PROGRAM RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA JL. MAYJEN D.I. PANJAITAN NO. 165 KENDARI 2014
1
Daftar Isi Kata Pengantar ………………………………………………………………………….....i SK. Indikator Kinerja Utama………………………………………………………………ii Bab I. Pendahuluan……………………………………………………………………….1 1.1 . Kondisi Umum…………………………………………………………….1 A. Wilayah Hukum...........................................................................2 B. Sumber Daya Manusia...............................................................2 C. Tugas Pakok dan Fungsi ...........................................................3 1.2 . Potensi dan Permasalahan ……………………………………………...3 A. Kekuatan / Strenght ..................................................................3 B. Kelemahan / Weakness ............................................................4 C. Peluang / Opportunities............................................................4 D. Ancaman / Threats ...................................................................5 Bab II. Perencanaan Strategis........................................................ ………………..6 2.1. Visi ............................................................…………………………….7 2.2. Misi ...........................................................…………………………….7 2.3. Tujuan dan Sasaran ……………………………………………………..8 2.4. Indikator Kinerja Utama..…………………………………………………8 2.5. Program dan Kegiatan .....................................................................9. Bab. III. Arah Kebijakan dan strategi………………………………………………… 11 3.1.
Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Sulawes Tenggara 11 A. Peningkatan Kinerja.....................................................................11 B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ......................................11
Bab. IV Penutup.................……………………………………………………………..12 1. Lampiran...................................................................………………….13
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, yang senantiasa dilimpakan kepada kita, sehingga Perencanaan Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat di susun. Perencanaan Strategis ( Renstra ) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan pembangunan. Penyusunan Rencana Strategis ( Resntra ) adalah merupakan amanat
Undang – Undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
( RPJM ) Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun
2015 – 2019, sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Bab. V, pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhirnya Kami mengucapkan terima kasih kepada semua fihak yang telah member sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) ini, semoga dapat bermamfaat dalam mewujudkan menejemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil bagi kemajuan pembangunan dan Penegakan Hukum di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Tenggara.
Kendari , 29 Januari 2019 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Panitera / Sekretaris
H. SAID SALEM, SH, MH NIP. 19620616 1985 03 1 006
3
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No 165 0401-3190310 Fax. 0401-3192097 Website: www.pt-sultra.go.id , Email:
[email protected]
KENDARI 93117 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA NOMOR : W23.U/ /SK/I/2014 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA Menimbang
: 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tetang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010-2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereviu untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung; 2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; 4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 6. Peraturan Pemerintah Nomor :8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 8. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Struktural Organisasi dan Tata Kerja; 9. Peratura Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung; 10. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
Memperhatikan :
Hasil rapat tanggal 03 September 2010 Tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2014.
4
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGARAN 2015.
Pertama
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2009.
Kedua
: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada MENPAN dan RB.
Ketiga
: Dalam rangka lebih meningkatkan efektivitas pelaksanaan keputusan / peraturan ini, Inspektorat Pengawasan Bidang Badan Pengawasan diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan / peraturan ini dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung.
Keempat
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial. 2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. 3. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Ditetapkan di
: Kendari
Pada Tanggal : 29 Januari 2014
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA,
H. ABDUL KADIR, S.H, MH NIP. 19460501196712 2 002
5
BAB I PENDAHULUAN 1.1. KONDISI UMUM Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia terbentuk berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari dan diresmikan pada tanggal 21 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia ALI SAID. SH, guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan untuk tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Bertitik tolak dari pembentukan tersebut diatas, maka dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan pada tingkat banding, dengan adanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang hukum, maka sebagai institusi pemerintah yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, wajib dapat mewujudkan pemerintah yang baik khusunya di bidang hukum
yang berawal dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan hal ini diamanatkan dalam Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, oleh kerana itu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Satuan Kerja
( SATKER ) wajib menyiapkan
Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
A. Wilayah Hukum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki 7 ( tujuh ) pengadilan tingkat pertama masing-masing sebagai berikut : 1. Pengadilan Negeri Klas IA Kendari, wilayah hukumnya meliputi Kota Kendari. 2. Pengadilan Negeri Klas IB Baubau, wilayah hukumnya meliputi : Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Bombana. 3. Pengadilan Negeri Raha, wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara.
6
4. Pengadilan Negeri Kolaka, wilayah hukumnya meliputi : Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Utara dan Kabupaten Kolaka Timur. 5. Pengadilan Negeri Unaaha, wilayah hukumnya meliputi : Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Konawe Kepulauan 6. Pengadilan Negeri Andoolo Wilayah Hukumnya Kabupaten Andoolo 7. Pengadilan Negeri Pasar Wajo Wilayah Hukumnya Kabupaten Pasarwajo B. Sumber Daya Manusia . Sumber daya manusia yang tersedia pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada saat ini adalah sebagai berikut : 1. Ketua
: 1 Orang
2. Wakil Ketua
: 1 Orang
3. Hakim Tinggi Karier
: 12 Orang
4. Hakim Tinggi Ed Hoc Tipikor
: 2 Orang
5. Panitera / Sekretaris
: 1 Orang
6. Wakil Panitera
: 1 Orang
7. Wakil Sekretaris
: 1 Orang
8. Panitera Muda
: 3 Orang
9. Kepala Sub Bagian
: 3 Orang
10. Panitera Pengganti
: 9 Orang
11. Staf
: 20 Orang
12. Hakim Non Palu
: 1 Orang
Jumlah
: 55 Orang
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di dalam melaksanakan tugasnya di pimpin oleh Ketua, Wakil Ketua dan dibantu oleh seorang Panitera / Sekretaris dan di dalam menyelenggarakan administrasi pengadilan oleh Undang-undang dibedakan kedalam 2 (dua) bagian adminstrasi yaitu administrasi Perkara dibawah Kepaniteraan dan administrasi umum dibawah kesekretariatan.
7
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, yang mempunyai tugas pokok yaitu menerima, memeriksa , mengadili dan memutus
setiap perkara yang diajukan oleh
Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah hukumnya dan tugas lain diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan .Selain menjalankan tugas pokonya Pengadilan Tinggi diserahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat maupun di Daerah, apabila diminta.
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN. A. Kekuatan / Strength Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara merupakan perpanjangan tangan Mahkamah Agung RI didaerah yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman Tingkat Banding Umum dengan kewenangan-kewenangan meliputi : 1.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Kawal depan Mahkamah Agung RI di provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengadilan tingkat pertama yang ada dibawahnya.
2.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tenggara.
3.
Sebagai penentu kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pertimbangan promosi dan mutasi dalam pengembangan karier pegawai dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.
4.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terbentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 selaku pengadilan Tingkat Banding.
8
B. Kelemahan / Weakness Ada beberapa aspek yang menjadi titik lemah pada pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di dalam menjalan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Aspek Informasi Peradilan. 1.1. Masih adanya keterlambatan putusan pengadilan dimuat di website, sulit diakses oleh masyarakat pencari keadilan. 1.2. Belum adanya sistem yang dapat mengevaluasi dan mengkur tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 1.3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menangani IT menayankan perkara di website Pengadilan Tinggi Sulawesi tenggara yang telah putus. 2. Aspek Sumber Daya Manusia : 2.1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia perlu mengikuti Diklat untuk memenuhi standar kompentensi. 2.2. Pengadaan rekrutmen Pegawai Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada tahun – tahun terakhir tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. 2.3. Belum adanya kewenangan merekrut pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. 3. Penganggaran Sarana dan prasarana. Dari sisi penganggaran sarana dan prasarana Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setiap tahun mengajukan usul ke Pusat namun belum sepenuhnya dapat direalisasi. C. Peluang ( Opportunities ) Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek : 1. Aspek Proses Peradilan Terinputnya data perkara kedalam website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan untuk mengakses informasi yang terkait dengan perkara.
9
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Tinggi Pengawas Bidang internal Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun Hakim Tinggi Pengawas Daerah eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mencegah terjadinya tidakan indisipliner. 4. Koordinasi antar Instansi. Dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar instansi pemerintah daerah, instansi penegak hukum dan antar pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 5. Pemanfaatan Teknologi Informasi. Perkembangan Teknologi Informasi melalui internet dan website membuka peluang bagi terbukanya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan di pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, D. Ancaman (Threats). 1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap proses peradilan 2. Kurangnya profesionalisme aparat peradilan dalam menangani perkara 3. Kurangnya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik aparat peradilan
10
BAB. II PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistimatis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Perencanaan Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, starategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Perencanaan strategis merupakan suatu proses sistimatis, maka sebelum merumuskan visi dan misi terlebih dahulu dibuat kerangka fikir sehingga tersusun suatu alur fikir yang akan membantu penyusunan Rencana Strategis secara lebih baik sebagai berikut :
LANDASAN HUKUM Impres No.7 Tahun 1999 tentang LAKIP TUGAS POKOK BADAN PERADILAN menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila VISI
MISI
TUJUAN
SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN/SASARAN a. Kebijakan b. Program
RENJA/RKT
LAKIP
11
2.1. VISI Visi adalah cara pandang jauh kedepan atau suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara. Adapun Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mengacu pada visi Mahkamah Agung RI. yaitu : “ Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung “
2.2. MISI Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempunyai misi sebagai berikut : 1. Terwujudnya peradilan yang mandiri, sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadailan. 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 4. Meningkatkan tertib administrasi peradilan yang efisien dan efektif. 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana peradilan. 2.3. TUJUAN DAN SASARAN A. TUJUAN Tujuan Penyusunan Renstra Tahun 2015 -2019 adalah untuk menjabarkan dan menentukan skala perioritas kegitan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur serta menjadi acuan penilaian kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1 ( satu ) sampai dengan 5 ( lima ) tahun kedepan dalam rangka tercapainya visi dan misi. Adapun tujuan yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah : 1. Peningkatan pelayanan peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. 2. Peningkatan aksesibilitas masyarakat pencari keandilan. 3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. 4. Peningkatan kualitas pengawasan. 5. Peningkatan kualitas tertib administrasi perkara. 6. Peningkatan sarana dan prasarana. 7. Mengembalikan kepercayaan mayarakat terhadap lembaga peradilan umum
12
B. SASARAN Sasaran adalah penjebaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Adapun sasaran yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah : 1. Tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan. 2. Tersedianya layanan informasi perkara. 3. Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan aparat peradilan. 4. Meningkatnya kinerja aparat peradilan. 5. Percepatan penyelesaian perkara banding kurang dari 6 ( enam ) bulan 6. Tersedianya sarana dan prasarana peradilan. 7. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap putusan perkara banding peradilan umum. 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut : SASARAN STRATEGIS
NO 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7
INDIKATOR KINERJA
Tercapainya peradilan yang sederhana, Persentase perbandingan jumlah perkara yang diregister dengan cepat, biaya ringan dan transparan yang diselesaikan. Persentase perkara yang sudah diputus dan dipublikasikan melalui website. Persentase pengaduan dan temuan yang ditindak lanjuti.
Tersedianya layanan informasi perkara. Meningkatnya kinerja aparat peradilan
Meningkatnya kemampuan dan Persentase jumlah peserta diklat pengetahuan aparat peradilan yang dan jumlah yang lulus dan profesional profesional. Percepatan penyelesaian perkara banding Persentase penyelesaian putusan kurang dari 6 ( enam ) bulan perkara banding Tersedianya peradilan
sarana
dan
prasarana Persentase realisai pengadaan sarana dan prasarana.
Meningkatnya kepercayaan masyarakat Persentase putusan Pengadilan terhadap putusan perkara banding peradilan Tingkat Banding Umum yang tidak umum kasasi
13
TARGET 100%
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 95 %
2.5.
PROGRAM DAN KEGIATAN Berdasarkan Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut : A. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuik mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah : 1. Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana umum dan Tipikor. 2. Penyelesaian Sisa Perkara Perdata, Pidana umum dan Tipikor 3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu 4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis tepat waktu 5. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah : 1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial 2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk 3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa C. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
14
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut : 1.1. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal‐hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja : 1. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi 2. Pengawasan eksternal dan internal diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan jalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. 3. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidang tugasnya 4. Dukungan SDM, sarana dan prasarana serta Teknologi Informasi. 1.2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal‐hal sebagai berikut : 1. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan. 2. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan 3. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
15
BAB IV PENUTUP
Rencana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2015‐2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik‐titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit‐unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015‐2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.
16
