Program Pendanaan Kompetisi

Program Pendanaan Kompetisi (PPK)

Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat

PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL PPK TAHUN 2006

PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT 2005

KATA PENGANTAR Penetapan target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80 pada tahun 2010 sebagai salah satu indikator makro keberhasilan pencapaian Visi Jawa Barat, menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pembangunan sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan faktor utama dan tujuan hakiki dari pembangunan. Misi untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tersebut, dari sisi Pemerintah Daerah akan ditempuh melalui pelaksanaan fungsi pelayanan yang beroreintasi pada terciptanya keadilan, fungsi pemberdayaan yang berorentasi pada pembentukan kemandirian dan fungsi pembangunan yang berorentasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fungsi pelayanan, pemberdayan dan pembangunan tersebut hanya dapat dijalankan dan dicapai jika dalam organisasi pemerintah sendiri berlangsung mekanisme sistem manajemen yang efektif, efisien dan inovatif. Kesetiaan pada misi tersebut mengharuskan kepemimpinan Pemerintahan Propinsi Jawa Barat mengembangkan organisasi dan tata kerja yang memberi keleluasaan kepada setiap pemimpin unit kerja pada berbagai tingkatan, untuk menggunakan sebaik-baik metode yang mereka kembangkan sendiri. Oleh sebab itu kompetisi dan desentralisasi merupakan dua strategi kebijakan yang sangat krusial dalam menjamin kesuksesan misi pencapaian IPM 80 tahun 2010. Kompetisi dan desentralisasi itulah yang menjadi strategi dasar Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat. Memang kompetisi tidak akan menyelesaikan semua persoalan, tetapi ia merupakan kunci untuk membuka kemacetan birokratik yang seringkali terjadi di lingkungan pemerintahan. Desentralisasi akan lebih menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, serta membuka peluang bagi inovasi. Kompetisi dan desentralisasi, dengan kata lain, merupakan kata-kata kunci di dalam sistem manajemen pemerintahan modern. Keduanya merupakan pilihan-pilhan strategis dalam pengembangan organisasi pemerintahan yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kerja yang konstruktif, yang mendorong aparat bekerja lebih keras dan kreatif. Dalam buku ini, disajikan panduan penyusunan proposal PPK bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang akan mengikuti PPK. Disamping berisi pedoman teknis penyusunan proposal PPK, di dalamnya juga diuraikan latar belakang, tujuan dan manfaat serta konsep-konsep dasar PPK, yang berguna bagi semua pihak yang ingin mengetahui dan mendalami PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan selamat berkompetisi.

2

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar

2

Bab I

Pendahuluan I.1 Latar Belakang I.2 Tujuan I.3 Manfaat

4 4 6 6

Bab II

Kluster Kabupaten/kota dan Deskripsi PPK II.1 Kluster Kabupaten/kota II.2 Deskripsi PPK

9 9 10

Bab III

Struktur Pendanaan dan Komposisi Biaya III.1 Pendanaan III.2 Komposisi Biaya yang boleh Diusulkan III.3 Mekanisme aliran dana PPK III.4 Pembinaan dan pelaporan

11 11 11 14 17

Bab IV

Pengusulan Proposal dan Struktur Organisasi Pelaksana 18 Di Tingkat Kabupaten/Kota IV.1 Pengusulan Proposal 18 IV.2 Struktur Organisasi Pelaksana 18

Bab V

Tahapan, Jadual, dan Kriteria Seleksi V.1 Tahapan dan Jadual Seleksi V.2 Kriteria Seleksi V.2.1 Tahap Proposal Evaluasi Diri: J A B A R V.2.2 Tahap Proposal Komprehensif: M A J U V.2.3 Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan V.2.4 Tahap Proposal Implementasi PPK (1/2/3)

Bab VI

Kaidah Penyusunan Proposal VI.1 Proposal Evaluasi Diri VI.1.1 Kerangka penulisan VI.1.2 Penjelasan VI.2 Proposal Komprehensif VI.2.1 Kerangka penulisan VI.2.2 Penjelasan VI.3 Proposal Implementasi PPK1/2/3 VI.3.1 Kerangka penulisan VI.3.2 Penjelasan Standar Pengertian

21 21 23 23 24 25 25 28 28 28 29 31 31 32 34 34 34 35

Lampiran-lampiran

3

BAB I PENDAHULUAN I.1 LATAR BELAKANG Pemerintah Propinsi Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dengan target IPM 80 di tahun 2010. Akselerasi tersebut sangat diperlukan karena Pemerintah Propinsi Jawa Barat menyadari pentingnya untuk menyiapkan diri dalam mengantisipasi dampak globalisasi di Indonesia. Perhatian Pemerintah Propinsi Jawa Barat terhadap pencapaian IPM 80 juga sangat logis karena penguatan perekonomian Jawa Barat harus dibuktikan melalui kesejahteraan masyarakat daerahnya. Perhatian ini menjadi semakin besar ketika melihat kecenderungan historis yang menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali kendala yang dihadapi daerah dalam merealisasikan pencapaian IPM. Untuk itu Pemerintah Propinsi Jawa Barat berupaya memaksimumkan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja semua sektor layanan publik sehingga berkinerja optimal serta meningkatkan kerjasama dan partisipasi nyata dari masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat, untuk keberhasilan pencapaian IPM 80 di tahun 2010. Rincian target IPM Jawa Barat 2001 – 2010, realisasi IPM Jawa Barat 2001 – 2004, dan rincian indeks makronya disajikan pada Gambar 1.

85.00 85.00

90.00

80.00 80.00

85.00

IP Target IDB Target

75.00 75.00

80.00

IP Real

75.00

70.00 70.00

IK Target

70.00

IK Real

65.00 65.00

65.00

60.00 60.00

60.00

IDB Real 55.00

55.00 2001

2002 2002

2003

2004

2005 2005

Target

2006 2006

2007 2007

2008 2008

2009 2009

2010 2010

Realisasi

Gambar 1 Grafik target dan realisasi IPM serta indeks makro Jawa Barat periode 2001 - 2010

4

Untuk menjalankan misi akselerasi pencapaian IPM 80 di tahun 2010, Pemerintah Propinsi Jawa Barat meluncurkan Program Pendanaan Kompetisi (PPK Akselerasi Peningkatan IPM Jawa Barat selanjutnya disingkat dengan ”PPK”) yang fokus pada kompetisi kinerja kabupaten/kota di dalam menggalang sinergi dengan pemerintah propinsi, masyarakat, swasta, perguruan tinggi, atau lembaga pendidikan setempat. Peluncuran PPK ini diharapkan dapat meningkatkan pencapaian target IPM dengan probabilitas keberhasilan yang lebih tinggi, karena PPK ini memiliki lima karakteristik yang berbeda dengan pendanaan reguler yaitu: 1. Merupakan pendanaan untuk program dan kegiatan yang berdampak kepada akselerasi peningkatan IPM Jawa Barat secara berkelanjutan karena melibatkan kepentingan berbagai stake holders yang relevan. 2. Merupakan pendanaan program yang berbasis aktivitas (activity-based) sesuai dengan kebutuhan nyata dengan indikator keberhasilan terukur, inovatif, dan dikelola dengan akuntabilitas tinggi. 3. Merupakan pendanaan program yang disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat. 4. Merupakan pendanaan yang bersifat on top diluar pendanaan bantuan reguler dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat. 5. Merupakan pendanaan yang dikompetisikan berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota dan memenuhi kriteria seleksi “JABAR MAJU BERSAMA B & W”. Karakteristik yang dinyatakan pada butir 1, 2, dan 3 merupakan dasar dan keyakinan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat untuk mengakselerasi IPM di Jawa Barat melalui program pendanaan yang kompetitif. Dengan pendanaan tersebut pemerintah propinsi berkehendak untuk secara sinergis bersama pemerintah daerah mengatasi masalah rendahnya IPM. Untuk mengatasi rendahnya IPM dengan memanfaatkan dana PPK, maka kabupaten/kota harus mendisain program yang mempunyai dampak meningkatkan IPM 80. Sifat dari program tersebut haruslah berkelanjutan dan didisain melalui proses evaluasi diri dengan melihat: kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang yang mempengaruhi kabupaten/kota untuk maju dan berkembang. Dari evaluasi diri inilah akan diperoleh analisis kesenjangan antara target dan kenyataan. Langkah selanjutnya adalah menyusun mekanisme aktivitas yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan target IPM serta peletakan indikator kinerja yang secara nyata dapat mengukur perubahan kesenjangan tersebut. Peluncuran PPK merupakan bagian dari realisasi sembilan jenis program/kegiatan di Propinsi Jawa Barat, terutama butir pertama dan kedua, yang telah diterbitkan sebagai nota kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota sebagaimana tertera pada Tabel 1 berikut.

5

Tabel 1. Sembilan program/kegiatan prioritas yang menjadi kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati/Walikota No

Jenis Program/Kegiatan Prioritas

1

Menanggulangi masalah pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya

2 3 4

Meningkatkan KUKM Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur wilayah Mengantisipasi dampak negatif pasca pemilu

5

Mengantisipasi kualitas SDM aparatur

6

Mengembangkan sistem informasi terpadu

7

Mendukung tercapainya proporsi 45% kawasan lindung dan 55% kawasan budidaya

8 9

Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Meningkatkan pembangunan kehidupan sosial berdasarkan nilai agama dan budaya daerah

I.2 Tujuan PPK diluncurkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan target IPM 80 di tahun 2010 secara bertahap, melalui peningkatan Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Daya beli. Tujuan lain PPK adalah menumbuhkan budaya penerapan pola pendanaan dengan misi tertentu (mission budget) -- dalam hal ini akselerasi pencapaian IPM 80 -yang bersifat kompetitif (competitive grant) sebagai insentif kepada para pelaksana program yang unggul dalam kinerjanya. Semakin unggul kinerjanya, maka semakin besar insentif yang perlu disediakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat. I.3 Manfaat Untuk mampu mengantisipasi persaingan global serta didukung oleh kenyataan bervariasinya kondisi daerah, Pemerintah Indonesia memahami pentingnya memberikan hak dan kewenangan berjenjang kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerah secara lebih mandiri melalui pemberian otonomi daerah. Lebih jauh, otonomi daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk penyelenggaraan suatu organisasi pemerintahan yang sehat, efektif, efisien, dan berbasis pada output serta outcomes. Dalam keleluasaan kewenangan tersebut, pemerintah daerah perlu menyikapinya dengan pelaksanaan program yang berkualitas dengan akuntabilitas yang tinggi pula, karena keberlanjutan dari suatu organisasi akan sangat bergantung pada kualitas layanan dari organisasi itu kepada stake holders-nya dan akuntabilitas dari organisasi tersebut dalam menggunakan dana publik. Untuk menumbuhkan budaya pelaksanaan program dengan akuntabilitas dan berkualitas, perlu dibangun budaya untuk melakukan evaluasi diri dan menyusun pemecahan masalah berbasis kondisi riil. Pelaksanaan program dengan akuntabilitas tinggi sudah sewajarnya dilakukan pada tiap tahapan penerimaan dana publik. 6

Selanjutnya, penumbuhan budaya untuk melaksanakan program kerja yang berkualitas akan semakin kental dengan tumbuhnya kemampuan organisasi dalam menyusun rencana kerja dan anggaran yang fisibel, demikian pula rencana strategisnya. Dari tumbuhnya budaya ini diharapkan semua lini kepemimpinan daerah akan mampu menyusun kebijakan pemanfaatan keuangan publik secara akuntabel dan berkualitas. PPK mempunyai manfaat yang dapat divisualisasikan sebagai berikut (Gambar 2):

Otonomi daerah

AKUNTABILITAS & KUALITAS

Evaluasi Diri

Rencana Strategis

RKPD

Gambar 2 Visualisasi manfaat PPK untuk jangka pendek, menengah, dan panjang Di awal pelaksanaan PPK, diharapkan setiap kabupaten/kota pengusul mampu melakukan evaluasi diri sebagai dasar untuk menyusun program ”pengobatan” terhadap masalah rendahnya IPM yang dihadapi secara sistematis, dengan ditunjang oleh studi kelayakan. Selain dokumen evaluasi diri dan studi kelayakan program, PPK pada jangka pendek diharapkan dapat pula berkontribusi langsung pada peningkatan IPM 80. PPK diharapkan dapat membina kerjasama antar SKPD untuk memenuhi tuntutan memecahkan masalah secara komprehensif. PPK sekaligus diharapkan dapat menggairahkan semangat kabupaten/kota serta SKPD untuk berkompetisi secara sehat dengan menunjukkan keunggulan kinerjanya. Apabila pemerintah kabupaten/kota telah terbiasa menyusun program berbasis evaluasi dirinya, maka output yang diharapkan adalah pemerintah daerah dapat menyusun rencana program kerja (RKPD) dengan fisibilitas yang tinggi dengan tujuan akhirnya adalah peningkatan IPM daerah guna mendukung pencapaian IPM 80 Jawa Barat pada tahun 2010. Budaya tersebut merupakan fondasi dalam membentuk budaya dan semangat baru dari pemerintah 7

kabupaten/kota untuk menjalankan program secara bertanggungjawab serta dengan akuntabilitas tinggi. Kemampuan melakukan evaluasi diri serta menyusun rencana kerja dan anggaran dengan fisibilitas tinggi merupakan kemampuan dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana Strategis Jangka Panjang dengan fisibilitas tinggi dalam menghadapi tantangan global. Setelah budaya-budaya tersebut tumbuh, SKPD/pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan program-program dengan menekankan pada pencapaian kualitas yang tinggi.

8

BAB II KLUSTER KABUPATEN/KOTA DAN DESKRIPSI PPK II.1 Kluster Kabupaten/Kota Kluster adalah pengelompokan kabupaten/kota yang berkompetisi berdasarkan parameter tertentu. Kegunaan kluster adalah untuk menyandingkan suatu kabupaten/kota pada posisi yang seimbang dan adil dalam berkompetisi dengan kabupaten/kota lainnya. Masing-masing kluster mempunyai misi pendanaan tertentu yang tidak sama, sesuai dengan tingkat pencapaian IPM-nya. Masingmasing pendanaan dikemas dalam bentuk PPK1 (PPK untuk Kluster 1), PPK2 (PPK untuk Kluster 2), dan PPK3 (PPK untuk Kluster 3), yang detailnya akan dijelaskan pada Sub bab II.2. Basis peng-klusteran PPK adalah: 1. Pencapaian IPM oleh kabupaten/kota pada tahun 2003 (40%) 2. Peningkatan IPM yang dicapai oleh kabupaten/kota selama 1999 sampai dengan tahun 2003 (30%) (Kecuali untuk Kota Banjar, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Depok menggunakan data kabupaten/kota induknya) 3. Pencapaian IPM kabupaten/kota saat ini terhadap target IPM kabupaten/kota yang direncanakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Barat (30%) Catatan: Data IPM bersumber pada publikasi resmi Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Barat.

Dengan data tersebut dilakukan perhitungan berbasis Analisis Kluster (Cluster analysis Metoda K-Means), maka wilayah Jawa Barat dibagi atas 3 (tiga) kluster sebagaimana tertera dalam Gambar 3 berikut.

Gambar 3 Diagram Kluster PPK

9

II.2 Deskripsi PPK Fokus PPK adalah kepada program-program yang umum berlaku bagi semua PPK (1,2,3) dan kepada program-program yang khusus berlaku bagi hanya PPK1 atau PPK2 atau PPK3. Fokus umum PPK terdiri atas: 1. Program yang berbasis pada partisipasi masyarakat untuk mengakselerasi peningkatan IPM, khususnya program yang mampu mendongkrak Indeks Daya Beli. Program tersebut berbasis pada aktivitas yang berkelanjutan, tidak semata-mata melakukan investasi fisik, dan manfaatnya terutama dirasakan oleh masyarakat miskin. 2. Program pembangunan individu pada setiap tingkat sumberdaya manusia, mulai dari rumah tangga, RT, RW, dan program pembangunan kapasitas (capacity building) mulai tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten/kota. Fokus khusus PPK disusun berdasarkan proyeksi target IPM untuk masing-masing Kabupaten/Kota, sesuai dengan perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat yang akan diterbitkan dalam dokumen tersendiri. Fokus khusus PPK1, 2, dan 3 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Kategori PPK dan Karakteristik Umumnya PPK1 Misi

A. Peningkatan IDB, IP dan/ IK min mencapai target IPM sesuai rencana Pemprop Jabar B. Peningkatan IDB meliputi: 1. Pemberdayaan UKM 2. Peningkatan kualitas lingkungan 3. Perluasan & penciptaan lap. Kerja baru

C. Perubahan perilaku masyarakat yang menunjang keberlanjutan IDB

PPK2

PPK3

A. Peningkatan IDB, IP dan/ IK min mencapai target IPM sesuai rencana Pemprop Jabar B. Peningkatan kualitas layanan dasar plus untuk bidang: • Pendidikan atau • Kesehatan atau • Keindahan & kenyamanan atau • Ketertiban kota atau • Perluasan lap. kerja

A. Peningkatan IDB, IP dan/ IK min mencapai target IPM sesuai rencana Pemprop Jabar B. Peningkatan kualitas layanan dasar untuk bidang: • Pendidikan atau • Kesehatan atau • Perluasan lap. kerja

Fokus progam berbasis evaluasi diri secara komprehensif

•Inovatif •IDB, IP dan/atau IK •Lingkup Kab./Kota •Berdampak pada Jabar/nasional

•Memperkuat relevansi & manajemen internal •IDB, IP dan/atau IK •Lingkup Kab./Kota •Berdampak pada Kab./Kota atau Jabar

•Meningkatkan kualitas kebutuhan dasar masyarakat •IDB, IP dan/atau IK •Lingkup Kab./Kota •Berdampak pada Kab./kota

Indikator kinerja

1. IDB, IP dan/atau IK 2. Indikator Proses 3. Indikator output

1. IDB, IP dan/atau IK 2. Indikator Proses 3. Indikator output

1. IDB, IP dan/atau IK 2. Indikator Proses 3. Indikator output

Pendanaan maksimum

• Rp. 25 M/thn utk 2 thn • Peluang menang 30% • Dana Pendamping min 5%

• Rp. 20 M/thn utk 2 thn • Peluang menang 40% • Dana Pendamping min 5%

• Rp. 15 M/thn utk 2 thn • Peluang menang 30% • Dana Pendamping min 5%

10

BAB III STRUKTUR PENDANAAN DAN KOMPOSISI BIAYA III.1 Pendanaan Penggunaan dana PPK harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturanperundangan yang berlaku. Sumber pendanaan PPK terdiri dari 2 (dua) sumber, yaitu dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan dari pemerintah kabupaten/kota. Besaran dana PPK dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat terdiri dari 3 (tiga) jenis berdasarkan kluster kabupaten/kota. Rinciannya adalah sebagai berikut: 1. Dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat: • Maksimum pendanaan 2 tahun berturut-turut untuk: – PPK1 : 25 Milyar/tahun (untuk masing-masing 3 pemenang dari Kluster 1) – PPK2 : 20 Milyar/tahun (untuk masing-masing 5 pemenang dari Kluster 2) – PPK3 : 15 Milyar/tahun (untuk 1 pemenang dari Kluster 3) • Evaluasi kinerja dilakukan setiap 3 bulan dengan sistem pelaporannya dilakukan setiap 6 bulan. Hasil dari evaluasi ini merupakan dasar penetapan keberlanjutan pendanaan PPK. 2. Dari Pemerintah Kabupaten/Kota pemenang: Dana Pendamping sebesar minimum 5 % on top dari biaya yang diusulkan (digunakan untuk insentif pengelola program). Perlu melampirkan Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota. III.2 Komposisi Biaya yang boleh Diusulkan Komponen biaya yang boleh diusulkan (eligible cost components) adalah besaran satuan biaya maksimum yang boleh digunakan untuk menjalankan masing-masing jenis investasi yang terkait secara logis dengan kegiatan-kegiatan yang diusulkan. Perlu diingat bahwa masing-masing investasi bukan berdiri sendiri namun harus terkait secara logis dengan kegiatan dan program pengembangan yang diusulkan. Komponen biaya yang boleh diusulkan untuk masing-masing usulan dapat dilihat pada Tabel 3. Setiap kategori pendanaan diusulkan sesuai kebutuhan program dan kegiatan, serta berdasarkan kepada peraturan dan mekanisme anggaran belanja daerah yang terdiri dari Belanja Aparatur dan Belanja Publik (Kepmendagri No. 29 Tahun 2002) Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

11

Secara lebih 1. 2. 3. 4. 5.

rinci pendanaan program dan kegiatan terdiri dari: Belanja pegawai Barang/jasa Belanja perjalanan dinas Belanja pemeliharaan Belanja modal Tabel 3 Komposisi pendanaan yang boleh diusulkan

Komposisi pendanaan Maksimum dana Propinsi

PPK/tahun

dari

PPK1

PPK2

PPK3

25 Milyar

20 Milyar

15 Milyar

Dana Pendamping minimum 5% dari total dana PPK propinsi yang disetujui

maks 15%

maks 15%

maks 15%

2. Operasional program dan kegiatan:

1. Manajemen program

min 85%

min 85%

min 85%

a) Program dan kegiatan utama (yang berdampa langsung untuk akselerasi IPM)

min 80%

min 80%

min 80%

b) Program dan kegiatan pendukung (yang mendukung akselerasi IPM)

maks 20%

maks 20%

maks 20%

Catatan: 1. Masing-masing untuk butir 2a dan 2b terbagi menjadi: - kegiatan

min 70%

min 60%

min 50%

- investasi

maks 20%

maks 30%

maks 30%

10%

10%

20%

- pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur

2. Setiap investasi (1b) harus mencakup program pemanfaatan dan pengelolaan, sehingga investasi tsb dapat langsung berfungsi secara efektif dan efisien.

CONTOH PERHITUNGAN (Untuk PPK1) Dana PPK yang Diusulkan (termasuk pajak-pajak)

24,800,000,000

Dana PPK yang Disetujui (setelah costing, termasuk pajak-pajak)

23,500,000,000

Tabel 1 Sumber Dana PPK yang Disetujui - Dari Kab./Kota (Dana Pendamping)

5%

1,175,000,000

95%

22,325,000,000

Manajemen Program dan Kegiatan (maksimum)

15%

3,525,000,000

Operasional Program dan Kegiatan (minimum)

85%

19,975,000,000

- Dana Propinsi Tabel 2 Alokasi Penggunaan Dana PPK yang Disetujui

12

Tabel 3 Sumber Dana Manajemen Program dan Kegiatan - Bagian dari Kab./kota (5% x alokasi dana PPK yang disetujui)

1,175,000,000

- Bagian dari Propinsi

2,350,000,000

(10% x alokasi dana PPK yang disetujui)

Tabel 4 Alokasi Dana Operasional Program dan Kegiatan (minimum) - Program dan kegiatan utama (80% x alokasi operasional program dan kegiatan) - Program dan kegiatan pendukung (20% x alokasi operasional program dan kegiatan)

80%

15,980,000,000

20%

3,995,000,000

- kegiatan (minimum 70% x alokasi program dan kegiatan utama)

70%

11,186,000,000

- investasi (maksimum 20% x alokasi program dan kegiatan utama) - pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur (10% x alokasi program dan kegiatan utama)

20%

3,196,000,000

10%

1,598,000,000

70%

2,796,500,000

20%

799,000,000

10%

399,500,000

Tabel 5 Alokasi Dana Program dan Kegiatan Utama

Tabel 6 Alokasi Dana Program dan Kegiatan Pendukung - kegiatan (minimum 70% x alokasi program dan kegiatan pendukung) - investasi (maksimum 20% x alokasi program dan kegiatan pendukung) - pembangunan kapasitas Kinerja Aparatur (10% x alokasi program dan kegiatan pendukung)

Keterangan rinci dari Tabel 3 di atas adalah sebagai berikut: 1. Pembangunan Individu dan Pembangunan Kapasitas (maksimum 10% dari 85% dana untuk PPK1 dan PPK2, maksimum 20% dari 85% dana untuk PPK3) Komponen ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas kompetensi sumberdaya manusia penyelenggara pemerintahanan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota atau untuk meningkatkan profesionalisme di tingkat individu. 2. Pengembangan program (maksimum 70% dari 85% dana untuk PPK1, maksimum 60% dari 85% dana untuk PPK2, maksimum 50% dari 85% dana untuk PPK3) 3. Mendatangkan tenaga ahli dalam negeri Komponen biaya ini dapat digunakan untuk mendatangkan tenaga ahli domestik yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan bantuan dalam meningkatkan mutu manajemen dan organisasi. 4. Pengadaan aset fisik (maksimum 20% dari 85% dana untuk PPK1 atau maksimum 30% dari 85% dana untuk PPK2 dan PPK3) 5. Manajemen penyelenggaraan program (maksimum 15% dari total anggaran)

13

Penggunaan komponen ini mencakup untuk seluruh gaji dan upah, serta biaya kesekretariatan pengelolaan program selama satu tahun dengan standar upah yang akan diatur lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur. III.3 Mekanisme aliran dana PPK a. Penyaluran dana Penyaluran dana PPK dilaksanakan melalui Bank Jabar Propinsi dan Bank Jabar Kabupaten/Kota. Adapun mekanisme penyaluran dana PPK adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah Propinsi melalui Keputusan Gubernur menetapkan Kabupaten/Kota pemenang PPK dan dianggarkan dalam APBD tahun anggaran tertentu. 2. Penyaluran dana dilakukan setelah dokumen kontrak kesepakatan kerja PPK ditandatangani bersama antara Satlak Propinsi dan Satlak Kabupaten/Kota pemenang PPK. 3. Penyaluran dana dilakukan dalam tiga tahap: Tahap I (30%), Tahap II (50%), Tahap IIII (20%). b. Pencairan dana tahap I (30%) 1. Satlak Kabupaten/kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK yang diketahui dan disetujui oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi. 2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang kepada Gubernur. 3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap I PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten/Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten /Kota. Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap I terdiri dari: 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan PPK (SPPBPPK) (Form A-1) 2. Berita Acara Pembayaran Tahap I (BAP I) (Form A-2) 3. Daftar Rencana Kegiatan yang telah disepakati antara Propinsi dan Kabupaten/Kota pemenang (Form A-3) 4. Kuitansi ditandatangani + stempel penanggung jawab (Form A-4) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Satlak Propinsi dan Reviewer ternyata Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi target kinerja Tahap I tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau nyata-nyata terdapat penyimpangan penggunaan anggaran, maka penyaluran dana PPK berikutnya dapat dihentikan. c. Pencairan dana tahap II (50%) 1. Satlak Kabupaten/Kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap II PPK kepada Satlak Propinsi.

14

2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap II PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap I kepada Gubernur. 3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap II PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten /Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten/Kota. Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap II terdiri dari: 1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Berita Acara Pembayaran tahap II ( BAP II) (Form A-2) 3. Kuitansi ditandatangani + Stempel Penanggungjawab program (Form A-4) 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap I (From A-6 a) Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi Satlak Propinsi dan Reviewer ternyata Kabupaten/Kota tidak dapat memenuhi target kinerja Tahap II tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, atau nyata-nyata terdapat penyimpangan penggunaan anggaran, maka penyaluran dana PPK berikutnya dapat dihentikan. d. Pencairan dana tahap III (20%) 1. Satlak Kabupaten/Kota mengajukan dokumen pencairan dana tahap III PPK yang diketahui/disetujui Bupati/Walikota kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi. 2. Satlak Propinsi mengajukan dokumen pencairan dana tahap I PPK bagi Kabupaten/Kota pemenang yang telah memenuhi target kinerja tahap II kepada Gubernur. 3. Berdasarkan persetujuan Gubernur, Biro Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dana tahap III PPK yang ditujukan kepada Satlak Kabupaten/Kota melalui Bank Jabar Kabupaten/Kota dengan nomor rekening atas nama ketua Satlak Kabupaten/Kota. Dokumen kelengkapan pencairan dana tahap III terdiri dari: 1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Berita Acara Pembayaran tahap III ( BAP III) (Form A-2) 3. Kuitansi ditandatangani + Stempel Penanggungjawab program (Form A-4) 4. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap II (From A-6 a) Pada akhir pekerjaan Tahap III Satlak Kabupaten Kota menyampaikan dokumen: 1. Laporan pekerjaan (Form A-5) 2. Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan Tahap III (From A-6 b) Uraian selengkapnya mengenai mekanisme aliran dana PPK dapat dilihat pada Gambar 4.

15

III.4 Pembinaan dan pelaporan 1. Gubernur melaksanakan pembinaan dan pemantauan penyaluran dana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) di Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Satlak Propinsi. 2. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana bantuan dilaksanakan oleh Satlak Propinsi (melalui Tim Monev) dan Tim Reviewer untuk memantau pelaksanaan pekerjaan dan pencapaian indikator kinerja. 3. Satlak Kabupaten/Kota menyampaikan laporan bulanan mengenai penyaluran dan penggunaan dana kepada Bupati/Walikota masing-masing sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. 4. Bupati/Walikota menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan penggunaan dana PPK kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya serta laporan pelaksanaan program disampaikan kepada Gubernur melalui Satlak Propinsi berdasarkan tahapan dana yang telah disalurkan.

Persetujuan

GUBERNUR

Laporan & permohonan pencairan

SATLAK PROPINSI

BIRO KEUANGAN Salinan Bukti Pembayaran Surat perintah pencairan dana

TI=30% TII=50% TIII=20%

TI=30% TII=50% TIII=20%

BANK JABAR KAB/KOTA

Pembayaran dana PPK ke rekening khusus SATLAK KAB./KOTA

Laporan & permohonan pencairan

SATLAK KAB./KOTA

START

Penanggungjawab Program (PjP): - Pendidikan - Kesehatan - Daya Beli

Gambar 4 Diagram alir mekanisme aliran dana

16

BAB IV PENGUSULAN PROPOSAL DAN STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA IV.1 Pengusulan Proposal Proposal diusulkan oleh kabupaten/kota dengan Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Satlak Kabupaten/Kota dalam lingkup Pemerintah Propinsi Jawa Barat sesuai dengan tahapan seleksi. Setiap kabupaten/kota hanya boleh mengajukan 1 (satu) proposal yang merupakan konsolidasi dari berbagai program akselerasi IPM. Proposal dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota yang wajib bekerja sama dengan masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan setempat. Proposal harus disahkan oleh Bupati/Walikota. IV.2 Struktur Organisasi Pelaksana Tim pelaksana PPK di tingkat kabupaten/kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota, diketuai oleh Sekda Kabupaten/Kota yang pada tugas sehari-harinya dibantu oleh Ketua Harian. Ketua Harian Satlak Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas di kantor Kabupaten/Kota, ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Satlak Kabupaten/Kota membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Satlak. Personel yang ditugaskan sebagai bagian dari Satlak perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini. Catatan: PPK adalah program pemberdayaan personel Pemda, oleh karena itu diwajibkan memanfaatkan sebanyak mungkin PNS yang bertugas di Pemerintah Kabupaten/Kota, pemanfaatan profesional dari luar lebih pada upaya pendampingan agar para pelaksana dapat mempunyai kinerja dan kompetensi yang lebih baik selama PPK berlangsung dan setelah PPK selesai. Satlak Kabupaten/Kota berfungsi menjamin: • pelaksanaan program/kegiatan melalui PPK secara baik dan akuntabel. • sinergi antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam meningkatkan IPM. • kelancaran komunikasi dan administrasi antara kabupaten/kota dengan propinsi dalam pelaksanaan PPK. Satlak Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok: 1. Melaksanakan seluruh program/kegiatan yang didanai melalui PPK dengan baik untuk mencapai indikator kinerja yang telah disepakati. 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama sinergis dengan para Penanggung jawab Program (PjP) dalam pelaksanaan program/kegiatan PPK. 3. Menetapkan standar-standar atau kerangka acuan kerja yang lebih detail untuk setiap jenis program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PjP. 4. Melakukan kompilasi laporan dari setiap PjP untuk dapat membuat laporan keuangan setiap bulan, laporan kinerja 3 bulanan, laporan tahunan, serta

17

laporan akhir PPK sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Satlak Propinsi. Satlak PPK Kabupaten/Kota membawahi para Penanggungjawab Program (PjP). Dalam melaksanakan program-program PPK, satlak dimonitor oleh tim monitoring dan evaluasi (tim monev) yang berkedudukan di bawah Bupati/Walikota. Tim Monev Kabupaten/Kota adalah perangkat kerja yang bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Tim monev diketuai oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris, dan ditunjang oleh suatu sekretariat. Ketua dan Sekretaris Tim Monev Kabupaten/Kota adalah PNS yang bertugas dikantor Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Tim tersebut membawahi sejumlah personel yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan berbasis pada prinsip efisiensi dan efektivitas kinerja Tim Monev. Personel yang bertugas perlu diseleksi berbasis kompetensi dan kinerjanya selama ini. Tim Monev Kabupaten/Kota berfungsi untuk: 1. menjamin kesuksesan pelaksanaan PPK oleh Satlak kabupaten/kota melalui proses monitoring dan evaluasi seawal mungkin. 2. sebagai internal auditor yang melakukan proses monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perancangan program dan pelaksanaan program di awal, di tengah, dan di akhir program. Dengan mekanisme ini diharapkan pelaksanaan PPK selalu berada pada koridor yang benar dalam mencapai target-targetnya. Catatan: Tim Monev Kabupaten/Kota tidak berfungsi sebagai eksternal auditor yang berbasis pada temuan di akhir kerja Satlak. Tim Monev Kabupaten/Kota mempunyai tugas pokok untuk: 1. melakukan perencanaan dan pelaksanaan mekanisme monitoring-evaluasi kinerja satlak kabupaten/kota. 2. melaksanakan monitoring terhadap kesesuaian antara perencanaan dengan implementasinya di awal, di tengah, dan di akhir pelaksanaan program 3. melaksanakan proses pendampingan bila Satlak menemui kesulitan dalam penentuan mekanisme dan disain program yang lebih rinci agar dapat mencapai target dengan jelas. 4. menyampaikan laporan secara berkala (3 bulanan), laporan tahunan, dan laporan akhir Monev terhadap penyelenggaraan PPK kepada Bupati/ Walikota.

18

Organisasi pelaksana PPK dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.

GUBERNUR Tim Reviewer

BUPATI/WALIKOTA Tim Monev

Adm. SATLAK KAB.KOTA Ketua: Sekda Kab./Kota Ketua Harian: […………]

PJP-IP (Dis Dik)

PJP-IK (Dis Kes)

SATLAK PROPINSI Ketua: Sekda Propinsi Ketua Harian: […………] Sekretariat

PJP-IDB Dis Terkait

• Tim Sosialisasi & Layanan Konsultasi • Tim Kompilasi & Pengolahan Data • Tim Monitoring & Evaluasi

Gambar 5 Organisasi pelaksana dan aliran dana PPK Catatan: • PjP = Penanggungjawab Program (P/K/DB) • Ketua Harian Satlak dijabat oleh personel yang ditugaskan untuk secara penuh waktu menangani PPK

19

BAB V TAHAPAN, JADUAL, DAN KRITERIA SELEKSI V.1 Tahapan dan Jadual Seleksi Tahapan seleksi PPK (Gambar 6) dilaksanakan pada periode bulan Mei – September 2005 yang terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu: 1. Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED) 2. Tahap Seleksi Proposal Komprehensif (PPK1/2/3) 3. Tahap Konfirmasi melalui Kunjungan Lapangan (KL) 4. Tahap Seleksi Proposal Implementasi PPK (PIPPK) Undangan kepada para Bupati/Walikota untuk mengikuti PPK disampaikan melalui Surat Edaran Gubernur yang diedarkan pada bulan Mei 2005. Kabupaten/kota yang berhak memperoleh PPK1/2/3 adalah kabupaten/kota yang proposalnya telah dinyatakan lolos dari 4 tahap seleksi dan berada pada peringkat sesuai peluang pemenang (30% untuk PPK1, 40% untuk PPK2, 30% untuk PPK3). Bagi kabupaten/kota yang proposalnya tidak lolos pada semua tahap seleksi namun lolos pada salah satu tahap, maka proposal tersebut dapat diusulkan kembali pada PPK Batch-II tanpa harus mengulangi tahap seleksi yang telah dilalui. Bulan Juli 2005 merupakan periode Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED). Pada tahap ini dilakukan penilaian kualitas Evaluasi Diri oleh reviewer (penilai) berbasis pada kriteria seleksi J A B A R (lihat bagian Kriteria Seleksi). Kabupaten/kota yang Proposal Evaluasi Dirinya dinyatakan lolos, layak masuk ke tahap pengusulan Proposal Komprehensif. Seleksi selanjutnya adalah Tahap Seleksi Proposal Komprehensif berbasis pada kriteria seleksi M A J U (lihat bagian Kriteria Seleksi). Apabila proposal komprehensif dinyatakan lolos seleksi, maka akan dilakukan kunjungan lapangan (KL) oleh reviewer sebagai upaya memetakan kondisi riil daerah (kondisi dasar/baseline) serta melihat dari dekat keseriusan, kesiapan, dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan program apabila PPK dimenangkan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Peserta yang telah lolos KL dapat menyusun Proposal Implementasi PPK yang mendeskripsikan rencana pelaksanaan program, termasuk didalamnya adalah pengujian akuntabilitas anggaran melalui proses Negosiasi – Costing oleh Tim Reviewer. Kriteria seleksi proposal PIPPK berbasis pada kriteria seleksi B E R S A M A B(upati) & W(alikota) (lihat bagian Kriteria Seleksi). Hasil seleksi pada setiap tahap digunakan sebagai dasar rekomendasi calon pemenang yang akan disampaikan kepada Gubernur dan akan ditetapkan dan kemudian diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2005.

20

Jadual

Tahapan Surat Edaran Gubernur (Undangan pemasukan PED)

Kriteria Seleksi JABAR

Mei 2005

Tahap Seleksi Proposal Evaluasi Diri (PED)

Lulus

Juli 2005

Tdk

Gagal

Ya Kriteria Seleksi MAJU

Tahap Seleksi Proposal PPK Komprehensif (PPK1/2/3) – bagi yg lolos PED

Lulus

Tdk

Agustus 2005

Gagal

Ya Tahap Konfirmasi Kunjungan Lapangan (KKL)—bagi yg lolos PK

Kriteria Seleksi BERSAMA B&W

Tahap Seleksi Proposal Implementasi PPK (PIPPK) – bagi yg lolos KKL

September 2005

September 2005

Costing Penetapan & Pengumuman Pemenang

September 2005

Gambar 6 Tahapan Seleksi dan Jadual Seleksi

21

Batas waktu pemasukan Proposal Evaluasi Diri: 12 Juli 2005 pukul 16.00 (diterima di Sekretariat, bukan cap pos) Jumlah proposal yang dikirim adalah 10 eksemplar disertai soft copy yang dikemas dalam compact disc yang berjumlah 2 buah kopi Alamat sekretariat untuk pengiriman proposal PPK IPM 80 Jawa Barat Up. Bidang Administrasi Publik dan Pembiayaan BAPEDA Propinsi Jawa Barat PPK Jabar dapat dipantau di website: www.jabar.go.id V.2 Kriteria Seleksi Kriteria seleksi yang digunakan dalam seleksi PPK adalah “JABAR MAJU BERSAMA B(upati) & W(alikota)” dengan penjelasan untuk masing-masing kriteria sebagai berikut. V.2.1 Kriteria Seleksi Proposal Evaluasi diri: J A B A R Proses evaluasi diri fokus pada evaluasi terhadap perencanaan dan implementasi program-program yang berkait dengan peningkatan IPM, yang telah dilakukan selama ini. Proses evaluasi diri dilakukan pada skala observasi kabupaten/kota, sampai pada tingkat kecamatan. Kriteria seleksi Proposal Evaluasi Diri adalah sebagai berikut:

• J abaran kondisi lingkungan yang berpengaruh (10%)

Parameter yang dinilai dalam kriteria ini adalah kemampuan pengusul untuk menyajikan pengaruh berbagai kondisi eksternal terhadap eksistensi Kabupaten/Kota. Contoh: Pengaruh kondisi geografis (misal laut, pegunungan, sungai) terhadap kehidupan masyarakat kabupaten/kota khususnya dalam kaitan dengan program peningkatan IPM

• A nalisis SWOT yang komprehensif (20%)

Parameter yang penting dalam menilai pada kriteria ini adalah kemampuan pengusul untuk menyampaikan jabaran faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang berpengaruh terhadap keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Secara khusus, analisis SWOT perlu dikaitkan dengan upaya-upaya pemerintah Kabupaten/kota dalam meningkatkan IPM yang berdampak pada keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. Untuk dapat melakukan analisis SWOT yang dinilai baik, diperlukan basis data yang akurat, dapat diandalkan, dan aktual.

22

• B asis data yang lengkap dan aktual (30%)

Pada kriteria ini akan dinilai kemampuan pengusul untuk menyajikan basis data (khususnya data-data yang berkaitan langsung dengan parameter IPM) yang lengkap, akurat, dapat diandalkan, dan aktual, untuk keperlukan melaksanakan evaluasi diri secara komprehensif. Basis data tersebut harus pula menyebutkan referensinya. Semakin baik basis data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, semakin besar peluang dari kabupaten/kota untuk sukses di dalam menjalankan pemerintahannya karena mampu mengantisipasi tantangan di depan secara lebih baik. Basis data disajikan dalam bentuk ilustrasi (diagram/grafik) yang menjadi dasar dari analisis SWOT yang dilakukan dan minimum mencakup tabel utama yang tertera dalam lampiran.

• A kar masalah yang fokus dan jelas (20%)

Pada bagian ini dilakukan penilaian terhadap perumusan masalah dan identifikasi akar masalah yang bersumber dari hasil evaluasi diri dan perlu diatasi. Identifikasi akar permasalahan sangat penting karena bila salah mengidentifikasi maka bisa terjadi penanganan yang salah pula. Mengingat sangat mungkinnya kabupaten/kota menghadapi masalah yang sangat kompleks dan beragam jumlah maupun jenisnya, maka analisis perlu difokuskan kepada masalah dan akar permasalahan yang berkait dengan pencapaian IPM.

• R umusan solusi yang relevan untuk M A J U (20%)

Pada kriteria ini dilakukan penilaian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan untuk menjawab masalah IPM yang disajikan pada bagian sebelumnya. Solusi diharapkan sekomprehensif mungkin sehingga masalahnya dapat sungguh-sungguh dipecahkan. Untuk hal ini, penilaian juga akan ditekankan pada fasilitasi kerjasama yang sangat baik antara pemerintahan, masyarakat, swasta, dan komunitas pendidikan serta antar SKPD yang ada di kabupaten/kota untuk menangani masalah secara bersama-sama.

V.2.2 Kriteria Seleksi Proposal Komprehensif : M A J U

• M anajemen dan kepemimpinan (20%)

Pada kriteria ini akan dinilai kinerja manajemen dan kepemimpinan dalam penyusunan evaluasi diri. Pada kriteria ini dilakukan pula penilaian terhadap berbagai upaya perbaikan manajemen organisasi dan kepemimpinan baik pada tingkat SKPD maupun pada tingkat Kabupaten/Kota dalam bentuk peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan SDM, aset, dan perangkat aturannya. Penilaian dilakukan pada upaya-upaya yang telah dilakukan maupun yang diusulkan untuk dilakukan melalui PPK ini. Upaya-upaya inovatif riil yang telah dilakukan (good practices) untuk peningkatan IPM (IP, IK, IDB) juga merupakan komponen penilaian yang penting.

23

• A cuan keberadaan lembaga (20 %)

Pada kriteria ini dinilai korelasi keberadaan SKPD pelaksana dengan kapasitasnya dalam merespon masalah yang dihadapi stakeholders-nya, dalam kaitannya untuk mensukseskan program peningkatan IPM. Sangat mungkin masalah dipecahkan oleh kerjasama antar SKPD, masyarakat, komunitas PT, dan khalayak lainnya, sehingga kerjasama yang melibatkan unsur-unsur terkait akan menjadi salah satu komponen penting penilaian.

• J abaran program yang menjawab masalah secara komprehensif (40%)

Pada kriteria ini dinilai program/kegiatan yang dapat menjawab masalah IPM secara komprehensif. Oleh karena itu perlu juga ditampilkan roadmap penyelesaian masalah serta kaitan antar usulan progam/kegiatan. Nilai yang tinggi akan diberikan bagi program-program yang berbasis aktivitas dan tidak hanya berbasis investasi. Setiap investasi yang dilakukan sewajarnya memiliki justifikasi pemanfaatannya untuk menunjang aktivitas.

• U njuk kerja yang berkelanjutan (20%)

Pada bagian ini, penilaian yang baik diberikan pada kemampuan pengusul dalam menyajikan berbagai program/kegiatan yang didisain untuk dapat berlanjut setelah PPK selesai pada tahun kedua. Untuk itu perlu direncanakan upaya diseminasi (publikasi) good practices dikalangan internal pemerintah daerah serta eksternal ke daerah-daerah lainnya di lingkungan Jawa Barat, untuk menyebarkan semangat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IPM dan keunggulan kinerja pemerintahan kabupaten/kota/propinsi Jawa Barat.

V.2.3 Kriteria Seleksi Konfirmasi Kunjungan Lapangan Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap upaya pemetaan kondisi nyata daerah dan kondisi awal sebelum melaksanakan PPK (kondisi dasar/baseline). Penilaian dilakukan langsung di lapangan untuk melihat dari dekat keseriusan, kesiapan, dan kemampuan pemkab/pemkot untuk melaksanakan program apabila PPK dimenangkan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. V.2.4 Kriteria Seleksi Proposal Implementasi PPK ( PIPPK) : B-E-R-S-A-M-A B & W Pada tahap ini dilakukan penilaian PIPPK dalam hal penganggaran dan costing yang:

•

B ertanggung Jawab (10 %)

Penilaian tinggi akan diberikan kepada pengusul yang dapat menyajikan usulan implementasi perencanaan program secara bertanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksudkan disini adalah kejelasan personel pengelola keuangan, bagaimana mekanisme keuangan dikelola, sistem monitoring dan evaluasinya, serta bagaimana komitmen dana pendamping dapat dipenuhi dengan baik. Setiap kegiatan perlu dilengkapi dengan jadual dan target yang jelas sehingga program-program dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan selesai tepat pada waktunya.

24

•

E fisien dan efektif (10 %)

Penilaian akan difokuskan kepada tingkat efisiensi dan efektivitas usulan implementasi program peningkatan IPM. Setiap tahapan program/kegiatan perlu didanai se-efisien mungkin sehingga tidak terjadi pengaliran dana yang tidak perlu. Namun efisiensi dari segi pendanaan juga tetap harus diimbangi oleh efektivitas pelaksanaan program sehingga program dapat tetap terlaksana dengan baik sebagaimana direncanakan.

•

R api (5 %)

•

S ustainabilitas tinggi

•

A kurat

•

M enjawab Masalah

Pada kriteria ini akan dinilai penampilan proposal implementasi. Proposal yang baik disajikan dengan rapi, sesuai dengan format yang telah ditentukan. Naskah proposal harus diketik secara rapi, tanpa kesalahan ketik. Untuk itu disarankan untuk menggunakan piranti lunak pengolah kata seperti Microsoft Word. Data yang dimuat dalam proposal harus ditabulasikan dengan menggunakan piranti lunak pengolah tabel seperti Microsoft Excel. Data-data yang disajikan dalam format tabel harus dapat dibaca dan dimengerti dengan mudah. Bila ada data yang berhubungan dengan data yang disajikan pada bagian yang berbeda maka data tersebut harus dapat dicari hubungannya secara mudah pula. Setiap bagian dari proposal harus dapat dicari dengan cepat melalui daftar isi dan urutan halaman yang benar. Setiap lampiran juga harus diberi penomoran dan dicantumkan dalam daftar lampiran. (10 %) Pada kriteria ini akan diberikan kepada usulan yang juga menyajikan upayaupaya untuk mempertahankan keberlanjutan pelaksanaan program/kegiatan setelah PPK dan pendanaannya. Proposal yang baik mencakup pola pendanaan yang terpadu dalam antara program yang diimplementasi dengan keberlanjutannya. Penilaian yang kurang baik diberikan apabila diperlukan pendanaan dalam jumlah besar untuk menjaga sustainabilitas program.

(15 %) Setiap tahapan program/kegiatan perlu dilaksanakan secara sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK perlu dilampirkan) untuk setiap program/kegiatan. Pendanaan dari setiap usulan program dalam KAK harus disajikan dengan hitungan-hitungan yang akurat, baik dalam satuan, satuan harga, subjumlah, maupun jumlah keseluruhan yang diusulkan.

(15 %) Setiap program/kegiatan perlu menjawab akar permasalahan IPM, sesuai dengan rumusan dalam PED dan PK. Penilaian tinggi akan diberikan kepada usulan program/kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan target, baik dari sisi output dan outcome yang ditargetkan, ketepatan waktu penyelesaian program, sampai pada penyajian pendanaan yang bercirikan keterkaitan erat antara program/kegiatan dengan akar permasalahan yang akan diselesaikan.

25

•

A kuntabel

•

B erkualitas

•

W ajar

(15 %) Program/kegiatan perlu direncanakan dan dilaksanakan secara akuntabel, baik terhadap aspek keuangan maupun aspek kualitas hasil pekerjaan. Untuk itu, usulan program/kegiatan juga perlu mencantumkan mekanisme dan jadual dari proses monitoring dan evaluasi di tingkat internal Satlak Kabupaten/Kota dalam hal penggunaan dana dan pertanggungjawabannya. (10 %) Pada kriteria ini akan dilakukan penilaian terhadap proposal implementasi dari sisi kualitasnya, baik dalam bentuk usulan program yang jelas memecahkan masalah, pendanaan yang efisien dan efektif, pertanggungjawaban proposal yang diusulkan, sampai pada format laporan. Bagian ini merupakan penilaian terhadap gambaran secara keseluruhan dari proposal yang diajukan.

(10 %) Penilaian tinggi akan diberikan kepada pengusul yang dapat menyajikan justifikasi pengajuan anggaran yang wajar (sesuai standar-standar yang berlaku), sesuai dengan bobot dan indikator kinerjanya.

26

BAB VI KAIDAH PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal Evaluasi Diri, Proposal Komprehensif PPK, dan Proposal Implementasi PPK diusulkan oleh Kabupaten/Kota. Ketiga jenis proposal disusun dengan ketentuan umum yang sama, yaitu diketik rapi, rata tepi (full justification) tanpa kesalahan pengetikan. Untuk itu disarankan menggunakan piranti lunak pengolah kata Microsoft Word. Naskah diketik dengan spasi tunggal (1 spasi) menggunakan jenis huruf (font) standar Tahoma ukuran 12 points agar mudah dibaca. Setiap halaman dan lampiran harus diberi nomor halaman dan nomor lampiran yang berurut, serta dicantumkan dalam daftar isi. Khusus untuk data, disajikan dalam bentuk tabel dengan menggunakan piranti lunak tabulasi seperti Microsoft Excel dengan font Tahoma ukuran 10 dengan lebar kolom dan tinggi baris sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Dokumen yang diajukan dibuat dalam format kertas ukuran A4. Setiap jenis proposal yang diserahkan kepada panitia dibuat rangkap 10 (sepuluh), dijilid dengan warna kulit muka sesuai dengan jenis proposal, dan dilengkapi dengan file elektronik dalam bentuk compact disc sebanyak 3 (tiga) buah. Warna kulit muka PED adalah putih, PK adalah biru muda, dan PIPPK adalah jingga (contoh warna dapat dilihat pada Lampiran Format Kulit Muka). Proposal yang akan diseleksi sudah harus diterima oleh panitia tanpa melewati batas waktu yang ditetapkan. Proposal yang disampaikan melewati batas waktu yang ditetapkan akan didiskualifikasi tanpa kecuali. Rincian kerangka penulisan untuk masing-masing jenis proposal akan dijelaskan dalam uraian berikut ini. VI.1 Proposal Evaluasi Diri VI.1.1 Kerangka penulisan i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan Bab I. Latar Belakang Bab II. Uraian Evaluasi Diri (J A B A R) II.1 J abaran kondisi lingkungan yang berpengaruh (Umum & Khusus IPM) II.2 A nalisis SWOT yang komprehensif (U & K IPM) II.3 B asis data yang lengkap dan aktual (U & K IPM) II.3 A kar masalah IPM yang fokus dan jelas II.4 R umusan solusi IPM yang relevan

27

vii.

Lampiran Tabel-tabel dan diagram/bagan Road map. Bila pemerintah kabupaten/kota memiliki data-data lain yang belum termasuk dalam tabel tersebut, dapat ditambahkan sendiri, dan diagram juga dapat ditambahkan pada bagian ini.

VI.1.2 Penjelasan i. Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar. ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi (sudah jelas) iv. Daftar Tabel (sudah jelas) v. Daftar Gambar (sudah jelas) vi. Daftar Singkatan (sudah jelas) vii. Ringkasan : Maksimum 5 halaman berisi ringkasan yang menyatakan akar permasalahan yang ditemukan dalam hal IPM, serta program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk jumlah dana yang diusulkan. Bab I. Latar Belakang (Maksimum 20 halaman) a. Uraian singkat tentang keberadaan kabupaten/kota, bagaimana visi dan misinya, apa yang akan dicapai lima tahun kedepan sebagaimana diuraikan dalam rencana strategisnya, serta target jangka pendek, menengah, dan panjang yang ingin dicapai secara menyeluruh oleh kabupaten/kota. Bagian ini juga berisi cara-cara yang berhasil maupun yang tidak berhasil, yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai targettarget tersebut. b. Uraian ini juga menyajikan target IPM yang akan dicapai jangka pendek, menengah, panjang serta upaya-upaya yang berhasil maupun yang tidak berhasil, yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai target-target tersebut. c. Dibagian akhir bab ini perlu disampaikan bagaimana proses pembuatan proposal ini, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan proposal, bagaimana keterlibatannya. Organisasi pelaksana yang diusulkan, proses seleksi gugus kerja dan personel yang bertanggungjawab pada setiap program perlu disampaikan pula. Bab II. Uraian Evaluasi Diri (J A B A R) (Maksimum 50 halaman) II.1 J abaran kondisi lingkungan Berisi penjelasan tentang posisi kabupaten/kota serta penjelasan tentang kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap eksistensi Kabupaten/Kota, contoh: pengaruh kondisi geografis (laut, pegunungan, sungai) terhadap kehidupan masyarakat kabupaten/kota khususnya berkaitan dengan program peningkatan IPM.

28

II.2 A nalisis SWOT yang komprehensif – Penjabaran faktor-faktor Strength, Weakness, Opportunity, Threat yang berpengaruh terhadap keberadaan kabupaten/kota dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. – Analisis SWOT wajib dilakukan terhadap berbagai hal yang berkaitan langsung dengan program peningkatan IPM. – Analisis SWOT dilaksanakan berbasis data-data dasar yang berkaitan dengan IPM pada Bagian II.3. – Penjabaran potensi dan keunggulan (STRENGTH) yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dan atau masyarakat dalam meningkatkan IPM Kabupaten/Kota. – Penjabaran kelemahan (WEAKNESS) sistem tata kerja yang menyebabkan rendahnya IPM Kabupaten/Kota dan belum berhasilnya upaya-upaya yang dilakukan selama ini. – Penjabaran peluang (OPPORTUNITY) yang dimiliki untuk dikembangkan oleh pemerintah dan atau masyarakat. – Penjabaran ancaman (THREAT) yang mempengaruhi keberadaan lembaga dalam melayani masyarakat maupun terhadap kehidupan bermasyarakat di wilayah tersebut. II.3 B asis data yang lengkap dan aktual – Bagian ini berisi basis data yang berkaitan langsung dengan pencapaian dan peningkatan IPM secara lengkap, akurat, dan aktual untuk dapat melaksanakan evaluasi diri yang komprehensif. – Semakin baik basis data yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota, semakin besar peluang dari kabupaten/kota untuk sukses di dalam menjalankan pemerintahannya karena mampu mengantisipasi tantangan di depan secara lebih baik. Data yang diinventarisasi harus berbasis kecamatan. – Dalam bagian ini tidak diisi dengan tabel (karena tabel sudah dimuat di Lampiran) melainkan oleh ilustrasi data dalam bentuk diagram, grafik, yang menjadi dasar dari analisis SWOT yang dilakukan di Bab II.2. – Basis data yang perlu disajikan dalam bentuk diagram/grafik minimun mencakup daftar tabel utama yang tertera dalam lampiran. – Bila Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki data-data lain yang belum termasuk dalam tabel tersebut, dapat ditambahkan sendiri, dan diagram juga dapat ditambahkan pada bagian ini. II.4 A kar masalah IPM yang fokus dan jelas – Dari hasil evaluasi diri tentu dapat diturunkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/kota berkaitan dengan pencapaian IPM dan perlu diatasi agar terjadi peningkatan IPM. Bagian ini berisi perumusan permasalahan tersebut dan identifikasi akar masalahnya. Identifikasi akar permasalahan sangat penting karena bila salah mengidentifikasi maka bisa terjadi penanganan yang salah pula. – Mengingat sangat mungkinnya Kabupaten/Kota menghadapi masalah

29

yang sangat kompleks dan beragam jumlah maupun jenisnya, maka khusus pada bagian ini perlu disampaikan prioritas masalah dan akar permasalahan yang berkait dengan IPM. II.5 R umusan solusi IPM yang relevan – Bagian ini menyajikan prioritas masalah yang berkait dengan IPM (yang disajikan pada bab sebelumnya). – Dari akar masalah IPM yang dapat diidentifikasi, perlu diusulkan berbagai program dan kegiatan utama untuk menjawab masalah tersebut melalui bagan road map serta rencana pendanaanya, baik yang akan didanai dari PPK maupun yang akan diusulkan/didanai dari sumber lain (budget map). Bagan road map dan budget map harus dibuat dalam lampiran. – Pemecahan masalah diharapkan sekomprehensif mungkin sehingga masalahnya dapat sungguh-sungguh dipecahkan. Untuk hal ini, sangat diharapkan kerjasama yang sangat baik antara pemerintahan, masyarakat, dan swasta, serta antar SKPD yang ada di kabupaten/kota untuk menangani masalah secara bersama-sama. – Uraian tentang program dan kegiatan untuk menjawab masalah IPM serta kerja sama antar institusi dalam menyelesaikan masalah merupakan inti dari bagian ini. vii. Lampiran • Untuk bagian ini tidak dibatasi jumlah halamannya asal memang data-data dalam bentuk tabel yang disajikan memang merupakan data yang dibutuhkan untuk evaluasi diri (bagian Basis Data dan Analisa SWOT). VI.2 Proposal Komprehensif: Detail usulan program VI.2.1 Kerangka penulisan i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan Bab I Bab II 2.1 2.2 2.3

Latar Belakang Usulan program Mekanisme dan disain kegiatan untuk mencapai IPM yang ditargetkan. Keberlanjutan dari program-program yang diusulkan Indikator kinerja

vii. Lampiran

30

VI.2.2 Penjelasan i.

ii. iii. iv. v. vi.

Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota Daftar Isi (sudah jelas) Daftar Tabel (sudah jelas) Daftar Gambar (sudah jelas) Ringkasan: Maksimum 5 halaman berisi deskripsi hasil proses seleksi PED dan ringkasan yang menyatakan akar permasalahan yang ditemukan dalam hal IPM, serta program-program yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut, termasuk jumlah dana yang diusulkan, setelah mempertimbangkan hasil review terhadap PED. Bab I Latar Belakang (maksimum 10 halaman) • Uraian ini menyajikan tanggapan pengusul terhadap hasil review yang dilakukan terhadap PED. • Uraian ini juga tetap menyajikan target IPM yang akan dicapai jangka pendek, menengah, panjang serta upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan oleh kabupaten/kota untuk mencapai target-target tersebut, sebagaimana diuraikan di PED. • Dibagian akhir bab ini perlu disampaikan bagaimana proses pembuatan proposal komprehensif ini, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan proposal, bagaimana keterlibatannya. Bab II Rumusan Masalah (maksimum 20 halaman) Berisi perumusan masalah-masalah serta akar masalahnya yang secara langsung berkait dengan IPM. Rumusan masalah yang disajikan harus pula memuat hasil review dari PED. Dengan demikian, bila ada data lain yang perlu dicari untuk menunjang analisis sebagaimana disampaikan oleh reviewer PED maka data tersebut perlu dicari dan dianalisis sampai pada kesimpulan masalah dan akar masalahnya. Oleh karena ini bagian ini belum tentu sama dengan Bab II. Uraian Evaluasi Diri bagian II.5 (Rumusan solusi IPM yang relevan) dari PED. Bab III Usulan program (maksimum 50 halaman) Bagian ini berisi • Mekanisme dan disain kegiatan untuk mencapai IPM yang ditargetkan. Dalam hal ini sangat penting bagi pengusul untuk mengusulkan program berbasis AKTIVITAS dan bukan sekedar INVESTASI. • Keberlanjutan dari program-program yang diusulkan juga merupakan dasar penilaian dari suatu proposal kerja yang baik. Bila program ini berhenti setelah pendanaan PPK berhenti maka program tersebut tidak dapat dikategorikan mempunyai keberlanjutan yang baik sehingga target IPM yang dicapai merupakan target semu. 31

•

Indikator kinerja yang dapat mengukur keberhasilan selama proses kegiatan berlangsung maupun mengukur keberhasilan program setelah selesai dilakukan (output). Pada bagian ini perlu disampaikan bagaimana caranya indikator tersebut diukur dan alasan mengapa target indikator tersebut ditetapkan pada angka tertentu.

vi. Lampiran Bagian ini berisi rencana implementasi secara umum dari sisi waktu dan dana (format tabel dapat dilihat pada lampiran). Pengusul perlu mengisi tabel yang telah disediakan, yang mencakup: • Judul Program: Judul program • Mekanisme dan Disain: o Akar masalah yang ingin dipecahkan o Tujuan yang ingin dicapai o Justifikasi tentang pentingnya usulan program/kegiatan. o Rincian tahapan dan langkah-langkan pelaksanaan progam/kegiatan • Indikator Kinerja o Rincian indikator kinerja (utama/tambahan) sebagai alat ukur pencapaian tujuan. o Target langsung dari tiap progam/kegiatan pada kondisi awal, tengah, akhir. • Sumberdaya dan Anggaran yang Dibutuhkan berdasarkan klasifikasi jenis anggaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa) o Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap program/kegiatan. • Jadual Implementasi o Jadual masing-masing tahapan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan uraian dalam mekanisme dan disain. • Keberlanjutan o Penyelenggaraan program setelah PPK selesai pada Tahun II o Implikasi keuangan, alokasi sumberdaya, dan komitmen manajemennya untuk menjaga keberlanjutan program/kegiatan • Penanggungjawab Program o Staf yang menjadi Penanggungjawab Program Bagian ini juga berisi tabel-tabel tambahan yang diusulkan sebagai hasil review terhadap PED.

32

VI.3 Proposal Implementasi PPK1/2/3 VI.3.1 Kerangka penulisan i. Lembar Pengesahan ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi iv. Daftar Tabel v. Daftar Gambar vi. Ringkasan vii. Implementasi PPK (1/2/3) V.3.2 Penjelasan i. Lembar Pengesahan mencakup: judul proyek, pernyataan kesediaan dari Bupati/Walikota terhadap pelaksanaan PPK dan kesanggupannya untuk menyediakan dana pendamping PPK minimum sebesar 5%, dan bidang utama yang diusulkan untuk mendapatkan pendanaan dengan persentase terbesar. ii. Surat Persetujuan Dana Pendamping dari DPRD Kabupaten/Kota iii. Daftar Isi (sudah jelas) iv. Daftar Tabel (sudah jelas) v. Daftar Gambar (sudah jelas) vi. Ringkasan: Maksimum 5 halaman berisi tanggapan terhadap hasil review PK, apakah ada program yang harus ditambah atau dikurangi, indikator kinerja yang harus diperbaiki, serta besarnya anggaran yang diusulkan. Implementasi PPK (1/2/3) Inti dari bagian ini sama dengan Lampiran Proposal Komprehensif, berisi rincian rencana implementasi dari sisi waktu dan dana dalam bentuk tabel yang sesuai dengan format dalam lampiran, mencakup: • Nama Program • Mekanisme dan disain kegiatan • Indikator Kinerja • Anggaran yang dibutuhkan berdasarkan klasifikasi jenis anggaran (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Jasa) • Jadual Implementasi • Keberlanjutan • Penanggungjawab Program Bagian ini juga berisi tabel-tabel tambahan yang diusulkan sebagai hasil review terhadap PK.

33

Standar Pengertian: APBD: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. At cost: Sesuai kebutuhan. BAP: Berita Acara Pembayaran, untuk tiap tahap pencairan dana PPK. Budget map: Rincian anggaran biaya serta pemetaan berbagai sumber dana (baik PPK, maupun dana non-PPK) untuk program/kegiatan yang diusulkan guna menyelesaikan permasalahan di Kabupaten/Kota. Compact Disc (CD): tempat penyimpanan file komputer. Competitive grant: Program pendanaan yang dikompetisikan berbasis keunggulan kinerja kabupaten/kota. Dana

Pendamping: Sejumlah dana yang disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atas persetujuan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendampingi dana dari PPK. Besarnya dana minimum 5% on top dari biaya yang diusulkan (digunakan untuk insentif pengelola program).

Dis Dik: Dinas Pendidikan. Dis Kes: Dinas Kesehatan. Evaluasi diri: proses evaluasi untuk mengenali kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk merumuskan prioritas masalah. Dalam hal ini evaluasi diri menggunakan Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat). Analisis SWOT dilakukan secara komprehensif untuk mengenal permasalahan yang berkait dengan IPM. Fokus PPK: partisipasi masyarakat, mendongkrak daya beli, pembangunan individu, pembangunan kapasitas. IDB: Indeks Daya Beli IK: Indeks Kesehatan Indikator kinerja: indikator (parameter) yang merupakan pencapaian hasil kerja. IP: Indeks Pendidikan IPM: Indeks Pembangunan Manusia. KL: Kunjungan Lapangan Kluster: metoda pengelompokan Kabupaten/Kota. Kriteria Seleksi (JABAR MAJU BERSAMA B&W): Dasar penilaian pada saat melakukan seleksi proposal PPK. Microsoft Excel: piranti lunak pengolah tabel, dibuat oleh Microsoft Corp. Microsoft Word: piranti lunak pengolah kata, dibuat oleh Microsoft Corp. Mission budget: Program dengan pendanaan untuk mencapai misi tertentu. Monev: Proses Monitoring dan Evaluasi, dilakukan oleh Tim Monev (di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota), dilaksanakan oleh Tim Monev. 34

PED: Proposal Evaluasi Diri Penyusun proposal: disusun dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dan komunitas perguruan tinggi setempat. PIPPK: Proposal Implementasi PPK PjP: Penanggungjawab Program. PKPPK: Proposal Komprehensif PPK PNS: Pegawai Negeri Sipil. PPK

Akselerasi Peningkatan IPM: Program Pendanaan mengakselerasi peningkatan IPM Jawa Barat.

Kompetisi

untuk

PPK1: PPK untuk Kluster 1 PPK2: PPK untuk Kluster 2 PPK3: PPK untuk Kluster 3 Review: proses seleksi proposal PPK, audit substansi program PPK, dilaksanakan oleh Tim Reviewer. Reviewer: Tim seleksi proposal PPK, Tim audit substansi program PPK, merupakan perangkat Gubernur, bersifat indipenden dalam melaksanakan tugasnya. RKPD: Rencana Kerja dan Penganggaran Daerah. Road map: Pemetaan “jalan” dari akar masalah, perumusan masalah prioritas, rumusan solusi untuk menyelesaikan prioritas masalah, outputoutcomes, dan penyusunan indikator kinerja untuk masing-masing program/kegiatan yang diusulkan. Lihat juga butir Budget Map. Satlak: Satuan Pelaksana. Satlak ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. Soft copy: file komputer naskah dan lampiran PPK. SPPBPPK: Surat Perjanjian Pemberian Bantuan PPK. Stake holders: Pihak-pihak yang berkepentingan dan menjadi penanggungjawab sesuatu. Tim Monev: Tim yang melaksanakan proses Monitoring dan Evaluasi (ada di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota).

35

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Evaluasi Diri) Contoh kulit muka PED (Kertas ukuran A4 warna putih)

Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM 80 Jawa Barat Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL EVALUASI DIRI Diajukan sebagai bagian dari PPK<1/2/3>Tahun Anggaran 2006 dan 2007

LOGO KAB/KOTA

PEMERINTAH 2005

36

Lampiran Lembar Pengesahan (PED, PK, PI)

KOP SURAT KABUPATEN/KOTA LEMBAR PENGESAHAN Nama Bupati/Walikota Kabupaten/Kota Kluster

: ................................ : ................................ : ................................

Ketua Satuan Pelaksana Ketua Harian Satuan Pelaksana Alamat Satuan Pelaksana Telp/Faks

: : : :

Judul Proposal PPK Jabar Bidang Kegiatan Utama IPM Anggaran PPK yang Diusulkan Komitmen Dana Pendamping

: : : :

Lama Kegiatan Tahun Anggaran

................................ ................................ ................................ ................................

................................ ................................ ................................ ................................ (min 5% dari anggaran PPK yang diusulkan) : 2 tahun : 2006/2007 dan 2007/2008

Diusulkan oleh, Ketua Satuan Pelaksana

(...........................) Disetujui dan disahkan oleh, Bupati/Walikota

(...........................)

37

FORM A-1

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM PENDANAAN KOMPETSI (SPPBPPK)

Nomor Propinsi

: : Jawa Barat

Yang bertanda tangan dibawah ini kami : a. Nama : Jabatan : Ketua SATLAK Propinsi. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA b. Nama : Jabatan : Ketua SATLAK Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pada hari ini tanggal...................................kedua belah pihak bersepakat untuk halhal sebagai berikut : 1. PIHAK PERTAMA, memberikan dana bantuan Program Pendanaan Kompetisi dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat dengan target peningkatan IPM secara bertahap. 2. PIHAK KEDUA, bertanggung jawab terhadap penyaluran dan penggunaan dana Program Pendanaan Kompetisi.

Tanggal.....................................20.... PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

38

FORM A-2 BERITA ACARA PEMBAYARAN (BAP) TAHAP .......... Nomor Propinsi Kabupaten/Kota

: : Jawa Barat :

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Alamat : Jabatan : Ketua Satlak Kabupaten/Kota

Dengan ini kami telah melaksanakan koordinasi dengan seluruh komponen Satlak untuk melaksanakan kegiatan PPK Tahap........., dengan rincian pengunaan dana sebagai berikut: NO

URAIAN KEGIATAN

JUMLAH DANA

JUMLAH Dengan telah disalurkannya pemberian bantuan ini, maka SATLAK Kabupaten/Kota bertanggungkawab sepenuhnya atas penggunaan dana gtersebut seusai dengan ketentuan PPK. Demikian berita acara ini diuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal............................20..... Mengetahui Walikota/Bupati

Ketua Satlak Kab/Kota

39

FORM A-3 DAFTAR RENCANA KEGIATAN YANG TELAH DISEPAKATI ANTARA PROPINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA PEMENANG PPK

BIDANG KABUPATEN/KOTA

NO

: PENDIDIKAN/KESEHATAN/EKONOMI :

PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

TARGET

URAIAN KEGIATAN (MELIPUTI: JML ORG,SARANA)

VOLUME

HARGA SATUAN

JML

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. dst. Tanggal.................................20... Mengetahui : Bupati/Walikota

Ketua Satlak Kab/Kota

40

FORM A-4

KUITANSI Telah diterima dari : BANK JABAR Kabupaten/Kota

Uang sebesar

: Rp. ..................................... Terbilang (................................................)

Untuk Keperluan : Pembayaran tahap............ (....................)

Pelaksanaan Program Pendanaan Kompetisi ( PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota.................................................... dengan SPPBPPK Nomor :................ tanggal ..................dan BAP Nomor........................... tanggal..........................

Tanggal.................................20.... Mengetahui : Bupati/Walikota

Ketua Satlak Kab/Kota

41

FORM A-6 a

SURAT PERNYATAAN PEYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP ......

Yang bertanda tangan di bawah ini kami : Nama Jabatan Kabupaten/Kota

: : Ketua Satlak Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota............. untuk Tahap.... telah mencapai 90 %. Oleh karena itu maka dana Tahap ... sebesar ..........% dari dana Program Pendanaan Kompetisi sebesar Rp..............(..........) dapat dibayarkan.

Tanggal, ........................20... Mengetahui : Bupati/Walikota

Ketua Satlak Kab/Kota

42

FORM A-6 b SURAT PERNYATAAN PEYELESAIAN PEKERJAAN TAHAP III

Yang bertanda tangan di bawah ini kami : Nama Jabatan Kabupaten/Kota

: : Ketua Satlak Kabupaten/Kota :

Dengan ini menyatakan bahwa penyerapan dana Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota untuk Tahap III telah mencapai 100%. Dengan selesainya pekerjaan Program Pendanaan Kompetisi (PPK) dari Pemerintah

Propinsi

Jawa

Barat

kepada

Kabupaten/Kota...........,

maka

Kabupaten/Kota.............................. berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan hasil Program tersebut.

Tanggal, ........................20... Mengetahui : Bupati/Walikota

Ketua Satlak Kab/Kota

43

Lampiran Format Tabel Isian Data dalam Proposal Evaluasi Diri

DATA UMUM 1

Luas Kabupaten/Kota

2

Data Kecamatan No

3

4

Nama Kecamatan

…………. km2

Luas (km2)

Jumlah Desa/Kelurahan

Jumlah Penduduk

1 2 3 . . . Penggunaan Lahan 1

Sawah

…………….

Luas (km2)

2

Tegalan

…………….

Luas (km2)

3

.

…………….

Luas (km2)

4

dst

…………….

Luas (km2)

Jumlah Penduduk 2000

…………………………………..

jiwa

2001

…………………………………..

jiwa

2002

…………………………………..

jiwa

2003

…………………………………..

jiwa

2004

…………………………………..

jiwa

44

Lampiran Format Tabel Isian Data dalam Proposal Evaluasi Diri

DATA SITUASI DAERAH Catatan: Diharapkan daerah dapat memperoleh data sampai tingkat Kecamatan

URAIAN

2000

2001

2002

2003

PENDIDIKAN a. PARTISIPASI SEKOLAH 1

Jumlah Anak Umur 7-12 th Jumlah Anak Umur 7-12 th yang bersekolah

2

Jumlah Anak Umur 13-15 th Jumlah Anak Umur 13-15 th yang bersekolah

3

Jumlah Anak Umur 16-18 th

Jumlah Anak Umur 16-18 th yang bersekolah b. TINGKAT DROP OUT 1

Jumlah Anak DO di SD Jumlah Anak DO di SLTP

Jumlah Anak DO di SLTA c. FASILITAS PENDIDIKAN 1 Jumlah Sekolah tkgt SD a. Kecamatan A b. Kecamatan B c. ……… Jumlah Sekolah tkgt SLTP

2

a. Kecamatan A b. Kecamatan B c. ……… Jumlah Sekolah tkgt SLTA

3

a. Kecamatan A b. Kecamatan B c. ……… Fasilitas Pendidikan Non-formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

4

a. Kecamatan A b. Kecamatan B c. ……… d. JUMLAH GURU 1

Tingkat SD

2

Tingkat SLTP

3

Tingkat SLTA

1

Situasi Gizi Balita

KESEHATAN - Jumlah Balita - Jumlah Balita Gizi Buruk

45

2004

2

Kasus Kematian Bayi a. Kec. A b. Kec. B

3

c. Kec. …….. Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas) a. Kec. A b. Kec. B

4

c. Kec. …….. Jumlah Bidan Desa a. Kec. A b. Kec. B

5

c. Kec. …….. Lingkungan a. Rumah dengan Sarana Air Bersih b. Rumah dengan Jamban Keluarga

6

c. Jumlah Rumah Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan - Jumlah persalinan - Jumlah persalinan dibantu oleh T. Kes

EKONOMI 1

2

Ekonomi Keluarga Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (alasan ekonomi) Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (alasan ekonomi) Jumlah Keluarga Komoditas yang banyak di Daerah a. …. b. ….. dst

3 a

Jumlah Pasar Jumlah Pasar Modern

…………

unit

b

Jumlah Pasar Tradisional

…………

unit

c

Jumlah Pasar Kaget/ Tumpah (Temporer)

…………

unit

46

Lampiran Format Tabel Isian Data dalam Proposal Evaluasi Diri

KEUANGAN DAERAH APBD Kabupaten/ Kota A 1 2

B 1

2

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

2000

2001

2002

2003

2004

Sektor

dst

APBN di Kabupaten/Kota No 1 2 3 4

2001

Penerimaan Daerah PAD Dana Perimbangan a……. b……. c…… Total Pengeluaran Publik a. Pendidikan b. Kesehatan c. Ekonomi d. Infrastruktur e. Lainnya Aparat

APBD Propinsi di Kabupaten/Kota No 1 2 3 4

2000

Sektor

dst

47

Lampiran Format Tabel Rekapitulasi Data dalam Proposal Evaluasi Diri TABEL REKAPITULASI DATA (per tahun) sejak 2000 s/d 2004 1

Luas Kabupaten/Kota

2

Data Kecamatan

…………. km2 DATA UMUM

DATA SITUASI DAERAH IV

No

Kecamatan

I

II

I

III IV.1

IV.2

IV.3

I.1 I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.2.1 I.1.2.2 I.1.3.1 I.1.3.2 I.2.1

Bagian 1

I.2 I.2.2

II I.2.3

I.3.1

I.3 I.3.2 I.3.3

I.3.4

I.4.1

I.4 I.4.2

I.4.3

II.1 II.1.1 II.1.2

II.2

II.3

Bagian 2

II.4

III II.5 II.6 III.1 III.2 III.3 II.5.1 II.5.2 II.5.3 II.6.1 II.6.2 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.2.4 III.2.5 III.3.1 III.3.2 III.3.3

Bagian 3

Bagian 4

Perbesaran: (keterangan isi masing-masing kolom pada halaman berikutnya)

Bagian 1 1

Luas Kabupaten/Kota

2

Data Kecamatan

Bagian 2

…………. km2 DATA UMUM I

IV No

Kecamatan

I

II

III IV.1

IV.2

IV.3

I.1.1.1

Bagian 3

I.1 I.1.1.1 I.1.1.2 I.1.2.1 I.1.2.2 I.1.3.1 I.1.3.2 I.2.1

I.2 I.2.2

I.2.3

I.3.1

I.3 I.3.2 I.3.3

I.3.4

I.4.1

I.4 I.4.2

I.4.3

Bagian 4

DATA SITUASI DAERAH II II.1 II.1.1 II.1.2

II.2

II.3

II.4

II.5 II.6 II.5.1 II.5.2 II.5.3 II.6.1 II.6.2

III III.1 III.2 III.3 III.1.1 III.1.2 III.1.3 III.2.1 III.2.2 III.2.3 III.2.4 III.2.5 III.3.1 III.3.2 III.3.3

48

Lampiran Format Tabel Rekapitulasi Data dalam Proposal Evaluasi Diri – KETERANGAN TABEL A. DATA UMUM I Luas (km2) II. KESEHATAN II Jumlah Desa/Kelurahan II.1 Situasi Gizi Balita III Jumlah Penduduk (jiwa) II.1.1 - Jumlah Balita IV Luas Penggunaan Lahan (km2) II.1.2 - Jumlah Balita Gizi Buruk IV.1 Sawah II.2 Kasus Kematian Bayi IV.2 Tegalan II.3 Jumlah Sarana Kesehatan (Puskesmas) IV.3 dst II.4 Jumlah Bidan Desa B. DATA SITUASI DAERAH II.5 Lingkungan I. PENDIDIKAN II.5.1 a. Rumah dengan Sarana Air Bersih I.1 PARTISIPASI SEKOLAH II.5.2 b. Rumah dengan Jamban Keluarga I.1.1.1 Jumlah Anak Umur 7-12 th II.5.3 c. Jumlah Rumah I.1.1.2 Jumlah Anak Umur 7-12 th yang bersekolah II.6 Persalinan dibantu oleh Tenaga Kesehatan I.1.2.1 Jumlah Anak Umur 13-15 th II.6.1 - Jumlah persalinan I.1.2.2 Jumlah Anak Umur 13-15 th yang bersekolah II.6.2 - Jumlah persalinan dibantu oleh T. Kes I.1.3.1 Jumlah Anak Umur 16-18 th III. EKONOMI I.1.3.2 Jumlah Anak Umur 16-18 th yang bersekolah III.1 Ekonomi Keluarga I.2 TINGKAT DROP OUT III.1.1 Jumlah Keluarga Pra-Sejahtera (alasan ekonomi) I.2.1 Jumlah Anak DO di SD III.1.2 Jumlah Keluarga Sejahtera-1 (alasan ekonomi) I.2.2 Jumlah Anak DO di SLTP III.1.3 Jumlah Keluarga I.2.3 Jumlah Anak DO di SLTA III.2 Komoditas yang banyak di Daerah I.3 FASILITAS PENDIDIKAN III.2.1 I.3.1 Jumlah Sekolah tkgt SD III.2.2 I.3.2 Jumlah Sekolah tkgt SLTP III.2.3 I.3.3 Jumlah Sekolah tkgt SLTA III.2.4 I.3.4 Fasilitas Pendidikan Non-formal III.2.5 I.4 JUMLAH GURU III.3 Jumlah Pasar I.4.1 Tingkat SD III.3.1 Jumlah Pasar Modern I.4.2 Tingkat SLTP III.3.2 Jumlah Pasar Tradisional I.4.3 Tingkat SLTA III.3.3 Jumlah Pasar Kaget/ Tumpah (Temporer)

49

Tabel data perkembangan parameter pembangunan per Kabupaten/Kota tahun 2000 - 2010 (Target dan Realisasi) No

Parameter Pembangunan

1

2

1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

T

R

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Sumber Data 25

Indeks Pembangunan Manusia / IPM a. Indeks Kesehatan / IK - Angka Harapan Hidup / AHH (tahun) b. Indeks Pendidikan / IP - Angka Melek Huruf / AMH (%) - Rerata Lama Sekolah / RLS (tahun)

6

c. Indeks Daya Beli / IDB - Daya Beli Masyarakat / DBM (Rp-ADHK) Laju Pertumbuhan Penduduk / LPP (%) Jumlah Penduduk Miskin / JPM (%) Jumlah Pengangguran / JP (%) Laju Pertumbuhan Ekonomi / LPE (%) Jumlah Investasi / JI (Trilyun Rp.)

7

Kawasan Lindung / KL (%)

2 3 4 5

T : Target (yang ditetapkan PemProp Jabar) R : Realisasi

50

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Komprehensif) Contoh kulit muka PK (Kertas ukuran A4 warna biru muda)

Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM 80 Jawa Barat Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL KOMPREHENSIF PPK <1/2/3> Diajukan untuk memperoleh PPK Tahun Anggaran 2006 dan 2007

LOGO KAB/KOTA

PEMERINTAH 2005

51

Lampiran Format Kulit Muka (Proposal Komprehensif) Contoh kulit muka PK (Kertas ukuran A4 warna Jingga)

Program Pendanaan Kompetisi (PPK) Akselerasi Pencapaian IPM 80 Jawa Barat Pada Tahun 2010

<....Judul...>

PROPOSAL IMPLEMENTASI PPK<1/2/3> Diajukan untuk memperoleh PPK Tahun Anggaran 2006 dan 2007

LOGO KAB/KOTA

PEMERINTAH 2005

52

Lampiran Format Tabel Rencana Implementasi Program Tabel ini dibuat sebagai: o lampiran dalam Proposal Komprehensif o isi dalam Proposal Implementasi

A. Judul Program Judul program

B. Mekanisme dan Disain Mencakup: Akar masalah yang ingin dipecahkan Tujuan yang ingin dicapai Justifikasi tentang pentingnya usulan program/kegiatan Rincian tahapan, dan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan.

C. Indikator Kinerja Rincian indikator kinerja (utama/tambahan) sebagai alat ukur pencapaian tujuan. Target langsung dari tiap program pada kondisi awal, tengah, akhir.

Awal

Indikator

Tengah

Akhir

Indikator 1 Indikator 2 Indikator n

D. Sumberdaya dan Anggaran yang Dibutuhkan Sumberdaya dan dana yang dibutuhkan untuk melakukan setiap program/kegiatan. Komponen pembiayaan Program/Sub-Program

1

2

3

Total

Sumber dana PPK

Non-PPK (Sebutkan)

E. Jadual Implementasi Jadual ini merupakan tahapan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang diuraikan dalam Mekanisme dan Disain Program.

Program/Sub-Program

Tahun I rincian per bulan

Tahun II rincian per bulan

F. Keberlanjutan Penyelenggaraan program setelah PPK selesai Implikasi keuangan, alokasi sumberdaya, dan komitmen manajemennya harus dibahas

G. Penanggungjawab Program Staf yang menjadi Penanggungjawab Program.

53

Skenario IPM Jabar 80

Lampiran Data IPM: Data dan Grafik Proyeksi - Realisasi IPM Jawa Barat

IPM Ind. Pendidikan Ind. Kesehatan Ind. Daya Beli

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

2001 68.35 66.10 76.90 64.80 66.53 66.33 55.00 55.10

2002 70.89 67.45 79.2 78.30 68.0 66.55 65.6 57.42

2003 72.37 67.87 80.20 78.40 68.60 66.57 68.20 58.63

2004 73.53 68.36 81.20 79.02 69.20 67.23 70.20 58.83

2005 74.5

2006 75.60

2007 76.60

2008 77.70

2009 78.90

2010 80.00

82.0

82.8

83.6

84.3

85.1

85.9

69.6

69.8

70.0

70.2

70.4

70.7

72.3

74.2

76.3

78.7

81.1

83.6

85.00 85.00

90.00

80.00 80.00

85.00

IP Target IDB Target

75.00 75.00

80.00

IP Real

75.00

70.00 70.00

IK Target

70.00

IK Real

65.00 65.00

65.00

60.00

60.00

IDB Real 55.00

55.00 2001

2002 2002

2003

2004

2005 2005

Target

2006 2006

2007 2007

2008 2008

2009 2009

2010 2010

Realisasi

54

Lampiran Data IPM: Data Proyeksi IPM 21 Kabupaten/Kota (sesuai Perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat, 2000)

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kabupaten/Kota Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi JAWA BARAT

2001 67.5 64.9 62.9 68.1 61.4 65.3 64.3 68.3 67.5 66.5 65.5 62.8 66.6 65.3 65.8 67.2 74.1 67.8 71.1 69.3 70.5 66.1

2002 70.2 67.6 66.6 70.9 64.5 68.2 67.1 70.9 70 69.3 69.9 64.6 68.5 68.4 68.6 69.9 76.4 70.8 73.2 72.1 73.3 70.9

2003 73 70.4 70.3 73.7 67.5 71.1 69.9 73.4 72.6 72.1 74.3 66.5 70.4 71.5 71.4 72.6 78.7 73.9 75.4 75 76.1 72.4

2004 74 71.5 71.6 75 68.5 72.1 71 74.7 73.9 73.3 75.4 68.2 71.7 72.6 72.8 73.7 79.7 74.9 76.5 76 77.3 73.5

Skenario IPM Jabar 80 2005 74.8 72.4 72.7 76.1 69.3 72.9 72 75.8 75 74.4 76.3 69.8 72.8 73.4 73.9 74.5 80.5 75.8 77.5 76.9 78.3 74.5

2006 75.6 73.3 73.9 77.3 70.2 73.8 73 77 76.2 75.5 77.3 71.4 73.9 74.3 75.1 75.5 81.3 76.7 78.6 77.8 79.3 75.6

2007 76.5 74.3 75 78.5 71.1 74.6 74 78.1 77.4 76.6 78.2 73 75 75.2 76.3 76.4 82 77.7 79.6 78.7 80.4 76.6

2008 77.4 75.3 76.3 79.7 71.9 75.5 75 79.3 78.5 77.8 79.2 74.6 76.1 76.1 77.5 77.3 82.9 78.6 80.7 79.6 81.5 77.7

2009 78.4 76.4 77.7 81.1 72.9 76.6 76.2 80.6 79.8 79 80.4 76.4 77.4 77.1 78.9 78.4 83.8 79.7 82 80.7 82.8 78.9

2010 79.3 77.5 79.1 82.6 73.8 77.6 77.3 81.8 81.1 80.2 81.5 78.2 78.6 78.1 80.2 79.4 84.7 80.8 83.2 81.7 84 80

55

Lampiran Data IPM: Data Realisasi IPM 25 Kabupaten/Kota (1996-2003). SUMBER: BPS PROPINSI JABAR 1999

No Kabupaten/ Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Kota Banjar Kab. Ciamis Kab. Bekasi Kota Depok Kota Bandung Kota Bekasi Kab. Subang Kota Bogor Kab. Bogor Kota Tasikmalaya Kab. Indramayu Kota Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Sumedang Kab. Majalengka Kota Cirebon Kab. Garut Kab. Purwakarta Kota Cimahi Kab. Kuningan Kab. Bandung Kab. Cianjur Kab. Tasikmalaya Kab. Karawang

25

Kab. Cirebon

2002

IP

IK

IDB

76.82 73.51

64.83 69.33

52.90 51.40

86.87 85.62 69.47 85.60 79.87

72.00 69.33 66.67 71.17 67.00

53.08 51.19 53.38 52.37 52.57

53.13 84.18 76.67 78.84 72.60 81.73 78.31 76.78

63.83 67.83 62.33 69.17 63.33 70.17 57.33 64.17

52.71 53.18 50.66 51.90 52.46 52.32 49.55 52.11

74.69 78.69 76.40 78.13 68.53

66.50 69.33 64.33 67.50 62.33

53.75 51.88 50.03 50.31 51.93

IPM 64.80 64.70 70.70 68.70 63.10 69.70 66.60 56.50 68.40 63.20 66.60 62.80 68.10 61.70 64.30 65.00 66.60 63.60 65.30 60.90

70.40

63.33

51.10

61.60

2003

IP

IK

IDB

IPM

53.85 53.89 50.98 52.64 53.20

65.30 66.90 73.90 73.00 72.80 63.00 71.90 65.60 61.20 69.20 63.80 67.50 64.40 69.20 62.80 65.60 65.00 68.80 64.50 67.10 62.90

IP 79.68 78.11 75.22 86.38 89.29 88.63 72.09 86.49 75.60 82.22 62.52 85.27 77.22 80.34 75.39 83.90 78.97 79.02 87.24 74.57 82.02 77.66 79.70 72.80

IK 67.07 67.07 71.67 78.27 79.20 72.50 70.67 69.70 69.70 69.00 65.25 77.07 66.33 71.23 70.03 72.53 60.83 69.73 73.17 73.30 67.33 66.00 68.58 67.92

IDB 66.14 64.61 64.10 63.75 62.95 59.32 58.62 58.13 58.13 58.12 57.94 57.85 57.82 57.43 56.62 56.58 55.84 55.81 55.60 53.87 53.20 53.09 52.89 52.27

IPM 70.96 69.93 70.33 76.13 77.15 73.49 67.12 73.96 67.81 69.78 61.90 73.40 67.13 69.67 67.35 71.00 65.21 68.19 72.00 67.25 67.52 65.58 67.06 64.33

77.76 77.18 85.62 88.82 88.44 67.91 86.27 74.78

65.00 70.00 78.00 73.00 71.83 67.67 71.67 68.50

52.99 53.50 58.19 57.03 58.28 53.45 57.66 53.48

62.13 85.29 75.98 79.09 74.89 83.31 78.69 78.38

64.50 68.67 63.33 69.50 64.17 71.00 58.17 65.17

57.08 53.71 52.04 53.82 54.05 53.41 51.56 53.18

74.56 82.67 77.36 80.27 72.36

66.83 69.67 65.17 68.50 63.17

71.33

63.83

52.07

62.40

72.75

64.17

52.09

63.00

56

Lampiran Bahan Evaluasi Diri Contoh Roadmap analisis akar masalah pendidikan

IPM DERAJAT PENDIDIKAN

Rata-rata Lama Sekolah

INDIKATO R Penyebab Langsung

Penyebab Tak Langsung

Angka Melek Huruf

Partisipasi Pendidikan (SD, SMP, SMA)

Level - 1

Level - 2

Jumlah Guru

Jumlah Ruang Kelas

Biaya Ruang Rusak Pendidikan

Daya Beli (Kemiskinan)

Penyebab Mendasar

Kualifikasi Guru

Budaya Rendah

Motivasi

Kurikulum

Aksesibilitas (jarak/ jalan)

Anggaran Pemerintah

horizontal causality

Contoh Roadmap analisis akar masalah kesehatan

IPM DERAJAT KESEHATAN INDIKATO R

Angka Harapan Hidup AKB

AKI

Penyebab Langsung

Pelayanan Kesehatan Level – 1

Linakes Imunisasi

Level – 2

Penyebab Tak Langsung

Linakes

Penyakit Menular

Ante Natal Care Rujukan Tenaga Kesehatan Dokter/ Bidan/ Tenaga Medis

Penyebab Mendasar

AKK

Lingkungan - Air Bersih - Buang Air Besar - Sanitasi

Sarana Kesehatan

Perawatan

Kualitas Tenaga Kesehatan

Kualitas Sarana Kesehatan

RS, Puskesmas, RS Khusus Budaya Hidup Sehat

Aksesibilitas (jarak)

horizontal causality

57

Contoh Roadmap analisis akar masalah daya beli

IPM DAYA BELI

INDIKATO R

Konsumsi per Kapita

Penyebab Langsung

Tingkat Upah Serapan

Penyebab Tak Langsung Level – 1

Level – 2

Penyebab Mendasar

Pertumbuhan Ekonomi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kemiskinan

Tenaga Kerja

Kualitas Tenaga Kerja (SDM) Investasi

Entrepreneurship

Distribusi Pendapatan - Konsumsi - Ekspor Netto

Aksesibilitas (sarana, prasarana lahan, dll.)

Kondisi Makro Nasional/ Internasional

horizontal causality

58

Grafik Kecenderungan Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

100 PELAN

SELF ESTEE M

80 PENINGKATAN SEDANG

I P M 50 PENINGKATAN CEPAT

0

BASIC NEEDS

moeft

59

Grafik pencapaian IPM Kabupaten/Kota dan target IPM sesuai perencanaan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Panah warna merah merupakan upaya akselerasi pencapaian IPM

100 IPM Maksimum (Kota) IPM Jabar 90

Target Jabar IPM Minimum (Kab)

( IPM )

80

70

60

50 9

2002

3

4

2005

6

7

8

9

2010 60

Grafik perkembangan IPM Jawa Barat

100 TINGGI

80,00 (2010) 68,36 (2004) 64,60 (1999)

80 SEDANG

50 PROGRAM

APA?

RENDAH

STRATEGI BAGAIMANA?

PENDIDIKAN

KESEHATAN

INDEKS

DAYABELI

0

IPM moeft 61

Piramida tingkatan parameter pembentuk IPM

IPM I pendidikan RLS

PARTISIPASI SEKOLAH

SARANA DAN PRASARANA

I daya beli

AMH

AHH

BUTA HURUF

ANGKA KEMATIAN BAYI

GURU/ FASILITATOR

GEOGRAFIS

I kesehatan

DEMOGRAFI

GIZI

LINAKES

AKSESIBILITAS

DB

KELUARGA MISKIN

LINGKUNGAN

EKONOMI

POTENSI EKONOMI

BUDAYA

RLS = Rata-rata Lama Sekolah (Mean Years Schooling) AMH = Angka Melek Huruf (Literacy Rate) AHH = Angka Harapan Hidup (Life Expectancy at Birth) DB = Daya Beli (Konsumsi perkapita) Linakes = Persalinan dibantu Tenaga Kesehatan

moeft 62