Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
KEUTUHAN PANCASILA DALAM PENGARUH MEA Dwi Desyantari1 Dewinta Krisdayanti2 Fury Rahayu³
STKIP PGRI Jombang
[email protected] ABSTRAK Pancasila sebagai philosopiche grondslag bertujuan untuk meningkatkan karakter dan nilai-nilai kepribadian bangsa yang berwawasan kebangsaan dan berkeadaban. Pembentukan pancasila diyakini sebagai dasar penyangga Negara dalam system penyelenggaraan pemerintahan Negara yang berkedaulatan Negara, rakyat dan wilayah serta pengakuan antar Negara yang demokratis, berkesejahteraan dan berkeadilan social. Nilai-nilai pancasila akan berkonspirasi dengan suatu pergerakan konstitusi Negara yang bersifat deklaratif dan konstitutif dengan cara dan kekuasannya. Pancasila sebagai corong Negara ikut adil dalam memberikan suatu gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan yang falsafati, dan menuju pembaharuan yang adil dan bijaksana sebagaimana amanah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. MEA dengan gagasannya ekonomi yang berperadaban akan mempunyai pengaruh yang luas dalam dinamika masyarakat ekonomi rendah. MEA juga bias dijadikan hal yang menguntungkan dalam berinvestasi dalam dan luaar negeri. MEA juga dapat dijadikan momentum untuk berkompetisi secara sehat dan berkeadaban. Pengaruh MEA akan memunculkan konflik dan kerjasama antar bangsa yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Replubik Indonesia, baik dari wilayah, kedaulatan Negara, bahkan dalam aspek hubungan politik, ekonomi, sosio-cultur, dan religiounitas. Oleh karena itu, perlu gagasan lebih lanjut mengenai system ekonomi dan tata aturan dalam perundang-undang yang membatasi pemberlakuan MEA di Indonesia, dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan. Kata kunci : pancasila, pengaruh MEA
1
Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang 3 Mahasiswa Program Studi PPKn STKIP PGRI Jombang 2
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
A. PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya dan adat istiadat yang diyakini sejak dulu. Masyarakatnya yang beragam baik dari segi agama, bentuk fisik, adat istiadat dan budaya menuntut terbentuknya suatu peraturan atau konsep yang dapat mengatur tatanan hidup seluruh bangsa. Oleh karena itu sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, Pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia dijadikan dasar negara dan pandangan hidup bangsa indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Ideologi pancasila inilah yang menentukan tingkah laku khas bangsa indonesia sehingga menjadikan jati diri bangsa berbeda dengan negara-negara lain. Akan tetapi pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar pancasila yang akan mempengaruhi budaya lokal harus diwaspadai agar budaya kita tidak hilang tergilas oleh budaya asing. Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat indonesia tentang nilai-nilai dasar ideologi pancasila menyebabkan berkurangnya rasa cinta tanah air. Asal mula Pancasila secara materil merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yaitu berupa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila; secara formal merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah pergerakan nasional yang berpuncak pada proklamasi kemerdekaan, yaitu berupa proses perumusan dan pengesahannya sebagai dasar filsafat NKRI. Secara materil, nilai-nilai Pancasila bermula dari tradisi hidup-berdampingan (antar-yang-berbeda agama), toleransi umat beragama, persamaan haluan politik yang anti-penjajahan untuk mencita-citakan kemerdekaan, gerakan nasionalisme, dan sebagainya. Yang kesemuanya telah hidup dalam adat, kebiasaan, kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia. Secara formal, perumusan Pancasila disiapkan oleh BPUPKI (29 Mei s.d. 1 Juni 1945) dan disahkan oleh PPKI (18 Agustus 1945). Asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara dibedakan kedalam: (1)causa materialis yaitu berasal dari dan terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan; (2) causa formalis dan finalis, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sekitar proklamasi kemerdekaan; (3) causa efisien, yaitu terdapat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam tataran sosiologis Pancasila mampu mencerminkan karakter dan jadi diri masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai luhur kesukuan dan kebudayaan nasional yang dimiliki dan tidak dapat dimiliki oleh bangsa lainnya. Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan sikap pluralitas (kemajemukan) kultur budaya masyarakat dalam kearifan lokal menjadi sasaran dalam keragaman, perbedaan dan kesederajatan sebagai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan kesepakatan politik ketika negara Indonesia didirikan,dan hingga sekarang di era globalisasi,Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada pancasila sebagai dasar negara.Sebagai dasar negara tentulah pancasila harus menjadi acuan Negara dalam menghadapi tantangan global dunia yang terus berkembang.Di era globalisasi ini peran pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa indonesia,karena dengan adanya globalisasi batasan batasan diantara negara seakan tak terlihat,sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa indonesia,jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi tentunya globalisasi itu akan menjadi hal yang positif karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antar bangsa dan negara di dunia.Tapi jika kita tidak dapat memfilter dengan baik sehingga hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan indonesia.
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak di seluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara ASEAN. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. MEA akan menjadi kesempatan yang baik buat Indonesia karena hambatan perdagangan akan berkurang, bahkan menjadi tidak ada. Ini akan berdampak pada peningkatan eskpor yang pada akhirnya akan meningkatkan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Di sisi lain, muncul tantangan baru bagi Indonesia berupa permasalahan homogenitas komoditas yang diperjualbelikan, contohnya untuk komoditas pertanian, karet, produk kayu, tekstil, dan barang elektronik. Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi MEA. Itu disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap. Keterbatasan infrastruktur dalam negeri juga menjadi masalah krusial di masa mendatang. Namun demikian, Indonesia mesti menyiapkan diri menghadapi MEA 2015 karena pesaing negara ASEAN lainnya lebih kuat industri keuangannya. MEA merupakan inisiatif negara-negara ASEAN untuk mewujudkan ASEAN menjadi kawasan perekonomian yang solid dan diperhitungkan dalam percaturan perekonomian Internasional. Para Pemimpin ASEAN telah sepakat untuk mewujudkan MEA tahun 2015 dengan 4 pilar, yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi, (2) kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang setara, dan (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global. Dengan adanya MEA, tujuan yang ingin dicapai adalah adanya aliran bebas barang, jasa, dan tenaga kerja terlatih (skilled labour) , serta aliran investasi yang lebih bebas. Bagi Indonesia, pembentukan MEA 2015 akan memberikan beberapa tantangan yang tidak hanya bersifat internal di dalam negeri, tapi terlebih lagi persaingan dengan sesama negara ASEAN dan negara lain di luar ASEAN, seperti China dan India. Persaingan yang ketat ini akan berdampak pada harga yang kompetitif pula, bukan hanya komoditi/produk/jasa unggulan industri besar, tapi juga sektor UKM karena kesamaan karakteristik produk. Dalam hal ini, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha untuk mempersiapkan kualitas diri dan memanfaatkan peluang MEA 2015, serta harus meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan \negara anggota ASEAN lainnya, sehingga ketakutan akan kalah saing di negeri sendiri akibat terimplementasinya MEA 2015 tidak terjadi. Tahun 2016 merupakan tahun dimana kesepakatan MEA akan di terapkan diseluruh wilayah kawasan negara ASEAN. MEA adalah suatu kesepakatan yang di bentuk oleh seluruh negara kawasan Asia Tenggara untuk membuat pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing negara ASEAN dan meningkatkan stabilitas perekonomian negara-negara ASEAN. Kesepakatan ini adalah indikator keberhasilan perekonomian suatu negara terutama tanah air kita indonesia. Namun di balik dampak positif yang di terima, kesepakatan ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap nilai-nilai pancasila sebagai ideologi bangsa indonesia, misalnya masuknya budaya luar ke indonesia sehingga mengikis budaya lokal, semakin sedikitnya sektor produksi dimana sektor-sektor
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
produksi tersebut di kelola dan di kuasai oleh negara lain, sumber daya alam indonesia dikelola oleh orang luar sampai dampak yang paling besar yaitu berkurangnya rasa nasionalisme bangsa B. Analisa A. PENGERTIAN PANCASILA Secara etimologis istilah “Pancasila” berasal dari Sansekerta dari India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa sansekerta perkataan “Pancasila” memilki dua macam arti secara leksikal yaitu : “panca” artinya “lima” “syila” vokal I pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar” “syiila” vokal i pendek artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh” Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila “ yang memilki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah adalah istilah “Panca Syilla” dengan vokal i pendek yang memilki makna leksikal “berbatu sendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting. Pancasila secara Historis Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam siding tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di mana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat. Pengertian Pancasila secara Terminologis Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan.
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
Pancasila sebagai berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Adapun pilar-pilar dalam pancasila : 1. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: pañca berarti lima dan śīla berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD„45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. 3. BHINNEKA TUNGGAL IKA Frasa Bhinneka Tunggal Ika sendiri berasal dari bahasa Jawa Kuna dan dalam penerjemahannya sehari-hari kedalam Bahasa Indonesia akan bermakna “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. 4. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah bentuk dari negara Indonesia, dimana negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan, selain itu juga bentuk negaranya adalah republik, kenapa NKRI, karena walaupun negara Indonesia terdiri dari banyak pulau, tetapi tetap merupakan suatu kesatuan dalam sebuah negara dan bangsa yang bernama Indonesia. Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pancasila yang merupakan dasar Negara Republik Indonesia memiliki makna dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila-silanya, karena setiap butir pancasila itu dirumuskan dari nilai-nilai yang sudah ada sejak zaman dulu dalam kehidupan pribadi bangsa Indonesia. Adapun makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila-sila itu adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa Merupakan butir sila pertama dari ke-5 sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama ini merupakan induk dari sila-sila ke dua, tiga, empat, dan lima dimana sila Ketuhanan Yang Maha Esa ini menjadi dasar bagi seluruh umat beragama di Indonesia dalam menjalankan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bermasyarakat, beribadah, bersosialaisasi dan dalam aspek kehidupan lainnya. Dalam sila ini bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan Sang Pencipta dan mengakui bahwa seluruh alam semesta ini adalah ciptaan-Nya. 1. Percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Saling menghormati dan bekerjasama dengan pemeluk agama lain tanpa adanya sekat atau batas agama. 3. Saling menghormati dan bertoleransi dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 4. Tidak memaksakan suatu agama kepada pemeluk gama lain. 2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
Butir kedua dari Pancasila yang mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan mahluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Yang intinya seluruh manusia itu sama derajatnya baik si miskin maupun si kaya, yang berpangkat dan tidak mereka tetap sama. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban. 2. Saling mencintai sesama manusia. 3. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 4. Tidak ssemena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanisiaan. 6. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3. Persatuan Indonesia Merupakan sila ke-3 dari Pancasila yang mengandung makna bahwa Indonesia ini adalah negara persatuan dan menjunjungtinggi nilai kesatuan. Ini dibuktikan dengan kehidupan diseluruh penjuru Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke yang beraneka ragam suku, budaya, ras, dan agamanya tetapi mereka tetap mengakui bahwa mereka adalah satu yaitu Bangsa Indonesia, yang terkenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika “walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. 1. Menjaga pesatuan dan kesatuan NKRI. 2. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 3. Cinta tanah air Indinesia. 4. Bangga terhadap bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, pasti terjadi banyak perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam setiap aspek kehidupan, hal ini dikarenakan tidak ada manusia di dunia ini yang sama. Untuk itu sila keempat Pancasila ini menjelaskan tentang budaya demokrasi, bahwa perbedaan itu hal yang wajar dan tidak perlu diperdebatkan dan setiap warga negara Indonesia berhak dan diberi kebebasan dalam menyampaikan pendapatnya baik pribadi maupun di muka umum. Bahkan kebanyakan orang mengatakan bahwa yang membuat indah itu adalah perbedaan, tanpa perbedaan itu dunia ini akan terasa monoton. 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Mengutamakan budaya musyawarah mufakat dalam mengambil setiap keputusan bersama. 4. Menghormati setiap pendapat yang ada, dengan prinsip bahwa perbedaan pendapat itu wajar. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Seluruh manusia didunia ini memiliki keadilan yang sama tanpa membedakan status sosial atau ukuran apapun. Di Indonesia seluruh keadilan rakyat dijiwai oleh sila kelima Pancsila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berarti seluruh rakyat Indonesia memiliki keadilan dan derajat yang sama baik dimata pemerintah maupun didepan hukum. 1. Menjunjung tinggi keadilan. 2. Bersikap adil terhadap sesama. 3. Menolong sesama manusia yang membutuhkan. 4. Menghargai dan menghormati orang lain tanpa memilih-milih. 5. Melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda adalah bukti otentik bahwa tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia dilahirkan. Proses kelahiran Bangsa Indonesia ini merupakan buah dari perjuangan rakyat yang selama ratusan tahun tertindas dibawah kekuasaan kaum kolonialis pada saat itu, kondisi ketertindasan inilah yang kemudian mendorong para pemuda pada saat itu
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
untuk membulatkan tekad demi mengangkat harkat dan martabat hidup orang Indonesia asli, tekad inilah yang menjadi komitmen perjuangan rakyat Indonesia hingga berhasil mencapai kemerdekaannya 17 tahun kemudian yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumusan Kongres Pemuda ditulis Moehammad Yamin pada secarik kertas yang disodorkan kepada Soegondo ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir kongres (sebagai utusan kepanduan), sambil berbisik kepada Soegondo : ” Ik heb een eleganter formulering voor de resolutie. ” yang artinya ( Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini ), yang kemudian Soegondo membubuhi paraf setuju pada secarik kertas tersebut, kemudian diteruskan kepada yang lain untuk paraf setuju juga. B. KEDUDUKAN PANCASILA Sebagaimana kita ketahui bersama, Pancasila secara formal yuridis terdapat dalam alenia ke empat pembukaan UUD 1945.Disamping itu, arti formal menurut hukum yuridis atau formal yuridis maka Pancasila juga mempunyai isi dan arti yaitu unsur-unsur yang menyusun Pancasila tersebut. Pancasila memiliki isi dan arti yang bersifat universal atau umum, yaitu merupakan prinsip-prinsip dasar filsafat bangsa dan Negara Indonesia yang terlekat pada kelangsungan hidup Negara Indonesia yang merupakan sumber darisegala nilai, norma, maupun sifat-sifat yang meyangkut segala hal dalam pelaksanaan dan penyelenggaran Negara. Isi dan arti dari Pancasila tersebut antara lain: 1. Sila Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung arti: a) Percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. b) Menjamin warga masyarakat untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. c) Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. d) Menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama. e) Bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengandung arti: a) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. b) Menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan. c) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. d) Bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat. 3. Sila Persatuan Indonesia, mengandung arti: a) Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. b) Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta dan bangga kepada tanah air dan bangsa.. c) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. d) Mengembangkan pergaulan dan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung arti: a) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. b) Mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. c) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
d) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. e) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung arti: a) Berperilaku yang mencerminkan sikap kekeluargaan, kegotongroyongan dan sikap adil kepada sesama. b) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. c) Menghormati hak orang lain. d) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan merugikan kepentingan umum. e) Melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan bangsa, B. Kedudukan dan Fungsi Pancasila 1. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa dan Negara Dalam hal ini Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, dengan kata lain Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup di segala bidang. Tingkah laku dan tindakan perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dilandasi dari semua sila Pancasila, karena Pancasila adalah satu kesatuan dan tidak dapat dilepas-pisahkan dari yang satu dengan yang lain. Pancasila yang harus dihayati dan dijadikan pandangan hidup bangsa dan negara adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, dengan demikian jiwa beragama (sila pertama), jiwa berperikemanusiaan (sila kedua), jiwa berkebangsaan (sila ketiga), jiwa berkerakyatan (sila keempat), dan jiwa yang menjunjung tinggi keadaan sosial (sila kelima). 2. Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila dalam hal ini sering disebut dengan Dasar Filsafat Negara.Pancasila digunakan dasar dalam mengatur pemerintah negara atau sebagai dasar mengatur penyelenggaraan Negara. Pengetian Pancasila sebagai dasar negara ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang berbunyi “ ..…. maka disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:…..” Fungsi pokok dari Pancasila sebagai dasar negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum.Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 (jo. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPRS No.IX/MPR/1978).Di dalamnya dijelaskan bahwa sumber tertib hukum Negara Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum, dan cita-cita moral. Adapun perwujudan sumber dari segala sumber hukum bagi Negara Indonesia adalah: a. Proklamasi 17 Agustus 1945. b. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. c. Undang-undang Dasar Proklamasi, terutama perwujudan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuhnya. d. Surat perintah 11 Maret 1966. 3. Pancasila sebagai Ideologi Negara Yang dimaksud dengan istilah Ideologi Negara adalah kesatuan gagasan- gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan.Ideologi
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
negara menyatakan suatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Pancasila sebagai ideologi negara dengan tujuan segala sesuatu dalam bidang pemerintahan ataupun semua yang behubungan dengan hidup kenegaraan harus dilandasi dalam hal titik tolak pelaksanaannya, dan diarahkan dalam mencapai tujuannya dengan pancasila.Dengan menyatukan cita-cita yang ingin dicapai ini maka dasarnya adalah sila kelima, ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dijiwai oleh sila-sila yang lainnya sebagai kesatuan. 4. Pancasila sebagai Pemersatuan Bangsa Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beraneka ragam adat dan budaya, pada dasarnya setiap adat budaya telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila sehingga dapat dinyatakan berpancasila dalam adat budaya.Di samping itu, di dalam kehidupan beragamapun telah mengamalkan juga kelima unsur Pancasila dalam kehidupan seharihari.Setiap agama di Indonesia pada dasarnya mengajarkan berketuhanan, mengajarkan juga tentang kemanusiaan dan menumbuhkan rasa persatuan dan keadilan.Jadi semua bentuk agama apapun di Indonesia telah mengamalkan Pancasila sehingga dalam kehidupan beragama ada rasa persatuan dan saling menghormati antar umat beragama. Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam-macam suku pun bukan menjadi suatu pembeda bagi warga negara Indonesia, justru ini dijadikan nilai positif bagi Indonesia sebagai negara yang beragam suku dan budaya. Semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua adalah prinsip kuat bangsa Indonesia walaupun Indonesia adalah bangsa majemuk yang multi agama, multi bahasa, multi budaya dan multi ras. C. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan utama MEA 2015 adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Keterlibatan semua pihak di seluruh negara anggota ASEAN mutlak diperlukan agar dapat mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang kompetitif bagi kegiatan investasi dan perdagangan bebas yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi seluruh negara ASEAN. Ada dua tantangan besar dalam pelaksanaan MEA 2015. Pertama, jurang horizontal antara negara dengan kelas ekonomi maju dan yang masih menengah dan maju. Kedua, jurang vertikal antara negara yang demokratis liberal dan masih otoriter. Bagaimana kita membangun komunitas kalau nilai kita butuhkan sekarang dalam menghadapi MEA nilai yang menjadi pengikat berbeda dan taraf kehidupan berbeda? Yang adalah menyelesaikan pekerjaan rumah bersama- sama. Pemerintah perlu menyosialisasikan rencana aksi menghadapi tantangan regional. Kerjasama antar negara menjadi tak ada artinya bila masyarakat tak terlibat. Dalam beberapa hal, Indonesia dinilai belum siap menghadapi MEA 2015. Hal itu disebabkan daya saing ekonomi nasional dan daerah belum siap. Keterbatasan infrastruktur dalam negeri juga menjadi masalah krusial di masa mendatang. Persoalan ini tentunya harus diselesaikan oleh Pemerintah dalam jangka waktu dua tahun mendatang. Namun, bagaimanapun, Indonesia mesti menghadapi MEA 2015, kendati beberapa negara ASEAN lainnya kuat industri keuangannya. Paling tidak, melakukan sejumlah reformasi dalam segi regulasi dan kebijakan-kebijakan yang paling tidak bisa membuat kita memiliki daya saing di antara negara-negara di ASEAN. Pengertian dan Latar Belakang Terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ASEAN Merupakan perserikatan negara-negara di kawasan asia tenggara untuk menggalang kerjasama regional untuk mencapai tujuan yang telah tertuang dalam deklarasi Bangkok yang
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
mana ditandatangani oleh lima menteri luar negeri dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tujuan dibentuknya ASEAN itu sendiri antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional, meningkatkan kerjasama yang aktif. Pada tahun 1997-1998 krisis ekonomi yang mengguncang Asia membawa dampak yang besar bagi tatanan perekonomian negara-negara dikawasan asia tenggara. Setelah sepuluh tahun negara-negara di asia berhasil bangkit dan membentuk kembali stabilitas perekonomiannya. Namun pertumbuhan perekonomian tiap negara berbeda. Oleh karena itu kebutuhan akan integrasi ekonomi negara ASEAN menjadi perhatian khusus. Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kasawasan secara menyeluruh di pasar dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN maka seluruh anggota sepakat untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang lebih nyata yaitu ASEAN Economic Community (AEC) atau di indonesia dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) atau dalam kawasan ASEAN di sebut ASEAN Economic Komunity adalah sebuah kesepakatan yang di bentuk oleh negara-negara kawasan asia tenggara dimana tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian tiap-tiap negara anggota, meningkatkan kerjasama yang aktif, serta meningkatkan integritas antara negara-negara anggota. Pada KTT ke-10 di Vientien Laos tahun 2004 disepakati tentang realisasi ASEAN Economic Community pada tahun 2020 dengan membentuk komite High Level Tasks Force (HLTF) yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Namun pada KTT ke-12 di Cebu Filipina tahun 2007 menyepakati percepatan realisasi MEA dari tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan untuk mempercepat ini ditetapkan dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global. Untuk itulah disusun ASEAN Charter sebagai payung hukum, panduan terwujudnya MEA serta menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama negara anggota ASEAN. KESIMPULAN
MEA sangat erat kaitannya dengan Ideologi Pancasila. Masyarakat Ekonomi ASEAN memberikan motivasi besar bagi bangsa indonesia untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia dalam berbagai bidang. MEA memberikan pengaruh terhadap ideologi pancasila baik pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yang di berikan yaitu memotivasi bangsa untuk meningkatkan SDA, menciptakan kesatuan antar negara-negara ASEAN, meningkatkan kesejahteraan bangsa serta memberikan kesempatan kerja di luar negri dengan mudah tanpa ada hambatan dari negara yang dituju. Kemudian dampak negatifnya adalah meningkatnya pengangguran di indonesia dimana jumlah penduduk indonesia yang sangat besar dengan SDM yang lemah, budaya lokal terpengaruh oleh budaya luar serta berkurangnya rasa nasionalisme.
Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper ke-2 “Pengintegrasian Nilai Karakter dalam Pembelajaran Kreatif di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”
2016
Pengaruh negatif MEA dapat dicegah dengan memperkuat persaatuan dan kesatuan bangsa serta pemahaman seluruh warga negara tentang nilai-nilai dasar pancasila dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA Arifiyanto Naufal Muhammad, 2011. Teori Pancasila dan Kewarganegaraan Jakarta : Gre Publishing. Ikhwah.2015.Penguatan Karakter dalam menghadapi MEA.Online.Journal.ustjogja. ac.id/Download/naskah%20seminar.Pdf. Kaelan. 2013. Negara Kebangsaan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. Taufiq, Akhmad,dkk. 2015. Reaktualisasi Pancasila Menyoal Identitas, Globalisasi, dan Diskursus Negara-Bangsa. Yogyakarta : Penerbit Ombak.