Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Agustus 2015

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Agustus 2015

ANALISIS STRATEGI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (STUDI KASUS PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL PANDAAN-MALANG DAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN TUGU) Diah Rahmawati1), Ria A. A. Soemitro2), Soemino2) Program Magister Manajemen Aset Infrastruktur, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, email : [email protected] 2) Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Kampus ITS Sukolilo Surabaya 1)

ABSTRAK Pembangunan Indonesia menghadapi tantangan berupa ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai. Pembangunan infrastruktur membutuhkan tanah dalam jumlah yang signifikan sehingga diperlukan pengadaan tanah. Pada kenyataannya penyelenggaraan pengadaan tanah sering mengalami kendala yang memperlambat waktu pelaksanaan pengadaan tanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyusun suatu strategi yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada kedua daerah studi kasus. Analisa SWOT digunakan untuk menganalisa faktor eksternal dan internal pelaksanaan pengadaan tanah, sedangkan QSPM digunakan untuk pengambilan strategi yang paling optimal. Berdasarkan hasil analisa peluang dan ancaman serta kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol PandaanMalang maka diperoleh strategi untuk mengoptimalkan pendekatan terhadap masyarakat dengan dukungan SDM yang berpengalaman karena strategi ini dapat mengatasi permasalahan dominan yang berasal dari masyarakat berupa adanya kurangnya dukungan dari masyarakat. Sedangkan strategi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu adalah dengan mengoptimalkan peran panitia dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mempercepat proses pengadaan tanah. Peranan panitia pelaksanaan pengadaan tanah yang didukung penuh oleh dukungan masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah sehingga pembangunan infrastuktur dapat segera direalisasikan. Kata kunci : Pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, strategi, SWOT, QSPM

PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi kekayaan sumber daya alam yang sedang menghadapi tantangan dalam pembangunan ke depan. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah masih rendahnya ketersediaan infrastruktur yang dapat meningkatkan konektifitas antar wilayah sehingga dapat mendorong dan mendukung aktifitas perekonomian serta masih kurangnya ketersediaan infrastruktur keairan yang dapat mendukung program swasembada pangan dan program pemenuhan kebutuhan air bersih. Pembangunan berbagai infrastruktur tersebut memerlukan tanah yang tidak sedikit jumlahnya.

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-1


Adapun tanah merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas, dan tidak pernah bertambah luasnya. Esensi tanah secara fisik merupakan bagian paling luar dari bumi yang terlihat sebagai permukaan daratan yang memiliki keunikan dalam arti ruang yaitu (Sadyohutomo, 2008) dari segi peletakan yang tetap dan tidak dapat dipindahkan, luasan yang relatif tidak mengalami perubahan, memiliki peranan pada kehidupan manusia dalam dimensi yang kompleks sekaligus menjadi salah satu syarat berdaulatnya suatu negara dan merupakan suatu alat pemersatu bangsa. Tanah yang tersedia saat ini sudah banyak yang dilekati dengan hak (tanah hak), sedangkan tanah yang dimiliki oleh negara sudah sangat terbatas persediaannya. Hal ini menyebabkan pelaksanaan di lapangan sering mengalami masalah yang memerlukan waktu lama untuk proses penyelesaiannya. Selain itu tanah merupakan hal penting dalam kehidupan manusia dimana di atasnya manusia tinggal dan mencari nafkah. Peranan dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia meliputi aspek ekonomi, aspek politik dan hukum serta aspek sosial (Sutedi, 2007). Dalam banyak hal pengadaan tanah berpengaruh terhadap stabilitas masyarakat sehingga dalam pelaksanaan di lapangan sering terjadi ketegangan dengan masyarakat. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia (UU) nomor 2 tahun 2012 dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 71 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 5 tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah. Peraturan tersebut sebagai pengganti peraturan lama yaitu Perpres nomor 65 tahun 2006 sebagai perubahan atas Perpres nomor 36 tahun 2005 dan Peraturan Kepala BPN nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres nomor 36 tahun 2005. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mempercepat proses pembangunan di bidang infrastruktur dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan di lapangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Pembangunan Tol Pandaan – Malang merupakan salah satu proyek prioritas dalam 33 proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam dokumen Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Tol Pandaan – Malang akan melintasi 34 desa/ kelurahan dan 7 kecamatan pada 3 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang dan memerlukan total pembebasan tanah seluas 364,4 ha. Sedangkan Bendungan Tugu dibangun sebagai bagian infrastruktur yang direncanakan sebagai fasilitas yang bermanfaat untuk penyediaan air Daerah Irigasi Ngasinan seluas 1.200 Ha dan air baku sebesar 400 liter/detik. Sosialisasi pembebasan tanah telah dilakukan sejak 2012 sedangkan proses peletakan batu pertama telah dilaksanakan pada awal tahun 2014 dengan masih menyisakan permasalahan pembebasan tanah seluas 14 hektare dari luas total 42 hektare yang berada di perbatasan Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo, khususnya di Desa Nglinggis, Kecamatan Tugu Para penulis sebelumnya telah menulis tentang penentuan strategi pengadaan lahan dengan menggunakan metode SWOT pada satu daerah kajian yang memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan pengadaan tanah dengan tidak membandingkan 2 (dua) kegiatan pengadaan tanah yang bertujuan untuk pembangunan infrastruktur yang berbeda. Selain itu kajian tentang pengadaan tanah lebih banyak dilakukan dengan metode deskriptif maupun pendekatan secara yuridis dan jarang yang menggunakan pendekatan komparasi. Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh strategi yang optimal dalam pelaksanaan pengadaan tanah dengan mengambil studi kasus pada pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol PandaanMalang dan pembangunan Bendungan Tugu sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-2


berjalan tepat waktu sehingga infrastruktur yang direncanakan dapat segera direalisasikan dan dinikmati manfaatnya. METODE Penelitian ini dilakukan secara garis besar terdiri atas tiga tahap, yaitu penelitian pendahuluan, penentuan serta analisis faktor internal maupun eksternal serta analisis strategi sebagai wujud pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Tahap penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kondisi pelaksanaan di lapangan sehingga diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanan pengadaan tanah pada masing-masing studi kasus. Analisis faktor eksternal dan internal Tahapan pengumpulan data digunakan untuk meringkas informasi yang diperoleh baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Data tersebut kemudian disusun dalam suatu matrik evaluasi faktor eksternal dan matrik evaluasi faktor internal. Matrik evaluasi faktor eksternal digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi peluang dan ancaman sehingga dapat diketahui faktor-faktor eksternal utama yang mempengaruhi kegiatan. Sedangkan matrik evaluasi faktor internal digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama. Dalam perencanaan strategis diperlukan suatu metode analisi agar tujuan dapat dicapai. Penelitian ini memanfaatkan analisis SWOT pada tahap analisis/ tahap pencocokan. Menurut Rangkuti (2001) dalam (Kodoatie, 2005) SWOT merupakan suatu alat yang digunakan untuk analisis kualitatif yang didasarkan pada logika yang dapat meaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) sekaligus secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats). SWOT merupakan singkatan dari Strengts Weaknesses Opportunities and Threats. Metode ini membandingkan antara faktor eksternal yang terdiri dari peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor internal yang terdiri dari kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses). BERBAGAI PELUANG

3. Mendukung strategi turnaround

1. Mendukung strategi agresif

KELEMAHAN INTERNAL

KEKUATAN INTERNAL 4. Mendukung strategi defensif

2. Mendukung strategi diversifikasi

BERBAGAI ANCAMAN

Gambar 1. Analisis SWOT

Matrik SWOT merupakan suatu alat pencocokan yang dapat membantu untuk mengembangkan empat jenis strategi yaitu : 1. Strategi SO (Kekuatan - Peluang) 2. Strategi WO (Kelemahan - Peluang) 3. Strategi ST (Kekuatan - Ancaman) 4. Strategi WT (Kelemahan - Ancaman)

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-3


Tabel 1. Matriks SWOT

IFAS EFAS Opportunities (O) Faktor peluang eksternal Treats (T) Faktor ancaman eksternal

Strengths (S) Faktor-faktor kekuatan internal

Weaknesses (W) Faktor-faktor kelemahann internal

Strategi (SO) Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang Strategi (WT)

Strategi (WO) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang Strategi (ST) Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman

Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman

Analisa Pengambilan Keputusan Pada taap ini dilakukan pengambilan keputusan dengan menggunakan matrik perencanaan strategis kuantitatif (Quantitative Strategic Planning Matrix-QSPM). QSPM menggunakan masukan dari matriks evaluasi faktor eksternal dan matriks evaluasi faktor internal pada tahap pengumpulan data serta matriks internal eksternal dan SWOT pada tahap analisis untuk memutuskan strategi mana yang paling baik. Startegi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemegang keputusan dalam menetapkan kebijakan strategi. Setelah berhasil mengembangkan sejumlah strategi alternatif perlu dilakukan evaluasi dan pemilihan strategi terbaik yang paling cocok dengan kondisi internal dan eksternal mengunakan QSPM. Masing-masing analisa memiliki kekurangan maupun kelebihan masing-masng. Menurut (David, 2012) keistimewaan yang dimiliki oleh QSPM adalah rangkaian strategi yang dapat diamati secara berurutan dan bersamaan, tidak ada batasan jumlah strategi yang dapat dievaluasi, semasukkan unsur eksternal maupun internal yang relevan dalamproses pengambilan keputusan serta dapat diaplikasikan pada hamper setiap jenis organisasi. Sedangkan kelemahan metode ini adalah membutuhkan penilaian yang subyektif terhadap informasi yang obyektif serta hanya memiliki manfaat sepanjang informasi prasyarat dan analisa kecocokan yang menjadi dasarnya. HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil survey dan telaah mengenai regulasi yang berlaku maka identifikasi faktor eksternal pada pembangunan jalan tol Pandaan-Malang : 1. Peluang a. Dukungan perundangan pengadaan tanah Perundangan yang digunakan pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang dari tahun 2011 sampai dengan 2014 adalah Perpres nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 65 tahun 2006. Adapun pelaksanaan pengadaan tanah untuk tahun 2015 menggunakan UU nomor 2 tahun 2012. b. Manfaat pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan adalah agar distribusi barang dan jasa dapat berlangsung lebih efisien sehingga dapat meningkatkan

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-4


ekonomi daerah yang dilalui, dalam hal ini adalah Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang dan Kota Malang. c. Peningkatan harga tanah menjadi suatu indikasi meningkatnya nilai ekonomi daerah terutama yang berdekatan dengan akses jalan tol 2. Peluang a. Perubahan tata guna lahan terjadi karena adanya rencana pembangunan jalan baru di atas lahan pertanian b. Jalan tol dibangun agar distribusi barang dan jasa lebih efisien. Pembangunan jalan tol Pandaan-Malang melalui 3 kabupaten/kota yang memiliki karakter masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda. c. Pembebasan aset milik BHMN/BUMN yang terkena pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan berdasarkan aturan yang dimiliki oleh BHMN/BUMN yang bersangkutan. Adapun aturan yang berlaku pada masing-masing BHMN/BUMN tersebut berbedabeda. Hal ini dapat menjadi ancaman terhadap waktu pelaksanaan pengadaan tanah apabila tidak segera tercapai kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan BHMN.BUMN yang asetnya terkena pelaksanana pengadaan tanah. d. Adanya pembangunan suatu infrastruktur baru mengakibatkan adanya peningkatan nilai ekonomi di lokasi pembangunan tersebut. Hal ini dapat memicu adanya spekulasi harga tanah menjadi jauh lebih tinggi dari nilai sebenarnya. e. Semakin luas tanah yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu infrastruktur maka semakin luas tanah yang harus dibebaskan. Begitu pula akan berbanding lurus dengan kendala yang akan dihadapi dalam pengadaan tanah terutama bila pengadaan tanah tersebut berada pada daerah yang stategis. f. Adanya sengketa kepemilikan tanah milik masyarakat Berdasarkan hasil survey dan telaah mengenai regulasi yang berlaku maka identifikasi faktor internal pada pembangunan jalan tol Pandaan-Malang : 1. Kekuatan a. Panitia penyelengaara pengadaan tanah perlu didukung dengan adanya regulasi agar memiliki kedudukan yang kuat. Pada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang dengan menggunakan Perpres nomor 36 tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 65 tahun 2006 terdapat susunan tim pengadaan tanah disertai dengan tugas serta wewenang yang melekat. b. Dalam melakukan tugas sebagai pelaksana pengadaan tanah, penyelenggara pengadaan tanah memerlukan tupoksi yang jelas dan masing-masing pihak memahami dengan baik tupoksi tersebut agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. c. Didukung SDM yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan pengadaan tanah d. Adanya bidang khusus dalam struktur organisasi di direktorat jenderal bina marga kementerian PU-PR yang menangani pengadaan tanah e. Alokasi dana pembebasan lahan pada program pembangunan infrastruktur menjadi prioritas karena infrastuktur tidak dapat dibangun apabila belum ada tanah yang telah dibebaskan. f. Inventarisasi bidang tanah terdapat di Lembaga Pertanahan dan dalam kegiatan inventarisasi serta identifikasi dibantu dari pihak desa/kelurahan untuk mengetahui status tanah tersebut. 2. Kelemahan a. Dalam penyelenggaraan pengadaan tanah tim P2T terdiri dari beberapa unsur yang berasal dari berbagai instansi. Perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang baik untuk menyukseskan pelaksanaan pengadaan tanah sehingga dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Adanya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan lembaga ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-5


pertanahan dapat mempengaruhi kinerja instansi lainnya untuk menyelesaikan pelaksanaan pengadaan tanah. b. Variasi penggunaan lahan pada 3 kabupaten/kota yang terkena pelaksanaan pengadaan tanah bervariasi yaitu tanah permukiman, pertanian, hutan dan industri. c. Pelaksanaan pengadaan tanah yang melalui 3 kabupaten/kota akan melibatkan instansi pada ketiga daerah tersebut sehingga memerlukan koordinasi dengan instansi yang lebih banyak. d. Bidang tanah yang terdapat pada lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang sebagian besar belum bersertifikat sehingga perlu dilakukan sertifikasi tanah yang akan dibebaskan. Tabel 2. Matriks SWOT Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembanguanan jalan Tol Pandaan-Malang Faktor Internal

Faktor Eksternal PELUANG/ OPPORTUNITIES (O) 1. Dukungan perundangan pengadaan tanah 2. Manfaat pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan jalan untuk efisiensi distribusi dan pengingkatan ekonomi 3. Peningkatan harga tanah

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ANCAMAN/ THREATS (T) Perubahan tata guna lahan Kondisi sosial ekonomi masyarakat Dukungan masyarakat dalam pembangunan bagi kepentingan umum Sulit mencapai sepakat dengan BUMN/BUMD Adanya spekulasi harga tanah Luas tanah yang dibebaskan

KEKUATAN / STRENGTS (S) 1. Adanya panitia penyelenggara pengadaan yang didukung regulasi 2. Adanya tupoksi penyelenggara pengadaan yang jelas 3. Didukung SDM yang telah berpengalaman dalam pelaksanaan pengadaan tanah 4. Adanya bidang khusus dalam struktur organisasi di direktorat bina marga kementerian PU-PR yang menangani pengadaan tanah 5. Anggaran untuk pembebasan tanah STRATEGI S-O 1. Meningkatkan kemampuan pelaksana pengadaan tanah dengan adanya pelatihan maupun sertifikasi (S1, S2, S3, O1) 2. Penyusunan peraturan tentang penganggaran pelaksanaan pengadaan tanah (S5, O1) 3. Adanya manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat terdampak dapat dijadikan sebagai pendukung dalam usaha pendekatan kepada masyarakat oleh SDM penyelenggarayang berpengalaman (S1, S3, O2) STRATEGI S-T 1.Meningkatkan kerjasama antar instansi (S4, T3) 2.Mengoptimalkan pendekatan terhadap masyarakat dengan dukungan SDM yang berpengalaman (S3, S4, T2, T3)

1.

2. 3. 4. 5.

KELEMAHAN / WEAKNESSES (W) Keterlibatan instansi di luar instansi yang membutuhkan tanah dan pelaksana pengadaan tanah yang terdiri dari berbagai unsur yang berasal dari berbagai instansi Inventarisasi bidang tanah Variasi penggunaan lahan Lokasi berada di 3 kabupaten Sebagian besar kepemilikan tanah belum bersertifikat

STRATEGI W-O 1. Perundangan yang berlaku untuk semua seluruh pihak instansi dalam penadaan tanah (W1,O1) 2. Pembentukan regulasi tentang penginventarisan bidang tanah untuk mempermudah pendataan tanah (W2, O1) 3. Manfaat yang pembangunan dapat dirasakan oleh suatu kawasan yang lebih luas dengan pembangunan terpadu (W4, O2) 4. Kemudahan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan merapikan pendokumentasian kepemilikan tanah untuk mempermudah proses identifikasi (W2, W5, O1) STRATEGI W-T 1. Perlu adanya pengaturan tentang pemanfaatan lahan sehingga tidak mengurangi pemanfaatan fungsi lahan terutama lahan pertanian(W3, T1, T4,T5)

Berdasarkan hasil survey dan telaah mengenai regulasi yang berlaku maka identifikasi faktor eksternal pada pembangunan Bendungan Tugu adalah : 1. Peluang a. Dukungan perundangan pengadaan tanah yaitu UU nomor 2 tahun 2012. b. Manfaat pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bendungan untuk menunjang pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemenuhan kebutuhan listrik, perikanan dan pariwisata

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-6


c. Proses pembangunan perlu adanya dukungan dari masyarakat. Dengan adanya manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat mengakibatkan timbulnya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan tanah. d. Kawasan permukiman yang terkena pelaksanaan kegiatan relatif sedikit (5,75%) e. Adanya insentif perpajakan yang didukung regulasi, hal ini berdasarkan Perpres nomor 71 tahun 2012 pasal 122 dijabarkan tentang adanya insentif pajak. Dengan demikian adanya ganti kerugian tidak dibebani dengan pembayaran pajak atas jual beli tanah. f. Legislatif memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk membantu penyelenggara pengadaan tanah dalam proses pasca pemberian ganti kerugian. 2. Ancaman : a. Adanya pembangunan bendungan mengakibatkan tata guna lahan di daerah kegiatan mengalami perubahan dari permukiman, lahan pertanian dan hutan menjadi bagian dari waduk yang menampung air dengan volume tampungan rencana 9,8 juta m3. b. Tanah yang dibebaskan mempengaruhi pelaksanaan pengadaan tanah, yaitu semakin luas tanah maka permasalahan yang mungkin terjadi dapat lebih banyak sehingga dapat memperlambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan. c. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu berada pada Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo yang memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif sama. Berdasarkan hasil survey dan telaah mengenai regulasi yang berlaku maka identifikasi faktor internal pada pembangunan Bendungan Tugu adalah : 1. Kekuatan : a. Adanya panitia penyelenggara pengadaan yang didukung regulasi UU nomor 2 tahun 2012 b. Dalam melakukan tugas sebagai pelaksana pengadaan tanah, penyelenggara pengadaan tanah memerlukan tupoksi yang jelas dan masing-masing pihak memahami dengan baik tupoksi tersebut agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. c. Lokasi pelaksanaan berada di perbatasan antara 2 Kabupaten yang kurang berkembang d. Penggunaan lahan di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo yang menjadi lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu terdiri dari permukiman, pertanian, dan hutan, sehingga semakin sedikit kepentingan yang terdapat pada penggunaan lahan tersebut. e. Perencanaan pembangunan Bendungan Tugu telah dilakukan sejak tahun 1980-an. Selain itu dalam perencanaan untuk pelaksanaan pengadaan tanah telah dilakukan suatu kajian tentang kesesuain kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang dan wilayah setempat. 2. Kelemahan : a. Keterlibatan instansi di luar instansi yang membutuhkan tanah dan pelaksana pengadaan tanah yang terdiri dari berbagai unsur yang berasal dari berbagai instansi b. Anggaran untuk pembebasan tanah. Adanya keterlambatan pekerjaan yang dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya mempengaruhi anggaran yang akan dikeluarkan oleh tahun anggaran berikutnya. Sehingga apabila terjadi keterlambatan, anggaran untuk tahun berikutnya akan dikurangi dan hal ini dapat mempengaruhi waktu pelaksanaan pengadaan tanah. c. Tidak adanya adanya bidang khusus yang menangani pengadaan tanah d. Bidang tanah yang terdapat pada lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu terdapat 313 bidang. Sebagian besar belum terinventarisasi dengan ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-7


baik sehingga harus dilakukan penelusuran terhadap subyek tanah yang akan berpengaruh kepada hak penerima ganti kerugian. e. Bidang tanah yang terdapat pada lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu sebagian besar belum bersertifikat sehingga perlu dilakukan sertifikasi tanah yang akan dibebaskan. Tabel 3. Matriks SWOT Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembanguanan Bendungan Tugu Faktor Internal

KEKUATAN / STRENGTS (S) 1. Adanya panitia penyelenggara pengadaan yang didukung regulasi 2. Adanya tupoksi penyelenggara pengadaan yang jelas 3. Lokasi pelaksanaan berada di perbatasan antara 2 Kabupaten yang kurang berkembang 4. Minimnya variasi penggunaan lahan 5. Adanya RTRW daerah

PELUANG/ OPPORTUNITIES (O) 1. Dukungan perundangan pengadaan tanah 2. Manfaat pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan bendungan untuk menunjang pertanian, pemenuhan kebutuhan air bersih, pemenuhan kebutuhan listrik, perikanan dan pariwisata 3. Dukungan masyarakat dalam pembangunan bagi kepentingan umum 4. Kawasan permukiman yang terkena pelaksanaan kegiatan relatif sedikit (5,75%) 5. Adanya insentif perpajakan yang didukung regulasi 6. Adanya dukungan legislatif ANCAMAN/ THREATS (T) 1. Perubahan tata guna lahan 2. Luas tanah yang dibebaskan 3. Kondisi sosial ekonomi masyarakat

STRATEGI S-O 1. Mengoptimalkan peran panitia dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mempercepat proses pengadaan tanah sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat segera dirasakan (S1,S2, O1, O2, O3, O4) 2. Memaksimalkan dukungan dari legislatif dan masyarakat dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan tanah didukung dengan minimnya pemanfaatan lahan (S4, O4, O5) 3. Memaksimalkan dukungan legislatif guna meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat di 2 Kabupaten (S3, O3, O5, O6)

Faktor Eksternal

STRATEGI S-T 1. Mengoptimalkan fungsi RTRW sebagai acuan pengembangan wilayah (S5, T1) 2. Mengoptimalkan pendekatan terhadap masyarakat dengan dukungan SDM yang berpengalaman (S1, S2, T3)

KELEMAHAN / WEAKNESSES (W) 1. Keterlibatan instansi di luar instansi yang membutuhkan tanah dan pelaksana pengadaan tanah yang terdiri dari berbagai unsur yang berasal dari berbagai instansi 2. Anggaran untuk pembebasan tanah 3. Tidak adanya bidang khusus dalam struktur organisasi yang menangani pengadaan tanah 4. Inventarisasi bidang tanah 5. Sebagian besar kepemilikan tanah belum bersertifikat STRATEGI W-O 1. Perundangan yang berlaku untuk semua seluruh pihak instansi dalam penadaan tanah (O1, W1) 2. Perlunya pembentukan suatu bidang khusus dengan dana khusus untuk pelaksanaan pengadaan tanah dengan didukung oleh regulasi (W2, W3, O1) 1. Pembentukan regulasi tentang penginventarisan bidang tanah untuk mempermudah pendataan tanah (W4, O1) 3. Kemudahan pengurusan bukti kepemilikan tanah dan merapikan pendokumentasian kepemilikan tanah untuk mempermudah proses identifikasi (W4, W5, O1)

STRATEGI W-T 1. Mengoptimalkan pelaksanaan identifikasi bidang tanah untuk mempermudah pelaksanaan pengadaan tanah (W4, T2)

Berdasarkan analisis SWOT maka dilakukan pemilihan strategi terbaik menurut prioritas dan menggunakan matriks QSPM. Matriks ini memperhitungkan bobot dan nilai daya tarik dari strategi alternatif berdasarkan kondisi faktor internal dan ekstrenal yang telah dievaluasi. 1. Pengadaan tanah pada pembangunan jalan tol Pandaan-Malang Berdasarkan hasil anaisis SWOT pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang memerlukan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman, oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dari penyelenggara pengadaan tanah dan tim yang berasal dari instansi yang membutuhkan sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berlangsung sesuai dengan target rencana.

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-8


2. Pengadaan tanah pada pembangunan Bendungan Tugu Berdasarkan hasil anaisis SWOT pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu memerlukan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Sehingga perlu mengoptimalkan peran panitia penyelenggara pengadaan tanah. Karena peranan panitia pelaksanaan pengadaan tanah yang didukung penuh oleh dukungan masyarakat dapat mempercepat pelaksanaan pengadaan tanah sehingga pembangunan infrastuktur dapat segera direalisasikan sehingga manfaat dari adanya infrastuktur tersebut dapat segera dirasakan oleh masyarakat. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan analisa faktor eksternal dan internal pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang diperoleh bahwa pada pelaksanaan di lapangan masing-masing faktor memiliki dominasi yaitu dukungan perundangan dan adanya tupoksi yang jelas dalam pelaksanaan. 2. Sedangkan analisa faktor eksternal dan internal pada kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu menunjukkan bahwa dukungan perundangan dan adanya dunkungan masyarakat berkaitan dengan adanya insentif pajak serta adanya panitia yang didukung oleh regulasi menjadi faktor dominan. 3. Strategi yang dipilih dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Pandaan-Malang adalah dengan mengoptimalkan pendekatan terhadap masyarakat dengan dukungan SDM yang berpengalaman. Sedangkan strategi yang dipilih dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tugu adalah dengan mengoptimalkan peran panitia dalam pelaksanaan pengadaan tanah dan memanfaatkan dukungan masyarakat untuk mempercepat proses pengadaan tanah sehingga manfaat pembangunan infrastruktur dapat segera dirasakan. Saran : 1. Perlu adanya pelatihan maupun sertifikasi pengadaan tanah sebagai usaha untuk meningkatkan kualifikasi penyelenggara pengadaan tanah 2. Diperlukan suatu regulasi yang dapat berlaku untuk semua pihak sehingga pelepasan aset milik BHMN/BUMN maupun aset Pemerintah (tanah kas desa, aset Pemerintah Provinsi, aset Pemerintah KabupatenKota) dapat diselesaikan dengan regulasi yang lebih mudah dan tidak melalui birokrasi yang panjang sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pengadaan tanah. DAFTAR PUSTAKA David, F. R. (2012). Manajemen Strategis Konsep (12 ed.). (P. Wuriarti, Ed., & D. Sunardi, Trans.) Jakarta: Salemba Empat. Kodoatie, R. J. (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur. Yogyakarta: Puataka Pelajar. Rangkuti, F. (2006). Analisa SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sadyohutomo, M. (2008). Manajemen Kota dan Wilayah. (R. Rachmatika, Ed.) Jakarta: Bumi Aksara. Sutedi, A. (2007). Implementasi Prinsip Kepentingan Umum daam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

ISBN: 978-602-70604-2-5 B-4-9

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII Program Studi MMT-ITS, Surabaya 1 Agustus 2015

Recommend Documents