JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016
ISSN: 2337-697X
ANALISIS KINERJA BIROKRASI PEMERINTAH (KASUS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUWANGI, 2014) Achmad Muzaki; Rulam Ahmadi; Slamet Muchsin Abstraksi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintah khususnya yang menyangkut persoalan efesiensi organisasi, kerja, kerjasama tim, dan hubungan antara pimpinan dengan bawahan, serta faktor pendukung dan penghambat kinerja birokrasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai dinas pendidikan kabupaten Banyuwangi Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja birokrasi berada taraf baik. Hal ini terutama terlihat pada semua variabel penelitian, yakni, efesiensi, kerjasama tim, dan hubungan antara pimpinan dengan bawahan. Faktor pendukung kinerja birokrasi antara lain; tingkat kerjasama yang solid, hubungan vertical dan horizontal yang harmonis, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang cukup memadai. Faktor penghambat antara lain, alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai relatif rendah, kurangnya inisiatif dari dinas untuk menyusun program pengembangan pegawai, pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik, inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; dan jangkauan wilayah kerja dinas yang luas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan. Implikasi yang dapat direkomendasikan dalam penelitian ini adalah perlu rasionalisasi pegawai dan penataan struktur organisasi dalam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dan pengelolaan organisasi birokrasi yang hanya menekankan pada pendekatan prosedur harus disempurnakan melalui perubahan visi, misi, pendekatan, strategi dan kegiatan operasional agar dapat tercipta, kerjasama tim yang prima, hubungan kerja berdasarkan pendekatan partisipasi dan kelompok kerja (teamwork) guna dapat mencapai misi organisasi yang efisiensi, efektif dan berkeadilan kearah yang lebih baik. Kata kunci : birokrasi, efisiensi, kerjasama
PENDAHULUAN Salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dari tugas umum pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien, efektif, berkeadilan, transparan dan akuntabel. Hal ini berarti bahwa untuk mampu melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik maka organisasi birokrasi harus profesional, tanggap, aspiratif terhadap berbagai tuntutan masyarakat yang dilayani. Seiring dengan hal tersebut pembinaan aparatur negara dilakukan secara terus menerus, agar dapat menjadi alat yang efisien dan efektif, bersih dan berwibawa,
sehingga mampu menjalankan tugas-tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian terhadap masyarakat. Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena kinerja birokrasi pemerintah kasus pada Dinas Pendidikan Kabupaten banyuwangi dengan menggunakan pendekatan proses (internal process approach), terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi pelayanan, kerja, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan. Variabel kinerja ini penting diteliti karena didasarkan atas alasan bahwa kinerja output yang diberikan kepada lingkungan akan sangat tergantung pada 92
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 tinggi rendahnya kinerja proses. Hal ini berarti organisasi birokrasi pemerintah tak dapat meningkat kebertanggungjawabannya (accountability), kepercayaan, menciptakan keadilan, efektivitas eksternal dan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja eksternalnya tanpa memiliki kinerja internal yang baik. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui kinerja birokrasi pemerintahan khususnya berkaitan dengan efesiensi organisasi, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Banyuwangi. 2. Untuk mengetahuai faktor yang mendukung dan menghambat kinerja birokrasi pemerintah khususnya berkaitan dengan efesiensi pelayanan, kerjasama tim, dan hubungan pimpinan dengan bawahan kasus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Manfaat Penelitian 1. Secara akademik; sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji kinerja birokrasi pemerintah pada masa yang akan datang . 2. Secara metodologi; penelitian ini memperkaya indikator pengukuran tentang kinerja birokrasi pemerintah khususnya dilihat dalam sudut pandang pendekatan proses. 3. Secara praktis; penelitian ini dapat menjadi bahan untuk evaluasi kinerja instansi Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masa datang. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
ISSN: 2337-697X Administrasi Pembangunan dan Reformasi Administrasi Seperti yang diakui oleh Kristiadi (1994) bahwa administrasi pembangunan sebenarnya merupakan salah satu paradigma admnistrasi negara yaitu paradigma yang berkembang setelah ilmu administrasi negara sebagai ilmu administrasi pada sekitar tahun 1970. Mengacu dari kerangka perkembangan administrasi pembangunan seperti tersebut di atas, Kristiadi memberi pengertian tentang Administrasi Pembangunan adalah ”Administrasi Negara yang mampu mendorong kearah proses perubahan dan pembaharuan serta penyesuaian”. Oleh karena itu administrasi pembangunan juga merupakan pendukung perencanaan dan implementasinya. Administrasi pembangunan berorientasi pada pelaksanaan tugas-tugas pembangunan yaitu kemampuan merumuskan kebijakan pembangunan sedangkan ilmu administrasi negara lebih menekankan pada tugas-tugas rutin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Administrasi pembangunan mengaitkan diri dengan substansi perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan tujuan-tujuan pembangunan diberbagai bidang, Ilmu administrasi negara lebih memperhatikan pada kerapihan/ketertiban aparatur administrasinya sendiri. Administrator pada administrasi pembangunan merupakan penggeraka perubahan (change agent), sedangkan administrator pada administrasi pembangunan berorientasi pada lingkungan, kegiatan dan pemecahan masalah sedangkan pada administrasi negara lebih bersifat legalitas. Menurut Riggs (1996), pembaharuan administrasi merupakan suatu pola yang menunjukkan peningkatan efektivitas pemanfaatannya sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Birokrasi itu sendiri menurut pandangan Riggs, merupakan sebuah 93
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 organisasi yang konkrit, terdiri dari peranperan yang bersifat hirarkis dan saling berkaitan, yang bertindak secara formal sebagai alat (agent) untuk suatu kesatuan (entity) atau sistem sosial yang lebih besar. Dengan demikian menurut pandangan ini, tujuan dari birokrasi ditetapkan oleh kekuasaan di luar kewenangan birokrasi itu sendiri. Atas dasar ini, maka kebertanggungjawaban (accountability) dari birokrasi dalam menjalankan tugasnya sangat esensial sifatnya. Oleh karena itu, pembaharuan administrasi akan berkaitan erat dengan peningkatan kebertanggungjawaban dalam proses pengambilan keputusan atau dalam hal bagaimana sumber daya instrumental dimobilisasi untuk mencapai tujuan. Arah Perkembangan Administrasi Publik Nicholas Henry (1995) telah mengidentifikasi alur perkembangan administrasi publik sebagai kajian akademik ke dalam lima paradigma. Paradigma pertama adalah dikhotomi politik administrasi publik, yang antara lain dipelopori oleh Woodrow Wilson (1887 dengan tulisannya yang berjudul The Study of Administration). Paradigma kedua adalah prinsip-prinsip administrasi yang berkembang antara tahun 1927-1937. paradigma ketiga disebut paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Paradigma keempat, yang berkembang antara tahun 1956 hingga 1970 memandang administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Dalam konteks ini terdapat perkembangan untuk menempatkan locus disiplin administrasi publik secara proposial pada akar keilmuan administrasi dan manajemen yang berkembang sejak Henry Fayol menulis bukunya yang berjudul Industrial and General Administration (1949). Paradigma kelima yang berkembang sejak tahun 1970, menempatkan administrasi publik sebagai disiplin
ISSN: 2337-697X akademik administrasi publik. Dalam hal ini bahwa administrasi publik telah berkembang sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Administrasi publik yang berkembang setelah paradigma kelima yang diidentifikasikan oleh Henry menurut Kristiadi (1997) adalah paradigma administrasi pembangunan. Hal ini didasarkan pada temuan-temuan hasil kajian kelompok studi komparatid administrasi (CAG) yang menyebutkan bahwa ”adminsitrasi publik lebih berorientasi untuk mendukung usaha-usaha pembangunan negara-negara yang belum maju”. Pada umumnya proses kegiatan ini disebut sebagai administrasi pembangunan. Sedangkan di negara-negara maju dewasa ini, administrasi publik lebih diarahkan kepada upaya pencarian bentuk kelembagaan yang tepat, ketatalaksanaan dan aspek kualitas sumebr daya manusia aparatus yang pada intinya adalah reformasi administrasi. Setelah perkembangan paradigma administrasi publik sebagai administrasi pembangunan, menurut Bintoro (1999), paradigma berikutnya adalah mewirausahakan birokrasi yang dipelopori oleh Osborne, Gaebler (1992) dan perkembangan yang terakhir adalah penyeleggaraan kepemerintahan/administrasi publik yang baik (good governance) yang bercirikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntability dan konsistensi. Senada dengan itu, Moestopadijaja (1998) mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan harus didasarkan pada prinsip-prinsip: pemberdayaan, pelayanan, partisipasi, kemitraan, dan desentralisasi. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa Menurut Toha (1997) pemerintahan yang bersih dan berwibawa sangat tergantung pada: (1) pelaku-pelaku 94
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 pemerintah (kualitas sumber daya manusia aparaturnya), (2) kelembagaan yang dipergunakan untuk pelaku-pelaku pemerintahan untuk mengaktualisasikan kinerjanya, (3) perimbangan kekuasaan yang mencerminkan seberapa jauh sistem pemerintah itu harus diberlakukan, dan (4) kepemimpinan dalam birokrasi publik. Senada dengan hal tersebut Rasyid (1997) bahwa pembangunan pemerintahan diarahkan pada dimensi administrasi, yaitu administrasi yang baik, organisasi yang efisien, serta aparatur yang berkompeten dan jujur. Kultur administrasi yang melayani, memberdayakan dan membangun berlandaskan semangat entrepreneurship perlu dibina secara berkesinambungan. Berkaitan dengan itu peranan motivasi dan efisien mekanisme dan prosedur kerja birokrasi terutama dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan harus lebih disederhanakan. Konsep Kinerja Kata kerja populer digunakan untuk menjelaskan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun organisasi sesuai dengan tugas, kewenangan yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi. Padanan istilah kinerja diidentikkan dengan istilah perfomance. Menurut The CribnerBantanm English Dictionary (1997) terdapat keterangan sebagai berikut. Berasal dari akar kata ”to perform” yang mempunyai beberapa padanan, berikut: (1) to door carry out; execute; (2) to diacharge or fulfill; as a vow; (3) to portray, as a character in a play; (4) to render by the voice or a musical instrument; (5) to execute or complete an undertaking; (6) to act a part in a play; (7) to perform music; (8) to do what is expectred of person or machine. Arti padanan tersebut adalah (1) melakukan, menjalankan, melaksanakan; (2) memenuhi atau menjalankan kewajiban suatu nazar; (3) menggambarkan suatu
ISSN: 2337-697X karakter dalam suatu permainan; (4) menggambarkan dengan suara atau alat musik; (5) melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab; (6) melakukan suatu kegiatan dalam suatu permainan; (7) memainkan suatu pertunjukan musik; dan (8) melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Kinerja Organisasi Birokrasi Dalam penelitian ini birokrasi dipakai dalam pengertian yang terbatas yaitu sebagai organisasi pemerintahan atau administrasi negara (publik) yang berfungsi menyelenggarakan fungsi pemerintahan dan fungsi pembangunan. Menurut Indrawijaya (1986), teori yang komprehensif mengukur kinerja organisasi berdasarkan banyak macam ukuran. Pandangan ini berpendapat bahwa susunan organisasi memang merupakan suatu hal yang penting. Tetapi dalam kebebasan bertindak sangat penting untuk memungkinkan adanya kebebasan bertindak para anggota organisasi secara keseluruhan dapat lebih menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan. Jadi ukuran kinerja organisasi selain berhubungan dengan aspek internal organisasi juga berhubungan dengan aspek eksternal organisasi, yaitu berkaitan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibelitas terhadap pengaruh lingkungan luar. Analisis kinerja organisasi tak dapat dilepaskan dari kinerja individu. Terhadap hubungan yang sangat kuat antara kinerja individu dengan kinerja organisasi. Organisasi yang memiliki kinerja individunya tinggi akan memberi konstribusi besar terhadap kinerja organisasi. Studi ini lakukan oleh Thoha (1991) yang mengatakan bahwa kinerja individu sangat ditentukan oleh karakteristik-karakteristik individu seperti kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan pengharapan. 95
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 Sedangkan karakteristik organisasi birokrasi adalah hirarki, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward dan sistem kontrol. Interaksi antara karakteristik individu dan karakteristik organisasi akan melahirkan perilaku organisasi sekaligus kinerja organisasi. Kualitas Individu dan Pembelajaran Organisasi Peter M. Senge (1997), mengajukan teori yang terbaru mengenai kualitas individu dan hubungannya dengan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Sange mengemukakan Disiplin Kelima (Fifth Disiplin) dalam pembelajaran organisasi (Learning organization), yaitu system tingking, personal mastery, mental models, building shared vision dan team learning. Kedepan organisasi pembelajaran merupakan salah satu ciri organisasi abad 21, karena organisasi yang demikian itu mampu menjawab tantangan yang dihadapi dan sekaligus menjamin keberlangsungannya ditengah-tengah perubahan.
ISSN: 2337-697X Efisiensi, Efektivitas dan Kesehatan Organisasi Birokrasi Kinerja organisasi yang sehat menurut Martani dicirikan oleh tingginya perhatian atasan terhadap bawahan, semangat, loyalitas dan kerjasama yang sangat dinamis, saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pimpinan, tingginya otonomi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan, tumbuhnya komunikasi vertikal dan horisontal yang lancar dalam organisasi dan organisasi memiliki sistem imbalan yang merangsang setiap individu / kelompok berprestasi. Kerangka Pikir Model penelitian ini dapat disimplikasi menjadi (1) pendekatan analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah pendekatan proses (internal process approach) yang menekankan pada efisiensi dan kesehatan organisasi sebagai ukuran kinerja organisasi. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka konsep kinerja organisasi dapat diukur melalui variabel-variabel: (1) efisiensi organisasi; (2) kerjasama tim; dan (3) hubungan pimpinan dengan bawahan.
KERANGKA PIKIR KINERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
EFESIENSI KERJA
1. Jumlah waktu yang digunakan 2. Jumlah biaya yang digunakan 3. Jumlah pegawai yang dipakai 4. Intentitas waktu dan kuantitas pelayanan
KERJASAMA TIM
1. Saling percaya 2. Saling menjunjung tinggi 3. Anggota saling mengisi
HUBUNGAN PIMPINAN DAN BAWAHAN
1. 2. 3. 4.
Dukungan Pemberdayaan Partisipasi Tanggung jawab
OPTIMALISASI KINERJA ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 96
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016
METODE PENELITIAN Lokasi dan Jenis Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu unit Birokrasi Pemerintah Kabupaten secara fungsional bertanggungjawab terhadap terwujudnya pembangunan pendidikan Variabel, Definisi Operasional, Indikator dan Pengukuran Variabel Konsep kinerja birokrasi pemerintah dapat dijabarkan ke dalam beberapa variabel, yaitu: 1. Variabel Efisiensi Pelayanan Dinas adalah pebandingan antara input untuk menghasilkan output dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan. 2. Kerjasama Tim adalah kemampuan bekerjasama antar pegawai dalam satu kelompok kerja melalui proses pembelajaran bersama untuk mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan organisasi. 3. Hubungan Pimpinan dengan Bawahan adalah jalinan komunikasi yang harmonis untuk bekerjasama berdasarkan fungsi tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk mencapai tujuan organisasi. Ketiga variabel tersebut (Efisiensi organisasi, Kerjasama tim, dan Hubungan pimpinan dengan bawahan), pengukurannya menggunakan Skala Ordinal didasarkan dari jumlah skor yang dihasilkan dari penggabungan beberapa indikator variabel. Untuk mendapatkan kategori penilaian adalah dengan memberikan skor atau diindeks, yaitu yang tertinggi 5,4,3,2 dan yang terendah 1. Populasi dan sampel 5. a. Rata-rata b. Variance c. Standard Deviasi
ISSN: 2337-697X
Keseluruhan obyek yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dan mendapat tugas pada saat dilaksanakannya peneltian ini. Berdasarkan ciriciri atau karakteristik di atas, ternyata jumlah populasi yang tersedia di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah 100 orang pegawai. Karena jumlah populasi yang cukup banyak, maka dalam penelitian ini ditarik sampel dengan sistem acak, yakni sebanyak 49 orang diambil dari masing-masing 7 dari 9 sub bidang yang ada. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner, wawancara dan observasi. 2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari instansi/unit kerja Pemda Kabupaten Banyuwangi; Dinas Pendidikan, Bagian Keuangan, Bagian Kepegawaian. Analisis Data Tahapan pengolahan data setelah terkumpul dari responden adalah: 1. Editing 2. Pengkodean nomor responden untuk memudahkan tabulasi data pada tahap berikutnya. 3. tabulasi data 4. langkah selanjutnya adalah mencari Ratarata, Variance dan Standar Deviasi dari pengukuran Skala Likert dengan rumus yang digunakan adalah:
1 n Xi n i 1 1 n S2 = ( Xi X ) 2 n i 1 X=
S=
1 n ( Xi X ) 2 n i 1
97
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016
ISSN: 2337-697X
6. Dari perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan sesuai dengan persepsi responden untuk masing-masing skala Likert, yaitu dengan memberi sebutan dari hasil indeks jawaban skala Likert dengan sebutan: Tinggi, Sedang, Rendah dan Rendah Sekali. Setiap kategori yang disimpulkan memiliki implikasi, antara lain berupa saran kongkrit untuk peningkatan kinerja birokrasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Semua hasil pengolahan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.
Tingkat usia responden Untuk melihat secara keseluruhan, tingkat usia rata-rata responden dapat dilihat pada tabel 2. Data tabel menggambarkan bahwa dari 49 responden, 1 orang berusia 20 sampai 29 tahun, 31 orang berusia antara 30 sampai 39 tahun, 12 orang berusia antara 40 sampai 49 tahun dan 5 orang berusia antara 50 sampai 59 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi usia responden terkonsentrasi pada usia 30 sampai 49 tahun atau masih dalam kategori usia produktif.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden Subyek penelitian ini memiliki karateristik secara umum yakni pegawai di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, pada saat penelitian ini dilakukan berstatus sebagai pegawai aktif. Namun dari karateristik khusus yang secara terinci berbeda dari setiap responden. Karateristik yang dimaksud pada bagian ini meliputi, Jenis kelamin, Usia, dan Pendidikan terakhir responden.
Tingkat pendidikan Tingkat pendidikan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa dari 49 respondedn 3 orang adalah lulusan Sarjana Muda / D III, 43 orang lulusan Sarjana (S1) dan 3 orang lulusan Magister (S2). Komposisi pendidikan terakhir responden yang terkonsentrasi pada jenjang pendidikan Sarjana (S1). Hal ini sangat menguntungkan karena tingkat pendidikan dapat mempengaruhi profesionalisme dan kualitas kerja pegawai.
Jenis kelamin Jenis kelamin pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Kondisi ini memungkinkan dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, karena tingkat ketelitian perempuan dalam bekerja lebih tinggi dibanding laki-laki.
Kinerja Dinas Pendidikan Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kinerja Birokrasi Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan diukur melalui pendekatan proses. Variabel untuk mengukur kinerja organisasi melalui pendekatan ini adalah (1) efisiensi pelayanan dinas; (2) kerjasama tim; dan (3) hubungan kerja pimpinan dengan bawahan.
Tabel 4 Persepsi Responden tentang Tingkat Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Variabel Kinerja
Efisiensi Pelayanan Dinas Kerjasama Tim Hubungan kerja Pimpinan dengan bawahan Sumber: Hasil Penelitian, 2014
n 49
Skor Total 1764
49 49
1680 2007
Total Rata-rata 36,00 34,29 40,96
SD 3,01
Variance 9,05
2,14 2,10
4,58 4,41
98
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 Variabel efisiensi organisasi, seperti yang diperagakan pada tabel 1 menunjukkan rata-rata skor Skala Likert sebesar 36,00 skor ini berada pada kategori ’setuju’ Skala Likert, SD 3,01. Hal ini menunjukkan bahwa variance nilai untuk efisiensi sangat kecil, lebih kecil dari nilai ratarata. Indikasi ini menunjukkan bahwa pola efisiensi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi cenderung sama, yaitu berada pada kategori ’setuju’. Kesimpulan yang diambil untuk variabel efisiensi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi adalah bahwa tingkat efisiensi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam taraf ’sedang’, yaitu dalam skala, 12 - 23 = rendah sekali, 24 - 35 = rendah, 36 - 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi. Kerjasama Tim, berdasarkan hasil penelitian ini, rata-rata skor skala Likert mencapai 34,29 atau termasuk ’setuju’ dalam skala Likert dengan SD 2,14. Ini berarti bahwa tidak ada variance nilai yang berarti untuk variabel kerjasama tim. Artinya responden mempunyai persepsi yang sama tentang kerjasama tim, yaitu berada pada kategori ’setuju’. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kerjasama tim di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi berada dalam taraf ’sedang’, dalam skala nilai 9 - 17 = sangat rendah, 18 - 25 = rendah, 26 - 34 = sedang, dan 35 – 45 = tinggi. Artinya kerjasama tim yang dibangun atau diciptakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan misi organisasi kategori sedang, kerjasama tim yang ada belum dapat menjadi sumber daya organisasi yang efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Hasil penelitian mengenai hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan berdasarkan rata-rata skor skala Likert mencapai rata-rata skor 40,96. Skor ini menurut hasil penelitian berada pada kategori ’sangat setuju’ dan SD 2,10. Ini berarti bahwa variance nilai untuk variabel ini sangat rendah, masih lebih kecil di bawah angka rata-rata skor skala Likert. Indikasi ini memberi pengertian bahwa terdapat kecenderungan yang sama menurut persepsi responden tentang hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan pada Dinas
ISSN: 2337-697X Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi, yaitu cenderung sangat setuju. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tingkat kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan bertaraf ’tinggi’ dengan skala, 12 - 23 = rendah sekali, 24 - 35 = rendah, 36 47 = sedang, dan 48 – 60 = tinggi. Faktor Pendukung Kinerja Birokrasi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Dalam hal efesiensi organisasi, terdapat faktor pendukung dan penghambat. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan faktor-faktor tersebut. Faktor pendukung efesiensi organisasai meliputi: (1) adanya kesadaran dari pegawai dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan waktu yang sebaik-baiknya, (2) penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan pendidikan cukup tepat sasaran, (3) penggunaan pegawai dalam job description yang tepat dan profesional dikembangkan dalam dinas, (4) keterpaduan antara jumlah program dengan kualitas yang diinginkan. Faktor Penghambat Kinerja Birokrasi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Apabila dikonfirmasi dengan data hasil wawancara dengan informan dapat diketahui bahwa tingkat kinerja birokrasi mendapat hambatan utamanya: (1) alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai relatif rendah; (2) kurangnya inisiatif dari dinas untuk menyusun program pengembangan pegawai; (3) pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik; (4) inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; (5) jangkauan wilayah kerja dinas yang luas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan di wilayah-wilayah terpencil. Kemudian faktor penghambat ditemukan berdasarkan hasil wawancara adalah (1) sangat padatnya program pendidikan yang kadang kala tumpang tindih sehingga sangat menyita waktu dan perhatian pegawai. Intensitas pekerjaan yang tinggi tentunya berpengaruh pada kualitas kinerjanya, (2) anggaran yang diberikan dari 99
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 pemerintah daerah masih minim dibanding dengan kebutuhan pendidikan yang sebenarnya, (3) jumlah pegawai yang relatif sedikit dibanding kebutuhan kerja, sehingga mempengaruhi efesiensi kerja, utamanya dalam mengejar kualitas kerja. SIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pendekatan proses. 1. Tingkat Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan fungsi berada dalam taraf berkinerja sedang. 2. Efisiensi organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam mencapai fungsi pengelolaan pendidikan berada dalam taraf baik. Dilihat dari indikator waktu yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan dalam bidang pendidikan. Dilihat dari indikator biaya yang dipakai yang tergolong masih rendah dibanding dengan kebutuhan yang ada. Demikian pula pegawai yang dipakai untuk pelaksanaan pelayanan pembangunan pendidikan kurang memadai dibandingkan dengan kebutuhan yang diperlukan. 3. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam membangun kerjasama tim yang prima untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas terbentuk berdasarkan atas dasar saling percaya, saling menjunjung tinggi dan saling mengisi diantara semua unsur dan lapisan dinas. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan kerjasama tim yang diciptakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi berada dalam taraf sedang. Proses kerjasama yang terjadi dalam menciptakan kerjasama tim bersifat berdasarkan pendekatan kewenangan yang tertulis dan secara psikologis pegawai terikat dalam satu kerjasama tim (teamwork) yang utuh. 4. Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan hubungan kerja antara pimpinan dengan bawahan berada dalam taraf tinggi, yaitu melalui dukungan, pemberdayaan,
ISSN: 2337-697X partisipasi dan tanggung jawab dalam batasan kewenangan yang dimiliki. Hubungan yang terjalin diidasarkan atas kekuasaan sehingga bawahan harus tunduk kepada kewenangan yang dimiliki oleh pimpinan untuk melakukan perintah dan mengambil keputusan serta memberi sanksi. 5. Faktor pendukung kinerja organisasi adalah antara lain; (1) dukungan dan kerjasama dari pegawai yang cukup solid, (2) hubungan baik vertikal maupun horizontal berjalan baik dalam tubuh organisasi sehingga tercipta suasana harmonis, (3) pembagian kerja yang cukup profesional, (4) dukungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang baik, (5) partisipasi masyarakat yang cukup baik. Kinerja birokrasi mendapat hambatan utamanya : (1) alokasi anggaran untuk pengembangan pegawai relatif rendah; (2) kurangnya inisiatif dari dinas untuk menyusun program pengembangan pegawai; (3) pola pengembangan pegawai saat ini masih sangat sentralistik; (4) inisiatif pegawai untuk mengembangkan diri masih rendah; (5) jangkauan wilayah kerja dinas yang luas dibandingkan dengan jumlah pegawai yang dimiliki, sehingga mempersulit pengontrolan di wilayahwilayah terpencil. DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Syukur, M., Aspek Kepemimpinan Dalam Birokrasi (Pengembangan Kemampuan Administrasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasional, Persadi, Ujung Pandang, 1984. Ahmad, Baddu, Suatu Analisis tentang Prestasi Kerja dan Hubungannya dengan Kepuasaan dan Semangat Kerja pada Kantor Setwilda Tk. I Sulsel, Tesis S2 Unhas, Ujung Pandang, 1994. Albrow, Martin, Birokrasi, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1989. Armstrong Michael and Angela Baron, Performance Management the New Realities, Isntitute of Personnel and Development, London, 1998. Creech, Bill, Lima Pilar Manajeme Mutu Terpadu (Cara membuat Total Qualitty 100
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 Manajemen Bekerja Bagi Anda), Binarupa Aksara, Jakarta, 1996. Dajan, Anton, Pengantar Metode Statistik, LP3ES, Jilid I, Jakarta, 1993. Drucker, Peter, F., Managing In a Time of Great Change (Manajemen di Tengah Perubahan Besar), Efek Media Komputelindo, Jakarta, 1997. Frederickson, H., George, Administrasi Negara Baru, LP3ES, Jakarta, 1984. Fisipol UGM, Peranan Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Indonesia, 1991 Gaspersz, Vincent, Manajemen Kualitas (Penerapan Konsep-konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Gibson, dkk., Organisasi: Perilaku, Struktu dan Proses,Binarupa Aksara, Jilid I & II, Jakarta, 1996. Haselbein, Frances, Marshall Goldsmith, Ricard Beckhard, The Organization of The Future (Organisasi MAsa Depan), PT Elex Media Komputindi, Jakarta, 1997. Henry, Nicholas, Administrasi Negara dan Masalah-masalah Publik, Rajawali Press, Jakarta 1995. Kartaningsih, Elis, Gagasan Penilaian Kinerja Pelayanan Umum:Institusi Mekanisme dan Instrumen Penilaian, Jurnal Wacana Kinerja, No. 4 Thn 1, LAN Jawa Barat, 1999. Kartasasmita, Ginanjar, Administrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1997. __________, Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan), CIDES, Jakarta, 1996. Kerlinger, Fred, N, Asas-asas Penelitian Behavioral, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995. Korten, Frances, F., Robert Y., Siy, Jr., 1998, Transforming a Bureaucracy (the Experience of the Philipine National Irrigation Administration), Ateneo De Manila University Press. Kristiadi, J.B, Persfektif Administrassi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21, Jurnal Administrasi dan Pembangunan, Edisi, Khusus, Volume I No. 2, 1997. ___________, Administrasi/Manajemen Pembangunan, LAN, Jakarta, 1994.
ISSN: 2337-697X LAN Perwakilan Jawa Barat, 1998, Pelayanan Kebersihan Kota (Hasil Penelitian). LAN, Pengetahuan Tentang Visi dan Misi, Jakarta, 1998. ___________, Strategi Pelayanan Prima, Jakarta, 1999. ___________, Konsep Pengembangan Tentang Pelayanan Prima, Jakarta, 1998. Lubis, Hari, S.B, Martini Huseini, Teori Organisasi )suatu Pendekatan Makro), PusatAntar Universitas Ilmu-ilmu Sosial – UI. M., M, Tahir, Suatu Analisis tentang Faktorfaktor yang Berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Kantor Kopertis Wilayah IX,Tesis S2 Unhas, Ujung Pandang, 1997. Makmur H, M.Si, Filsafat Administrasi, Bumi Aksara, Jakarta, Februari 2006 Mallo, Manase, Sri Trisnoningtias, Metode Penelitian Masyarakat, Pusat Antar Universitas Ilmu-ilmu Sosial – Universitas Indonesia. Muhammad Arif Tiro, Instrumen Penelitian Sosial-Keagamaan, Andira Publisher, Makassar, Januari 2005 Muhammad Arif Tiro, Metode Penelitia SosialKeagamaan, Andira Publisher, Makassar, Januari 2005 Muhammad Arif Tiro, Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan, Andira Publisher, Makassar, Mei 2005 Murtir Jeddawi, Hukum Pemerintahan Daerah, UII Pres Yogyakarta, Watampone, 2006 Mustopadidjaja, AR & Bintoro, Tjokroamodjojo, Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, LAN, Jakarta, 1999. __________, Format Pemerintahan Menghadapi Abad 21, Jurnal, Administrasi & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I No. 2, LP3ES, Jakarta, 1997. Nazir, Moh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Nisjar, Karhi, S., Beberapa Catatan Tentang Good Governance, Jurnal Administrasi & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I, No. 2, LP3ES, Jakarta 1997. PERSADI, Pembangunan Administrasi di Indonesia, Jakarta, 1985. 101
JI_MILD – Volume VII – Nomor 1 – Agustus 2016 Prawirosentono, Suyadi, Kebijaksanaan Kinerja Karyawan (Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Menjalang Perdagangan Bebas Dunia), BPFE, Yogyakarta, 1999. Quigley, V., Joseph, Vision (How Leaders Develop It, Share It, and Sustain It, Quigley and Associates, Inc, New York, 1993. Rasyid, Ryaas, Pembangunan Pemerintahan Indonesia Memasuki Abad 21, Jurnal Adminsitrasi & Pembangunan, Edisi Khusus, Vol. I, No. 2, LP3ES, Jakarta, 1997. Robbins, Stephen, Perilaku Organisasi (Konsep, Kontroversi, Aplikasi), Prenhalinde, Jakarta, 1996. Savas, E. S., Privatization : The Key to Better Government, Chatham House Publisher, Inn., New Jersey, 1987. Senge, Peter, M., The Fifth Dicipline (The Art and Practice of the Learning Organization), Doubleday Dell Publishing Group, 1997. STIA Prima Sengkang, Pedoman Penyusunan Tesis Program Pascasarjana, Sengkang, September 2004 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung, 1987.
ISSN: 2337-697X Syamsiah Badaruddin, Pembangunan Nasional & Pembangunan Regional, Lukman alHakim, Watampone, 2006 Tjokroamidjojo, Bintoro, Pengantar Adminsitrasi Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1985. Thoha, Miftah, Perspektif Perilaku Birokrasi (Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara), jilid II, Rajawali Press, Jakarta, 1987. ___________, Pokok-pokok pikiran Tentang Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa, Jurnal Administrasi dan PembangunanVol. I No. 2, LP3ES, Jakarta, 1997. Osborne, David, Ted, Gaebler, Mewirausahakan Birokrasi: Mentransformasikan Semangat Wirausaha ke Dalam Sektor Publik, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992. Osborne, David and Plastrik, Peter, Banishing Bureaucracy (The Five Strategic For Reinventing Government) Eddision Wesley Publishing Company, Inc., 1998. Williams, S., Richard, Performance Management: Perspectives on Employee Performance, International Thomson Business Press, London, 1998.
102
