PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM C) DI POLRESTA PONTIANAK

Publika, Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Negara Volume 4 Nomor 3 Edisi September 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM C) DI POLRESTA PONTIANAK Oleh: DESSY FAJARWATI NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Tahun 2015 Email :[email protected]

Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi ( SIM C ) Di Polresta Pontianak masih belum mengacu kepada aturan yang berlaku dan belum sesuai dengan harapan masyarakat karena masih ditemui beberapa permasalahan dalam pelayanan pembuatan SIM, diantaranya adalah dalam pengambilan formulir pendaftaran di loket, masyarakat seringkali merasa tidak adil yaitu seperti adanya pembuat SIM yang sudah datang dan mengantri terlebih dahulu dan ada pembuat SIM yang baru datang namun sudah kenal dengan petugas justru lebih dahulu mendapatkan formulir pendaftaran tanpa harus mengantri. Sedangkan dalam masalah ujian praktek maupun tertulis ada orang-orang yang memiliki kenalan atau koneksi dengan petugas, dapat memperoleh SIM tanpa harus mengikuti ujian tertulis atau ujian praktek, bahkan tanpa mengikuti ujian keduanya. Penelitian ini menggunakan teori Frederick A. Clevaland dalam Pasolong (2008:18) menjelaskan bahwa administrasi publik diadakan untuk memberikan pelayanan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat setelah pemerintah meningkatkan profesionalisme, menerapkan teknis efisiensi dan efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi bagi pemerintah manakala dapat mencerahkan masyarakat untuk menerima dan menjalankan sebagian dari tanggung jawab administrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa Prosedur Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di Polresta Pontianak khususnya di Unit Reg Ident sudah cukup baik akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya petugas memberikan pelayanan tidak mengacu berdasarkan dari alur. Kata-kata Kunci : Prosedur, Pelayanan, Pembuatan Surat Izin mengemudi (SIM C)

Abstract The problem in this research is the service of making a driver's license (SIM C) In Police Pontianak still refers to the applicable rules and not in accordance with the expectations of society because they still encountered some problems in service driver's license, such as making registration forms at the counter, society often feel unfairly ie like the SIM-makers who came and lined up in advance and there is a new SIM makers come but already familiar with the attendant actually first get a registration form without having to queue. While the issue of practical and written exams there are people who have contacts or connections with the officer, can obtain a driver's license without taking the written exam or the exam, even without exams both. This study uses the theory of Frederick A. Clevaland in Pasolong (2008: 18) explains that public administration is held to provide services and benefits can be felt by the public after the government increased the professionalism, technical implementing efficiency and effectiveness, and more profitable for the government when can enlighten the public to receive and run most of the administrative responsibilities. This study used qualitative research methods. The research results showed that the Procedures Making Driving License (SIM C) in Pontianak Police especially in Reg Ident Unit is quite good but not maximized due to the attendant to provide services do not refer to the basis of the groove. Keywords: Procedure, Service, Manufacture License of driving (SIM C)

1 DESSY FAJARWATI, NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


pelayanan yang baik dapat diukur dari

A. PENDAHULUAN

kesenjangan dan harapan spesifik publik. Salah

satu

permasalahan

yang

Berdasarakan

pengamatan

awal

selalu dihadapi di kota-kota besar adalah

penulis Di Polresta Pontianak menunjukan

masalah lalulintas. Hal ini terbukti karena

bahwa pelayanan pembuatan SIM masih

semakin maraknya pelanggaran lalulintas

belum

yang banyak menyebabkan kemacetan dan

berlaku dan belum sesuai dengan harapan

kecelakaan

ini

masyarakat karena masih ditemui beberapa

merupakan salah satu perwujudan dari

permasalahan dalam pelayanan pembuatan

pertumbuhan

SIM,

lalulintas.

Keadaan

penduduk

yang

tidak

mengacu

kepada aturan

diantaranya

adalah

yang

dalam

terkendali. Lalulintas dan pemakai jalan

pengambilan formulir pendaftaran di loket,

memiliki peranan yang sangat penting dan

masyarakat seringkali merasa tidak adil

strategis

penyelenggaraanya

yaitu seperti adanya pembuat SIM yang

dikuasai oleh Negara. Pembinaan perlu

sudah datang dan mengantri terlebih

dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan

dahulu dan ada pembuat SIM yang baru

untuk

dan

datang namun sudah kenal dengan petugas

pengguna jalan yang selamat, aman,

justru lebih dahulu mendapatkan formulir

lancar, tertib, dan teratur. Selain pihak

pendaftaran

yang berwajib menyediakan pelayanan

sedangkan dalam masalah ujian praktek

terhadap pembuatan Surat Izin Mengemudi

maupun tertulis ada orang-orang yang

(SIM) khusus untuk roda dua masyarakat

memiliki kenalan atau koneksi dengan

juga

atas

petugas, dapat memperoleh SIM tanpa

Mengemudi.

harus mengikuti ujian tertulis atau ujian

sehingga

mewujudkan

harus

kepemilikan Pelayanan

lalulintas

memiliki Surat

kesadaran

Izin

pembuatan

Surat

Izin

Mengemudi (SIM) di Polresta Pontianak

tanpa

harus

mengantri.

praktek, bahkan tanpa mengikuti ujian keduanya.

juga merupakan derajat kepolisian untuk

Service provider (Barata: 2000 :

memenuhi permintaan masyarakat akan

11) adalah pihak yang dapat memberikan

pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM)

suatu layanan tertentu kepada konsumen,

yang sesuai dengan proses pelayanan

baik

berdasarkan undang-undang yang berlaku

penyediaan dan penyerahan barang atau

serta dukungan kelengkapan sarana dan

jasa. Penerima layanan

prasarana dalam pelayanan pembuatan

receviver adalah pelanggan atau konsumen

Surat Izin Mengemudi. Kualitas atau mutu

yang menerima layanan dari para penyedia

berupa

layanan

dalam

bentuk

atau service

layanan. 2 DESSY FAJARWATI, NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Frederick

A.

Clevaland

dalam

organisasi

pemerintahan.Hal

ini

Pasolong (2008:18) menjelaskan bahwa

disebabkan oleh perkembangan ilmu

administrasi

untuk

pengetahuan dan teknologi yang

memberikan pelayanan dan manfaatnya

semakin maju dan kompetisi global

dapat

yang sangat ketat”.

publik

dirasakan

diadakan

masyarakat

setelah

pemerintah meningkatkan profesionalisme, menerapkan

teknis

efisiensi

dan

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan

efektivitas, dan lebih menguntungkan lagi

pengetahuan,

bagi

ilmiah,

pemerintah

manakala

dapat

pengembangan

menjadi

atau

literatur

sumber

bacaan

bagi

peneliti

mencerahkan masyarakat untuk menerima

khususnya Ilmu Administrasi pada Kajian

dan menjalankan sebagian dari tanggung

Manajemen Publik

jawab administrasi.

lanjutan

yang

masalah

Pelayanan.

Ratminto dan Atik (2007: 5) yaitu

dan

penelitian

membahas

mengenai

Secara

praktis

segala bentuk jasa layanan, baik dalam

diharapkan hasil penelitian ini dapat

bentuk barang publik atau jasa publik yang

dijadikan sebagai bahan masukan bagi

pada prinsipnya menjadi tanggungjawab

Polresta

dan

meningkatkan kualitas pelayanan dalam

dilaksanakan

oleh

instansi

pemerintahan dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara maupun Daerah, dalam

rangka

masyarakat

memenuhi

maupun

pelaksanaan

untuk

dapat

melaksanakan tugas. Jenis penelitian yang dipergunakan

kebutuhan

dalam penulisan ini adalah jenis penelitian

rangka

deskriptif. Menurut pendapat Sugiyono (

perundang-

2007:11 ) penelitian deskriptif adalah

dalam

ketentuan

Pontianak

undangan.

penelitian yang telah dilakukan untuk

Sinambela,

(2006

:

43)

mengetahui nilai variabel mandiri, baik

mengemukakan pelayanan pubik sebagai

satu variabel atau lebih (independen) tanpa

berikut :

membuat

perbandingan,

“pelayanan sebagai suatu proses

menghubungkan

pemenuhan

dengan variabel yang lain.

kebutuhan

melaui

antara

variabel

atau satu

aktivitas orang lain secara langsung

Teknik pengumpulan data yang

merupakan konsep yang senatiasa

penulis gunakan dalam rangka melakukan

aktual

penelitian adalah sebagai berikut :

dalam

berbagai

aspek

kelembagaan. Bukan hanya pada organisasi

bisnis,

tetapi

a. Wawancara

telah

Wawancara ( interview ), yaitu metode

berkembang lebih luas pada tatanan

pengumpulan data dengan cara penulis 3

DESSY FAJARWATI, NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan

subyek

penelitian

Berkaitan dengan pelayanan umum

untuk

menurut Moenir ( 1995 : 69 ) dikatakan

memperoleh data maupun informasi

bahwa pelayanan umum adalah suatu

yang diperlukan guna mengidentifikasi

perbuatan untuk melayani secara cepat dan

permasalahan.

memuaskan. Masih menurut Moenir ( 1995 : 72 ) dikatakan bahwa agar pelayanan

b. Observasi Pengamatan ( observation ), yaitu

umum dapat dilaksanakan secara baik

sebuah metode yang bertujuan untuk

perlu

mengamati

pelayanan umum sebagai berikut :

dan

meninjau

secara

diperhatikan

sendi-sendi

dalam

langsung terhadap Petugas Pelayanan

a. Kesederhanaan dalam arti prosedur

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM

atau tata cara pelayanan umum

C)

diselenggarakan

di

Polresta

Pontianak

dengan

aktivitas-aktivitas terkait.

secara

mudah,

lancer, murah, tidak bebelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.

c. Dokumentasi Dokumentasi yang diperoleh adalah

b. Kejelasan dan kepastian

sekumpulan data tentang peraturanyang

c. Keamanan

telah

d. Keterbukaan

ditetapkan

sesuai

peraturan-peraturan

dengan

yang

ada

e. Efisiensi

dandokumentasi berupa foto.

f. Ekonomis g. Keadilan yang merata h. Ketepatan

waktu

pelaksanaan

B. KAJIAN TEORI

dalam

pelayanan

arti umum

dapat diselenggarakan dalam waktu

dua

Dalam konsep pelayanan, dikenal

yang ditentukan.

jenis

yaitu

Dalam penyelenggaraan pelayan

penerimaan

publik harus memiliki standar pelayanan

penyediaan

pelaku

pelayanan,

layanan

dan

layanan. Penyedia layanan ( Barata : 2001 :

dan

11) adalah pihak yang dapat memberikan

adanya

suatu layanan tertentu kepada konsumen,

layanan.Standar

baik

ukuran

berupa

layanan

dalam

bentuk

dipublikasikam kepastian

yang

senagai

jaminan

bagi

penerima

pelayanan

merupakan

dinbakukan

dalam

pelayanan

publik.

penyediaan danpenyerahan barang atau

penyelenggaraaan

jasa. Penerima layanan adalah pelanggan

Menurut Keputusan MENPAN Nomor 63

atau konsumen yang menerima layanan

tahun 2004, tentang standar pelayanan

dari para penyedia layanan.

public meliputi : 4



a. Prosedur pelayanan

Pelayanan Pembuatan Surat Izin

b. Waktu penyelesaian

Mengemudi (SIM C) Di Polresta

c. Biaya pelayanan d. Produk pelayanan e. Sarana dan prasarana f. Kompetensi pemberi pelayanan. Dalam menggunakan

penelitian standar

ini

peneliti

pelayan

publik

dalam Surat Keputusan MENPAN Nomor

Pontianak Standar Pelayanan Publik Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2004 (dalam Ratminto dan Atik 2007),Meliputi : a. Prosedur Pelayanan b. Waktu Penyelesaian c. Biaya Pelayanan d. Produk pelayanan e. Sarana dan Prasarana f. Kompetensi Petugas Pelayanan

63 Tahun 2004 sebagai panduan dan pedoman untuk melaksanakan penelitian dilapangan. Dilihat dari berbagai faktor apabila dikaitkan dengan permasalahan penelitian ini dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat

khususnya

dalam

proses

pembuatan Surat Izin Mengemudi, masih

Kualitas Pelayanan Menurut Sinambela (200 : 121) : a. Transparansi b. Akuntabilitas c. Kondisi d. Partisipasif e. Kesamaan hak f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban

terdapat beberapa kelemahan atau belum maksimalnya pelayanan yang diberikan para pemberi layanan kepada masyarakat sebagai penerima layanan di Polresta

Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) Kepada Masyarakat

Pontianak, sehingga apa yang menjadi tujuan dari amanah yang terkandung dalam Surat Keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun

2004

belum

bisa

C. METODE PENELITIAN

terlaksana

sepenuhnya, hal ini dikarenakan masih

Jenis penelitian yantg dipergunakan

lemahnya kesadaran para petugas pemberi

dalam penulisan ini adalah jenis penelitian

layanan untuk mematuhi peraturan yang

deskriptif. Menurut pendapat Sugiyono (

berlaku, sehingga apa yang menjadi tujuan

2007:11 ) penelitian deskriptif adalah

belum tercapai dengan efektif.

penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan,

atau 5



menghubungkan

antara

variabel

satu

2.

dengan variabel yang lain.

Waktu Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C) di Unit

Penulis memilih jenis penelitian

Reg Ident Polresta Pontianak

deskriptif dikarenakan penelitian ini akan mendeskripsikan

keadaan

Waktu juga merupakan komponen

atau

penting dalam memberikan pelayanan.

memberikan gambaran mengenai objek

Terkait dengan waktu dalam sebuah

yang akan diteliti yaitu tentang Pelayanan

pelayanan

Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM C)

Mengemudi

Di Polresta Pontianak.

terhadap kualitas pelayanan, bahwa waktu

pembuatan

Surat

sangatlah

Izin

berpengaruh

dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi masih lama, karena masih banyak keluhan D. HASIL

PENELITIAN

DAN

dari masyarakat. Sedangkan masyarakat sangat

PEMBAHASAN

membutuhkan

petugas

dalam

pelayanan ini. Selain itu juga sikap petugas 1.

Prosedur Yang Diberikan Dalam

sepertinya kurang cepat dalam menangani

Pelayanan Pembuatan Surat Izin

para konsumen sehingga menimbulkan

Mengemudi (SIM C) di Polresta

keluhan dalam waktu pembuatan Surat Izin

Pontianak

Mengemudi ini.

Prosedur

pelayanan

kepada

masyarakat untuk pembuatan Surat Izin

3.

Biaya Dalam Pembuatan Surat Izin

Mengemudi adalah Unit Reg Ident di

menegmudi (SIM C) di Unit Reg

Polresta Pontianak, dapat dikatakan bahwa

Ident Polresta Pontianak.

prosedur pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi

sebenarnya

sudah

Pembuatan Surat Izin Mengemudi

mulai

(SIM C) memiliki hakekat dan tujuan yang

menunjukan kearah kualitas pelayanan

didasarkan pada ketentuan yang berlaku,

yang baik, namun masih belum sesuai

biaya dalam pelayanan pembuatan Surat

dengan keinginan masyarakat. Hal ini

Izin mengemudi masih menyimpang dari

disebabkan Karena masih ada masyarakat

peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

yang merasa adanya perlakuan

yang

2010 tentang jenis dan tarif Penerimaan

kurang adil, sikap petugas yang kurang

Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

ramah dan ketus dalam berkomunikasi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang

jenis

dan

tarif

atas

Jenis 6



Penerimaan bukan Pajak yang berlaku

yang ada sudah cukup, namun dirasakan

pada Kepolisian Republik Indonesia yang

kurang apabila pada saat ramai masyarakat

mana didalamnya untuk pembuatan Surat

untuk membuat Surat Izin Mengemudi.

Izin Mengemudi khususnya SIM C bagi

Hal ini dikarenakan sarana di ruang tunggu

pengendara motor dibebankan tarif sebesar

tidak memadai.Selain itu peneliti juga

Rp.100.000; bagi yang baru membuat SIM

mencari informasi terkait dengan sarana

C

akan

dan prasarana pelayanan dari masyarakat

memperpanjang.karena masih ada keluhan

sebagai invidu yang menggunakan sarana

dari

yang

dan

Rp.75.000;

masyarakat

bagi

tentang

yang

biaya

yang

ada.dibuktikan

dengan

adanya

dikeluarkan lebih besar dari ketentuan

keluhan-keluhan

peraturan diatas.

kekurangan tempat duduk, ruangan yang sempit

4.

dan

masyarakat

harus

berdiri

seperti

menunggu

Produk Pelayanan Yang Diberikan

antrian, kekurangan ini masih bisa ditoleri

di

masyarakat karena dalam masalah fasilitas

Unit

Reg

Ident

Polresta

itu kaitannya dengan anggaran dan biaya

Pontianak Produk pelayanan yang diberikan petugas pelayanan

juga

merupakan

tersebut

bisa

yang ada di unit tersebut.

penentu dikatakan

6.

Pelayanan Yang Diberikan Petugas

berkualitas atau tidak, produk pelayanan

kepada masyarakat Pembuat Surat

sudah cukup baik, karena bahan dari

Izin Mengmudi (SIM C) di Unit Reg

produk Surat izin mengemudi khususnya

Ident Polresta Pontianak

SIM C yang dihasilkan sudah berstandar nasional.

Mengenai

pelayanan

yang

diberikan langsung kepada masyarakat oleh petugas pemberi pelayanan.pelayanan

5.

Sarana Dan Prasarana di Unit Reg

yang petugas berikan masih belum sesuai

Ident Polresta Pontianak

dengan keinginan masyarakat, hal ini

Sarana dan prasarana merupakan persyaratan meningkatkan

sebagai

penunjang

kualitas

dan

karena

masih

adanya

pelayanan

dari

untuk

masyarakat

mutu

petugas berikan kurang adil dan tidak

pelayanan, serta juga dapat menambahkan

tentang

keluhan

yang

memeperhatikan kualitas pelayanan.

kenyamanan apabila sarana dan prasarana memadai untuk kenyamanan masyarakat dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polresta Pontianak, sarana dan prasarana 7 DESSY FAJARWATI, NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN


Peraturan Pemerintah Nomor 50

E. PENUTUP

Tahun 2010 tentang penerimaan a.

Negara bukan pajak, berdasarkan

Kesimpulan Secara umum dalam penelitian ini

hasil penelitian di lapangan masih

dapat disimpulkan bahwa :

terdapat pungutan yang melebihi

1.

Prosedur pelayanan pembuatan Surat

ketentuan tersebut, dan masih

Izin Mengemudi (SIM C) di Polresta

terdapat

Pontianak khususnya di Unit Reg

memberikan

Ident sudah cukup baik akan tetapi

mengacu kepada aturan yang

belum maksimal dikarenakan masih

berlaku.

adanya

2.

petugas

yang

petugas

yang

pelayanan

tidak

tidak

bertanggungjawab yang memberikan

b. Saran

pelayanan tidak mengacu berdasarkan

1.

Sebagai pemberi pelayanan petugas

dari alur proses pembuatan Surat Izin

seharusnya

Mengemudi.

sesuai dengan prosedur pelayanan

Waktu pelayanan yang terdapat di

yang ada dan berdasarkan ketentuan

bagian

yang berlaku dalam pelayanan. Selain

Unit

Pontianak

Reg

Ident

berpariasi,

Polresta hal

ini

memberikan

pelayanan

itu juga petugas seharusnya lebih

dikarenakan adanya pelayanan yang

mempermudah

diberikan petugas tidak sesuai dengan

pembuatan Surat Izin Mengemudi

aturan dan ketentuan yang berlaku,

2.

masyarakat

dalam

Dari segi waktu dalam pelayanan

masih ada masyarakat yang merasa

pembuatan Surat Izin Mengemudi,

bahwa waktu untuk pembuatan Surat

petugas harus cepat dan berusaha

Izin Mengemudi cukup lama dan

memberikan pelayanan dengan baik

melebihi waktu yang yang seharusnya

sehingga tidak ada lagi pelayanan

dan ada juga sebagian orang dengan

yang membutuhkan waktu yang lama,

cepat

Izin

karena waktu ini juga merupakan

Mengemudi, hal ini dikarenakan ada

bagian dari penilaian masyarakat atas

kenalan atau kerabat dari salah satu

baik

petugas pemberi pelayanan di Unit

petugas.

mendapatkan

Surat

Reg Ident Polresta Pontianak.

3.

buruk

pelayanan

dari

Diharapkan kepada para petugas untuk memperhatikan

3.

nya

aturan pelayanan

pada

saat

Biaya dalam pembuatan Surat Izin

memberikan

kepada

Mengemudi sudah diatur dalam

masyarakat, dalam masalah biaya 8



pembuatan Surat Izin Mengemudi petugas

harus

menjujung

tinggi

ketentuan dan peraturan khususnya biaya

pembuatan

Surat

Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 3/Kep/ M.PAN/ 7/ 2003, tanggal 10 Juli 2003, tentang prinsip dan standar pelayanan.

Izin

Mengemudi.

F. DAFTAR PUSTAKA Barata.Atep Adya.2000.Pelayanan Prima. Bandung : Armico Pasolong, Harban.2008. Teori Administrasi Publik. Bandung ; Alfabeta Ratminto & Winarsih A.S.2005. Manajemen Pelayanan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Sinambela,L.Poltak.2006.ReformasiPelaya nan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. Monier,H.A.S.2002. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia.Jakarta: Bumi Aksara Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta. UU No. 14 Tahun 1992 tentang lalulintas dan angkutan jalan (LLAJ) pasal 18 disebutkan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki Surat Izin Mengemudi. Pasal 77 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009, tentang Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat IzinMengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Peraturan perundangundangan ini diterbitkan sebagai pengganti UU No 14 Tahun 1992 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

9 DESSY FAJARWATI, NIM. E01108089 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fisip UNTAN

PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM C) DI POLRESTA PONTIANAK

Recommend Documents