JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016
ISSN: 2337-697X
IMPLEMENTASI PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DI SATLANTAS POLRESTA MALANG Didik Supriyanto; Afifuddin; Rulam Ahmadi Abstrak Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik. Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Dari hasil penelitian mengenai fokus kesederhanaan yang meliputi kesederhanaanprosedur, pemahaman dan pelaksanaan sudah berjalan dengan baik para pemohon tidak ada kesulitan dalam pengurusan pembuatan SIM, fokus kepastian waktu yang menurut pemohon prosesnya berjalan dengan cepat dan tepat waktu, Fokus Akurasi menurut pemohon sudah tergolong baik tidak ada kesalahan data yang diterima pemohon, fokus kenyamanan menurut beberapa pemohon masih belum berjalan dengan baik karena masih terjadinya antrian panjang, halaman parkir kurang memadai dan ruang tunggu yang sempit, fokus transparansi biaya menurut pemohon sudah berlaku sesuai peraturan yang berlaku dan tidak ada tambahan biaya lain. Kata Kunci: Implementasi, Pelayanan, Pembuatan SIM, Kesederhanaan, Ketepatan Waktu, Akurasi, Kenyamanan, Transparansi Biaya. PENDAHULUAN Sebagai pengguna jasa pelayanan publik pada sebuah negara setiap masyarakat akan selalu berurusan dengan instansi pemerintahan untuk keperluan administrasi publik, beraneka dokumen kependudukan dan dokumen usaha, mengharuskan masyarakat untuk berinteraksi dengan aparat pemerintah diberbagai lembaga. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat, pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk masyarakat serta untuk menciptakan kondisi dimana setiap anggota masyarakat dapat menggembangkan kemampuan dan kreatifitasnya dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang baik dan profesional. Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut moenir yaitu
kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materil melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 2006). Pelayanan publik dilakukan oleh instansi pemerintahan atau koorporasi untuk dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, dan memperdalam kepercayaan pada pemerintah, dan administrasi publik. Pelayanan yang berorientasi pada pengguna jasa pelayanan/konsumen memerlukan perubahan untuk memenuhi harapan mereka tentang sebaik apa keperluan itu dipenuhi (Sueadi dalam Nursa’adah). Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam tubuh pemerintahan negara, pada semua jenjang dan jenisnya memiliki 27
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 697X struktur birokrasi yang panjang, gemuk, dan berbelit, akibatnya urusan dalam lembaga penyedia layanan publik membutuhkan waktu yang lebih lama serta biaya tinggi. Warga negara sering merasa kecewa dengan pelayanan publik yang berpihak pada golongan tertentu, komunikasi yang dibangun oleh aparat penyedia layanan juga tidak ramah dan cenderung tidak efektif. Padahal, secara filosofi sejatinya birokrasi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan atau pelayanan dan bukan malah sebaliknya. Kenyataan semacam ini semakin menegaskan bahwa pelayanan publik masih berorientasi pada konsep masa lalu dimana rakyat masih diposisikan sebagai objek yang tidak mempunyai hak untuk menuntut. Dengan kata lain, penyedia layanan (birokrat) merasa harus dilayani oleh rakyatnya dan justru bukan menjadi pelayan bagi rakyatnya. Dalam konteks good governance, pelayanan publik merupakan gerbang utama reformasi birokrasi instansi karena pelayanan publik adalah ruang dimana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Disinilah pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang menyimpang. Paradigma pelayanan publik berkembang dari pelayanan yang sifatnya sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang berorientasi kepuasan pelanggan. Kepolisian Republik Indonesia merupakan bagian fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan dan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan pada masyarakat. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa, polisi sangatlah lekat dengan pelayanan publik. Penerbitan administrasi lalu lintas pelayanan
ISSN: 2337Surat Izin Mengemudi (SIM), pelayan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dan pengaduan kehilangan, kecelakaan, kematian, keramaian dan lainnya adalah bentuk pelayanan dari instansi Kepolisian terhadap masyarakat. Pelaksanaan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu lebih dari setengah abad masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satu-satunya Instansi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Cara memperolehnya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang berlaku, sebagaimana telah di atur dalam perundangundangan kepolisian yaitu dalam standar oprasional prosedur pembuatan surat izin mengemudi, yang berlandaskan pada peraturan Kapolri No 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta UndangUndang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Surat Ijin Mengemudi. Seiring dengan bergulirnya Reformasi, Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dituntut lebih profesional, prosedur, bermoral dan transparan. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan. pelayanan kepolisian khususnya polisi lalu lintas yang ada kaitannya dengan 28
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 697X pembuatan surat izin mengemudi (SIM) sudah seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada membedabedakan masyarakat satu dengan lainnya, guna menghilangkan kesan negatif di masyarakat maka di buatlah standar oprasional prosedur surat izin mengemudi. Dalam hal membuat suatu peraturan atau standar oprasional prosedur tentang pembuatan surat izin mengemudi (SIM) polri selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada didalam masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat izin mengemudi dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu faktor utama pendukung Berlalu lintas. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan, sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan haruslah memberikan pelayanan yang prima, untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri. Keberadaan Satlantas Polresta Malang Kota sangatlah dibutuhkan untuk menunjang kelancaran pembuatan SIM, tuntutan masyarakat terhadap Satlantas Malang Kota agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu keharusan guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan dan harapan akan dapat tercapai. Adapun kondisi pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Malang menunjukan masalah keefektifan implemnetasi yakni adanya keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang
ISSN: 2337biasanya menjadi sasaran adalah antrian panjang sering terjadi, keterbatasan sarana parkir yang memadai serta sempitnya ruang tunggu kantor. Dengan permasalahan inilah sehingga peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi suatu penelitian yang berjudul “ Implementasi Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satlantas Polresta Malang” Pengertian Surat Izin Mengemudi Surat Izin Mengemudi adalah dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003 menyatakan bahwa SIM adalah termasuk kelompok pelayanan administrasif yaitu bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII tentang mengemudi bagian ke satu tentang Surat Izin Mengemudi dalam pasal 77 menyebutkan bahwa : a) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan Bemotor yang dikemudikan. b) Surat Izin Mengemudi sebagaimana disebut pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis. 1) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermtor perseorangan; dan 2) Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum c) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri. Penggolongan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan 29
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 697X Angkutan Jalan, Bab VIII tentang bentuk dan penggolongan Surat Izin Mengemudi dalam pasal 80 menyebutkan bahwa: Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksudkan pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; c. Surat Izin Mengemudi BII berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram. d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Penerbitan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, Bab VIII bagian kedua penerbitan dan pendanaan tentang Surat Izin Mengemudi dalam pasal 87 menyebutkan bahwa : 1. Surat Izin Mengemudi diberikan kepada calon pengemudi yang lulus ujian mengemudi. 2. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Kepolisisan Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan system
ISSN: 2337informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi. 4. Setiap petugas kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaiman dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi. Perpanjangan Surat Izin Mengemudi Berdasarkan PP No.43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, Surat Izin Mengemudi dapat diperpanjang, diganti, dan di mutasi dengan ketentuan dalam pasal sebagai berikut :Bunyi pasal 224: 1. Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 214 dapat diperpanjang tanpa keharusan mengikuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 220. 2. Permohonan perpanjangan masa berlaku telah Surat Izin Mengemudi sebagimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada pelaksanaan penerbitan Surat Izin Mengemudi dangan menggunakan formulir yang ditetapkan serta melampirkan. 3. Apabila Surat Izin Mengemudi telah habis masa berlakunya lebih dari 1 (satu) tahun, pemohon wajib mengikuti ujian teori dan praktek sebagimana dimaksud dalam pasal 220. 4. Dalam jangka waktu selambatlambatnya 1(satu) hari kerja sejak permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dala ayat (1) diterima secara lengkap, pelaksana penerbitan Surat Izin Mengemudi harus menerbitkan Surat Izin Mengemudi atau menolak permohonan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna, Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti 30
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 697X yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak, sehingga dalam penelitian ini peneliti berusaha menggambarkan dan ingin mengetahui efektifitas pelayanannya. Dengan dasar itu pula, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai Efektifitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satlantas Polresta Malang, dengan dukungan datadata tertulis maupun data hasil wawancara. Lokasi Penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Satlantas Polresta Malang Teknik Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian adalah dengan penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitin. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil Penelitian Pelaksanaan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu lebih dari setengah abad masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satu-satunya Instansi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM). Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Cara memperolehnya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang berlaku, sebagaimana telah di atur dalam perundangundangan kepolisian yaitu dalam standar oprasional prosedur pembuatan surat izin mengemudi, yang berlandaskan pada peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang
ISSN: 2337surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Surat Ijin Mengemudi. PEMBAHASAN Pelayaan Publik (Public Service) oleh aparatur kepolisian merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur kepolisian sebagai abdi masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pelayanan pembuatan SIM oleh aparatur kepolisian dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman, dan ketertiban didalam berlalu lintas. Dengan demikian pelayanan SIM diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang membuktikan bukti legitimasi kompetensi, alat kontrol, dan data forensik kepolisian bagi seseorang yang telah lulus uji pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan untuk mengemudikan Ranmor di jalan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. SIMPULAN Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Malang sebagai berikut : 1. Implementasi pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Malang sudah berjalan dengan baik, sederhana dan memenuhi prosedur, karena pemrosesan pelayanannya yang mudah dipahami, tidak berbelit dan mudah dilaksanakan oleh pemohon. Selain itu, penetapan tarif sudah cukup transparan karena biaya yang ditetapkan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, disamping itu 31
JI_MILD - Volume VII - Nomor 1 – Agustus 2016 697X pemohon tidak dibebankan biaya tambahan. 2. Faktor-faktor yang menjadi penunjang dalam layanan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Malang yaitu tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas, selain itu pelayanannya juga telah menggunakan sistem komputerisasi sehingga kecil kemungkinan munculnya kesalahankesalahan yang tidak diinginkan seperti kesalahan dalam hal pencatatan ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. 3. Kendala yang menjadi penghambat penyelenggraraan pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Polresta Malang adalah ruang tunggu dan lahan parkir yang sempit, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat dalam melakukan pelayanan pembuatan SIM. 4. Usaha yang dilakukan Satlantas Polresta Malang dalam melakukan pelayanan pembuatan SIM yaitu membatasi blangko pengajuan pembuatan SIM per harinya hanya 50-80 lembar, hal ini dilakukan untuk mengatasi antrian panjang mengingat ruang tunggu dan lahan parkir yang masih sempit. DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta. Ahmadi, Rulam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: ArRuzz Media. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 25 tahun 2004 tentang pedoman umum Penyusunan indeks kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi pemerintah. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik.
ISSN: 2337Moenir H. A. S. 2006, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara. Moleong, J. Lexy, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Rosdakarya Osborn, David dan Geabler, Ted. 1992. Reinventing Government : how Entrepreneurial sprit is Transforming the Public sector. New York : Plume Book. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Putra, Fadilah.2003. Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik:Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik Dalam Ruang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sedarmayanti. 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan. Reflika Aditama : Bandung Siagian, P.Sondang. (1996). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta. Sinambela, Lajian poltak dkk. 2006 Reformasi Pelayanan Publik, Jakarta : Bumi Aksara Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wahab, Solichin Abdul. 2008. Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta:Sinar Grafika. Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
32
