1
EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI DITINJAU DARI STANDAR OPRASIONAL PROSEDUR (STUDI KASUS SATLANTAS GORONTALO KOTA) Moh Andika B Koniyo1, Moh Rusdiyanto U. Puluhulawa2, Dian Ekawaty Ismail3 ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi yang dilakukan oleh polisi satuan lalu lintas di polres gorontalo apa sudah sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur serta faktor-faktor apa yang menghambat pelayanan pembuatan surat izin mengemudi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang tidak sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur pelayanan Surat Izin Mengemudi. Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi, Standar Oprasional Prosedur
1
Moh Andika B Koniyo, Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 2 Moh. Rusdiyanto Puluhulawa, SH,MHum, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo 3 Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
1
Pelaksanaan pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) telah dilakukan Polri lebih dari 50 Tahun yang lalu hingga saat ini, dalam kurun waktu lebih dari setengah abad masyarakat telah menerima kenyataan bahwa Polri merupakan satusatunya Instansi yang mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM).4 Surat Izin Mengemudi adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor.5 cara memperolehnya dengan melengkapi beberapa persyaratan yang berlaku, sebagaimana telah di atur dalam perundang-undangan kepolisian yaitu dalam standar oprasional prosedur pembuatan surat izin mengemudi, yang berlandaskan pada peraturan kapolri no 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi, Serta undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. sebagai anggota Polri khususnya Polisi Lalu Lintas yang akan mengawakilinya haruslah dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan yang baik berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Surat Ijin Mengemudi. Seiring dengan bergulirnya Reformasi, Pelayanan Polisi Lalu Lintas kepada masyarakat dalam pembuatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dituntut lebih profesional, prosedur, bermoral dan transparan. sebagai upaya untuk menunjang kegiatan tersebut antara lain melalui pelatihan, penataran dan pendidikan. pelayanan kepolisian khususnya polisi lalu 4 5
http//pengetahuan tentang surat izin mengemudi/ferlinet.org.id diakses tanggal 28 april 2014 Pasal 77 ayat (1) Undang-undang no 22 tahun 2009
2
lintas yang ada kaitannya dengan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) sudah seharusnya melakukan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa ada membeda-bedakan masyarakat satu dengan lainnya, guna menghilangkan kesan negative di masyarakat maka di buatlah standar oprasional prosedur surat izin mengemudi.6 Dalam hal membuat suatu peraturan atau standar oprasional prosedur tentang pembuatan surat izin mengemudi (SIM) polri selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada didalam masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Surat izin mengemudi dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat yang modern, Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan salah satu faktor utama pendukung Berlalu lintas. Untuk itu polisi lalu lintas juga mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan bahasan Polri di masa depan, sebagai administrasi negara atau administrasi publik yang berorientasi pada pelayanan haruslah memberikan pelayanan yang prima, untuk menuju pelayanan Polri yang prima yang sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat mengangkat citra serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada aparat negara khususnya Polri. Adapun kondisi pelayanan pembuatan SIM di Satlantas Gorontalo Kota menunjukan masalah keefektifan yakni adanya keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang biasanya menjadi sasaran adalah waktu dalam pelayanan 6
IPDA Ondang A Zakaria, Kanit Registrasi Dan Identifikasi SIM Satuan Lalu LIntas Gorontalo Kota
3
pembuatan SIM. Dalam pelayanan pembuatan SIM setiap calon pembuat SIM harus mengikuti proses pembuatan SIM sesuai dengan aturan yang ada di Standar Oprasional Prosedur Tentang SIM, sedangkan dalam kenyataan pelaksanaan pembuatan SIM tidak mengikuti mekanisme yang sesuai dengan SOP, dari pendaftaran langsung penerbitan SIM tanpa ujian teori dan praktek, pelaksanaan yang dilakukan oleh unit penerbitan surat izin mengemudi tidak sesuai aturan SOP Surat Izin Mengemudi, dalam sistim hukum, sudah menjadi suatu keharusan adanya keefektifan dalam pengimplementasinya untuk menjalankan fungsi sesuai amanat undang-undang. Jika suatu sistim hukum tidak berjalan efektif maka sudah pasti tatanan sistim hukum akan kacau dan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain. Jika sudah seperti itu, sudah tentu ada kendala yang menghambat suatu sistim hukum tersebut untuk bekerja maksimal. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu telah ditetapkan. Menurut Kurniawan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksananya”.7 Menurut Sondang P. Siagian “efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi, (oprasional misi atau program) dari pada suatu organisasi atau
7
Agung kurniawan, 2005, transformasi pelayanan publik, jakarta, hlm 109
4
sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau pendekatan diantara pelaksanaanya”. 8 SOP (Standard Operating Procedures) adalah Pedoman yang berisi prosedur-prosedur oprasional standar yang di ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan pengunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, telah berjalan seara efektif, konsisten,standar, dan sistematis.9 Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Secara historis, posisi kelembagaan kepolisian. Kepolisian merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri. Pengidentifikasian polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai polisi itu.10 Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun kepolisian peninggalan penjajah, namun secara teoritis bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tentram dan damai dalam kehidupan sehari-harinya, namun kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara, dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat negara untuk menghadapi masyarakat, disinilah terjadi pergeseran
8
Sondang p siagian, 1997, filsafat administrasi, rineka cipta, jakarta, hlm 200 Rudi M Tambunan Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2 hlm 3 10 Prof, Dr, H.R Abdussalam, SIK, SH, MH, 2014, Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan 9
5
fungsi kepolisian dari keinginan masyarakat menjadi suatu keinginan negara, sehingga terkonsep kepolisian berada pada pihak negara.11 konsep ‘pelayanan Kepolisian’ mengandung pengertian yang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan konsep “Pelayanan masyarakat” yang biasa digunakan Polri. Hanya saja istilah pelayanan masyarakat memberikan penekanan pada obyek yang dilayani (masyarakat) tanpa memberikan batasan pada apa yang dilayani (jasa Kepolisian). Ini berarti bahwa Polri bisa dituntut oleh setiap warga masyarakat untuk melayani segala sesuatu yang mungkin diluar bidang tugas dan wewenangnya. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pelayan masyarakat setiap anggota kepolisian memerlukan sikap mental yang menyadari apa yang dimaksud dengan kata”pelayan”. Seorang pelayan tidak berada diatas. Setidak-tidaknya polisi harus menyadari bahwa kedudukannya sebagai warga negara adalah sama dengan warga masyarakat yang lain. Polisi harus memberikan apa yang diharapkan oleh yang dilayani, walaupun semuanya dilaksanakan dalam batas-batas ketentuan peraturan dan atau hukum yang berlaku.
Pelayanan
prima
bertujuan
memberdayakan
masyarakat,
bukan
memperdayakan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik atau masyarakat kepada kepolisian. Adapun kepercayaan adalah awal atau modal kolaborasi dan 11
Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005, hal. 73
6
partisipasi masyarakat dalam program pembangunan. Adapun pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan. Baik pelayanan Publik maupun administrasi.12
Metode Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau biasa disebut juga penelitian lapangan.13 penelitian ini menitik beratkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. dan yang menjadi topik pada penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, perananan lembaga hukum atau institusi hukum, implementasi aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.14 Atau pola-pola yang dianalisis gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.15
12
Reksodiputro Mardjono “Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri” dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI) September 2004. 13 Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung, 2013, hlm 53 14 Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung, 2013, hlm 88 15 Burhan ashofa, metode penelitian hukum, PT rineka cipta, jakarta 2010, hlm 20
7
Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Satuan lalu lintas unit penerbitan surat izin mengemudi merupakan satu satunya instansi yang mengeluarkan surat izin mengemudi, seiring bergulirnya waktu reformasi, pelayanan pembuatan surat izin mengemudi dituntut lebih professional, prosedur, bermoral, dan transparan serta dijalankan sesuai peraturan. tuntutan masyarakat terhadap Satlantas Gorontalo Kota unit penerbitan SIM agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat merupakan suatu keharusan guna mewujudkan kualitas pelayanan yang baik, sehingga apa yang menjadi keinginan akan dapat tercapai. pada kenyataannya keefektivan pelaksanaan prosedur pelayanan SIM belum sesuai dengan SOP, dikarenakan beberapa kendala masalah kekurangan anggota SATPAS, secara umum anggota SATPAS sangat diperlukan dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM, karena petugas SATPAS yang akan melayani masyarakat yang ingin membuat SIM. namun yang terjadi di dalam unit penerbitan SIM, unit tersebut kekurangan anggota, Dalam proses pelayanan dalam bidang apapun ketika dihadapkan pada masalah suap adalah hal yang sangat fatal, dikatakan fatal karena suap akan mengakibatkan pelayanan pembuatan SIM tidak berjalan sesuai aturan, aturan disini yaitu standar oprasional prosedur. Penyebab orang memberikan suap kepada petugas karena ingin mempercepat penerbitan SIM tanpa mengikuti prosedur yang sebenarnya. Pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM sudah seharusnya dilakukan petugas harus
8
disesuaikan dengan aturan yang ada, dalam hal ini aturan standar oprasional prosedur SIM, namun kenyataan yang ada dilapangan, masalah pelayanan pembuatan SIM masih belum berjalan sesuai SOP, karena yang menjalankan pembuatan SIM tidak seimbang antara harapan dan kenyataan yang berada di Satlantas Gorontalo Kota dan Standar Oprasional Prosedur Sim yang berlaku di Satlantas Gorontalo Kota dimana dalam SOP SIM ada persyaratan untuk mendapatkan SIM yang juga ada di dalam mekanisme pembuatan SIM yaitu pendaftaran,ujian teori,ujian praktek dan penerbitan SIM, sedangkan dalam kenyataannya di Satlantas Gorontalo Kota ada oknum yang membuat SIM hanya melakukan pendaftaran kemudian penerbitan SIM tanpa mengikuti ujian teori dan ujian praktek tentu pelaksanaan ini tidak sesuai dengan SOP, Permasalahan berikutnya dari ujian praktek dimana petugas ujian memberikan ujian kepada pembuat SIM dengan kenderaan milik pribadi sehingga ketika ada pembuat SIM yang tidak membawa kenderaan pribadi maka ujiannya akan ditunda, padahal dalam tempat ujian praktek sudah ada kenderaan khusus praktek, ini sama halnya mempersulit para pembuat SIM. Pada umumnya setiap pelaksanaan pelayanan di setiap unit harus didukung dengan kelengkapan anggota yang bertugas dalam unit tersebut sehingga dalam pelaksanaannya akan berjalan sesuai prosedur yang ada dalam aturan yang berlaku dalam unit tersebut dan akan bekerja secara professional, namun ketika unit tersebut
9
memiliki anggota yang minim atau terbatas maka pelaksanaannya mungkin menemui berbagai kendala, seperti yang ada di unit penerbitan SIM Satlatas Gorontalo Kota yang kekurangan Anggota SATPAS namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi unit tersebut untuk melakukan pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM secara tanggung jawab dan professional, inilah hal yang disampaikan oleh Kanit registrasi dan indentifikasi SIM, tantangan terberatnya sikap profesionalisme anggota dilapangan untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun hal tersebut belum terlihat bahwa profesionalisme petugas bisa dipertanggung jawabkan, tercermin dari adanya kejadian dilapangan yang masih kurang sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas. Salah satu upaya yang dilakukan unit penerbitan SIM dalam mengatasi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM dengan caranya membuat ruang pengaduan dan kotak pengaduan, fungsi dari ruang dan kotak pengaduan dimana keduanya untuk mendengarkan keluhan maupun laporan ketika ada petugas atau oknum yang melaksanakan pelayanan pembuat SIM sudah tidak sesuai lagi dengan aturan yang ada. lebih jelasnya menurut IPDA Ondang A Zakaria Kepala unit registrasi dan identifikasi, mengatakan untuk mengatasi masalah pembuatan SIM maupun pelayanan yang buruk yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada, pihaknya sudah mengantisipasi hal tersebut dengan membuat ruang pengaduan dan kotak pengaduan, di mana keduanya disediakan di kantor satlantas
10
gorontalo kota, jadi setiap masyarakat yang merasa kurang puas dengan kinerja anggotanya dalam hal pelayanan ataupun masyarakat yang melihat langsung ada oknum yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, segera melaporkan ke ruang pengaduan maupun ke kotak pengaduan, dan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku, Walaupun pihak unit penerbitan SIM sudah berupaya mengatasi masalah yang ada dengan membangun ruang pengaduan dan kotak pengaduan namun fungsi keduanya belum terlihat efektif, karena kenyataan dilapangan bahwa ruang pengaduan dan kotak pengaduan tidak dimaksimalkan dengan baik dimana masyarakat atau calon pembuat SIM tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan ruang dan kotak pengaduan, apa mungkin karena kurang sosialisasi dari pihak kepolisian kepada masyarakat tentang fungsi dari keduanya sehingga masyarakat belum mengerti, pelanggaran dan sanksi tidak dijelaskan secara detail, dan menurut peneliti seperti ada yang ditutupi tentang pemberian sanksi dan pelanggaran apa yang dibuat oleh oknum tersebut, untuk masalah ini seharusnya pihak kepolisian bisa transparan dalam menjelaskan pelanggaran apa yang sudah pernah diproses di ruang pengaduan sehingga kedepannya masyarakat bisa mepercayai pihak kepolisian dan pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik secara efektif, transparan dan profesional.
11
Kesimpulan Faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya pelayanan pembuatan surat izin mengemudi di unit penerbitan SIM Satlantas Gorontalo Kota secara umum adalah mengenai kurangnya petugas SATPAS, pemberian suap dan pelaksanaan pelayanan pembuatan SIM yang tidak sesuai prosedur SIM, dilihat dari sudut kualitas dan kuantitas, kekurangan anggota SATPAS menjadi satu kelemahan bagi unit penerbitan SIM, kemudian petugas yang tidak memahami prosedur, tidak transparan, kurang professional dan bermoral dengan berbagai alasan yang sudah tidak sesuai lagi dengan SOP. Dalam hal ini Kanit registrasi dan identifikasi SIM dituntut dapat menemukan solusi untuk dapat memperbaiki dan pelaksanaan yang efektif sesuai SOP. Untuk mengatasi dan mengupayakan keefektifan pelayanan pembuatan SIM yang di tinjau dari SOP di Satlantas Gorontalo Kota, Kanit registrasi dan identifikasi SIM dalam hal kekurangan petugas kepala Kanit masih memaksimalkan petugas yang ada dan berharap ada penambahan petugas, kemudian kanit dan pihak lainnya membuat ruang pengaduan dan kotak pengaduan sehingga ketika ada pelanggaran maka akan diproses sesuai dengan pelanggaran tersebut, namun fungsi dari ruang dan kotak pengaduan belum bisa dimaksimalkan dengan baik karena masih ada yang belum paham apa kegunaan dari ruang dan kotak pengaduan, kemudian dalam hal memproses oknum dan memberikan sanksi masih ditutupi oleh petugas, seharusnya proses dan pemberian sanksi harus dilakukan secara transparan karena dari situlah dilihat kinerja petugas dalam hal mengatasi pelanggaran yang tidak sesuai aturan.
12
Saran Diharapkan kepada Pihak kepolisian untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut, serta diharapkan pula kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas oknum yang berperan dalam pelanggaran tersebut, kemudian pihak kepolisian khususnya Satlantas yang bertugas dalam pelayanan pembuatan SIM untuk memberikan sosialisasi tentang prosedur pembuatan surat izin mengemudi sehingga masyarakat bisa mengetahui prosedur tata cara proses pembuatan SIM, serta pihak kepolisian harus mengantisipasi keadaan seperti halnya kekurangan anggota dalam suatu unit, karena hal tersebut bisa berdampak besar dalam hal pelaksanaan tugas dilapangan, sehingga perlu adanya penambahan anggota di setiap unit, sehingga bisa membantu melaksanakan tugas dengan baik dan profesional, kemudian petugas dilapangan diharapkan lebih transparan dalam melakukan fungasi dan tugas, terutama dalam pelaksanaan pelayanan dan dalam melakukan proses pemberian sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran. Daftar Pustaka
Agung Kurniawan, transformasi pelayanan publik, jakarta 2005 Bachtiar, Harsja W. 1994. Ilmu Kepolisian. Suatu Cabang Ilmu Kepolisian Yang Baru Grasindo. Bahari, Adib. 2009. Panduan Praktis Ujian SIM, Mengurus STNK dan
13
BPKB.Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia. Burhan Ashshofa, metode penelitian hukum, jakarta, 2010, PT rineka cipta H.R. abdussalam, Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan, Jakarta, 2014 , PTIK IPDA Ondang A Zakaria, Kanit Registrasi Dan Identifikasi SIM Satuan Lalu LIntas Gorontalo Kota Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang Diterbitkan oleh Perum Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Percetakan ketiga tahun 2003 Prof, Dr, H.R Abdussalam, SIK, SH, MH, 2014, Ilmu Kepolisian Sebagai Ilmu Pengetahuan Reksodiputro Mardjono “Ilmu Kepolisian dan Profesionalisme Polri” dalam rangka sewindu Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia (KIK-UI), September 2004 Rudi M Tambunan Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2, januari 2013. Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Yogyakarta, Yogyakarta, Cetakan kedua, 2005. Sondang P Siagian, 1997, filsafat administrasi, PT rineka cipta, jakarta Suratman dan H philips dillah, metode penelitian hukum, alfabet, bandung, 2013
14
http://www.setara-institute.org/id/content/reformasi-kepolisian-menujupelayanan-yang berkualitas. http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan. http//pengetahuan tentang surat izin mengemudi/ferlinet.org.id (28-04-2014) http//id.wikipedia.org.wiki.prosedur. Perundang undangan : Undang- undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia. SOP (standar oprasional prosedur) tentang Pelayanan Pembuatan SIM tahun 2012 oleh Polres Gorontalo Kota. Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang surat izin mengemudi. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010. Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
15
