eight hundred fifty-five million eight hundred and forty-two thousand one hundred sixty-two point six seven Rupiah) used for information technology spending and Rp32,841,808,276.5 (thirty-two billion eight hundred and forty-one million eight hundred eight thousand two hundred and seventy-six point five Rupiah) used for the development of the office network. l Total use of funds in the period from October to December 2013 amounted to Rp41,563,555,567 (forty-one billion, five hundred and sixty-three million five hundred fifty five thousand five hundred and sixty-seven Rupiah), with Rp27,362,274,290 (twenty seven billion three hundred sixty two million two hundred and seventy-four thousand two hundred and ninety Rupiah) used for information technology spending and Rp14,201,281,277 (fourteen billion, two hundred and one million two hundred eighty one thousand two hundred and seventy-seven Rupiah) used for the development of the office network. l Total use of funds in the period from January to March 2014 amounted to Rp36,524,702,479 (thirty six billion, five hundred and twenty-four million seven hundred and two thousand four hundred and seventy-nine Rupiah), with Rp24,146,230,452 (twenty four billion one hundred and forty-six million two hundred thirty thousand four hundred and fifty-two) used for information technology spending and Rp12,378,472,027 (twelve billion three hundred and seventy-eight million four hundred and seventy-two thousand twenty-seven Rupiah) used for network development office. l Total use of funds in the period from April to June 2014 amounted to Rp34,408,155,086.34 (thirty four billion four hundred eight million, one hundred and fifty five thousand and eighty-six point three four), with Rp26,288,551,814.64 (two twenty-six billion, two hundred and eighty eight million five hundred and fifty one thousand eight hundred and fourteen point six four Rupiah) used for information technology spending and Rp8,119,603,271.7 (eight billion, one hundred and nineteen million six hundred and three thousand two hundred seventy twenty-one point seven Rupiah) used for the development of office network l So from the use of Proceeds from Issue I for Information Technology amounted to Rp177,801,249,070.33 (one hundred and seventy-seven billion, eight hundred and one million two hundred and forty-nine thousand and seventy point three three Rupiah) and for Development Office Network amounted to Rp119,220,087,514.48 (one hundred nineteen billion two hundred and twenty million eighty seven thousand five hundred and fourteen point four eight Rupiah)

Completed (100%)




Sammy Kristamuljana Komisaris Independen Independent Commissioner



Tjendrawati Widjaja Komisaris Utama President Commissioner


Rusmin

Komisaris Independen Rapat Umum Pemegang Saham Independent Commissioner General Meeting of Shareholders

Annual Report 2016


341





Dewan Komisaris

Board of Commissioners

342

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perseroan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

The Board of Commissioners is the body in charge of the company and is collectively responsible for overseeing and advising the Board of Directors and ensuring that the Company implements Good Corporate Governance at all levels of the organization.

Dewan Komisaris berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is obliged to exercise supervision over policy maintenance, the maintenance path in general, both regarding the Company or the Company’s business and provide advice to the Board of Directors. Each member of the Board of Commissioners cannot act alone, but by decisions of the Board of Commissioners.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan antara lain melalui pembahasan kinerja dan permasalahan secara berkala dengan Direksi dan/atau pejabat Perusahaan, melakukan kunjungan kerja ke unit-unit kerja untuk memperoleh dan mengetahui secara langsung kinerja dan aktivitas usaha, pengawasan dalam hal penyempurnaan infrastruktur GCG dan Manajemen Risiko, kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh unitunit kerja di lingkungan Perseroan.

The monitoring mechanism is conducted through discussion and performance issues on a regular basis with the Board of Directors and/or officers of the company, by making working visits to the work units to obtain direct knowledge om the performance and business activities, supervision in terms of GCG and risk management infrastructure improvements, constraints and problems faced by the working units in the Company.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.

In performing its duties, the Board of Commissioners is responsible to the GMS. The Board of Commissioners accountability to the GMS is a manifestation of the oversight accountability for managing the Company in the implementation of GCG principles.

Pedoman Dewan Komisaris

Work Guidelines BOC

Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris, maka perlu diatur Pedoman Dewan Komisaris. Pedoman Dewan Komisaris ditetapkan melalui No.SK.001/2016/ PRESKOM Tentang PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK SINARMAS Tbk. tertanggal 9 Desember 2016. Adapun isi dari Pedoman Dewan Komisaris antara lain mengatur: I. Ketentuan Umum II. Landasan Hukum III. Keanggotaan IV. Masa Jabatan V. Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, dan/atau Hubungan Keluarga VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab Secara Umum VII. Wewenang VIII. Nilai-Nilai IX. Waktu Kerja X. Ketentuan Rapat Secara Umum XI. Orientasi Dewan Komisaris XII. Pelatihan Dewan Komisaris XIII. Keikutsertaan Saham XIV. Pelaporan XV. Larangan XVI. Lain-lain

To support its the Board of Commissioners effective supervisory function, it was necessary to establish Board of Commissioners guidelines. The guidelines and work rules were established through No. SK.001/2016/ PRESKOM regarding PT. BANK SINARMAS Tbk. BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES dated December 9, 2016. The contents of the guidelines and procedures for the Board of Commissioners included: I. General Provisions II. Legal Foundation III. Membership IV. Term of office V. Financial Relations, Relationship Management, and/or Family Relationships VI. General Description of Duties VII. Responsibilities VIII. Authority IX. Valuesorking time X. General Meeting Conditions XI. Board of Commissioners Orientation XII. Board of Commissioners Training XIII. Share Participation XIV. Reporting XV. Prohibitions XVI. Others







Dewan Komisaris Board of Commissioners

Secara lengkap pengungkapan Pedoman Dewan Komisaris dapat dilihat melalui website Perseoran dengan alamat www.banksinarmas.com (menu investor relation).

As full disclosure the Board of Commissioners’ guidelines can be viewed through the company website www.banksinarmas.com (investor relations menu).

Keanggotaan dan Komposisi

Membership and Composition

Keanggotaan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Sinarmas diatur dalam Pedoman Dewan Komisaris Bank Sinarmas, yang antara lain berbunyi : 1. Jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi;

Membership Membership of the Board of Commissioners of Bank Sinarmas prescribed in the Bank Sinarmas Board of Commissioners Guidelines includes: 1. The total member of the Board of Commissioners shall be at least 3 (three) persons and at most equal to the total members of the Board of Directors. 2. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners shall reside in Indonesia. 3. The Board of Commissioners will be lead by a President Commissioner 4. The Board of Commissioners will consists of Commissioners and Independent Commissioners. 5. At least 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners will be Independent Commissioners 6. Members of the Board of Commissioners will be individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure a. Shall have good morals and integrity; b. Shall be legally competent; c. Within 5 (five) years prior to appointment and during their tenure: i. Not been declared bankrupt; ii. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found responsible for causing a company to go bankrupt; iii. Never been sentenced for a criminal offense that is detrimental to the country’s financial and/or related to the financial sector; and iv. Never been a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that during their tenure: l Never organized an Annual Meeting; l Never been accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and not been accepted by the GMS or never given responsibility as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners by the GMS; and l Never led to the company that acquired a license, permission or registration from Financial Services Authority, to not fulfill their obligation to submit annual reports and/or financial reports to Financial Services Authority. d. Shall be commited to complying with laws and regulations; and e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

2. Paling kurang 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia; 3. Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris atau Komisaris Utama; 4. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen; 5. Paling kurang 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota dewan Komisaris adalah Komisaris Independen 6. Anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: i. Tidak pernah dinyatakan pailit; ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan; dan iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: l pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; l pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan l pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank.

Annual Report 2016


343






7. Selain memenuhi ketentuan pada poin 5 (lima), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya; b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank; c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank; d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank. 8. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. 9. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) sesuai dengan ketentuan.

c. Shall not have affiliations with the Bank, the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or major shareholders of the Bank; d. Shall not have business relationships, directly or indirectly related to the Bank’s business activities. 8. Each proposed removal and/or replacement of members of the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders shall consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee 9. Members of the Board of Commissioners shall meet the requirements and have passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions.

Komposisi Komposisi Dewan Komisaris PT. Bank Sinarmas Tbk. hingga 31 Desember 2016:

Composition PT. Bank Sinarmas Tbk. Board of Commissioners composition on December 31, 2016:

Nama Name

344

7. In addition to meeting the provisions in point 5 (five), Independent Commissioner shall meet the following requirements: a. Not be people who have worked or had the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Bank within six (6) months, except for reappointment as an Independent Commissioner of the Bank for the next period b. Shall not own shares either directly or indirectly in the Bank;

Jabatan Position

Persetujuan Approval

Domisili Domicile

RUPS

OJK/Bank Indonesia

Periode Masa Jabatan Expiry

Tjendrawati Widjaja


Jakarta, Indonesia

21 Desember 2009 (RUPS LB)

20 April 2010

13 Juni 2017 (RUPSLB)

Sammy Kristamuljana


Jakarta, Indonesia

15 Juni 2012 (RUPS LB)

3 Juli 2012


Rusmin


Jakarta, Indonesia

13 Juni 2014 (RUPS LB)

19 Juni 2014


Jumlah, komposisi dan kriteria Dewan Komisaris Bank Sinarmas pada periode tahun 2016 telah sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris Bank Sinarmas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/ POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

The Bank Sinarmas Board of Commissioners number, composition and criteria in 2016 was in accordance with the Bank Sinarmas Board of Commissioners’ Guidelines and the Otoritas Jasa Keuangan Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners for Issuers and Public Listed Companies.

Tugas dan Tanggung Jawab Berdasarkan Surat Keputusan No.SK.003/2016/PRESKOM tanggal 9 Desember 2016, secara umum Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Duties and Responsibilities Based on the Decree No.SK.002/2015/PRESKOM-CorSec & CorComm dated May 26, 2015, the Board of Commissioners has the following duties and responsibilities:








1. Melaksanakan sebaik-baiknya kewajiban Dewan Komisaris sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan-perubahannya, Board Manual, Surat Keputusan ini beserta perubahannya, dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris; 2. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris; 3. Dewan Komisaris menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance tertanggal 30 Januari 2006 jo. Peraturan Bank Indonesia 8/14/ PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006, dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 4. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank sebagai Perseroan maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi; 5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan serta melaporkannya secara tertulis ke Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran. 6. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank (kredit, treasury, penghimpunan dana, dan kegiatan operasional lainnya), kecuali : a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit bank Umum; b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 7. Memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bursa Efek Indonesia; 8. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan. b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. 9. Berkewajiban membentuk paling kurang : a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi.

1. To carry out the Board of Commissioners’ obligations in a well mannered way as mandated in the Laws and Regulations, the Company’s Articles of Association and its amendments, Board Manual, this Decree and its amendment, and Board Working Guidelines; 2. In performing its duties, the Board of Commissioners is entitled to obtain explanation from the Board of Directors or any member of the Board of Directors on all matters required by the Board of Commissioners; 3. The Board of Commissioners implements the GCG principles, as stipulated in Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 on the implementation of Good Corporate Governance dated January 30, 2006 and amended with Bank Indonesia Regulation No. 08/14/2006 dated October 5, 2006, in each business activity of the Bank at all levels of the organization; 4. To supervise the monitoring policy in general, regarding the Bank as the Company and the Bank as a business, and to provide advice to the Board of Directors; 5. In conducting the supervision, the Board of Commissioners must direct, monitor, and evaluate the implementation of the Company’s strategic policy and report in writing to Bank Indonesia every semester. 6. In conducting supervision, the Board of Commissioners must not be involved in making decisions about the Bank’s operations (credit, treasury, fund collection, and other operational activities), except: a. Provision of funds to related parties as stipulated in the Bank Indonesia regulations concerning Lending Limit for Commercial Banks; and b. Other matters specified in the Articles of Association of the Bank or the applicable laws and regulations. 7. To ensure that the Board of Directors has followed up the audit findings and recommendations of the Bank’s internal audit unit, the external auditors, the results of supervision by Bank Indonesia and/or by the other authorities, including but not limited to Bapepam-LK and/or the Indonesia Stock Exchange. 8. To inform Bank Indonesia within 7 (seven) working days after the discovery of: a. Violation to laws and regulations in the field of finance and banking. b. The condition or forecasts on matters that can harm the Bank’s sustainability. 9. To have the obligation to establish at least: a. Audit Committee b. Risk Monitoring Committee c. Remuneration and Nomination Committee

Annual Report 2016


345






346

10. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB sesuai kewenangannya dalam peraturan perundangundangan dan Anggaran Dasar; 11. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

10. The Board of Commissioners must conduct the Annual GMS and EGMS in accordance with its authority in legislation and the Articles of Association; 11. The Board of Commissioners must evaluate the performance of committees that helped the implementation of its duties and responsibilities every fiscal year end.

Wewenang 1. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya; 2. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu; 3. Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin 2 (dua) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS.

Authority 1. Board of Commissioners authority to suspend members of the Board of Directors stating the reasons; 2. The Board of Commissioners can take Bank management action in certain circumstances for a certain period; 3. The authority referred to in point 2 (two) is set by statute or decision of the GMS.

Kewajiban 1. Memberikan pengesahan dan mengawasi implementasi Rencana Bisnis Bank (RBB); 2. Menindaklanjuti hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan prinsip prudential dalam praktek bisnis (prudential banking practise) 3. Mengikuti perkembangan kegiatan bisnis Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengusulkan untuk mengadakan RUPS dan melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran tentang langkah perbaikan yang diperlukan; 4. Memberikan pendapat dan saran untuk disampaikan pada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank; 5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS dan peraturan perundangundangan; 6. Memberikan arahan dan konsultasi kredit serta review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang ditentukan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar; 7. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Responsibilities 1. Ratifying and supervising the implementation of the Bank’s Business Plan (RBB); 2. Following-up the result of the supervision and recommendation given in the event of violations based on the provisions of the applicalbe laws, Articles of Associations, and prudential principles in its business practices; 3. Keeping up with the development of the Bank’s business activities, and in the event that the Bank shows signs of decline, the Board shall immediately propose the convening of a GMS and report to the Shareholders together with the correction actions that are necessary; 4. Providing opinion and advices at the GMS on any matter considered important for the Bank’s management;

Nilai-Nilai Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris wajib menjalankan nilai-nilai sebagai berikut : 1. Integritas, kejujuran, satukan perbuatan dengan kata, tindakan yang sesuai dengan falsafah Perseroan; 2. Perilaku positif, berpikir positif, menghargai orang lain, kerja sama antar anggota, menciptakan lingkungan kerja yang bersahabat; 3. Komitmen, bekerja sepenuh hati, bertekad menjadi yang terbaik, menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas;

Values In carrying out its functions, the Board of Commissioners shall have the following values: 1. Integrity, honesty, united actions with words, actions in accordance with the philosophy of the Company; 2. A positive behavior, positive thinking, respect for others, cooperation between members, creating a friendly working environment; 3. Commitment, work wholeheartedly, determined to be the best, to finish the work completely;



5. Conducting other supervisory tasks that are determined by the GMS and the laws and regulations; 6. Providing guidance and credit consultation and review on credit approval that exceeds the amount set by the GMS and/or the Articles of Association; and 7. Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in each business activity of the Bank at all levels of the organization.






4. Perbaikan yang berkesinambungan, menghasilkan data yang akurat, mencari metode kerja yang efektif dan efisien, melaksanakan metode kerja untuk mencapai hasil yang terbaik; 5. Inovasi, mengadopsi cara terbaik untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan terobosan baru; 6. Loyal, memelihara semangat, menunjukkan kebanggaan sebagai anggota keluarga Sinarmas dan menghayati pekerjaan.

4. Continually improving, generating accurate data, looking for effective and efficient work methods, implementing working methods to achieve the best results; 5. Innovating, adopting the best ways to improve performance and generating new breakthroughs; 6. Loyal, nourish the spirit, show pride as Sinarmas family members and appreciate the work.

Pembagian Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris

The distribution of Duties and Responsibilities for each Member of the Board of commissioners

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris memiliki kebijakan dan melaksanakan pembagian tugas diantara anggota Dewan Komisaris yang tertuang dalam Surat Keputusan SK.003/2016/PRESKOM tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT. Bank Sinarmas Tbk.

In carrying out the Board of Commissioners supervisory function on the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Commissioners has a policy and has divided the tasks among its members as stipulated in Decree SK SK.003/2016/PRESKOM regarding the Division of Tasks and Responsibilities of the Board of Commissioners of PT. Bank Sinarmas Tbk.

Adapun Tugas dan tanggung jawab Anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The Board of Commissioners Members duties and responsibilities are as follows:

Komisaris Utama | President Commissioner Tjendrawati Widjaja l Menjadi anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi; l Melakukan koordinasi seluruh kegiatan Anggota Dewan Komisaris dan bersamasama Anggota Dewan Komisaris lainnya melakukan peningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan. l Melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemberian dan komposisi kredit berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian termasuk tindak lanjut atas temuan regulator di bidang kredit baik korporat dan UMKM agar sesuai dengan ketentuan standar kredit yang sehat terutama ; l Melakukan pengawasan terhadap pemberian kredit kepada pihak terkait; l Melakukan pengawasan terhadap jalannya penerapan strategis bisnis di masingmasing Kantor Wilayah dan Kantor Cabang; l Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Unit Usaha Syariah; l Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk, jasa dan pemasaran; serta l Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Global Trade Services.

l Be a member of the Risk Oversight Committee and the Remuneration & Nomination Committee; l Coordinate all activities of the Board of Commissioners and Members together with the Commissioners increase oversight on the management and performance of the Company. l Supervise the administration and the composition of loans based on the precautionary principle, including follow-up on the findings of the regulators in the field of credit both corporate and SMEs to comply with the provisions of sound credit standards; l Supervise the provision of credit to related parties; l Supervise the the strategic course of business in the respective Regional Offices and Branch Offices; l Supervise the Sharia activities; l Supervise products, services and marketing development; and l Supervise the Global Trade Services activities.

Komisaris Independen | Independent Commissioner Sammy Kristamuljana l Bertanggung jawab terhadap komite Pemantau Risiko; l Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan; l Melakukan pengawasan terhadap pemeliharaan dan/atau peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan; l Melakukan pengawasan atas penyelesaian temuan hasil pemeriksaan Otoritas jasa Keuangan di bidang Good Corporate Governance (GCG); l Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; l Melakukan pengawasan pada proses penyusunan dan realisasi risk appetite dan risk tolerance serta Rencana Bisnis Bank (RBB); l Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. l Melakukan pengawasan terhadap kredit bermasalah; l Melakukan pengawasan terhadap perumusan dan evaluasi strategi Perseroan yang tertuang dalam rencana bisnis dan corporate plan dikaitkan dengan visi dan misi Perseroan; l Melakukan pengawasan terhadap perumusan dan evaluasi pengembangan jaringan teknologi informasi guna mendukung kegiatan Perseroan; l Melakukan pengawasan hapus buku terhadap pokok pinjaman kepada pihak terkait dan tidak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku; l Melakukan pengawasan terhadap ketentuan dan prosedur kerja kartu kredit; serta l Melakukan pengawasan terhadap rencana pengembangan jaringan kantor baru, analisa pasar dan segmentasi pasar.

l Responsible for the Risk Oversight Committee; l Together with other members of the Board of Commissioners improve oversight of the management and performance of the Company; l Supervise the maintenance and/or improvement of the quality of corporate governance practices; l Evaluate conformity between risk management policies and their implementation; l Supervise the completion of the Financial Services Authority inspection findings for Good Corporate Governance (GCG); l Supervise the preparation and realization of the risk appetite and risk tolerance as well as the Bank Business Plan (RBB); l Monitor and evaluate the Risk Management Committee and the Risk Management Unit. l Supervise non-performing loans; l Supervise the formulation and evaluation of the Company’s strategy set out in the business plan and corporate plan associated with the Company’s vision and mission l Supervise the formulation and evaluation of the information technology network development to support the activities of the Company; l Supervise and remove loans to related parties that are in accordance with applicable regulations; l Supervise work rules and procedures for credit cards; and l Supervise the new office network development plan, market analysis and market segmentation

Annual Report 2016


347






Komisaris Independen | Independent Commissioner Rusmin l Bertanggung jawab terhadap Komite Audit dan Komite Remunerasi & Nominasi; l Bersama-sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan kinerja Perseroan; l Melakukan pengawasan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada Publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank; l Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan akuntansi terbaru dan kegiatan korporasi yang akan dilaksanakan; l Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP); l Melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal yang dilaksanakan oleh audit internal dan audit eksternal; l Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; l Melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia; l Melakukan pengawasan terkait potensi benturan kepentingan Bank; l Melakukan pengawasan terhadap setiap perbuatan hukum yang diambil Bank dan pengendalian terhadap risiko hukum; serta l Melakukan pengawasan terhadap strategi bank dalam pencegahan dan pengendalian fraud.

l Responsible for the Audit Committee and the Remuneration & Nomination Committee; l Together with other members of the Board of Commissioners in improve oversight of the management and performance of the Company; l improve oversight of the management and performance of the Company financial information to be issued by the Bank to the Public and/or authorities, among others, financial statements, projections, and other statements related to the Bank’s financial information; l Evaluate the latest accounting policies and corporate activities to be undertaken; l Evaluate the performance of the Public Accounting Firm (KAP); l Supervise internal control carried out by internal audit and external audit; l Supervise the inspection by internal auditors and follow-up by the Board of Directors on the findings of the internal auditor; l Supervise recruitment and human resource development; l Supervise the Bank’s potential conflicts of interest; l Supervise any legal actions taken by the Bank and control legal risk; and l Supervise the bank’s strategy for the prevention and control of fraud

Independensi dan Kepemilikan Saham

Independence and Shareholding

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas telah memenuhi ketentuan independensi sebagai berikut : 1. Tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau anggota Direksi. 2. Tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan lainnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 3. Hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) Lembaga/Perusahaan di luar Lembaga Keuangan. 4. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada point 3 (tiga), adalah apabila anggota Dewan Komisaris menjalankan tugas fungsional dari pemilik Perseroan yang berbadan hukum; atau merangkap jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.

All members of the Board of Commissioners of Bank Sinarmas has fulfilled the requirements of independence as follows: 1. Cannot have any family relationship to the second degree with other members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors. 2. Cannot hold concurrent positions on the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers of Commercial Banks, Rural Banks and other financial institutions, both domestically and overseas. 3. Can hold a concurrent position on the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officer at 1 (one) Institution/ Company outside the financial field. 4. The concurrent position referred to in point 3 (three), is where members of the Board of Commissioners run functional tasks of the owners of the Company; or concurrent position in the organization or non-profit institution, and soes not ignore the duties and responsibilities as a member of the Board of Commissioners.

Hubungan

Tjendrawati Widjaja

Sammy Kristamuljana

Rusmin

Hubungan Keuangan Dewan Komisaris

x

x

x


Direksi

x

x

x

Board of Directors

Pemegang Saham

x

x

x

Hubungan Keluarga

348

Relationship Financial Relationship

Shareholders Family Relationship

Dewan Komisaris

x

x

x


Direksi

x

x

x

Board of Directors

Pemegang Saham

x

x

x

Shareholders








Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan: 1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. 2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank.

Based on Otoritas Jasa Keuangan Regulation 55/POJK.03/2016 on Implementation of Good Corporate Governance for Banks, Members of the Board of Commissioners must disclose: 1. Ownership of shares of 5% (five percent) or more in the Bank, similar Banks and other companies domiciled inside and outside the country. 2. Financial and family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or the controlling shareholders of the Bank.

Informasi kepemilikan saham Dewan Komisaris Bank Sinarmas sebagai berikut:

Information regarding the Board of Commissioners’ shareholding in Bank Sinarmas is as follows:

Nama Name

31 Desember 2015 December 31, 2015


Tjendrawati Widjaja (Komisaris Utama | President Commissioner)

1.258.300 saham | shares (0,0089%)

458.300 saham | shares (0,003%)

Sammy Kristamuljana (Komisaris Independen | Independent Commissioner)

NIhil None

NIhil None

Rusmin (Komisaris Independen | Independent Commissioner)

Nihil None

NIhil None

Dengan demikian, Dewan Komisaris Bank Sinarmas telah memenuhi peraturan terkait independensi Dewan Komisaris.

Accordingly, the Board of Commissioners of Bank Sinarmas is in compliance with the regulations related to the independence of the Board of Commissioners.

Rangkap Jabatan

Concurrent Positions

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/ POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk merangkap jabatan, namun dengan ketentuan sebagai berikut: a. Hanya dapat menjadi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/Perusahaan bukan lembaga keuangan, atau b. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) Perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Based on Regulation of the Financial Services Authority No. 55/ POJK.03/2016 CONCERNING Governance Implementation for Commercial Banks for Banks, a member of the Board of Commissioners are allowed to concurrently hold a position, but with the following conditions: a. Can only be a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officer at 1 (one) institution/company that is not a financial institution, or b. Members of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers can carry out oversight functions on one (1) non-bank subsidiaries controlled by the Bank. c. Members of the Board of Commissioners can hold positions at nonprofit organizations or institutions

Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

Information on the concurrent positions of the Board of Commissioners are as follows:

Tabel informasi rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Board of Commissioners members concurrent positions Hubungan

Relationship

Tjendrawati Widjaja

Sammy Kristamuljana

Rusmin

Jabatan di Bank Sinarmas

x

x

x

Jabatan di Bank Lain

x

x

x

Position in Other Bank

Jabatan di Perusahaan/lembaga lain

x

x

x

Position in Other Business/Institution

Position in Bank Sinarmas

Annual Report 2016


349






Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Meeting

Sesuai dengan Pedoman Dewan Komisaris, maka ketentuan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan; 2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris; 3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;

In accordance with the Board of Commissioners’ guidelines, the provisions are as follows: 1. The Board of Commissioners shall hold meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months; 2. Board of Commissioners’ meetings as referred to in point 1 (a) may be held if attended by a majority of all members of the Board of Commissioners; 3. The Board of Commissioners shall hold a joint meeting with the Board of Directors periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months; 4. Decision-making at the Board meetings is conducted by consensus. If not reached, decisions are taken by voting with the affirmative vote being at least more than ½ (one half) of the Board of Commissioners members present. 5. The meeting decisions shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the Board of Commissioners in attendance and delivered to all members of the Board of Commissioners; 6. In the event that a member of the Board of Commissioners members does not sign the results of the meeting in question, they shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting; 7. The minutes shall be documented by the Corporate Secretary.

4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari Vi (satu per dua) bagian dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. 5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris; 6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat; 7. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Corporate Secretary. Pada periode tahun 2016, Dewan Komisaris Bank Sinarmas menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisari sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut: Nama Name

Jabatan Position

Jumlah Rapat Number of Meetings

Jumlah Kehadiran Attended

% Kehadiran % Attended

Tjendrawati Widjaja

Komisaris Utama | President Commissioner

7

7

100%

Sammy Kristamuljana

Komisaris Independen | Independent Commissioner

7

7

100%

Rusmin

Komisaris Independen | Independent Commissioner

7

7

100%

Adapun agenda rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut Tanggal Date

350

During 2016, the Bank Sinarmas Board of Commissioners held 7 (Seven) internal meetings, with the attendance as follows:

The Board of Commissioners Meeting Agenda were as follows: Kehadiran | Attendees

Agenda

TW

SK

R

Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number

22 Januari 2016 January 22, 2016

l Kinerja Bank Sinarmas triwulan IV/2015 l Pembahasan POJK No.45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

l Bank Sinarmas Performance fourth quarter 2015 l Discussion POJK No. 45/ POJK.03/2015 concerning Governance Practices in Providing Remuneration for Commercial Banks

RR.001/2016/DEKOM

3 Maret 2016 March 3, 2016

Evaluasi Struktur Organisasi PT. Bank Sinarmas Tbk.

Evaluation of PT. Bank Sinarmas Tbk. Organizational Structure

RR.003/2016/DEKOM

28 April 2016 April 28, 2016

Kinerja Bank Sinarmas Triwulan I/2016

Bank Sinarmas Performance Quarter/2016

RR.004/2016/DEKOM

15 Juni 2016 June 15, 2016

l Kinerja Keuangan Realisasi Mei 2016 l Kinerja Keuangan Realisasi Mei 2016 l Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun l Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2016-2018 2016-2018



RR.005/2016/DEKOM






Tanggal Date

Kehadiran | Attendees

Agenda

TW

SK

l Financial Performance Realization July 2016 l Discussion on OJK letter No.S-76/ PB.333/2016 dated August 30, 2016 l Discussion of Bank Indonesia letter No.18/217/DSSK/Srt/Rhs dated August 5, 2016 l Discussion Minutes on PT. Bank Sinarmas Tbk. Exit Meeting Examination Results per January 31, 2016 l Discussion on letter No.SKL.421/2016/ PRESDIR-DAF

8 September 2016 September 8, 2016

l Kinerja Keuangan Realisasi Juli 2016 l Pembahasan surat OJK No.S-76/ PB.333/2016 tanggal 30 Agustus 2016 l Pembahasan surat Bank Indonesia No.18/217/DSSK/Srt/Rhs tanggal 5 Agustus 2016 l Risalah Exit Meeting Pembahasan Hasil Pemeriksaan PT Bank Sinarmas, Tbk per 31 Januari 2016 l Pembahasan surat No.SKL.421/2016/PRESDIR-DAF

2 November 2016 November 2, 2016

l Kinerja Keuangan Realisasi September 2016 l Rencana Bisnis Bank Tahun 2017 l Pembahasan Surat OJK No.SR-66/ PB.33/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Pemeriksaan Umum Bank posisi 31 Januari 2016

l Financial Performance Realization September 2016 l Bank Business Plan 2017 l Discussion on Letter No.SR-66/ PB.33/2016 dated October 28, 2016 concerning Commercial Bank Audit Reports January 31, 2016


Laporan Kinerja Dewan Komisaris PT. Bank Sinarmas Tbk. tahun 2016

PT. Bank Sinarmas Tbk. Board of Commissioners Performance Report 2016


R

RR.006/2016/DEKOM

RR.007/2016/DEKOM

RR.008/2016/DEKOM

Keterangan : TW = Tjendrawati Widjaja, SK = Sammy Kristamuljana, R = Rusmin

Description: TW = Tjendrawati Widjaja, SK = Sammy Kristamuljana, R = Rusmin

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Working Visits

Dalam menjalankan fungsi pengawasan Perusahaan, Dewan Komisaris dapat melakukan kunjungan ke Kantor Cabang. Dalam kunjungan tersebut, Dewan Komisaris memberikan briefing atau membahas halhal tertentu terkait aktivitas bisnis Kantor Cabang. Dewan Komisaris juga melakukan sharing session yang berisikan pembekalan, pengarahan, dan wejangan baik kepada karyawan yang baru bergabung maupun karyawan yang sudah lama bergabung di Bank Sinarmas.

For the oversight of the company, the Board of Commissioners visit the Branch Offices. During the visits, the Board give briefings or discuss matters related to the business activities of the Branch Offices. The Board also conducts sharing sessions, directing, and giving advice both to employees who recently joined as well as long-term employees.

Pada periode tahun 2016, Dewan Komisaris melakukan kunjungan ke beberapa Kantor Cabang, yaitu sebagai berikut:

During 2016, the Board of Commissioners visited several branch offices, as follows:

No

Tanggal/Date

Rute/Route

Topik/Topic Tjendrawati Widjaja

1

7-8 Januari 2016 January 7-8, 2016

Magelang

Laku pandai OJK

2

19-20 Januari 2016 January 19-20, 2016

Palembang

Perjalanan Dinas ke Oki Pulp and Paper Official Travel to Oki Pulp and Paper

3

16-18 Maret 2016 March 16-18, 2016

Bandung

Training Implementing Integrated Governance Risk Management and Compliance (GRC) Framework For Financial Services Industry

4

5-6 April 2016 April 5-6, 2016

Balikpapan

Visit KC Balikpapan

5

24-25 Mei 2016 May 24-25,, 2016

Banjarmasin

Visit KC Banjarmasin

6

4 Agustus 2016 August 4, 2016

Singapura

Perjalanan Dinas Official Travel

7

24 September-1 Oktober 2016 September 24-October 1, 2016

Jepang

International Training & Benchmarking ERM in Japan (Tokyo-Sapporo)-2016

8

10-11 November 2016 November 10-11, 2016

Yogyakarta

Sosialisasi Kepatuhan & APU PPT untuk Head of Operation Konvensional dan Syariah Compliance & APU PPT Socialization for Head of Conventional dan Sharia Operations

Annual Report 2016


351






Rekomendasi Dewan Komisaris

Board of Commissioners’ Recommendations

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat memberikan rekomendasi dan nasihat kepada Direksi terkait pelaksanaan strategi usaha yang dijalankan Direksi dan jajarannya.

As part of their duties and responsibilities, the Board of Commissioners can provide recommendations and advice to the Board of Directors related to the business strategies followed by the Board of Directors and staff.

Adapun rekomendasi Dewan Komisaris ke Direksi selama tahun 2016 sebagai berikut: 1. M.004/2016/PRESKOM tanggal 1 Februari 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Januari 2016

The Board of Commissioners’ recommendations to the Board of Directors during 2016 included: 1. M.004/2016/PRESKOM dated February 1, 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated January 22, 2016 2. M.010/2016/PRESKOM dated March 8, 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated March 3, 2016 3. M.016/2016/PRESKOM dated May 4, 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated April 28, 2016 4. M.020/2016/PRESKOM dated June 22, 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated June 15, 2016 5. M.023/2016/PRESKOM dated 15 September 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated September 8, 2016 6. M.027/2016/PRESKOM of November 8, 2016 Recommendations related to the Board of Commissioners’ meeting dated November 2, 2016 7. M.009/2016/PRESKOM dated February 12, 2016, Recommendations related to the Remuneration & Nomination Committee meeting dated February 4, 2016 8. M.013/2016/PRESKOM dated May 4, 2016, Recommendations related to the Remuneration & Nomination Committee meeting dated April 21, 2016 9. M.024B/2016/PRESKOM dated September 21, 2016 Recommendations related to the Remuneration & Nomination Committee meeting dated September 2, 2016 10. M.033/2016/PRESKOM dated November 29, 2016 Recommendations related to the Remuneration & Nomination Committee Meeting Results on November 23, 2016 11. M.005C/2016/PRESKOM dated February 10, 2016 Recommendations related to the Audit Committee meeting dated January 28, 2016 12. M.008/2016/PRESKOM dated February 12,2016 Recommendations related to the Audit Committee and KAP meeting dated dated February 4, 2016 13. M.014/2016/PRESKOM dated May 4, 2016 Recommendations related to the Audit Committee meeting dated 21 April 2016 14. M.018B/2016/PRESKOM dated June 2, 2016 Recommendations related to the Audit Committee meeting dated May 26, 2016 15. M.022A/2016/PRESKOM dated September 8, 2016 Recommendations related to the Audit Committee meeting dated July 28, 2016 16. M.029/2016/PRESKOM dated November 14, 2016 Recommendations related to the Audit Committee meeting dated October 31, 2016

2. M.010/2016/PRESKOM tanggal 8 Maret 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 3 Maret 2016 3. M.016/2016/PRESKOM tanggal 4 Mei 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 April 2016 4. M.020/2016/PRESKOM tanggal 22 Juni 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 15 Juni 2016 5. M.023/2016/PRESKOM tanggal 15 September 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 8 September 2016 6. M.027/2016/PRESKOM tanggal 8 November 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Dewan Komisaris tanggal 2 November 2016 7. M.009/2016/PRESKOM tanggal 12 Februari 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 4 Februari 2016 8. M.013/2016/PRESKOM tanggal 4 Mei 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 21 April 2016 9. M.024B/2016/PRESKOM tanggal 21 September 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 2 September 2016 10. M.033/2016/PRESKOM tanggal 29 November 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Remunerasi & Nominasi tanggal 23 November 2016 11. M.005C/2016/PRESKOM tanggal 10 Februari 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit tanggal 28 Januari 2016 12. M.008/2016/PRESKOM tanggal 12 Februari 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit dan KAP tanggal 4 Februari 2016 13. M.014/2016/PRESKOM tanggal 4 Mei 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit tanggal 21 April 2016 14. M.018B/2016/PRESKOM tanggal 2 Juni 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit tanggal 26 Mei 2016 15. M.022A/2016/PRESKOM tanggal 8 September 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit tanggal 28 Juli 2016 16. M.029/2016/PRESKOM tanggal 14 November 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit tanggal 31 Oktober 2016

352








17. M.034/2016/PRESKOM tanggal 5 Desember 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Audit dan KAP tanggal 18 November 2016 18. M.007/2016/PRESKOM tanggal 12 Februari 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 21 Januari 2016 19. M.015/2016/PRESKOM tanggal 4 Mei 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 20 April 2016 20. M.022/2016/PRESKOM tanggal 26 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 22 Juli 2016 21. M.026/2016/PRESKOM tanggal 31 Oktober 2016 perihal Rekomendasi Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 19 Oktober 2016

17. M.034/2016/PRESKOM dated December 5, 2016 Recommendations related to the Audit Committee Meeting and KAP Results dated November 18, 2016 18. M.007/2016/PRESKOM dated February 12,2016 Recommendations related to the Risk Monitoring Committee meeting dated January 21, 2016 19. M.015/2016/PRESKOM dated May 4, 2016 Recommendations related to the Risk Monitoring Committee meeting dated April 20, 2016 20. M.022/2016/PRESKOM dated August 26, 2016 Recommendations related to the Risk Monitoring Committee meeting dated July 22, 2016 21. M.026/2016/PRESKOM dated October 31, 2016 Recommendations related to the Risk Monitoring Committee meeting dated October 19, 2016

Program Pelatihan Dewan Komisaris

Board of commissioners’ Training Program

Berdasarkan Surat Keputusan No.SK.001/2016/PRESKOM Tentang PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK SINARMAS Tbk. tanggal 9 Desember 2016, point XII tentang Pelatihan Dewan Komisaris bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanahkan oleh UndangUndang dan Anggaran Dasar sekaligus menunjang perkembangan bisnis Bank, Dewan Komisaris wajib melaksanakan atau mengikuti pelatihan setiap tahunnya.

Based on the Decree No.SK.001/2016/PRESKOM regarding PT. BANK SINARMAS Tbk. BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES dated December 9, 2016, point XII on Board of Commissioners Training, to improve competence in carrying out their duties and responsibilities as mandated by Law and the Articles of Association, as well as to support the development of the Bank’s business, the Board of Commissioners shall attend training annually.

Merujuk Surat Keputusan Dewan Komisaris, maka dalam rangka meningkatkan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan bisnis perbankan, adapun di tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa seminar/pelatihan/workshop, antara lain:

With reference to the of the Board of Commissioners Decree, to improve competence in line with the development of the banking business, in 2016, the Board of Commissioners attended seminars/ trainings/workshops, as follows:

Nama Name Tjendrawati Widjaja

Judul Pelatihan Training Title Economic Update Presentation "Market Outlook 2016" Economic Update Presentation “Market Outlook 2016” Diskusi Interaktif “Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services” Interactive Discussion “Sinarmas Integrated Financial Services Financial Conglomerate Governance” Forum Dialog dengan tema "Prospek dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2016" Dialogue Forum with the theme “Prospects and Challenges for the Indonesian Economy 2016”

Penyelenggara Organizer Sinarmas Sekuritas

25 Feb 2016, Hotel Novotel-Bogor

President Office Sinarmas

15 Mar 2016, Sinarmas Land Plaza Tower 2 lt.39

BARa RISK FORUM

Diskusi Interaktif "Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services" Interactive Discussion “Sinarmas Integrated Financial Services Financial Conglomerate Risk Management”

Compliance

Training and Benchmarking Enterprise Risk Management Training and Benchmarking Enterprise Risk Management

2 Feb 2016, Tower 2 Lt. 38

Compliance

Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry Implementing Integrated Governance, Risk Management and Compliance (GRC) Framework for Financial Services Industry

Forum Dialog "Tax Amnesty" Dialogue Forum “Tax Amnesty”

Waktu & Tempat Date & Place

17-18 Mar 2016, Hotel Intercontinental, Bandung Dago Pakar

30 Mar 2016, Hotel PullmanThamrin,Jakarta


18 Mei 2016, Sinarmas Land Plaza Tower 2 lt.39

CRMS Indonesia

25 Sep-1 Okt 2016, Sapporo-Tokyo, Japan

Annual Report 2016


353






Nama Name Sammy Kristamuljana

Judul Pelatihan Training Title

Penyelenggara Organizer

Executive Roundtable Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia Executive Roundtable Financial Services Conglomerates in Indonesia Diskusi Interaktif “Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services” Interactive Discussion “Sinarmas Integrated Financial

Rusmin

354

Executive Roundtable Konglomerasi Jasa Keuangan di Indonesia Executive Roundtable Financial Services Conglomerates in Indonesia

LPPI Compliance

LPPI

Waktu & Tempat Date & Place 14 Jan 2016, Sumatera Room, Shangri-La Hotel 25 Feb 2016, Hotel Novotel-Bogor

14 Jan 2016, Sumatera Room, Shangri-La Hotel

Orientasi Bagi Dewan Komisaris Baru

Board of Commissioners Orientation Policy

Sesuai Surat Keputusan No.SK.001/2016/PRESKOM Tentang PEDOMAN DEWAN KOMISARIS PT. BANK SINARMAS Tbk. tanggal 9 Desember 2016, point XI tentang Orientasi Dewan Komisaris, Bank Sinarmas memberikan program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru bertujuan untuk memberikan arahan kepada anggota Dewan Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dewan Komisaris; 2. Dalam program orientasi yang bersangkutan akan mendapat pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, objektif jangka panjang, Rencana Bisnis Bank, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan kebijakan-kebijakan terkait Dewan Komisaris; 3. Dokumen orientasi dipersiapkan oleh Corporate Secretary.

Based on Decision Letter No.SK.001/2016/PRESKOM on PT. BANK SINARMAS Tbk. BOARD OF COMMISSIONERS GUIDELINES dated December 9, 2016, point XI regarding Board of Commissioners Orientation, Bank Sinarmas provides orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners, as follows: 1. Orientation program for new members of the Board of Commissioners that aims to provide guidance to gain an understanding of the Bank so as to support the effectiveness of their duties and responsibilities as Commissioners;



2. In the orientation program they will gain knowledge about the Bank, including the vision, mission, long-term objective, the Bank Business Plan, Financial Statements, Annual Report and related policies of the Board of Commissioners; 3. Orientation documents are prepared by the Corporate Secretary.





Komisaris Independen

Independent Commissioner

Sesuai Peraturan OJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/ DPNP/2013 tanggal 29 April 2013, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. mengatur bahwa Perseroan harus memiliki Komisaris Independen dengan komposisi paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Pursuant to OJK Regulation No. 55/POJK.03/2016 on Implementation of Good Corporate Governance for Banks, and Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP/2013 dated April 29, 2013, concerning Implementation of Good Corporate Governance for Banks, states that the Company must have an Independent Commissioner with composition at least 50% of total members of Board of Commissioners.

Jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas adalah 3 (tiga) orang, sebanyak 2 (dua) orang atau sebanyak 67% diantaranya merupakan Komisaris Independen. Komposisi tersebut juga telah memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh Regulator mengenai Komisaris Independen.

Bank Sinarmas’ Board of Commissioners includes 3 (three) members, of which 2 (two) or as many as 67% are Independent. This complies with the rules set by the Regulator regarding Independent Commissioners.

Komisaris Independen Bank Sinarmas dijabat oleh Sdr. Sammy Kristamuljana dan Sdr. Rusmin.

Independent Commissioner of Bank Sinarmas is held by Sammy Kritamuljana and Rusmin

Kriteria Komisaris Independen

Independent commissioner Criteria

Dalam menunjuk Komisaris Independen, Bank Sinarmas berlandaskan pada Pedoman Dewan Komisaris PT. Bank Sinarmas Tbk. yang telah disesuaikan dengan kriteria peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yang menetapkan kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut : a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

When appointing independent commissioners, Bank Sinarmas follows the criteria laid down in the applicable legislation, in this case Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, which sets criteria for Independent Commissioners as follows:

Independensi Komisaris Independen

Independent Commissioner’s Independency

Sebagai mana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen Bank Sinarmas telah membuat Surat Pernyataan Independen dan telah disampaikan kepada Bank Indonesia dengan perincian sebagai berikut:

As detailed in the Appendix to Financial Services Authority Regulation No.33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, Bank Sinarmas’ Independent Commissioners have made Independency Statements that been submitted to Bank Indonesia with the following details:

a. must not be a person who worked or had the authority and responsibility for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Issuer or Public Company within 6 (six) months, except for reappointment as an Independent Commissioner in a Public Company in subsequent periods; b. must not hold shares either directly or indirectly in the Issuer or a Public Company; c. must not have any affiliation with the Issuer or Public Company, member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors or major shareholders of the Issuer or Public Company; and d. must not have business relationships, directly or indirectly related to the business activities of the Issuer or the Public Company.

Annual Report 2016


355



356











Annual Report 2016


357


Salis Teguh Hartono Direktur Kepatuhan Compliance Director

Heru Agus Wuryanto Direktur Unit Usaha Syariah Sharia Business Unit Director

358





Soejanto Soetjijo

Loa Johnny Mailoa

Direktur Retail Banking Retail Banking Director

Freenyan Liwang Direktur Utama President Director

Direktur Enterprise Banking Enterprise Banking Director

Hanafi Himawan



Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Operations and Information Technology Director

Direktur Risk Management dan Human Capital Risk Management & Human Capital Director

Halim

Direktur Liabilities & Business Liabilities & Business Director





Direksi

Board of Directors

Direksi adalah organ Perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perseroan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perseroan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

The Board of Directors is the corporate body that is fully responsible for management of the Company’s interests and objectives, in accordance with the provisions of the Articles of Association. The Board of Directors has collective duties and responsibilities for managing the Company, and is responsible for managing the Company in order to generate added value and ensure business continuity.

Masing-masing anggota Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang. Tugas, wewenang, dan hal-hal lain yang terkait dengan Direksi sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Each member of the Board of Directors performs their duties and make decisions in accordance with a division of duties and responsibilities. The duties, authorities, and other matters related to the Board of Directors are in accordance with the Articles of Association and regulations that apply.

Pedoman Direksi

Board of Directors’ Guidelines

Pedoman Direksi ditetapkan melalui No.SK.012/2016/PRESDIRCorSec tertanggal 31 Agustus 2016. Adapun isi dari Pedoman Direksi antara lain mengatur: I. Ketentuan Umum II. Landasan Hukum III. Keanggotaan IV. Masa Jabatan V. Hubungan Keuangan, Hubungan Kepengurusan, dan/atau Hubungan Keluarga VI. Deskripsi Tugas, Tanggung Jawab Secara Umum VII. Wewenang VIII. Nilai-Nilai IX. Waktu Kerja X. Ketentuan Rapat Secara Umum XI. Orientasi Direksi XII. Pelatihan Direksi XIII. Keikutsertaan Saham XIV. Pelaporan XV. Larangan XVI. Lain-lain

The Board of Directors’ Guidelines were established through No.SK.012/2016/PRESDIR-CorSec dated August 31, 2016, that included: I. General Provisions II. Legal Foundation III. Membership IV. Term of office V. Financial, Management of, and/or Family Relationships

Tata Tertib Kerja Direksi

Board of Directors Working Code of Conduct

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berlandaskan Peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang didasarkan pada Tata Tertib Kerja agar dapat berjalan dengan efektif.

The Board of Directors’ execution of their duties and responsibilities is based on legislation and the Company Articles of Association that is based on the Working Code of Conduct.

Tata Tertib Kerja Direksi ditetapkan melalui Surat Keputusan No. SK.013/2016/PRESDIR-CorSec tertanggal 31 Agustus 2016 yang secara garis besar mengatur tentang Hari, Jam Kerja, Cuti dan Izin Direksi, Direktur Alternate & Piket Direksi, Rapat, Perjalanan Dinas, Kuasa Umum, Pakaian, Kepatuhan Terhadap Peraturan, Benturan Kepentingan, Keterbukaan Informasi, Kode Etik dan Ketentuan Protokoler.

The Board of Directors Working Code of Conduct was established by Decree SK.013/2016/PRESDIR-CorSec dated August 31, 2016 that regulates the Days, Work Hours, Directors’ Leave and Permissions, Alternate & Piket Directors, Meetings, Busines Travel, General Powers, Apparel, Regulatory Compliance, Conflict of Interest, Disclosure, Code of Conduct and Protocol.

VI. General Description of Duties and Responsibilities VII. Authority VIII. Values IX. Working time X. General Meeting Conditions XI. Board of Directors’ Orientation XII. Board of Directors’ Training XIII. Share Participation XIV. Reporting XV. Prohibition XVII. Others

Annual Report 2016


359





Direksi Board of Directors

Keanggotaan dan Komposisi

Membership and Composition

Keanggotaan Keanggotaan Direksi Bank Sinarmas diatur dalam Pedoman Direksi PT. Bank Sinarmas Tbk. , yang antara lain berbunyi : 1. Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang;

Membership Membership of Board of Directors of Bank Sinarmas prescribed in the PT. Bank Sinarmas Tbk. Board of Directors Guidelines includes: 1. The total number of Board of Directors members shall be at least 3 (three) people; 2. All members of the Board of Directors must be domiciled in Indonesia; 3. The Board of Directors will led by a President Director or Director who comes from an independent party of the controlling shareholders; 4. Board of Directors Members shall be individuals who meet the requirements upon appointment and during their tenure: a. Shall have good morals and integrity; b. Shall be legally competent; c. Within 5 (five) years prior to appointment and during their tenure: i. Not been declared bankrupt; ii. Never been a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners found responsible for causing a company to go bankrupt; iii. Never been sentenced for a criminal offense that is detrimental to the country’s financial and/or related to the financial sector; and iv. Never been a member of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners that during their tenure: - Never organized an Annual Meeting; - Never been accountability as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners and not been accepted by the GMS or never given responsibility as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners by the GMS; and - Never led to the company that acquired a license, permission or registration from Financial Services Authority, to not fulfill their obligation to submit annual reports and/or financial reports to Financial Services Authority. d. Shall be commited to complying with laws and regulations; and e. Shall have knowledge and/or expertise in the required Bank.

2. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia; 3. Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama yang berasal dari pihak independen terhadap pemegang saham pengendali; 4. Anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat: a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; b. Cakap melakukan perbuatan hukum; c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: i. Tidak pernah dinyatakan pailit; ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit; iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat: - pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan; - pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan - pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan. d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundangundangan; dan e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. 5. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi; 6. Mayoritas anggota Direksi paling kurang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif bank;

360



5. Each proposed removal and/or replacement of members of the Board of Commissioners at the General Meeting of Shareholders shall consider the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee; 6. The majority of the Board of Directors members shall have at least 5 (five) years experience in operations as Executive Officer of a bank;






7. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang penilaian kemampuan dan kepatutan;

7. Members of the Board of Directors shall meet the requirements and have passed the Fit and Proper Test in accordance with the provisions;

Komposisi Pada periode tahun 2016, Direksi Bank Sinarmas berjumlah 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 5 (lima) Direktur, serta 2 (dua) Direktur Independen, dengan komposisi sebagai berikut :

Composition During 2016, Bank Sinarmas Board of Directors, comprised 8 (eight) people consisting of 1 (one) President Director, five (5) Directors, as well as two (2) Independent Directors, as follows:

Persetujuan/Approval Nama/Name

Jabatan/Position

RUPS/GMS

OJK (d/h) Bank Indonesia

Periode Masa Jabatan Term of Office

Domisili/Domicile

Freenyan Liwang


13 Juni 2014 (RUPSLB) June 13, 2014 (EGM)

24 Oktober 2010 October 24, 2010


Indonesia

Heru Agus Wuryanto

Direktur Director




Indonesia

Loa Johnny Mailoa

Direktur Director


14 April 2010 April 14, 2010


Indonesia

Halim

Direktur Director


12 Maret 2012 March 12, 2012


Indonesia

Soejanto Soetjijo

Direktur Director

24 Maret 2015 (RUPSLB) March 24, 2015 (EGM)



Indonesia


Direktur Director

24 Maret 2015 (RUPSLB) March 24, 2015 (EGM)



Indonesia

Salis Teguh Hartono





Indonesia

Hanafi Himawan



6 Mei 2013 May 6, 2013


Indonesia

l Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Therefore, the number, composition, and criteria of the Company’s Board of Directors has met the internal and external regulations, including: l The Board of Directors was led by a President Director. l All Board of Directors members resided in Indonesia. l Membership of the Board of Directors amounted to 8 (eight) people, more than the number of Board of Commissioners. l The Board of Directors’ appointment was conducted through nomination by the Remuneration and Nomination Committee prior to GMS agreement. l All members of the Board of has passed the fit and proper tests conducted by Bank Indonesia and Financial Services Authority.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Board of Directors’ Duties and Responsibilities

Berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan RUPS, dan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya dalam bidang perbankan, tugas dan tanggung jawab Direksi secara umum adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangundangan; 2. Melaksanakan sebaik-baiknya kewajibannya sebagaimana diatur dalam Board Manual beserta perubahannya dan Surat Keputusan Direksi ini beserta perubahannya;

With reference to the provisions of Articles of Association, GMS decisions and prevailing laws in Indonesia, particularly in the areas of banking, the Board of Directors’ general duties and responsibilities were as follows: 1. To carry out the duties and responsibilities as mandated by the laws and regulations;

Dengan demikian jumlah, komposisi, dan kriteria Direksi Perseroan telah sesuai dengan aturan internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut: l Direksi diketuai oleh Direktur Utama. l Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia. l Anggota Direksi berjumlah 8 (delapan) orang, melebihi dari jumlah Dewan Komisaris. l Pengangkatan Direksi dilakukan atas usul Komite Remunerasi dan Nominasi sebelum dilakukan persetujuan dalam RUPS.

2. To carry out the the obligations as set out in the Board Manual and its amendments and the Board of Directorss Decrees and amendments;

Annual Report 2016


361






3. Merumuskan, menyusun, mensosialisasikan, dan mengevaluasi visi, misi, etos kerja, dan nilai Perusahaan 4. Seluruh kebijakan tertulis Perusahaan baik dalam bentuk surat keputusan (“SK”) maupun surat edaran (“SE”) wajib disetujui dan ditandatangani oleh anggota Direksi sesuai dengan ketentuan internal perseroan beserta perubahannya; 5. Pengalihan tugas sementara anggota Direksi dapat dilakukan dengan ketentuan : a. Apabila Direktur Utama cuti atau berhalangan hadir maka tugas-tugas Direktur Utama dilaksanakan secara bersamasama oleh 2 (dua) orang Direktur lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan; b. Direktur lainnya sebagaimana dijelaskan dalam huruf (a) merupakan Direktur Alternate adalah Direktur yang menerima pengalihan tugas sementara Direktur dikarenakan cuti/berhalangan hadir oleh sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga yang tertuang dalam Surat Keputusan tentang Pedoman Tata Tertib Direksi c. Selain Direktur Alternate juga terdapat piket harian Direksi yang mana masing-masing Direktur tertentu harus selalu berada di kantor pada hari-hari tertentu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No.SK.013/2016/PRESDIR-CorSec tentang Panduan Tata Tertib Direksi tertanggal 31 Agustus 2016. 6. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tertanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 7. Mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk pengembangan Perusahaan; 8. Membina dan menjaga hubungan baik dengan seluruh pihak yang terkait dengan Bank (Stakeholders) diantaranya pemegang saham, Regulator bidang perbankan, Regulator pasar modal, instansi pemerintah, nasabah, mitra usaha, masyarakat, dll; 9. Memiliki dan mematuhi pedoman tata tertib kerja dan pedoman Key Performance Indicator (KPI) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja; 10. Melaksanakan setiap hasil keputusan rapat dengan mengacu kepada anggaran dasar dan pedoman tata tertib kerja Direksi antara lain: a. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama (primus interpares), dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir maka dipilih oleh dan dari salah satu anggota Direksi yang hadir untuk memimpin rapat;

362



3. To formulate, organize, disseminate, and evaluate the vision, mission, work ethos, and values of the company. 4. All written Company policies both in the form of Decrees or Circular Letters, shall be approved and signed by the Board of Directors members in accordance with internal Company regulations and amendments. 5. The Board of Directors, duties may be temporarily transfered and can be carried out with the following provisions: a. If the President Director is on leave or unable to attend, the duties of the President Director are jointly carried out by 2 (two) other directors as stipulated in the Company’s Articles of Association. b. The other Director, as explained in point (a), shall be an Alternate Director, who accepts the temporary duty caused by leave/inability to attend or any other causes that do not have to be proved to third parties as contained in the Board of Directors Codes of Conduct Decree; c. In addition to the Alternate Director there is also a daily picket Director where particular Directors should be in their office on certain days in accordance with an agreed schedule as stated in the Decree No.SK.013/2016/PRESDIR-CorSec regarding Directors Rules of Conduct dated August 31, 2016. 6. The Board of Directors is obliged to implement Good Corporate principles as set out in Otoritas Jasa Keuangan Regulation 55/ POJK.03/2016 dated December 7, 2016 on Implementation of Good Corporate Governance for Banks, In every business activities of the Bank at all organization level:; 7. To optimize the available resources effectively and efficiently for the development of the Company; 8. To build and maintain good relations with all parties related to the Bank (stakeholders), such as shareholders, banking regulators, capital market regulators, governmental institutions, business partners, society, etc; 9. To own and comply with the work rules and Key Performance Indicators (KPI) guidelines to enable a focused and effective task performance, and to function as a performance assessment tool; 10. To carry out every meeting decision by referring to the Company’s Articles of Association and Board Charter of the Board of Directors, including: a. Meetings chaired by the President Director (primus interpares), in case the President Director is unable to attend, one member of the Board of Directors present will lead the meeting.






b. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat; c. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, dengan ketentuan jumlah suara paling sedikit lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat; d. Apabila pada saat pemungutan suara terbanyak diperoleh hasil perbandingan yang sama maka hak suara yang dimiliki pimpinan rapat akan menentukan hasil keputusan tersebut. 11. Mengatur dan menetapkan struktur organisasi, pendelegasian wewenang dan uraian tugas yang jelas bagi setiap pejabat maupun pegawai, baik di kantor pusat maupun di kantor-kantor cabang; 12. Menyusun dan melaksanakan sistem Manajemen Risiko mencakup seluruh aspek kegiatan Perusahaan.

b. Meetings are legal and have rights to take a bounding decision if attended by more than 1⁄2 (one half) of the Board of Directors members present or represented in the meeting; c. In the case no consensus can be reached, decision- making is reached by a majority vote, provided that the least more than 1⁄2 (one half) of the total votes are cast at the meeting; d. If the voting results are equal, the voting rights owned by the chairman will determine the outcome of the decision. 11. To manage and establish the organizational structure, delegation of authority and clear job descriptions for each officer or employee, both in Head Office and Branches. 12. To prepare and implement a risk management system covering all aspects of the Company’s activities.

Pembagian Ruang Lingkup Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Board of Directors Scope of Duties and Responsibilities

Berdasarkan Surat Keputusan SK.007a/2015/PRESDIR-CorSec tertanggal 1 April 2015, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Based on Decree SK.007a/2015/PRESDIR-CorSec dated April 1, 2015, the scope of duties and responsibilities for each member of the Board of Directors is as follows:

Freenyan Liwang-Direktur Utama 1. Koordinator kegiatan Direksi yang secara garis besar adalah :

Freenyan Liwang-President Director 1. Coordinating the Board of Directors’ activities, which generally cover the following: a. Coordinating all Board of Directors members’ activities to improve working efficiency by paying attention to the span of control; b. Coordinating the formulation and preparation of the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short-term (Business Plan (RBB)) and proposing it to obtain the approval of the Board of Commissioners; c. Implementing, supervising, and evaluating the implementation of the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Coordinating the formulation and implementation of Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration to the employees and/or executive officers under it by paying attention to recommendations from the Director of Human Capital. 2. Directly supervising the work units, such as the Internal Audit Unit (IAU), Global Trade Services/Financial Institution, Financial Planning & Performance Management, Corporate Secretary & Legal and Anti Fraud Division as outlined below:

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Anggota Direksi guna meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control; b. Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek (Rencana Bisnis Bank (RBB)) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan; d. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan; e. Memiliki kewenangan untuk memutuskan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan memperhatikan rekomendasi Direktur Human Capital (HC) 2. Membawahi langsung unit kerja Audit Intern Work Unit (Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)), Global Trade Services/Financial Institution, Financial Planning & Performance Management, Corporate Secretary & Legal serta Divisi Anti Fraud yang secara garis besar adalah:

Annual Report 2016


363






a. Menetapkan, mengawasi dan mereview penerapan kebijakan anti fraud baik serta implementasi Strategi Anti Fraud. b. Melaksanakan fungsi pengendalian internal melalui SKAI; c. Menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi realisasi rencana audit internal. d. Melakukan pengembangan terhadap Global Trade Services/ Financial Institution. e. Menetapkan, mengawasi dan mereview penerapan kebijakan anti fraud (LED, FDS dan Mantis Complaint Handling) dalam memitigasi risiko melalui whistleblower sistem baik serta implementasi Strategi Anti Fraud; f. Mengkaji dan mengevaluasi (memastikan) secara berkala semua kebijakan dan peraturan internal Bank, selanjutnya memberikan usulan dalam rangka perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaannya; g. Mengarahkan, mengawasi dan mengelola kegiatan yang berkaitan dengan fungsi sekretaris Perusahaan; h. Melakukan koordinasi untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban pelaporan Perusahaan telah disampaikan kepada otoritas dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dll; i. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Regulator dengan tembusan kepada Dewan Komisaris; j. Mengikuti dan memastikan seluruh ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia serta perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat telah dipatuhi dan dijalankan dengan baik dan benar; k. Melakukan pengawasan atas bidang hukum yang meliputi pendapat hukum yang dikeluarkan, permasalahan hukum Perusahaan, dokumen-dokumen tertulis atau perjanjian yang terkait dengan Perseroan; l. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya. Heru Agus Wuryanto-Direktur Syariah 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control. b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek (Rencana Bisnis Bank (RBB)) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

364



a. Assigning, supervising and reviewing the implementation of anti-fraud policies as well as the implementation of the AntiFraud Strategy. b. Carrying out internal control functions through IAU; c. Establishing, monitoring and evaluating the realization of the internal audit plan; d. Conducting the development of Global Trade Services/ Financial Institution; e. Establishing, supervising and reviewing the implementation of anti-fraud policies (LED, FDS, and Mantis Complaint Handling) and mitigating risks through the whistleblower system and Anti-Fraud strategy implementation; f. Routinely assessing and evaluating (ensuring) all internal policies and rules of the Bank, subsequently providing proposals for improvement, adjustment, and perfecting; g. Directing, supervising, and managing activities related to the Corporate Secretary; i. Carrying out coordination to ensure that the Company’s reporting obligations have been submitted to the authorities and/or interested parties such as Bank Indonesia, Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, the Board of Commissioners, Shareholders, etc; i. Reporting duties and responsibilities to regulators with a copy to the Board of Commissioners; j. Following and ensuring all prevailing provisions/ legislations, regulations issued by Bank Indonesia, and other agreements made have been complied with and practiced properly;

k. Conducting legal supervision that covers legal opinions issued, legal problems in the Company, written documents or agreements related to the Company; l. Conducting supervision and evaluation on the performance of working units below it. Heru Agus Wuryanto-Sharia Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners;






c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan. d. Bersama-sama anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan. e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama. 2. Membawahi langsung Unit Usaha Syariah yang secara garis besar adalah: a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan Kantor Cabang (KC) syariah. b. Mengawasi dan memastikan pelaksanaan fungsi Treasury dalam rangka pengelolaan dan penempatan dana yang bersumber dari KC Syariah. c. Mengawasi dan memastikan penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi dari KC Syariah. d. Menetapkan, mengawasi, dan mengevaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank sesuai dengan Prinsip Syariah. e. Bertanggung jawab terhadap pemenuhan Prinsip Syariah dalam hal operasional dan produk yang dikeluarkan; f. Mengawasi penerbitan Surat Edaran nisbah bagi hasil setiap bulannya. g. Mengikuti rapat koordinasi dengan Asset & Liabilities Committee (ALCO) Syariah setiap bulan. h. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya.

c. Implementing, monitoring, and evaluating the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director. 2. Directly supervising the Sharia Business Units, the activities of which are generally as follows: a. Coordinating and monitoring all Sharia branch offices activities. b. Supervising and ensuring the implementation of Treasury functions in the management of fund placements derived from Sharia branch offices. c. Supervising and ensuring the preparation of the Consolidated Financial Statements of the Sharia branch offices. d. Establishing, supervising, and evaluating periodically the mechanisms for collection and distribution of funds and bank services in accordance with Sharia principles. e. Responsible for compliance with Sharia principles in its operations and products offered. f. Supervising the issuance of Circular Letters on profit sharing every month. g. Attending coordination meetings with the Sharia Assets & Liabilities Committee (ALCO) every month; h. Monitoring and evaluating the performance of work units under it.

Salis Teguh Hartono-Direktur Compliance 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control. b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek (RBB) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan. d. Bersama-sama anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan;

Salis Teguh Hartono-Compliance Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the implementation of the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities;

Annual Report 2016


365






366

e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama. 2. Membawahi langsung unit kerja Compliance dan unit kerja UKPN yang secara garis besar adalah: a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank; b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan regulator dan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip syariah bagi Unit Usaha Syariah; e. Meminimalkan risiko kepatuhan Bank; f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya.

e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director. 2. Directly supervising the Compliance and UKPN work units as follows: a. Formulating strategies to encourage compliance with the Bank’s culture; b. Proposing compliance policies or principles that will be determined by the Board of Directors; c. Determining the compliance system and procedures that will be used to develop provisions and guidelines for the Bank’s internal guidelines; d. Ensuring that all policies, system provisions and procedure as well as business activities conducted by the Bank are in line with the regulator provisions and laws and regulations in force, including Sharia principles for Sharia Business Units;

Loa Johnny Mailoa-Direktur Enterprise Banking 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control. b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek RBB) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan; d. Bersama-sama Anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan; e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama.

Loa Johnny Mailoa-Enterprise Banking Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director.



e. Minimizing Bank’s compliance risk; f. Performing prevention actions so that the policies and/ or decisions taken by the Bank’s Board of Directors do not deviate from the regulator provisions and the applicable laws and regulations; g. Supervising and evaluating the performance of the work unit under it.






2. Membawahi langsung unit kerja Treasury, Corporate Retail Acquisition, dan Credit Analyst yang secara garis besar adalah: a. Bertanggung jawab atas budget dan target profit Treasury; b. Mengawasi Fixed Income Trading Desk (Bond Trading); c. Mengawasi Derivative dan Struktur Product Desk (Investment Portfolio); d. Bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan settlement di Treasury dan laporan-laporannya; e. Menetapkan, mengawasi, dan mengevaluasi strategi peningkatan volume transaksi jual beli valuta asing; f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan perkreditan Bank secara keseluruhan yang meliputi penetapan kebijakan, strategi dan pengelolaan administrasi dan pengawasan kredit; g. Menyetujui penyediaan fasilitas kredit dan fasilitas nonkredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi tentang Batas dan Wewenang Memutus Kredit; h. Merencanakan, mengembangkan, mengendalikan dan melakukan langkah-langkah perbaikan atas berbagai kelemahan maupun penyimpangan kegiatan perkreditan; i. Menetapkan strategi, mengawasi, dan mengevaluasi pengendalian Non Performing Loan (NPL); j. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya. Halim-Direktur Liabilities & Business 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama Anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control; b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek RBB serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris; c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan; d. Bersama-sama anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan; e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama.

2. Directly supervising work units such as Treasury, Corporate Retail Acquisition, and Credit Analyst, the activities of which are generally as follows: a. Responsibility for Treasury budget and profit targets; b. Supervising Fixed Income Trading Desk (Bond Trading); c. Supervising Derivatives and Product Desk Structure (Investment Portfolio); d. Responsible for supervising the Treasury settlement and reports; e. Establishing, supervising, and evaluating the strategy for increasing the volume of buying and selling foreign currencies; f. Responsible for the overall management of the Bank’s credit that includes the establishment of policies, strategies and administrative management and credit control; g. Approving the provision of credit facilities and non- credit facilities as stipulated in the Board of Directors Decree on Limit and Authority to Cancel Credit; h. Planning, developing, controlling and conducting corrective actions to improve weaknesses and violations in lending activities; i. Establishing strategies, supervising, and evaluating the control of non-performing loan (NPL); j. Supervising and evaluating the performance of the work units under it. Halim-Director of Liabilities & Business 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the implementation of Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director.

Annual Report 2016


367






2. Membawahi langsung unit kerja Liabilities Product Development, Wealth Management, Bancassurance& Agency, Loan Recovery dan Capital Market Service Department yang secara garis besar adalah: a. Melakukan pengawasan atau memastikan bahwa koordinasi antara pihak internal maupun eksternal terkait pengembangan produk; b. Memberikan arahan strategis dalam bidang pemasaran dan pengembangan produk; c. Bertanggung jawab dalam pengembangan produk perbankan yang kompetitif dan inovatif dengan mencapai sasaran profit yang ditetapkan perseroan; d. Bertanggung jawab atas pendapatan fee based income; e. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya; f. Bertanggung jawab atas penerimaan dan penyerahan efek, penyimpanan dan pengamanan efek, penerimaan hak nasabah yang melekat pada efek, serta pengadministrasian yang berkaitan dengan kepemilikan efek; g. Bertanggung jawab terhadap surat hutang serta memantau pelaksanaan kewajiban emiten sesuai perjanjian; h. Bertanggung jawab terhadap penanganan kredit bermasalah. Hanafi Himawan-Direktur Risk Management & Human Capital 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control. b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek RBB serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan. d. Bersama-sama anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan. e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama.

368



2. Directly supervising work units such as Liabilities Product Development, Wealth Management, Bancassurance & Agency, Loan Recovery, and Capital Market Service Department as follows: a. Supervising or ensuring coordination between internal and external parties regarding product development; b. Providing strategic directives in marketing and product development; c. Being responsible for competitive and innovative development of banking products to achieve profit targets determined by the Company; d. Being responsible on fee based income; e. Supervising and evaluating the performance of working units under it; f. Being responsible for receipt and submission of securities, storage and security of securities, acceptance of customers’ rights attached to securities, and administration related to securities ownership; g. Being responsible for securities payables and monitoring the implementation of issuers’ obligations in accordance with the agreement; h. Being responsible for handling problem loans. Hanafi Himawan-Risk Management & Human Capital Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director.






2. Membawahi langsung unit kerja Risk management, Human Capital Recruitment & Administration Support, Human Capital System & Strategic dan General Affair yang secara garis besar adalah: a. Menetapkan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan implikasinya bagi perseroan; b. Menerapkan Manajemen Risiko dengan baik melalui Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) c. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen; d. Menetapkan, mengawasi, dan memastikan terlaksananya hubungan industrial secara tepat, benar dan akurat sesuai ketentuan ketenagakerjaan, peraturan & kebijakan Perusahaan, serta best practice yang berlaku; e. Mengarahkan, menetapkan, dan mengawasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia (Human Capital); f. Mengawasi dan memastikan seluruh aset tetap dan bergerak sebagaimana telah diadministrasikan oleh unit kerja terkait; g. Mengawasi dan memastikan persiapan gedung/ruangan dan perlengkapan lainnya bagi cabang/unit kerja KPNO termasuk pemeliharaan dan perbaikan gedung; h. Mengawasi kegiatan koordinasi dalam pengurusan perizinan pada kantor pemerintah daerah, kecamatan, kelurahan, kabupaten dan/atau instansi atau pihak ketiga lainnya. i. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya.

2. Directly supervising work units such as Risk Management, Human Capital Recruitment & Administration Support, Human Capital System & Strategic and general Affairs, the activities of which are generally as follows: a. Establishing, supervising, and evaluating risk management policy and its implications for the company; b. Implementing risk management through the Risk Management Committee and Risk Management Unit; c. Ensuring that the risk management functions have been implemented independently; d. Establishing, supervising and ensuring the appropriate, proper, and accurate implementation of industrial relations in accordance with the prevailing manpower regulations, corporate rules and polices, and prevailing best practices; e. Directing, establishing, and supervising Human Capital development; f. Supervising and ensuring the good condition of all fixed and mobile assets, as administered by the related work units; g. Ensuring the good condition of buildings/rooms and other supplies in the branch offices/KPNO work units, including building maintenance and renovation. h. Supervising the coordination activities for permit application to the local government, local district agency, sub-district, regency, and/or other agencies or third parties; i. Supervising and evaluating the performance of work units under it.

Soejanto Soetjijo-Direktur Retail Banking 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama Anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control.

Soejanto Soetjijo-Retail Banking Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director.

b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek RBB serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan. d. Bersama-sama anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan. e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama.

Annual Report 2016


369






2. Membawahi langsung unit kerja Retail Business, Sales & Distribution, Micro Small Business, Card Center, Digital Banking serta Branch Network Development yang secara garis besar adalah: a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sales & Distribution pada Kantor-Kantor Cabang; b. Merancang strategi Sales & Distribution guna meningkatkan performance dan pencapaian target pada Kantor-Kantor cabang; c. Melakukan perekrutan, pembinaan, dan pengadaan Credit Card & Merchant Business; d. Melakukan pengawasan dan mengarahkan kegiatan operasional kartu kredit; e. Mengawasi dan mengarahkan akuisisi kartu kredit melalui marketing channel; f. Menetapkan dan mengawasi strategi pendeteksian dini untuk meminimalisir penipuan kartu kredit; g. Melakukan perekrutan, pembinaan, dan pengadaan Credit Card & Merchant Business; h. Bertanggung jawab atas pendapatan fee based income; i. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengajuan izin pembukaan jaringan kantor berdasarkan dengan rencana kerja manajemen maupun dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; j. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya. Frenky Tirtowijoyo Susilo-Direktur Operasional dan Teknologi Informasi 1. Ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi: a. Bersama-sama Anggota Direksi lainnya meningkatkan efisiensi kerja dengan memperhatikan span of control. b. Bersama-sama anggota Direksi lainnya dan penyusunan strategi Perusahaan baik jangka panjang (Corporate Plan) maupun jangka menengah/pendek (Rencana Bisnis Bank (RBB)) serta mengusulkannya guna mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. c. Melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi jalannya Corporate Plan & RBB agar sesuai dengan visi, misi, dan objektif Perusahaan yang telah ditetapkan. d. Bersama-sama Anggota Direksi lainnya perumusan dan pelaksanaan strategi program Corporate Social Responsibility yang menunjang kegiatan bisnis Perusahaan. e. Memiliki hak untuk merekomendasikan besarnya gaji atau remunerasi kepada karyawan dan/atau pejabat eksekutif unit kerja dibawahnya dengan persetujuan Direktur Human Capital (HC) dan Direktur Utama.

370



2. Directly supervising work units such as Retail Business, Sales & Distribution, Micro Small Business, Card Center, Digital Banking and Branch Network Development as follows: a. Being responsible to sales and distribution in branch offices; b. Designing sales and distribution strategies to improve performance and target achievement of branch offices; c. Recruiting, training, and provision of credit card and merchant business; d. Supervising and directing credit cards operational activities; e. Supervising and directing acquisition of credit card through marketing channels; f. Determining and supervising early detection strategies to minimize credit card frauds; g. Recruiting, training, and provision for the credit card and merchant business; h. Being responsible for fee based income; i. Being responsible for the implementation and filing of licenses for opening a network of offices in accordance with the management’s work plan and Financial Services Authority Regulations; j. Supervising and evaluating the performance of work units under it. Frenky Tirtowijoyo Susilo-Operational & Information Technology Director 1. The scope of duties and responsibilities includes: a. Together with other members of the Board of Directors, improving work efficiency by paying attention to the span of control. b. Together with other members of the Board of Directors, preparing the Company’s strategies, both long-term (Corporate Plan) and medium-term/short- term (Business Plan (RBB)) and proposing them to obtain approval from the Board of Commissioners; c. Implementing, monitoring, and evaluating the Corporate Plan & RBB in accordance with the vision, mission, and objectives of the Company that have been set; d. Together with other members of the Board of Directors, formulating and implementing the Corporate Social Responsibility strategies that support the company’s business activities; e. Having the authority to determine the amount of salary or remuneration for the employees and/or executive officers under it after approval by the Director of Human Capital and the President Director.






2. Membawahi langsung unit kerja Information Technology, Operations, Accounting, Electronic Channel Operations, Credit Administration & Control, Business Continuity Management serta Procurement yang secara garis besar adalah : a. Menetapkan, mengawasi dan mengevaluasi realisasi rencana pengembangan jaringan teknologi informasi; b. Menetapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan teknologi informasi yang memadai dan mensosialisasikannya secara efektif, baik pada satuan kerja penyelenggara maupun pengguna teknologi informasi yang bersangkutan; c. Merencanakan, mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan Service Quality serta mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas Service Quality; d. Menetapkan dan mengawasi penerapan kebijakan yang terkait dengan efisiensi; e. Memberikan tanggapan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern (SKAI) dan ekstern (Otoritas Jasa Keuangan dan Akuntan Publik) terhadap sistem informasi keuangan; f. Bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional Bank, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang yang telah berjalan dengan baik dan lancar, taat azas, akurat, sesuai kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia g. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor, reklame, tanah dan bangunan secara tepat waktu; h. Melakukan pembinaan dan mengawasi seluruh kegiatan Loan Administration di Kantor Cabang, guna memastikan telah dikelolanya administrasi kredit cabang sesuai dengan prosedur/ketentuan Bank; i. Melakukan pembinaan terhadap Loan Administration Kantor Cabang dalam melakukan pengawasan dokumen perpanjangan kredit, jaminan dan asuransi yang akan jatuh tempo; j. Memastikan pelayanan nasabah berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku; k. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja unit kerja dibawahnya. l. Bertanggung jawab terhadap proses perencanaan pengadaan dan pemilihan supplier yang terkait IT

2. Directly supervising work units such as Information Technology, Operations, Accounting, Electronic Channel Operations, Credit Administration & Control, Business Continuity Management and Procurement as follows: a. Establishing, monitoring and evaluating the development plan realization for the information technology networks; b. Establishing policies and procedures related to adequate information technology and disseminating effectively, both to providers’ working unit and users of information technology; c. Planning, directing and coordinating the Service Quality activities and supporting the efficient and effective establishment of Service Quality; d. Establishing and supervising the policies related to efficiency; e. Providing opinions and follow-ups on internal (IAU) and external (Financial Services Authority and Public Accountant) examinations on the financial information systems; f. Being responsible that the Bank’s operational activities, both at Head Office and Branch Offices, run well, smoothly and accurately, obey principles, and are in accordance with the determined policies and provisions as well as applicable legislations in Indonesia; g. Being responsible to payment of motor vehicles, billboards, lands and buildings taxes in a timely manner; h. Providing guidance and supervision for all Loan Administration activities in Branch Offices to ensure that branch credit administration has been conducted in accordance with the Bank’s procedures/provisions; i. Providing guidance on Branch Office Loan Administration in supervising credit extensions documents, guarantees and insurance due; j. Ensuring customer service is run in accordance with prevailing provisions and procedures; k. Conducting supervision and evaluation on the performance of working units under it. l. Being responsible for the process of procurement, planning and selection of suppliers.

Annual Report 2016


371






372

Wewenang Direksi

Board of Directors’ Authorities

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memiliki wewenang untuk : 1. Direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. 2. Direksi berwenang mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan; 3. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

In carrying out their duties and responsibilities, the Board of Directors has the authority to: 1. Carry out maintenance in accordance with appropriate policies, in accordance with the purposes and goals set forth in the Articles of Association. 2. Represent the Company in and out of court;

a. Terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. 4. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana di maksud diatas, yang berhak mewakili Perseroan adalah : a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai kepentingan dengan Perseroan.

3. Members of the Board of Directors is not authorized to represent the Company if: a. There is a litigation between the Company and members of the Board of Directors; b. The concerned Board of Directors members has interests that conflict with the interests of the Company. 4. In the event of situations as referred to above, the Company is entitled to be represented by: a. Other Board members who do not have a conflict of interest with the Company; b. The Board of Commissioners if the entire Board of Directors has a conflict of interest with the Company; c. Other parties appointed by the GMS where all members of the Board of Directors or Board of Commissioners has a conflict of interest with the Company.

Independensi Direksi

Board of Directors’ Independency

Independensi anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya: l Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. l Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Board of Directors’ Independency is in accordance with the legislation in force, including: l OJK Regulation No.55/POJK.03/2016 on Governance Implementation for Commercial Banks. l PBI No.13/2/PBI/2011 on Compliance Function Implementation in Commercial Banks.

Untuk itu, Direksi Perseroan haruslah : 1. Bertindak independen, tidak mempunyai benturan kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Dewan Komisaris. 2. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali sampai dengan derajat kedua atau hubungan dengan Perseroan, sehingga, dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. 3. Tidak memiliki saham 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Perseroan, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan atau Perusahaan lainnya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun di luar negeri

To that end, the Board of Directors shall: 1. Act independently, and not have a conflict of interest that could interfere with their ability to perform tasks independently and critically, both in relation to each other and the relationship with the Board of Commissioners. 2. Cannot have any financial relationship, management relationship, share ownership and/or family relationship with members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders to the second degree or relationship with the Company, so as to carry out the duties and responsibilities independently. 3. Cannot have a stake of 5% (five percent) or more of the paid up capital of the Company, other Banks, Non-Bank Financial Institutions and or other companies either individually or jointly, either domiciled in the country and abroad.








Rapat Direksi

Board of Directors’ Meeting

Sesuai dengan Pedoman Direksi, maka ketentuan rapat Direksi adalah sebagai berikut : 1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; 2. Rapat Direksi dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi; 3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan; 4. Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat; 5. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak; 6. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat; 8. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.

In accordance with the Board of Directors’ Guidelines, the meeting provisions are as follows: 1. The Board of Directors shall hold meetings periodically at least 1 (one) time in every month; 2. The Board of Directors meetings may be held if attended by a majority of all members of the Board of Directors; 3. The Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors together with the Board of Commissioners periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months; 4. Decision-making at the Board of Directors meetings are conducted by consensus; 5. If not reached, decisions shall be made by a majority vote; 6. The meeting decisions shall be recorded in the minutes of the meeting, signed by all members of the the Board of Directors and/ or Board of Commissioners present and delivered to all members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; 7. In the event of a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners does not sign the results of the meeting in question, they shall specify the reasons in writing in a separate letter attached to the minutes of the meeting; 8. The minutes shall be documented by the Corporate Secretary.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Pada periode tahun 2016, Direksi Bank Sinarmas menyelenggarakan rapat Direksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Meetings’ Frequency and Attendance During 2016, the Bank Sinarmas Board of Directors held 27 (twenty seven) meetings, with the level of attendance as follows

Nama Name

Jabatan Position

Jumlah Rapat Jumlah Kehadiran Number of Meetings Attended


Freenyan Liwang


27

26

96%

Heru Agus Wuryanto

Direktur Director

27

23

85%

Loa Johnny Mailoa

Direktur Director

27

27

100%

Halim

Direktur Director

27

27

100%

Soejanto Soetjijo

Direktur Director

27

24

89%


Direktur Director

27

24

89%

Salis Teguh Hartono


27

24

89%

Hanafi Himawan


27

26

96%

Annual Report 2016


373






Agenda, Tanggal Rapat dan Peserta Rapat Direksi Berikut penjabaran Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Direksi sepanjang tahun 2016

NO

1

Jumat, 22 Januari 2016 Friday, January 22, 2016

2


3

4

5

374

TANGGAL Date

Jumat, 12 Februari 2016 Friday, February 12, 2016


NOMOR NOTULEN Proceedings Number

RR.002/2016/DIR

RR.003/2016/DIR

RR.005/2016/DIR

RR.006/2016/DIR

PESERTA | Attendees AGENDA RAPAT Discussion 1. Kerjasama dengan Alfamart 2. Kerjasama dengan Lion Air 3. Program XT Cross Sell, 4. Program IT pegasystem 5. SimobiPlus 6. Business Plan 7. Cost Optimatization Strategy 1. Cooperated with Alfamart 2. Cooperated with Lion Air 3. Program XT Cross Sell, 4. Program IT pegasystem 5. SimobiPlus 6. Business Plan 7. Cost Optimatization Strategy 1. Presentasi Rencana Bisnis Direktorat, 2. Presentasi Performance Direktorat, 3. Sistem Monitoring Strategi 1. Direstorate Business Plan Presentation 2. Directorate Performance Presentation 3. Monitoring system Strategy 1. Cost Optimization, 2. Program HP iPhone 6, 3. Peluang bisnis Bank Sinarmas, 4. Sosialisasi Produk, 5. Sistem IT AML 1. Cost Optimization, 2. Phone 6 Program, 3. Bank Sinarmas Business Chance, 4. Product Socialization, 5. IT AML System 1. Performance Januari 2016, 2. Perkembangan Produk Bank, 3. Sosialisasi Produk, 4. Operation Development Program 1. Januari 2016 Performance, 2. Bank Product Developing, 3. Product Socialization, 4. Operation Development Program 1. Performance Februari 2016, 2. Review Kantor Cabang, 3. Product Liabilities, 4. Messenger dan Security, 5. Simas Holiday Service

Jumat, 11 Maret 2016 RR.008/2016/DIR Friday, March 1. Januari 2016 Performance, 11, 2016 2. Branch Office Review, 3. Product Liabilities, 4. Messenger dan Security, 5. Simas Holiday Service



The Board of Directors meeting agenda Board of Directorss meeting agenda, date and participants during 2016

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√






NO

6

7

8

9

TANGGAL Date

Rabu, 23 Maret 2016 Wednesday, March 23, 2016

Jumat, 8 April 2016 Friday, April 8, 2016


PESERTA | Attendees


RR.009/2016/DIR

RR.011/2016/DIR

RR.012/2016/DIR

Jumat, 22 April 2016 RR.013/2016/DIR Friday, April 22, 2016

AGENDA RAPAT Discussion 1. Penyelesaian Klaim Kredit, 2. Promosi Produk, 3. Paket Penjualan Product, 4. Pengembangan IT, 5. Simobi Plus 1. Penyelesaian Klaim Kredit, 2. Promosi Produk, 3. Paket Penjualan Product, 4. Pengembangan IT, 5. Simobi Plus 1. Simpel dan Laku Pandai, 2. PIS Agro, 3. Corporate Credit Card, 4. Kredit Usaha Rakyat, 5. Review Kantor Cabang 1. Simpel dan Laku Pandai, 2. PIS Agro, 3. Corporate Credit Card, 4. Kredit Usaha Rakyat, 5. Review Kantor Cabang 1. Business Analyst, 2. Trend Keuangan Makro, 3. Revisi RBB, 4. Agent Banking, 5. KCU Thamrin, 6. Direktur Mentor, 7. Performance Appraisal, 8. Corporate Credit Card, 9. Kerjasama dengan Alfamart, 10. Kartu Kredit 1. Business Analyst, 2. Trend Keuangan Makro, 3. Revisi RBB, 4. Agent Banking, 5. KCU Thamrin, 6. Direktur Mentor, 7. Performance Appraisal, 8. Corporate Credit Card, 9. Kerjasama dengan Alfamart, 10. Kartu Kredit 1. Simobi plus, 2. Kartu kredit, 3. Digital Banking, 4. Laku pandai, 5. Pool insentif 1. Simobi plus, 2. Credit Card, 3. Digital Banking, 4. Laku pandai, 5. Pool insentive

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

-

-

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Annual Report 2016


375






NO

10

11

12

13

376

TANGGAL Date


Jumat, 29 April 2016 RR.014/2016/DIR Friday, April 29, 2016

Jumat, 13 Mei 2016 Friday, May 13, 2016

RR.015/2016/DIR

Jumat, 20 Mei 2016 RR.016/2016/DIR Friday, May 20, 2016

Jumat, 15 Juli 2016 Friday, July 15, 2016



RR.019/2016/DIR

PESERTA | Attendees AGENDA RAPAT Discussion 1. Safe Deposit Box, 2. Kartu Kredit MasterCard, 3. Kerjasama dengan Alfamart, 4. Corporate Internet Banking, 5. Status Kantor Cabang, 6. Unit Usaha Syariah, 7. Simobi Plus, 8. Resolusi Kredit, 1. Safe Deposit Box, 2. Master Card Credit Card, 3. Cooperated with Alfamart, 4. Corporate Internet Banking, 5. Branch Office Status, 6. Sharia Business Unit, 7. Simobi Plus, 8. Credit Resolution, 1. Spin off Unit Usaha Syariah, 2. Safe Deposit Box, 3. Status Kantor Cabang, 4. Kantor Kas Bank Sinarmas, 5. Akomodasi Dinas, 6. Presentasi Performance Appraisal 1. Sharia Business Unit Spin off, 2. Safe Deposit Box, 3. Branch Office Status, 4. Bank Sinarmas Cash Office, 5. Official Accomodation, 6. Performance Appraisal Presentation 1. Performance Bank Sinarmas April 2016, 2. Unit Usaha Syariah, 3. Capital Market Department, 4. Kantor Layanan Kas di Berau, 5. Corporate Internet Banking 1. Performance Bank Sinarmas April 2016, 2. Sharia Business Unit, 3. Capital Market Department, 4. Cash Service Office in Berau, 5. Corporate Internet Banking 1. Pokemon Go, 2. Resolusi Kredit, 3. Laku Pandai, 4. Indigo Instant, 5. Simobi Plus, 6. Promosi Produk Melalui Iklan 1. Pokemon Go, 2. Credit Resolution, 3. Laku Pandai, 4. Indigo Instant, 5. Simobi Plus, 6. Product Promotion through advertisement

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

-

√

√

√

-

-

√

√

√

√

√

√

√

√






NO

14

TANGGAL Date

Jumat, 22 Juli 2016 Friday, July 22, 2016


RR.020/2016/DIR

15

Jumat, 12 Agustus 2016 Friday, August 12, 2016

16

Jumat, 19 Agustus 2016 RR.023/2016/DIR Friday, August 19, 2016

17

Jumat, 26 Agustus 2016 Friday, August 26, 2016

18

Kamis, 9 September 2016 Thursday, September 9, 2016

RR.022/2016/DIR

PESERTA | Attendees AGENDA RAPAT Discussion 1. Performance Bank Sinarmas, 2. Arahan Dewan Komisaris, 3. Presentasi dari Sales & Distribution, 4. Resolusi Kredit, 5. Rekening Dana Nasabah, 6. Sistem Treasury, 7. Monitoring Bisnis Product, 8. Product Bundling Mikro, 9. EDC Merchant, 10. Spin off Unit Usaha Syariah, 11. Training for Trainer 1. Performance Bank Sinarmas, 2. Board of Commissioners referrals, 3. Sales & Distribution Presentation, 4. Credit Resolution, 5. Client Fund Account, 6. Treasury System, 7. Product Business Monitoring, 8. Micro Product Bundling, 9. EDC Merchant, 10. Sharia Business Unit Spin off, 11. Training for Trainer 1. Sosialisasi tax amnesty, 2. Temuan OJK terkait RDT, 3. Rekening penampungan, 4. PIC untuk Asuransi, 5. Kinerja keuangan realisasi Juni 2016 1. Tax Amnesty Socialization, 2. Financial Services Authority findings of RDT, 3. Shelter Account, 4. Assurance PIC, 5. Financial Performance Realization June 2016 1. Presentasi Revisi RBB, 2. Presentasi perubahan KPI cabang, 1. Business Plan Revision, 2. KPI branch changes presentation,

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. Tindaklanjut exit meeting dengan OJK terkait kredit, 2. Kerjasama dengan Bank Ganesha, 3. Data ekonomi dan Industri perbankan RR.024/2016/DIR

RR.026/2016/DIR

1. Exit Meeting follow up with Financial Service Authority about Credit, 2. Cooperated with Bank Ganesha, 3. Economy and Banking Industry data 1. Financial Technology, 2. Pengembangan Simobi Plus, 3. Monitoring Kredit, 4. Penyusunan RBB, 5. Perubahan Iuran BPJS 1. Financial Technology, 2. Simobi Plus Development, 3. Credit Monitoring, 4. Business Plan developing, 5. BPJS fee changes

Annual Report 2016


377






NO

19


Kamis, 16 September 2016 RR.027/2016/DIR Thursday, September 16, 2016

20


21

Selasa, 11 Oktober 2016 Tuesday, October 11, 2016

22

378

TANGGAL Date


RR.028/2016/DIR

RR.029/2016/DIR

RR.030/2016/DIR

23


24

Selasa, 29 November 2016 RR.032/2016/DIR Tuesday, November 29, 2016



RR.031/2016/DIR

PESERTA | Attendees AGENDA RAPAT Discussion 1. Laku pandai, 2. Kerjasama dengan SAP, 3. Kerjasama BPJS Kesehatan, 4. Pemimpin Cabang, 5. Presentasi Penyelesaian Kredit macet, 6. Card Center, 1. Laku pandai, 2. Cooperated with SAP, 3. Cooperated with BPJS Kesehatan, 4. Head of Branch Office, 5. Bad Loans Settlement Presentation, 6. Card Center, 1. Update project, 2. Digital Banking, 3. Analisa kredit, 4. Kerjasama dengan SAP, 5. Financial sector assessment program (FSAP), 6. Laku pandai 1. Update project, 2. Digital Banking, 3. Credit Analysis, 4. Cooperated with SAP, 5. Financial sector assessment program (FSAP), 6. Laku pandai 1. Simobi Plus, 2. Presentasi unit kerja, 3. User Experiences, 4. Budget promosi 1. Simobi Plus, 2. Business Unit Presentation, 3. User Experiences, 4. Promotion Budget 1. Partisipasi direktur, 2. Manajemen Risiko, 3. Unit usaha syariah, 4. Security nasabah, 5. Website bank Sinarmas 1. Directors Participation, 2. Risk Management, 3. Sharia Business Unit, 4. Customer Security, 5. Website bank Sinarmas 1. Sales and Distribution, 2. Wewenang kartu kredit, 3. Tower Watson, 4. Project upgrade T24, 5. Sosialisasi Internal kartu debit chip, 6. Press release migrasi sistem, Loan Employee 1. Sales and Distribution, 2. Credit Card Authority, 3. Tower Watson, 4. Project upgrade T24, 5. Internal Debit Card Chip Sosialization, 6. Press release migrasi sistem, Loan Employee 1. Surat dari IDX, 2. Rotasi Jabatan, 3. Strategi Promosi Bank Sinarmas, 4. KPKB 1. IDX Letter, 2. Position Spin off, 3. Bank Sinarmas Promotion Strategy, 4. KPKB

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√






NO

25

TANGGAL Date

Selasa, 8 November 2016 Tuesday, November 8, 2016

PESERTA | Attendees


RR.033/2016/DIR

AGENDA RAPAT Discussion 1. Perubahan status kantor, 2. Rans Card, 3. Laku Pandai, 4. Project Development, 5. Kerjasama dengan Alfamart 1. Office status changes, 2. Rans Card, 3. Laku Pandai, 4. Project Development, 5. Cooperated with Alfamart 1. Tindaklanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia terkait penerbit dan Acquirer kartu kredit 2016, 2. RANS Card dan Sponsorhip film Rafatar, 3. Perubahan status kantor, 4. Bancassurance

26

Selasa, 13 Desember 2016 Tuesday, December 13, 2016

27

1. Rans Card, Selasa, 2. Cuti Direksi, 20 Desember 3. Pincab Thamrin 2016 RR.035/2016/DIR Tuesday, 1. Rans Card, December 20, 2. Board of Directors Holiday, 2016 3. Pincab Thamrin

RR.034/2016/DIR

1. Follow up of Bank Indonesia internal audit about publisher and Credit Card Acquirer 2016, 2. RANS Card dan Sponsorhip film Rafatar, 3. Office Status Changes, 4. Bancassurance

Jumlah/Total

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

√

√

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

√

√

√

√

√

√

-

-

26

23

24

27

27

26

24

24

Keterangan : FL = Freenyan Liwang, HAW = Heru Agus Wuryanto, STH = Salis Teguh Hartono, JM = Loa Johnny Mailoa, HL = Halim, HH = Hanafi Himawan, SS = Soejanto Soetjijo, FTS = Frenky Tirtowijoyo Susilo

Information: FL = Freenyan Liwang, HAW = Heru Agus Wuryanto, STH = Salis Teguh Hartono, JM = Loa Johnny Mailoa, HL = Halim, HH = Hanafi Himawan, SS = Soejanto Soetjijo, FTS = Frenky Tirtowijoyo Susilo

Program Pelatihan Direksi

Board of Directors’ Training

Berdasarkan Surat Keputusan No.SK.012/2016/PRESDIR-CorSec tentang PEDOMAN DIREKSI PT. BANK SINARMAS Tbk. tanggal 31 Agustus 2016, point XII tentang Pelatihan Direksi bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang dan Anggaran Dasar sekaligus menunjang perkembangan bisnis Perseroan, Direksi wajib mengikuti pelatihan setiap tahunnya.

Based on the Decree No.SK.012/2016/PRESDIR-CorSec on PT. BANK SINARMAS Tbk. Board of Directors GUIDELINES dated August 31, 2016, point XII on Directors Training, to improve competencies in carrying out their duties and responsibilities as mandated by Laws and the Articles of Association, as well as supporting the business development of the Company, the Board of Directors must attend training every year.

Merujuk Surat Keputusan Direksi, maka dalam rangka meningkatkan kompetensi yang sejalan dengan perkembangan bisnis perbankan, adapun di tahun 2016, Dewan Komisaris telah mengikuti beberapa seminar/pelatihan/workshop, antara lain:

Referring to the Board of Directors Decree, to improve competencies in line with banking business development, in 2016, the Board of Directors attended several seminars/training/workshops, including:

NO

TANGGAL Date

TRAINING Training

PENYELENGGARA Organizer

TEMPAT Place

SMMF-Sinarmas

Novotel Hotel-Bogor

PT. Arfaidhams Secrets

Roxy square Lantai 9

Freenyan Liwang 1


“Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services” “Sinarmas Integrated Financial Services Financial Conglomerate Governance”

2

16 April 2016 April 16, 2016

Refreshment-Optimalisasi Operational Risk Management (ORM) Refresher-Optimization of Operational Risk Management (ORM)

Annual Report 2016


379






NO

TANGGAL Date

TRAINING Training


TEMPAT Place

3

19 April 2016 April 19, 2016

Indonesia FinTech Conference Indonesia FinTech Conference

MODALKU & Oliver Wyman

J.W. Marriott Hotel

4

14 Mei 2016 May 16, 2016

Value Chain Financing (VCF) Training Value Chain Financing (VCF) Training

SAFIRA (Strengthening Agricultural Finance in Rural Areas)

Roxy square Lantai 9

5

21 Mei 2016 May 21, 2016

Seminar "Mimpi Sejuta Dollar" “Million Dollar Dream” Seminar

Merry Riana

Plaza Simas-Fachrudin

6

4-9 Juni 2016 June 4-9, 2016

Workshop Pega System

Pega

MGM Grand Hotel & Casino, Las Vegas

7

19 Juli 2016 July 19, 2016

Sosialisasi “Yuk Nabung Saham” “Yuk Nabung Saham” Socialization

DR. Tito Sulistio-Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia

Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39 Sinarmas Land Plaza Tower 2, 39th floor

8

29 Juli 2016 July 29, 2016

Workshop “How SAP Can Support Sinarmas Group in Digital Group in Digital Transformation Journey & To Be On Top of The Wave”

Sinarmas, Executive Info Day

Grand Hyatt Ballroom

9

6-7 Agustus 2016 August 6-7, 2016

Training More Precious Than Gold (MPTG) 2

Probesco-K.G Lim

The Village Bumi Kadamaian Resort, Caringin, Bogor

10


Workshop "Budgeting Synergy"

11


BINUS UNIVERSITY 1st Presidents' Forum "Transformations and Innovations of Higher Education as Enabler of Acceleration of Start-ups Growth"

1

21 Mei 2016 May 21, 2016

Seminar "Mimpi Sejuta Dollar" “Million Dollar Dream” Seminar

2

19 Juli 2016 July 19, 2016

Sosialisasi “Yuk Nabung Saham” “Yuk Nabung Saham” Socialization

DR. Tito Sulistio-Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia DR. Tito Sulistio-President Director PT Bursa Efek Indonesia

Sinarmas Land Plaza, Menara 2, Lantai 39 Sinarmas Land Plaza Tower 2, 39th floor

3

19 September 2016 July 19, 2016

Workshop "Budgeting Synergy"

metodologi Lego Serious Play

Ruang Irian, Lantai 9 Roxy Square

4


McKinsey Innovation Forum: Indonesia in a digital world

McKinsey

5


Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum V-2016

Yayasan BCA

6

8-9 Desember 2016 December 8-9, 2016

ERMA Bali International Conference on Entrerprise Risk Management

1

15 Maret 2016 March 15, 2016

Forum Dialog : Prospek & Tantangan Perekonomian Indonesia 2016 Forum Dialogue: Indonesian Economy Prospects & Challenges in 2016

2

17-18 Maret 2016 March 17-19, 2016

Implementing Integrated Governance Risk Management and Compliance (GRC) Framework For Financial Services Industry

3


Dialog Ekonomi Indonesia terkait Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Indonesia Economic Dialogue Related to Tax Amnesty

4


Workshop Mckinsey "Peresmian Program Baru PT. Sinarmas Multiartha" Workshop Mckinsey “Peresmian Program Baru PT. Sinarmas Multiartha”

Sinarmas Multiartha

Sinarmas Land Plaza, Tower 2, Jakarta

5


Sinarmas Executive Exercise To Raise Awareness Of Coordinated Incident And Crisis Management

Bank Sinarmas


6


Workshop Perbankan Syariah "Menyongsong Kinerja di Tahun 2017" Sharia Banking Workshop “Toward Performance in 2017”

ASBISINDO

World Trade Center 1, Penthouse 18th floor, Jakarta

7


Seminar Economic Outlook 2017 "Facing Global Challenges For Better Economic Growth in 2017"

1

15 Maret 2016 March 15, 2016

Seminar Internasional Keuangan Mikro dan Inklusi International Seminar on Microfinance and Inclusion

2

26 Juli 2016 July 26, 2016

Seminar Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan Ekonomi Indonesia Dissemination Seminar on Tax Amnesty and Development of Indonesian Economic Policy

metodologi Lego Serious Play

Ruang Irian, Lantai 9 Roxy Square

BINUS UNIVERSITY

BINUS UNIVERSITY, Alam Sutera campus

Hanafi Himawan Merry Riana

Plaza Simas-Fachrudin

Shangrilla Hotel Ballroom 1-3 Ritz Calton Pacific Place

ERMA

Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort

President Office


Heru Agus Wuryanto

Banker Association for Risk Management

Hotel Intercontinental, Bandung

Bank Sinarmas

Pullman Hotel, Jakarta

IBI (Ikatan Bankir Indonesia) Menara Mandri (Plaza Bapindo) 9th floor, Jakarta Pusat

Halim

380



OJK

Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta

BEI, KPEI, KSEI

Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta






NO

TANGGAL Date

TRAINING Training

PENYELENGGARA Organizer KSEI

TEMPAT Place

3


Sosialisasi Draft Surat Edaran (SE) terkait Tax Amnesty Draft Circular (SE) Socialization Related to Tax Amnesty

Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta

4


Training Team Building

Bank Sinarmas

Almond Zucchini, Jakarta

5


Diskusi Panel "Perspectives-Healthcare for All" Panel Discussion “Perspectives-Healthcare for All”

BPJS Kesehatan

The Dharmawangsa Hotel, Nusantara Ballroom, Jakarta Selatan

1


Refreshment UKMR "Executive Rountable Konglomerasi jasa Keuangan di Indonesia" UKMR Refresher “ Financial Services Conglomerate in Indonesia Executive Roundtable”

2


Economic Update Presentation oleh Bank Julius Baer-Singapore Economic Update Presentation by Bank Julius Baer-Singapore

3

15 Maret 2016 March 15, 2016

4

LOA Johnny Mailoa LSPP

Hotel Shangri-La, Jakarta

Sinarmas Sekuriras

Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lt. 38 Sinarmas Land Plaza Tower 1 38th floor

Forum Dialog "Prospek & Tantangan Perekonomian Indonesia 2016" Dialogue Forum “Prospects and Challenges for Indonesian Economy 2016”


Sinarmas Land Plaza Tower 2 lt.39 Sinarmas Land Plaza Tower 2 39th floor

12 April 2016 April 12, 2016

Seminar Nasional "Efektivitas Kebijkan Ekstensifikasi Cukai Terhadap Iklim Investasi & Ketenagakerjaan" National Seminar “Effectiveness of Policies to expand Tax Excise Against Climate Investment & Employment”

INDEF

5

18 Mei 2016 May 18, 2016

Forum Dialog "Hal-hal yang harus diketahui tentang Tax Amnesty" Dialogue Forum”Things you should know about Tax Amnesty”



6

19 Juli 2016 July 19, 2016

Forum Dialog "Yuk Nabung Saham" Dialogue Forum”Yuk Nabung Saham”



7

22 Juli 2016 July 22, 2016

Economic Update Presentation "Market Outlook 2016"


Sinarmas Land Plaza Tower 1 Lt. 38 Sinarmas Land Plaza Tower 1 38th floor

8


Seminar "Membangun Indonesia dari Pinggiran bersama Financial technology P2P" Seminar “Membangun Indonesia dari Pinggiran bersama Financial technology P2P”

9


Health Talk "Be Wealthy with Healthy Lifestyle"

10


"Dialog Ekonomi Indonesia terkait Pengampunan Pajak" “Dialog Ekonomi Indonesia terkait Pengampunan Pajak”

11


Workshop "Financing Renewable Energy Projects: Know the Risk, Seize ther Opportunities"

OJK

12

26-Okt-16 October 26, 2016

Seminar Nasional "Merger dan Akuisisi dalam Pespektif Persaingan Usaha serta Tren dalam Perekonomian Global" National Seminar “Mergers and Acquisitions in the Perspective of Competition and Trends in the Global Economy”

KPPU

13


Workshop Mckinsey

14


Outlook Ekonomi Indonesia 2017 "Menjaga Ketahanan dan Memacu Pertumbuhan Ekonomi" Indonesia 2017 Economic Outlook “Maintaining Resilience and Spurring Economic Growth”

15


Sarasehan DME sebagai bahan bakar substitusi LPG DME Workshop LPG as a fuel substitute

16

23-25 November 2016 3 Days Masterclass in Coal November 23-25, 2016

17


Sosialisasi IFEMC market Code of Conduct (CoC) IFEMC market Code of Conduct (CoC) Socialization

Bank Sinarmas

Asuransi Sinarmas Bank Sinarmas

Sinarmas Multiartha

Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta

Grand Hyatt Hotel, Jakarta

Borobudur Hotel, Jakarta Pullman Hotel, Jakarta Jakarta Convention Center Balai Sudirman


Kementerian Perekonomian Hotel Borobudur

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Terappin Training

Indonesia Foreign Market Committee

Hotel Borobudur Renaissance Harbour View Hotel-Hongkong Perkantoran BI BI Office Park

Annual Report 2016


381






NO

TANGGAL Date

TRAINING Training


TEMPAT Place Sinarmas Land Plaza Tower 2 39th floor

Salis Teguh Hartono 1


Forum Dialog "Poros Maritim dan Antisipasi Karhutla 2016" Dialogue Forum “ Poros Maritime and Karhutla Anticipation 2016”


2


Diskusi Interaktif Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Service Dialogue Forum “ Poros Maritime and Karhutla Anticipation 2016”

Bank Sinarmas

3

15 Maret 2016 March 15, 2016

Forum Dialog "Prospek & Tantangan Perekonomian Indonesia 2016" Dialogue Forum “Prospects and Challenges for the Indonesian Economy 2016”


4

30 Maret 2016 March 30, 2016

Diskusi Interaktif Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate Integrated Governance Interactive Discussion

Bank Sinarmas

Pullman Hotel, Jakarta

5

12 April 2016 April 12, 2016

Diskusi Terbatas "Membedah Kontroversi Panama Papers & Tax Amnesty" Limited Discussion “Dissecting Panama Papers Controversy & Tax Amnesty”

Bisnis Indonesia

Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta

6

30 Mei 2016 May 30, 2016

Seminar "Tantangan Stabilitas Sistem Keuangan Pasca UU PPKSK" Seminar “Challenges of the Financial System Stability Post PPKSK Law “

Bank Indonesia

Komplek Perkantoran BI BI Office Park

7

27 Juni 2016 June 27, 2016

Seminar dan RUA Perbanas Tahun 2016 Seminar and Perbanas RUA 2016

Perbanas

Hotel Fairmont, Jakarta

8

19 Juli 2016 July 19, 2016

Forum Dialog "Yuk Nabung Saham" Dialogue Forum “Yuk Nabung Saham”

9


Dialog Ekonomi Indonesia terkait Pengampunan Pajak Indonesia Economic Dialogue Related to Tax Amnesty

10

28-29 September 2016 September 28-29, 2016

Seminar Nasional ISEI National ISEI Seminar

11


12

President Office Sinarmas Bank Sinarmas

Novotel Hotel, Bogor

Sinarmas Land Plaza Tower 2 39th floor

Sinarmas Land Plaza Tower 2 39th floor Pullman Hotel, Jakarta

ISEI

Damhil Hotel, Gorontalo

Sosialisasi Perizinan/Persetujuan Kepesertaan Bank di Bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah serta Makroprudensial Licensing/Approval for Participation in the Bank’s Monetary Affairs, Rupiah Payment Systems and Money Management and Macroprudential Socialization

Bank Indonesia



Diskusi tentang Kebijakan Bank Indonesia Terkini Discussion on Latest Bank Indonesia’s Policy

Bank Indonesia


13


Training dan Diskusi Interaktif Divisi Kepatuhan bersama Divisi Treasury Training and Interactive Discussion for Compliance Division and Treasury Division

Bank Sinarmas

Roxy Square Lt. 3

14


Workshop Mckinsey

15


Training of Trainer Compliance

1

15-16 Maret 2016 March 15-16, 2016

Seminar "Bringing Indonesia's Microfinance and Financial Inclusion to the World"

2

16-18 Mei 2016 May 16-18, 2016

3

Sinarmas Multiartha

Sinarmas Land Plaza Tower 2 38th floor

Bank Sinarmas

Hotel Indoluxe, Yogyakarta

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya-Jakarta

Seminar "The Financial Brand Forum 2016"

The Financial Brand Forum

The Cosmopolitan of Las Vegas

26 Mei 2016 May 26, 2016

Forum Group Discussion Literasi dan Inklusi Forum Group Discussion Literasi dan Inklusi


Hotel Double Tree, Jakarta

5

20-21 Juni 2016 June 20-21, 2016

Commercial Products & Solution Workshop

Visa International

Visa Singapore Office

6

29 July 2016 July 29, 2016

Sinarmas Executive Workshop "How SAP Can Support Sinarmas Group in Digital Transformation Journey & To Be On Top on The Wave"

Sinarmas Group

Grand Hyatt BallroomJakarta

7


Forum Group Discussion Financial Technology (FinTech) Telco dan Lembaga Jasa Keuangan Indonesia Forum Group Discussion Financial Technology (FinTech) Telco and Indonesian Financial Services Institutions



8


Cards and Payments Philippines 2016 Confrence

9


Seminar Economic Outlook 2017 Tema "Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017" Seminar Economic Outlook 2017 Theme “Facing Global Challenges for Better Economic Growth in 2017”

Soejanto Soetjijo

382



Terrapin Pte Ltd LSPP

SMX Convention CenterPhilippines Assembly Hall, Menara Mandiri (Plaza Bapindo, Lt, 9)






NO

TANGGAL Date

TRAINING Training


TEMPAT Place

Frenky Tirtowijoyo Susilo 1

22 Maret 2016 March 22, 2016

TEMENOS Asia Pacific Innovation Jam

TEMENOS

Westin Hotel, Singapore

2

6-8 Juni 2016 June 6-8, 2016

Pega Conference

Pega System Inc.

MGM Grand Hotel, Las Vegas, USA

3

29 Juli 2016 July 29, 2016

Sinarmas Executive Workshop "How SAP Can Support Sinarmas Group in Digital Transformation Journey & To Be On Top on The Wave"

Sinarmas Group


4


Cards and Payments Philippines 2016 Confrence

Terrapin Pte Ltd

SMX Convention CenterPhilippines

5

5-8 Desember 2016 December 5-8, 2016

Avaya Engage Event

Avaya Singapore

Atlantis, The Palm Hotel Dubai

Orientasi Bagi Direksi Baru

Board of Directors Orientation

Sesuai Surat Keputusan No. SK.012/2016/PRESDIR-CORSEC tentang PEDOMAN DIREKSI PT. BANK SINARMAS Tbk. tanggal 31 Agustus 2016, point XI tentang Orientasi Direksi, Bank Sinarmas memberikan program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat, dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Program Orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru bertujuan untuk memberikan arahan kepada anggota Dewan Komisaris baru agar memperoleh pemahaman tentang Bank sehingga dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dewan Komisaris; 2. Dalam program orientasi yang bersangkutan akan mendapat pengetahuan tentang Bank antara lain visi, misi, objektif jangka panjang, Rencana Bisnis Bank, Laporan Keuangan, Laporan Tahunan dan kebijakan-kebijakan terkait Dewan Komisaris; 3. Dokumen orientasi dipersiapkan oleh Corporate Secretary.

Based on Decision Letter No. SK.012/2016/PRESDIR-CORSEC on PT. BANK SINARMAS Tbk. Board of Directors dated 31 Agustus 2016 point XI regarding Board of Directors, Bank Sinarmas provides orientation programs for newly appointed members of the Board of Directors, as follows: 1. Orientation program for new members of the Board of Directors that aims to provide guidance to gain an understanding of the Bank so as to support the effectiveness of their duties and responsibilities as Directors; 2. In the orientation program they will gain knowledge about the Bank, including the vision, mission, long-term objective, the Bank Business Plan, Financial Statements, Annual Report and related policies of the Board of Directors; 3. Orientation documents are prepared by the Corporate Secretary.

Annual Report 2016


383





Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

Sepanjang 2016, Dewan Komisaris dan Direksi telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 10 (sepuluh) kali. Seluruh hasil rapat gabungan diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan oleh Corporate Secretary dengan baik. Dengan demikian, Bank Sinarmas telah memenuhi ketentuan regulator tentang pelaksanaan GCG dan ketentuan internal Perseroan yaitu Board Manual serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

Throughout 2016, the Board of Commissioners and Board of Directors held 10 joint meetings. All joint meeting decisions are made based on consensus and written down in the minutes of meetings and is welldocumented by the Corporate Secretary. Thus, Bank Sinarmas has fulfilled the regulator’s provisions on the implementation of GCG and from the Company, namely through the Board Manual as well as the Board of Directors Board Charter and Board of Commissioners Board Charter.

Tabel frekuensi dan tingkat kehadiran rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi:

Frequency and attendance at Board of Commissioners joint meetings with the Board of Directors:

Nama Name

384

Jabatan Position




Tjendrawati Widjaja


10

10

100%

Sammy Kristamuljana


10

10

100%

Rusmin


10

10

100%

Freenyan Liwang


10

10

100%

Heru Agus Wuryanto

Direktur Director

10

10

100%

Loa Johnny Mailoa

Direktur Director

10

10

100%

Halim

Direktur Director

10

10

100%

Soejanto Soetjijo

Direktur Director

10

10

100%


Direktur Director

10

10

100%

Salis Teguh Hartono


10

10

100%

Hanafi Himawan


10

10

100%







Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

Agenda, Tanggal Rapat dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Berikut penjabaran Agenda, Tanggal dan Peserta Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2016:

Tanggal Date



Jumat, 4 Maret 2016 Friday, March 4, 2016


Nomor Notulen Proceedings Number

RR.001/2016/ DIRKOM

RR.004/2016/ DIRKOM

RR.007/2016/ DIRKOM

RR.010/2016/ DIRKOM

Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings’ Agenda, Dates and Attendees Joint Board of Commissioners and Board of Directors Meetings’ Agenda, Dates and Attendees Peserta | Attendees

Pembahasan Discussion 1. Presentasi Performance Bank Sinarmas, 2. Project Switching, 3. E-money, 4. Laku Pandai, 5. Kartu Kredit, 6. Masalah online, 7. Tim PSAK 50 & 55, 8. Sistem IT Anti Money Laundring (AML) 1. Bank Sinarmas Performance Presentation, 2. Switching Project 3. E-money 4. Laku Pandai 5. Credit Card 6. Online issue 7. PSAK 50 & 55 team 8. Anti Money Laundering (AML) IT Systems 1. Penerapan perizinan, 2. Corporate Internet Banking, 3. Unit Usaha Syariah, 4. Human Capital Management, 5. Call Centre 1. Application Licensing 2. Corporate Internet Banking 3. Sharia 4. Human Capital Management 5. Call Center 1. Penurunan SBDK, 2. Status Kantor Cabang, 3. Road Map Bank Sinarmas, 4. KPI Direktur 1. Decline in prime lending rate 2. Branch Status 3. Bank Sinarmas Road Map 4. KPI Director 1. Corporate Credit Card, 2. Promo Produk Bank, 3. Master Card, 4. Write Off 1. Corporate Credit Card, 2. Bank Product Promo, 3. Master Card, 4. Write Off

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

TW

SK

RS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Annual Report 2016


385






Tanggal Date

Kamis, 2 Juni 2016 Thursday, June 2, 2016

Kamis, 1 Juli 2016 Thursday, July 1, 2016


RR.017/2016/ DIRKOM

RR.018/2016/ DIRKOM

Jumat, 5 Agustus RR.021/2016/ 2016 DIRKOM Friday, August 5, 2016


386

RR.025/2016/ DIRKOM



Peserta | Attendees Pembahasan Discussion 1. Monitoring MSME, 2. Product Bank, 3. Secure Kantor Cabang, 4. Revisi RBB, 5. Monitoring Kredit, 6. Insentif Plus Mikro 1. MSME Monitoring, 2. Bank Products, 3. Secure Branch Office, 4. Revised RBB, 5. Credit Monitoring, 6. Plus Micro Incentives 1. Kunjungan Kerja, 2. Laku Pandai, 3. Digital Banking, 4. Iklan Bank Sinarmas, 5. Bank Sinarmas TV, 6. Aktifasi Simobi, 7. Kerjasama Alfamart, 8. Cashless 1. Working Visit, 2. Laku Pandai, 3. Digital Banking, 4. Bank Sinarmas Advertising, 5. Bank Sinarmas TV, 6. Activation Simobi, 7. Cooperation Alfamart, 8. Cashless 1. Sosialisasi tax amnesty, 2. Monitoring produk, 3. KPI cabang, 4. Rekening Penampungan 1. Socialization tax amnesty, 2. Monitoring products, 3. KPI branch, 4. Escrow Account

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

TW

SK

RS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. Kalimat pemberitahuan dalam SMS dan E-mail, 2. User experience, penggunaan internet banking dan mobile banking oleh karyawan, 3. penyusunan RBB 2017-2019, 4. Komite penyelesaian kredit bermasalah, 5. Komite kredit kantor pusat, 6. Pinjaman untuk tax amnesty 1. Notices in SMS and E-mail, 2. User experience, 3. Use of internet banking and mobile banking by employees, 4. preparation of RBB 2017-2019, 5. Committee on the settlement of problem loans, 6. Head Office Credit Committee, 7. Loans for tax amnesty






Tanggal Date

Selasa, 1 November 2016 Tuesday, November 1, 2016

Selasa, 6 Desember 2016 Tuesday, December 6, 2016


RR.032/2016/ DIRKOM

RR.035/2016/ DIRKOM

Peserta | Attendees Pembahasan Discussion 1. Peraturan OJK, 2. Spin offf Unit Usaha Syariah, 3. Perubahan status kantor cabang, 4. Mobil keliling kas, 5. Sales & Distribution, 6. Rans Card, 7. Development Project, 8. Laku pandai, 9. Review wewenang Expenses, 10. Presentasi marcomm 1. OJK regulation, 2. Sharia Spin offf, 3. Branches change of status, 4. Cash roving Cars, 5. Sales & Distribution, 6. Rans Card, 7. Development Project, 8. Laku pandai, 9. Review Expenses Authorities, 10. Presentation Marcomm 1. Project Bank Sinarmas, 2. Rekomendasi Dewan Komisaris, 3. Perubahan Status Kantor, 1. Bank Sinarmas Projects, 2. Board of Commissioners Recommendations, 3. Office Status Changes,

Keterangan : TW = Tjendrawati Widjaja, SK = Sammy Kristamuljana, RS = Rusmin, FL = Freenyan Liwang, HAW = Heru Agus Wuryanto, STH = Salis Teguh Hartono, JM = Loa Johnny Mailoa, HL = Halim, HH = Hanafi Himawan, SS = Soejanto Soetjijo, FTS = Frenky Tirtowijoyo Susilo

FL

HA

STH

JM

HL

HH

SS

FTS

TW

SK

RS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Information: TW = Tjendrawati Widjaja, SK = Sammy Kristamuljana, RS = Rusmin, FL = Freenyan Liwang, HAW = Heru Agus Wuryanto, STH = Salis Teguh Hartono, JM = Loa Johnny Mailoa, HL = Halim, HH = Hanafi Himawan, SS = Soejanto Soetjijo, FTS = Frenky Tirtowijoyo Susilo

Annual Report 2016


387





Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Working Relations

388

Hubungan Kerja

Working Relations

Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk bersamasama menegakan sistem perbankan yang sehat dan kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan bisnis perbankan Bank Sinarmas. Keselarasan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi dalam menjalankan aktivitas operasional harian, akan berpengaruh secara signifikan terhadap kemajuan dan kesehatan Perseroan. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ada beberapa keputusan Direksi yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, yaitu: 1. Melepaskan hak atau mengagunkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau Perusahaan Perusahaan dengan cara apapun untuk jumlah kurang dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neracadan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan. 2. Memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau Perusahaan. 3. Menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah pinjaman tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris. 4. Memberi pinjaman uang kepada pihak terkait. 5. Menghapus buku terhadap pokok pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. 6. Menggadaikan atau mengagunkan harta kekayaan bank untuk jumlah lebih dari ½ (satu per dua) dari modal yang tercatat dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan/atau disahkan oleh RUPS Tahunan.

The Board of Commissioners and Board of Directors are committed to upholding a healthy and strong banking system together, implementing GCG principles in the management of Bank Sinarmas’ banking business. The balance of duties and responsibilities between the Board of Commissioners and Board of Directors in running its daily operational activities will significantly affect the progress and health of the Company. Based on the Company’s Articles of Association, there are several Board of Directors’ decisions which have to be approved by the Board of Commissioners, namely: 1. Removing rights or immovable goods, including rights on land or companies valued less than ½ (one half) of the capital recorded in the balance sheet and income statement approved and/or authorized by the AGMS.



2. Obtaining by any means immovable goods, including rights on land or companies. 3. Receiving loans from any party, when the loan amount exceeds the amount determined by the Board of Commissioners meeting. 4. Providing loans to related parties. 5. Writing off loan principal to related or unrelated parties not in accordance with the applicable provisions of the Bank. 6. Pawning or collateralizing bank assets for an amount of more than ½ (one half) of the registered capital in the balance sheet and income statement approved and/or authorized by the AGMS.





Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Board of Commissioners, Board of Directors and Controlling Shareholders Affiliate Relations Bank Sinarmas selalu mengedepankan independensi dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sehingga tidak terdapat benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan tangungjawabnya secara mandiri dan kritis, termasuk kepada Pemegang Saham Pengendali.

Bank Sinarmas always prioritizes the independency of members of the Board of Commissioners and the Board of Directors so that there are no conflicts of interest in the implementation of their duties and responsibilities independently and critically, including those with the Controlling Shareholders.

Berikut adalah tabel hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

Below shows the relationships between the Board of Commissioners members, the Board of Directors members and the Controlling Shareholders.

Hubungan Keuangan dan Keluarga Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Family and Financial Relationships Hubungan Keluarga Dengan

Hubungan Keuangan Dengan Financial Relationship Nama Name

Dewan Komisaris Board of Commissioners Ya Yes

Tidak No

Direksi Board of Directors Ya Yes

Tidak No

Family Relationship

Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders Ya Yes

Tidak No

Dewan Komisaris Board of Commissioners Ya Yes

Tidak No

Direksi Board of Directors Ya Yes

Tidak No

Pemegang Saham Pengendali Controlling Shareholders Ya Yes

Tidak No

Dewan Komisaris | Board of Commissioners Tjendrawati Widjaja

X

X

X

X

X

X

Sammy Kristamuljana

X

X

X

X

X

X

Rusmin

X

X

X

X

X

X

Direksi | Board of Directors Freenyan Liwang

X

X

X

X

X

X

Heru Agus Wuryanto

X

X

X

X

X

X

Salis Teguh Hartono

X

X

X

X

X

X

Loa Johnny Mailoa

X

X

X

X

X

X

Halim

X

X

X

X

X

X

Hanafi Himawan

X

X

X

X

X

X

Soejanto Soetjijo

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa : l Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. l Tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali. l Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan Pemegang Saham Pengendali. l Tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan Pemegang Saham Pengendali..

Based on the table above, it can be seen that: l There are no Board of Commissioners members who have family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors members or Controlling Shareholders. l There are no Board of Commissioners members who have financial relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors members or Controlling Shareholders. l There are no Board of Directors members who have family relationships with Board of Commissioners members, other Board of Directors members or Controlling Shareholders. l There are no Board of Directors members who have financial relationships with Board of Commissioners members, other Board of Directors members or Controlling Shareholders.

Annual Report 2016


389





Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination Policies and Procedures Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure to Determine Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan sebagaimana dituangkan dalam Akta No. 82 tanggal 24 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank Sinarmas, penetapan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diserahkan kembali ke Dewan Komisaris dengan memperhatikan usulan/masukan Komite Remunerasi dan Nominasi. Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas mempertimbangkan kinerja Perseroan, business size, dan hasil remunerasi peer bank. Secara garis besar penerapan remunerasi dilakukan melalui tahapan berikut:

Pursuant to the AGMS decision as stated in Deed No. 37 dated June 24, 2016 concerning Bank Sinarmas Annual General Meeting of Shareholders Agenda, the authority to determine the remuneration for members of the Board of Directors and Board of Directors was redelegated to the Board of Commissioners where they are required to consider the Remuneration and Nomination Committee recommendations. The procedure to determine the Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors remuneration considers the Company performance, business size, remuneration of the bank’s peers. generally, with the following stages:

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI COMMITTEE OF REMUNERAION AND NOMINATION

390

DEwAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS

RUPS GMS

Indikator Kinerja

Performance Indicators

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada indikatorindikator sebagai berikut: l Remunerasi diberikan dengan mengacu pada kinerja Bank l Remunerasi diberikan dengan mengacu pada perkembangan pasar industri perbankan. l Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. l Pencapaian Key Performance Indicator (KPI). l Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.

The Board of Commissioners and Board of Directors remuneration refers to the following indicators: l Remuneration is given by referring to the banking market industry development.

Struktur Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Structure

Struktur remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas terdiri dari: l Honorarium l Bonus l Fasilitas (dapat dimiliki dan tidak dapat dimiliki), yang terdiri dari : n Kendaraan dinas n Asuransi n Komunikasi

The remuneration structure for the Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors includes: l Honorarium l Bonus l Facilities (that can be owned and cannot be owned), consisting of: n Office vehicle n Insurance n Communication



l Remuneration is given based on the Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment results regarding their duties and responsibilities. l Achievement of Key Performance Indicators (KPI). l Consideration of the Bank’s long-term targets and strategies.





Kebijakan dan Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Determination Policies and Procedures

2016 Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain Type of Remuneration and other Facilities

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya) Remuneration (salary, bonus, regular allowance, tantiem, and other facilities)

Dewan Komisaris Board of Commissioners Orang Person

2015


Jutaan Rupiah Millions Rupiah


2014




Orang Person


Orang Person


Orang Person


Orang Person


Orang Person


3

2.640

8

21.874

3

2.330

8

12.376

3

2.246

6

7.857

3

52

8

350

3

31

8

182

3

59

6

245

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2.361

8

12.558

3

2.305

6

8.102

Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya Other facilities in kind (housing, transportation, health insurance, etc. dapat dimiliki Can be owned tidak dapat dimiliki Cannot be owned Total

3

2.692

8

22.224

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Highest and lowest salary ratio

Rasio gaji tertinggi dan terendah di Bank pada 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Bank’s highest and lowest salary ratio in Bank for the last 3 (three) years are as follows:

Jenis Rasio Ratio Type

2016

2015

2014

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah Ratio between the highest and lowest employee salary

1 : 75.81

1 : 44,55

1 : 44,55

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah Ratio between the highest and lowest Director salary

1 : 2.70

1 : 3,67

1 : 3,67

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah Ratio between the highest and lowest Commissioner salary

1 : 1.89

1 : 2,38

1 : 2,38

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai yang tertinggi Ratio between highest Director salary and the highest employee salary

1 : 2.45

1 : 5,18

1 : 5,18

Annual Report 2016


391





Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Diversity Policy

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas saat ini telah sesuai dengan Aspek dan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/ SEOJK.04/2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, khususnya Aspek 2 (Fungsi dan Peran Dewan Komisaris) dan Prinsip 3 (Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris). Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas telah memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.

The Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors composition complies with the Corporate Governance Aspects and Principles contained in the Financial Services Authority Circular No.32/SE.OJK.04/2015 of the Public Company Governance Guidelines, especially Aspect 2 (Board of Commissioners Functions and Roles) and Principle 3 (Strengthening Membership and Composition of the Board of Commissioners). The composition of the Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors has taken into account the required diversity of skills, knowledge and experience.

Adapun Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Bank Sinarmas dapat dilihat pada tabel berikut:

The Bank Sinarmas Board of Commissioners and Board of Directors diversity composition can be seen in the following table:

Nama Name

Jabatan Position

Usia Age

Jenis Kelamin Gender

Pendidikan Education

Pengalaman Kerja Work Experience

Dewan Komisaris | Board of Commissioners

392

Tjendrawati Widjaja


54

Perempuan Female

Ekonomi, Universitas Kristen Satya Wacana-Salatiga Economics, Universitas Kristen Satya Wacana-Salatiga

l Group Leader Kredit & Marketing-Bank Sinarmas l Direktur Kredit & Marketing-Bank SInarmas l Direktur Utama-Bank Sinarmas l Credit & Marketing Group Leader-Bank Sinarmas l Credit & Marketing Director-Bank Sinarmas l President Director-Bank Sinarmas

Sammy Kristamuljana


63

Laki-laki Male

l Ekonomi (Akuntansi)Universitas Indonesia l Master of Science in Management-ADL Management Education Institute, Cambridge, MA, US l Strategy and International Busines-City University London, U.K.,Cass Business School l Economics (Accounting)Universitas Indonesia l Master of Science in Management-ADL Management Education Institute, Cambridge, MA, US l Strategy and International Business-City University London, U.K., Cass Business School

l Ketua-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya l Profesor Manajemen Stratejik-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya l Anggota Pembina-Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) l Chair-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya l Professor of Strategic Management-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Prasetiya Mulya l Founder Member-Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD

Rusmin


58

Laki-laki Male

l Ekonomi-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN l College of Business & Public Affair-Murray State University l Curtin Business School-Curtin University of Technology l Ekonomi-Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN l College of Business & Public Affair-Murray State University l Curtin Business School-Curtin University of Technology

l Komite Audit-Bank Windu Kenjana Internasional l Dosen-Universitas Teknologi Jogjakarya l Komite Audit-BNI Sekuritas l Audit Committee-Bank Windu Kenjana Internasional l Lecturer-Universitas Teknologi Jogjakarya l Audit Committee-BNI Sekuritas







Kebijakan Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Diversity Policy

Nama Name

Jabatan Position

Usia Age

Jenis Kelamin Gender

Pendidikan Education

Pengalaman Kerja Work Experience

Direksi | Board of Directors Freenyan Liwang


56

Laki-laki Male

Perdagangan Internasional, Tamkang University, Taipei, Taiwan International Trading, Tamkang University, Taipei, Taiwan

l Senior Quality Control Officer & MerchandiseMondial Orient Limited l New Accounts Manager-Credit Card Center-PT Bank Internasional Indonesia Tbk. l Deputy General Manager-Bank International Ningbo l Senior Quality Control Officer & MerchandiseMondial Orient Limited l New Accounts Manager-Credit Card Center-PT Bank Internasional Indonesia Tbk. l Deputy General Manager-Bank International Ningbo

Heru Agus Wuryanto

Direktur Syariah Sharia Director

51

Laki-laki Male

l Akuntansi-Universitas Brawijaya, Malang l Keuangan-Universitas Indonusa Esa Unggul_ l Accounting-Universitas Brawijaya, Malang l Finance-Universitas Indonusa Esa Unggul

l General Manager-BII Finance l Direktur-Sinarmas Multi Finance l Direktur-Bank Sinarmas l General Manager-BII Finance l Director-Sinarmas Multi Finance l Director-Bank Sinarmas

Salis Teguh Hartono

Direktur Compliance Compliance Director

48

Laki-laki Male

l Akuntansi-Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta l Magister ManagementUniversitas DiponegoroSemarang l Accounting-Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta l Master of ManagementUniversitas DiponegoroSemarang

l Senior Manager-Sinarmas Group-Agribusiness Division l Group Head Kredit and Marketing-Bank Sinarmas l Group Head Complience-Bank Sinarmas l Senior Relationship Manager-Bank DBS Indonesia l Senior Credit Analyst-Citibank Indonesia l Group Head Loan-Bank SInarmas

Loa Johnny Mailoa

Direktur Enterprise Banking Enterprise Banking Director

45

Laki-laki Male

Perdagangan InternasionalVictoria University of Technology -Melbourne, Australia International Trade-Victoria University of Technology -Melbourne,Australia

l Senior Relationship Manager-Bank DBS Indonesia l Senior Credit Analyst-Citibank Indonesia l Group Head Loan-Bank SInarmas l Senior Relationship Manager-Bank DBS Indonesia l Senior Credit Analyst-Citibank Indonesia l Group Head Loan-Bank SInarmas

Halim

Direktur Liabilities & Business Liabilities & Business Director

55

Laki-laki Male

Akuntansi-Universitas Advent Bandung Accounting-Universitas Advent Bandung

l Project Officer-Bank Sinarmas l Kepala Wilayah VI-Bank Internasional Indonesia l Group Head Human Capital Management & Branch Network Development-Bank SInarmas l Project Officer-Bank Sinarmas l Region VI Head-Bank Internasional Indonesia l Group Head Human Capital Management & Branch Network Development-Bank SInarmas

Hanafi Himawan

Direktur Risk management & Human Capital Risk management & Human Capital Director

57

Laki-laki Male

Akuntansi-Universitas Trisaksi, Jakarta Accounting Universitas Trisaksi, Jakarta

l Direktur-NISP Sekuritas l Direktur Utama-NISP Assets Management l Group Head Complience-Bank Sinarmas l Director-NISP Sekuritas l President Director-NISP Assets Management l Group Head Compliance-Bank Sinarmas

Soejanto Soetjijo

Direktur Retail Banking Retail Banking Director

52

Laki-laki Male

Ekonomi (Akuntansi), Universitas Katolik Parahyangan Economy (Accountancy) Universitas Katolik Parahyangan

l Direktur-MNC Finance l Advisor-Bank Capital Indonesia l Direktur Utama-Bank Capital Indonesia l Director-MNC FInance l Advisor-Bank Capital Indonesia l President Director-Bank Capital Indonesia


Direktur Operasional dan Teknologi Informasi Operational and Information Technology Director

41

Laki-laki Male

l Finance-Texas A&M University l Master of Business Administration-National University of Singapore l Finance-Texas A&M University l Master of Business Administration-National University of Singapore

l Senior Business Analyst, Group Operational Risk Assurance-Standard Chartered Bank (Singapore) l Senior Manager, Operation Risk-Standard Chartered Bank (Singapore) l Senior Manager, Senior Manager, CDD Operations & Approver-Standard Chartered Bank (Singapore) l Senior Business Analyst, Group Operational Risk Assurance-Standard Chartered Bank (Singapore) l Senior Manager, Operation Risk-Standart Chartered Bank (Singapore) l Senior Manager, Senior Manager, CDD Operations & Approver-Standard Chartered Bank (Singapore)

Annual Report 2016


393





Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris Committees under the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh beberapa jajaran Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Komite di bawah Dewan Komisaris tersebut, diuraikan sebagai berikut:

In conducting their supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by several Committees, namely the Audit Committee, Risk Monitoring Committee, Remuneration and Nomination Committee, and GCG Committee. The following chart depicts the Committees under the Board of Commissioners:

Komite-Komite Di Bawah Dewan Komisaris Committees Under The Board of Commissioners


Komite Remunerasi & Nominasi Remuneration & Nomination Committee


Komite Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Committee

Komite Audit

Audit Committee Dasar Hukum Pembentukan Komite Audit

Audit committee Legal Basis

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Komite Audit dibentuk berdasarkan peraturan peraturan/perundangan diantaranya sebagai berikut: 1. Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan OJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

The Company’s Audit Committee was established by the Board of Commissioners and its duties and responsibilities are based on the applicable rules. The Audit Committee was established based on the following laws/ regulations: 1. Republic Indonesia Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company. 2. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 55/ POJK.03/2016 concerning on the Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks 3. Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP/dated April 29, 2013 concerning the on the Implementation of Good Corporate Governance in Commercial Banks. 4. Bapepam Regulation No. IX.I.5 dated September 24, 2004, No. Kep-29/PM/2004 concerning the Establishment and Work guidelines for the Audit Committee. 5. Bapepam Regulation No. IX.I.5 dated September 24, 2004, No. Kep-29/PM/2004 concerning the Establishment and Work Guidelines for the Audit Committee. 6. Bapepam Regulation No. IX.I.5 dated December 7, 2012, No. Kep643/BL/2012 concerning the Establishment and Work Guidelines for the Audit Committee.

3. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum. 4. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tanggal 24 September 2004 Nomor: Kep-29/PM/2004 Perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 5. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 Tanggal 24 September 2004 Nomor: Kep-29/PM/2004 Perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 6. Peraturan Bapepam Nomor IX.I.15 Tanggal 7 Desember 2012 Nomor: Kep-643/BL/2012 Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

394








7. Peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor: KEP-643/ BL/2012 Tanggal 29 Desember 2015 Perihal Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. 8. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tanggal 20 Januari 2014 Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan tercatat.

7. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. KEP-643/ BL/2012 dated December 29, 2015 regarding Audit Committee Establishment and Implementation Guidance. 8. Indonesia Stock Exchange (IDX) Regulation Kep-00001/ BEI/01-2014 dated January 20, 2014 regarding Amendment to Regulation No. I-A regarding Equity Shares and Securities other than Shares Issued by the Company.

Struktur dan Susunan Anggota Komite Audit

Audit Committee Structure and Composition

Anggota Komite Audit Bank terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan. Keanggotaan Komite Audit telah disahkan pada Surat Keputusan SK.002/2015/ PRESDIR-CorSec tertanggal 28 September 2015 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit.

The Bank’s Audit Committee comprises one Independent Commissioner, one Independent Party with expertise in finance and accounting fields and one Independent Party with expertise in legal and banking fields. Membership of the Bank Audit Committee has been validated by virtue of Decree No. SK.002/2015/PRESDIRCorSec dated September 28, 2015, concerning Changes in the Composition of the Audit Committee.

Nama Name

Jabatan Position

Masa Jabatan Tenure

Keahlian Experience

Rusmin

Ketua Chairman

Juli 2014-sekarang July 2014-present

Perbankan, Ekonomi Banking, Economics

Ketut Sanjaya

Anggota Member


Perbankan Banking

Rusli Prakasa

Anggota Member

28 September 2015-Sekarang September 28, 2015-present

Perbankan, Ekonomi Banking, Economics

Anggota Komite Audit dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, serta diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

Members of the Audit Committee can be dismissed when the member’s term of office expires and based on a decision of the Board of Commissioners, when they are unable to fulfill the performance standards that has been set and /or are incompetent in doing their duties.

Profil Komite Audit

Audit Committee Profile

l Rusmin-Ketua Profil Ketua Komite Audit sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

l Rusmin-Chairman The Audit Committee Chairman’s Profile is presented in the Board of Commissioners profiles. l Ketut Sanjaya-Member Indonesian Citizen, 66 years old. Graduated from Universitas Padjajaran, Bandung, in 1977 majoring in Engineering and Master of Management in ADL Management Education Institute, Boston, USA in 1984. Joined Bank Sinarmas in 2011. Previously served as a Commissioner at PT Bank Barclays Indonesia and served at Bank Indonesia with several positions: Senior Researcher Banking 20082009, Director of Bank Supervision 2007-2008, Head of Bank Indonesia Denpasar branch 2004-2007, Bank Supervisor 19942004, Bank Examiner 1985-1994 and Credit Analyst 1979-1983.

l Ketut Sanjaya-Anggota Warga Negara Indonesia, 67 tahun. Meraih gelar Sarjana Teknik dari Universitas Padjajaran, Bandung tahun 1977 dan gelar Master of Management dari ADL Management Education Institute, Boston, USA tahun 1984. Bergabung dengan Bank Sinarmas sejak 2011. Sebelumnya menjabat sebagai Komisaris PT Bank Barclays Indonesia dan merupakan Pejabat Karier di Bank Indonesia dengan posisi: Peneliti Senior Perbankan pada 2008-2009, Direktur Pengawasan Bank pada 2007-2008, Pemimpin Bank Indonesia cabang Denpasar pada 2004-2007, Pengawas Bank pada 1994-2004, Pemeriksa Bank pada 1985-1994 dan Analis Kredit pada 1979-1983.

Annual Report 2016


395






l Rusli Prakarsa-Anggota Warga Negara Indonesia, 76 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1969. Bergabung dengan Bank Sinarmas sejak 28 September 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris PT Bank Panin pada 1975 -2000, Presiden Komisaris dan Ketua Tim Pengelola PT Bank International Indonesia pada 2000-2002, Anggota Komite Audit PT SMART Tbk pada 2002-2010, Anggota Komite Audit PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk pada 2002-2013, Anggota Komite Audit PT Lontar Papyrus Pulp and PaperIndustry pada 2013-Agustus 2015, Anggota Komite Audit PT Duta Pertiwi Tbk pada 01 Sept. 2015-Sekarang dan anggota Komite Audit PT Bumi Serpong Damai Tbk pada 1 September 2015-Sekarang.

l Rusli Prakarsa-Member Indonesian Citizen, 75 years old. Obtained his Bachelor’s degree from Economics Universitas Sumatera Utara in 1969. Joined Bank Sinarmas on September 28, 2015. He previously served as Vice President Commissioner PT Bank Panin 1975 -2000, President Commissioner and Management Team PT Bank International Indonesia 2000-2002, Audit Committee Member PT SMART Tbk 2002-2010, Audit Committee Member PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk 2002-2013, Audit Committee Member PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry 2013-August 2015, Audit Committee Member PT Duta Pertiwi Tbk September 1, 2015-present, and Audit Committee Member PT Bumi Serpong Damai Tbk September 1, 2015 -present.

Keanggotaan Komite Audit telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG dan Piagam Komite Audit.

The membership of the Audit Committee complies with Bank Indonesia GCG regulations and the Audit Committee Charter.

Independensi Komite Audit

Audit committee Independency

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Komite Audit bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada Pihak lainnya. Anggota Komite Audit tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Anggota Komite Audit yang berasal dari luar Bank tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Bank.

In conducting their duties and responsibilities, the Audit Committee acts independently and does not accept intervention from or intervene with other Parties. Audit Committee Members do not have any relationship with the Shareholders, members of Board of Commissioners, and members of Board of Directors. The Audit Committee members who come from external parties of the Bank do not have any personal interest or relationship that could rouse conflict of interest with the Bank.

Tabel independensi Komite Audit/Audit Committee Independency Aspek Independensi

396

Rusmin

Ketut Sanjaya Rusli Prakarsa

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Not having financial relationship with members of the Board of Commissioners and Board of Directors

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan Not having share ownership within the Bank

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak Perusahaan serta Perusahaan afiliasi Not having any managerial relationship in the Bank, subsidiaries and affiliations

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Audit Not having any familial relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors and/or other members of Audit Committee

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Not serving as the management of a political party and government officials

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Tidak ada/Nil

Piagam Komite Audit

Audit Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan pengkajian terhadap organisasi internal Bank, maka dalam melaksanakan kewajibannya, Komite Audit telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, uraian prosedur kerja dan kewenangan dari Komite Audit. Piagam Komite Audit tersebut disusun berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan senantiasa ditinjau ulang secara berkala pada tahun 2012 dan mengalami perubahan terakhir yaitu Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015.

In carrying out their duties and responsibilities for controlling and reviewing the internal organization of the Bank, the Audit Committee has established work guidelines that are set in the Audit Committee Charter. The Charter consists of, duties and responsibilities of the committee and description of work procedures and authorities for the Audit Committee. The Audit Committee Charter was drafted based on the prevailing laws and regulations, and has been reviewed periodically since 2012. The last amendment to the Charter was stipulated in the Audit Charter Rev.01/2015 that was approved on December 31, 2015.








Piagam Komite Audit berisi : 1. Pembentukan 2. Dasar Hukum 3. Susunan dan Syarat Anggota 4. Pengangkatan atau Pemberhentian 5. Tugas dan Tanggung Jawab 6. Wewenang 7. Masa Tugas 8. Kode Etik 9. Tata Cara dan Prosedur Kerja 10. Ketentuan Rapat 11. Pelaporan 12. Masa Berlaku Piagam 13. Penanganan dan Pengaduan pada Pelaporan Keuangan

The Audit Committee Charter consists of: 1. Establishment 2. Legal Basis 3. Composition and Requirements for Members 4. Appointment or Dismissal 5. Duties and Responsibilities 6. Authorities 7. Tenure 8. Code of Conduct 9. Work Guidelines and Procedures 10. Meeting Regulations 11. Reporting 12. Validity of the Charter 13. Management of and Complaints in the Financial Reporting Procedure

Tugas dan Tanggung Jawab

Duties and Responsibilities

Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terkait melakukan kontrol dan pengkajian terhadap organisasi internal bank meliputi akuntansi dan pelaporan keuangan serta proses audit internal dan eksternal, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

The Audit Committee is responsible to the Board of Commissioners in relation to the controlling and reviewing functions on the internal organization of the Bank, encompassing the accounting and financial reporting procedures, as well as the internal and external audit processes, identify issues that require the attention of the Board of Commissioners, and providing recommendations to the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit antara lain meliputi namun tidak terbatas pada: 1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan; 2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan; 3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya; 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan; 8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;

The Audit Committee’s Duties and Responsibilities cover, but are not limited to, the following points: 1. Reviewing financial information to be disclosed by the Bank to the public and/or authorities. The financial information to be disclosed covers the financial statements, projections, and other reports related to the Bank’s financial information; 2. Reviewing the Bank’s compliance with the laws and regulations related to the Bank’s business activities; 3. Giving independent opinions in the event of dissenting opinions existing between the management and the Accountants regarding their rendered services; 4. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of Accountants. The recommendations are based on the independency, scope of assignment, and fee; 5. Reviewing the audit results of internal auditors and supervising the follow-ups of the internal audit results carried out by the Board of Directors; 6. Reviewing the risk management activities conducted by the Board of Directors, in the event the Bank does not have a risk oversight function under the Board of Commissioners; 7. Reviewing complaints related to the accounting process and financial reporting of the Bank; 8. Reviewing potential conflicts of interest faced by the Bank and providing recommendations to the Board of Commissioners related to such matters; 9. Keeping the confidentiality of documents, data and information of the Bank.

9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Annual Report 2016


397






Wewenang Komite Audit

Audit Committee Authority

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang sebagai berikut : 1. Memperoleh dokumen, data, dan informasi tentang Perseroan yang berkaitan dengan pengendalian intern. 2. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal atau unit kerja lainnya apabila diperlukan.

In conducting their duties, the Audit Committee has the following authorities: 1. To obtain Bank documents, data and information that are related to Internal control. 2. To coordinate with the Internal Audit Unit or other work units if necessary.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Berdasarkan ketentuan rapat dalam Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, rapat komite diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rekap absensi rapat sebagai berikut:

Based on the terms for the meetings as set down in the Audit Charter Rev.01/2015, which was approved on December 31, 2015, the Committee meetings will be held at least 1 (one) times in three (3) months. During 2016, the Audit Committee met 7 (seven) times and the meeting attendance was as follows:

Nama Name

Jabatan Position




Rusmin

Ketua Chairman

7

7

100%

Ketut Sanjaya

Anggota Member

7

7

100%

Rusli Prakasa

Anggota Member

7

4

57%

Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut: Tanggal Date


398

The Audit Committee Meeting Agenda were as follows: Kehadiran Attendees R

KS

RP


√

√

-

RR No.001/2016/KA

Agenda 1. Tindak lanjut memo rekomendasi Komisaris terkait hasil Meeting Komite Audit tanggal 22 Oktober 2015 2. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK (target date s.d Desember 2015) 3. Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan IV/2015 4. Program Kerja Komite Audit Tahun 2016 5. Penunjukan KAP 1. Follow-up on Commissioners recommendations related to Audit Committee Meeting results dated October 22, 2015 2. Follow-up on OJK resolution findings (target date up to December 2015) 3. Internal Audit Examination Results Quarter IV/2015 4. The Audit Committee Work Program 2016 5. Appointment of KAP


Hasil Temuan KAP Atas Audit Laporan Keuangan Tahun 2015 KAP Findings for Audit of 2015 Financial Statements

√

√

√

RR No. 002/2016/KA

21 April 2016 April 21, 2016

1. Tindak lanjut Hasil Meeting Komite Audit tanggal 28 Januari 2016 2. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK tahun 2015 (s.d Maret 2016) 3. Penjelasan Definisi Rating Hasil Pemeriksaan SKAI 4. Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan I/2016 (Januari, Februari, Maret 2016) 5. Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pre-Audit Checklist 6. Status Penyelesaian Tindak lanjut Temuan SKAI 2015 1. Follow-up on Audit Committee Meeting results dated January 28, 2016 2. Follow-up on OJK resolution findings 2015 (up to March 2016) 3. Explanation on IAU Rating Definitions Inspection Results 4. IAU Audit Quarter 1/2016 (January, February, March 2016) 5. Summary of Pre-Audit Checklist Results 6. Follow-up on Internal Audit Findings Resolution Status 2015

√

√

-

RR No.003/2016/KA

26 Mei 2016 May 26, 2016

Rencana Spin-Off Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT. Bank Sinarmas Tbk. Spin-Off Plan Sharia Business Unit (UUS) from PT. Bank Sinarmas Tbk.

√

√

√

RR No.004/2016/KA



Ket






R

KS

RP


28 Juli 2016 July 28, 2016

1. Tindak lanjut Hasil Meeting Komite Audit tanggal 21 April 2016 2. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK tahun 2015 (s.d Juni 2016) 3. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK tahun 2016 (s.d Juni 2016) 4. Tindak lanjut Surat OJK No. S-70/PB.331/2016 (tgl 21 Juni 2016 perihal Laporan Keuangan Audited Tahun 2015 dan Management Letter Bank Sinarmas) 5. Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan II/2016 (April-Juni 2016) 1. Follow-up Results of Audit Committee Meeting dated April 21, 2016 2. Follow-up on OJK findings resolution 2015 (up to June 2016) 3. Follow-up on OJK findings resolution 2016 (up to June 2016) 4. Follow-up on OJK Letter No. S-70/PB.331/2016 (date June 21, 2016 concerning Bank Sinarmas 2015 Audited Financial Statements and Management Letter) 5. Internal Audit Examination Results Quarter II/2016 (April-June 2016)

√

√

-

RR No.005/2016/KA


1. Tindak lanjut Hasil Meeting Komite Audit tanggal 28 Juli 2016 2. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK tahun 2015 (s.d September 2016) 3. Tindak lanjut Penyelesaian Temuan OJK tahun 2016 (s.d September 2016) 4. Hasil Pemeriksaan SKAI Triwulan III/2016 (Juli–September 2016) 1. Follow-up on Results of Audit Committee Meeting dated July 28, 2016 2. Follow-up on OJK findings resolution 2015 (up to September 2016) 3. Follow-up on OJK findings resolution 2016 (up to September 2016) 4. IAU Audit Quarter III/2016 (July-September 2016)

√

√

√

RR No.006/2016/KA

18 Nopember 2016 November 18, 2016

Tindak lanjut Hasil Meeting Komite Audit tanggal 21 April 2016 Follow-up on Results of Audit Committee Meeting dated April 21, 2016

√

√

√

RR No.007/2016/KA

Tanggal Date

Kehadiran Attendees

Agenda

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Brief Report on the Audit Committee Implementation of Duties

Selama periode 2016, Komite Audit telah melakukan tindakantindakan antara lain: 1. Melakukan evaluasi terhadap program kerja SKAI tahun 2016 2. Mengadakan rapat-rapat membahas hasil pemeriksaan SKAI atas kantor-kantor cabang dan unit kerja sebagaimana program kerja SKAI tahun 2016 3. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk menindaklanjuti hasil temuan SKAI 4. Melakukan monitoring tindaklanjut rekomendasi Komite Audit kepada manajemen terhadap hasil temuan SKAI 5. Melakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan akuntansi terbaru dan kegiatan korporasi yang akan dilaksanakan 6. Mengadakan rapat-rapat dengan Akuntan Publik guna membahas sifat dan lingkup audit serta temuan-temuan Akuntan Publik dalam pelaksanaan audit tahun buku 2015 7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik (KAP) dan memberi rekomendasi penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2016

During 2016, the Audit Committee performed the following:

Ket

1. Evaluated the 2016 Internal Audit work program 2. Held meetings to discuss the IAU results for the branches and units as well as the 2016 IAU work program 3. Provided recommendations to the management to follow up the IAU findings 4. Monitored the follow up of Audit Committee recommendations to the management regarding the IAU findings 5. Evaluated the latest accounting policies and corporate activities being carried out 6. Convened meetings with Public Accountant to discuss the nature and scope of the audit and the findings of the Public Accountant in the 2015 financial year audit 7. Evaluated the Public Accounting Firm (KAP) performance and provided recommendations for the KAP appointment for the 2016 financial year audit

Annual Report 2016


399






Rekomendasi Komite Audit Kepada Dewan Komisaris

Audit committee Recommendations to the Board of Commissioners

Sesuai dengan Piagam Audit Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, salah satu tugas Komite Audit adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. 1. M.005B/2016/PRESKOM-KA tanggal 3 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Komite Audit Tanggal 28 Januari 2016 2. M.005A/2016/PRESKOM-KA tanggal 9 Februari 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Komite Audit dan KAP Tanggal 4 Februari 2016

In line with the Audit Committee Charter Rev.01/2015 that was validated on December 31, 2015, one of the Audit Committee duties is to provide recommendations to the Board of Commissioners related to the control of the Bank’s internal organizations. 1. M.005B/2016/PRESKOM-KA dated February 3, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results Report dated January 28, 2016 2. M.005A/2016/PRESKOM-KA dated February 9, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results and KAP Reports dated February 4, 2016 3. M.012/2016/PRESKOM-KA dated April 28, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results Report dated April 21, 2016 4. M.018A/2016/PRESKOM-KA dated May 30, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results Report dated May 26, 2016 5. M.021A/2016/PRESKOM-KA dated August 15, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results Report dated July 28, 2016 6. M.026A/2016/PRESKOM-KA dated November 7, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results Report dated October 31, 2016 7. M.032A/2016/PRESKOM-KA dated November 25, 2016 regarding the Audit Committee Meeting Results and KAP Reports dated November 18, 2016

3. M.012/2016/PRESKOM-KA tanggal 28 April 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Komite Audit Tanggal 21 April 2016 4. M.018A/2016/PRESKOM-KA tanggal 30 Mei 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Komite Audit Tanggal 26 Mei 2016 5. M.021A/2016/PRESKOM-KA tanggal 15 Agustus 2016 perihal Hasil Rapat Komite Audit Tanggal 28 Juli 2016 6. M.026A/2016/PRESKOM-KA tanggal 7 November 2016 perihal Laporan Hasil Rapat Komite Audit Tanggal 31 Oktober 2016 7. M.032A/2016/PRESKOM-KA tanggal 25 November 2016 perihal Hasil Rapat Komite Audit dan KAP Tanggal 18 November 2016 Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Audit Dewan Komisaris menilai Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2016 dengan baik. Aspek yang menjadi penilaian Dewan Komisaris : 1. Ketepatan Penyusunan Program Kerja 2. Kesesuaian Pelaksanaan Program Kerja 3. Pelaksanaan Rapat 4. Ketepatan Penyerahan Laporan 5. Rekomendasi yang Diberikan

400



Audit Committee Performance Assessment by the Board of Commissioners The Board of Commissioners assessed that the Audit Committee performed their duties and responsibilities in 2016 well. Board of Commissioners assessment aspects: 1. Work Program Preparation Accuracy 2. Work Program Compliance 3. Meeting Implementation 4. Reports Submission Accuracy 5. Recommendations Provided






Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris dan menjalankan tugasnya sesuai peraturan, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Peraturan OJK No 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. 3. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013 Perihal Surat Edaran kepada Semua Bank Umum Konvensional di Indonesia. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk mendukung pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas proses Manajemen Risiko meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko pada Bank. Komite Pemantau Risiko berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Risk Monitoring Committee was established by the Board of Commissioners and performs its duties in accordance with the regulations, as follows: 1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. 2. The OJK Regulation No 55/POJK.03/2016 concerning Governance Implementation for Commercial Banks. 3. Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding Circular Letter to All Commercial Banks in Indonesia. The Risk Monitoring Committee set up to support the Board of Commissioners in overseeing the effectiveness of the risk management process including the Bank’s identification, measurement, monitoring, and risk control. The Risk Monitoring Committee coordinates with the Risk Management Committee and Risk Management Unit.

Struktur dan Susunan Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Structure and Composition

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

In accordance with Bank Indonesia GCG regulations, the Risk Monitoring Committee should consist of at least an Independent Commissioner as Chairman and Members, an independent party with expertise in finance or accounting and an Independent Party with expertise in risk management.

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Sinarmas telah disahkan pada Surat Keputusan No.SK.023/2015/PRESDIR-CorSec tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko tertanggal 28 September 2015

Membership of the Bank Risk Monitoring Committee was validated by virtue of Decree No.SK.023/2015/PRESDIR-CorSec dated September 28, 2015, concerning Changes in the Risk Monitoring Committee Composition.

Tabel struktur dan susunan Komite Pemantau Risiko /Risk Monitoring Committee Structure and Composition Nama Name

Jabatan Position

Masa Jabatan Tenure

Keahlian Expertise

Sammy Kristamuljana

Ketua Chairman


Ekonomi, Akuntansi, Manajemen Economics, Accounting, Management

Tjendrawati Widjaja

Anggota Member


Ekonomi, Keuangan, Perbankan Economics, Finance, Banking

Ketut Sanjaya

Anggota Member

2014-Sekarang 2014-present

Manajemen, Perbankan, Management, Banking

Rusli Prakasa

Anggota Member

2015-Sekarang 2014-present

Ekonomi, Perbankan Economics, Banking

Annual Report 2016


401






Profil Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Profile

l Sammy Kristamuljana-Ketua Profil Ketua Komite sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

l Sammy Kristamuljana-Chairman The Committee Chairman Profile has been presented in the Board of Commissioners’ profiles.

l Tjendrawati Widjaja-Anggota Profil anggota Komite sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris.

l Tjendrawati Widjaja-Member The Committee Member Profile has been presented in the Board of Commissioners’ profiles

l Ketut Sanjaya-Anggota Profil anggota Komite sudah disajikan dalam profil anggota Komite Audit.

l Ketut Sanjaya-Member The Committee Member Profile has been presented in the Audit Committee profiles

l Rusli Prakarsa-Anggota Profil anggota Komite sudah disajikan dalam profil anggota Komite Audit.

l Rusli Prakarsa-Member The Committee Member Profile has been presented in the Audit Committee profiles

Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG dan Piagam Komite Pemantau Risiko.

The Risk Monitoring Committee Membership is in accordance with the requirements of Bank Indonesia GCG Provisions and the Risk Monitoring Committee Charter.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Independency

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada Pihak lainnya. Anggota Komite Pemantau Risiko tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi. Anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari luar Bank tidak memiliki kepentingan serta keterkaitan yang bersifat pribadi sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan (conflict of interest) dengan Bank. Independensi Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG antara lain:

In carrying out its duties and responsibilities, the Risk Monitoring Committee acts independently, and does not intervene/intervened to/from other parties. The Risk Monitoring Committee Members are not related to the Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors. Members who have originated from outside the Bank do not have personal interest and relations that may cause conflicts of interest with the Bank. The Independency of the Risk Monitoring Committee has met the Bank Indonesia GCG provisions including:

Sammy Kristamuljana

Tjendrawati Widjaja

Ketut Sanjaya

Rusli Prakarsa

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi No financial relations with the Board of Commissioners and Board of Directors

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di Perusahaan No share ownership relations in the Company

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di Perusahaan, anak Perusahaan serta Perusahaan afiliasi No management relations in the Company, subsidiaries, and affiliated companies.

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau anggota Komite Audit No family relations with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Audit Committee members.

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah Does not serve as management of political parties, officials and governments

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Tidak ada/Nill

Aspek Independensi/Aspect of Independency

402








Piagam Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan pengkajian terhadap atas profil risiko bank secara komprehensif, maka dalam melaksanakan kewajibannya, Komite Pemantau Risiko telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite,uraian mengenai prosedur kerja dan kewenangan dari Komite Pemantau Risiko. Piagam Komite Pemantau Risiko tersebut disusun berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan ditinjau ulang secara berkala pada tahun 2012 dan mengalami perubahan terakhir yaitu Piagam Pemantau Risiko Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015. Piagam Komite Pemantau Risiko berisi: 1. Pembentukan dan Dasar Hukum 2. Susunan dan Syarat Keanggotaan 3. Pengangkatan dan Pemberhentian 4. Tugas dan Tanggung Jawab 5. Wewenang dan Masa Tugas 6. Kode Etik 7. Tata cara dan Prosedur Kerja 8. Ketentuan Rapat 9. Pelaporan 10. Masa Berlaku Piagam

In carrying out its duties and responsibilities to control and review the bank risk profile comprehensively, the Risk Monitoring Committee is equipped with working guidelines that are set in Risk Monitoring Committee Charter. The Charter contains duties and responsibilities, and description of working procedures and authorities for the Risk Monitoring Committee. The Charter was established based on the prevailing laws and regulations and has been periodically reviewed since 2012. The latest change was Risk Monitoring Charter Rev.01/2015 that was validated on December 31, 2015. The Risk Monitoring Charter consists of:

Tugas dan Tanggung jawab

Duties and Responsibilities Risk Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terkait melakukan kontrol dan pengkajian atas profil risiko bank secara komprehensif, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko antara lain meliputi namun tidak terbatas pada : l Memberikan Rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas Bank, terkait: evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut l Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).

The Risk Monitoring Committee is responsible to the Board of Commissioners concerning control and comprehensive review of the bank risk profile, identification of matters that require attention from the Board of Commissioners, and provides recommendation to the Board of Commissioners. The Risk Monitoring Committee Duties and Responsibilities cover the following but are not limited to: l Providing recommendations to the Board of Commissioners to improve the Bank effectiveness related to: evaluation of conformity between risk management policy and the implementation of the policy. l Monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee and Risk Management Unit (SKMR).

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Establishment and Legal Basis Composition and Membership Requirements Appointment and Dismissal Duties and Responsibilities Authorities and Term of Office Code of Conduct Working Procedures Meeting Provisions Reporting Period of Charter

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Authorities

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang sebagai berikut : 1. Memperoleh dokumen, data, dan informasi tentang Perseroan yang berkaitan dengan pengendalian intern 2. Melakukan koordinasi dengan SKMR atau unit kerja lainnya apabila diperlukan.

The Risk Monitoring Committee Authorities are as follows: 1. Obtaining documents, data, and information on the Company relating to internal control. 2. Coordinating with SKMR or other working units if necessary.

Annual Report 2016


403






Rapat Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Meeting

Sesuai dengan Piagam Pemantau Risiko Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali.

In accordance with the Risk Monitoring Charter Rev.01/2015 which was approved on 31 December 2015, the Risk Monitoring Committee shall conduct meetings at least every 4 (four) months.

Sepanjang tahun 2016, Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat sebanyak 4 kali, dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut:

During 2016, the Risk Monitoring Committee held 4 meetings, with the level of attendance and agenda as follows:

Nama Name

Jabatan Position




Sammy Kristamuljana

Ketua Chairman

4

4

100%

Tjendrawati Widjaja

Anggota Member

4

4

100%

Ketut Sanjaya

Anggota Member

4

3

75%

Rusli Prakasa

Anggota Member

4

3

75%

Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut: Tanggal Date


20 April 2016 April 20, 2016

21 Juli 2016 July 21, 2016

404


The Risk Monitoring Committee Meetings Agenda were as follows: Kehadiran Attendees

Agenda 1. Tindak lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Triwulan III/2015 2. Hasil Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank Posisi 31 Desember 2015 3. Hasil Self Assessment Profil Risiko Triwulan IV/2015 4. Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2016 1. Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee Meetings Follow-up Recommendations quarter III/2015 2. Self Assessment Results of Bank Position December 31, 2015 3. Risk Self Assessment Profile results Quarter IV/2015 4. Risk Monitoring Committee Work Program 2016 1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Triwulan IV/2015 2. Hasil Self Assesment Profil Risiko Triwulan I/2016 3. Hasil Self Assesment Profil Risiko Syariah Triwulan I/2016 4. Simulasi Hasil Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank 31 Maret 2016 1. Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee Meetings Follow-up Recommendations Quarter IV/2015 2. Risk Profile Self Assessment Results Quarter/2016 3. Sharia Risk Profile Self Assessment Results Quarter/2016 4. Bank Soundness Self Assessment Simulation Results March 31, 2016 1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Triwulan I/2016 2. Hasil Self Assesment Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2016 3. Hasil Self Assesment Profil Risiko Syariah Triwulan II/2016 1. Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee Meetings Follow-up Recommendations Quarter/2016 2. Bank Position Self Assessment Results June 30, 2016 3. Sharia Risk Profile Self Assessment Results Quarter II/2016



SK

TW

KS

RP

ü

ü

-

ü

RR No.001/2016/KPR

ü

ü

ü

-

RR No.002/2016/KPR

ü

ü

ü

ü

RR No.003/2016/KPR

Ket






Tanggal Date


Kehadiran Attendees

Agenda 1. Tindak Lanjut Rekomendasi Rapat Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko Triwulan II/2016 2. Hasil Self Assesment Profil Risiko Bank Triwulan III/2016 3. Hasil Self Assesment Profil Risiko Syariah Triwulan III/2016 1. Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee Meetings Follow-up Recommendations Quarter II/2016 2. Risk Profile Self Assessment Results Quarter III/2016 3. Sharia Risk Profile Self Assessment Results Quarter III/2016

SK

TW

KS

RP

ü

ü

ü

ü


Ket

RR No.004/2016/KPR

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Brief Report on the Risk Monitoring Committee Duties Implementation

Selama periode 2016, Komite Pemantau Risiko telah melakukan tindakan-tindakan antara lain: 1. Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Bank dan kebijakan internal lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Manajemen Risiko, sesuai ketentuan regulator. 2. Mengevaluasi, memantau dan memastikan implementasi Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan. Selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait pelaksanaan Manajemen Risiko serta isu-isu signifikan yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris 3. Mengevaluasi dan memantau proses penyusunan dan realisasi risk appetite dan risk tolerance serta Rencana Bisnis Bank (RBB) 4. Mengevaluasi dan memantau strategi untuk mencapai peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko (TKBR) yang sangat baik serta memberikan rekomendasi terhadap parameter yang digunakan dalam penilaian profil risiko, Good Corporate Governance (GCG), rentabilitas dan permodalan. 5. Memantau eksposur risiko Bank secara keseluruhan, kualitas aktiva, implikasi dari inisiatif/proyek stratejik yang sedang berjalan, tidak lanjut atas temuan audit mengenai Manajemen Risiko, penanganan/penyelesaian NPL dan rencana/strategi recovery serta isu Manajemen Risiko signifikan lainnya. 6. Melakukan pengawasan terhadap proses mitigasi risiko secara aktif oleh risk taking unit, sistem pengendalian internal serta pengawasan terhadap pengembangan budaya sadar risiko pada seluruh unit kerja Bank. 7. Melakukan pemantauan terhadap implementasi BASEL 2/3, sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia serta mengantisipasi dampaknya terhadap aktivitas usaha Bank, kecukupan modal dan kesiapan infrastruktur.

During 2016, the Risk Monitoring Committee performed the following: 1. Evaluated the Bank’s Risk Management Policy and other internal policies related to the implementation of risk management, in accordance with the regulator. 2. Evaluated, monitored and ensured the risk management was in accordance with the policies. Further provided recommendations to the Board of Commissioners on the risk management as well as significant issues that needed attention from the Board of Commissioners 3. Evaluated and monitored the preparation and realization of the risk appetite and risk tolerance as well as the Bank Business Plan (RBB) 4. Evaluated and monitored the strategies to attain a very good Healthy Bank rating based on Risk (TKBR) as well as provided recommendations on the parameters used in the risk profile assessment, Good Corporate Governance (GCG), profitability and capital. 5. Monitored the Bank’s overall risk exposures, asset quality, implications of the ongoing strategic initiatives/projecst, audit findings concerning risk management, handling/resolution of NPLs and plan/recovery strategies as well as other significant risk management issues. 6. Supervised the risk mitigation process actively taken by the risk units, internal control system and supervised the development of risk awareness culture in the entire Bank. 7. Monitored the implementation of BASEL 2/3, according to applicable regulations in Indonesia as well as the impact on the Bank’s business activities, capital adequacy and infrastructure readiness.

Annual Report 2016


405






Rekomendasi Komite Pemantau Risiko Kepada Dewan Komisaris

Recommendations from the Risk Monitoring Committee to the Board of commissioners

Sesuai dengan Piagam Pemantau Risiko Rev.01/2015 yang telah disahkan tertanggal 31 Desember 2015, salah satu tugas Komite Pemantau Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait dengan kontrol terhadap organisasi internal Bank. Ada pun rekomendasi yang diberikan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris antara lain : 1. M.005/2015/PRESKOM-KPR tanggal 1 Februari 2016 perihal Rekomendasi hasil rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 21 Januari 2016 2. M.010A/2016/PRESKOM-KPR tanggal 27 April 2016 perihal Rekomendasi hasil rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 20 April 2016 3. M.021/2016/PRESKOM-KPR tanggal 15 Agustus 2016 perihal Rekomendasi hasil rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 22 Juli 2016 4. M.025/2016/PRESKOM-KPR tanggal 26 Oktober 2016 perihal Rekomendasi hasil rapat Komite Pemantau Risiko tanggal 19 Oktober 2016

In accordance with the Risk Monitoring Charter Rev.01/2015 that was validated on December 31, 2015, one of the Risk Monitoring Committee duties is to provide recommendations to the Board of Commissioners concerning control over the Bank’s internal organization. The recommendationss given by Risk Monitoring Committee to the Board of Commissioners included: 1. M.005/2015/PRESKOM-KPR dated February 1, 2016 regarding Risk Monitoring Committee Meeting Recommendations dated January 21, 2016 2. M.010A/2016/PRESKOM-KPR dated April 27, 2016 regarding Risk Monitoring Committee Meeting Recommendations dated April 20, 2016 3. M.021/2016/PRESKOM-KPR dated August 15, 2016 regarding Risk Monitoring Committee Meeting Recommendations dated July 22, 2016 4. M.025/2016/PRESKOM-KPR dated October 26, 2016 regarding Risk Monitoring Committee Meeting Recommendations dated October 19, 2016

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Pemantau Risiko

Risk Monitoring Committee Performance Assessment by the Board of Commissioners

Dewan Komisaris menilai Komite Pemantau Risiko telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2016 dengan baik.

The Board of Commissioners assessed that the Risk Monitoring Committee had performed their duties and responsibilities in 2016 well. Board of Commissioners assessment aspects: 1. Work Program Preparation Accuracy 2. Work Program Compliance 3. Meeting Implementation 4. Reports Submission Accuracy 5. Recommendations

Aspek yang menjadi penilaian Dewan Komisaris : 1. Ketepatan Penyusunan Program Kerja 2. Kesesuaian Pelaksanaan Program Kerja 3. Pelaksanaan Rapat 4. Ketepatan Penyerahan Laporan 5. Rekomendasi yang Diberikan

406







Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Sinarmas dibentuk oleh Dewan Komisaris dengan tujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris terkait kebijakan remunerasi dan nominasi.

The Bank Sinarmas Remuneration and Nomination Committee was established with the purpose of supporting the supervisory function of the Board of Commissioners on remuneration and nomination policies.

Struktur dan Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi

Structure and composition of Nomination and Remuneration committee

Anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang dari Anggota Dewan Komisaris, Pihak Independen atau Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia. Keanggotaan Komite Remunerasi Dan Nominasi Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi & Nominasi tertuang dalam Surat Keputusan No.SK.021/2016/PRESDIR-CorSec tanggal 1 Desember 2016.

Remuneration and Nomination Committee Members consist of an Independent Commissioner, a Board of Commissioners Member, Independent Party or Parties who occupy managerial positions under the Board of Directors in charge of Human Resources. The Remuneration and Nomination Committee Membership Composition is contained in the Decree No.SK.021/2016/PRESDIR-CorSec dated December 1, 2016.

Tabel komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi/Remuneration and Nomination Committee Composition Nama Name

Posisi Position

Periode Jabatan Tenure

Keahlian Expertise

Rusmin

Ketua Chairman


Perbankan Ekonomi Banking Economy

Tjendrawati Widjaja

Anggota Member


Ekonomi Keuangan Perbankan Economy Finance Banking

Wahyu R Zaeni*

Anggota Member


Human Capital Management Hukum Human Capital Management Law

Christina Suryadinata**

Anggota Member

Desember 2016 December 2016

Human Capital Management Human Capital Management

Irene A Gunawan**

Anggota tidak tetap Non-Permanent Member

Desember 2016 December 2016

Human Capital Management Human Capital Management

* Berakhir masa bakti per 31 November 2016 **Penetapan melalui Surat Keputusan No SK.021/2016/PRESDIR-CorSec tentang Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Tanggal 1 Desember 2016

* Ended service period on November 31, 2016 ** Determined through Decree No. SK.021/2016/PRESDIR-CorSec regarding the composition of the Remuneration and Nomination Committee Members dated December 1, 2016

Annual Report 2016


407





Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee

408

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Profile

l Rusmin-Ketua Profil Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris. l Tjendrawati Widjaja-Anggota Profil anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ini sudah disajikan dalam profil Dewan Komisaris. l Wahyu Zaenie-Anggota Warga Negara Indonesia, 57 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung. Bergabung dengan Bank Sinarmas sejak 2006 Dan menjabat sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak Juli 2012. Saat ini menjabat sebagai Division Head Human Capital Recruitment & Administration Support. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG dan Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi.

l Rusmin-Chairman The Remuneration and Nomination Committee Chairman Profile is already included in the Board of Commissioners’ profiles. l Tjendrawati Widjaja-Member The Remuneration and Nomination Committee Member Profile is already included in the Board of Commissioners’ profiles . l Wahyu Zaenie-Member Indonesian citizen, 57 years. Holds a Bachelor of Laws from the Universitas Parahyangan, Bandung. Joined Bank Sinarmas in 2006 and has served as a Remuneration and Nomination Committee member since July 2012. Currently serves as Human Capital Recruitment & Administration Support Division Head. The Risk Monitoring Committee Membership complied with the Bank Indonesia GCG regulations and the Remuneration and Nomination Committee Charter.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Independency

Dalam menjalankan Tugas dan Tanggung Jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen, serta tidak menerima/melakukan intervensi dari/kepada Pihak lainnya. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak terkait dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi.

In carrying out its duties and responsibilities, the Remuneration and Nomination Committee acts independently, and does not accept/ intervention/from other parties. The Remuneration and Nomination Committee members are not related to the Shareholders, the Board of Commissioners and Board of Directors.

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Charter

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kontrol dan pengkajian terhadap proses transparansi remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, maka dalam melaksanakan kewajibannya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi antara lain mengenai tugas dan tanggung jawab komite, uraian mengenai prosedur kerja dan kewenangan dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi tersebut disusun berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku dan ditinjau ulang secara berkala serta mengalami perubahan terakhir tertanggal 7 Mei 2015. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi berisi: 1. Pembentukan dan Susunan Keanggotaan 2. Ketentuan 3. Pengangkatan dan Pemberhentian 4. Tugas dan Tanggung Jawab 5. Kewenangan

In carrying out its duties and responsibilities for the control and assessment of the remuneration and nomination process transparency for the Board of Directors and the Board of Commissioners, and to perform its obligations, the Remuneration and Nomination Committee is equipped with working guidelines set out in the Remuneration and Nomination Committee Charter, which contains, the duties and responsibilities of the Committee , a description of the working procedures and powers of the Remuneration and Nomination Committee. The Remuneration and Nomination Committee Charter was compiled based on applicable regulations and laws has been periodically reviewed and last amended on May 7, 2015. The Remuneration and Nomination Committee Charter contains:



1. 2. 3. 4. 5.

Membership Establishment and Composition Conditions Appointment and Dismissal Duties and Responsibilities Authority






6. Masa Tugas 7. Kode Etik 8. Kewajiban 9. Tata Cara dan Prosedur Kerja 10. Ketentuan Rapat 11. Masa Berlaku

6. 7. 8. 9. 10. 11.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Duties and Responsibilities Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris terkait melakukan kontrol dan pengkajian proses transparansi remunerasi dan nominasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada l Terkait kebijakan remunerasi : 1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi, yaitu: i. Kinerja keuangan Perusahaan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; ii. Prestasi kerja individual; iii. Kewajaran dengan peer group; dan iv. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang bank. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai : i. Kebijakan, Struktur dan Besaran atas remunerasi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); ii. Penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 3. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi dan wajib memperhatikan: i. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dalam industrinya ii. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja perseroan.

The Remuneration and Nomination Committee is responsible to the Board of Commissioners in relation to the transparent control and assessment process of remuneration and nomination for the Board of Directors and the Board of Commissioners members, identify issues that require the attention of the Board of Commissioners, and provide recommendations to the Board, with Duties and Responsibilities including but not limited to: l Related to the remuneration policy: 1. To evaluate the remuneration policy, namely: i. The company’s financial performance and reserves as stipulated in the applicable legislation;

iii. Target kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota komisaris iv. Keseimbangan tunjangan antara tetap dan variablel v. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi sebagaimana dimaksud harus dievaluasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu tahun)

Assignment Code of Conduct Obligations Work Procedures Meetings Provision Tenure

ii. Individual performance; iii. The reasonableness against the peer group; and iv. Consideration of the Bank’s long-term goals and strategies. 2. To provide recommendations to the Board of Commissioners on: i. Policies, Structure, Amount of remuneration to be submitted to the General Meeting of Shareholders (“GMS”); ii. The performance assessment with remuneration conformity received by each member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners 3. To establish structures, policies and remuneration taking into account: i. Remuneration applicable to the industry in accordance with the Company’s business activities and the scale in the industry ii. Duties, responsibilities and authorities of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners associated with the achievement of goals and the company’s performance. iii. Target performance for each member of the Board of Directors and/or Commissioners iv. The balance between fixed and variable allowances v. Structure, policies and amount of remuneration to be evaluated by the Remuneration and Nomination Committee at least 1 (one) time in 1 (one year)

Annual Report 2016


409






l Terkait dengan kebijakan nominasi : 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris. 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris 4. Dalam mengidentifikasi, mengkaji dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki kewenangan untuk memilih sesuai dengan kriteria dan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku dan kebijakan internal Perseroan. 5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Direksi mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi. 6. Mengidentifikasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham; Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Good Corporate Governance.

410

l

Related to the nomination policy : 1. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 2. To assist the Board of Commissioners to assess the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 3. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the capacity building program for the Directors and/or members of the Board of Commissioners. 4. To identify, review and recommend candidates for Board of Commissioners and/or Board of Directors, the Remuneration and Nomination Committee has the authority to choose in accordance with criteria and procedures established in the applicable regulations and internal policies of the Company. 5. To provide recommendations to the Board of Directors regarding the policies and criteria required in the nomination process. 6. To identify, assess and make recommendations on candidates for the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval; to Provide recommendations on independent parties who will be members of the Committee referred to in Bank Indonesia Regulation concerning Good Corporate Governance.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Authorities

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Remunerasi Dan Nominasi memiliki wewenang sebagai berikut: 1. Memperoleh dokumen, data, dan informasi tentang Perseroan yang diperlukan; 2. Melakukan koordinasi dengan Divisi Human Capital atau unit kerja lainnya apabila diperlukan; 3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan Dewan Komisaris terkait remunerasi dan nominasi.

In performing its duties, the Remuneration and Nomination Committee has the authorities as follows: 1. To obtain documents, data, and information about the Company as required; 2. To coordinate with Human Capital Management or other work units if necessary; 3. To perform other powers granted by the Board of Commissioners in relation to remuneration and nomination.








Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nomination and Remuneration Committee Meeting

Sesuai dengan isi Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan pada tanggal 7 Mei 2015, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 bulan sekali. Sepanjang tahun 2016, Komite Nominasi dan Remunerasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dengan tingkat kehadiran dan agenda sebagai berikut

In accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter which was ratified on May 7, 2015, the Nomination and Remuneration Committee shall carry out 4 (four) meetings. During 2016, the Nomination and Remuneration Committee held 5 (five) meetings with the level of attendance and agenda as follows:

Nama Name

Jabatan Position Ketua

Rusmin

Chairman

Tjendrawati Widjaja Wahyu Zaenie* Christina Suryadinata** Irene A Gunawan**

Anggota Member

Anggota Member

Anggota Member

Anggota tidak tetap Non-Permanent Member




5

5

100%

5

5

100%

5

5

100%

0

0

0

0

0

0

* menjabat hingga 1 Desember 2016 **menjabat mulai 1 Desember 2016

*Served until December 1, 2016 **Served since December 1, 2016

Adapun agenda rapat Komite Audit adalah sebagai berikut :

Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda:

Tanggal Date

4 Februari 2016

February 4, 2016

21 April 2016

April 21, 2016

Agenda R 1. Realisasi kerja Divisi HCM tahun 2015 2. Rencana kerja Divisi HCM tahun 2016 3. Sosialisasi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum tanggal 23 Desember 2015 4. Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2016

Kehadiran Attendees TW WZ

ü

ü

ü

ü

ü

ü


Ket

RR No.001/2016/KRN

1. Realization of the work of HCM Division 2015 2. The work plan 2016 HCM Division 3. Socialization of OJK Regulation No.45/POJK.03/2015 concerning Governance Practices in Remuneration for Commercial Bank dated December 23, 2015 4. Work Program of Remuneration and Nomination Committee 2016

1. Proposal SOP Remunerasi 2. Sosialisasi Peraturan OJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum tanggal 23 Desember 2015 3. Action Plan Divisi Human Capital System and Strategic tahun 2016 4. Jasa Produksi tahun 2015 1. Remuneration SOP Proposal 2. Socialization OJK No.45/POJK.03/2015 concerning Governance Practices in Providing Remuneration for Commercial Bank dated December 23, 2015 3. Action Plan Human Capital System and Strategic Division in 2016 4. Production Services 2015

RR No.002/2016/KRN

Annual Report 2016


411






Tanggal Date

15 Juni 2016

June 15, 2016

2 September 2016

September 2, 2016

1 November 2016

November 1, 2016

412

Agenda R

Kehadiran Attendees TW WZ

1. Uangku 2. Pembahasan kenaikan upah/gaji karyawan PT. Bank Sinarmas Tbk. tahun 2016 3. Perubahan pemberian limit kredit properti untuk karyawan 1. Uangku 2. Discussion on increase in wages/salaries for employees of PT. Bank Sinarmas Tbk. 2016 3. Changes in the property loan limit for employees Ketua Dewan Pengawas Syariah

Sharia Supervisory Board Chairman


ü

ü

ü

RR No.003/2016/KRN

ü

ü

ü

RR No.004/2016/KRN

ü

ü

ü

RR No.005/2016/KRN

Ket

1. Laporan Perkembangan Tenaga Kerja 2. Perkembangan Biaya Tenaga Kerja 3. Gap Analysis POJK No.45/POJK.03/2015, Identifikasi Material Risk Takers (MRT) & LTI Plan Design 1. Labor Progress Report 2. Labor Costs development 3. Gap Analysis POJK No.45/POJK.03/2015, Material Risk Takers (MRT) Identification and LTI Plan Design

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Nomination and Remuneration Committee Brief Duties Report

Selama periode 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan tindakan-tindakan antara lain: 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait dengan kenaikan gaji berkala dan pemberian bonus terhadap karyawan Bank Sinarmas, khususnya mengenai besarnya persentase kenaikan secara umum dan besarnya kenaikan bonus berdasarkan hasil penilaian Performance Appraisal. 2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menerapkan kenaikan upah, apabila terjadi perubahan tarif UMP (upah minimum provinsi) berdasarkan Surat Keputusan masingmasing Kepala Daerah. 3. Memantau implementasi penerapan UMP sebagaimana tercantum dalam poin 2. 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris menyangkut kebijakan perubahan struktur salary, apabila dipandang sudah tidak sesuai dengan hasil benchmark yang dilakukan melalui survey salary. 5. Mengidentifikasi, mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham; 6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. 7. Melakukan rapat-rapat membahas permasalahan terkait dengan remunerasi dan nominasi.

During 2016, the Nomination and Remuneration Committee performed the following: 1. Provided recommendations to the Board of Commissioners in relation to periodic salary increases and bonuses to Bank Sinarmas employees, particularly regarding the percentage increase in general and the increase in bonuses based on Performance Appraisals. 2. Provided recommendations to the Board of Commissioners to determine the wage increases, if there was a change inthe UMP (provincial minimum wage) based on the respective Regional Head Decree. 3. Monitored the implementation of UMP determination as stated in point 2. 4. Provided recommendations to the Board of Commissioners regarding salary structure change policy, if deemed not in accordance with the benchmark results made through salary surveys. 5. Identified, assessed and made recommendations on candidates for the Board of Commissioners and/or Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval of the Shareholders; 6. Assisted the Board of Commissioners to assess the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners. 7. Conducted meetings to discuss problems related to remuneration and nomination.








Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Kepada Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration Committee Recommendations to the Board of Commissioners

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang telah disahkan tertanggal 7 Mei 2015, salah satu tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah memberikan rekomendasi kepada Dewan komisaris terkait fungsi Nominasi dan Nominasi di Bank. Adapun rekomendasi yang diberikan Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris antara lain: 1. M.005D/2016/PRESKOM-KRN tanggal 10 Februari 2016 perihal Memo rekomendasi hasil pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan IV/2015 pada tanggal 4 Februari 2016 2. M.011/2016/PRESKOM-KRN tanggal 28 April 2016 perihal Memo rekomendasi hasil pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan I/2016 pada tanggal 21 April 2016 3. M.019A/2016/PRESKOM-KRN tanggal 20 Juni 2016 perihal Memo rekomendasi hasil pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan II/2016 pada tanggal 15 Juni 2016 4. M.022B/2016/PRESKOM-KRN tanggal 9 September 2016 perihal Memo rekomendasi hasil pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi tanggal 2 September 2016 5. M.028/2016/PRESKOM-KRN tanggal 8 November 2016 perihal Memo rekomendasi hasil pertemuan Komite Remunerasi dan Nominasi Triwulan III/2016 pada tanggal 1 November 2016

In accordance with the Nomination and Remuneration Committee Charter, dated May 7, 2015, one of the tasks of the Nomination and Remuneration Committee is to make recommendations to the Board of Commissioners related to the Nomination functions at the Bank.

1. M.005D/2016/PRESKOM-KRN dated February 10, 2016, regarding the Remuneration and Nomination Committee Meeting Recommendations Memo Quarter IV/2015 dated February 4, 2016 2. M.011/2016/PRESKOM-KRN dated April 28, 2016, regarding the Remuneration and Nomination Committee Meeting Recommendations Memo Quarter I/2016 dated April 21, 2016 3. M.019A/2016/PRESKOM-KRN dated June 20, 2016 regarding the Remuneration and Nomination Committee Meeting Recommendations Memo Quarter II/2016 dated June 15, 2016 4. M.022B/2016/PRESKOM-KRN dated September 9, 2016, regarding the Remuneration and Nomination Committee Meeting Recommendations Memo dated September 2, 2016 5. M.028/2016/PRESKOM-KRN dated November 8, 2016, regarding the Remuneration and Nomination Committee Meeting Recommendations Memo Quarter III/2016 dated November 1, 2016

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Board of Commissioners Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

Dewan Komisaris menilai Komite Nominasi dan Remunerasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya pada tahun 2016 dengan baik.

The Board of Commissioners assessed that the the Nomination and Remuneration Committee performed their duties and responsibilities in 2016 well.

Aspek yang menjadi penilaian Dewan Komisaris: 1. Ketepatan Penyusunan Program Kerja 2. Kesesuaian Pelaksanaan Program Kerja 3. Pelaksanaan Rapat 4. Ketepatan Penyerahan Laporan 5. Rekomendasi yang Diberikan

Board of Commissioners assessment aspects: 1. Work Program Preparation Accuracy 2. Work Program Compliance 3. Meeting Implementation 4. Reports Submission Accuracy 5. Recommendations Provided

Annual Report 2016


413





Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Sinarmas Tbk. Tahun 2016

PT. Bank Sinarmas Tbk. Financial Conglomerate Integrated Governance Implementation 2016

414

DASAR HUKUM

LEGAL BASIS

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 Nopember 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.03/2014 dated November 19, 2014 and Financial Services Authority Circular No. 14/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 regarding Integrated Risk Management For Financial Conglomerates.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding Integrated Risk Management For Financial Conglomerates.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

Financial Services Authority Circular Letter No.15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 regarding Integrated Risk Management For Financial Conglomerates.

Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006; dan

Bank Indonesia Regulation No.8/4/PBI/2006 tanggal dated 30 January 2006 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Banks, as amended by Bank Indonesia Regulation No.8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006; and

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum

Bank Indonesia Circular Letter No.15/15/DPNP dated 29 April 2013 regarding implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks

Surat OJK No. S-95/PB.33/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang Penetapan PT. Bank Sinarmas Tbk. sebagai Entitas Utama Grup Sinarmas.

OJK Letter No. S-95/PB.33/2015 dated October 1, 2015 regarding PT. Bank Sinarmas Tbk. status as the Sinarmas Group Main Entity.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Sinarmas Tbk. tahun 2016 terdiri dari: I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2016; II. Struktur Organinsasi Tata Kelola Terintegrasi III. Direksi Entitas Utama IV. Komisaris Entitas Utama. V. Komite Tata Kelola Teritegrasi VI. Satuan Kerja Kepatuhan Teritegrasi VII. Satuan Kerja Audit Internal Teritegrasi VIII. Penerapan Manajemen Risiko Teritegrasi IX. Pedoman tata Kelola Teritegrasi X. Kesimpulan.

2016 Annual Report on PT. Bank Sinarmas Tbk. Financial Conglomerate Integrated Governance Implementation consisting of: I. Integrated Governance Self Assessment Implementation Report for the financial year 2016; II. Integrated Governance Organizational Structure III. Main Entity Board of Directors IV. Main Entity Board of Commissioners V. Integrated Governance Committee VI. Integrated Compliance Unit VII. Integrated Internal Audit Unit VIII. Integrated Risk Management Implementation IX. Integrated Governance Guidelines X. Conclusion.

Laporan Pelaksanaan Intergrated Good Corporate Governance Sinarmas Financial Services terdiri dari: 1. Transparansi Penerapan Pelaksanaan Tata Kelola Teritegrasi yang dimaksud dalam POJK No.18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. 2. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran OJK No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

Sinarmas Financial Services Integrated GCG Implementation Report consisted of: 1. Transparency of Integrated Governance Implementation referred to in POJK No.18/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 on the Application of Integrated Governance in Financial Conglomerates.



2. Integrated Governance Self Assessment Report referred to in OJK Circular Letter No.15/SEOJK.03/2015 dated May 25, 2015 on the Application of Integrated Governance in Financial Conglomerates.





Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT. Bank Sinarmas Tbk. Tahun 2016 PT. Bank Sinarmas Tbk. Financial Conglomerate Integrated Governance Implementation 2016

I. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama tahun buku 2016; Entitas Utama : PT Bank Sinarmas, Tbk Posisi Laporan : Januari s.d Desember 2016

I. Integrated Governance Self Assessment Report for the financial year 2016; Main Entity : PT Bank Sinarmas, Position : January-December 2016

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi telah disampaikan kepada OJK dengan nomor surat No.SKL.001/2017/ DIRUT-EU, pada tanggal 13 Februari 2017.

Integrated Governance Self Assessment Report has been submitted to OJK through letter No.SKL.001/2017/DIRUT-EU, on February 13, 2017.

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN Sinarmas FINANCIAL SERVICES Sinarmas FINANCIAL SERVICES FINANCIAL CONGLOMERATE INTEGRATED GCG SELF ASSESSMENT REPORT Entitas Utama

: PT. Bank Sinarmas Tbk.

Main Entity

Posisi Laporan

: Desember 2016

Report Date Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Integrated Governance Self-Assessment Results

Peringkat Ranking

2

Definisi Peringkat

Ranking Definition

Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal baik oleh Entitas Utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) anggota konglomerasi keuangan

The Financial Conglomerate has carried out integrated corporate governance in a general good manner. This is reflected in the integrated corporate governance compliance during the implementation. If there is any weaknesses in the implementation, they are considered not significant and can be rectified by normal actions, both by the Main Entity and the Financial Service Institution (LIK) Financial Conglomerates

Analisis Analysis I. Nilai-nilai kekuatan dalam penerapan tata kelola terintegrasi dapat dijabarkan sebagai I. The rating strength for integrated governance can be described as follows: berikut: The Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate has conducted a Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services telah melakukan penilaian Self Assessment for both the Main Entity and LJK members following Good sendiri (Self Assessment) baik pada Entitas Utama maupun LJK anggota Corporate Governance (GCG) assessment factors for each service sector konglomerasi terhadap beberapa faktor penilai pelaksanaan Good Corporate within the framework of Integrated Governance for a Financial Conglomerate Governance (GCG) pada masing-masing sektor jasa dalam rangka pelaksanaan according to Financial Services Authority regulation No. 18/POJK.03/2014 on Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan sesuai peraturan Otoritas Jasa the Application of Integrated Governance in Financial Conglomerates. Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. A. Governance Structure A. Governance Structure 1. Dewan Komisaris dan Direksi dari Entitas Utama serta LJK dalam Konglomerasi 1. The Board of Commissioners and Board of Directors of the Financial Keuangan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi Conglomerate Main Entity and LJK have met the requirements of keuangan Lembaga Jasa Keuangan. integrity, competence, and financial reputation set by the Institute of Financial Services. 2. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk dan ditetapkan, serta adanya 2. The Integrated Corporate Governance Committee has been established komitmen bersama yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab and confirmed, as well as their joint commitment to support the dari Komite Tata kelola Terintegrasi. implementation of tasks and responsibilities of the Integrated Governance Committee. 3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi dan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi 3. The Integrated Compliance Unit and Integrated Internal Audit Unit are yang independen dari unit operasional dan memenuhi kebutuhan SDM. independent of the operational units and meet HC requirements. 4. Struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen 4. The organizational structure necessary to support the integrated risk Risiko Terintegrasi, dengan telah terbentuknya Komite Manajemen Risiko management includes, the Integrated Risk Management Committee and Terintegrasi beserta piagam komite yang mendukung pelaksanaan tugas dan the Charter Committee that support the tasks and responsibilities of the tanggung jawab komite. Committee. 5. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi yang telah mengadopsi ketentuan 5. An Integrated Governance Policy that has adopted the OJK provisions as OJK sebagai pedoman pelaksanaan bagi entitas utama dan LJK dalam guidance for the Financial Conglomerate Main Entity and LJK Konglomerasi Keuangan Kesimpulan atas Penilaian secara struktur Tata Kelola Terintegrasi (governance structure) The integrated governance structure assessment conclusions for the Sinarmas adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services telah memiliki struktur dan Financial Services financial conglomerate concluded that the Integrated kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Governance structure and policies were in accordance with applicable regulations.

Annual Report 2016


415






B. Governance Process 1. Entitas Utama telah ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali sesuai dengan Peraturan Konglomerasi serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tenggang waktu Peraturan. 2. Entitas Utama dan Anggota Konglomerasi Keuangan telah berkomitmen untuk patuh terhadap ketentuan Konglomerasi Keuangan. 3. Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 4. Sejak proses persiapan sampai dengan penetapan Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi, Direksi Entitas Utama telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan dari Konglomerasi Keuangan. 5. Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam 2 semester . 6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penerapan Tata Kelola Terintegrasi Direksi Entitas Utama telah dilakukan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama . 7. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi di sampaikan kepada Komite Tata Kelola Terintegrasi dan telah dibahas dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi pada tanggal 16 Januari 2017. 8. SKAI Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada entitas utama dan masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan. 9. Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan OJK Kesimpulan atas Penilaian secara proses tata kelola terintegrasi (governance process) adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services memiliki komitmen bersama untuk melaksanakan sistem dan prosedur sesuai dengan pedoman tata kelola teritegrasi pada masing-masing LJK.

B. Governance Process 1. The Main Entity has been appointed by the Controlling Shareholders in accordance with Conglomerate Regulations and has been reported to Financial Services Authority within the Regulation time limit. 2. The Financial Conglomerate Main Entity and Members have committed to adhere to the provisions of the Financial Conglomerate. 3. The Main Entity Board of Directors have submitted the Integrated Governance Policy to the Board of Directors of each LJK in the Financial Conglomerate. 4. During the process of preparation and establishment of the Integrated Governance Policy, the Main Entity Board of Directors directed, monitored, and evaluated the financial Conglomerate. 5. Main Entity Board of Directors Meeting have been held 2(two) times during the second semester. 6. Supervision over the Main Entity Board of Directors duties and responsibilities and the implementation of Integrated Governance has been conducted by the Main Entity Board of Commissioners. 7. The assessment results of the adequacy of the internal controls and the compliance function, in an integrated manner, have been conveyed to the Integrated Governance Committee and has been discussed in the Integrated Governance Committee Meeting on January 16, 2017. 8. The Integrated Audit Unit has monitored the internal audit at the Main Entity and each LJK in the Financial Conglomerate. 9. The Main Entity has implemented integrated risk management in accordance with OJK provisions The integrated governance process assessment conclusions for Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate is that it has a shared commitment to implement the systems and procedures in accordance with the integrated corporate governance guidelines in each LJK.

C. Governance Outcome 1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyampaikan nasihat perbaikan atas penyampaian Kebijakan Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi. 2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik. 3. Hasil penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi (yang dilakukan oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang selanjutnya disampaikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

C. Governance Outcome 1. The Main Entity Board of Commissioners have submitted advice on Integrated Governance Policy improvements to the Main Entity Board of Directors regarding the implementation of Integrated Governance. 2. The Main Entity Board of Commissioners results have been noted in the minutes of meetings and are well documented. 3. The assessment results of the adequacy of the internal controls and the compliance function, in an integrated manner, (conducted by the Integrated Governance Committee), have been conveyed to the Main Entity Board of Commissioners 4. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan 4. The Integrated Compliance Unit has submitted a report on the duties and tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama per posisi responsibilities to the Main Entity Director of Compliance dated December 30 Desember 2016. 30, 2016. 5. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan 5. The Integrated Internal Audit Unit act sobjectively in monitoring the audit pemantauan pelaksanaan audit. conduct. 6. Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama mampu melakukan tugas dan 6. The Main Entity Board of Commissioners and Board of Directors are tanggung jawabnya terkait Manajemen Risiko Terintegrasi. capable of performing the duties and responsibilities related to integrated risk management. Kesimpulan atas Penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi (governance output) The integrated governance output assessment conclusions for Sinarmas Financial adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services berkomitmen atas Services Financial Conglomerate is that it is committed to compliance with the kepatuhan dalam pemenuhan ketersediaan, kelengkapan dan ketepatan waktu terhadap availability, completeness and timeliness of laws in performing its assessment as peraturan perundang-undangan obyektifitas dalam melakukan assessment serta well as the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, Board of pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Directors , the Sharia Supervisory Board, the Committees and the working units in Syariah, Komite dan satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. accordance with applicable regulations. Langkah-langkah perbaikan yang telah dilaksanakan adalah: 1. Entitas Utama secara berkesinambungan melakukan diskusi interaktif dengan LJK anggota konglomerasi serta otoritas untuk mencapai keselarasan pemahaman penerapan tata kelola terintegrasi dalam meningkatkan kompetensi atas implementasikan Tata Kelola Terintegrasi sehingga pemenuhan SDM yang berkompeten di seluruh unit atau fungsi kerja di Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. 2. Entitas Utama dan seluruh anggota LJK berkomitmen bersama atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Entitas Utama telah melakukan peningkatan monitoring tata kelola terintegrasi pada masing-masing LJK anggota konglomerasi keuangan financial services. Berdasarkan penilaian secara struktur (governance structure), proses dan hasil atas penerapan tata kelola terintegrasi (governance process), dan penilaian secara hasil tata kelola terintegrasi bahwa Entitas Utama tidak menemukan kelemahan yang signifikan, namun demikian advis dari pengawas Otoritas atas penyampaian laporan tata kelola terintegrasi ini akan menjadi masukan yang berharga bagi Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan untuk penerapan tata kelola terintegrasi yang lebih baik.

416



Improvements that have been implemented are: 1. The Main Entity holds continuous interactive discussions with the conglomerate LJK members regarding their authorities, to achieve harmony and understanding of integrated governance in improving Integrated Governance, for the fulfillment of competent human resources in the work units in the Main Entity and LJK financial conglomerate member are met and run well. 2. The Main Entity and all LJK members are committed together on complying with the legislations in force. 3. The Main Entity has increased its integrated governance monitoring in each LJK financial conglomerate member. Based on the governance structure and the governance process assessment, the results show that integrated governance in the Main Entity does not have any significant flaws, however, the supervisory authority advice through its integrated governance report will be a valuable input for the Conglomerate Main Entity and LJK for the better implementation of integrated governance.






II. Struktur Organisasi Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama Organ Tata Kelola Teritegrasi terdiri dari Komite Tata Kelola Teritegrasi, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama. Organ Perusahaan tersebut memainkan peran kunci dalam keberhasilan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services. Organ Perusahaan ini menjalankan fungsinya dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perusahaan.

Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services 1. Sammy Kristamuljana (PT. Bank Sinarmas Tbk.) 2. Ketut Sanjaya (PT. Bank Sinarmas Tbk.) 3. Ahmadi Sukarno (PT. Bank Sinarmas Tbk.) 4. Sinarta Ginardi (PT. Asuransi Sinarmas) 5. Petrus Kiki Andries (PT. Asuransi Sinarmas) 6. Haji M. Taofiq Ridlo (PT. Asuransi Sinarmas) 7. Sidharta Akmam (PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) 8. Mulabasa Hutabarat (PT. AB Sinarmas Multifinance)

II. Main Entity Integrated Governance Organizational Structure The Integrated Governance bodies consists of the Integrated Governance Committee, Main Entity Board of Commissioners and Main Entity Board of Directors. The Company bodies play a key role in the successful Integrated Governance implementation in the Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate. The Company bodies conduct its functions and responsibilities in accordance with statutory provisions, and other provisions on the principle of independence and carries out its duties, functions and responsibilities for the benefit of the Company.

TJENDRAWATI WIDJAJA Komisaris Utama Entitas Utama President Commissioner of Main Entity PT. BANK SINARMAS Tbk.

FREENYAN LIWANG Direktur Utama Entitas Utama President Director of Main Entity PT. BANK SINARMAS Tbk.

Salis T Hartono Direktur Kepatuhan Entitas Utama/ Direktur yang Ditunjuk untuk Melakukan Fungsi Pengawasan Terhadap LJK Dalam KK PT. Bank Sinarmas Tbk. Director of Compliance of Main Entity/ Director appointed to conduct oversight to LJK in KK PT. Bank Sinarmas Tbk.

Hanafi Himawan Direktur yang Membawahi Fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Melaksanakan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT. Bank Sinarmas Tbk.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services 1. Hanafi Himawan (PT. Bank Sinarmas Tbk.) 2. Howen Widjaja (PT. Asuransi Sinarmas) 3. Hidenori Kui (PT. Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG) 4. Daniel Liswandi (PT. Asuransi Summit Otto) 5. Teguh Arya Djana (PT. Asuransi Simas Net) 6. TBA (PT. LIG Insurance Indonesia) 7. Suherli (PT. Sinarmas Sekuritas) 8. Alex Wijayakusuma (PT. Sinarmas Asset Management) 9. Irawan Susatya (PT. Sinarmas Multifinance) 10. Hendricus A Hormein (PT. AB Sinarmas Multifinance)

Director in charge to conduct integrated risk management for implementing integrated risk management PT. Bank Sinarmas Tbk.

DARWANTI JULIASTUTI H Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasii Integrated Internal Audit Unit

PURWANTO Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Integrated Compliance Unit

SHERLEY MIRANTY Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Integrated Risk Management Unit

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Di Masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Integrated Internal Audit Unit in each LJK Financial Conglomerate Member

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Di Masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Integrated Compliance Unit in each LJK Financial Conglomerate Member

Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi Di Masing-masing LJK Anggota Konglomerasi Keuangan Integrated Risk Management Unit in each LJK Financial Conglomerate Member

Annual Report 2016


417






III. Direksi Entitas Utama Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1. Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan 2. Direksi Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama di antaranya pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi keuangan yang terdiri dari : Perbankan, Asuransi, Sekuritas, Asset Management dan Multifinance.

III. Main Entity Board of Directors Integrated Governance Structure 1. The Main Entity Board of Directors meet the integrity, competency and financial reputation requirements and has received approval from Financial Services Authority 2. The Main Entity Board of Directors has the knowledge among them to understand the core business activities and major risks of the financial conglomerate LJK consisting of: Banking, Insurance, Securities, Asset Management and Multifinance.

Proses Tata Kelola Terintegrasi: Direksi Entitas Utama telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan pada saat meeting koordinasi. Direksi Entitas Utama telah memberikan pengarahan serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Serta menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.

Integrated Governance Process The Main Entity Board of Directors has submitted Integrated Governance Guidelines to the Financial Conglomerate LJK Board of Directors during a coordination meeting. The Main Entity Board of Directors has provided guidance as well as monitored and evaluatd the Integrated Governance guidelines implementation and has made follow up referrals or advice to the Main Entity Board of Commissioners to improve the Integrated Governance Guidelines, and followed up on the of Integrated Internal Audit and Integrated Compliance Unit findings.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan penyempurnaan sesuai arahan dari Dewan Komisaris 2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari: a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; b) Auditor eksternal; c) Hasil pengawasan OJK; d) Hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau e) Saat ini LJK belum ada yang memiliki Kantor Pusat di luar negeri

Integrated Governance results 1) Integrated Governance Guidelines have been carried out according to the improvement directions from the Board of Commissioners 2) The Main Entity Board of Directors has ensured the audit findings and recommendations for: a) Integrated Internal Audit Unit; b) External auditors; c) The OJK supervision results; d) Other controlling authorities including Bank Indonesia results; and/or e) The current LJK do not have headquarters overseas

Susunan Anggota Direksi Entitas Utama

Main Entity Board of Directors Members

Nama | Name

Jabatan

Position

Freenyan Liwang

Direktur Utama Entitas Utama

Main Entity President Director

Salis Teguh Hartono

Direktur Kepatuhan Entitas Utama

Main Entity President Director of Compliance

Hanafi Himawan

Direktur Manajemen Risiko Teritegrasi

Main Entity President Director of Integrated Risk Management

IV. Dewan Komisaris Entitas Utama Tata Kelola Terintegrasi Secara structure bahwa Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh peretujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam konglomerasi

418



IV. Main Entity Integrated Governance Board of Commissioners The Main Entity Board of Commissioners structure meets the requirements of integrity, competency and financial reputation and has gained approval from Financial Services Authority, and the Board of Commissioners Top Entity has the knowledge including understanding the core business activities and the main risks of the LJK within the Conglomerate






Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala 2 kali dalam setahun. 2) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi 4) Dewan Komisaris Entitas Utama telah mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi namun saat ini masih belum perlu penyempurnaan/masih sesuai dengan kondisi bisnis dari masingmasing LJK.

Integrated Governance process 1) The Main Entity Board of Commissioners holds board meetings 2 times a year.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Hasil Rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama 2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas : a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi c) Hasil Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama 3) Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi

Integrated Governance results 1) The Main Entity Board of Commissioners Meeting Results have been noted in the minutes of meetings and are well documented, including clear disclosure of dissenting opinions that occurred in the meetings and the reasons 2) The Main Entity Board of Commissioners supervision recommendations included: a) The Main Entity Board of Directors duties and responsibilities b) Application of Integrated Governance c) Main Entity Board of Commissioners Integrated Governance Guidelines evaluation presented by the Main Entity Board of Directors 3) The Main Entity Board of Commissioners established an Integrated Governance Committee

Susunan keanggotan Dewan Komisaris Entitas Utama:

Main Entity Board of Commissioners Members

2) The Main Entity Board of Commissioners supervises the Main Entity Board of Directors duties and responsibilities 3) The Main Entity Board of Commissioners supervises the implementation of Integrated Governance 4) The Main Entity Board of Commissioners evaluates the existing, and those still needing enhancement, Integrated Governance Guidelines in accordance with the business conditions of each LJK.

Nama

Jabatan

Position

Tjendrawati Widjaja

Komisaris Utama

President Commissioner

Sammy Kristamuljana

Komisaris Independen Entitas Utama

Main Entity Independent Commissioner

Rusmin

Komisaris Independen Entitas Utama

Main Entity Independent Commissioner

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama Tata Kelola Teritergrasi yang telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dalam setahun dengan kehadiran sebagai berikut:

Main Entity Integrated Governance Board of Commissioners held 2 (two) meetings in the year with attendnace as follows:

Periode | Period Nama Name

Jabatan Position

Semester 1

Semester 2

Agustus 2016 August 2016

Januari 2017 January 2017

Tjendrawati Widjaja


v

v

Sammy Kristamuljana

Komisaris Independen Entitas Utama Main Entity Independent Commissioner

v

v

Rusmin

Komisaris Independen Entitas Utama Main Entity Independent Commissioner

v

v

Annual Report 2016


419






Independensi Komisaris Dalam Tata Kelola Teritegrasi Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan Perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa obyektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan para karyawannya. Sebagai contoh, Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan dapat memiliki pendapat yang independen untuk pengambilan keputusan, tentunya tanpa mengurangi kemungkinan untuk memperoleh pendapat atau saran yang independen dari konsultan hukum, sumber daya manusia, dan konsultan independen lainnya. Sebagai wujud independensi, Perseroan telah menunjuk beberapa pihak independen yang bereputasi tinggi untuk duduk dalam Dewan Komisaris memberikan masukan kepada Perusahaan.

Integrated Governance Commissioners independence The company ensures that its management is carried out independently, not dominated, or affected by particular interests, and free from conflicts of interest. Meaning the decision-making will always be objective and is expected to provide the optimum output for the interests of shareholders, stakeholders, and employees. For example, the Board of Directors and Board of Commissioners may have independent views on decision-making, of course, without prejudice to the possibility of obtaining an independent opinion or advice of legal counsel, human resources, and other independent consultants. As a form of independence, the Company has appointed highly reputable independent parties to sit on the Board of Commissioners to provide feedback to the company.

V. Komite Tata Kelola Teritegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services sesuai SK No. 005/2015/DIRUT–EU terdiri dari:

V. Integrated Corporate Governance Committees The Integrated Governance Committee Structure for the Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate corresponds to circular letter No. 005/2015/DIRUT-EU and consists of:

LJK PT. Bank Sinarmas Tbk.

Position

Jabatan Ketua & Anggota

Chairman and Member

Anggota

Member

DPS

DPS

Ketut Sanjaya Ahmadi Sukarno

Anggota

Member

Sinarta Ginardi

Anggota

Member

Petrus Kikie Andries

DPS

DPS

Hj Taufiq Ridlo

DPS

DPS

Drs. Kyai Hj. A Nasri Adlani

PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG

Anggota

Member

PT Sinarmas Securitas

Anggota

Member

-

PT Sinarmas Multifinance

Anggota

Member

Mulabasa Hutabarat

PT Asuransi Sinarmas

PT AB Sinarmas Multifinance

420

Nama | Name Sammy Kristamuljana

Sidharta Akmam

-

Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

The number and composition of Independent Commissioners who are members of the Integrated Governance committees is in accordance with the Financial Conglomerate needs as well as for efficiency and effectiveness of the Integrated Governance Committee duties with due regard to the representation of each financial services sector.

Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester 2 kali dalam setahun.

Integrated Governance Process 1) The Integrated Corporate Governance Committee conducts evaluations of the Integrated Governance through assessments on the adequacy of integrated internal control and compliance functions 2) The Integrated Governance Committee holds meetings at least each semester 2 times a year.








Pelaksanaan rapat Komite Tata Kelola Teritergrasi yang telah menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat dalam setahun secara circulate dengan kehadiran sebagai berikut:

Nama Name

Jabatan Position

The Integrated Corporate Governance Committee held 2 (two) meetings in the year with attendance as follows:

Periode/Priod Semester 1

Semester 2

Agustus 2016/August 206

Januari 2017/January 2017

Sammy Kristamuljana

Ketua & Anggota | Chairman and Member

v

v

Ketut Sanjaya

Anggota

v

v

Ahmadi Sukarno

DPS

v

v

Sinarta Ginardi

Anggota | Member

v

v

Petrus Kiky Andries

Anggota | Member

v

v

Hj Taufiq Ridlo

DPS

v

v

Drs. Kyai Hj. A Nasri Adlani

DPS

-

-

Sidharta Akmam

Anggota | Member

v

v

Mulabasa Hutabarat

Anggota | Member

v

v

Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi. 2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi. 3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Integrated Governance Results 1) The Integrated Governance Committee evaluated the Integrated Governance through an assessment of the adequacy of internal controls and implementation of integrated compliance functions.

VI. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan serta melakukan evaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

VI. Integrated Compliance Unit Integrated Governance Structure 1) The Integrated Compliance Unit is independent from the operational units. 2) The Main Entity Board of Directors has held meetings to decide the need for qualified members of the Integrated Compliance Unit. The Integrated Governance Compliance Unit has been monitoring and evaluating the compliance functions in the financial conglomerate LJK.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan

The Integrated Governance Compliance Unit submits reports on the duties and responsibilities to the Main Entity Director of Compliance or the Director appointed to conduct oversight of the Financial Conglomerate LJK

VII. Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional. 2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.

VII. Integrated Internal Audit Unit Integrated Governance Structure 1) The Integrated Internal Audit is independent from the operating units. 2) The Main Entity Board of Directors has addressed the needs for qualified members of the Integrated Internal Audit Unit.

2) The Integrated Governance Committee recommended to the Main Entity Board of Commissioners improvements to the Integrated Governance Guidelines. 3) The Integrated Governance Committee meeting results have been set down in the minutes of meetings and are well documented.

Annual Report 2016


421






422

Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Integrated Governance Process The Integrated Internal Audit Unit has been monitoring the implementation of internal audit in the Financial Conglomerate LJK.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama.

The Integrated Governance Internal Audit Unit Results are submitted in a duties and responsibilities report to:

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit dan rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.

The Integrated Internal Audit Unit acts objectively in conducting audits and monitors the audit recommendations in accordance with the problems, which can be used as a reference for improvement.

VIII. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 2) Entitas Utama telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

VIII. Integrated Risk Management Implementation Integrated Governance Structure 1) The Main Entity already has an adequate organizational structure to support the integrated risk management as stipulated in the Financial Services Authority provisions on integrated risk management in financial conglomerates.

Proses Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

The Main Entity Integrated Governance Process has implemented integrated risk management in accordance with the Financial Services Authority provisions regarding integrated risk management in financial conglomerates.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

The Main Entity Integrated Governance results that integrated risk management has been implemented effectively in accordance with the characteristics and complexity of the Financial Conglomerate. The Main Entity Board of Directors and Board of Commissioners have fulfilled their duties and responsibilities related to integrated risk management in accordance with Financial Services Authority regarding integrated risk management.



a) The Director appointed to conduct oversight of the LJK in the Financial Conglomerate; b) The Main Entity Board of Commissioners; and c) The Main Entity Director who heads the Main Entity Compliance function.

2) The Main Entity has policies, procedures and adequate risk limits as stipulated in the Financial Services Authority provisions regarding integrated risk management in financial conglomerates.






IX. Pedoman Tata Kelola Terintegrasi Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disusun meliputi: a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama; b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK. 2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama telah memuat: a. persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; b. tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama; c. tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi; d. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi; e. tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan f. penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. 3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah memuat: a. persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris; b. persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah *);

IX. Integrated Governance Guidelines Integrated Governance Structure 1) The Integrated Governance Guidelines include: a. Main Entity Integrated Governance Framework; b. LJK Integrated Governance Framework. 2) The Main Entity Integrated Governance Framework includes: a. Main Entity Board of Directors and Board of Commissioners requirements; b. Main Entity Board of Directors and Board of Commissioners duties and responsibilities; c. Integrated Governance Committee duties and responsibilities; d. Integrated Compliance Unit duties and responsibilities; e. Integrated Internal Audit Unit duties and responsibilities; and f. Integrated risk management.

c. struktur Direksi dan Dewan Komisaris; d. struktur Dewan Pengawas Syariah *); e. independensi tindakan Dewan Komisaris; f. pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi; g. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris; h. pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *); i. pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern; j. pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko; k. kebijakan remunerasi; dan l. pengelolaan benturan kepentingan. *) dalam hal Konglomerasi Keuangan memiliki LJK yang melakukan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah.

3) The Financial Conglomerate LJK Integrated Governance Framework includes: a. Requirements for prospective candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners; b. Requirements of prospective members of the Sharia Supervisory Board *); c. Board of Directors and Board of Commissioners structure; d. Sharia Supervisory Board *) structure; e. Board of Commissioners independence of action; f. LJK maintenance function by Board of Directors; g. Board of Commissioners supervisory functions; h. Sharia Supervisory Board *) supervisory functions; i. Implementation of compliance function, internal audit function, and external audit; j. Implementation of risk management functions; k. Remuneration policy; and l. Management of conflicts of interest. *) Where the Financial Conglomerate LJK conducts business based on sharia principles.

Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Integrated Governance Process The Main Entity and LJK Integrated Governance processes refer to the Integrated Governance Guidelines.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Integrated Governance Results The Integrated Governance Results mirror the Main Entity and Financial Conglomerate LJK and has been applied following the principles of good governance in accordance with the Integrated Governance Guidelines.

Annual Report 2016


423






424

Kesimpulan: Berdasarkan analisis terhadap indikator pada seluruh faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi disimpulkan bahwa:

Conclusion: Based on analysis of indicators for all Integrated Governance practices factors, the assessment concluded that:

Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services telah memiliki struktur dan kebijakan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah beberapa LJK anggota Konglomerasi keuangan Sinarmas Financial Services masih terus melakukan penyesuaian dalam pemenuhan kecukupan unit atau fungsi kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meskipun secara industri sudah memadai.

Integrated Management Structure 1) The value is reflected in that Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate has maintained a Integrated Governance structure and policies in accordance with applicable regulations.

Proses Tata Kelola Terintegrasi 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services adalah memiliki kemauan untuk mengupayakan pelaksanaan kebijakan dan prosedur pada masing-masing LJK. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah baik Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan masih terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu dalam implementasi Tata Kelola di masing-masing LJK.

Integrated Governance Process 1) The value is reflected in the strength of the process aspect in Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate to pursue the implementation of policies and procedures in each LJK.

Hasil Tata Kelola Terintegrasi 1) Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services adalah kepatuhan dalam pemenuhan ketersediaan, kelengkapan dan ketepatan waktu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, obyektifitas dan melakukan assessment serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris, direksi, DPS, komite dan satuan kerja telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2) Hal yang perlu ditindaklanjuti pada hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah masih perlu ditingkatkan dalam mengimplementasikan Tata Kelola sehingga masih terus berupaya melakukan pemenuhan di seluruh unit atau fungsi kerja di Entitas Utama maupun LJK anggota konglomerasi keuangan.

Integrated Governance Results 1) The value is reflected the strength of the results aspect in Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate obedience to fulfill the availability, completeness and timeliness of the laws that apply, objectivity and assess the duties and responsibilities of the board of Commissioners, Board of Directors, DPS, committees and work units in accordance with applicable regulations.



2) Follow up is needed on the Integrated Governance Financial Conglomerate structure as some LJK members of the Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate continue to make adjustments to fulfill the adequacy of the units or work function, in accordance with the provisions in force, although they are already sufficient.

2) Follow up is needed on the Integrated Governance Financial Conglomerate structure in both the Main Entity and LJK financial conglomerates members to continue to make improvements in the Governance implementation of in each LJK.

2) Follow up is needed on the Integrated Governance Financial Conglomerate results aspect to improve the governance so that they continue to comply throughout the units or work functions in the Main Entity and LJK financial conglomerate members.





Komite-Komite di Bawah Direksi

Committees below the Board of Directors

Komite-Komite Di Bawah Dewan Direksi Committees below the Directors

Asset & Liability Management (Alma) Working Group Dan Asset & Liability Management Committee (Alco)

Komite Kredit Credit Committee

Komite Informasi Teknologi Information Technology Committee


Komite Human Capital Human Capital Committee

Asset & Liability Management Committee Asset & Liability Management Committee Asset & Liability Management (ALMA)

Asset & Liability Management (ALMA)

Secara prinsip, Asset & Liability Management (ALMA) adalah proses pengelolaan aset dan liabilitas secara berkesinambungan untuk mencapai keuntungan yang optimal dan sekaligus meminimalisasi risiko sekecil mungkin.

In principle, Asset & Liability Management (ALMA) is the process of managing assets and liabilities on an ongoing basis to achieve optimal benefits and simultaneously minimize the risk to as small as possible.

Tujuan ALMA adalah mengkoordinasikan portofolio aset dan liabilitas bank guna memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kebutuhan likuiditas dan prinsip kehati-hatian.

ALMA’s purpose is to coordinate the bank’s portfolio of assets and liabilities to maximize profits for the bank so that the results can be distributed to the shareholders in the long term after taking into account the liquidity needs, and the precautionary principle.

Area yang menjadi fokus ALMA: a. Manajemen Risiko Likuiditas Memastikan tingkat likuiditas yang memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan dan kewajiban yang akan jatuh tempo dan dapat berfungsi dengan baik jika dalam periode krisis keuangan yang mempengaruhi sumber pendanaan bank yang sumbernya dapat berdampak pada bank atau pasar secara menyeluruh. b. Manajemen Risiko Kurs/Nilai Tukar Melindungi nilai ekuitas dari investasi dalam mata uang asing, termasuk laba ditahan (retained earnings) terhadap fluktuasi nilai tukar yang tinggi. c. Manajemen Risiko Suku Bunga Memastikan pendapatan yang optimal dan stabil, juga pada saat bersamaan mengontrol risiko suku bunga dengan tanpa adanya ketidaksesuaian dalam aset dan liabilitas. Ruang Lingkup ALMA mencakup : a. Manajemen Pendanaan & Modal (Funding & Capital Management) b. Manajemen Pricing (Price Management) c. Manajemen Gap (Gap Management) d. Manajemen Investasi (Investment Management) e. Manajemen Rentabilitas (Earnings Management)

a. Liquidity Risk Management ensures adequate liquidity levels to meet all requirements and obligations that will mature and are able to work properly in a period of financial crisis that might affect the bank’s funding sources and may impact the bank or the market as a whole. b. Foreign Exchange Risk Management protects equity value of investments in foreign currencies, including retained earnings against high exchange rate fluctuations. c. Interest Rate Risk Management ensures optimal and stable income, also at the same time controls the interest rate risk in the absence of a mismatch in assets and liabilities.

ALMA’s Scope includes: a. Funding & Capital Management b. Pricing Management c. Gap Management d. Investment Management e. Earnings Management

Annual Report 2016


425





Asset & Liability Management Committee Asset & Liability Management Committee

426

Asset & Liability Committee (ALCO)

Asset & Liability Committee (ALCO)

Untuk mendukung efektifitas pelaksanaan ALMA, bank membentuk suatu komite yang disebut Asset & Liability Committee (ALCO), yang bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menentukan rencana, kebijakan, strategi, struktur neraca, likuiditas, profitabilitas, dan risiko yang terkait dengan risiko valuta asing dan tingkat suku bunga melalui proses pengawasan, identifikasi dan pengukuran paparan risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

To support the effective implementation of ALMA, the Bank has established an Asset & Liability Committee (ALCO), which is responsible for directing and determining plans, policies, strategies, balance sheet structure, liquidity, profitability, and risks associated with foreign exchange risk and interest rate levels through a regulated process, with the identification and measurement of risk exposure taking into account the precautionary principle.

Komposisi Keanggotaan Anggota ALCO terdiri dari bidang perkreditan, treasury, pendanaan yang diberi wewenang serta Direksi terkait. Komposisi keanggotaan ALCO dari PT. Bank Sinarmas Tbk. adalah sebagai berikut: a. Anggota Pemutus: 1. Direktur Utama 2. Direktur yang membawahi Kredit 3. Direktur yang membawahi Treasury 4. Direktur yang membawahi Liabilities 5. Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah (UUS) b. Anggota pendukung 1. Direktur yang membawahi Risk Management 2. Head of Corporate & Credit Analyst 3. Head of Retail Business 4. Head of Liabilities Product Development 5. Head of Treasury Konvensional 6. Head of Accounting Konvensional 7. Head of Risk Management 8. Head of Financial Planning & Controlling 9. Head of Treasury UUS 10. Head of Accounting UUS 11. Head of Assets Acquisition UUS 12. Head of Liabilities & Bancassurance UUS

Membership Composition ALCO members come from credit, treasury, funding and are authorized by the Board of Directors. ALCO membership in PT. Bank Sinarmas Tbk. is as follows: a. Approval Members: 1. President Director 2. Director in charge of Credit 3. Director in charge of Treasury 4. Director in charge of Liabilities 5. Director in charge of Sharia Business Unit (UUS) b. Supporting Members 1. The Director in charge of Risk Management 2. Head of Corporate & Credit Analyst 3. Head of Retail Business 4. Head of Liabilities Product Development 5. Head of Conventional Treasury 6. Head of Conventional Accounting 7. Head of Risk Management 8. Head of Financial Planning & Controlling 9. Head of UUS Treasury 10. Head of UUS Accounting 11. Head of UUS Assets Acquisition 12. Head of UUS Liabilities & Bancassurance

Dalam komposisi keanggotaan akan ditetapkan ketua yang akan memimpin jalannya rapat dan sekretaris yang akan mencatat hasil dari keputusan rapat. Penetapan ketua dan sekretaris didasarkan atas hasil keputusan rapat. Apabila anggota berhalangan hadir harus digantikan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk dan dianggap mampu.

The membership will include a Chairman to lead the meetings and a secretary who will record the decision results of the meetings. The Chairman and the secretary will be determined based on the meeting’s decision. If members are unable to attend, they can be represented by a designated authorized, competent and capable replacement.

Rapat ALCO ALCO mengadakan rapat setiap satu bulan sekali pada akhir bulan atau awal bulan selanjutnya. Sekretaris ALCO bertanggung jawab untuk menyusun dan menyiapkan agenda rapat, mengirimkan undangan rapat, membuat notulen pada setiap rapat dan menyimpan catatan atas semua keputusan yang dibuat oleh Komite. Pada tahun 2016, ALCO menyelenggarakan rapat sebanyak 12 kali dengan agenda pembahasan aset, liabilitas, likuiditas, income structure, cost structure, pricing strategy, market & interest rate outlook.

ALCO Meeting ALCO convenes once a month at the end of the month or the beginning of the next month. The ALCO Secretary is responsible for formulating and preparing meeting agendas, sending out meeting invitations, taking the minutes at each meeting and keeping a record of all decisions made by the Committee. In 2016, ALSO held 12 meetings with agenda of assets, liability, liquidity, income structure, cost structure, pricing strategy, market & interest rate outlook .








Melalui persetujuan ketua, setiap anggota ALCO dapat mengadakan rapat luar biasa apabila ada kebutuhan mendesak yang disebabkan oleh perubahan drastis pada situasi ekonomi dan bunga pasar uang dengan memperhatikan tingkat kehadiran anggota lainnya (rapat harus kuorum). Keputusan Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% anggota dari keseluruhan anggota ALCO. Keputusan dan rekomendasi rapat disetujui oleh minimal 3 anggota pemutus.

After approval from the Chairman, any ALCO member can call for an extraordinary meeting if there is an urgent need caused by drastic changes in the economic situation, or money market interest, with regard taken to the attendance of other members (meeting shall have a quorum). Resolutions are considered if a quorum is established with more than 50% of the ALCO members. Decisions and recommendations may be approved where the meeting has at least 3 approval members present.

Tanggung Jawab Secara garis besar ALCO bertanggung jawab dalam melakukan review, analisa dan memberi rekomendasi saat diperlukan dalam hal-hal yang menyangkut rasio kualitatif dan kuantitatif, likuiditas dan indikator pasar.

Responsibilities Broadly speaking ALCO is responsible for reviewing, analysizing and making recommendations when needed for matters concerning qualitative and quantitative ratios, liquidity and market indicators.

a. Mengkaji ulang penetapan harga (pricing) yang dikenakan dalam berbagai produk dan jenis layanan serta merekomendasikan tingkat suku bunga aset dan liabilitas berdasarkan ketetapan regulator yang berlaku dan untuk memastikan agar tingkat suku bunga dapat mendorong tercapainya penggunaan dana dan biaya pendanaan yang optimal. b. Memberi arahan strategi mengenai struktur modal Perusahaan, pengalokasian modal diantara berbagai bisnis unit, menetapkan dan menyetujui kebijakan, strategi dan pedoman likuiditas dalam pendanaan untuk memaksimumkan pendapatan, dan memastikan permintaan dan sumber dana. c. Memberi alasan dalam upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan (gap mismatch) antara aset dan liabilitas pada suatu periode, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, repricing, suku bunga dan jangka waktu serta jatuh tempo. d. Memberi arahan dalam mengelola aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga (interestrate sensitive assets and liabilities) dalam kondisi pergerakan suku bunga yang berfluktuasi untuk mengoptimalkan laba atau meminimalkan kerugian. e. Memantau dan memastikan agar dalam kegiatannnya bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi ketentuanketentuan yang berlaku, antara lain mencakup kecukupan permodalan (Capital Adequency Ratio), pemenuhan Giro Wajib Minimum dan pelaporan Suku Bunga Dasar Kredit. f. Memantau risiko portofolio investasi bank serta strategi lindung nilai (hedging) yang dilakukan terhadap modal yang ditanamkan dalam mata uang asing maupun instrumen investasi lainnya. g. Menetapkan limit terhadap aktivitas Treasury Konvensional dan Treasury UUS untuk mengindari konsentrasi portofolio pada intrumen dan counterparties tertentu serta menetapkan kebijakan dan pengarahan terhadap treasury dalam mengelola likuiditas.

a. Reviewing pricing in a variety of products and services as well as recommending interest rates for assets and liabilities based on applicable regulatory provisions and to ensure that interest rates encourage the use of funds and achieve optimal funding costs.

b. Providing strategic direction on the company’s capital structure, capital allocation among the various business units, establishing and approving policies, strategies and guidelines for liquidity in funding to maximize revenue and ensure demand and sources of funding. c. Giving reasons in an effort to manage and control gap mismatches between assets and liabilities for each period, covering the gap in terms of amount of funds, repricing, and interest rates and maturity periods. d. Giving direction for managing assets and liabilities that are sensitive to interest rate under conditions of fluctuating interest rate movements to optimize profits or minimize losses. e. Monitoring and ensuring that the bank activities always apply the precautionary principle and comply with applicable regulations, including Capital Adequency Ratio, compliance and reporting Statutory Lending Rate. f. Monitoring the bank’s investment risk portfolio and hedging strategies conducted on the capital invested in foreign currency or other investment instruments. g. Setting limits on Conventional Treasury and UUS Treasury activities to avoid portfolio concentration in specific instruments and counterparties and setting policy and direction of treasury in managing liquidity.

Annual Report 2016


427






428

Paket Informasi Dalam menjalankan fungsinya, ALCO harus memiliki informasi yang dibutuhkan yaitu berupa informasi terbaru mengenai likuiditas, economic outlook, risiko nilai tukar, risiko suku bunga, struktur neraca dan profitabilitas yang sebelumnya sudah dibahas dalam meeting pre-ALCO yang berupa rekomendasi ALMA yang diadakan maksimal 2 (dua) hari sebelum meeting ALCO. Paket informasi ini harus sudah diterima anggota ALCO paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum rapat ALCO, semua data yang berkaitan untuk kepentingan ALCO disediakan oleh : a. Divisi Accounting b. Divisi Market Liquidity & Market Enterprise Risk Management c. Divisi Treasury d. Divisi Liability Product Development e. Divisi Corporate Credit Analyst f. Divisi Micro Small Business Group g. Unit Usaha Syariah

Information Package In carrying out its functions, ALCO should have the latest necessary information regarding liquidity, economic outlook, exchange rate risk, interest rate risk, balance sheet structure and profitability that have previously been discussed in the pre-ALCO meeting in the form of ALMA recommendations held a maximum of 2 ( two) days before the ALCO meeting. The information package must be received by ALCO members at least 2 (two) days before the ALCO meeting, all data pertaining to the ALCO interests provided by: a. Accounting Division b. Market Liquidity and Market Enterprise Risk Management Division c. Treasury Division d. Liability Product Development Division e. Corporate Credit Analyst Division f. Micro Small Business Group Division g. Sharia Working Units

ALMA Working Group Untuk mendukung ALCO dalam menjalankan tugasnya, maka dibentuk ALMA Working Group. Anggota ALMA Working Group, adalah sebagai berikut: 1. Head of Treasury Konvensional 2. Head of Financial Planning & Controlling 3. Head of Credit Analyst 4. Head of Liabilities Product Development 5. Head of Retail Banking 6. Head of Risk Management 7. Head of Accounting 8. Head of Trade Finance 9. Head of Treasury UUS 10. Head of Sales & Distribution 11. Head of Corporate Retail & Acquisition Dalam keanggotaan akan ditetapkan ketua yang akan memimpin jalannya rapat dan sekretaris yang akan mencatat hasil dari keputusan rapat. Penetapan ketua dan sekretaris didasarkan atas hasil keputusan rapat. Apabila anggota berhalangan hadir harus digantikan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk dan dianggap mampu.

ALMA Working Group To support ALCO in carrying out its duties, an ALMA Working Group was formed. The ALMA Working Group member, are as follows: 1. Head of Conventional Treasury 2. Head of Financial Planning & Controlling 3. Head of Credit Analyst 4. Head of Liabilities Product Development 5. Head of Retail Banking 6. Head of Risk Management 7. Head of Accounting 8. Head of Trade Finance 9. Head of UUS Treasury 10. Head of Sales & Distribution 11. Head of Corporate Retail & Acquisition Membership will be lead by a Chairman who will lead the proceedings and a secretary who will record the decision results of the meetings. Determination of the Chairman and secretary will be based on the meeting’s decision. If members are unable to attend should be replaced by a designated competent authorities and are considered capable. . If members are unable to attend, they can be represented by a designated authorized, competent and capable replacement.

Agenda Rapat ALMA mengadakan rapat setiap minggu dengan agenda pembahasan aset, liabilitas, likuiditas, income structure, cost structure, pricing strategy, market & interest rate outlook. Pada tahun 2016, ALMA menyelenggarakan rapat sebanyak 53 kali. Agenda rapat mencakup hal-hal seperti berikut: a. Review dan analisa kondisi pasar dan ekonomi secara global untuk saat ini maupun prediksi kedepan. b. Pembahasan mengenai strategi harga yang dikenakan dalam berbagai jenis produk dan layanan. c. Pembahasan mengenai tingkat suku bunga dasar kredit (SBDK), suku bunga kredit dan dana pihak ketiga.

Meeting Agenda ALMA convenes every week with agenda of assets, liability, liquidity, income structure, cost structure, pricing strategy, market & interest rate outlook. In 2016, ALMA held 53 metings.The agenda includes the following:



a. Review and analysis of market conditions and the global economy’s current and future predictions. b. Discussion on pricing strategies for a variety of products and services. c. Discussion on the prime lending rate, loans and deposits interest rates.






d. Pembahasan mengenai pengelolahan struktur modal bank. e. Pembahasan mengenai pengelolaan likuiditas dan risiko portfolio investasi bank. f. Pembahasan mengenai Manajemen Risiko pasar yang meliputi penetapan limit terhadap eksposur tertentu, penetapan sistem dan pengukuran risiko suku bunga dan nilai tukar serta strategi hedging. g. Menganalisa rasio-rasio keuangan sebagai indikator dalam pengelolaan aset dan liabilitas. h. Pembahasan mengenai gap dan sensitivity analysis pada jumlah dana, suku bunga, repricing dan jangka waktu jatuh tempo.

d. Discussion on the Bank’s capital structure. e. Discussion on the liquidity and the Bank’s investment portfolio risk management. f. Discussion on market risk management including limits on certain exposures, establishment of the system and measurement of interest rate risk and exchange rate and hedging strategies. g. Analysis of financial ratios as an indicator for the management of assets and liabilities. h. Discussion on the gap and sensitivity analysis on the total funds, interest rates, repricing and maturity.

Secara berkala ALMA dan ALCO mengadakan Rapat dengan Agenda Pembahasan Aset, Liabilitas, Income Structure, Cost Structure, Pricing Strategy, Market & Interest Rate Outlook

Periodically ALMA and ALCO holds meetings with the Agenda to discuss Assets, Liabilities, Income Structure, Cost Structure, Pricing Strategy, Market and Interest Rate Outlook

Rapat dianggap kuorum apabila dihadiri lebih dari 50% anggota dari keseluruhan komposisi keanggotaan ALMA Working Group. Keputusan dan rekomendasi ALMA disetujui oleh Head of Treasury, Head of Crédit Analyst, dan Head of Liabilities.

The meeting will have a quorum if attended by more than 50% of the ALMA Working Group members. ALMA decisions and recommendations will approved by the Head of Treasury, Head of Credit Analyst and Head of Liabilities.

Wewenang dan Tanggung Jawab ALMA Working Group, sebagai berikut: a. Menyusun kebijakan dan memberikan usulan dalam mengelola dan mengendalikan kekayaan dan kewajiban keuangan Bank. b. Memberikan wewenang kepada ketua dan sekretaris ALMA Working Group untuk menyusun dan menetapkan tata tertib ALMA Working Group. c. Memberikan kewenangan kepada ALMA Working Group untuk mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat, apabila terjadi perubahan pada situasi ekonomi dan suku bunga pasar uang.

ALMA Working Group Powers and Responsibilities are as follows: a. Developing policies and making recommendations in managing and controlling the Bank’s financial assets and liabilities. b. Authorizing the ALMA Working Group Chairman and secretary to prepare and establish the ALMA Working Group rules. c. Authorizing the ALMA Working Group to invite others to attend the meeting, if there is a change in the economic situation and money market interest rates.

Tugas pokok anggota ALMA Working Group adalah : a. Membahas dan membuat simulasi kondisi likuiditas Bank untuk satu atau dua minggu ke depan. Pada pembahasan ini, ALMA menyimulasikan kecukupan likuiditas bank jika terdapat pencairan kredit (berdasarkan pipeiine kredit yang ada), penarikan dana dalam jumlah besar, kebutuhan dana untuk membeli surat berharga dll. Dari hasil simulasi tersebut dibuat strategi penghimpunan dana untuk mencukupi jumlah yang dibutuhkan. b. Memprediksi pengaruh market out/ook (proyeksi keadaan ekonomi, suku bunga, kompetitor dan nilai tukar) terhadap perbankan, khususnya Bank Sinarmas, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil oleh Bank. Pembahasan mengenai market out/ook dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. c. Memberikan rekomendasi atas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memastikan likuiditas tetap berada di level aman, termasuk rekomendasi atas suku bunga yang dikenakan ke nasabah, baik funding maupun leading. d. Memberikan laporan perubahan suku bunga pendanaan kepada ALCO. e. Pre-ALCO dilakukan untuk membahas materi slide presentasi rapat ALCO.

The ALMA Working Group members’ principal tasks are: a. To discuss and make liquidity simulations for one or two weeks. In this discussion, ALMA simulates adequate liquidity bank if there are loan disbursements (based on existing loan pipeline), withdrawals of large amounts of funds, funding needs to purchase securities etc. From the simulation results fundraising strategies are made to meet the required amount. b. To predict the projected state of the economy, interest rates, competition and exchange rates for banks, especially Bank Sinarmas, as well as anticipatory measures to be taken by the Bank. Discussion of the market outlook should be carried out at least once a month. c. To provide recommendations on the steps needed to ensure liquidity remains at a safe level, including recommendations on interest charged to customers, both funding and lending. d. To provide statements of changes in funding rates to ALCO. e. To hold a Pre-ALCO to discuss slide material for the ALCO meeting presentation.

Annual Report 2016


429





Komite Kredit Korporasi Corporate Credit Committee

430

Berdasarkan Surat Keputusan No.SK 023/2014/DIR6-CA tertanggal 26 November 2014 tentang Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit Corporate, diatur ketentuan pemberian dan pemutusan fasilitas, seperti : l Kredit baik baru maupun existing, tunai dan non-tunai l Money Market Line l Forex Line l Back to Back Selama 2016, Komite kredit tidak menyelengarakan rapat secara fisik, namun seluruh pengambilan keputusan dilakukan secara sirkuler.

Based on the Decree No.023/2014/DIR6-CA dated November 26, 2014 concerning the Corporate Credit Committee composition and powers to terminate, it established terms for approval and termination facilities, such as: l New and existing loans, cash and non-cash l Money Market Line l Forex Line l Back to Back During 2015, the Credit Committee did not hold meetings, but decisionmaking was conducted through circulars.

Struktur dan keanggotaan Komite Kredit Korporasi

Corporate Credit Committee structure and membership

Komite Kredit Kantor Pusat (KKKP) terdiri dari 4 (empat) tingkatan yang disesuaikan dengan limit kewenangannya, yang terdiri dari: 1. Direktur Utama 2. Direktur Enterprise Banking 3. Credit Analyst Group Head 4. Senior Credit Analyst

The Head Office Credit Committee (CTF) consists of four 4 (four) levels adjusted to authority limit, which consists of: 1. President Director 2. Director of Enterprise Banking 3. Credit Analyst Group Head 4. Senior Credit Analyst

Tugas dari Komite Kredit Korporasi meliputi hal-hal sebagai berikut: l Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang yang didelegasikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi. l Memberikan rekomendasi kepada Komite Kredit yang lebih tinggi wewenangnya untuk fasilitas di atas wewenangnya, dimana rekomendasinya harus membuat justifikasi dari Komite Kredit yang bersangkutan yang merekomendasikan usulan kredit. l Tanggung jawab Komite Kredit Korporasi mencakup hal-hal sebagai berikut: l Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan Pedoman Perkreditan maupun Surat Edaran Direksi yang berhubungan dengan perkreditan yang berlaku. l Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab terutama dalam kaitannya dengan pemberian persetujuan kredit yang telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, seksama, dan menganut Prinsip Kehati-hatian. l Menolak permintaan dan/atau pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit untuk memberikan persetujuan kredit yang hanya bersifat formalitas.

The Corporate Credit Committee duties include the following: l Approval or rejection of loans in accordance with authority limits delegated by Board of Directors Decree. l Provide recommendations to the Credit Committee with a higher authority for facilities above their authority, with a justified recommendation from the Credit Committee regarding the recommended loan proposal. l The Corporate Credit Committee responsibilities include the following: l Ensuring that the provision of loans is in accordance with the Lending Guidelines or Board of Directors Circular Letter related to the applicable loans. l Carrying out their duties with full responsibility, especially in connection with loan approvals based on an honest, objective, accurate, thorough assessment that embraced the Precautionary Principle. l Declining the requests and/or the influences of concerned parties so the loan applicant is provided with a formal credit approval.







Komite Kredit Korporasi Corporate Credit Committee

l Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah. l Mentaati dan mengikuti seluruh ketentuan yang ada dalam kebijakan perkreditan maupun Surat Edaran yang berlaku dalam memberikan persetujuan kredit. l Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang (disingkat UU) Perbankan No. 10 tahun 1998 serta menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 49 ayat (2) UU tersebut.

l Convinced that the loan given can be repaid back on time and will not become a bad loan.

Komite Kredit Micro & Small Business Group & Retail Business Group

Micro & Small Business Group & Retail Business Group Credit Committee

Agar keputusan pemberian fasilitas kredit yang objektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, maka untuk setiap keputusan kredit pada prinsipnya tidak dapat diusulkan dan diputuskan oleh 1 (satu) orang yang sama melainkan hasil keputusan dari Komite Kredit sesuai dengan limit kewenangannya. Direksi Bank Sinarmas menetapkan Surat Keputusan No.SK.007/2016/DIR7-RBD Tentang Revisi Susunan dan Wewenang Memutus untuk Komite Kredit Micro & Small Business Group & Retail Business Group yang antara lain mengatur : 1. Wewenang Memutus fasilitas kredit Micro & Small Business & Retai/Business ada pada anggota Komite Kredit Micro & Small Business Group & Retail Business Group yang berlaku sesuai dengan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK), dengan memperhatikan pemenuhan terhadap syarat dan ketentuan fasilitas kredit yang diatur pada masing-masing produk. 2. Kriteria Penggolongan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang wewenangnya berada pada Komite Kredit Micro & Small Business Group & Retail/ Business Group. 3. Klasifikasi Kredit Micro & Small Business Group & Retail Business Group. 4. Susunan Pejabat Komite & Batas Wewenang Memutus untuk Komite Kredit Micro Business Group & Retail Business 5. Penjelasan Susunan Pejabat Komite & Batas Wewenang Memutus untuk Komite Kredit Micro Business Group & Retail Banking.

In order to grant credit facilities objectively and in accordance with the precautionary principle, each credit decision cannot in principle be proposed and decided by the same 1 (one) person but by a Credit Committee decision in accordance with their authority limit. The Bank Sinarmas Board of Directors has established Decree No.SK.007/2016/DIR7-RBD revising the Structure And Determination of Authority for the Micro & Small Business Group & Retail Business Group Credit Committee, including: 1. The authority for determining Micro & Small Business & Retail/ Business credit facilities lies with the Micro & Small Business Group & Retail Business Group Credit Committee members in accordance with the Credit Limit Authority (BWMK), having taken into account the fulfillment of the terms and conditions of the credit facility for each product. 2. Criteria for Micro, Small and Medium Enterprises Classification under the authority of the Micro & Small Business Group & Retail Business Group Credit Committee. 3. Classification for Micro Credit and Small Business Group & Retail Business Group. 4. Committee Composition & Limits for Micro & Small Business Group & Retail Business Group Credit Committee 5. Explanation of Committee Composition & Limits for Micro Credit Business Group & Retail Banking:

l Obey and follow all provisions contained in Circular Letters for loan policies and when providing loan approvals. l Be aware of and understand fully the provisions of article 49 paragraph (2) of the Banking Law No. 10 of 1998 and abstain from acts mentioned in article 49 paragraph (2) of the Law.

Annual Report 2016


431





Komite Information Technology Information Technology Committee

Komite Information Technology (IT) dibentuk guna memastikan penerapan sistem teknologi informasi sinergi dengan strategi Perseroan. Komite IT bertujuan untuk meningkatkan keunggulan bersaing Perseroan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang tepat guna. Berdasarkan SK.017/2015/DIR8-IT tanggal 14 Agustus 2015, Komite IT memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain: l Rencana strategis IT yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan factor efisiensi, efektifitas serta hal-hal sebagai berikut: a Rencana pelaksanaan (road map) untuk mencapai kebutuhan IT yang mendukung Strategis Bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current state), kondisi yang ingin dicapai (future state) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future state. b Sumber Daya yang dibutuhkan. c Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan l Perumusan Kebijakan dan Prosedur IT yang utama seperti kebijakan pengamanan IT dan Manajemen Risiko terkait penggunaan IT di Bank. l Kesesuaian proyek-proyek IT yang disetujui dengan Rencana Strategis IT. Komite juga menetapkan status prioritas proyek IT yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking application, server production, dan topologi jaringan.

432



The Information Technology (IT) Committee was formed to ensure the implementation of information technology systems synergies with the Company’s strategy. The IT Committee aims to improve the Company’s competitive advantage through the utilization of appropriate information technologies. Based on SK.017/2015/DIR8-IT dated August 14, 2015, the IT Committee has the authority and responsibility to make recommendations to the Board of Directors including: l IT strategic plan in accordance with the Bank’s business strategic plan. In the recommendations, the Committee considers factors of efficiency, effectiveness and other matters as follows: a. The road map to reach the IT requirements to support the Bank’s Strategic Business. The road map is composed of the current state, the future state as well as the steps that will be undertaken to achieve the future state. b Resources needed. c Advantages/benefits that will be obtained when the plans are implemented l Formulation of major IT Policies and Procedures and IT usage and risk management policies related to the use of the Bank’s IT. l Suitability of approved IT projects based on the IT Strategic Plan. The Committee also assigns priority status to IT projects that are critical (significant impact on the operations of the Bank), for example Core Banking application changes, production servers, and network topology.






l Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek IT dengan rencana proyek (project charter) yang disepakati dalam service level agreement. Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek IT yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien. l Kesesuaian IT dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank. l Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor IT dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank. l Pemantauan atas kinerja IT dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keuangan IT dan mengukur efektivias dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan IT. l Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara. Komite memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut. l Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan IT maka Komite IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

l Suitability of IT projects implementation within the project plan (project charter) that set a service level agreement. The committee should complete the recommendation with the analysis of key IT projects results so as to enable the Borad of Directors to make decisions efficiently. l Suitability of IT with the needs of management information system that supports the Bank business activities. l The effectiveness of risk minimization measures on the Bank’s investment in the IT sector and that the investments will contribute to achieving the Bank’s business objectives. l Monitoring the IT performance and improvement efforts, for example by detecting and measuring financial IT effectiveness and efficiency of IT security policies. l Efforts to settle various issues related to IT, which cannot be solved by the working unit and working organizer unit. The Committee facilitates the relationship between the two work units.

Susunan Anggota Komite IT

IT Committee Members

l l l l

Ketua : President Director Wakil Ketua : Operationai & Information Technology Director Sekretaris : Information Technology Group Head Anggota : n Sharia Director n Risk Management & Human Capital Director n Liabiiities & Business Director n Retail Banking Director n Operations Group Head n Liabiiities Product Deveiopment Group Head n Credit Administration & Control Division Head n Electronic Channei Operations Division Head

l The adequacy and allocation of existing Bank resources. If the resources are inadequate and the Bank use the services of other parties for the IT implementation, the IT Committee must ensure the Bank has established policies and related procedures.

l Chairman : President Director l Deputy Chairman : Operational & Information Technology Director Secretary : Information Technology Group Head l Members : n Sharia Director n Risk Management & Human Capital Director n Liabilities & Business Director n Retail Banking Director n Operations Group Head n Liabilities Product Development Group Head n Credit Administration & Control Division Head n Electronic Channel Operations Division Head

Wewenang dan Tanggung Jawab

Authority and Responsibilities

Komite TI memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi meliputi namun tidak terbatas pada:

The IT Committee has the authority and responsibility to make recommendations to the Board of Directors including but are not limited to: a. IT strategic plan in accordance with the Bank’s business strategic plan. The Committee recommendations should take into account efficiency, effectiveness and the following:

a. Rencana strategis IT yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank. Dalam memberikan rekomendasi, Komite hendaknya memperhatikan faktor efisiensi, efektifitas serta halhal sebagai berikut: l Rencana pelaksanaan (Road map) untuk mencapai kebutuhan IT yang mendukung Strategis Bisnis Bank. Road map terdiri dari kondisi saat ini (current State), kondisi yang ingin dicapai (future State) serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai future State

l A road map for IT to support the Bank’s business strategic plan. The road map contains the current state and the future state to be achieved, as well as steps to take to achieve the future state

Annual Report 2016


433






434

l Sumber Daya yang dibutuhkan; 3) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan; b. Perumusan Kebijakan dan Prosedur IT yang utama seperti kebijakan pengamanan IT dan Manajemen Risiko terkait penggunaan IT di Bank; c. Kesesuaian proyek-proyek IT yang disetujui dengan Rencana Strategis IT. Komite juga menetapkan status prioritas proyek IT yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Bank) misalnya pergantian Core Banking appiication, server production, dan topologi jaringan; d. Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek IT dengan rencana proyek (project chartei) yang disepakati dalam Service level agreement Komite hendaknya melengkapi rekomendasi dengan hasil analisis dari proyek-proyek IT yang utama sehingga memungkinkan direksi mengambil keputusan secara efisien; e. Kesesuaian IT dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha bank; f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor IT dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis bank; g. Pemantauan atas kinerja IT dan upaya peningkatannya, misalnya dengan mendeteksi keuangan IT dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan IT; h. Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait IT, yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara. Komite dapat memfasilitasi hubungan antara kedua satuan kerja tersebut; i. Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank. Apabila sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan IT maka Komite IT harus memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait.

l Resources needed; 3) Advantages/benefits that will be obtained when the plans are implemented; b. Major IT Policies and Procedures such as IT security policies and related Bank IT risk management

Rapat

Meeting

a. Rapat Komite wajib diselenggarakan secara berkala, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan/atau dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari Ketua, Wakil Ketua atau seorang atau lebih dari Anggota Komite. b. Rapat Komite adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : l Dihadiri oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua, l Dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Komite (termasuk Ketua dan Wakil Ketua). c. Undangan Rapat Komite dilakukan oleh Sekretaris Komite dengan mencantumkan agenda, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

a. Committee Meetings shall be convened periodically, at least 1 (one) time in 3 (three) months and/or at any time deemed necessary at the request of the Chairman, Deputy Chairman or one or more Committee members. b. Committee meetings are valid can make adopt binding resolutions if: l Attended by the Chairman and/or Deputy Chairman, l Attended by 2/3 (two thirds) of the Committee members (including the Chairman and Deputy Chairman). c. Committee meeting Invitations are handled by the Committee Secretary and shall include the agenda, date, time, and place of the meeting.



c. Suitability of IT projects approved with the IT Strategic Plan. The Committee also assigns priority status to critical IT projects that have a significant impact on the Bank operations, for example changes to the Core Banking appiication, production server and network topology; d. IT projects conformity with the project plan {project charter) as agreed in the Service level agreement, with the committee recommendations, which should show the key IT projects analysis results, to allow the Board of Directors to make decisions based on efficiency; e. IT conformity with the management information system that supports the bank’s business activities; f. The effectiveness of IT’s sector risk minimization measures on bank investments and how the investment will contribute to achieving the bank’s business objectives; g. Monitoring IT performance and improvement efforts, such as IT costs, and effectiveness and efficiency of IT security policy; h. Attempts to resolve issues related to IT, which could not be resolved by the Work Unit Users and Operators. The Committee may facilitate relationships between the work units; i. Adequacy and allocation of Bank resources. If the available resources are inadequate and the Bank uses other party services in the IT implementation, the IT Committee must ensure the Bank has established policies and related procedures.






d. Rapat Komite dibuka oleh Sekretaris Komite dan dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite tidak dapat hadir, maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua. e. Setiap Rapat yang diselenggarakan oleh Komite IT wajib didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat. f. Kehadiran peserta rapat dalam setiap Rapat Komite IT wajib didokumentasikan dalam Daftar Hadir dan dilampirkan dalam risalah rapat. g. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

d. Committee Meeting shall be opened by the Committee Secretary and chaired by the Committee Chairman. In case the Committee Chairman is unable to attend, the Deputy Chairman shall chair the meeting. e. Each IT Committee meeting shall be documented with minutes of the meeting. f. The IT Committee Meeting attendees in any shall be documented in a list and attached to the minutes of meeting. g. Resolutions shall be taken through consensus.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit V2 (satu per dua) ditambah 1 suara dari jumlah suara dalam rapat dan harus mendapat persetujuan dari Ketua dan/atau Wakil Ketua.

In the case where a decision by consensus cannot be reached, then the decision shall be voted upon, with the affirmative vote being at least one half plus 1 vote of the total votes in the meeting, and shall be approved by the Chairman and/or Deputy Chairman.

Selama 2016, Komite IT telah menyelenggarakan rapat sebanyak 2 kali rapat yang dipimpin oleh ketua yang seluruh hasil rapatnya diputuskan berdasarkan musyawarah mufakat dan dituangkan secara tertulis ke dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik guna memberikan rekomendasi kepada Direksi.

During 2016, the IT Committee held 2 meetings led by the Chairman, with all meeting results being decided by consensus, and put down in writing in the meeting minutes, and documented to provide recommendations to the Board of

Tanggal Agenda Rapat Tanggal | Date 18 April 2016 April 18, 2016


Date Agenda Meeting Agenda Rapat Struktur Organisasi IT IT Strategic Plan Smartvista

Struktur Organisasi IT IT Budget 2017 IT Strategic Plan Smartvista Project Status Update Data Warehouse Project Status Update

Agenda Rapat IT Organization Structure IT Strategic Plan Smartvista

IT Organizational Structure IT Budget 2017 IT Strategic Plan Smartvista Project Status Update Data Warehouse Project Status Update

Annual Report 2016


435





Komite Human Capital HUMAN CAPITAL COMMITTEE

Dasar pembentukan Komite Human Capital adalah berdasarkan Keputusan No.SK.009/2016/DIR5-HCSS Tentang Susunan dan Wewenang Human Capital Committee.

The Human Capital Committee was established based on Decree No. No.SK.009/2016/DIR5-HCSS regarding the Composition and Authorities of Human Capital Committee.

Tugas dan Tanggung Jawab


Komite Human Capital bertanggung jawab memutuskan promosi, mutasi, demosi, untuk karyawan dengan jabatan minimal setara Departement Head.

The Human capital Committee is responsible for promotional transfers, transfers, demotions for employees at the minimum level of Department Head.

Susunan Keanggotaan Human Capital Committee

Human Capital Committee Composition

Nama Jabatan Position Name

Peran Role


Ketua Chairman

Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia Director in charge of Human Capital

Anggota Member

Pejabat Eksekutif yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia Executive Officer in charge of Human Capital

Anggota Member

Direktur yang membawahi unit kerja terkait dengan perihal yang diputuskan Director in charge of the work units associated with the subject to be decided

Anggota Member

HR Operation Department Head* Director in charge of the work units associated with the subject to be decided

Sekretaris Secretary

*) tidak memiliki hak suara

436

Rapat Komite Human Capital

Human Capital Committee Meeting

a. Rapat diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan kekaryawanan yang membutuhkan keputusan yang mendesak. b. Sekretaris Komite mengirimkan undangan dan melampirkan materi yang akan dibahas dalam rapat Komite sekurangkurangnya 2 (dua) hari keija sebelum rapat Komite berlangsung, kecuali dalam hal rapat yang tidak terjadwal. c. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 2/3 dari jumlah anggota komite. d. Hasil rapat harus dituangkan dalam risalah rapat yang dibuat oleh Sekretaris Komite dan diedarkan kepada semua anggota Komite dalam 5 (lima) hari kerja setelah rapat untuk ditandatangani.

a. Meetings are held at least 2 times a year or at any time if there are problems in employment that requires an urgent decision.

Pengambilan Keputusan Komite Human Capital

Human Capital Committee Decisions

a. Pengambilan keputusan oleh Komite Human Capital dilakukan secara musyawarah mufakat b. Perihal kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan rapat, maka masing-masing anggota Komite memberikan persetujuannya dalam bentuk Form Keputusan Human Capital Comittee yang disirkulasikan kepada seluruh anggota.

a. Human Capital Committee decision-making is made by consensus b. If conditions do not allow for a meeting, then each Committee member can give their approval on a Human Capital Committee Decision Form circulated to all members



b. The Secretary of the Committee sends out invitations and attaches the material to be discussed in the Committee meeting at least 2 (two) days before the Committee meeting takes place, except in the case of non-scheduled meetings. c. Meetings can only be held if attended by at least 2/3 of the total number of Committee members. d. The results of the meeting must be recorded in the minutes of the meeting taken by the Secretary of the Committee and circulated to all Committee members within 5 (five) working days after the meeting to be signed.






Komite Manajemen Risko merupakan komite yang berada di tingkat eksekutif, yang bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap laporan profil risiko, mengevaluasi metodologi risiko serta menentukan strategi untuk memitigasi dan mengendalikan risiko-risiko tertentu.

The Risk Management Committee is a committee at the executive level, which is responsible for evaluating the risk profile reports, the methodology to evaluate risks and determines strategies to mitigate and control the particular risks.

Berdasarkan Surat Keputusan No.SK.019/2016/PRESDIR tanggal 18 November 2016 tentang Perubahan Susunan, Wewenang dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko, wewenang dan tanggung jawabnya adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait Manajemen Risiko yang paling kurang meliputi: l Penyusunan kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, strategi Manajemen Risiko dan contingency plan apabila terjadi kondisi eksternal tidak normal terjadi. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan pimpinan satuan kerja operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). l Perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektifitas penerapan tersebut. l Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Based on the Decree No.SK.019/2016/PRESDIR dated November 18, 2016, the Composition, Powers and Responsibilities of the Risk Management Committee, authorities and responsibilities were evaluated to provide relevant recommendations to the Director of Risk Management including: l Development of risk management policies and changes, including the level of risk taken, risk tolerance, risk management strategy and contingency plan in the event of abnormal external conditions. The preparation is carried out together with the operating unit leaders and the Risk Management Unit Head (SKMR).

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Risk Management Committee Membership

l Ketua : Direktur yang membawahi Manajemen Risiko l Anggota Tetap : n Direktur yang membawahi Kepatuhan n Direktur yang membawahi Enterprise Banking n Direktur yang membawahi Operasional n Direktur yang membawahi Unit Usaha Syariah n Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko n Kepala Satuan Kerja Audit Intern n Kepala Unit Kerja Corporate Credit Analyst n Kepala Unit Kerja Tresuri n Kepala Unit Kerja Liabilitas n Kepala Unit Kerja Kepatuhan l Anggota Tidak Tetap : n Direktur Utama n Direktur yang membawahi Retail Banking n Direktur yang membawahi Liabilitas n Kepala Unit Kerja Operasional n Kepala Unit Kerja IT n Kepala Unit Kerja National Sales & Distribution n Kepala Unit Kerja Usaha Syariah

l Chairman : Director in charge of Risk Management l Permanent Members: n Director of Compliance n Director of Enterprise Banking n Director of Operations n Director of Sharia n Risk Management Unit Head n Internal Audit Unit Head n Corporate Credit Analyst Work Unit Head n Treasury Work Unit Head n Liabilities Activities Work Unit Head n Compliance Work Unit Head l Non-Permanent Members: n President Director n Director of Retail Banking n Director of Liabilities n Operational Activities Work Unit Head n IT Work Unit Head n National Sales & Distribution Work Unit Head n Sharia Work Unit Head

l Completion of or improvement to the periodic and incidental risk management processes as a result of changes in external and internal conditions affecting the Bank’s capital adequacy and risk profile and the results of evaluation of the effectiveness of the application. l Determination on matters related to business decisions that deviate from normal procedures such as significant business expansion decisions when compared to the predetermined Bank’s business plan or positions/risk exposure that exceeds the set limits.

Annual Report 2016


437




Keanggotaan Komite Manajemen Risiko dibagi menjadi: a. Anggota tetap : Wajib untuk menghadiri setiap Rapat Komite Manajemen Risiko yang dilaksanakan; b. Anggota tidak tetap : Peserta yang diundang untuk mengikuti rapat komite, disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas pada saat rapat komite dilaksanakan;

Risk Management Committee Membership is divided into: a. Permanent Members: Obliged to attend all Risk Management Committee meetings;

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Integrated Risk Management Committee Duties and Responsibilities

Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab yang sekurang-kurangnya meliputi : 1. penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan Manajemen Risiko; 2. perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; 3. penetapan (justification) hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

For risk performance functions, the Risk Management Committee has the following duties and responsibilities: 1. developing policies, strategies and guidelines for Risk Management;

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko

Frequency of Risk Management Committee Meetings

Untuk pelaksanaan rapat komite, Bank telah menyelenggarakan Rapat Komite Manajemen Risiko selama 4 (Empat) kali dalam tahun 2016 :

The Bank organized 4 (four) Risk Management Committee Meetings in 2016:

b. Non-Permanent Members: Invited to attend committee meetings, based on the issues to be discussed during the committee meetings;

2. repairing or improving Risk Management based on the results of risk management evaluations; 3. determining (justification) matters related to business decisions that deviate from normal procedures (irregularities).

Tanggal | Date

438


Perihal


Hasil Self Assessment Profil Risiko Triwulan IV/2015. Hasil Self Assessment Profil Risiko Syariah Triwulan IV/2015. Hasil Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank Semester II/2015 Results of Risk Profile Self Assessment Quarter IV/2015. Results of Sharia Risk Profile Self Assessment Quarter IV/2015. Results of Bank Soundness Self Assessment Semester II/2015.

19 April 2016 April 19, 2016

Hasil Self Assessment Profil Risiko Triwulan I/2016. Hasil Self Assessment Profil Risiko Syariah Triwulan I/2016. Results of Risk Profile Self Assessment Quarter I/2016. Results of Sharia Risk Profile Self Assessment Quarter I/2016.

Juli 2016 July, 2016

Hasil Self Assessment Tingkat Kesehatan Bank Posisi 30 Juni 2016 Hasil Self Assessment Profil Risiko Bank Triwulan II/2016. Hasil Self Assessment Profil Risiko Syariah Triwulan II/2016. Results of Self Assessment Bank Position June 30, 2016. Results of Risk Profile Self Assessment Quarter II/2016. Results of Sharia Risk Profile Self Assessment Quarter II/2016.

Oktober 2016 October 2016

Hasil Self Assessment Profil Risiko Bank Triwulan III/2016. Hasil Self Assessment Profil Risiko Syariah Triwulan III/2016. Results of Sharia Risk Profile Self Assessment Quarter III/2016. Results of Risk Profile Self Assessment Quarter III/2016.

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services

Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate Integrated Risk Managsment Committee

Bahwa sehubungan dengan kedudukan PT. Bank Sinarmas Tbk. sebagai Entitas Utama konglomerasi keuangan Sinarmas Financial Services, maka manajemen Entitas Utama mendukung untuk penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan.

In connection with the position of PT. Bank Sinarmas Tbk. as the Main Entity of the Sinarmas Financial Services Fnancial Conglomerate, the Main Entity management support the implementation of Integrated Risk Management in the Financial Conglomerate.








Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Sesuai dengan Surat Keputusan No. SK.003/2015/DIRUT-EU Tentang Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services, keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi adalah sebagai berikut : 1. PT. Bank Sinarmas Tbk. : Hanafi Himawan (merangkap anggota) 2. PT Asuransi Sinarmas : Howen Widjaja 3. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG : Hidenori Kui 4. PT Asuransi Sumit OTO : Daniel Liswandi 5. PT Asuransi Simas NET : Teguh Aria Djana 6. PT Sinarmas Sekuritas : Suherli 7. PT Sinarmas Asset Management : Alex Wijayakusuma 8. PT Sinarmas Multifinance : Ricky Faerus 9. PT AB Sinarmas Multifinance : Hendricus A Hormein

Integrated Risk Management Committee Members In accordance with SK No. SK.003/2015/DIRUT-EU regarding the Integrated Risk Management Committee in Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate, the Integrated Risk Management Committee is as follows: 1. PT. Bank Sinarmas Tbk. : Hanafi Himawan (also a member) 2. PT Asuransi Sinarmas : Howen Widjaja 3. PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG : Hidenori Kui 4. PT Asuransi Sumit OTO : Daniel Liswandi 5. PT Asuransi Simas NET : Teguh Aria Djana 6. PT Sinarmas Sekuritas: Suherli 7. PT Sinarmas Asset Management : Alex Wijayakusuma 8. PT Sinarmas Multifinance : Ricky Faerus 9. PT AB Sinarmas Multifinance : Hendricus A Hormein

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Dalam melaksanakan fungsinya, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang sekurangkurangnya meliputi : 1. penyusunan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan 2. perbaikan atau penyempurnaan kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Integrated Risk Management Committee Duties and Responsibilities In carrying out its functions, the Integrated Risk Management Committee has duties and responsibilities including:

Frekuensi Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Komite Manajemen Risiko Terintegrasi harus melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap semester. Rapat Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dinyatakan kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ketua dan perwakilan dari masing-masing sektor jasa keuangan.

Integrated Risk Management Committee Meeting Frequency The Integrated Risk Management Committee shall carry at least 1 (one) meeting each semester. The Integrated Risk Management Committee Meeting shall declare a quorum if attended by least the Chairman and representatives from each financial services sector.

Selama tahun 2016, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat yaitu yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services.

During 2016, the Integrated Risk Management Committee held 3 (three) meetings jointly with the Sinarmas Financial Services Financial Conglomerate.

1. Integrated Risk Management policy making; and 2. Repair or improvement of the Integrated Risk Management policy based on evaluation results.

Tanggal Date

Perihal Subject

Februari 2016 February 2016

Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Terintegrasi Sinarmas Financial Services Periode 31 Desember 2015 Sinarmas Financial Services Integrated Risk Profile Self Assessment Results Report-December 31, 2015

Maret 2016 March 2016

Diskusi Interaktif Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services Diskusi Interaktif Manajemen Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan Sinarmas Financial Services


Hasil Self Assessment Laporan Profil Risiko Terintegrasi Sinarmas Financial Services Periode 30 Juni 2016 Sinarmas Financial Services Integrated Risk Profile Self Assessment Results Report-June 30, 2016

Annual Report 2016


439





Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) Internal Audit Unit (IAU)

Darwanti Juliastuti Haryo Kepala Audit Internal Head of Internal Audit

440

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) merupakan fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI juga berfungsi memberikan assurance dan berperan sebagai strategic business partner bagi semua tingkatan manajemen guna mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Bank dengan melakukan evaluasi berdasarkan risk based audit secara independen dan objektif, serta jasa konsultasi bagi pihak intern Bank.

The Internal Audit Unit (IAU) is an independent function that is directly responsible to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee. The IAU also serves to provide assurances and serves as a strategic business partner for all levels of management to encourage the achievement of the Bank’s goals and objectives by evaluating the risk based audit independently and objectively, as well as provides internal consulting services for the Bank.

Profil Kepala Audit Internal Darwanti Juliastuti Haryo Warga Negara Indonesia,47tahun. Menjabat sebagai Kepala Audit Internalsejak 1 Januari 2011 sebagaimana Surat Keputusan PT. Bank Sinarmas Tbk. Nomor SK.012/2011/PRESDIR-HRM tanggal 28 Desember 2010 dan telah dilaporkan kepada Bank Indonesia dengan surat No.SKL.002/2011/ PRESDIR-CorpSec tanggal 3 Januari 2011.

IAU Head Profile Darwanti Juliastuti Haryo Indonesian citizen, 47 years. Has served as Internal Audit Head since January 1, 2011 based on PT. Bank Sinarmas Tbk. Decree No. SK.012/2011/PRESDIR-HRM dated December 28, 2010 and has been reported to Bank Indonesia by letter No. SKL.002/2011/ PRESDIR-CorpSec dated January 3, 2011.

Mengawali karir di Bank Sinarmas mulai tahun 2004 sebagai Divison Head Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) hingga September tahun 2005, kemudian dilanjutkan sebagai Kepala Grup (Group Head) Satuan Kerja Manajemen Risiko sejak Oktober 2005 hingga Desember 2010. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi pada tahun 1994 dan Magister Manajemen jurusan Manajemen Risiko pada tahun 2007 dari Universitas Indonesia, serta memiliki sertifikasi BSMR Level 5. Selain pendidikan formal, Beliau juga mengikuti sejumlah pelatihan dan seminar pada tahun 2016 diantaranya More Prescious Than Gold (MPTG), Seminar The Art of Internal Auditing (IIA) di Bali, Lego Serious Play di Jakarta, BankTech Asia di Kuala Lumpur.

Began her career in Bank Sinarmas in 2004 as Division Head of the Internal Audit Unit (IAU) until September 2005, then as Risk Management Unit Group Head from October 2005 until December 2010. Holds a degree in Economics from Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia majoring in Accounting in 1994 and a Master in Risk Management in 2007 from Universitas Indonesia, as well as certified BSMR Level 5. In addition to formal education, has also attended a number of training and seminars in 2016 include More Prescious Than Gold (MPTG), The Art of Internal Auditing (IIA) seminar in Bali, Lego Serious Play in Jakarta, BankTech Asia in Kuala Lumpur.








Untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris atau Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit. SKAI telah mendapat dukungan dari Manajemen dan Dewan Komisaris sehingga SKAI tidak mendapat hambatan dalam melakukan pekerjaannya.

To support and ensure the smooth independent audit and authority in monitoring the follow-up, the IAU Head can communicate directly with the Board of Commissioners or the Audit Committee to inform on a wide range of matters relating to the audit. IAU receives support from the Management and the Board of Commissioners so IAU is not obstructed in their work.

Kedudukan dan Hubungan SKAI dalam Organisasi

IAU Position and Relationship within the Organization

SKAI harus mendapatkan dukungan dari manajemen dan Dewan Komisaris agar para auditor dapat memperoleh kerja sama dari auditee dan melakukan pekerjaan tanpa hambatan. Kedudukan SKAI dalam organisasi Bank Sinarmas tergambar sebagai berikut:

IAU must have the support of management and the Board of Commissioners so that the auditors can gain the cooperation of auditees and do their job without hinderence. IAU position in the Bank Sinarmas organization is as follows:

Dewan komisaris Board of Commissioners

Komite Audit Audit Commitee

Direktur utama President Director Direktur kepatuhan Compliance Director Kepala grup Satuan Kerja Audit Internal SKAI Group Head

Guna mendukung tugas dan tanggung jawab, SKAI selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi secara berkesinambungan setiap tahunnya. In order to support its duties and responsibilities, IAU constantly improves their professionalism and competencies on an ongoing basis every year.

Annual Report 2016


441






Struktur dan Kedudukan SKAI

IAU Structure and Position

SKAI dipimpin oleh Darwanti Juliastuti Haryo. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris/Komite Audit dan dilaporkan kepada regulator.

The IAU is led by Darwanti Juliastuti Haryo. The IAU Head is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners/Audit Committee and reported to the regulator.

Struktur organisasi SKAI Bank Sinarmas dan kedudukannya dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Bank Sinarmas IAU Organization Structure is as follows;

Group Head SKAI Darwanti Julianus Haryo

442

Retail & Micro Small Credit Risk Div. Head

Operational Risk Audit & Special Case Div. Head

Syafaat Utama S

Khanti Nalarantini

Audit Dev. & Quality Assurance Dept Head

Retail & Micro Small Credit Risk Div. Head

Audit Dev. & Quality Assurance Sect. Head

Retail & Micro Small Credit Risk Sect. Head

Branches Coordinator Sect. Head (Regional 7)


Head Office Auditor

Head Office Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor



Operational Risk Audit & Special Case dept Head

Branches Coordinator Dept. Head

Credit Risk Audit Div. Head Elizabeth Megawati


Credit Risk Audit Div.Head


Sharia sect Head

Operational Risk Audit Product & Special Case dept Head

Operational Risk Audit Transection & Special Case dept Head




Credit Risk Audit Sect.Head


Head Office Auditor

Head Office Auditor

Head Office Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Head Office Auditor

Branch Auditor






Treasury & International Bangking Risk Audit Div. Head

APMK, E-Channel & IT Risk Audit Div. Head Zulkarnaen

(Vacant)

Treasury & International Bangking Risk Audit Div.Head

APMK, E-Channel & IT Risk Audit Div. Head





Treasury & International Bangking Risk Audit Sect.Head




IT Risk Audit Sect. Head

Channel Risk Audit Sect.Head

APMK, Risk Audit Sect. Head




Branch Auditor

Branch Auditor

Head Office Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Head Office Auditor

Head Office Auditor

Head Office Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Branch Auditor

Annual Report 2016


443






444

Kualifikasi dan Jumlah Personil SKAI

Qualification and Number of IAU Personnel

Jumlah dan kualifikasi jabatan personil audit internal per posisi 31 Desember 2016, dapat dilihat pada tabel berikut:

The Internal Audit number and qualifications on December 31, 2016, can be seen in the following table:


S2

S1

Jumlah Total

Kepala SKAI IAU Head

1

-

1

Kepala Divisi Division Head

-

4

4

Kepala Departemen Department Head

1

10

11

Kepala Seksi Section Head

2

18

20

Auditor

9

119

128

Jumlah Total

13

151

164

Pelatihan dan Sertifikasi

Training and Certification

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi secara berkesinambungan, SKAI telah melaksanakan serangkaian program pelatihan teknis, dan sertifikasi profesi bagi para auditor, termasuk pelatihan soft-skills, diantaranya pelatihan refreshment audit untuk auditor yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. Adapun sertifikasi profesi yang telah diikuti oleh SKAI adalah Sertifikasi Manajemen Risiko level 1 sampai level 5 sebanyak 36 orang dan Sertifikasi Kompetensi Internal Auditor Perbankan Level Auditor sebanyak 37 orang.

To increase the professionalism and competence on an ongoing basis, IAU has carried out a series of technical training programs, and professional certification for auditors, including soft-skills training, and audit refresher training for auditors who have worked more than 2 years. The professional certification followed by IAU is the Risk Management Certification level 1 to level 5 for 36 staff and Internal Auditor Competency Banking Certification Auditor Level for 37 people.

Dalam rangka pemenuhan sumber daya manusia yang kompeten di bidang audit, pada 2016 SKAI membuka 2 batch kelas Management Development Program Audit (MDP Audit) dengan total 51 peserta.

To ensure there are human resources competent in audit, in 2016, IAU conducted a second batch Audit Management Development Program (MDP Audit) class for a total of 51 participants.

Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

IAU Duties and Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab SKAI berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, adalah: 1. SKAI bertugas dan bertanggung jawab untuk membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan, maupun pemantauan hasil audit; 2. Melakukan analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara langsung (on-site) dan pemantauan secara tidak langsung (offsite); 3. Mengindentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana; 4. Memberikan informasi dan saran perbaikan yang obyektif tentang kegiatan yang direview kepada semua tingkatan manajemen.

IAU Duties and responsibilities are based on Bank Indonesia Regulation No. 1/6/PBI/1999 regarding the Compliance Director Assignment and Commercial Bank Internal Audit Standards, including:



1. IAU duty and responsibility to assist the President Director and the Board of Commissioners in supervising the operational planning, implementation, and monitoring of audit results; 2. Analysizing and assessing financial, accounting, operations and other activities through direct on-site examinations and monitoring of off-site investigations; 3. Identify all possibilities to improve and increase the efficient use of resources and funds; 4. Provide information and suggestions for improvements to reviewed activities to all management levels






Hubungan SKAI dengan Unit-unit Lain


Unit




Direktur Kepatuhan Compliance Director

Auditee

RELATIONSHIP OF IAU WITH OTHER UNITS

SKAI memiliki hubungan langsung dengan Dewan Komisaris atau melalui Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen. Tanggung jawab akhir pengawasan ada pada Dewan Komisaris. Dalam hubungan ini Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI. IAU has a direct relationship with the Board of Commissioners or through the Audit Committee chaired by an Independent Commissioner. Final responsibility for oversight is with the Board of Commissioners. In this context, the Board of Commissioners has the authority to request the Board of Directors to follow up the results of the IAU inspection findings. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. SKAI menyampaikan laporannya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit dengan tembusan Direktur Kepatuhan. The IAU Head is directly responsible to the President Director. IAU submits its report to the President Director and the Board of Commissioners/Audit Committee with a copy to the Compliance Director. SKAI setiap saat dapat berkomunikasi dan memiliki akses yang tidak terbatas kepada Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan hasil audit. Komite Audit akan melakukan evaluasi apakah rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh SKAI telah ditindaklanjuti oleh manajemen. Informasi ini harus disampaikan kepada Direktur Utama. IAU at any time can communicate and have unrestricted access to the Audit Committee to inform on a wide range of matters relating to the audit results. The Audit Committee will evaluate whether the recommendations for improvements submitted by IAU has been followed up by management. This information must be submitted to the Compliance Director. Laporan audit yang disampaikan SKAI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris/Komite Audit, diberikan tembusannya kepada Direktur Kepatuhan antara lain dimaksudkan untuk dijadikan sebagai informasi dalam rangka penyempurnaan prosedur kepatuhan yang ada pada setiap unit kerja. The IAU audit report is submitted to the President Director and the Board of Commissioners/Audit Committee, with copies to the Compliance Director, and are intended to serve as information to improve compliance procedures that exist in every unit Auditee berkewajiban untuk bersikap kooperatif demi kelancaran tugas SKAI, dan segera menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI serta memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu. Dalam hal auditee tidak bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan komitemen yang telah disepakati, SKAI dapat memberikan rekomendasi untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Perusahaan yang berlaku. The auditee is obliged to cooperate with IAU to ensure their smooth functions, and immediately follow up on the IAU examination findings and provide a commitment to make improvements within a certain time limit. In case the auditee does not cooperate and does not follow up improvements in accordance with the agreed commitments, IAU may make a sanction recommendation in accordance with company rules and regulations.

Indepedensi SKAI

IAU Independency

Berdasarkan Piagam Audit Intern yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2015, indepedensi SKAI adalah sebagai berikut : 1. SKAI harus dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan ataupun tekanan dari pihak manapun. 2. SKAI harus memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang akan dilakukan. 3. SKAI harus memelihara sikap mental yang independen dalam melakukan audit, yang tercermin dari laporan yang lengkap, obyektif, serta berdasarkan analisa yang cermat dan tidak memihak. 4. SKAI tidak diperkenankan merangkap jabatan atau melakukan kegiatan operasional lainnya, dan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional (hanya sebatas memberikan rekomendasi). 5. SKAI dan auditor intern harus independen dari kegiatan yang diaudit.

Based on the Internal Audit Charter which was set on December 11, 2015, IAU’s independency is as follows: 1. IAU should be able to work freely without interference or pressure from any party. 2. IAU should have the freedom to define the methods, means, techniques and audit approach. 3 IAU should maintain an independent stance in auditing, as reflected in the complete and objective reports based on a careful and impartial analysis. 4. IAU may not concurrently hold positions or carry out other operational activities, and not be involved in operational decisionmaking (limited to providing recommendations). 5. IAU and the internal auditor should be independent from the activities being audited.

Annual Report 2016


445






446

Realisasi Audit Plan 2016

2016 Audit Plan Realization

SKAI telah melaksanakan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja SKAI tahun 2016, sebagai berikut : l 40 Kantor Cabang dan 28 Divisi/Unit Kerja dilakukan pemeriksaan tahunan l On the spot audit pada 190 kantor Bank Sinarmas

IAU has carried out a work program in accordance with IAU Work Plan 2016, as follows: l 40 branches and 28 Division/Unit Work carried out annual checks l On-the-spot audits at 190 offices of Bank Sinarmas

Atas pemeriksaan yang telah dilakukan SKAI selama tahun 2016, SKAI telah melakukan, antara lain: l Merekomendasikan kepada Manajemen untuk melakukan sosialisasi maupun edukasi untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap alur kerja unit kerja, ketentuan yang ada, hingga setiap kemungkinan risiko yang terjadi pada setiap tugas dan tanggung jawab unit kerja. l Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Manajemen dalam bentuk laporan Excecutive Summary dan laporan triwulan. l Aktif melakukan monitoring atas tindak lanjut dari rekomendasi hasil pemeriksaan.

On IAU examination has been conducted during 2016, IAU has conducted, among others: l Recommended to the Management to conduct socialization and education to improve officials’ workflow understanding in the unit, the existing provisions, any possible risks that occur in every task and responsibility of the work unit.



l Delivered the reports to the Management in the form of Executive Summary reports and quarterly reports. l Actively monitored the follow-up of the inspection recommendations.





Laporan Pelaksanaan Kerja SKAI

IAU Work Report

l Membuat dan menyampaikan laporan perkembangan dan hasil pencapaian Rencana Kerja Tahunan, serta kecukupan sumber daya kepada Direktur Utama dan Komite Audit secara berkala. l Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokokpokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran setelah mendapat persetujuan dari Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan. l Laporan hasil kaji ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap SPFAIB serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

l Created and submitted a progress report and the results of the achievement of the Annual Work Plan, as well as the adequacy of the resources to the President Director and the Audit Committee on a regular basis. l Created and submitted reports on the internal audit implementation and the results to Financial Services Authority biannually after the approval from the President Director and Compliance Director. l Reported the external parties review results of the IAU and its compliance with SPFAIB and possible improvements.

Rencana Kerja SKAI 2017

2017 IAU Work Plan IAU has prepared a work plan in 2017 that was approved by the President Director, as follows: l Annual Audit of Conventional Branch Offices and Divisions/Work Units l Sharia Branch Office (KCS) inspections including the Sharia Cash Units (KKS) under their responsibility. l Surprise Audits and On the Spot Audits at Bank Sinarmas offices that are not included in the annual audit schedule

SKAI telah menyiapkan rencana kerja tahun 2017 yang telah disetujui oleh Direktur Utama, yaitu sebagai berikut : l Audit tahunan pada Kantor Cabang Konvensional dan serta Divisi/Unit Kerja l Pemeriksaan Kantor Cabang Syariah (KCS), yang mencakup juga Kantor Kas Syariah (KKS) yang menjadi area tanggung jawabnya. l Pemeriksaan secara Surprise Audit dan On the Spot Audit pada kantor-kantor Bank Sinarmas yang tidak termasuk pada jadwal audit tahunan l Meningkatkan dan menjaga aspek kuantitas dan kualitas auditor melalui program pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan

l Improve and maintain the auditor quantity and quality through ongoing training and certification programs

Annual Report 2016


447





Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Unit

Bank Sinarmas memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang merupakan satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja operasional (risk taking unit) seperti operasional, treasury dan investasi, kredit, pendanaan, akunting dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan pengendalian internal (Satuan Kerja Audit Internal).

Bank Sinarmas has a Risk Management Unit (SKMR) which is a working unit that is independent of the risk-taking units such as operational, treasury and investment, credit, finance, accounting, and the Internal Audit working units.

Pada posisi Desember 2016, SKMR terdiri dari 3 Divisi yaitu Divisi Credit Risk management, Divisi Operational Risk Division, Divisi Market, Liquidity Risk dan Enterprise Risk management dengan total jumlah karyawan sebanyak 19 orang. Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Manajemen Risiko. .

In December 2016, SKMR consists of three Divisions, the Credit Risk Management Division, Operational Risk Division, Market Division, and Liquidity Risk and Enterprise Risk Management Division, with a total number of 15 employees. The Risk Management Unit is responsible to the Risk Management Director.

Struktur SKMR

SKMR Structure RISK MANAGEMENT DIRECTOR

HEAD OF RISK MANAgEMENT gROUP

cREDIT RISK MANAgEMENT DIVISION

Wholesale Credit Risk Management Department

448

Retail Credit Risk Management Department

OPERATIONAL RISK MANAgEMENT DIVISION

Policy & Operational Risk Review Department

Operational Risk & Infrastructure Department

MARKET, LIQUIDITy RISK & ERM DIVISION

Market-Liquidity Management Department

Enterprise Risk Management (ERM) Department


Duties and responsibilities

Tanggung jawab SKMR dalam melaksanakan penerapan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut: 1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, serta kerangka Manajemen Risiko. 2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko. 3. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi. 4. Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan(composite), per jenis risiko maupun per aktivitas fungsional sesuai limit risiko yang ditetapkan. 5. Melakukan stress testing guna mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap kinerja masing-masing satuan kerja operasional.

SKMR is responsible for implementing risk management as follows:



1. Advising the Board of Directors in the development of policies, strategies, and risk management framework. 2. Developing procedures and tools for identifying, measuring, monitoring and controlling risks. 3. Monitoring the risk management strategies recommended by the Risk Management Committee and approved by the Board of Directors. 4. Monitoring the overall risk position/exposure (composite), per risk type as well as corresponding functional activities defined risk limits. 5. Performing stress testing to determine the impact of the risk management policies and strategies on the performance of each operating unit.





Satuan Kerja Manajemen Risiko Risk Management Unit

6. Melakukan kajian terhadap usulan aktivitas dan/atau produk baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit tertentu yang ada pada Bank. 7. Memberikan rekomendasi mengenai besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara Bank kepada satuan kerja operasional dan kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko. 8. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validasi data yang digunakan oleh Bank untuk mengukur risiko. 9. Penyusunan dan penyampaian laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Tingkat Kesehatan Bank setiap semester Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko, yang kemudian akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. 10. Melakukan pemantauan dan kaji ulang terhadap implementasi kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko.

6. Reviewing the proposed activities and/or new products proposed or developed by specific Bank units. 7. Providing recommendations on the amount or maximum risk exposure that must be maintained by the Bank in the operational units and the Risk Management Committee, in accordance with the authority of the Risk Management Unit. 8. Evaluating the accuracy of the model and the validation of the data used by the Bank to measure risk. 9. Preparing and submitting quarterly Bank risk profile reports semiannually to the Risk Management Committee and Risk Monitoring Committee, which will then be reported to Financial Services Authority. 10. Monitoring and reviewing the policies, strategies and risk management framework.

Satuan Kerja Kepatuhan Compliance Work Unit

Mengacu pada PBI No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, dibentuklah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang dibawahi oleh Direktur Kepatuhan dimana memiliki tugas serta tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 15 dari PBI tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum tersebut. SKK bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya serta mempunyai akses langsung ke Direktur Kepatuhan.

Based on PBI No.13/2/PBI/2011 on the Implementation of Compliance Function in Commercial Banks, the Compliance Unit (SKK) was established and is supervised by the Compliance Director with the duties and responsibilities as stipulated in Article 10 and Article 15 of the PBI regulation on the Implementation of compliance Functions within Commercial Banks. SKK is independent and free from the influence of other work units and has direct access to the Compliance Director.

Dengan adanya SKK bertujuan untuk meminimalisasi dan mencegah terjadinya risiko yang ditimbulkan akibat ketidakpatuhan yang dapat mempengaruhi operasional Bank. Perseroan berkomitmen untuk senantiasa mematuhi peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh regulator.

SKK aims to minimize and prevent risks arising from non-compliance that could affect the Bank operations. The Company is committed to continuing to comply with the rules and regulations issued by the regulator.

Dalam rangka memenuhi komitmen tersebut, Bank Sinarmas membentuk SKK yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya serta mempunyai akses langsung kepada Direktur Kepatuhan.

To meet this commitment, Bank Sinarmas formed an independent SKK free from the influence of other work units as well as having direct access to the Compliance Director.

Annual Report 2016


449






Salis Teguh Hartono Direktur Compliance Compliance Director

450

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Salis Teguh Hartono selaku Direktur Compliance.

The Compliance Director in charge of the Compliance Function is Salis Teguh Hartono.

Proses Pengangkatan, Pemberhentian dan/atau Pengunduran Diri Direktur Kepatuhan: 1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur Bank Sinarmas yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah mengacu sesuai ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum, serta PBI No. 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. 2. Dalam hal Direktur Bank Sinarmas yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak dapat menjalankan tugas jabatannya selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan wajib digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali. 3. Dalam hal Direktur Bank Sinarmas yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, maka Bank Sinarmas segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. 4. Selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Bank Sinarmas wajib menunjuk atau menugaskan salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan.

The appointment, dismissal and/or resignation of the Compliance Director process: 1. The appointment, dismissal and/or resignation of the Bank Sinarmas Director in charge of the Compliance Function refers to the provisions as stipulated in Bank Indonesia’s Commercial Bank regulating, and PBI 13/2/PBI/2011 on the Implementation of Compliance Function.



2. In the event that the Director in charge of Bank Sinarmas Compliance Function is unable to perform their duties for more than seven (7) working days in a row then the duties will be temporarily transferred to another Director until the Director in charge of the compliance function returns.

3. If the Bank Sinarmas Director in charge of the Compliance function remains incapacitated, resigns, or leaves the position, Bank Sinarmas must immediately appoint a successor as Director in charge of Compliance Function. 4. During the process of replacing the Director in charge of the Compliance Function, Bank Sinarmas shall appoint or assign one of the other Directors to temporarily carry out the tasks of the Director of Compliance Function.






5. Direktur yang melaksanakan tugas sementara sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, baik karena berhalangan sementara maupun berhalangan tetap, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya. Dalam hal Direktur lain yang merangkap jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak ada, maka jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan diarangkap sementara oleh Direktur lainnya yang membawahkan fungsi-fungsi operasional. 6. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Bank Indonesia. Pengangkatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melalui Fit and Proper Test sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan

5. The temporarily Director in charge of the Compliance function, either due to temporary or permanent absence, cannot be the President Director and/or Deputy President Director so that the Director in charge may remain independent. In the case where the other Director who concurrently is The Director in charge of the Compliance Function is absent, then the post of Director in charge of Compliance Function will temporarily be held by another Director in charge of operational functions.

Struktur Organisasi SKK

SKK Organization Structure

6. Each change of Director in charge of the Compliance Function is reported to Bank Indonesia. The appointment of Director in charge of the Compliance Function follows the Fit and Proper Test in accordance with Bank Indonesia and Financial Services Authority

Compliance Director

System Procedure & Compliance Culture Group Head

Compliance & UKPN Group Head

Compliance Division Head

Compliance Culture Departement Head

System & Procedure Departemen Head

Compliance Education & Enforcement Section Head

System & Procedure Section Head

Operational Related System & Procedure Staff Credit Related System & Procedure Staff

UKPN Division Head

Compliance Section Head

IT Compliance Staff

Credit Compliance Staff

KYC & Data Supporting Staff

Market Compliance Staff

AML & Investigation Staff

Operational Compliance Staff

Customer Profile & Synchronization Staff

Review & Reporting Staff

Annual Report 2016


451






452

Profil Kepatuhan

Compliance Profile

SKK Bank Sinarmas terdiri dari beberapa divisi, yakni Divisi Compliance, Divisi Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN), Departemen Sysdur, dan Departemen Compliance Culture. Divisi Compliance dan Divisi UKPN dipimpin oleh Bapak Yosep Solihin Yo sebagai Group Head sejak tanggal 5 Oktober 2016, Bapak Harri Setiabudi sebagai Kepala Divisi Compliance dan Bapak Inung Nugroho sebagai Kepala Divisi UKPN. Sedangkan untuk Departemen Sysdur dan Departemen Compliance Culture dipimpin oleh Bapak Purwanto sebagai Group Head.

Bank Sinarmas SKK consists of several divisions, namely the Compliance Division, of KYC Work Unit (UKPN) Division, Sysdur Department, and Compliance Culture Department. The Compliance Division and UKPN Division has been headed by Joseph Solihin Yo as Group Head since October 5, 2016, Harri Setiabudi is the Compliance Division Head and Inung Nugroho is UKPN Division Head. The Sysdur Department and Compliance Culture Department is led by Purwanto as Group Head.

Hal tersebut dibentuk untuk memastikan tingkat kepatuhan pada seluruh jenjang organisasi Bank Sinarmas atas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemenuhan komitmen kepada regulator, pelaksanaan aktivitas usaha kedit dan pengadaan barang serta jasa yang wajar. Selain itu juga untuk memastikan kepatuhan kegiatan operasinal di setiap unit kerja, serta penerapan prinsip APU dan PPT sebagai upaya Bank Sinarmas menghindari tindak pidana pencucian uang.

SKK was established to ensure compliance at all levels of Bank Sinarmas organization based on the applicable rules and regulations, to fulfill the commitments to the regulators, conduct credit business activities and procure goods and services fairly. In addition, ensure compliance operasinal activities in each unit, and the application of APU and PPT principles as Bank Sinarmas effort to avoid money laundering.

Adapun tugas dan tanggung jawab SKK yang terdiri dari 2 (dua) Divisi dan 2 (dua) Departemen, yaitu:

The SKK duties and responsibilities in the 2 (two) Divisions and 2 (two) Departments are:

A. Tugas dan Tanggung Jawab Compliance 1. Melakukan kajian dan sosialisasi setiap peraturan eksternal yang berpengaruh terhadap kegiatan operasional Bank Sinarmas; 2. Memantau dan menganalisa penerapan prosedur kepatuhan di setiap unit kerja, baik melalui self-testing kepatuhan oleh unit kerja yang bersangkutan maupun berdasarkan laporan hasil audit SKAI; 3. Memantau dan menyiapkan langkah tindak lanjut berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah dan peraturan anti pencucian uang; 4. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait dalam penyusunan dan pengkinian pedoman intern yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan; 5. Mengidentifikasikan dan mengkinikan profil risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional dan memastikan bahwa risiko tersebut telah dikendalikan dengan baik oleh unit kerja terkait; 6. Menyiapkan bahan laporan Direktur Kepatuhan yang wajib disampaikan kepada Direktur Utama per triwulan dan kepada Regulator per semester; 7. Melakukan Pre Test & Post Test dalam sosialisasi 35 Menit Bersama Compliance.

A. Compliance Duties and Responsibilities 1. Study and socialize external regulations affecting Bank Sinarmas operations;

B. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi UKPN 1. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan prinsip mengenal nasabah.

B. UKPN Division Duties and Responsibilities 1. Coordinate and monitor the know your customer principle policy.



2. Monitor and analyze compliance procedures in each unit, through compliance self-testing by the units concerned based on the IAU audit report; 3. Monitor and prepare the next steps with regard to the know your customer principle and anti-money laundering regulations; 4. Coordinate with related working units in the preparation and updating of internal guidelines related to compliance risk management; 5. Identify and update the compliance risk profile for each functional activity and ensure that the risk is well controlled by the related work units; 6. Prepare Compliance Director reports that must be submitted to the Regulator each semester; 7. Conduct Pre Test and Post Test in 35 Minutes Joint Compliance socialization.






2. Pemantauan pengkinian profil nasabah beserta transaksinya pada seluruh cabang. 3. Melakukan pengembangan sistem IT AML untuk menunjang program KYC dan pemantauan nasabah. 4. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaporan transaksi tunai jumlah tertentu (CTR) dan laporan transaksi mencurigakan (STR) kepada PPATK. 5. Menindaklanjuti atas laporan eksternal (surat Pajak, BI, PPATK dan KPK) yang menyangkut kerahasiaan Bank khusus KYC dan AML. 6. Menindaklanjuti data rekening nasabah (CIF “Customer Information File”) ke cabang.

2. Monitor the updated customer profiles and transactions in all branches. 3. Develop AML IT systems to support KYC programs and monitoring of customers. 4. Monitor, analyze and report the certain amount (CTR) cash transaction reports and suspicious transaction reports (STR) to INTRAC. 5. Follow up on an external reports (Tax, BI, and KPK letters) relating to bank secrecy regarding KYC and AML.

C. Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Sysdur 1. Melakukan review terhadap ketentuan terkait kebijakan operasional dan non operasional Bank yang disajikan dalam bentuk SOP/SK/SE sesuai dengan ketentuan internal. 2. Mengelola data base portal internal dalam bentuk Daftar Index. 3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kecukupan kebijakan internal yang disesuaikan dengan kompleksitas bisnis Bank. D. Tugas dan Tanggung Jawab Departemen Compliance Culture 1. Menyusun laporan hasil penilaian self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Terintegrasi. 2. Membuat Coffee Time dan Coffee’s Clue. 3. Memberikan pre test dan post test pada kesempatan sosialisasi, baik kepada calon karyawan (Training) maupun kepada karyawan Bank Sinarmas. 4. Melaksanakan Sosialisasi 35 Menit Bersama Compliance.

C. Sisdur Department Duties and Responsibilities 1. Review the relevant provisions of the Bank operational and non-operational policies are presented in the SOP/SK/SE in accordance with internal regulations. 2. Manage the internal portal List Index data base.

Fungsi SKK

SKK Functions

SKK dibentuk untuk melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang meliputi tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi; 2. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas yang berwenang mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; 3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SKK was formed to implement the compliance functions and includes duties and responsibilities as follows: 1. Support the creation of a Compliance Culture in all bank business activities at every level of the organization;

6. Follow up customer account data (CIF “Customer Information File”) in the branches.

3. Conduct periodic evaluation of the internal policies adequacy tailored to the Bank’s business complexity. D. Compliance Culture Department Duties and Responsibilities 1. Develop self assessment valuation reports related to implementation of Integrated Good Corporate Governance (GCG). 2. Conduct Coffee Time and Coffee’s Clue 3. Provide pre-test and post-test during socialization, to prospective employees (Training) as well as to existing Bank Sinarmas employees. 4. Socialize the 35 minute Joint Compliance.

2. identify, measure, monitor, and control the Compliance Risk with reference to the authorities regulations regarding Risk Management in Commercial Banks; 3. Assess and evaluate the effectiveness, adequacy and suitability the Bank policies, regulations, systems and procedures with the legislations in force; 4. Review and/or recommend updates and refinement to the Bank policies, regulations, systems and procedures to comply with the authorities provisions and the legislation in force;

Annual Report 2016


453






454

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

5. Take measures to ensure that policies, regulations, systems and procedures, as well as the Bank business activities are in accordance with the authorities provisions and the legislation in force; and 6. Perform other tasks related to the Compliance Function.

Tujuan jangka panjang dari penerapan Fungsi Kepatuhan ini adalah menumbuhkan budaya kepatuhan di dalam internal stakeholders meliputi pemegang saham, pengurus, pejabat dan karyawan Bank Sinarmas.

The long term goal of this compliance function is to foster a compliance culture within the internal stakeholders including shareholders, trustees, officers and employees of Bank Sinarmas.

Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan

Compliance Director Responsibilities

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan, meliputi : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan (compliance culture); 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal; 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminimalkan risiko kepatuhan (compliance risk); 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain memberikan pendapat yang berbeda/dissenting opinion apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan regulator dan peraturan perundangundangan yang berlaku serta tanggung jawab dalam melakukan tindakan pencegahan tersebut pada kewenangan Direktur Kepatuhan; 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain adalah memantau dan menjaga kepatuhan terhadap komitmen kepada regulator maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

The duties and responsibilities of the Compliance Director, include: 1. Formulating a strategy to encourage the creation of a compliance culture; 2. Proposing compliance policies or principles that will be determined by the Board of Directors; 3. Establishing a compliance system and procedures that will be used to draw up the rules and internal guidelines; 4. Ensuring that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities are in accordance with regulatory provisions and legislation in force; 5. Minimizing compliance risk; 6. Ensuring that policies and/or decisions taken by the Board of Directors do not deviate from the regulator provisions and the legislation in force, including providing different opinions/dissenting opinions if there are policies and/or decisions that deviate from the regulator provisions and legislation and regulations, and responsibilities in conducting the preventive measures of the Compliance Director’s authority;

Indikator Kepatuhan 2016

Compliance Indicators 2016

1. Hasil Self Assessment pelaksanaan Tata Kelola pada Bank Sinarmas masih berada pada peringkat 2 yang mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum “baik”. 2. Terkait peran dan dukungan Bank Sinarmas terhadap Program Pemerintah, Bank Sinarmas pada periode Semester I tahun 2016 turut mendukung program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat, Program Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat sejalan dengan rencana Bisnis Bank yang pada tahun 2016 fokus pada sentrasentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

1. The Self Assessment for Good Corporate Governance (GCG) at Bank Sinarmas still ranks 2 reflecting that the Bank’s management’s Good Corporate Governance is generally “good”.



7. Performing other tasks related to the compliance function, including monitoring and maintaining compliance with commitments to the regulator or other supervisory authorities.

2. Related to the role and support of Bank Sinarmas for the Government Programs, Bank Sinarmas in first semester 2016 contributed to the Action for People’s Economic Synergy program, which is in line with the Bank’s business in 2016 to focus on micro, Small and Medium Enterprise sectors.






Produk-produk yang telah Bank Sinarmas luncurkan di bidang sentrasentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah antara lain: 1) Laku Pandai 2) Laku Mikro 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4) JARING 5) Tabungan untuk pelajar

Products launched in the Bank Sinarmas Micro, Small and Medium Enterprises sectors, include: 1) Laku Pandai 2) Laku Mikro 3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) 4) JARING 5) Savings for students

Produk tersebut memberikan edukasi kepada masyarakat tentang inklusi keuangan serta mengajak masyarakat untuk dapat mengelola keuangan dan menggunakan jasa Perbankan secara bijaksana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bank juga telah mempersiapkan sumber daya secara internal untuk blusukan ke daerah-daerah yang memang belum terjangkau layanan perbankan dan merupakan daerah yang potensial. Saat ini Bank Sinarmas telah memiliki beberapa titik mikro yang tersebar di beberapa kota di Indonesia antara lain Makssar, Bengkulu, Lampung, Bogor, Solo, Cirebon, Indramayu, Tegal, Cilacap, Pekalongan, Magelang, Purwokerto, NTB, Kediri, Gresik, dan sebagainya

These products educate the public about financial inclusion and invite the community to manage their financial and banking services wisely so as to improve the welfare of the community. The Bank has also prepared resources internally to promote in areas that do not yet have affordable banking services and other potential areas. Currently, Bank Sinarmas has several micro pointd spread over several cities in Indonesia such as Makassar, Bengkulu, Lampung, Bogor, Solo, Cirebon, Indramayu, Tegal, Cilacap, Pekalongan, Magelang, Purwokerto, NTB, Kediri, Gresik, and others.

Aktivitas Kepatuhan 2016

Compliance Activities in 2016

I. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan SKK melakukan sosialisasi kepatuhan secara umum dan khususnya ketentuan baru yang dilakukan dalam berbagai forum yang ada, antara lain forum rapat rutin pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris), rapat direksi, rapat rutin dengan kepala cabang/pimpinan satuan kerja, maupun rapat yang bersifat tidak rutin. Selain itu, untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank, SKK juga terlibat dalam melakukan kegiatan pendidikan/ training bagi karyawan maupun calon-calon karyawan yang bergabung di Bank Sinarmas.

I. Compliance Function Implementation SKK socializes general compliance and new provisions through forums, including routine Board meeting forums (Board of Directors and Board of Commissioners), Board of Directors meetings, regular meetings with branch managers/work unit heads, and through non-routine meetings to encourage the creation of a Bank compliance culture, and SKK is also involved in the education/training for Bank Sinarmas employees and prospective employees.

Keterlibatan divisi kepatuhan untuk lebih proaktif memberikan program compliance awarness ke unit-unit kerja lain dalam struktur organisasi sangat diperlukan. Melalui program diberbagai macam sosialisasi yang kami lakukan, di antaranya : A. Sosialisasi secara tatap muka melalui program: 1. Sosialisasi “35 Menit Bersama Compliance” yang materinya berisikan peran dan tugas compliance, ajakan dan arahan untuk berbudaya patuh, penerapan Tata Kelola, Tingkat Kesehatan Bank dan pembahasan Komitmen Kepada regulator. 2. Sosialisasi Ketentuan Baru, yaitu penyelenggaraan sosialisasi atas ketentuan baru yang diterbitkan oleh regulator. 3. Sosialisasi Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), sosialisasi ini berisikan ketentuan mengenai APU & PPT. Penyelenggaraannya dilakukan secara berulang-ulang setiap tahun ke seluruh jenjang lini organisasi.

The Compliance Division is more proactively involved in the compliance awarness program in other work units within the organization as needed. The programs, and socialization provided include: A. Face-to-face socialization through programs such as: 1. 35 Minutes Joint Compliance” with compliance rules and duties material, invitations and guidance towards cultured compliance, Good Corporate Governance implementation, the Bank’s health and discussions on commitment to regulators. 2. Socialize New Terms, namely the implementation of the socialization of the new regulation issued by the regulator. 3. Socialization of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML & PPT), provisions. Its management is carried out annually to all levels of the organization.

Annual Report 2016


455






B. Sosialisasi melalui program “Coffee Time” sejenis buletin elektronik yang disampaikan kepada seluruh jenjang organisasi melalui e-mail blast. Materi Coffee Time berisikan kegiatan-kegiatan SKK, Quiz Perbankan yaitu suatu kuis yang berisikan pertanyan-pertanyan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan atau transaksi-transaksi yang terkait dengan ketentuan internal maupun eksternal, Teka Teki Silang, Acak Kata dan Tau Perbankan yang disajikan secara bergantian. C. Sosialisasi melalui media buku yang berisikan mengenai edukasi dalam transaksi perbankan, disajikan semenarik mungkin sehingga mudah dipahami dan dicerna oleh pembacanya.

B. Socialization through the “Coffee Time” program, an electronic newsletter delivered to all levels of the organization via e-mail blasts. Coffee Time contains SKK activities, a banking quiz that contains activities or transactions questions related to internal and external regulations, Crosswords, Random Words and Now Banking that are presented in turns.

Secara umum, kegiatan sosialisasi dan pelatihan Budaya Kepatuhan yang dilakukan Bank Sinarmas tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bank Sinarmas Compliance Culture socialization and training activities conducted in 2016 were as follows:

Waktu/Date

C. Dissemination through media books containing education on banking transactions, presented as attractively as possible so they are easy to understood and can be digested by the readers.

Jenis Sosialisasi/Type of Socialization

Peserta/Participants

TRAINING OF TRAINER KYC AML & KEPATUHAN/TRAINING OF TRAINER KYC AML & COMPLIANCE 10 -11 November 2016 November 10-11, 2016

TOT APU PPT & Budaya Patuh TOT APU PPT & Compliance Culture

HO Wilayah Jogjakarta & sekitarnya HO Jogjakarta Region area


TOT APU PPT & Budaya Patuh TOT APU PPT & Compliance Culture

HO Wilayah Jakarta & sekitarnya HO Jakarta Region area

SOSIALISASI KEPATUHAN 27 Januari 2016 January 27, 2016

SFSO Batch 23-Jakarta


Front Liner Batch 5-Jakarta


MDP Batch 49-Jakarta


KC Batam

13 Maret 2016 March 13, 2016

Kanwil 7-Solo

19 Maret 2016 March 19, 2016

Kanwil 8-Surabaya

09 April 2016 April 09, 2016

Kanwil 9-Denpasar

09 April 2016 April 09, 2016

Smart Vista Batch 2-Jakarta

13 April 2016 April 13, 2016

456

35 Menit Bersama Compliance 35 Minute With Compliance

Syariah Wilayah Barat-Puncak

19 April 2016 April 19, 2016

Syariah Wilayah Timur-Yogya

27 April 2016 April 27, 2016

SPV Batch 22-Jakarta

20 Mei 2016 May 20, 2016


08 Juni 2016 June 08, 2016

MDP Audit Batch 1-Jakarta

09 Juni 2016 June 09, 2016

BM & SBM-Jakarta

17 Juni 2016 June 17, 2016

AO Batch Refreshment 4-Jakarta

18 Juli 2016 July 18, 2016

SPV refreshment Batch 1-Jakarta

20 Juli 2016 July 20, 2016

RM Batch-Jakarta








Waktu/Date



28 Juli 2016 July 28, 2016

AO Refreshment Batch 5-Jakarta


SPV Batch 5-Jakarta


HO Refreshment Batch 1-Jakarta




RM Refreshment Batch 2-Jakarta


MDP Audit Batch 2-Jakarta


Front Liner Batch 6-Jakarta







HO Batch 2-Jakarta


CBDP Batch 1-Jakarta


FDP Batch 1-Jakarta


SPV Refreshment Batch 4-Jakarta


MCA Batch 2-Jakarta


SPV Refreshmant Batch 5-Jakarta


MCA Batch 3-Jakarta


SPV Refreshmant Batch 6-Jakarta

TRAINING & REFRESHMENT APU PPT 18 Januari 2016 January 18, 2016

KYC & AML



KYC & AML

Frontl Liner Batch 5-Jakarta


KYC & AML

MDP Batch 49-Jakarta

18 April 2016 April 18, 2016

Penerapan Program Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Application of Money Laundering Prevention and Terrorism Financing

Supervisor Skills Batch 22-Jakarta

17 Mei 2016 May 17, 2016

KYC & AML

30 Mei 2016 May 30, 2016

Training & Refreshment Sosialisasi CDD-AML Training & Refreshment of CDD-AML Socialization

9 Juni 2016 June 9, 2016

Penerapan Program Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Application of Money Laundering Prevention and Terrorism Financing

21 Juli 2016 July 21, 2016

Training & Refreshment Sosialisasi KYC-AML Training & Refreshment of KYC- AML Socialization

Teller KCU Thamrin-Jakarta

24 Juli 2016 July 24, 2016

Training and Branch Performance Review TW-II Training & Refreshment of KYC- AML Socialization

Unit Usaha Syariah-Bali

28 Juli 2016 July 28, 2016

Training & Refreshment Sosialisasi KYC-AML Training & Refreshment of KYC- AML Socialization

CS KCU Thamrin-Jakarta


Training and Branch Performance Review TW-II

Unit Usaha Syariah-Batam


Training KYC-APU PPT


Training APU-PPT

Frontl Liner Batch 6-Jakarta


Training APU-PPT

MDP Program Audit Batch 2-Jakarta

SFSO batch 24-Jakarta Divisi Merchant Business & Card CenterJakarta MDP Program Audit Batch 1-Jakarta

FSO-Jakarta

Annual Report 2016


457






Waktu/Date


11 Oktober 2016 October 11, 2016 21 Oktober 2016 October 21, 2016

SFSO Batch 25-Jakarta Penerapan Program Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Application of Money Laundering Prevention and Terrorism Financing

9 November 2016 November 9, 2016 3 Desember 2016 December 3, 2016 23 Desember 2016 December 23, 2016


CBDP Batch 2-Jakarta Funding Development Program Batch 1-Jakarta Kanwil 3,5,13 & 14 (Batch 2)-Jakarta

Training & Refreshment APU PPT Head of Operation Unit Usaha Syariah-Jakarta

PAY IT FORWARD 18-26 Februari 2016 February 18-26, 2016

Karyawan Kanwil 6 : KCP Cimahi, KCP Bandung Sudirman, KC Karawang Kertabumi, KCP Jamika, KCP Sumedang, KC Rivai Bandung

24-26 Februari 2016 February 24-26, 2016

Karyawan Kanwil 1 : KCP Belilas, KCP Duri Bengkalis, KC Padang, KC Pematangsiantar, KC Pekanbaru

03 Maret 2016 March 03, 2016

Seluruh karyawan KCP MTC Bandung

12 Maret 2016 March 12, 2016

Karyawan Kanwil 3

3-16 Maret 2016 March 3-16, 2016

Karyawan Kanwil 1 : KCP Sibolga, KC Dumai, KC Padang Sidempun, KCP HOS Cokroaminoto Kisaran, KC Medan Mangkubumi, KC Padang Sidempuan, KC Rantau Prapat, KC Batam

12-13 Maret 2016 March 12-13, 2016

Seluruh Karyawan Kanwil 7 Semarang-Solo

16-23 Maret 2016 March 16-23, 2016

Karyawan Kanwil 7 Semarang

16 Maret 2016 March 16, 2016

Seluruh karyawan KC Banda Aceh

23-31 Maret 2016 March 23-31, 2016

Karyawan Kanwil 8 Surabaya

14-19 April 2016 April 14-19, 2016

Karyawan Kanwil 9

16 Mei 2016 May 16, 2016

Seluruh karyawan KC Denpasar renon

20 Mei 2016 May 20, 2016 24 Mei 2016 May 24, 2016

458


Karyawan Kanwil 6 Karyawan KCS Bandung

25 Mei 2016 May 25, 2016

Karyawan KKS Cibaduyut

18-25 Mei 2016 May 18-25, 2016

Karyawan Kanwil 11


Karyawan KC Lubuk Linggau


Karyawan Kanwil 10 Makassar


Karyawan KC Gorontalo


Karyawan KC Palu


Karyawan KC Manado


Karyawan KC Manado


Seluruh Karyawan Kanwil 10 Makassar


Karyawan KC Magelang dan kantor dibawahnya


Karyawan KC Pare-Pare


Karyawan KCP Bone








Waktu/Date




Karyawan KCP Palopo


Karyawan Operasional dan Marketing Operational and Marketing KC Employee KC Kendari, KK Bunggasi, KK Christina Tiahahu


Karyawan KCP Luwuk Luwuk Branch Office Employee


Karyawan KCP Kolaka Kolaka Branch Office Employee


Karyawan KC Ternate Ternate Branch Office Employee



Karyawan Kanwil 12 Kanwil 12 Branch Office Employee


Karyawan KC Sorong Sorong Branch Office Employee


Karyawan KC Jayapura Jayapura Branch Office Employee


Karyawan KC Manokwari Manokwari Branch Office Employee


Karyawan KCS Bogor Bogor Branch Office Employee


Karyawan Kanwil 2 Palembang Kanwil 2 Palembang Branch Office Employee


Sosialisasi APU PPT dan SQ APU PPT and SQ Socialization

Karyawan Kanwil Jabodetabek-Jakarta Kanwil Jabodetabek-Jakarta Branch Office Employee


Karyawan KK Hasyim Ashari-Jakarta KK Hasyim Ashari-Jakarta Branch Office Employee


Karyawan KC Jogjakarta Jogyakarta Branch Office Employee


Karyawan KKS Rajawali KKS Rajawali Branch Office Employee


Karyawan KK Citayam KK Citayam Branch Office Employee


Karyawan KCS Bandung KCS Bandung Branch Office Employee


Karyawan KKS Cibaduyut KKS Cibaduyut Branch Office Employee


Karyawan KCS Cirebon KCS Cirebon Branch Office Employee


Karyawan KC BSD GOP KC BSD GOP Branch Office Employee



Seluruh Karyawan KK PGC & UPK Dewi Sartika


Karyawan KC Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kedungwuni


Karyawan KCP Permata Hijau KCP Permata Hijau Branch Office Employee


Karyawan KCP Cinere KCP Cinere Branch Office Employee


Karyawan KC Kudus KC Kudus Branch Office Employee


Karyawan KC Magelang dan kantor dibawahnya


Karyawan KCP Grang Wisata KCP Grang Wisata Branch Office Employee


Karyawan KC Tegal dan kantor dibawahnya


Karyawan KC Merauke KC Merauke Branch Office Employee


APU PPT & Budaya Patuh APU PPT & Compliance Culture

Karyawan KCP Fatmawati-Jakarta KCP Fatmawati-Jakarta Branch Office Employee

Annual Report 2016


459






Waktu/Date


20 Desember 2016 December 20, 2016 20 Desember 2016 December 20, 2016

Peserta/Participants Karyawan KC Lampung


Karyawan KC Pangkal Pinang


Karyawan KK Tanjung Karang


Karyawan KK Kalianda


Karyawan KC Bengkulu


Karyawan KCP Lintas Sumatera Sarolangun

22 Desember 2016 December 22, 2016 22 Desember 2016 December 22, 2016


Karyawan KC Belitung Karyawan KC Jambi


Karyawan KCP Muara Bungo Jambi


KaryawanKCP Tungkal Ulu-Jambi


Karyawan KC Lubuk Linggau

LAIN-LAIN /others 28 Oktober 2016 October 28, 2016

460

Diskusi Interaktif bersama divisi Treasury Interaktive Discussion with Treasury Division

Divisi Compliance & Sysdur-Jakarta Compliance and Systems Division-Jakarta

Pada tahun 2016 Unit Kerja Kepatuhan melalui Eka Tjipta Foundation menerbitkan buku Seri Komik Perbankan “8 Catatan Bankir @ Work” seri ke-2 yang diberi judul OKY KE BANK. Sama dengan buku komik seri sebelumnya, Buku komik yang ditulis oleh Bapak Salis Teguh Hartono selaku Direktur Bank Sinarmas ini merupakan wujud nyata Bank Sinarmas dalam mendukung program Otoritas Jasa Keuangan dalam literasi dan edukasi ke masyarakat umum.

In 2016, the Compliance Unit through Eka Tjipta Foundation published a series of Banking comic books called “8 Catatan Bankir @ Work” second series entitled OKY KE BANK. Similar to the previous series, the comic books were written by Salis Teguh Hartono as Director of Bank Sinarmas as a realization of Bank Sinarmas’ support for the Otoritas Jasa Keuangan literacy and education for the general public program.

Buku Komik Seri Perbankan OKY KE BANK mendapat sambutan dari Bapak Muliaman D Hadad selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Bapak Muliaman D Hadad menyampaikan bahwa beliau menyambut baik penerbitan buku serial komik perbankan “8 Catatan Bankir @Work” seri ke-2, OKY KE BANK. Buku komik ini ditujukan bagi kalangan pelajar khususnya Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehingga dapat memperkenalkan industri perbankan sejak dini.

The Comic Book Series OKY KE BANK was received from Muliaman D Hadad, Chairman of the Board of Commissioners, by the Otoritas Jasa Keuangan Board of Commissioners’ Chairman. Muliaman D Hadad said that he welcomed the publication of the banking comic series “8 Catatan Bankir @ Work” second series, OKY KE BANK. The comic book is intended for students, especially in elementary schools and junior high schools to introduce them to the banking industry early on.

Kata sambutan juga diberikan oleh Bapak Burhanuddin Abdullah selaku Rektor Institut Koperasi Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia (2003-2009), Bapak G Sulistiyanto selaku Ketua Umum Eka Tjipta Foundation serta Bapak Prof. Sammy Kirstamuljana selaku Guru besar Besar Manajemen Startejik Universitas Prasetiya Mulya.

Remarks were also given by Burhanuddin Abdullah as Rector of the Indonesia Cooperative Institute and Bank Indonesia Governor of (2003-2009), G Sulistiyanto as Chairman of Eka Tjipta Foundation, and Prof. Sammy Kirstamuljana as Managing Professor of Startejik Universitas Prasetiya Mulya.








Buku komik yang ditujukan bagi pelajar khususnya tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama ini memuat 8 (delapan) cerita sebagai berikut : 1. Akibat Bangun Kesiangan (Pengertian Menabung) 2. Oky Yang membuat Gaduh (Struktur Organisasi Bank di Cabang) 3. Bertemu Lagi (Tabungan Simpanan Pelajar) 4. Paman Dewa Kartu (Kartu kartu yang diterbitkan Bank) 5. Mesin Hebat (Mesin EDC) 6. Demi Gratisan (Deposito dan Safe Deposit Box) 7. Burung ku yang Lucu (Pengenalan Kurs) 8. Menjadi Pengusaha (Transfer dan Bilyet Giro)

The comic book is intended for students, especially in elementary schools and junior high schools, and contains eight (8) stories as follows : 1. Waking up late (Understanding Saving) 2. Oky that’s very noisy (Bank Branch Organization Structure) 3. Meet Again (Student Savings Deposit) 4. Paman Dewa Kartu (Credit Cards issued by the Bank) 5. Superb Machine (EDC Machine) 6. Free (Deposits and Safe Deposit Box) 7. Funny Birds (Introduction to Foreign Exchange) 8. Become an Entrepreneur (Transfer and Giro)

Ilustasi cerita yang disajikan menggunakan media komik disampaikan dengan sederhana, ringan dan tidak menggurui. Dengan cara penyampaikan seperi itu, pesannya akan lebih mudah dicerna serta diharapkan dapat meningkatkan minat generasi muda untuk mengenal lebih dalam mengenai industri perbankan. Buku Seri Komik Perbankan ini didistribusikan melalui toko buku Gramedia sehingga tidak hanya ditujukan bagi kalangan internal namun juga kalangan eksternal dalam hal ini oleh masyarakat umum.

Story illustrations use comics media and are delivered simply, lightly and do not patronize. This way means the message will be easier to digest and is expected to increase the interest of young people to know more about the banking industry. The banking comic book series was distributed through Gramedia bookstore so is not only intended for internal purposes, but also external parties such as the general public.

Annual Report 2016


461






462

Adapun tujuan dari acara sosialisasi adalah untuk menyampaikan beberapa hal yakni: l Kepatuhan terhadap Ketentuan Eksternal dan Internal harus menjadi Budaya. l Semua elemen di Bank Sinarmas harus peduli terhadap risiko kepatuhan yang timbul akibat Bank tidak patuh terhadap ketentuan, hal tersebut karena Budaya Kepatuhan tidak hanya menjadi tanggung jawab Direktorat Kepatuhan namun seluruh elemen di Bank Sinarmas. l Sosialisasi atas ketentuan Regulator terbaru, agar para karyawan terinformasikan adanya ketentuan-ketentuan baru yang berlaku.

The purpose of socialization is to convey the following:

Dengan bertambahnya pengetahuan unit-unit kerja mengenai regulasi, kebijakan, prosedur, kode etik dan pedoman tingkah laku, serta nilainilai kepatuhan, diharapkan unit-unit kerja tersebut dapat menjalankan aktivitasnya lebih confident dan efisien di dalam mencapai tujuan, visi, dan misi yang mereka tetapkan, untuk tercapainya sinergi yang baik dengan unit-unit kerja lain, divisi kepatuhan harus menempatkan diri sebagai business partner tanpa menghilangkan independensinya. Ini dapat ditunjukan melalui advise-advise yang lebih inovatif dan tidak berlaku.

With the increasing knowledge in the working units regarding regulations, policies, procedures, codes of conduct and guidelines for behavior, and compliance values, the work units are expected to run their activities more confidently and efficiently to achieve the purpose, vision and mission, and to achieve synergy with other business units, the Compliance Division positions itself as a business partner without losing its independence. This can be seen in the advise that is more innovative and applicable.

Bank Sinarmas memiliki Compliance Framework sebagai bentuk komitmen terhadap ketentuan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal pelaksanaan fungsi kepatuhan bagi Bank umum. Aktivitas kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Compliance selama tahun 2016 meliputi : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank. Untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank maka dilakukannya kegiatan pendidikan/training bagi karyawan maupun calon-calon karyawan yang bergabung di Bank Sinarmas. Dalam hal ini, pejabat-pejabat SKK akan memaparkan berbagai hal yang berkaitan dengan peraturan maupun kepatuhan, termasuk sanksi yang dapat dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Hal ini dimaksudkan agar para peserta pendidikan/training memahami dengan baik dan benar akan pentingnya budaya kepatuhan diterapkan dalam segala aktivitas perbankan di Bank Sinarmas.

Bank Sinarmas’ Compliance Framework is based on regulation PBI No.13/2/PBI/2011 dated January 12, 2011. The compliance activities conducted by the Division of Compliance in 2016 included:

Sosialisasi Kepatuhan yang dilakukan oleh Divisi Compliance tidak hanya mencakup perihal ketentuan baru saja, namun juga mencakup sosialisasi terhadap budaya patuh, yang meliputi: komitmen dan upaya tindak lanjut dari setiap unit kerja terhadap temuan audit (audit internal maupun audit eksternal/Regulator), dan juga upaya untuk meningkatkan tingkat kesehatan Bank. Untuk sosialisasi terhadap ketentuan baru, Divisi Compliance juga melakukan up date melalui email kepada setiap Divisi terkait.



l Compliance with External and Internal Conditions should be the Culture. l Everyone in Bank Sinarmas should to be concerned about compliance risks arising from the Bank’s failure to comply with the regulations, because the Compliance Culture is not only the responsibility of the Compliance Directorate but everyone in Bank Sinarmas. l Dissemination of the latest regulator regulations, so that employees are kept informed of the new regulations in force.

1. Formulated a strategy to encourage a compliance culture in the Bank. Encouraged the creation of the Compliance Culture through educational/training for Bank Sinarmas employees and prospective employees, SKK officials presented a variety of issues related to regulations or compliance, including sanctions which may be imposed in case of infringement. It is intended that the education/training participants gain a good understanding on the importance of a compliance culture to be applied in all Bank Sinarmas banking activities.

Compliance socialization conducted by the Compliance Division covers not only new regulations, but also socializes the adherent cultures, which include: commitments and follow-up efforts in each unit based on the regulators findings, as well as efforts to improve the Bank soundness. To disseminate the new regulations, the Compliance Division also emails up to date information to all relevant Divisions.






2. Mengusulkan Kebijakan, Kepatuhan, atau Prinsip-Prinsip Kepatuhan Yang Akan Ditetapkan Oleh Direksi. SKK mengkaji setiap rancangan keputusan maupun kebijakan dan prosedur yang telah dibuat dan akan ditetapkan oleh Direksi untuk memastikan apakah keputusan maupun kebijakan dan prosedur yang dibuat dan akan ditetapkan tersebut tidak menyimpang atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik ketentuan Eksternal maupun ketentuan Internal. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan review terhadap berbagai rancangan Surat Edaran maupun Surat Keputusan yang dibuat sebelum ditetapkan oleh Direksi sebagai ketentuan yang wajib ditaati oleh seluruh jajaran dalam melaksanakan kegiatan perbankan di Bank Sinarmas. 3. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Proposed Policies, Compliance, or Compliance Principles as Defined by the Board of Directors. SKK reviews draft decisions or policies and procedures that have been made and determined by the Board of Directors to ascertain whether the decisions and policies and procedures do not to deviate or are contrary to regulations, both External and Internal. This is conducted through a review of the various draft Circulars and Decrees made by the Board of Directors that must be obeyed by all levels in carrying out Bank Sinarmas banking activities.

SKK dan Direktur Kepatuhan melaksanakan fungsi independensinya dengan melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut: l Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan. l Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki Bank Sinarmas dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, antara lain: a. Menilai rancangan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur baru. b. Berinisiatif untuk melakukan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur berdasarkan informasi yang diperoleh. l Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimilki oleh Bank Sinarmas agar sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Mengelola Risiko Kepatuhan SKK melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking (antara lain CAR, ROA, ROE, PDN, BMPK, NPL, LDR). 5. Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap komitmen pada regulator. Pemantauan terhadap komitmen pada regulator dan otoritas pengawas lainnya dilakukan bersama Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).

II. Pengendalian Intern Pelaksanaan pengelolaan pengendalian internal dilakukan Divisi Compliance melalui review compliance dan compliance check list terhadap aktivitas operasional di tingkat Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang. Compliance check list bertujuan untuk menilai kepatuhan aktivitas bisnis dan operasional terhadap ketentuan internal dan eksternal, dan juga melakukan review secara rutin terhadap kebijakan internal yang akan diterapkan oleh Bank.

II. Internal Control Management of internal controls is conducted through the Compliance Division compliance review and compliance check list of operational activities at the Divisions/Regional Offices/Branch Offices. The compliance check list is aimed at assessing compliance with business and operational activities with internal and external conditions, and also is reviewed regularly against internal policies applied by the Bank.

3. Ensured that all policies, regulations, systems and procedures, as well as business activities were conducted by the Bank in accordance with the Regulatory provisions and legislations in force. SKK and the Compliance Director has a consultation function with the following duties and responsibilities: l Identifying, measuring, monitoring, and controlling Compliance Risk. l Assessing and evaluating the effectiveness, adequacy and suitability of Bank Sinarmas policies, regulations, systems and procedures are in line with the legislations in force, including: a. Assessing draft policies, regulations, systems and procedures. b. Initiating improvement to policies, regulations, systems and procedures based on the information obtained.

l Reviewing and/or recommending updates and refinement of Bank Sinarmas policies, regulations, systems and procedures to comply with the Regulatory provisions and legislations in force. 4. Managing Compliance Risk SKK monitors the compliance level with applicable regulations following prudential banking principles (including CAR, ROA, ROE, PDN, LLL, NPL, LDR). 5. Monitoring and maintaining compliance Bank as a commitment to the regulator. The monitoring of the commitment to regulators and other regulatory authorities is conducted by the Internal Audit Unit (IAU).

Annual Report 2016


463






464

Adapun beberapa review yang dilakukan oleh Compliance di antaranya: a. Melakukan review terhadap rancangan kebijakan dan prosedur baru yang diajukan oleh unit kerja pembuat kebijakan, dan terhadap kebijakan dan prosedur existing; b. Melakukan review terhadap rencana penerbitan produk atau aktivitas baru; c. Melakukan review terhadap kecukupan kebijakan.

Some of the reviews conducted by Compliance include:

III. Implementasi Anti Money Laundering (AML) & Pencegahan Pendanaan Terorisme Sesuai dengan ketentuan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum, Bank Sinarmas secara terus menerus melakukan pemantauan atas penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT), termasuk pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD), untuk meminimalisir terjadinya pencucian uang dan pendanaan terorisme serta timbulnya risiko-risiko terhadap Bank.

III. Implementation of Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism Bank Sinarmas continuously monitors for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML & PPT), including Customer Due Diligence (CDD), to minimize the occurrence of money laundering and terrorism financing as well as emerging risks to the Bank.

Seiring dengan jaringan distribusi Bank Sinarmas yang semakin berkembang luas serta semakin kompleksnya produk, aktivitas dan teknologi informasi Bank, maka Bank telah berinisiatif menyempurnakan informasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu, mendeteksi transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri yang tergolong sebagai negara beresiko tinggi yang kemungkinan digunakan dalam aktivitas pencucian uang maupun pembiayaan terorisme.

Along with the increasingly widespread distribution network of Bank Sinarmas and increasing complexity of Bank products, activities and information technology, the Bank has initiated enhancements to the information to identify suspicious transactions, detect cash transactions of a certain amount, detect funds transfer to and from abroad classified as high risk countries that may be used in money laundering activities and the financing of terrorism.

Efektivitas penerapan prinsip APU & PPT Perseroan dipantau oleh Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN). Dalam menjalankan tugasnya UKPN melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun aktivitas yang telah dilakukan oleh Divisi UKPN terkait penerapan APU & PPT antara lain: 1. Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan. 2. Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU dan PPT. 3. Memantau transaksi keuangan tunai (CTR), transaksi keuangan mencurigakan (STR), dan transaksi ke luar negeri (LTKL) dengan menggunakan aplikasi Suspicious Transaction Identification Model (STIM). 4. Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 5. Menindaklanjuti temuan PPATK. 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah. 7. Terus menerus memonitor dan menganalisa proses pemeliharaan (maintenance) Transaksi Keuangan Tunai dari Kantor Cabang dan menyesuaikan dengan profil transaksi.

The effectiveness of the application of the principle of APU and PPT is monitored by the Company’s KYC Working Unit (UKPN). In performing its duties UKPN reports to and be directly responsible to the Compliance Director in accordance with Bank Indonesia Regulations. The activities performed by the UKPN Division relate to the implementation of APU and PPT, and include: 1. Ongoing training and socialization of APU and PPT.



a. The design of new policies and procedures proposed by the unit policy makers, and the existing policies and procedures; b. The plans to issue new products or activities; c. The adequacy of policies.

2. Ensuring products and new activities have been taken account of APU and PPT. 3. Monitoring cash transactions and suspicious transactions by using the Suspicious Transaction Model Identification (STIM) application. 4. Reporting suspicious financial and cash transactions to the Center for Financial Transaction Reporting and Analysis (PPATK). 5. Following up the findings of INTRAC. 6. Coordinating the implementation of customer data updates. 7. Continually monitoring and analyzing that the Cash Financial Transaction maintenance process in the Branch Offices has been adapts to the transaction profile.





Implementasi Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme melalui Penerapan Know Your Customer (KYC) Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing through the Know Your Customer (KYC) Application Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan menghadapi berbagai risiko usaha dan untuk mengurangi risiko usaha tersebut Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu prinsipnya adalah melalui penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) yang merupakan bagian dari penerapan Manajemen Risiko bank secara keseluruhan.

In conducting its business activities, the Company faces various business risks and to reduce these business risks, the Company applies the principle of prudence. One principle is through the implementation of the Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (PPT), which is part of the overall bank risk management.

Sesuai dengan ketentuan yakni PBI No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program APU dan PPT bagi Bank Umum istilah KYC diubah menjadi CDD (Customer Due Diligence). Penyempurnaan itu dilakukan dalam rangka penyesuaian terhadap standar internasional yang lebih komprehensif dalam upaya mendukung pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Perseroan, yang merupakan pilar dalam pelaksanaan APU/PPT tersebut, antara lain:

The provision is a refinement of PBI No.3/10/PBI/2001 concerning Application of KYC (Know Your Principles), which based are on the provisions in Regulation No. 14/27/PBI/2012 on the Implementation of APU and PPT for Commercial Banks where the term KYC was changed to CDD (Customer Due Diligence). This was done in order to adjust to the more comprehensive international standards in an effort to support the prevention of money laundering and combating the financing of terrorism. In practice, the Company implements APU/ PPT through:

l l l l l

Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris Kebijakan dan prosedur Pengendalian internal Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia dan pelatihan Efektivitas penerapan prinsip APU dan PPT Perseroandipantau oleh Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) di dalam Satuan Kerja Kepatuhan.

Dalam menjalankan tugasnya UKPN melapor dan bertanggung langsung Kepada Direktur Kepatuhan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia.

l l l l l

Active supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners Policies and procedures Internal control Management information System Human Resources and effective training on the application of the APU and PPT principles by the KYC Working Unit (UKPN) in the Compliance Unit.

UKPN reports directly to the Compliance Director in accordance with Bank Indonesia Regulations.

Annual Report 2016


465






Dodo Suyanto Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

466

Sekretaris Perusahaan memiliki peran penting dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan Publik. Terdapat empat fungsi utama sekretaris Perusahaan, yaitu: memfasilitasi kebutuhan dewan komisaris dan direksi, memastikan kepatuhan terhadap perundang-undangan, hubungan investor dan hubungan masyarakat (Daniri dan Krismatono, 2009)

The Corporate Secretary has an important role in the corporate governance in public companies. There are four main Corporate Secretary functions, namely: to facilitate the needs of the Board of Commissioners and Directors, ensuring compliance with legislation, investor relations and public relations (Daniri and Krismatono, 2009)

Sekretaris Perusahaan diangkat dan bertanggung jawab pada Direktur Utama. Dalam implementasinya, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai Corporate Communication, Compliance Officer, Investor Relation, serta menjadi Document Administrator dan Notulensi dalam Rapat sehingga dapat memenuhi ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

The Company Secretary is appointed and is responsible to the President Director. The Corporate Secretary’s functions include Corporate Communications, Compliance Officer, Investor Relations, as well as being Document Administrator for the Minutes of Meetings in order to comply with Good Corporate Governance.

Profil Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Profile

Dodo Suyanto Sekretaris Perusahaan Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga pada 1994 dan menyelesaikan pendidikan Spesialis Kenotariatan di Universitas Airlangga pada 2000. Selain pendidikan formal, beliau juga mengikuti sejumlah pelatihan diantaranya The 7 Habits of Highly Effective People Book Sharing pada 1999, Power Leadership Program pada 2007, serta mendapatkan sertifikat BSMR Level 2 pada 2010.

Dodo Suyanto Corporate Secretary Indonesian citizen, 47 years. He holds a Bachelor of Law from Universitas Airlangga in 1994 and graduated as a Specialist Notary at Universitas Airlangga in 2000. In addition to formal education, has also attended a number of training sessions including The 7 Habits of Highly Effective People Book Sharing in 1999, Power Leadership Program in 2007, and obtain a BSMR level 2 certificate in 2010.

Mengawali karir sebagai Legal Officer di PT Bank Permata Tbk tahun 1996 hingga 2003, PT Bank DBS Indonesia pada 2005 hingga 2007, menjabat sebagai Compliance Manager di PT Bank Rabobank International Indonesia pada 2009 hingga 2011, dan menjabat sebagai Compliance Manager pada 2012 hingga 2013 di PT AXA Mandiri Financial Services. Bergabung dengan Bank Sinarmas sejak 14 Januari 2013. Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan Bank Sinarmas sejak 1 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 025/2014/ PRESDIR tanggal 1 Desember 2014. Saat ini, beliau juga merangkap sebagai Legal Division Head Bank Sinarmas.

He began his career as a Legal Officer in PT Bank Permata Tbk 1996 to 2003, PT Bank DBS Indonesia 2005 to 2007, served as Compliance Manager at PT Bank Rabobank International Indonesia 2009 to 2011, and served as Compliance Manager 2012 to 2013 in PT AXA Mandiri Financial Services. Joined Bank Sinarmas on January 14, 2013. He has served as Corporate Secretary of Bank Sinarmas since December 1, 2014 by virtue of Decree No. 025/2014/PRESDIR dated December 1, 2014. Currently, he also serves as Legal Division Head of Bank Sinarmas.







Dasar Hukum Penunjukan Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Appointment Legal Basis

Berdasarkan ketentuan Bapepam Nomor KEP-63/PM/1996 dan keputusan Direksi BEJ Nomor 339 Tahun 2001 mengenai pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka berdasarkan Keputusan Direksi No. 025/2014/PRESDIR tanggal 1 Desember2014, Perseroan menunjuk Dodo Suyanto sebagai Sekretaris Perusahaan, yang kemudian telah dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan No. SKL.290/2014/PRESDIRCorSec&CorComm tanggal 1 Desember 2014. Fungsi utama dari Sekretaris Perusahaan adalah untuk membangun citra Perseroan dan sebagai penghubung dengan membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para stakeholder. Sekretaris Perusahaan memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan Perseroan dan perundang-undangan terkait.

Under the provisions of Bapepam No. KEP-63/PM/1996 and BEJ Directors decision No. 339 dated 2001 concerning the Corporate Secretary establishment, then by Board of Directors Decree No. 025/2014/PRESDIR dated December 1, 2014, the Company appointed Dodo Suyanto as Corporate Secretary, as reported to Financial Services Authority through SKL.290/2014/PRESDIR-CorSec&CorComm dated December 1, 2014. The main functions of the Corporate Secretary are to build the image of the Company and act as a liaison to build communication and good relationships with stakeholders. The Corporate Secretary has access to relevant information and material relating to the Company and the relevant legislation.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Organizational Structure

Berikut Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan tahun 2016:

2016 Corporate Secretary Organizational Structure

President Director

Corporate Secretary & Legal

Communiccation & Branding Development Dept.

Communcation & Branding Development

Corporate Govenance & Regulatory Dept.

Corporate Event & Board Support Dept.

Corporate Govenance

Event & Board Support

Regulatory

Adm. Support

Secretaries Dept.

BOC & BOD Secretaries

Legal Dept.

Legal Corporate

Legal KCU Thamrin

CSR



Berdasarkan Piagam Sekretaris Perusahaan PT. Bank Sinarmas Tbk., tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka serta peraturan-peraturan yangberlaku pada masing-masing bidang tersebut. 2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi Bank. 3. Memberikan masukan kepada Direksi untuk mematuhi peraturanperaturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perbankan, dan Perusahaan Terbuka.

Based on the of PT. Bank Sinarmas Tbk. Corporate Secretary Charter, the duties and responsibilities of the Company Secretary are as follows: 1. To follow developments in the capital markets, banking, and public company as well as the applicable regulations in each of those fields. 2. To provideg the public with any information needed by investors relating to the condition of the Bank. 3. To advise the Board of Directors on compliance with the regulations in force in the field of Capital Markets, Banking and Public Company.

Annual Report 2016


467






468

4. Sebagai penghubung antara Bank dengan Bank Indonesia, Profesi Penunjang Pasar Modal & Otoritas Pasar Modal, masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. 5. Menyiapkan daftar khusus yang berkaitan dengan Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan anggota keluarganya dalam Bank mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis, dan peranan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. 6. Membuat daftar pemegang saham termasuk kepentingan 5% (lima persen saham) atau lebih. 7. Menghadiri rapat direksi dan rapat Direksi dan Dewan Komisaris serta membuat berita acara rapatnya. 8. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). 9. Membuat Laporan Tahunan pada setiap akhir tahun dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait lainnya paling lambat akhir Mei tahun berikutnya. 10. Membuat laporan-laporan lainnya yang ditujukan ke Bank Indonesia, Bursa Efek, Bapepam, Perbanas, UP3 dan lainnya, seperti Laporan Perubahan Pengurus, Laporan Pemindahan Kantor, Laporan Realisasi Pembukaan Kantor. 11. Membantu Direksi menyusun korespondensi (surat, memorandum, dan lainnya), baik untuk pihak internal (Dewan Komisaris, Kantor Cabang, Unit-unit Kerja di Kantor Pusat). 12. Menyusun Surat Keputusan, Surat Edaran, dan Surat-surat yang diterbitkan oleh Perusahaan.

4. To act a liaison between the Bank and Bank Indonesia, the Capital Market Supporting Professionals & Capital Market Authorities, the public and other interested parties. 5. To prepare a list with particular relevance to the Board of Directors, the Board of Commissioners, shareholders, and members of their families regarding Bank stock ownership, business relationships, and other roles that may pose a conflict of interest. 6. To make a list of shareholders, including those with 5% (five per cent) or more. 7. To attend board meetings and meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners and prepare minutes of the meetings. 8. Be responsible for the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General Meeting of shareholder (EGMS). 9. To prepare the Annual Report at the end of each year and submit to related parties no later than end of May the next year.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/ POJ.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, fungsi Sekretaris Perusahaan sebagai berikut: 1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal; 2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi: a keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik; b penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu; c penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;

Based on the Financial Services Authority Regulation No. 35/ POJ.04/2014 on Corporate Secretary of Public Company, the Corporate Secretary functions are as follows: 1. To follow developments in the capital markets, especially legislations in force in the capital market; 2. To provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Public Company to comply with the legislations in the Capital Market; 3. To assist the Board of Directors and the Board of Commissioners in the implementation of corporate governance including: a. Disclosure of information to the public, including the availability of information on the Public Company website;



10. To prepare other reports addressed to Bank Indonesia, the Stock Exchange, Bapepam, Bank Association, UP3 and others, such as reports on management changes, Office changes, Office Opening. 11. To assist the Board of Directors with correspondence (letters, memoranda, and others), for internal (BOC, branch offices, Work units at Head Office). 12. To prepare Decrees, Circulars, and Letters issued by the Company.

b. Submission of timely reportsto Financial Services Authority report; c. Implementation and documentation on General Meeting of Shareholders;






d penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan e pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

d. Implementation and documentation on Board of Directors and/or Board of Commissioners meetings; and e. Orientation program to Board of Directors and/or Board of Commissioners.

4. sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Sekretaris Perusahaan memiliki misi untuk memenuhi dan mematuhi segala peraturan-peraturan yang ditetapkan bagi Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, KSEI, Bank Indonesia, serta lembaga regulative yang lain dan menjadi gerbang media terkait informasi yang akan dipublikasikan terkait aksi korporasi, kinerja Perusahaan, ataupun meredam berita negatif mengenai Perseroan..

4. To act as a liaison between the Issuer or a Public Company with their shareholders, Financial Services Authority, and other stakeholders. The Corporate Secretary has a mission to fulfill and comply with all rules and regulations established for the public company by Financial Services Authority, the Indonesia Stock Exchange, KSEI, Bank Indonesia, as well as other regulatory institutions and act as a gateway for media information to be published relating to corporate actions, company performance, or to dispel negative news about the company.

Korespondensi

Correspondence

Di tahun 2016, korespondensi rutin maupun non-rutin yang disampaikan Perseroan kepada Regulator adalah sebagai berikut:

In 2016, the routine and non-routine correspondence submitted to the Company Regulators were as follows:

Perihal Subject


Jumlah Total

Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek Monthly Report on Securities Holder Registration

Rutin Routine

12

Laporan Data Hutang Valuta Asing Report on Foreign Currency Debt

Rutin Routine

12

Laporan Hasil Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Report on Use of Public Offering Proceeds

Rutin Routine

3

Laporan Keuangan Tahunan Annual Financial Statements

Rutin Routine

1

Laporan Tahunan 2015 Annual Report 2015

Rutin Routine

1

Laporan Keuangan Interim dan Long Form Interim and Long Form Financial Statements

Rutin Routine

4

Publikasi Laporan Keuangan Financial Statements Publication

Rutin Routine

4

Selama 2016, tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan-laporan Perusahaan.

During 2016, there were no delays in the publication of Company Reports

Komunikasi Eksternal

External Communications

Pemenuhan informasi bagi stakeholder, selalu menjadi prioritas perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan mempermudah para stakeholder untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan melalui website www.banksinarmas.com, seperti laporan tahunan, laporan publikasi, laporan GCG, produk dan lain sebagainya.

The fulfillment of information to stakeholders has always been a company priority. Therefore, the Company enables stakeholders to access information they need through www.banksinarmas.com website, which includes annual reports, published reports, corporate governance reports, and other information.

Annual Report 2016


469






Selama 2016, Perusahaan mengeluarkan beberapa siaran pers dengan rincian sebagai berikut: Judul

470

During 2016, the Company issued several press releases with details as follows: Subject

Bulan

“Luncurkan Layanan Keuangan Masyarakat, Bank Sinarmas Ramaikan Tegalrejo” Dalam sehari Bank Sinarmas luncurkan 3 produk Layanan Keuangan Masyarakat untuk dukung program Otoritas Jasa Keuangan: Laku Pandai, Laku Mikro dan SimPel

“Launches Community Financial Services, Bank Sinarmas Enlivens Tegalrejo” Bank Sinarmas launches three products to support the Financial Services Authority Community Financial Services program: Laku Pandai , Laku Mikro and SimPel


Fokus Target Laku Pandai, Bank Sinarmas Gandeng Alfamart

Laku Pandai Focus Target, Bank Sinarmas with Alfamart


“Bank Sinarmas Jalin Kerjasama dengan MODALKU” Bank Sinarmas bekerja sama dengan Modalku, sebuah platform pinjam meminjam langsung, untuk pemberdayaan serta perlindungan UKM dan pemberi pinjaman di Indonesia.

“Bank Sinarmas Collaborates with MODALKU” Bank Sinarmas cooperates with Modalku, a direct lending and borrowing platform, for the empowerment and protection of SMEs and lenders in Indonesia.


“Secangkir Kebahagiaan Tahun Baru Imlek 2016”

"A Cup of Happiness Chinese New Year 2016"


“Bank Sinarmas Tambah Modal Melalui Right Issue”

“ Bank Sinarmas Increases Capital Through Rights Issue”


“RANS Card Bisa Dijadikan Payment Card” RANS Card adalah Kartu ATM Co-Branding Bank Sinarmas yang diperuntukkan bagi fans club Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

"RANS Card Can Be Used as a Payment Card" RANS Card is an Bank Sinarmas ATM Co-Branding Card for Raffi Ahmad and Nagita Slavina fan clubs

Maret 2016 March 2016

“Bank Sinarmas Dukung Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” Bank Sinarmas beserta 15 Lembaga Jasa Keuangan mendukung Program Pemerintah yaitu Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo

“Bank Sinarmas Synergy Support Action for People’s Economy” Bank Sinarmas together with 15 Financial Services Institutions supports the Government’s Economic Action Program namely the People’s Synergy, which was inaugurated by President Joko Widodo

April 2016 April 2016

“Bank Sinarmas Dukung Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” Bank Sinarmas beserta 15 Lembaga Jasa Keuangan mendukung Program Pemerintah yaitu Sinergi Aksi Untuk Ekonomi Rakyat yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo

“Bank Sinarmas Synergy Support Action for People’s Economy” Bank Sinarmas together with 15 Financial Services Institutions supports the Government’s Economic Action Program namely the People’s Synergy, which was inaugurated by President Joko Widodo

April 2016 April 2016

Bank Sinarmas Berikan Kredit, Minyak Goreng & Al Qur’an kepada Nelayan

Bank Sinarmas Give Loans, Cooking Oil & Al Qur'an to Fishermen

Mei 2016 May 2016

PT. Bank Sinarmas Tbk. Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) & Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

PT. Bank Sinarmas Tbk. Holds Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) & Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS)

Juni 2016 June 2016

Bank Sinarmas Luncurkan Simas Investa Link

Bank Sinarmas Launches Simas Investa Link

Juli 2016 July 2016

Bank Sinarmas Berikan Kredit Bagi Peternak Sapi

Bank Sinarmas Give Loans to Cattle Farmers

Juli 2016 July 2016

Gandeng MODALKU, Bank Sinarmas Berikan Kredit P2P

In Cooperation with MODALKU, Bank Sinarmas Give P2P Loans


Sinarmas Financial Services Sosialisasikan Tax Amnesty

Sinarmas Financial Services Socializes Tax Amnesty

Agustus 2016

Sinarmas Financial Services Sosialisasikan Pengampunan Pajak di KotaKota Besar

Sinarmas Financial Services Tax Amnesty Socialization in Large Cities


Sinarmas Financial Services Sosialisasikan Pengampunan Pajak di Berbagai Kota Besar

Sinarmas Financial Services Tax Amnesty Socialization in Different Large Cities


Dukung Fintech, Bank Sinarmas gandeng Cashlez & Dimo Pay

Support for Fintech, Bank Sinarmas Cashlez & Dimo Pay


Bank Sinarmas dan Paguyuban Warga Tionghoa Gelar Lokakarya Pengampunan Pajak

Bank Sinarmas and the Society of Chinese Citizens Hold Tax Amnesty Workshop

September 2016 September 2016

Bank Sinarmas & Phillip Securities Jalin Kerja Sama Perbanyak RDN

Bank Sinarmas & Phillip Securities Cooperate on RDN Expansion


Inisiasi Sistem Kustodian, Modalku dan Bank Sinarmas Revolusi Fintech

Initiation of System Custodian, Modalku and Bank Sinarmas Fintech Revolution


Beri Kredit Petani Ubi Jalar, Bank Sinarmas Tambah Portofolio KUR

Sweet Potato Farmers Loans, Bank Sinarmas Increases KUR Portfolio


Tingkatkan Keamanan Transaksi, Bank Sinarmas Ganti Kartu ATM dengan Chip

Increase Transaction Security, Bank Sinarmas Replace ATM Card with Chip

Oktober 2016 October 2016

Simas Beauty Gathering, Bank Sinarmas Manjakan Nasabah Perempuan

Simas Beauty Gathering, Bank Sinarmas Customer Care for Women

November 2016 November 2016








Komunikasi Internal

Internal communications

Untuk menjangkau seluruh karyawan yang tersebar di berbagai kota dan daerah. Perseroan mengoptimalkan media internal dalam melakukan berbagai sosialisasi dan pemerataan informasi. Perseroan melakukan Komunikasi Internal kepada seluruh karyawan menggunakan berbagai media antara lain:

To reach all employees in cities and regions, the Company uses internal media for a variety of information dissemination. Internal Communications uses a number of media methods including:

1. Lensa Berita | [email protected] Media internal yang memiliki fungsi sebagai penyebar informasi terkait aktifitas Perseroan, sosialisasi maupun informasi seputar perbankan. Lensa Berita berbentuk format .pdf disebarkan melalui e-mail kepada seluruh kayawan. Lensa Berita terbit setiap hari Rabu di setiap minggunya. Pada 2016, Lensa Berita telah menerbitkan 51 edisi. 2. Pesan Manajemen | [email protected] Media internal yang memiliki fungsi sebagai penyebar informasi terkait pesan langsung yang dikirimkan oleh Manajemen dan ditujukan kepada seluruh karyawan. Di tahun 2016, Manajemen menginstruksikan message terkait pencapaian Perseroan, motivasi kerja dan corporate culture PT. Bank Sinarmas Tbk. 3. Artikel | [email protected] Media internal yang memiliki fungsi dalam menyebarkan kutipan artikel dari salah satu surat kabar yang berperedaran nasional, dimana artikel tersebut terbit setiap minggu. Artikel tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi, menginspirasi, dan memberikan informasiinformasi yang berhubungan dengan dunia kerja. Pada 2016, Artikel Bank Sinarmas telah menerbitkan 48 edisi.

1. Lens News | [email protected] The Company’s internal media to spread the latest news and activities that have been carried out by the Company  by e-mail to all employees. Lensa Berita is published every Wednesday every week. In 2016, Lenses News has published 51 editions.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary Competence Development

Pada 2016, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pelatihan dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pada bidangnnya, sebagai berikut:

In 2016, the Corporate Secretary attended training to enhance the capabilities and competencies, as follows:

2. Management Message | [email protected] Internal media as a disseminator of information related to direct messages sent by the Management and addressed to all employees. In 2016, the Management Company messages related to PT. Bank Sinarmas Tbk. achievements, work motivation and corporate culture 3. Articles | [email protected] Internal media spreading article quotes from newspapers with national circulation, and is published every week. The articles aim to motivate, inspire, and provide information related to work. In 2016, Bank Sinarmas articles published 48 editions.

Tabel Pelatihan Sekretaris Perusahaan/Table of Corporate Secretary Training Tanggal Date

Pelatihan Training

6-7 Agustus 2016 August 6-7, 2016

MPTG-II, Batch Pertama MPTG-II, First Batch

25-26 Agustus 2016 August 25-26, 2016

Lateral Thinking

19-20 September 2016 September 19-20, 2016

Lego Serious Play (LSP) Indonesia


Sosialisasi Pentingnya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) Bagi Industri Perbankan Importance of Alternative Dispute Resolution Institute of Banking Indonesia (LAPSPI) Socialization for the Banking Industry


Penyelenggara Organizer

Tempat Place

Probesco

The Village Bumi Kadamaian Resort, Caringin, Bogor, Jawa Barat

Hingdranata Nikolay

Roxy Square

LSP Indonesia

Roxy Square

OJK Kepala Departemen Perlindungan Konsumen. Head of OJK Department of Consumer Protection

Hotel Kempinsky Jakarta

Seminar Nasional Merger dan Akusisi Dalam Perpektif Persaingan Usaha Serta Bursa Efek Indonesia dan Tren Dalam Perekonomian Global KPPU National Mergers and Acquisitions in Perspective of Competition And Trends In Indonesia Stock Global Economy Seminar Exchange and KPPU

Balai Sudirman Jakarta

Annual Report 2016


471





Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

472

Sesuai dengan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2016, bertempat di Sinarmas Land Plaza, Tower II, Lantai 39, Ruang Paseo, Jalan MH Thamrin Nomor 51 ,di Jakarta, menyetujui untuk menunjuk KAP Moore Stephens guna melakukan Audit Umum Laporan Keuangan Bank Sinarmas per 31 Desember 2016. Kantor Akuntan Publik KAP Moore Stephens merupakan KAP yang terdaftar sebagai Auditor Bank di Otoritas Jasa Keuangan. Bank Sinarmas menunjuk KAP tersebut untuk melaksanakan audit umum laporan keuangan Bank Sinarmas 2016, yang dalam penugasannya memenuhi aspek berikut: l Kapasitas KAP yang ditunjuk l Legalitas perjanjian kerja l Ruang lingkup audit l Standar profesional akuntan publik l Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud

In accordance with the Annual General Meeting decision on June 24, 2016, at Sinarmas Land Plaza, Tower II, Floor 39, Room Paseo, Jalan MH Thamrin No. 51, Jakarta, it was agreed to appoint KAP Moore Stephens to conduct the General Audit of Bank Sinarmas Financial Statements as of December 31, 2016. the KAP Moore Stephens KAP is registered as a bank auditor with Financial Services Authority. Bank Sinarmas’ KAP appointed to carry out a general audit of the financial statements of Bank Sinarmas for 2016, with the following assignment aspects:

Periode Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik

Public Accounting Firm and Certified Public Accountants Period of Office

Sesuai Peraturan PBI 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, penunjukkan KAP yang sama hanya bisa dilakukan selama lima tahun berturut-turut kecuali jika memenuhi kondisi tertentu dan dilaksanakan atas persetujuan Bank Indonesia. Berikut adalah Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Bank Sinarmas selama 3 (tiga) tahun terakhir:

Pursuant to PBI Regulation 3/22/PBI/2001 on Transparency of Bank Financial Conditions, the KAP can only be designated for five consecutive years unless it meets certain conditions and is carried out with the approval of Bank Indonesia. The public accounting firm audits for Bank Sinarmas financial statements for the past 3 (three) years are as follows:

l l l l l

Capacity of the KAP appointed Legal Work agreement Scope of audit Professional standards of Public Accountants Bank Indonesia communication with KAP

Tahun Years

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm

Nama Akuntan Accountant Name

Nomor Izin Akuntan Publik Public Accounting License Number

2016

Mirawati Sensi Idris*

Yelly Warsono

Izin Akuntan Publik No. AP.0148 Public Accounting License Number No. AP.0148

2015

Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny

Maria Leckzinska


2014

Mulyamin Sensi Suryanto dan Lianny

Maria Leckzinska


* Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1353/ KM.1/2016 tentang Izin Usaha Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris

* Based on the Republic of Indonesia Minister of Finance Decree Number 1353/ KM.1/2016 regarding Public Accounting Firm Mirawati Sensi Idris Business License

Jasa Audit Lain Yang Diberikan Kantor Akuntan Publik Pada periode 2016, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Perseroan tidak memberikan jasa lain selain jasa Audit Laporan Keuangan pada tahun buku 2016, sehingga tidak terdapat informasi fee jasa audit lainnya.

Other Audit Services Provided by the Public Accounting Firm During 2016, the Public Accountant and Public Accountant Firm did not provide other services, apart from the Audit of the Financial Statements for fiscal year 2016, so there were no other audit services’ fee information.







Sistem Pengendalian Internal Internal Control Systems

Dalam rangka pengelolaan Bank secara efektif dan efesien, serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank telah menerapkan suatu Sistem Pengendalian Internal. Seluruh manajemen dan karyawan memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian intern. Dalam hal ini, keberadaan SKAI bertanggung jawab untuk membantu manajemen Bank memastikan bahwa penerapkan internal control cukup memadai dan telah berjalan sebagaimana mestinya.

To manage the Bank effectively and efficiently, as well as the basic healthy and safe operations, the Bank has implemented an Internal Control System. All management and employees have a role and responsibility in improving the quality and implementation of internal control systems. In this case, the Internal Audit Unit is responsible for assisting the Bank’s management to make sure that there is adequate internal control that runs as expected.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 5/8/ PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan PBI No. 11/25/ PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Perubahan atas PBI No.5/8/ PBI/2003) tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia juga menerbitkan ketentuan dalam SE No.5/22/DPNP tanggal 29 Desember 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang mewajibkan setiap Bank umum menyusun Pedoman Sistem Pengendalian Intern yang sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) elemen pokok, yaitu:

As stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 concerning Application of Risk Management in Commercial Banks and PBI No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 (Amendment to PBI No.5/8/ PBI/2003) on Risk Management for Commercial Banks, Bank Indonesia has also issued regulations in No.5/22/DPNP dated December 29 2003 concerning Standard Guidelines for Internal Control System for Commercial Banks that require each Commercial Bank to develop Guidelines for Internal Control System to include at least 5 (five) basic elements, namely:

l Pengawasan oleh Manajemen dan kultur pengendalian l Indentifikasi dan penilaian risiko l Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi l Sistem Akuntansi, informasi, dan komunikasi l Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan/ kelemahan.

l l l l l

Bank Sinarmas kemudian menetapkan kelima poin di atas dalam pedoman yang telah ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi dalam Surat Keputusan No.0020001.095 tanggal 15 Desember 2004 perihal Pedoman Sistem Pengendalian Internal. Kelima komponen tersebut sejalan dengan Internal Control-Integrated Framework yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). Pedoman mencakup sistem pengendalian keuangan dan operasional yang ada di Bank Sinarmas serta menjadi acuan bagi seluruh jajaran Bank dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari.

Bank Sinarmas has included the five points above in its Guidelines set by the Board of Commissioners and Board of Directors in Decree No.0020001.095 dated December 15, 2004 regarding Guidelines for Internal Control Systems. It includes a fifth component in line with the Internal Control-Integrated Framework developed by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). The guidelines include financial and operational control systems in Bank Sinarmas as well as a reference for the entire Bank in performing daily operational activities.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal Bank Sinarmas Untuk memastikan: l Semua kegiatan usaha bank telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik ketentuan yang dikeluarkan pemerintah otoritas pengawasan bank maupun kebijakan, ketentuan dan peraturan intern yang ditetapkan oleh bank. l Informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. l Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha bank dalam menggunakan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi bank dari risiko kerugian.

Bank Sinarmas Internal Control Systems ensure:

Supervision by Management and Culture Control Identification and assessment of risks Control activities and segregation of duties Accounting, information, and communication System Monitoring and corrective actions for irregularities/weaknesses.

l All banking operations have been carried out in accordance with provisions and legislation in force, both government regulations issued by bank supervisory authorities, and policies, internal rules and regulations set by the bank. l Financial information and management that is correct, complete, timely and relevant and required to correct decision making and accountability. l Operational efficiency and effectiveness in the Bank in the use of assets and other resources to protect the Bank from losses.

Annual Report 2016


473






474

Unsur-unsur pengendalian Bank Sinarmas mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian dan langkah dari Komisaris dan Direksi, dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Bank. Sikap terhadap pentingnya pengendalian intern ini terdiri atas unsur-unsur lingkungan pengendalian yang meliputi: l Struktur organisasi yang memadai. l Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen bank. l Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai. l Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Bank. l Atensi dan arahan manajemen Bank dan komite. l Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Bank dan penerapan Manajemen Risiko.

Elements of Bank Sinarmas control reflects the overall attitude, commitment, behavior, concern and steps by the Board of Commissioners and Board of Directors, in conducting Bank operational control. Attitudes towards the importance of internal control includes environmental control elements such as: l Adequate organizational structure. l Leadership style and Bank management philosophy. l Integrity and ethical values and competence of all employees. l Policies and procedures for Bank human resources. l Attention and direction from the Bank’s management and committees. l External factors affecting the Bank operations and implementation of risk management.

Pelaksanaan Pengendalian Interen

Internal Control Implementation

a. Pengendalian Keuangan l Bank Sinarmas telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi bank secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis. l Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan Bank Sinarmas, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). l Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis bank l Bank Sinarmas telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam Rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

a. Financial control l Bank Sinarmas has developed a Business Plan that addresses the overall bank strategy that includes business development direction. l Determination of the strategy has taken into account the impact on Bank Sinarmas capital, including Capital projections and CAR (Capital Adequacy Ratio). l Directors are actively engaged in discussions/provide input and monitor the internal conditions and the development of external factors that directly or indirectly affect the Bank’s business strategy l Bank Sinarmas implements financial control processes through the periodic monitoring effort compared to the realization in the financial budget report, which is sent to the Board of Directors meeting when follow-up is needed by the Directors.

b. Pengendalian Operasional Bank Sinarmas telah melengkapi standar operating procedure/ manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di Bank SInarmas terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh divisi terkait (business owner) dan telah di review minimal oleh SKMR, Compliance (SKK), dan SKAI serta unit kerja yang terkait lainnya untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik. SKAI juga telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank SInarmas secara berkala. Hasil review SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.

b. Operational Control Bank Sinarmas has completed the standard operating procedures /Work manual detailing procedures for each operational banking transaction conducted in Bank Sinarmas related to products and new activities including mitigation of associated operational risk. The work procedures are carried out by the concerned Divisions (business owner) and has been reviewed by SKMR, Compliance (SKK), and Internal Audit and other related work units to ensure that the operational risks that may exist have been mitigated properly. IAU also periodically conducts independent and objective reviews of Bank Sinarmas procedures and operations. IAU review results are presented in the Audit Report and Followup Audit Report to the Board of Directrs.








Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka COSO

The suitability of the Internal Control System within the COSO Framework

Sistem pengendalian keuangan dan operasional Bank Sinarmas sejalan dengan sistem pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission (COSO). Sistem pengendalian tersebut mencakup berbagai kebijakan, prosedur, kegiatan pemantauan dan komunikasi, serta standar perilaku dan berbagai inisiatif yang ditujukan untuk: l Mengamankan aset (security objectives) l Mengupayakan efisiensi dan efektivitas operasi Bank Sinarmas (operational objectives) l Mengembangkan keandalan dan kelengkapan informasi akuntansi/finansial dan manajemen (information objectives); serta l Menjamin kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta peraturan perundangan yang berlaku (compliance objectives).

The financial and operational control systems are in line with the Bank Sinarmas internal control system according to the Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission (COSO). The control systems include policies, procedures, monitoring and communication activities, as well as standards of behavior and initiatives aimed at: l Securing assets (security objectives) l Promoting efficiency and effectiveness of Bank Sinarmas operations (operational objectives) l Developing reliable and complete accounting/financial and management information (information objectives); and l Ensuring compliance with policies and procedures and applicable laws and regulations (compliance objectives).

Evaluasi atas Efektivitasi Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System Effectiveness Evaluation

Bank Sinarmas senantiasa melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengendalian keuangan dan operasional sebagai salah satu fondasi bagi Perseroan untuk terus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengendalian yang dapat meningkatkan pertumbuhan Bank. Evaluasi tersebut salah satunya dilakukan melalui laporan keuangan Perseroan. Dalam melakukan evaluasi, Perusahaan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan oleh Internal ControlIntegrated Framework yang telah dikeluarkan oleh COSO.

Bank Sinarmas conducts periodic evaluations of the financial and operational control systems as one of the foundations for the Company to continue to carry out repairs and improvements to the control systems to increase the growth of the Bank. The evaluations made are through the Company’s financial statements. In conducting the evaluations, the Company uses criteria established by the Internal Control-Integrated Framework issued by COSO.

Secara garis besar Sistem Pengendalian Internal Bank Sinarmas dapat disampaikan bahwa sistem pengendalian melibatkan seluruh pegawai dan pejabat bank, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian terlebih dahulu direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian bank. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur pengendalian secara konsisten dipatuhi, serta merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Bank sehari-hari. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Bank.

Bank Sinarmas’ Internal Control Systems delivers that control systems that involve all employees and officers of banks, including the Board of Commissioners and Board of Directors. Therefore, the first control activities are planned and implemented to control the risks that may affect the performance or result in bank losses. Control activities also include the policies and procedures for control and early verification process to ensure that the control policies and procedures are consistently followed, as well as an activity inseparable from any function or any Bank’s daily activity. Control activities applied at all levels are in accordance with the functional organizational structure of the Bank.

Annual Report 2016


475





Perkara Penting Yang Dihadapi Bank Sinarmas Important Cases Faced by Bank Sinarmas

Permasalahan Hukum PT. Bank Sinarmas Tbk.

Legal Issues PT. Bank Sinarmas Tbk.

Pada tahun 2016 Perseroan menghadapi beberapa permasalahan hukum, berupa gugatan perdata, dimana Perseroan sebagai Pihak Tergugat melalui proses hukum.

In 2016 the Company faced legal cases, in the form of civil lawsuits, where the Company was the Defendant in the legal process.

Jumlah | Total

Permasalahan Hukum Legal Problems

Perdata | Civil

Tahun | Year

2016

2015

2016

Perkara yang Telah Selesai (Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap) Case Has Been Completed (Has Permanent Legal Power)

3

1

-

-

Perkara Dalam Proses Penyelesaian The Case is still in Process

-

1

-

-

Di bawah ini adalah rincian permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan selama tahun 2016: NO. PERKARA/GUGATAN CASE/LAWSUIT NUMBER

476

Pidana | Criminal

2015

KANTOR CABANG BRANCH OFFICE

Below are details of legal cases faced by the Company during 2016:

URAIAN PERKARA CASE DETAILS

PERKEMBANGAN PERKARA CASES STATUS

No.xx/Pdt.G/2014/PN.Kds Jo xx/Pdt.G/2016/PT SMG

KUDUS

Gugatan didasari atas sengketa tanah waris yang dialami oleh Penggugat dengan ahli waris lainnya. Dalam perkara ini Perseroan menjadi turut tergugat bersama dengan pihak-pihak lainnya yang menempati tanah tersebut. The lawsuit is based on an inheritance of land dispute experienced by the Plaintiff with other heirs. In this case the Company has become a co-defendant together with other parties that occupy the land..

ON PROGRESS Pengadilan Tinggi telah menolak permohonan pengajuan banding dari Penggugat, namun Penggugat mengajukan upaya hukum lanjutan dengan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Jakarta melalui Pengadilan Negeri Kudus. ON PROGRESS The High Court has rejected the appeal of the plaintiff, but the plaintiff filed a legal action requesting a judicial review by the Supreme Court in Jakarta.

No.xxx/Pdt.G/2016/PN SMG

SEMARANG

Penggugat menggugat klausula baku yang terdapat dalam Perjanjian Kredit yang telah ditandatanganinya, karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) The Plaintiff sued the standard clauses contained in the Credit Agreement already signed, conflicting with Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection (BFL)

DONE Gugatan penggugat dinyatakan gugur berdasarkan Relas Penetapan Gugur No.xxx/Pdt.G/2016/PN SMG tertanggal 2 Mei 2016. DONE Lawsuit plaintiffs disqualified by SMG No.xxx/ Pdt.G/2016/PN Failed Relas Determination dated May 2, 2016..

Dampak Permasalahan Hukum Bagi Perseroan

Impact of Legal Issues on the Company

Dampak permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan tidak berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha karena Perseroan telah berupaya melalukan proses mitigasi risiko hukum yang dilakukan oleh Unit Legal.

The impact of legal issues faced by the Company had no significant impact on operations as the Company has a legal risk mitigation process conducted by the Legal Unit.

PENGUNGKAPAN SANKSI ADMNISTRATIF OTORITAS PASAR MODAL DAN OTORITAS LAINNYA

DISCLOSURE OF CAPITAL MARKET AUTHORITY AND OTHER AUTHORITIES ADMINISTRATIVE SANCTIONS

Selama tahun 2016, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Bank Sinarmas.

During 2016, there were no administrative sanctions imposed on the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of Bank Sinarmas.







UNIT LEGAL LEGAL UNIT

Sejak akhir Desember 2015, unit kerja legal merupakan unit kerja yang berada di bawah Direktorat Direktur Utama bersama dengan beberapa unit kerja lainnya. Sehingga dalam perkembangan bisnis Perseroan yang semakin hari memiliki tingkat kompleksitas transaksi bisnis yang semakin tinggi, unit kerja legal berusaha untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko hukum yang mungkin dan/atau timbul sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh unit legal, antara lain:

Since December 2015, the Legal Unit has functioned under the President Director together with some other work units. Thus, in the Company’s business development, which continues to be more complex and with higher business transactions, the Legal Unit seeks to identify and mitigate the legal risk of and/or arising from the Company’s business activities. Some of the actions made by the legal unit include:

1. Tindakan Pencegahan (preventif) a. Legal Review Identifikasi risiko hukum dalam rangka tindakan dan keputusan yang diambil oleh Perseroan, baik dalam rangka pemberian fasiltas kredit, maupun kerjasama dengan pihak lain. b. Legal Advice Diskusi interaktif dengan seluruh unit kerja Perseroan dalam rangka pemberian opini hukum dan bantuan hukum secara langsung terhadap permasalahan hukum yang terjadi di lapangan. c. Legal Awareness Action Plan tahunan unit legal dalam rangka meningkatkan legal awareness di seluruh cabang Perseroan yang dilakukan bersama-sama dengan UKPN, Service Quality dan Anti Fraud dengan memberikan materi pengantar hukum dasar dan pembahasan legal cases yang dihadapi oleh setiap cabang. Bekal pengetahuan hukum dasar ini diberikan kepada pejabat-pejabat operasional (Regional Operation Manager, Head of Operation, Supervisor, Branch Internal Control, Teller, Customer Service) dan diharapkan pejabat-pejabat tersebut memilik kompetensi dan pemahaman hukum dasar yang cukup kuat untuk dapat memitigasi ataupun meminimalisir timbulnya permasalahan hukum. d. Legal Knowledge Unit kerja legal bekerjasama dengan Learning Center memberikan materi perbekalan mengenai hukum dan problematika permasalahannya kepada peserta Management Development Program (MDP) dan Corporate Banking Development Program (CBDP). Selain itu, unit kerja legal juga memberikan materi pada training refreshment yang dilakukan bersama sama dengan unit kerja lainnya. 2. Melakukan review kinerja Pihak Ketiga Secara berkala legal melakukan review atas kinerja Pihak Ketiga dalam penyelesaian dokumen kredit dan dokumen terkait lainnya.

1. Precautionary (preventive) a. Legal Review Identification of legal risks in the framework of actions and decisions taken by the Company, both in the context of granting credit facilities, as well as cooperation with other parties. b. Legal Advice Interactive discussions with all Company units in the framework of providing legal opinions and legal assistance directly related to the legal issues in the field.

3. Membina hubungan baik Selalu mengedepankan hukum dan menjalin hubungan baik dengan instansi dan regulator dalam rangkan penegakkan hukum atas penanganan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Perseroan.

c. Legal Awareness Annual Legal Unit Action Plan to increase legal awareness in all Company branches carried out together with UKPN, Service Quality and Anti-Fraud to introduce basic legal materials and legal discussion on cases faced by every branch. Sufficient basic legal knowledge is given to operational officials (Regional Operations Managers, Operation Heads, Supervisors, Branch Internal Control, Tellers, Customer Service) and are expected to ensure officials have the competence and understanding of basic laws that are strong enough to be able to mitigate or minimize the incidence of legal issues.

d. Legal Knowledge Unit legal work in collaboration with the Learning Center provides the material provisions of the law and the problems of the matter to the participants Management Development Program (MDP) and Corporate Banking Development Program (CBDP). In addition, the legal unit is also providing materials refreshment training conducted jointly with other work units. 2. Reviewing the performance of the Third Party The Legal Unit periodically reviews the performance of Third Parties in the completion of loan documentation and other related documents. 3. Fostering good relations Always prioritizing law and establishing good relationships with agencies and regulators in law enforcement over the handling of legal issues faced by the Company.

Annual Report 2016


477





UNIT LEGAL LEGAL UNIT

4. Penguatan kompetensi Personel unit legal Perseroan dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan hukum (minimal S1 Hukum). Upaya penguatan dan pengingkatan profesi legal terus dilakukan oleh Perseroan, dengan melakukan workshop atau training secara berkala.

4. Strengthening competencies The Legal Unit personnel have an educational background in law (minimum S1 Law). Efforts to strengthen and improve the legal profession continue to be made by the Company, by conducting workshops or training on a regular basis.

Salah satu bentuk penguatan kompetensi, pada setiap tahunnya unit kerja legal melakukan rapat kerja dengan seluruh legal kantor wilayah dan mengundang unit kerja corporate secretary, unit kerja loan recovery dan unit kerja terkait lainnya. Pada rapat kerja tersebut turut diundang Pengacara dan Notaris untuk memberikan pandangan hukum serta diskusi untuk menambah pengetahuan mengenai dinamika hukum yang terjadi.

Capacity-building takes place every year during legal work unit meetings in all Regional Legal Units together with the Corporate Secretary, loan recovery units and other related units. At the working meetings, Lawyers and Notaries are invited to give legal views and discussions to increase knowledge about legal dynamics.

Buy Back Shares Dan Buy Back Obligasi Bank Buy Back Bank Shares and Bonds

Selama 2016, tidak terjadi buy back share dan/atau buy back obligasi Bank pada Bank Sinarmas.

During 2016, there were no Share buy backs and/or Bond buy backs at Bank Sinarmas.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS OF COMPANY DATA AND INFORMATION Perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan, untuk itu Perusahaan selalu menyampaikan informasi tentang Perusahaan melalui website Perusahaan www.banksinarmas.com. Perusahaan juga menyampaikan perkembangan Perusahaan mengenai Informasi Material dan Keterbukaan Informasi yang Perlu Diketahui Publik secara teratur kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain melalui website Bank Sinarmas serta keterbukaan penyampaian informasi kepada otoritas terkait, akses informasi dan data Bank Sinarmas juga dapat diperoleh melalui Sekretaris Perusahaan sebagai berikut: 1. Customer Care 1500153 dan 021-501 8888 2. Email: [email protected] 3. Media Sosial: Official website : www.banksinarmas.com Facebook : Official Bank Sinarmas FanPage Twitter : @BankSinarmas Youtube : Bank Sinarmas Official Instagram : @BankSinarmas 4. Media massa/iklan 5. Melalui kantor pusat dan kantor cabang Bank Sinarmas

478



The Company is committed to implement disclosure principle. As such, the Company always submits information about the Company through the Company’s website, namely www.banksinarmas.com. The Company also submits the Company’s development on Material Information and Information Disclosure that Needs to be Known by the Public on a periodical basis to PT Bursa Efek Indonesia (BEI) and OJK according to the prevailing regulations. Besides through Bank Sinarmas’ website and disclosure of information submission to the related authorities, access to information and data of Bank Sinarmas can also be acquired through Corporate Secretary as follows:: 1. Customer Care 1500153 dan 021-501 8888 2. Email: [email protected] 3. Social Media: Official website : www.banksinarmas.com Facebook : Official Bank Sinarmas FanPage Twitter : @BankSinarmas Youtube : Bank Sinarmas Official Instagram : @BankSinarma 4. Mass media/advertisement 5. Head office and branch office of Bank Sinarmas





Kode Etik dan Budaya Perusahaan

Code of Conduct and Corporate Culture

Kode Etik adalah merupakan rumusan sikap dan perilaku yang disepakati bersama seluruh jajaran Perusahaan dan sebagai bagian dari kebijakan PT. Bank Sinarmas Tbk. bahwa semua keputusan dan tindakan yang diambil atas nama Perusahaan mengikuti standar integritas pribadi dan profesional yang luhur dalam semua segi tindakan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The Code of Conduct is a formula of agreed attitudes and behavior for all members of the company and forms part of PT. Bank Sinarmas Tbk. policies covering all decisions and actions taken in the name of the company, following the standards of personal and professional integrity in all aspects and in accordance with statutory provisions in force.

Isi Kode Etik

Code of Conduct Contents

Pedoman Tingkah Laku BSIM, menguraikan secara ringkas prinsip, kebijakan dan peraturan yang mengatur kegiatan Perusahaan yang harus ditaati oleh para karyawan dan pihak lain yang bekerja dengan BSIM, atau yang mewakili BSIM secara langsung atau tidak langsung. Pedoman

The BSIM Code of Conduct, outlines the principles, policies and regulations governing the Company’s activities that must be obeyed by employees and others who work with BSIM, or represents BSIM directly or indirectly.

Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku BSIM tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN No. SK.001/2011/DIR1-COMP Tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN TINGKAH LAKU, yang terdiri dari 6 (enam) bagian, yaitu : 1. Tanggung Jawab Kepada Bank Sinarmas 2. Tanggung Jawab di Tempat Kerja 3. Mewakili Bank Sinarmas dan Pihak Luar Lainnya 4. Kerahasiaan 5. Investasi dan Kegiatan di Luar Perusahaan 6. Ketentuan Tentang Kepatuhan

The BSIM Code of Conduct and Working Code Guidelines of contained in the DECREE No.: SK.001/2011/DIR1-COMP regarding CODE OF CONDUCT AND WORKING CODE GUIDELINES, and consists of six (6) sections, namely: 1. Responsibilities to Bank Sinarmas 2. Responsibility at Work 3. Represent BSIM and Other External Parties 4. Confidentiality 5. Investments and activities outside the Company 6. Conditions regarding Compliance

Pengungkapan bahwa Kode Etik Berlaku bagi Seluruh Level Organisasi

Code of Conduct Disclosure that it is Applicable to the Entire Organization

Kode etik berlaku bagi seluruh insan Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan sebagai budaya kerja dalam aktivitas operasional sehari-hari. Selain itu, pihak eksternal yang berhubungan dengan Perseroan juga diwajibkan untuk mengikuti berbagai ketentuan yang ada didalam kode etik Perseroan. Guna mendukung penerapannya, Perseroan melakukan beberapa hal berikut: l Pemberlakuan kewajiban mematuhi kode etik Perseroan bagi seluruh insan Perseroan. l Sosialisasi dan pemahaman atas kode etik. l Manajemen Perseroan bertanggung jawab dan memberi keteladanan bagi bawahannya untuk menerapkan kodeetik Perseroan.

The code of conduct applies to all personnel in the Company, including the Board of Commissioners, Board of Directors, and all employees and is a work culture for their daily operational activities. Additionally, external parties related to the Company are also required to follow the provisions contained in the Company’s Code of Conduct. In support of its application, the Company makes the following points:

Pedoman Tingkah Laku dibagikan kepada semua karyawan Bank Sinarmas dan pihak lain yang melaksanakan pekerjaan untuk Perusahaan.

The Code of Conduct was distributed to all BSIM employees and others who carry out work for the company.

l Enforcement of the Company’s Code of Conduct is an obligation for all Company personnel to comply with. l The Code of Conduct has been disseminated and understood. l The Company’s management is responsible and sets an example for their subordinates to implement the Company’s Code of Conduct.

Annual Report 2016


479





Kode Etik dan Budaya Perusahaan Code of Conduct and Corporate Culture

480

Penyebarluasan Kode Etik

Code of Conduct Dissemination

Sosialisasi terhadap penerapan kode etik senantiasa dilakukan kepada segenap insan Perseroan, mulai dari top management sampai dengan level operasional melalui berbagai media yang dimiliki Perseroan, termasuk pemanfaatan melalui media teknologi informasi yang dapat diakses oleh semua pegawai dengan mudah setiap saat. Perseroan menyampaikan melalui media Memo dan/atau Surat Edaran dari Direksi tentang pelaksanaan etika bisnis. Media sosialisasi penyebarluasan kode etik dilakukan melalui situs Perseroan, buku saku, spanduk, banner, buletin, pernyataan komitmen, iklan di koran, dan lain sebagainya.

Dissemination of the the Code of Conduct is always conducted to all personnel inthe Company, starting from the top management to the operational levels through various media owned by the Company, including the use of IT media that can be accessed by all employees easily at any time. The Company conveys through Memo and/or Board of Directors Circular the implementation of business ethics. Media socialization dissemination of the Code of Conduct is carried out through the Company’s website, booklets, banners, banners, bulletins, statements of commitment, advertisements in the newspapers, and so forth.

Jenis Sanksi untuk Setiap Pelanggaran Kode Etik

Types of sanctions for Code of Conduct violations

Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik adalah, mulai dari pemberian Surat Peringatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Sanctions for any Code of Conduct violations ranges from issuing warning letters to Employment Termination (PHK) Sanctions.

Setiap penyalahgunaan wewenang dan setiap pelanggaran Kode Etik Perusahaan dapat dikenai sanksi organisasi oleh pejabat berwenang sebagaimana diatur dalam aturan Perusahaan.

Any abuse of authority and any violation of the Company’s Code of Conduct can be sanctioned by the authorities as stipulated in the rules of the Company.

Para pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung akibat penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran Kode Etik Perusahaan oleh karyawan dapat menyampaikan keluhan secara lisan maupun tertulis kepada Direksi.

The injured party either directly or indirectly as a result of abuse of authority and violation of the Code of Conduct by employees may submit complaints orally or in writing to the Board.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik

Number of Code of Conduct Violations

Bank Sinarmas memberlakukan aturan yang sangat ketat terhadap pelanggaran Kode Etik & Tingkah Laku. Setiap pelanggaran akan memperoleh sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bank Sinarmas impose very strict rules for violation of the Code of Ethics & Conduct. Each violation will receive a sanction in accordance with the applicable rules.

Sepanjang tahun 2016, terdapat 450 kasus pelanggaran Kode Etik & Tingkah Laku yang dilakukan oleh karyawan Bank Sinarmas. Seluruh pelanggaran tersebut telah diproses dan dijatuhi sanksi sebagai berikut :

During 2016, there were 450 violations of the Code of Ethics & Conduct conducted by Bank Sinarmas employees. All offenses have been processed and sanctioned as follows



Jenis Sanksi/Type of Sanction

Jumlah Penerima Sanksi/Number of Recipients of Sanction

ST

149

SP I

217

SP II

59

SP III

22

SKORSING

3

Grand Total

450





Pakta Integritas Integrity Pact

Bank Sinarmas memiliki pakta integritas yang berisikan komitmen manajemen dan seluruh pegawai Perseroan untuk senantiasa mencegah dan tidak melakukan korupsi. Pakta integritas tersebut ditujukan untuk menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta menciptakan pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel dalam lingkungan bisnis. Pakta integritas tersebut memuat tentang berbagai hal yang dapat menegakkan implementasi GCG di dalam Bank Sinarmas.

Bank Sinarmas has an Integrity Pact that contains a commitment from all Company management and employees to prevent and not commit corruption. The integrity pact is intended to cultivate transparency and honesty, as well as creating a quality, effective, efficient, and accountable fulfillment of duties in the business environment. The integrity pact contains various matters to uphold GCG in Bank Sinarmas.

Kepatuhan Terhadap Pajak Tax Compliance

Bank Sinarmas senantiasa patuh dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa memenuhi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia terkait pajak penghasilan atas perolehan dari usaha bank. Kepatuhan Bank Sinarmas terhadap pajak merupakan salah satu bentuk kontribusi Bank Sinarmas dalam membangun negara.

Bank Sinarmas always complies with and obeys applicable laws and regulations, and continuously meets the Indonesian Government Regulation related to the income tax on the acquisition of the Bank’s business. Bank Sinarmas’ tax compliance is one form of its contribution in building the country.

Annual Report 2016


481





Pencegahan Tindakan Korupsi Corruption Prevention Measures

482

Penerapan Strategi Anti Fraud

Anti-Fraud Strategy Application

Kebijakan Anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank Sinarmas dalam mencegah terjadinya fraud dengan menerapkan suatu sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian fraud ini mengarahkan Bank Sinarmas dalam menentukan langkah–langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian fraud.

The Anti Fraud Policy is a commitment by the management of Bank Sinarmas to prevent fraud by implementing a fraud control system that is run effectively and sustainably. This fraud control system directs Bank Sinarmas in determining measures to prevent, detect, investigate, and monitor fraud incidents.

Yang dimaksud dengan fraud di sini adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank Sinarmas, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank Sinarmas dan/atau menggunakan sarana Bank Sinarmas sehingga mengakibatkan Bank Sinarmas, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

What is meant by fraud here is all irregular actions or deliberate omissions made to deceive, cheat, or manipulate Bank Sinarmas, its customers or other parties, in Bank Sinarmas and/or by means of Bank Sinarmas resulting in Bank Sinarmas, a customer , or the other party suffering a loss, and/or perpetrating financial fraud to benefit either directly or indirectly.

Jenis perbuatan yang tergolong fraud adalah: 1. Kecurangan. 2. Penipuan. 3. Penggelapan aset. 4. Pembocoran rahasia.

Types of fraud are classified as: 1. Cheating. 2. Fraud. 3. Hiding assets. 4. Disclosure of secrets.

Latar Belakang

Background

Dasar hukum dari penerapan kebijakan anti fraud di Bank Sinarnas adalah Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Surat Edaran ini sendiri ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

The legal basis for the Bank Sinarnas anti-fraud policy is Bank Indonesia Circular Letter No. 13/28/DPNP dated December 9, 2011. This Circular Letter intended to strengthen the Bank’s internal control system and was further strengthened by Bank Indonesia Regulation (PBI) No.5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 concerning Application of Risk Management for Commercial banks.

Sesuai dengan SE BI tersebut, Bank Sinarmas wajib memiliki dan menerapkan strategi anti fraud yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dan Bank Sinarmas wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut: a kondisi lingkungan internal dan eksternal; b kompleksitas kegiatan usaha; c potensi, jenis, dan risiko fraud; dan d kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

In accordance with the Circular Letter, Bank Sinarmas is required to have and implement a strategy of effective anti-fraud, which at least meet the minimum benchmark and Bank Sinarmas is obliged to consider at least the following matters: a. Internal and external environment condition; b. Complexity of business activities; c Potential, types, and risk of fraud; and d. Sufficiency of resources needed.

Sebagai wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian fraud. Selama ini, Bank Sinarmas telah memiliki strategi anti fraud No.SK.007/2012/PRESDIR-SKAI tentang Kebijakan Anti-Fraud Management tanggal 1 Juni 2012.

The commitment by the Bank in controlling fraud has been applied through a fraud control system. Bank Sinarmas has an anti-fraud strategy No.SK.007/2012/PRESDIR-SKAI Anti-Fraud Management Policy dated June 1, 2012.

Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar sistem pengendalian fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

This strategy requires management to mobilize all available resources so that fraud control system can be implemented in an effective and sustainable manner.








Poster Deklarasi Anti Fraud

Anti Fraud Declaration Poster

Tujuan

Purpose

Tujuan diterapkannya kebijakan anti fraud di Bank Sinarmas adalah: l Memberikan arah kebijakan dalam pembudayaan tingkat kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya fraud maupun kesadaran risiko terhadap aktifitas kegiatan Bank. l Sebagai suatu dasar tindakan yang diambil oleh Bank dalam melakukan suatu bentuk kontrol pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat merugikan Bank secara finansial maupun dapat mempengaruhi kinerja operasional Bank secara keseluruhan. l Bentuk penegasan dari Bank dan untuk didasari dan dipahami secara menyeluruh setiap level organisasi Bank bahwa fraud merupakan bentuk tindak kejahatan dan tindakan yang tidak bermoral khususnya dalam organisasi perbankan.

The purpose for the anti-fraud policy in Bank Sinarmas is: l To provide policy direction in the cultural level of vigilance against the possibility of fraud and risk awareness in the activities of the Bank. l As a basic action taken by the Bank to perform control precautions against the occurrence of a crime which could harm the Bank financially and may affect the Bank’s operational performance.

l To establish an affirmation of the Bank and to constitute an understanding throughout every level of the Bank that fraud is a crime and is unscrupulous, especially in banking organizations.

Annual Report 2016


483






4 Pilar Strategi Anti Fraud

Anti-Fraud 4 Pillar Stategy

4 Pilar

Strategi Anti Fraud

Strategi Anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian fraud, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut: 1. Pencegahan: Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya fraud, yang paling kurang mencakup anti fraud awareness, identifikasi kerawanan, dan know your employee. 2. Deteksi: Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme whistleblowing, surprise audit, dan surveillance system. 3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi: Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas kejadian fraud dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan pengenaan sanksi. 4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut: Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian fraud serta tindak anjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian fraud serta mekanisme tindak lanjut.

484



MONITORING, EVALUATION, FOLLOW-UP

Pemantauan, Evaluasi Tindak Lanjut

GUIDELINES OF ANTI-FRAUD STRATEGY PUBLISHED ON APRIL 7, 2015

Investigasi, Pelaporan dan sanksi

Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud terbitan 7 April 2015

INVESTIGATION, REPORTING, AND SANCTION

Deteksi DETECTION

Pencegahan PREVENTION

ANTI-FRAUD 4 PILLAR STRATEGY

The Anti-Fraud Strategy is in its application a form of fraud control system, and has four (4) pillars, as follows: 1. Prevention: Contains tools to reduce the potential risk of fraud, including anti-fraud awareness, vulnerability identification, and know your employee. 2. Detection: Contains tools to identify and locate incidences of fraud in the Bank’s business activities, including the whistleblowing policies and mechanisms, surprise audits, and surveillance systems. 3. Investigation, Reporting and Sanctions: Contains tools to researching information, reporting systems, and the imposition of sanctions on the incidence of fraud within the Bank’s business activities, covering investigation standards, reporting mechanisms, and imposition of sanctions. 4. Monitoring, Evaluation, and Follow-up: Contains tools to monitor and evaluate the incidence of fraud and the follow up necessary, based on the evaluations, including monitoring and evaluation of the fraud as well as the follow-up mechanism.






Sosialisasi Anti Fraud

Anti Fraud Socialization

Untuk mencegah terjadinya fraud, Bank Sinarmas melakukan kegiatan sosialisasi pencegahan fraud. Kegiatan tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut :

To prevent fraud, Bank Sinarmas conducts fraud prevention socialization activities. The activities include the following:

Kegiatan Yang dilakukan

Activities performed

Sosialisasi pada Training Internal

Socialization through Internal Training

Jumlah | Total 21 Kelas | 21 Classes

Sosialisasi di Kanwil

Region Office Socialization

6 Kanwil | 6 Regions

Lensa Berita

Lensa Berita

28 Edisi | 28 Editions

Gambar

Pictures

4 Materi | 4 Materials - Tips Aman Bertransaksi | Safe Transaction Tips - Sim Swap - WhistleBlowing - Sim Swap edisi 2 | Sim Swap edition 2

Poster

Poster

Fraud di Bidang Kredit | Loan Fraud

Annual Report 2016


485





Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) Whistleblowing System

486

Whistleblowing systems merupakan salah satu sarana komunikasi bagi pihak internal Bank Sinarmas untuk melaporkan perbuatan/ perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan fraud, kode etik, kebijakan internal Bank Sinarmas lainnya. Manajemen mengharuskan setiap lini unit bisnis untuk secara konsisten menjalankan fungsi pengawasan melekat dan berjenjang, serta menetapkan kebijakan dengan membuka saluran pengaduan yang dapat didayagunakan sebagai early warning untuk dapat dilakukan langkah-langkah penyempurnaan sistem pengendalian internal. Hal yang diatur melalui mekanisme ini mencakup proses pelaporan, tindak lanjut atas pelaporan, proses komunikasi dan program perlindungan bagi whistleblower. Bank Sinarmas telah memiliki kebijakan dan pedoman Whistleblowing pada 20 Oktober 2015 melalui SK.027/2015/ PRESDIR-FMD.

The Whistleblowing systems is one means of communication for internal Bank Sinarmas parties to report actions/behaviors/ events related to fraud, code of conduct, and other internal policies. Management requires that all business units consistently carry out tight and multi-tiered supervisory functions, as well as sets the policy to open channels of complaints that can be used as an early warning to improve the internal control systems. The mechanism includes the reporting process, the follow-up reporting, and communication processes for the whistleblower protection program. Bank Sinarmas established Whistleblowing policies and guidelines on October 20 2015 through SK.027/2015/PRESDIR_FMD.

Dalam melakukan pengaduan, harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/ fitnah.

All complaints should be based on good faith and not be a private complaint based on whim or slander.

Tujuan Whistleblowing System

Whistleblowing System Purpose

l Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan fraud, pelanggaran kode etik, kebijakan internal Bank Sinarmas lainnya tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya. l Agar fraud yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

l As a means for whistleblowers to report on acts of fraud, violations of code of conduct, other Bank Sinarmas internal policies without fear or worry as confidentiality is guaranteed. l To prevent fraud occurring by being detected and prevented as early as possible.

Sarana Pengaduan

Complaints Facility

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.

Here is the means and the address that can be used by the complainant to submit a complaint.

Sarana

MEDIA

Email : [email protected] SMS : 0881-1500-153 Telepon : 0881-1500-153 Messenger Service : 0881-1500-153

Email SMS Telepon Messenger Service

Hal-hal yang Harus Dipenuhi oleh Pelapor

Things that Should be Filled by the Complainant

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya. 1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya: 1.1 Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim); 1.2 Nomor telepon/alamat e-mail yang dapat dihubungi.

To simplify and accelerate the process of follow-up, the following information must be provided by the complainant.



: [email protected] : 0881-1500-153 : 0881-1500-153 : 0881-1500-153

1. Information regarding the identity of the Complainant to facilitate communication including: 1.1 Name of the Complainant (allowed to be anonymous); 1.2 The phone number/e-mail address that can be used.






2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan (3W & 1H) yang meliputi: 2.1 Indikasi/fakta penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi (What), 2.2 Pihak yang diindikasikan sebagai pelaku dan/atau pihak yang terlibat (Who), 2.3 Kapan dan dimana terjadinya (When), 2.4 Modus/cara yang digunakan (How), 2.5 Potensi kerugian yang diderita oleh Bank (untuk kasus yang melibatkan aspek finansial) 2.6 Keterangan/informasi lain yang dianggap perlu, seperti adanya perubahan sikap/perilaku/gaya hidup maupun tingkat konsumsi yang diduga atau patut diduga menunjukkan ketidakwajaran sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut. 3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan: 3.1 Pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial 3.2 Pelanggaran hukum 3.3 Pelanggaran Perjanjian Kerja Bank Sinarmas 3.4 Pelanggaran Peraturan Perusahaan 3.5 Pelanggaran kode etik 3.6 Pelanggaran kebijakan internal Bank Sinarmas lainnya 3.7 Pelanggaran benturan kepentingan 3.8 Pelanggaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu

2. A reliable early indication (3W & 1H) which includes:

Perlindungan bagi Pelapor (Whistleblower)

Protection for Whistleblower

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Bank Sinarmas akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi: 1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan; 2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor; 3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.

For valid statements, Bank Sinarmas will provide protection for the complainant. Protection for whistleblowers includes:

Pihak yang Mengelola Pengaduan

Parties Managing Complaints

Setiap laporan yang disampaikan oleh whistleblower dianalisa oleh Whistleblowing Officer, dengan berkoordinasi dengan Divisi Anti Fraud, Satuan Kerja Audit Internal, Divisi IT, Divisi HCM dan Kantor Cabang. Masing-masing Unit Kerja memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur secara jelas, mulai dari tahapan melakukan deteksi awal sampai dengan penyelesaian atas kasus fraud ataupun penyimpangan lainnya.

Each report submitted by a whistleblower is analyzed by the Whistleblowing Officer, in coordination with the Anti Fraud Division, Internal Audit, IT Division, HCM Division and Branch Offices. Each Business Unit has clearly regulated duties and responsibilities, ranging from early detection stages to completion for cases of fraud or other irregularities.

2.1 Indications/facts irregularities or violations (What), 2.2 Parties indicated as perpetrators and/or the parties involved (Who), 2.3 When and where (When), 2.4 Modes/means used (How), 2.5 Potential losses suffered by the Bank (for cases involving financial aspects) 2.6 Description/other information deemed necessary, such as a change in attitude/behavior/lifestyle and the level of consumption of the suspected or reasonably suspected of showing the irregularities in accordance with the employee’s ability. 3. Reports submitted must relate to: 3.1 Violations that may cause financial loss or non-financial 3.2 Lawlessness 3.3 Abuse of Bank Sinarmas Working Agreement 3.4 Company Regulations Breaches 3.5 Code of Conduct Violations 3.6 Bank Sinarmas internal policy violations 3.7 Conflict of Interest Breaches 3.8 Other Violations

1. Guaranteed anonymity for the reporting and content of the reports submitted; 2. Guaranteed protection against adverse treatment of the complainant; 3. Guarantee protection against possible threats, intimidation, punishment or other unpleasant actions by the party reported.

Annual Report 2016


487






Pemberian Sanksi

Sanctions

Hasil dari penanganan pengaduan disampaikan oleh Divisi Anti Fraud kepada manajemen yang memuat kesimpulan dari hasil penanganan, serta rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal yang masih dinilai terdapat kelemahan dan juga rekomendasi pemberian sanksi atas petugas-petugas terkait kelemahan yang ditimbulkan. Penanganan dari kasus yang dilaporkan dimaksudkan dalam rangka untuk memperkuat sistem pengendalian intern, serta memotivasi seluruh pihak/karyawan untuk menghindari kegiatan/transaksi yang dapat berpotensi/berakibat merugikan Perusahaan atau dapat mengganggu Perusahaan beroperasi secara aman.

The results of the complaint handling made by the Anti-Fraud Division to management shall include conclusions drawn from the results, including recommendations for internal control systems improvement considered a weakness and also recommendations for sanctions for related officers. The handling of reported cases is intended to strengthen the internal control system, as well as to motivate all parties/employees to avoid activities/transactions that could potentially cause harm to the company or may disrupt the company’s safe operations.

Gambar Alur

Flowchart

Whisterblower

Penerima Laporan Whisterblower SKAI/DAF Receiver of Whistleblower’s Report SKAI/DAF

Divisi Anti Fraud/Anti Fraud Division Whisterblower Officer

Investigasi/Investigation

Terima Laporan Lengkap

Terima Laporan Pelanggaran

Mulai Start

Menyampaikan Laporan Pengaduan

Terima Laporan Pengaduan

Submission Complaint Report

Yes Lengkapi Informasi Collecting Information

Receive Complaint Report

Receive Complement Report

Receiving Fraud Report

Identifikasi Awal Laporan

Susun Tahapan Investigasi

Terima Laporan yang Sudah Dilengkapi

Receiving Complete Report

Lengkapi Laporan yang Belum Absah

Collecting non complement reports

Yes Periksa No Kelengkapan Laporan Checking Report Complement

Identification of early report

T

No Apakah Pelanggaran?

Yes

What is Fraud?

No Informasikan Laporan Tidak Ada Indikasi Fraud/Pelanggaran Inform that no Fraud Indication

Terima Hasil Investigasi

Received Investigation Result

Selesai Finish

488



Terima Hasil Investigasi

Lakukan Investigasi Investigate

Buat Laporan Investigasi Rekomendasi dan Tindak Lanjut untuk Disampaikan Kepada Direksi

Reported recomendation investigated and follow up to The Board of Directors

Received Investigation Result

Simpan Hasil Investigasi

Save Investigation result






Data Pelaporan Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui Whistleblowing System disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 18 (delapan belas) pengaduan yang masuk ke Whistleblowing System dengan status sebagai berikut: Jumlah/ Total

Status Open (Masih Proses) Open (in progress) Closed (Sudah Selesai) Closed (already settled)

Data Report Whistleblowing System reporting is submitted to the Board of Directors on a periodic basis. As of December 31, 2016, there were 18 (eighteen) complaints in the Whistleblowing System with the status as follows:

Keterangan

Description

2

Sedang dalam Proses Investigasi

Still in the investigation process

5

Terbukti (1) Tidak Terbukti (2) Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (1) Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (1)

Proved (1) Not Proved (2) Typical Information/Customer Complaints (1) Incomplete Data is incomplete and the Rapporteur did not/ could not provide information/additional data requested (1)

Penyimpangan Internal

Internal Irregularities

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, yang dimaksud dengan internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangan lebih dari Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah). Secara umum tindakan penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak intenal Bank merupakan pelanggaran terhadap integritas serta penyelewengan kewenangan.

In accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 15/15/ DPNP dated April 29, 2013 regarding Good Corporate Governance for Commercial Banks, refers to internal fraud irregularities/fraud committed by management, permanent and non-permanent (honorarium and outsourcing) related to work processes and Bank operations, as actions that affect the Bank’s financial condition significantly. Significantly affecting the Bank’s financial condition means irregulatities of more than Rp100,000,000 (one hundred million Rupiah). Irregularities or fraud measures taken by the Bank internally also include violations of integrity and abuse.

Selama tahun 2016, terdapat sejumlah penyimpangan internal dengan nominal di atas Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) hanya terdapat 1 (satu) kasus penyimpangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap.

During 2016, there was internal fraud with a nominal value above Rp100,000,000 (one hundred million rupiah) with 1 (one) case of internal fraud performed by a permanent employee.

Internal Fraud dalam 1 Tahun Internal Fraud dalam 1 Tahun

Pengurus Management

Pegawai Tetap Permanent Employee

Pegawai Tidak Tetap Non-Permanent Employee

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Total Fraud Total Fraud

Nihil None

Nihil None

2

1

3

Nihil None

Telah Diselesaikan Settled

Nihil None

Nihil None

1

Nihil None

2

Nihil None

Dalam Proses Penyelesaian di Internal bank Sinarmas Under internal settlement process

Nihil None

Nihil None

1

1

Nihil None

Nihil None

Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pending follow-up actions

Nihil None

Nihil None

Nihil None

Nihil None

Nihil None

Nihil None

Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Under litigation process

Nihil None

Nihil None

Nihil None

Nihil None

1

Nihil None

Annual Report 2016


489

PT. Bank Sinarmas Tbk. Laporan Tahunan 2016 Annual Report

Recommend Documents