Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”

2016

MASYARAKAT CERDAS HAK ASASI MANUSIA DALAM KESIAPAN MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) Nur Wakhidatut Tamamah1 Fika Oktavia2

STKIP PGRI Jombang [email protected] [email protected] Abstrak Masyarakat ekonomi ASEAN akan menciptakan daya saing di wilayah Asia Tenggara dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat, melalui fasilitas dan kebijakan-kebijakan yang telah disiapkan pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan sosial, budaya, politik kepentingan, dan hukum, termasuk kepentingan hak asasi manusia. Tantangan besar masyarakat cerdas terhadap penerapan hak asasi manusia adalah persaingan produk dan produktivitas barang dan jasa serta meningkatkan mutu dan kualitas yang dihasilkan melalui hasil kreativitas masyarakat. Rencana aksi masyarakat cerdas dalam nilai hak asasi manusia terhadap kegiatan bisnis adalah perwujudan pembangunan bisnis yang berdasarkan atas prinsip tanggung jawab dan berkelanjutan. Kaitan hak asasi manusia dengan kegiatan bisnis merupakan cara strategis menciptakan perluasan pasar dan pengurangan resiko konflik dalam tataran perusahaan, sehingga perlu diketahui bahwa masyarakat cerdas HAM harus mempunyai rasa nasionalis dalam eksistensi kedaulatan ekonomi yang berkelanjutan. Kata Kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN, Masyarakat Cerdas, HAM. A. PENDAHULUAN Dalam isi konsep ini akan dibahas dan dijelaskan beberapa kajian, antara lain tentang pengetian hak asasi manusia, hak asasi manusia tentang kebebasan pikiran, hati nurani dan memeluk agama, hak asasi manusia tentang menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang merendahkan martabat, tidak manusiawi dan kejam lainnya, hak asasi manusia tentang penghapusan semua bentuk intoleransi agama dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan, hak asasi manusia tentang hak tanggung jawab individu, kelompok dan organisasi masyarakat untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi dan kebebasan fundamental manusia yang diterima secara universal, dan hak asasi manusia tentang hak sipil dan politik. Pemikiran dan penafsiran Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.3 Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa secara kodrati dianugrahi hak dasar. Salah satu bentuk perwujudan adalah hak asasi manusia dalam rangka untuk mengembangkan diri, mempunyai peranan dan fungsi, serta sumbangannya bagi kesejahteraan. Semuanya itu merupakan karya hidup dalam membentuk pandangan hidup 1

Mahasiswa Program Gagasan PPKn STKIP PGRI Jombang Mahasiswa Program Gagasan PPKn STKIP PGRI Jombang 3 Presiden Republik Indonesia., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia., hlm. 38. 2


2016

dan kepribadian bangsa. Hal ini menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Landasan hak asasi manusia dalam kehidupan ke-Indonesiaan tercermin dalam nilai luhur Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai agama, nilai moral universal, dan nilai luhur budaya bangsa. Instrumen hak asasi manusia secara internasional tercermin, antara lain: UDHR, ICCPR, ICESCR, Genocide Convention, Racial Discrimination (CERD), Convention on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), Convention against Torture (CAT), dan Convention on the Rights of the Child (CRC). Sedangkan sumber hukum hak asasi manusia secara nasional tercermin, antara lain: Undang-Undang Dasar 1945, Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesiab Undang-Undang Hukum Pidana dan Indonesiab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Politik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Putusan-Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Internasional. Terhadap hak dan kebebasan yang dimiliki manusia, setiap pemerintah tidak diperkenankan melakukan penganiayaan dan tidak mengizinkan aparat melakukan pengeniayaan tersebut. Hak asasi manusia tersebut memerlukan perlindungan, baik secara vertikal maupun horizontal. Peter R. Baehr mengemukakan pendapatnya bahwa: Pengertian vertikal melindungi individu atau kelompok dari campur tangan yang tidak adil dari pihak pemerintah, sedangkan horizontal mengacu pada hubungan di antara sesame warga negara. Negara Indonesia berdasarkan TAP MPR Nomor XVIIIatau1998 menetapkan tentang Hak Asasi Manusia mengemukakan bahwa penghormatan, penegakan dan penyebarluasan hak asasi manusia oleh masyarakat dilaksanakan melalui gerakan kemasyarakatan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.4 Klasifikasi Hak-Hak Asasi Manusia.5 No. Klasifikasi Penjelasan 1. Personal Rights Hak-hak asasi pribadi, meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak 2. Property Rights Hak-hak asasi ekonomi, hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, dan memanfaatkannya 3. Political Rights Hak-hak asasi politik, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan umum, hak berserikat di 4

A. Masyhur Effendi., 2005., Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)., Ghlmia Indonesia., Bogor., hlm. 66-67. 5 Jazim Hamidi., dan M. Husnu Abadi., 2001., Intervensi Negara Terhadap Agama: Gagasan Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia., UII Pres Yogyakarta., hlm. 23.


4.

Rights of Equality

Legal

5.

Social and Cultural Rights

6.

Procedural Rights

2016

bidang politik. Hak-hak Asasi untuk mendapat perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan, hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, pengaturan dalam penahanan, penangkapan, dan penggeledahan.

Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas Membicarakan pers selalu menarik. Apalagi pers Indonesia yang sedang tumbuh ibarat jamur di musim hujan. Sejak zaman perjuangan, kemerdekaan, Oder Lama hingga Orde Baru yang terkenal dengan jargon pembangunan, kemerdekaan pers memang baru benar-benar dirasakan pasca jatuhnya rezim Soeharto. Pengesahan UU No. 40/1999 tentang Pers menegaskan keberadaan kemerdekaan pers Indonesia. UU Pers tidak lagi mengenal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Siapa saja bisa menerbitkan pers asal punya modal dan badan hukum. Karena itu, dari tahun 2000 hingga sekarang, pertumbuhan pers menemukan momen terbaik. Jika pada masa Orde Baru di satu ibukota provinsi hanya dikenal dua atau tiga koran kecuali DKI Jakarta sekarang bisa jadi ada lima sampai sepuluh penerbitan. Itu belum termasuk koran di tingkat kabupaten atau kota. Grup Jawa Pos terkenal paling gencar menerbitkan koran baru di daerah dengan panjipanji radar-nya. Permasalahannya, pertumbuhan jumlah pers ini belum diimbangi dengan kualitas. Sering muncul pengaduan ke Dewan Pers, betapa pers didirikan hanya karena motif politis dan ekonomis, tidak mempedulikan kepentingan idealis. Padahal, seharusnya kepentingan idealis menjadi ruh atau spirit bagi berjalannya bisnis pers. Sekarang di mana-mana muncul keluhan terhadap pers atau wartawan, karena wartawan dianggap tidak menghargai profesinya sendiri yang punya misi mulia. Selalu mudah ditemukan pengakuan seseorang menjadi wartawan hanya karena sudah melamar pekerjaan lain tetapi tidak diterima. Menjadi wartawan dianggap cukup bermodal kartu pers, apalagi kartu pers gampang dibuat atau diperoleh. Hak asasi dalam kemerdekaan kebebasan pers menjadi salah satu sorotan penting dalam pembangunan ekonomi nasional maupun internasional dalam mewujudkan akses informasi dan media massa yang sehat di tengah tantangan global dan modern serta ASEAN Economic Community. Produk Berkualitas dan Keamanan di Kawasan, Masyarakat Cerdas ASEAN harus memperkuat sentralitas dan kapasitas institusionalnya seiring dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi dan perkembangan dinamika keamanan di kawasan. ASEAN harus bisa saling bekerja sama dalam hal perdagangan, perindustrian, dan perekonomian di segala bidang, terutama di Indonesia. ASEAN tentunya membawa dampak baik-buruknya suatu sistem perekonomian yang berupa infrastruktur dan suprastruktur. Pembentukan ASEAN didasari oleh motif politik dan keamanan pada awalnya. Di tengah perang dingin dan rendahnya kepercayaan antar negara di kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan suatu terobosan kerja sama kawasan yang saling menguntungkan. Fokus pada bidang kerja sama ekonomi dan kebudayaan di antara lima negara pendiri menjadi pilihan awal untuk membangun kepercayaan di antara negara anggota ASEAN tersebut, namun, kesadaran pentingnya stabilitas dan perdamaian dikawasan tetap menjadi penggarak utama yang terbukti dengan disahkannya Treaty Amity and


2016

Cooperation in the South East Asia Region pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Pertama, tahun 1976 di Bali. Traktat ini menjadi pilar awal kerja sama politik ASEAN yang menjunjung prinsip penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi dan peningkatan kerja sama. Setidaknya ada beberapa alasan penting kenapa Indonesia terus mendorong pembangunan pilar politik dan keamanan ASEAN. Pertama, dan keamanan merupakan pelaksanaan mandat pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dalam berperan aktif untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara terus berkembang, baik sengketa tradisional antar negara maupun tantangan modernisasi. Secara tradisional, penyelesaian sengketa batas wilayah atau delimitasi maritim antar negara di ASEAN masih belum usai. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di seIndonesiar perbatasan Candi Preah Vihear menjadi contoh nyata. Di laut, sengketa atas fitur dan delimitasi maritim, khususnya antara negara anggota ASEAN dengan RRT, menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Laut Tiongkok Selatan adalah jalur navigasi penting bagi pelayaran dunia. Konflik terbuka di LTS akan membawa ekses negatif, baik secara ekonomi maupun secara geo-politik bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut. Kedua, pembangunan politik dan keamanan menjadi fondasi awal pembangunan ekonomi Indonesia dan negara anggota ASEAN. Perdamaian dan keamanan selalu menjadi prasyarat pembangunan ekonomi, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Konteks ASEAN, pembangunan nilai-nilai perdamaian dan keamanan sejak awal berdirinya ASEAN telah menciptakan ruang bagi pembangunan ekonomi di ASEAN. Berangkat dari pemahaman dan pemikiran di atas perkembangan dan pembaharuan produk dan produktivitas yang berkualitas, serta keamanan produk dalam kawasan Indonesia yang mempunyai geo-politik dan geo-strategi yang baik di kawasan Asia Tenggara akan berdampak pada kembalinya efektivitas jalur transportasi perdagangan dan perekonomian yang baik. B. ANALISIS 1. Kebebasan Pers, Penentu Perubahan Informasi dan Akses Publik; Kebebasan pers di sini adalah sebagai terjemahan dari freedom of the press, yang dianalogikan sebagai kebebasan dari penguasa. Dalam sejarah (Adinegoro,1961: 60), pengakuan dan perlindungan atas hak untuk bebas dari pengaruh atau tekanan penguasa sudah dimulai sejak deklarasi Magna Charta (1215). Dalam konteks pers, secara eksplisit ditetapkan dalam Pasal 12 Virginia Bill of Right (15 Mei 1776) tentang kebebasan persuratkabaran. Selanjutnya, spirit Piagam Virginia dimasukkan ke dalam Konstitusi Amerika Serikat (1787). Kemudian, tahun 1789, Piagam Virginia diadopsi pula oleh Perancis. Kebebasan pers dengan demikian adalah kebebasan berkomunikasi dan berekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaanya dilindungi oleh negara. Salah satu pendekatan untuk melihat praktik kebebasan pers adalah dengan teori pers bebas (libertarian). Teori pers bebas (libertarian) merupakan antitesa dari pendekatan sebelumnya dalam praktik pers, yaitu pers otoriter (outritarian), yang menjadikan pers sebagai subordinat pemerintah atau negara. Sebagaimana nama yang melekat pada dirinya, pers libertarian merupakan praktik kebebasan pers, yang dalam praktiknya menolak intervensi pemerintah atau penguasa dalam memberikan


2016

informasi kepada khalayak pembacanya. Pers, dalam teori libertarian bukan subordinat dari penguasa, melainkan mitra sejajar pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Penelitian ini hanya akan membahas dan menggunakan pers libertarian atau pers bebas sebagai pendekatan untuk melihat fenomena praktik kebebasan pers di tanah air. Pers bebas diyakini lahir dari rahim libertarian, yang menjadikan kebebasan individu sebagai hak asasi. Siebert (1986: 43) menjelaskan bahwa lahirnya pers bebas dipengarui oleh filsafat libertarian yang berkembang di abad XVII dan XVIII. Prinsipprinsip demokrasi yang menghargai dan memberikan kebebasan individu dalam memandang realitas sosial merupakan prinsip-prinsip utama dalam filsafat libertarian. Manusia menurut kaum libertarian adalah binatang yang rasional dan memiliki tujuan sendiri. Kebahagian dan kesejahteraan individual adalah tujuan masyarakat, dan manusia sebagai organisme yang berfikir, sanggup mengorganisir dunia sekelilingnya dan membuat keputusan yang dapat memajukan kepentingannya. Para filsuf libertarian menolak dengan tegas anggapan bahwa negara adalah ekpresi usaha manusia yang tertinggi, meski mereka mengakui dengan sedikit keraguan, bahwa negara merupakan alat yang berguna dan bahkan sangat diperlukan. Kebenaran menurut kaum libertarian adalah sesuatu yang bisa saja berbeda dengan yang diajarkan sebelumnya, tetapi kebenaran merupakan kesatuan yang pasti dan dapat ditemui serta dapat didemonstrasikan kepada semua manusia yang berfikir. Secara sederhana menurut Siebert, teori libertarian menempatkan manusia sebagai mahluk yang berakal yang mampu membedakan sendiri mana yang benar mana yang salah. Mereka tidak perlu dibimbing oleh penguasa. Kebenaran tidak lagi menjadi milik kekuasaan, tetapi menjadi salah satu hak asasi manusia, dan karenanya menjadi milik setiap individu. Sumbangan terpenting liberalisme dalam kehidupan masyarakat, terutama hubungan pers dan penguasa adalah pernyataan pentingnya setiap orang, kepercayaan pada kemampuan berfikirnya, dan konsep hak-hak asasi, di mana kebebasan memilih agama, berbicara, dan kebebasan pers merupakan bagiannya. Siebert (1986: 48) mengutif pendapat Prof. Carl Becker yang dianggap sangat tepat sebagai landasan bagi pemikiran di atas. Bagi masyarakat demokratis, pers bahkan dibaca sebagai pilar keempat, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pers dalam konteks ini berfungsi sebagai ”anjing penggonggong”, selain fungsi ekonomi, informasi, hiburan dan pendidikan bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat oleh pers bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan menempatkan dirinya sebagai kekuatan lain diluar pemerintah dalam arti luas. Hal ini wajar, dari beberapa kajian literatur yang peneliti lakukan, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan peranan pers yang begitu signifikan dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Kebebasan pers, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut berbanding lurus dengan prilaku korupsi oleh pelaksana pemerintahan. Kebebasan pers juga berdasarkan penelitian tersebut, berbanding lurus dengan kehidupan yang lebih baik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Kebebasan pers, seperti ditunjukkan dari penelitian tersebut, bahkan berbanding lurus dengan pengetahuan dan partisifasi politik masyarakat. Gagasan ini menyimpulkan bahwa, petama, rendahnya tingkat kebebasan pers dapat menyebabkan korupsi meningkat. Bahwa di negara-negara dengan tingkat pengawasan sipil mereka yang rendah terhadap kepentingan umum, peningkatan pendidikan (pendidikan, terutama lebih maju) mungkin tidak memiliki dampak positif yang diharapkan pada korupsi, terutama saat mereka bisa meningkatkan agen sewa mencari kapasitas. Kami memberikan bukti empiris bahwa kenaikan sekunder dan pendidikan tinggi memiliki dampak negatif terhadap korupsi di negara-negara yang


2016

kurangnya kebebasan pers. Tidak, sebaliknya, tidak ada efek negatif seperti dari pendidikan dasar Kami kemudian berkonsentrasi pada hubungan langsung antara kebebasan pers dan korupsi. Meskipun mudah diamati dan diakui secara luas bahwa tingginya tingkat kebebasan pers cenderung berjalan seiring dengan rendahnya tingkat korupsi (dan wakil versa), kami telah menyediakan bukti bahwa penyebab berjalan terutama dari pers kebebasan untuk korupsi, yaitu tidak adanya kebebasan pers mengarah pada korupsi meningkat. Penguatan kebebasan pers dengan demikian merupakan alat yang efisien dalam memerangi korupsi. Kedua, hubungan antara keterbukaan perdagangan dan korupsi tidak menjadi fokus utama artikel ini, namun tampaknya layak disebutkan bahwa hasil kami berbeda secara substansial dari yang disajikan dalam literatur empiris sejauh ini. Minoritas artikel tidak menemukan korelasi kuat, tetapi mayoritas menemukan korupsi lebih rendah tingkat berjalan beriringan dengan keterbukaan lebih untuk berdagang. Anehnya, Indonesia menemukan berlawanan kuat efek dalam dimensi waktu, yaitu negara-negara yang meningkatkan keterbukaan mereka terhadap perdagangan mengalami tingkat korupsi meningkat pada saat yang sama. Sebagai masalah ini belum menjadi fokus utama dari makalah ini kami ingin menginterpretasikan temuan ini bersama kebijaksanaan, dan terutama sebagai cara untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih mendalam. Namun, ketika Indonesia berpikir bahwa pembukaan umum di atas sebuah ekonomi untuk perdagangan internasional berkhasiat dalam dirinya sendiri, untuk saat ini kami akan meminta untuk sangat hati-hati dalam membuka advokasi demi melawan korupsi. T. Leeson (2005) melakukan gagasan dengan judul Media Freedom, Political Knowledge, and Participation. Seperti judulnya penelitian ini menitikberatkan pada relasi kebebasan media terhadap pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat. Gagasan ini dilakukan dengan survei terhadap tiga belas negara di Eropa di antaranya Turki, Romania dan Bulgaria. Kebebasan pers merupakan hak asasi warga Negara. Karenanya, kebebasan pers dalam masyarakat demokrasi merupakan pengejawantahan hak asasi manusia tersebut. Dengan membuka kran demokrasi melalui kebebasan pers berarti Indonesia membuka atau memberikan kesempatan kepada warga negara untuk mendapatkan hak asasinya. Kajian-kajian mengenai urgensi kebebasan pers bagi masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan pers sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak publiknya seperti, partisipasi dalam politik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik, serta menjaga kekuasaan dari prilaku menyimpang dan korupsi. Kebebasan pers bahkan menjadi jaminan bagi investor untuk menanamkan modalnya. Meskipun kajian-kajian ini bersifat kuantitatif, tetapi paling tidak membuka mata Indonesia bahwa kebebasan pers sedikit banyak membantu dalam mewujudkan masyarakat yang lebih baik. Namun harus dicatat juga bahwa dalam konteks tertentu, kebebasan pers bukanlah “barang” mahal. Studi-studi kuantitatif di atas memberikan gambaran kepada Indonesia bahwa terdapat negara-negara terutama di Asia Tenggara. Konteks Asia Tenggara dalam kerangka pembangunan ekonomi akan dihadapkan pada pers akan menyediakan informasi dan kemudahan dalam menjangkau berita-berita yang update dan dapat diterima masyarakat serta kuat dalam menginformasikan segala wujud perekonomian yang berbasis good governance and good government dalam kerangka pembangunan pemerintahan yang berkelanjutan dengan segala arus informasi, teknologi dan globalisasi. 2. Konsumen Cerdas Undang-undang Perlindungan Konsumen di ASEAN merupakan alat penting dalam mendukung terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kesadaran ini terbukti dengan telah dibuatnya UU perlindungan Konsumen di Brunei Darussalam, Indonesia,


2016

Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam, sedangkan Kamboja dan Myanmar sedang dalam proses penyelesaian domestik mereka. Saat ini, ASEAN telah berhasil membuat website mekanisme ganti rugi konsumen lintas perbatasan www.aseanconsumer.org dan Leaflet Pengaduan Konsumen ASEAN www.asean.org, termasuk juga bisa dimanfaatkan untuk turis yang mengunjungi ASEAN. Diharapkan dengan fasilitasi ini, konsumen ASEAN bisa menjadi konsumen yang cerdas, teliti dan cermat dalam memilih barang-barang yang akan dikonsumsi serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai konsumen yang baik.Selain itu, Komite Perlindungan Konsumen ASEAN (ASEAN Committte on Consumer Protection/ACCP) juga telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan ASEAN Expert Group on Competition (AEGC) dan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) untuk menghasilkan yang lebih baik untuk konsumen ASEAN nantinya. Adapun tantangan dan peluangnya ke depan, Direktorat Pemberdayaan Konsumen, bekerjasama dengan Direktorat Kerja sama ASEAN Kementerian Perdagangan terus menerus menggalakkan kegiatan untuk bisa membuat konsumen ASEAN termasuk Indonesia menjadi konsumen yang cerdas yaitu sebagai konsumen harus dapat menegakkan hak dan kewajibannya, teliti sebelum membeli, memperhatikan label, kartu manual garansi dan tanggal kadaluarsa, memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan standar mutu K3L, serta membeli barang sesuai dengan kebutuhan dan bukan keinginan. C. SIMPULAN Rencana aksi masyarakat cerdas dalam nilai hak asasi manusia terhadap kegiatan bisnis adalah peranan pers dalam hubungan kemudahan akses informasi secara universal dalam mempertahankan nilai-nilai hak asasi manusia. Kebebasan dan kemerdekaan pers harus dilindungi oleh negara, pemerintah dan masyarakat terutama dalam kerangka pembangunan ekonomi ASEAN. Media akan memberikan informasi yang terbaru dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Informasi yang berupa infrastruktur dan suprastruktur dalam pembangunan nasional. Terutama ASEAN akan mencapai prestasi dalam kerangka pembangunan perekonomian di daerah melalui prinsip good government and good governance dalam suatu pemerintahan di daerah. Rencana aksi berikutnya adalah sejauh mana masyarakat Indonesia menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih segala bentuk perdagangan, perekonomian dan dunia bisnis dengan cara memfilter segala bentuk barang dan jasa dalam kerangka profit dalam produksi dan produktivitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara publik. D. DAFTAR PUSTAKA A. Masyhur, Effendi. 2005. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Ghlmia Indonesia. Bogor D. Adinegoro, 1961. Publistik dan Djurnalistik, cet. 1 Jakarta: Gunung Agung Siebert, F.S. Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. 1956. Four Theories of the Press. Urbana, IL: University of Illinois Press. Jazim, Hamidi, dan M. Husnu, Abadi. 2001. Intervensi Negara Terhadap Agama: Gagasan Konvergensi atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia. UII Pres Yogyakarta.

Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Recommend Documents