PROGRAM GOOD GOVERNANCE KABUPATEN BARITO SELATAN
GAMBARAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN Kabupaten Barito Selatan adalah salah satu kabupaten di Propinsi Kalimantan Tengah, yang berada di pedalaman Kalimantan. Kabupaten Barito Selatan dibentuk berdasarkan Undang - Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan dan Buntok Sebagai Ibukota Kabupaten Barito Selatan.
KEADAAN GEOGRAFIS, KLIMATOLOGIS, HIDROLO.GIS, TOPOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS GEOGRAFIS
Kabupaten Barito Selatan terletak pada daerah garis katulistiwa yaitu di posisi 1º 20’ Lintang Selatan; 2º 35’ Lintang Selatan; 114º Bujur Timur dan 115º Bujur Barat, dengan batas-batas wilayah: •Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara •Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan
•Sebelah Timur berbatasan dengan Barito Timur •Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas. Kabupaten Barito Selatan memiliki luas wilayah 8.830 km2. Berdasarkan fisiografi wilayah Kabupaten Barito Selatan terlihat sebagaimana Tabel berikut ini. No.
Fisiografi Wilayah
Luas (km2)
%
1.
Hutan Belantara
3.773,95
42,74
2.
Rawa-Rawa
2.715,50
30,75
3.
Sungai/Danau/Genangan Air
446,23
5,05
4.
Tanah Lainnya
1.894,32
21,45
8.830,00
100,00
Total
TOPOGRAFIS Topografi wilayah Kabupaten Barito Selatan dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Bagian sebelah Utara ke Selatan yang meliputi Kecamatan Jenamas, Dusun Hilir, Karau Kuala, Dusun Selatan, dan Dusun Utara merupakan daerah pantai dan rawa yang brada di daerah aliran sungai Barito, dengan ketinggian antara 10 – 50 meter dari permukaan laut dan tingkat kemiringan 0 – 20º. a.Bagian sebelah Barat yang terdiri Kecamatan Gunung Bintang Awai terletak pada daerah perbukitan dan pegunungan, dengan tingkat ketinggian ≥400 meter dari permukaan laut dan kemiringan 15º - 25º.
Topografi Kabupaten Barito Selatan
di atas permukaan laut (m)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
450
400
100 50 10
Utara
50
Timur
Bagian
Barat Tertinggi Terendah
KLIMATOLOGIS Keadaan klimatologis Kabupaten Barito Selatan termasuk daerah dengan temperatur antara 32º C sampai dengan 36º C. Angin bertiup dari arah barat dan tenggara yang berganti setiap enam bulan sekali sehingga mempengaruhi dua musim yaitu musim hujan pada bulan Nopember sampai dengan bulan Mei dan musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan bulan September. Curah hujan rata-rata tahunan mencapai 282mm dengan rata-rata hujan per tahun 10 mm. Frekuensi hujan tertinggi yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan April dan terendah pada bulan Juli sampai dengan bulan Oktober.
HIDROLOGIS Di wilayah Kabupaten Barito Selatan terdapat satu sungai besar yang mengalir dari Utara ke Selatan dan bermuara di Laut Jawa, yaitu Sungai Barito dengan panjang seluruhnya mencapai 900 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 500 meter, dengan anak sungai berikut ini: No.
Nama Anak Sungai
1.
Sungai Jenamas
2.
Rata-Rata (m)
Panjang (Km)
Lebar
Kedalaman
3
9
7-8
Sungai Kalanis/Napu
165
7
1-10
3.
Sungai Mangkatip
160
8
1-9
4.
Sungai Karau/Bangkuang
120
12
5-6
5.
Sungai Puning
50
30
8
6.
Sungai Ayuh
100
10
6
7.
Sungai Bamanen/Bundar
20
25
8
8.
Sungai Tabuk/Buntok Kota
20
6
6-8
9.
Sungai Telang
10
12
6-8
10.
Sungai Janggi
10
10
4-6
11.
Sungai Bahaur
50
30
8-10
DEMOGRAFIS Jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan tahun 2005 berjumlah 121.310 jiwa, yang teridiri dari 51,03 % laki-laki dan 48,97 % perempuan, dengan kepadatan 14 jiwa per Km2.
Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Dusun Selatan yang merupakan tempat Ibukota Kabupaten (Buntok) dan salah satu Kecamatan yang jumlah Desa/Kelurahannya paling banyak
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL PERKEMBANGAN EKONOMI BARITO SELATAN Secara Nasional pemulihan ekonomi terus berlangsung dan menguat dengan pola pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerataan yang semakin seimbang. Pertumbuhan riil perekonomian/Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Barito Selatan tahun 2004 sampai tahun 2005 terlihat adanya peningkatan positif sebesar 18,08% berdasarkan Harga Berlaku atau sebesar Rp. 882.937,51 juta dan 3,66% berdasarkan Harga Konstan atau sebesar Rp. 273.381,47 juta dibandingkan tahun sebelumnya.
Selama periode 2003-2005 sektor pertanian masih memiliki peran yang paling dominan yaitu rata-rata sebesar 46,12%; disusul oleh sektor Perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi masing-masing sebesar 15,27% dan 11,99%.Distribusi pendapatan dengan menggunakan pendekatan pendapatan menunjukkan tingkat perbedaan antar golongan (miskin, menengah, atas) dalam kegiatan ekonomi adalah rendah. KESEJAHTERAAN SOSIAL Sampai dengan tahun 2005, di Kabupaten Barito Selatan masih terdapat keluarga Pra-S dan KS-1 sebanyak 9.196 KK atau 32,12 % dari total keluarga yang tersebar di enam kecamatan. Dan terjadi penurunan 5,91 % dibanding tahun 2004 yaitu 9.774 KK.
PEMERINTAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 02 tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan telah ditetapkan organisasi, kewenangan, dan tugas dari unit-unit yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas kepala daerah untuk memaksimalkan, mengefektifkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Jumlah dan jenis Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, 1
=
Pertanian
2
=
Pertambangan dan Penggalian
3
=
Industri Pengolahan
4
=
Listrik, Gas, dan Air Bersih
5
=
Bangunan
6
=
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
7
=
Pengangkutan dan Komunikasi
8
=
Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9
=
Jasa-Jasa
Lembaga Teknis Daerah (Badan/Kantor), Kecamatan, dan Kelurahan. Peraturan Daerah tersebut di atas juga menetapkan pembentukan dan/atau susunan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sekretariat Daerah
1. 2. 3. 4.
Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Kepala Daearah dalam menyelenggarakan tugastugas umum staf, mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah, pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta pelayanan teknis administrasi. Sementara itu, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi: Koordinasi perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintah Daerah Kabupaten. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya. Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah, 2 Asisten Daerah dan 8 Kepala Bagian.
Dinas Daerah Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk bidang-bidang tertentu seperti Pendidikan dan Kebudayaan, Kesehatan, Perhubungan, Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan sekarang ini mempunyai 13 Dinas.
Lembaga Teknis Daerah Lembaga Teknis Daerah merupakan Badan/Kantor yang dikepalai oleh seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan/ Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
DASAR HUKUM Peraturan Perundang – undangan yang mendasari Kesepakatan Bersama ini adalah Sebagai berikut : a. b.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
c.
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ;
d.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan / Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ;
e.
Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme ;
f.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
g.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
BAB I PENDAHULUAN Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan suatu pemikiran penyelenggaraan kePemerintahan yang berkembang dengan konsepsi adanya pemberdayaan manusia (enpowering of man) baik pemberdayaan politik maupun ekonomi serta ditunjang oleh pengembangan institusi yang sehat yang mampu menyediakan jasa dan barang-barang kebutuhan publik. Sedangkan praktek terbaiknya disebut Good Governance yang menuntut komitmen, koordinasi, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari semua pihak yakni Pemerintah dan masyarakat. Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik adalah mengikutsertakan semua masyarakat, transparan dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang Berkaitan dengan Good Governance, UNDP kemudian mengajukan sembilan karakteristik yaitu: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Rule Of Law Transparancy Responsiveness Consensus Orientation Equality Effektivenees and Effeciency Accountability Strategic Vision
Atas dasar uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa wujud Good Governance adalah penyelenggaraan Pemerintahan negara yang solid, bertanggung jawab serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 ini memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk : ¾ Melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta membantu KPK ; ¾ Dalam penyelenggara pelaporan,pendaftaran,pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungan ; ¾ Membuat penetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang ; ¾ Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik didalam bentuk jasa maupun peijinan serta meniadakan pungutan liar ; ¾ Menetapkan lingkup tugasnya sebagai program dan wilayah yang bebas korupsi ; ¾ Melaksanakan pencegahan kebocoran dalam proses pengadaan barang dan jasa ; ¾ Menerapkan kesederhanaan ; ¾ Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi ; ¾ Melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi ; ¾ Menetapkan prinsip-prinsip tata kePemerintahan yang baik ; ¾ Bersama-sama DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara.
BAB II METODE PELAKSANAAN 1. Kerangka Berpikir Internal Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance memerlukan suatu perencanaan strategis mengingat lingkungan ekonomi politik berubah sangat dinamis dan seringkali tidak dapat diprediksi. Keberhasilan penerapan good governance dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu Pemerintah (state), Masyarakat (society) dan Dunia Usaha (privat) dimana domain terbesar ada pada Pemerintah. 2. Indikator Keberhasilan Penerapan Good Governance Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai keberhasilan penerapan good governance ini Adalah : a) Peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya aparatur; b) Peningkatan pelayanan publik; c) Peningkatan Human Development Index (HDI); d) Peningkatan partisipasi masyarakat; e) Peningkatan transparansi; f)
Peningkatan akuntabilitas;
g) Penurunan angka KKN; h) Peningkatan peluang kesempatan kerja; i)
Penurunan angka kemiskinan.
3. Lingkup Pelaksanaan Dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati, maka lingkup penyempurnaan yang akan dilakukan mencakup : • • • • • • • 4.
Pelaksanaan Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah; Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; Pelaksanaan perbaikan sektor pelayanan publik; Pelaksanaan Peningkatan Pendidikan masyarakat dalam rangka pembentukan kesadaran; Anti korupsi dan peniadaan perilaku koruptif; Peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat; Peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Waktu Pelaksanaan
Secara umum pelaksanaan implementasi good governance mengikuti pola yang telah dijelaskan di atas yaitu melalui penyempurnaan perencanaan strategis, penataan kelembagaan dan tata kerja, sistem kepegawaian daerah, penerapan manajemen berbasis kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan kepada rnasyarakat. Namun mengingat beberapa tahapan tersebut telah dilaksanakan secara terprogram pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, maka pelaksanaan ini akan lebih ditujukan pada beberapa penyempurnaan atau perbaikan (redness) yang saat ini sedang berjalan serta dilaksanakan secara stimultan dengan memperhatikan hasil kajian awal atas kondisi yang telah ada dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang ada.
5. Unit Kerja Penanggungjawab Agar dapat terwujudnya efektifitas dalam penerapan tata kelola kePemerintahan yang baik ini, maka ditetapkan beberapa unit kerja terkait sebagai team work yang secara langsung bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini. No.
Lingkup Kegiatan
Unit Penanggung Jawab
1.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
Seluruh SKPD
2.
Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja
Seluruh SKPD
3.
Peningkatan Pelayanan Sektor Publik
Badan/Dinas, Kantor dan Kecamatan
4.
Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan & Pemberantasan Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa
Setda, Setwan, Badan/Dinas, Kantor dan Kecamatan
5.
Pengembangan & Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur.
Seluruh SKPD
6.
Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah Daerah & Masyarakat.
Setda, Setwan, Banwas dan Sat Pol PP
7.
Pengembangan Mekanisme & Pengaduan Masyarakat serta Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor.
Seluruh SKPD
BAB III PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Keberhasilan penerapan Good Governance memang sangat tergantung dari komitmen dan mentalitas aparatur jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang secara umum akan tergambar pada tingkat keberhasilan upaya peningkatan kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Selatan dalam suatu sistem yang mencakup Penataan Kelembagaan yang efektif dan efisien, penyempurnaan prosedur kerja dan pelayanan publik serta kebijakan penataan sumber daya manusia. 1.Penataan Kelembagaan (Good Governance) diarahkan pada upaya koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan, baik dari sisi aspek kelembagaan, sistem dan prosedur kerja maupun sumber daya manusia yang ada. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengambil Langkah Kebijakan untuk Penataan Kelembagaan akan mengacu ke Revisi Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 sambil melakukan evaluasi komprehensif pada seluruh perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan diharapkan dengan adanya upaya tersebut, minimal Pemerintah Kabupaten Barito Selatan telah memiliki Good Will dalam membenahi : ¾ Struktur Kelembagaan yang Ramping dan Kaya Fungsi; ¾ Terjalinnya Inter-Koneksi Kerja yang memiliki Nilai Maksimal; ¾ Pola pengembangan aparatur yang mengacu pada Standar Kompetensi Jabatan; ¾ Pelaksanaan WASKAT hasil pembangunan baik fisik maupun Non fisik
Penataan kelembagaan dapat mewujudkan kelembagaan Pemerintah dengan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Organisasi disusun berasarkan visi, misi, dan strategi yang jelas 2) Organisasi berbentuk flat atau datar, yang berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatkan atau hirarki. 3) Organisasi ramping atau tidak terlalu banyak pembidangan dengan jumlah pembidangan secara horisontal ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban sifat tugasnya. 4) Organisasi bersifat jejaring (networking) karena organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktivitas organisasi secara cepat dan efisien. 5) Organisasi yang menerapkan Strategis “Leaming Organization” (Organisasi Pembelajaran). 2. Penataan Sistem dan Prosedur Untuk melakukan penyederhanaan sistem, prosedur dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan agar menjadi semakin tertib, efisien, efektif dan transparan.
Langkah-langkah yang akan dilaksanakan untuk mencapai penyempurnaan Sistem dan prosedur kerja meliputi: a) Penyusunan kajian atas sistem dan prosedur yang saat ini sudah berlaku; b) Penataan kembali sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja aparatur pada instansi Pemerintah dengan menyederhanakan prusedur yang mengacu kepada kebutuhan organisasi c) Mewajibkan pada seluruh SKPD jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan untuk menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenis pelayanan; d) Mengembangkan iklim kompetisi diantara unit-unit kerja dengan memberi imbalan (reward) memadai bagi yang berprestasi; e) Memperkuat kedudukan UPTD terutama bagi unit yang langsung memberi pelayanan kepada masyarakat, dengan pemberian kewenangan yang lebih luas, fasilitas yang memadai dan kemudahan akses pada decision maker di tingkat puncak. 3. Mewujudkan aparatur yang memiliki kapasitas memadai dalam melaksanakan program/kegiatan Pemerintah Daerah. Keberhasilan dan implementasi berbagai program dalam rangka mewujudkan suatu tata kePemerintahan yang baik mutlak membutuhkan adanya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai sebagai “operator” dalam pelaksanaan berbagai program tersebut
Langkah-langkah kerja nyata dalam bentuk program-program yang mengarah kepada peningkatan kapasitas aparatur antara lain adalah : a) Penyusunan Peta Jabatan Analisa Jabatan. b) Penyusunan Indikator Kinerja untuk Setiap Jabatan. c) Penyusunan Pola Karier Pegawai. d) Penyusunan kajian tentang remunerasi Pegawai. e) Penyusunan Peraturan tentang Penghargaan dan Hukuman. f)
Diklat dan Bimbingan Teknik.
Peningkatan kinerja aparatur pada saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka mengantisipasi adanya perubahan pada lingkungan, baik lingkungan diluar maupun lingkungan dalam Pemerintahan itu sendiri langkah-langkah yang akan dilakukan adalah : 1) Evaluasi Kebutuhan Training 2) Perencanaan Training 3) Bimtek dan sertifikasi barang / jasa 4) Manajemen Etika Kerja
4) Manajemen Berbasis Kinerja Peningkatan kinerja dalam suatu Pemerintah daerah tidak bisa dilakukan tanpa adanya cara pengelolaan atau manajemen yang baik dapat mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja. Penerapan manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dilakukan melalui : a) Peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan. b) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara utuh c) Penetapan Fakta Intergritas Sebagai tindak nyata dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi akan ditetapkan suatu Fakta Integritas. Fakta Integritas merupakan suatu kesepakatan target pencapaian kinerja antara penerima mandat (amanah) dengan pemberi mandat. Fakta integritas ini juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. Secara umum Fakta Integritas ini menetapkan tentang : a) Pernyataan dari penerima mandat bahwa dia akan mewujudkan tujuan sesuai dengan Fakta Integritas yang telah ditetapkan. Pernyataan ini diwujudkan dengan sebuah tanda tangan kesanggupan; b) Bagi penerima mandat, fakta integritas tersebut merupakan kontrak kerja yang berimplikasi hukum yang memiliki resiko terukur; c) Kesanggupan bagi penerima mandat untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara bersih, transparan dan profesional sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghindari praktek KKN, berupaya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan akan mendukung secara maksimal upaya penindakan korupsi.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah : Matrik Rencana Aksi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Rencana 1
Sasaran
Penang gung Jawab
Aloka si Dana
2
3
4
Jadwal Pelaksanaan 2007
2008
2009
2010
5
6
7
8
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Kelembagaan. Penataan Kelembagaan : Mewujudkan kelembagaan yang proporsional, efisien & efektif
Jumlah SKPD yan terbentuk berdasarkan kebutuhan Renstra: ¾Penyusunan kajian atas Organisasi dibandingkan dengan renstra yg telah disepakati ¾Penyempurnaan organisasi mengacu pada Revisi PP 8 Tahun 2003 ¾Evaluasi dan Penataan organisasi UPTD
Setda dan seluruh SKPD PemKa b Barsel
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
Jumlah satuan kerja jajaran PemKabBarsel untuk memiliki SOP bagi seluruh kegiatannya : Penyusunankajian atas sistem dan prosedurPenyederhanaan prosedur yang berlaku
Setda dan seluruh SKPD PemKa b Barsel
√ √
√ √
√ √
√ √
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Ketatalaksanaan. Penataan Ketatalaksanaan : Tersedianya SOP yg sederhana,jelas dan transparan bagi seluruh kegiatan pada setiap unit kerja
K e t. 9
1
2
4
Tersedianya aparatur yang memiliki kinerja baik : Penyusunan peta jabatan sesuai kebutuhan org. & anjab Penyusunan indikator kinerja Penyusunan pola karir pegawai Penyusunan kajian ttg remunerasi pegawai Penyusunan peraturan ttg penghargaan & hukuman
Penyusunan Bahan Manajemen Kerja : Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja
Pemantapan mekanisme kapasitas aparatur daerah: Peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparat. Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah
5
6
7
8
9
Seluruh SKPD PemKab Barsel
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Terwujud bahan penilaian dan evaluasi pelaksanaan tugas : ¾Renstra ¾LAKIP ¾Penetapan Kinerja ¾LPPD ¾LKPJ
Bappeda dan Setda serta seluruh SKPD PemKab Barsel
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Meningkatkan pengetahuan dan SDM aparatur : ¾ Melakukan kegiatan pelatihan/ ujian sertifikasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa. ¾ Pembelajaran / Studi banding ke daerah lain yang lebih maju
Seluruh SKPD PemKab Barsel •Badan/Din as jajaran PemKab Barsel
√ √
√ √
√ √
√ √
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah di Bidang Kinerja SDM Aparatur. Peningkatan kinerja SDM aparatur : Mewujudkan aparatur daerah yg memiliki kapasitas yg memadai
¾ ¾ ¾ ¾ ¾
10
1
2
4
Mewujudkan sistem pe-ngawasan yg preventif : Peningkatan Profesiona-lisme Tenaga Pendidik
• Menurunnya jumlah tenaga pengajar yang meninggalkan tugas
• Peningkatan SDM Aparatur
¾Peningkatan kualitas administrasi pelayanan melalui peningkatan SDM. ¾Terlaksananya Pelatihan / kursus dan magang
5
6
7
8
9
Diknas dan seluruh SKPD PemKab Barsel
√
√
√
√
Dispenda dan seluruh SKPD PemKab Barsel
√ √
√ √
√ √
√ √
10
BAB IV PENERAPAN PENGELOLAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan Daerah. Latar belakang pemikiran yang mendasari pengelolaan keuangan daerah secara efektif melalui tata kelola Pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama yaitu : a. Tranparansi b. Akuntabilitas c. Partisipatif Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar, maka harus sesuai dengan prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti secara tertib dan taat azas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan anggaran baik “pendapatan” maupun “belanja” juga harus mengacu pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja harus mendasari pada ”Value of Money” artinya mempunyai tujuan nilai ekonomis yaitu dengan meminimalkan biaya atas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang berkualitas. 1) Efisien : dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dengan skala waktu yang dapat dipertanggungjawabkan. 2) Efektif : bahwa pengeluaran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan yang telah ditetapkan serta dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan.
Ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam mewujudkan pengelolaan anggaran yang benar, yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Berpedoman pada aturan hukum Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Keadilan dan Pengikutsertaan Pendelegasian Pelayanan Efektifitas dan Efisien Berkelanjutan Pelaksanaan dan Penatausahaan keuangan Daerah Pertanggungjawaban keuangan Daerah
Pemerintah Daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa (1) Laporan Realisasi Anggaran (2) Neraca (3) Laporan Arus Kas dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja : Matrik Rencana Aksi Penerapan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja.
2009
2010
K e t .
7
8
9
Jadwal Pelaksanaan Rencana
Sasaran
Penanggung Jawab
1
2
3
¾ Menyusun Pedoman anggaran BerbasisKinerja. ¾ Sosialisasi /Bintek Anggaran Berbasis Kinerja. ¾ Menyajikan Dokumen Perencanaan Daerah. ¾ Melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi. ¾ Menyusun Anggaran Berbasis Kinerja. ¾ Melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja. ¾ Melaksanakan Akuntabilitas ¾ Melaksanakan Pemeriksaan Reguler.
¾Tersusunnya Pedoman Anggaran Berbasis Knerja. ¾Semua Pengelola Keuangan Daerah Memahami dan Mengerti tentang Anggaran Berbasis Kinerja. ¾Tersedianya Dokumen Perencanaan Daerah. ¾Meningkatkan Pendapatan dan Penerimaan Daerah. ¾Tersusunnya APBD Berbasis Kinerja. ¾Terciptanya Disipin dan Tertib Administrasi. ¾Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Transparan. ¾Terwujudnya Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja sesuai dengan Ketentuan, Efektif dan Efisien.
Bappeda Setda, Bappeda Bappeda Dispenda Setda, Bappeda SKPD Setda BPK, BPKP, Banwas
Alokasi Dana
2007
2008
4
5
6
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK Salah satu tugas pokok Pemerintah yang terpenting adalah memberikan Pelayanan Publik/ Umum kepada masyarakat sebagai bentuk tanggungjawabnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara atas layanan administrasi, barang dan jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak boleh atau tidak dapat disediakan oleh pasar atau mekanisme jual beli pada umumnya. Ada beberapa alasan mengapa perhatian Pemerintah terhadap arti pentingnya pelayanan publik relatif terbatas, antara lain : a)
Instansi Pemerintah umumnya menyelenggarakan kegiatan yang bersifat monopolistik hingga tidak ada iklim kompetisi didalamnya;
b) Dalam menjalankan kegiatannya aparatur lebih mengandalkan kewenangan daripada kebutuhan konsumen; c)
Sering terjebak pada pandangan “Etic” yakni mengutamakan pandangan mereka sendiri daripada “Emic” yaitu pandangan dari mereka yang menerima jasa layanan Pemerintah (masyarakat);
d) Peran Pemerintah yang sering berupaya menekan adanya social control dari masyarakat. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perbaikan sektor pelayanan publik terutama difokuskan pada kependudukan dan catatan sipil, pelayanan perizinan, kesejahteraan sosial dan kesehatan yang dinilai merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.
1. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
1. 2. 3. 4.
Untuk mencapai tujuan, sasaran dan perubahan yang diinginkan dalam meningkatkan kinerja adalah : Tercapainya Pelayanan Kinerja Pembuatan, Penerbitan produk KK, KTP dan Akta-akta; Tersedianya Fasilitas Dana, Sarana dan Prasarana yang memadai (modern); Tersedianya SDM dalam upaya meningkatkan kemampuan, keterampilan dengan mengikuti pendidikan, pelatihan teknis bagi aparatur dan; Terwujudnya Peningkatan Kualitas, Kuantitas Pelayanan yang lebih baik meliputi unsur kesederhanaan, Kejelasan dan Kepastian, Keamanan, Keterbukaan efisien, Ekonomis serta tepat waktu dalam Pelayanan Prima. A.
a) b)
c) d)
Tujuan Mewujudkan hasil dokumen kebijakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan berkualitas yang didukung SDM Aparatur yang memadai, adalah : Meningkatkan Kesadaran dari Aparatur Kependudukan dan Catatan Sipil. Mewujudkan Proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, evaluasi hasil Pendaftaran Penduduk secara Partisipatif dengan mengikutsertakan produkproduk Pelayanan yang Profesional untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan dalam bentuk Pelayanan Prima bagi Masyarakat di bidang Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan hasil laporan, evaluasi, data , Informasi yang akurat di bidang kependudukan dan Catatan sipil yang sistematis, akurat dapat diakses, valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
B. Sasaran a. Meningkatkan Kualitas, Kuantitas Aparatur Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan dalam menjalankan tugas, sesuai dengan Tupoksi dalam Penyusunan Data mengenai Pendaftaran maupun Pencatatan Penduduk. b. Mewujudkan Produk–produk Pelayanan yang Profesional untuk dapat meningkatkan Kesejahteraan dalam bentuk Pelayanan Prima bagi Masyarakat. 2. Peningkatan Sistem Manajemen Administrasi Perizinan Mengingat fungsinya yang sangat strategis sebagai penyumbang PAD, maka kedudukan UPTD Perizinan lebih diperkuat kedudukannya melalui Peraturan Bupati Barito Selatan.
a) b) c) d)
Langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna perbaikan sistem administrasi tersebut antara lain : Menyusun dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) satu pintu; Membentuk loket-loket pelayanan sesuai jenis perizinan; Membentuk layanan informasi (costumer service); Meningkatkan penggunaan teknologi informasi guna otomatisasi pelayanan.
3. Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, hal yang sangat mendasar Yang memerlukan penanganan secara secara khusus seiring perkembangan masyarakat adalah : a. b. c. d.
Bencana Alam Fakir Miskin Komunitas Adat Terpencil ( KAT ) Penyandang Cacat
A. Peningkatan Kemampuan, Kesadaran, Kemauan, dan Wawasan Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan. Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan indikator-indikator, antara lain : ¾ Indikator masukan dan proses, terdiri atas indikator : 1. Pelayanan kesehatan 2. Sumber daya kesehatan 3. Manajemen kesehatan 4. Kontribusi sektor terkait ¾ Antara, terdiri atas indikator : 1. Keadaan lingkungan 2. Perilaku hidup masyarakat 3. Akses dan mutu pelayanan kesehatan ¾ Indikator hasil akhir, ttor Derajat Kesehatan yang meliputi : 1. Mortalitas 2. Status Gizi 3. Morbilitas satu tolok ukur pelaksanaan Good Governance yang baik adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik pula Pemerintah Kabupaten Barito Selatan perlunya peningkatan taraf kesehatan masyarakat Kabupaten Barito Selatan melalui beberapa program kesehatan yang telah disepakati secara Nasional. • Program Upaya Kesehatan Adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perorangan (UKP) secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Program upaya kesehatan mencakup upaya-upaya : Promosi kesehatan; pemeliharaan kesehatan; pemberantasan Penyakit menular; kesehatan jiwa; pengendalian penyakot tidak menular; penyehatan lingkungan; penyediaan sanitasi dasar; perbaikan gizi masyarakat; pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan; pengamanan penggunaan zat aditif.
b..
Program Pembiayaan Kesehatan Tujuan dari program ini adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaat secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
c. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan Tujuan dari program sumber daya manusia kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan yang bermutu secara mencukupi, terdistribusinya secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna. d. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program ini bertujuan tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat, serta terjangkau oleh masyarakat. e. Program Pemberdayaan Masyarakat Tujuan program pemberdayaan masyarakat adalah terselenggaranya upaya pelayanan, advokasi, dan pengawasan sosial oleh perorangan, kelompok dan masyarakat di bidang kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. f. Program Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Salah satu indikator dari program pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) oleh individu, keluarga, dan masyarakat ada beberapa indikator yang harus diamati, diantaranya adalah : 1) 2) 3) 4) 5)
Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan Balita diberikan ASI Tidak merokok Makan gizi seimbang Mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan
B. Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur Kesehatan Kabupaten Barito Selatan Tujuan Khusus yang ingin dicapai dari Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur Kesehatan Kabupaten Barito selatan adalah : 1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan keterampilan teknis tenaga kesehatan di puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten 2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kesehatan sesuai Bidang Tugasnya masing masing. 3. Meningkatnya Kinerja Tenaga Kesehatan yang bertugas di Puskesmas maupun Dinas Kesehatan kabupaten 4. Meningkatnya kualitas pelayanan/praktek tenaga kesehatan.
C. Pelayanan Kesehatan di RS Kegiatan pokok dalam upaya peningkatan kulitas pelayanan di RS meliputi : 1. Perbaikan sarana dan Prasarana RS. 2. Pembangunan Sarana dan Prasarana RS 3. Pelayanan Kesehatan bagi penduduk miskin. 4. Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan 5. Indikator yang ditetapkan dalam upaya mengukur keberhasilan pelayanan program ini adalah : a) Pemanfaatan tempat tidur yang efektif dengan Bed Occimpancy Rate ( BOR) / mencapai Standar yaitu sebesar antara 60 – 85 % pada akhir 2009 b) Tingkat Efisiensi penggunaan tempat tidur atau Turn Over Interval (TOI) mencapai Standar yaitu anatara 1-3 hari. Pada akhir 2009 c) Rata-rata lama pasien dirawat di RS, yaitu Average Length Of Stay (ALOS) mencapai Stan yaitu 6 – 9hari. Hal ini menunjukan mutu pelayanan di RS d) Peningkatan kunjungan baru pesien yang di rawat di RS.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Peningkatan Pelayanan Sektor Publik : Matrik Rencana Aksi Peningkatan Pelayanan Sektor Publik Jadwal Pelaksanaan
Aloka si Dana
2007
2008
2009
2010
K e t.
4
5
6
7
8
9
Rencana
Sasaran
Penanggung Jawab
1
2
3
¾Peningkatan mutu pelayanan KK, KTP, Akta-Akta dan Data Penduduk. ¾Pemberian Akta Miskin. ¾Peningkatan Sistem Manajemen Pelayanan Publik.
Ktr. DUKCAPIL Kab. Barsel
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
¾Pembinaan dan peningkatan kualitas administrasi dan SDM
• Peningkatan Sistem Manajemen Administrasi perizinan
Dispen dan seluruh SKPD Pemkab Barsel
√
√
√
√
¾Peningkatan sarana prasarana fisik UPTD
¾Tersedianya sarana dan prasarana fisik UPTD
Dispen dan seluruh SKPD Pemkab Barsel
√
√
√
√
Peningkatan Pelayanan di Bidang Kependudukan & Catatan Sipil : ¾Pengadaan sarana Pelayanan Pendaftaran, Pelayanan Pencatat dan Data Penduduk. ¾Subsidi pemberian Akta untuk yang miskin sebagaimana daftar JPS BKKBN. ¾Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Administrasi dan SDM. ¾Peningkatan Pelayanan diBidang Pelayanan perizinan :
1
2
3
¾Peningkatan kinerja SDM aparatur. ¾Mewujudkan aparatur daerah yg memiliki kapasitas yg memadai
¾Tersedianya apaaratur yang memiliki kinerja baik. ¾Penyusunan peta jabatan sesuai kebutuhan org. & anjab
Setda dan seluruh SKPD Pemkab Barsel
¾Korban Tanah Longsor. ¾Korban Bencana Alam. ¾Pendataan rumah keluarga miskin. ¾Penyerahan bahan bangunan untuk keluarga miskin. ¾Pra Persiapan. ¾Persiapan. ¾Pembinaan. ¾Terminasi. ¾Bina Purma. ¾Kaki Palsu. ¾Alat Bantu Dengar. ¾Kursi Roda. ¾Kruk. ¾Usaha ekonomis produktif. ¾Diklat Ketrampilan. ¾Tangan Palsu.
Dinas KESOS Dinas KESOS Dinas KESOS Dinas KESOS
4
5
6
7
8
√ √
√ √
√ √
√ √
Peningkatan Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial. ¾Relokasi dan Bantuan Pangan bagi Korban Bencana Alam. ¾Pendataan Rumah Keluarga Miskin dan Pemberian Bantuan. ¾Pemukiman kembali masyarakat terasing/ komunitas adat terpencil. ¾Bantuan sosial untuk penyandang cacat.
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
9
1
2
3
4
5
¾Peningkatan kemampuan, kesadaran, kemauan, dan wawasan masyarakat dalam pembangunan kesehatan ¾Penyuluhan NAPZA
¾ Persentase rumah tangga sehat ¾ Persentase bayi yang mendapat ASI Eklusif ¾ Persentase desa dg garam beryodium baik ¾ Persentase posyandu purnama dan mandiri ¾ Persentase pengguna NAPZA
Dinkes dan Camat/Lurah Dinkes dan PKK Dinkes, PKK, Diknas dll Dinkes dan PKK Dinkes dan Diknas
√ √ √ √ √
¾Peningkatan kapasitas ¾Penambahan jaringan distribusi ¾Peningkatan kualitas pelayanan
¾ Peningkatan sarana air bersih : ¾ Optimalisasi kapasitas terpasang ¾ Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan menuju pelayanan prima ¾ Meningkatkan pelayanan prima
PDAM PDAM PDAM
√ √ √
6
7
8
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Peningkatan Pelayanan diBidang Kesehatan.
√ √ √
√ √ √
√ √ √
9
BAB VI PENINGKATAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI PADA PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari 13 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat dan 7 Kantor, yang selanjutnya bertugas untuk mengelola keuangan tersebut dengan sebutan pengguna anggaran (Kepala Dinas/Badan/Kantor/Unit Kerja) sesuai dengan rincian kegiatan yang akan dilaksanakan. Proses Pengadaan barang/jasa wajib berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Menteri terkait. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tetap konsisten melaksanakan ketentuan diatas, namun kenyataannya masih belum dapat menerapkan ketentuan dimaksud secara maksimal. 1. Konsistensi dalam penerapan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Guna mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil langkah-langkah strategis sebagai berikut : a) Melakukan sosialisasi dan pengawasan preventif terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa; b) Pemberian motivasi kepada pelaksana tugas/panitia melalui insentif/honor yang memadai; c) Penerapan Fakta Integritas yang didasarkan pada suatu Peraturan Kepala Daerah sebagai landasan hukum.
2. Terbatasnya Aparatur Yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Akibat yang ditimbulkan dari kondisi ini adalah masih adanya ketergantungan kepada instansi teknis khususnya dalam pengadaan barang/jasa bidang konstruksi fisik/bangunan. Untuk mengatasinya Pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengambil kebijakan untuk menyelenggarakan Bimtek dan sertifikasi dengan menjalin kerjasama dengan pihak berkompeten seperti LAN Adapun langkah-langkah yang diambil guna mengatasinya adalah : a) Menganggarkan pembiayaan pelaksanaan sertifikasi dalam APBD; b) Menunjuk salah satu Instansi Teknis terkait sebagai leading sector pelaksanaannya; c) Mengikutsertakan aparatur (secara terbatas sesuai kondisi keuangan) dalam mengikuti Bimtek/Pelatihan di Pusat; d) Melakukan pemantauan terhadap kinerja dari pegawai atau aparatur yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pada Proses Pengadaan Barag dan Jasa Jadwal Pelaksanaan
Rencana
Sasaran
Penanggung Jawab
Alokasi Dana
2007
2008
2009
2010
1
2
3
4
5
6
7
8
¾Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. ¾Memberikan tunjangan/honor panitia yang memadai sesuai dengan proyek yang dilelang. ¾Melakukan bimbingan teknis terhadap SKPD yang melakukan kegiatan konstruksi. ¾Menerapkan ketentuan pelelangan didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan transparan. ¾Menugaskan pegawai untuk mengikuti Pelatihan/Bintek Pengadaan Barang dan Jasa.
¾ Terlaksananya pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab. ¾ Mengantisipasi kebocoran dana. ¾ Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang bertanggung jawab. ¾ Meniadakan penyimpanganpenyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. ¾ Peningkatan kemampuan dan pengetahuan aparat.
Seluruh SKPD Kab. Barsel Seluruh SKPD Kab. Barsel Seluruh SKPD Kab. Barsel Seluruh SKPD Kab. Barsel Seluruh SKPD Kab. Barsel
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
K e t. 9
1
2
3
4
5
6
7
8
Penerapan Pakta Integritas 1. Menerapkan Keppres 80 Tahun 2003 dan perubahanperubahannya : Perpres No.61 Tahun 2004 ; Perpres No. 32 Tahun 2005 ; Perpres No. 70 Tahun 2005 ; Perpres No. 80 Tahun 2005
-
Surat edaran Menteri/ Gubernur / Bupati/ Kepala Instansi untuk melaksanakan / menerapkan Kepres 80 Tahun 2003 dan semua perubahannya. Serta Diktum ke enam Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√ √
√ √
√ √
√ √
2. Panitia ditetapkan dengan memiliki persyaratan : - Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab. - Memahami seluruh pekerjaan. - Memahami pekerjaan tertentu. - Memahami isi dokumen dan prosedur pengadaan. - Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan penyedia jasa. - Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa Pemerintah atau memiliki tanda bukti mengikuti pelatihan pengadaan barang / jasa Pemerintah.
- DP3 2 tahun berakhir BAIK. - Berlatar belakang teknis sesuai dengan bidangnya (jabatan/tugas pokok) - Sertifikasi - Curiculum Vitae / bio data - Sertifikasi keahlian.
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
3. Pengguna Jasa dan Panitia Pengadaan wajib menanda tangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan proses pengadaan
• Pengisian formulir 1.b (tertanggal sebelum lelang)
Seluruh SKPD Kab. Barsel
-
√
√
√
√
9
1
2
3
4. Penyedia jasa menandatangani Pakta Integritas pada saat pendaftaran lelang
• Pengisisan formulir 1.b (tertanggal pada saat mendaftar)
5. Melakukan pelaksanaan evaluasi pelelangan dengan Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004. tentang Standard Pedoman Pelaksanaan Jasa Kontruksi.
• Surat edaran/intruksi Menteri/Gubernur/Bupati/ Kepala instansi untuk melaksanakan Kepmen No. 257/KPTS/M/2004
4
5
6
7
8
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
BAB VII PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN KEMAMPUAN TEKNIS APARATUR Sebagai penyelenggara dituntut untuk mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melayani maupun membangun dan mengendalikan kehidupan sosial, ekonomi, politik, masyarakat sehingga perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) aparatur yang handal, bersih, berwibawa, bebas KKN, bertanggung jawab dan mampu menjawab semua tantangan jaman yang selalu berubah. A. Meningkatkan Kapasitas Kinerja Aparatur Daerah Untuk mewujudkan program ini diambil kebijakan melakukan studi pembelajaran/studi banding ke daerah lain yang telah maju yang memiliki kemiripan secara umum, khususnya dari aspek penataan struktur kelembagaan serta efisiensi pembiayaan; hasil tersebut diharapkan dapat diterapkan pada jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Selatan B. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pengelolaan SDM aparatur diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, baik melalui pelatihan maupun kursus atau magang pada daerah lain yang telah maju. Hal ini didasari pemahaman bahwa petugas pelayanan adalah front line terdepan dalam menciptakan image dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Untuk kebijakan ini akan ditempuh langkah-langkah utama sebagai berikut : a) Mengikutsertakan aparatur pelayanan pada pelatihan/Bimtek Pelayanan publik didalam maupun luar daerah; b) Membentuk tim penyuluhan/sosialisasi UPTD; c) Menyediakan insentif bagi petugas pelayanan; d) Penerapan konsepsi reward and punishment yang pantas.
C. Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur. Upaya untuk pengembangan Sumber Daya Manusia aparatur dilakukan dengan agenda utama yang meliputi : Penataan jumlah dan komposisi pegawai sesuai dengan struktur kelembagaan, relokasi dan distribusi pegawai yang merata dan proporsional, penempatan pegawai pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya. Dalam upaya untuk mencapai sasaran tersebut diatas, langkah-langkah yang akan dilaksanakan meliputi : a) Penyusunan formasi pegawai yang meliputi : penyusunan bezetting pegawai, pengolahan formasi menurut golongan ruang, penyusunan daftar kebutuhan PNS menurut jabatan, penyusunan jabatan struktural dan fungsional yang diduduki oleh PNS, pengolahan daftar kebutuhan tenaga kesehatan, pengolahan daftar kebutuhan tenaga guru, pengolahan daftar jumlah PNS yang berhenti, pensiun dan meninggal dunia serta jumlah PNS yang mencapai batas usia pensiun. b) Penyusunan standar kompetensi jabatan dan peta jabatan. c) Penyusunan Pola Karier Pegawai, yang terdiri dari tahapan pengadaan pegawai, orientasi tugas, pelatihan pra tugas, penempatan, penugasan dalam pematangan profesi dan pematangan profesi. d) Sistem Informasi Kepegawaian yaitu penyusunan data yang dapat diolah dan disajikan secara cepat, akurat dan mutakhir yang memuat data perorangan PNS untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan dibidang kepegawaian.
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur : Matrik Rencana Aksi Pengembangan dan Pelaksanaan Kemampuan Teknis Aparatur Rencana 1
Jadwal Pelaksanaan
Penanggun g Jawab
Alokasi Dana
2007
2008
2009
2010
2
3
4
5
6
7
8
• Surat Edaran Bupati kepada Kepala Dinas/Badan/Ka ntor/ Unit Satuan Kerja. • Akurasi data dari bermacam jenis Diklat. • Tersedianya jenis pelatihan sesuai dengan kebutuhan GG. • Terlaksananya fasilitas pelatihan. • Berapa % pemanfaatan pelatihan yang telah dilatih
Seluruh SKPD Pemkab Barsel
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
√ √ √ √ √
Sasaran
Ket.
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur ¾ Membuat surat edaran kepada masing-masing instansi Kabupaten Barito Selatan tentang proses pelatihan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Barito Selatan. o Menginventarisir jenis pelatihan Teknis Aparatur yang dibutuhkan pada unit kerja untuk GG o Menentukan pelatihan yang diperioritaskan. o Pelaksanaan Pelatihan. o Evaluasi terhadap kemampuan pelatihan
9
BAB VIII PENINGKATAN KESADARAN ANTI KORUPSI DI JAJARAN APARATUR Pemerintah DAERAH DAN MASYARAKAT 1.Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Kesadaran Anti Korupsi Kampanye anti korupsi dimaksudkan untuk mengajak seluruh komponen masyarakat secara bersama – sama memerangi masalah korupsi yang menjadi musuh bersama Pemerintah telah menetapkan langkah – langkah tersebut dengan menerbitkan rambu – rambu aturan berupa : Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN ; Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ; Keppres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah . Beberapa langkah dan kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan Sosialisasi Penyuluhan Hukum anti korupsi ini antara lain : a) Pembentukan Tim Fasilitator b)
Melakukan Bimtek tentang Strategi Pemberantasan KKN
c)
Kerjasama dan peningkatan partisipasi media massa
d) e) f) g)
Peningkatan Kerjasama antara Pemda dengan Penegak Hukum Kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan antara Pemda dengan Penegak Hukum Pendidikan anti Korupsi kepada masyarakat dan aparatur Pemerintahan Penerapan azas transparansi secara optimal
2. Peningkatan kesadaran Anti KKN Peningkatan kesadaran anti KKN di lingkungan aparat Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dimaksudkan agar timbul pemahaman pada diri setiap aparat tentang pentingnya meningkatkan etos kerja serta kinerjanya untuk mengubah perilaku, sikap, dan moral agar terbentuk aparatur negara yang profesional, bermoral dan bertanggung jawab serta disiplin dalam melaksanakan tugasnya.
3. Penanganan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Inpres 5 Tahun 2004 menyebutkan bahwa para Bupati / Walikota diharapkan memberikan bantuan kepada KPK untuk penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan masing – masing. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah dan Masyarakat :
Matrik Rencana Aksi Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Rencana
Sasaran
Penanggung Jawab
1
2
3
1. Pemberian mobilitas public melalui pendidikan dalam peningkatan kesadaran anti korupsi dan perilaku koruptif. 2. Pembinaan akses untuk informasi. 3. Adanya pertukaran informasi masalah korupsi. 4. Meningkatnya jumlah masyarakat dan ormas yang terlibat secara aktif dalam kampanye pemberantasan korupsi. 5. Masyarakat menjadi lebih berani dan kritis menyikapi perilaku korupsi. 6. Monitoring dan evaluasi kegiatan
BANWAS dan Seluruh SKPD Kab. Barsel.
Jadwal Pelaksanaan
Alokas i Dana
2007
2008
2009
2010
K e t.
4
5
6
7
8
9
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
Meningkatkan Kesadaran dan Partisifasi Masyarakat tentang Pemberantasan Korupsi 1. Indentifikasi bentuk sosialisasi dan media kepada masyarakat dan para pegawai. 2. Mengerjakan materi dan sosialisasi baik melalaui web site ,apupun seminar. 3. Menyusun jadwal usulan sosialisasi. 4. Menyusun program pendidikan untuk calon pendidik (TOT). 5. Mengindentifikasi peningkatan kualitas layanan informasi melalui media elektronik (wibsite). 6. Pembahasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
1
2
3
1. Sosialisasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Jumlah yang ikut sosialisasi
2.Slogan-slogan/ tulisan Anti Korupsi di media cetak :
4
5
6
7
8
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
Jumlah slogan/ tulisan
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
3.Iklan Layanan Masyarakat Anti Korupsi melalui media elektronik : • TVRI Kalimantan Tengah • Radio Swasta
Jumlah Iklan Layanan Masyarakat
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
4. Tatap muka / pengarahan bagi PNS pada Dinas/ Badan / Unit Satuan Kerja Kabupaten Barito Selatan. a. Apel pagi / apel siang b. Pertemuan c. Rapat Staf d. Apel pengibaran bendera
Jumlah pertemuan
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
5. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) melalui TOT, Work Shop, Seminar, dan lain-lain
Jumlah terdidik
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
6.Tayangan melalui internet / website Pemerintah Kabupaten Barito Selatan WWW. …………. go.id
Operasionalnya website
Seluruh SKPD Kab. Barsel
√
√
√
√
Pencegahan Korupsi
9
BAB IX PENGEMBANGAN MEKANISME DAN PENGADUAN MASYARAKAT SERTA PENINGKATAN KAPASITAS, KUALITAS KINERJA AUDITOR 1. Penanganan Pengaduan Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam konteks mengontrol atau mengawasi jalannya Pemerintahan dapat dilakukan pada saat perencanaan maupun pelaksanaan. Salah satu bentuk pengawasan oleh masyarakat terhadap jalannya Pemerintahan adalah meminta informasi kepada penyelenggara pembangunan, terutama yang rnenyangkut kepentingan publik antara lain melalui pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program dan lain-lain perumusan keputusan/kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak. Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui institusi yang secara teknis menangani yaitu Badan Pengawasan Kabupaten Barito Selatan merencanakan menyusun Pedoman Penyampaian Pengaduan Kasus TPK dan Pedoman Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Masyarakat. Masalah-masalah yang sekarang terjadi di Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang mengakibatkan belum optimalnya penanganan pengaduan antara lain : a)
Belum terbentuknya tim terpadu penanganan pengaduan
b)
Belum tersusunnya Juklak dan Juknis penanganan pengaduan
c)
Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengajuan pengaduan
Langkah-langkah strategis yang akan dilakukan guna mengantisipasi permasalahan diatas antara lain : a) Membentuk gugus tugas penanganan pengaduan masyarakat secara lintas sektoral; b) Menyusun Pedoman/Buku Juklak/Juknis penanganan pengaduan; c) Sosialisasi eksternal pada masyarakat; d) Menyusun media dan mekanisme standar prosedur pengaduan; e) Mengupayakan penggunaan teknologi informasi berupa e-mail pengaduan.
2. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Auditor Pemerintah Kabupaten Barito Selatan akan menyediakan dana yang cukup untuk bisa mengirim para Auditor/pemeriksa agar dapat mengikuti Diklat-diklat Peningkatan SDM, guna mendukung pelaksanaan tugas para Auditor/ pemeriksa dengan baik, hal ini sekaligus sebagai peningkatan kapasitas bagi Auditor/pemeriksa dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Untuk lebih jelasnya langkah-langkah tersebut maka disusun dalam bentuk matrik rencana aksi Pengembangan Mekanisme dan Pengaduan Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor :
Matrik Rencana Aksi Pengembangan Mekanisme dan Pengaduan Masyarakat Serta Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor. Rencana
Sasaran
Penanggung Jawab
1
2
3
Aloka si Dana
2007
2008
2009
2010
K e t.
4
5
6
7
8
9
√ √ √ √
√ √ √ √
√ √ √ √
Jadwal Pelaksanaan
1. Pengembangan Mekanisme dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Peningkatan Kapasitas, Kualitas Kinerja Auditor. Menyiapkan Juklak Teknis Tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat dari Menpan, diterbitkan oleh Bupati Barito Selatan. Menyusun Sosialisasi Pegawai Penelaah Pengaduan Masyarakat. Menyusun Program Pendidikan dan Auditor. Menyusun Protap tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
oTersedianya Juklak Teknis Tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat yang diterbitkan Bupati Barito Selatan. oTersedianya Jadwal Sosialisasi dan Data Inventarisasi Pegawai Penelaah Pengaduan Masyarakat. oTersusunnya Program Pendidikan Bagi Auditor. oTersedianya Protap tentang Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat.
√ √ √ √
1
2
3
4
5
6
7
8
A.Penatausahaan Pengaduan Masyarakat. 1. Pencatatan a. Data Surat Pengaduan,meliputi : Nomor agenda Tanggal agenda Tanggal surat pengaduan Kategori surat Perihal b. IdentitasPelapor, meliputi : Nama Alamat Kabupaten/Kota Provinsi Pekerjaan Kategori Pelapor
√
√
√
√
c. d. -
√
√
√
√
2.TindakLanjutPengaduan Masyarakat. ¾ Merumuskan inti masalah yang diadukan ¾ Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan. ¾ Memeriksa dokumen dan atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan yang baru diterima. Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan seperti : Klarifikasi, Konfirmasi, Penelitian atau Pemeriksaan, Investigasi untuk membuktikan kebenaran pengaduan. Pemantauan tindaklanjut pengaduan. Pelaporan.
Identitas Terlapor, meliputi Nama NIP/NRP Alamat Jabatan Instansi Terlapor Kategori Instansi Lokasi Kasus, meliputi : Kabupaten/Kota Provinsi
9
1
2
2.Penelaahan dan Pengelompokan Kode Jenis Masalah, meliputi : 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.
Penyalahgunaan Wewenang Pelayanan Masyarakat Korupsi/Pungli Kepegawaian/Ketenagakerjaan Pertanahan/Perumahan Hukum/Peradilan dan HAM Kewaspadaan Nasional Tatalaksana Pemerintahan/ Birokrasi Lingkungan Hidup, dan Lain-lain.
3.Penyaluran a. Banwasda Kabupaten Barito Selatan b. Kejaksaan Negeri c. Bupati 4. Pengarsipan Penyimpanan Dokumen berdasarkan klasifikasi jenis masalah. B. Proses Pembuktian PengaduaMasyarakat Konfirmasi, meliputi : a. Mengidentifikasi Terlapor. Melakukan komunikasi kepada pimpina instansi pelapor
3
4
5
6
7
8
√
√
√
√
1
2
c. d. C.
Mencari informasi tambahan dari sumber lain. Pengumpulan bukti awal. Penelitian / Pemeriksaan, meliputi : a. Menyusun Tim Pemeriksa. b. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan. c. Menyusun Metode Pemeriksaan. d. Menentukan Waktu, Lokasi Pemeriksaan. e. Menentukan Pihak-pihak lain yang perlu dimintai f. Merumuskan HasilPenelitian/Pemeriksaan. g. Perlindungan Hukum Kepada Pelapor dan/ atau Terlapor.
D. Tindaklanjut dan Pemantauan. 1. Terhadap Pelapor a. Apabila hasil pemeriksaan benar,kepala Pelapor disampaikan terima kasih. b. Apabila hasil pemeriksaan tidak benar, kepada Pelapor dijelaskan. 2. Terhadap Terlapor a. Apabila hasil pemerik-saan tidak benar, segera diambil tindakan pengembalian nama baik Terlapor.
3
4
5
6
7
8
√
√
√
√
9
1
2
3
4
5
6
7
b.Apabila hasil pemeriksaan benar, segera mengambil tindakan berupa: 1)Tindakan administratif 2)Tindakan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) 3)Tindakan gugatan perdata 4)Tindakan pengaduan perbuatan pidana 5)Tindakan penyempur-naan manajemen instansi yang bersangkutan. E. Pemantauan 1. Secara langsung a. Pemutahiran Data b. Rapat Koordinasi Teknis c. Kunjungan ke Lapangan Teknis. 2.Secara tidak langsung a. Melalui Komunikasi Elektronik Melalui Surat
√
√
8
9
