PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO-SELATAN PEJABAT NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI DAERAH' NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
PEJABAT/PEGAWAINEGERISIPILDANPEGAWAITIDAKTETAP,
DAN PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABU PATEN BARITO SELATAN
NoMoR
6
TANGGAL
tanuN
2014 PEBRUARI 2014
-
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN\\\ TAHUN
zAlE
BUPATI BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NoMoR
6
Vd
tnHuru 2a14 v'
TENTANG v/ PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYMN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
€
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ?
BUPATI BARTTO SELATAN Menimbang
'.
a"
-
bahwa Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat / Pegawai Negri Sipil dan pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim penggerak
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan,
dianggap belum cukup mengakomodir sesuai dengan
tuntutan organisasi dalam rangka menunjang penyelengaraan otonomi daerah sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
-
b" bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan. ,.
Mengingat
' 1.
Undang - Undang Nomor 2T Tahun l g5g tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalirnantan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1g5g Nomor 72, Tambahan Lembran Negara Republik lndonesia Nomor 1B2A),
2.
r
- Undang Nomor 27 Tahun 2A0J tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Undang
indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g6) ,,
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20A4 nornor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355), '.,-
:aian :*i::a ria,i; \,iirrtrrr *r.15 : iiJtl*{ ,j*:ij* f,,rr 7}7,:_, 1.i i iaid r: 3 n T* r; g il ri
T*ir.l tliir l;ii;tj1 :a:r. {15!ij2::Ii
^i
2
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AA4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a4AQ; v'
E
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20Ag tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a4; ,/ 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OA4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438); 7.
Undang-Undang Nomor
-'
12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ZAA4 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234); B.
Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OA5 Nomor 140, Lembaran Negara Republik lndonesia 457A)', .r'
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AA7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20AT Nomor 82 , Lembaran Negara Republik lndonesia 4737); ,/
/
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20A7 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44738 ); ,-"
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2A1A Nomor 12Sj; v, 12.
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor '18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
v,.
.y
3
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 200G Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahu 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi PejabaUPegawai Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Di
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun zAU tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; MEMUTUSKAN
:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SEIATAN NOMOR 1
TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI
PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEMH. PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTEFUMN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN Pasal
I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2A|[ tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan fegawai Tidak
Tetap, Pengurus dan Anggota Tim penggerak pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun zAfi Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3g Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun ZOlg Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, pimpinan dan Anggota Dewan Peruvakilan Rakyat Daerah, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak T9tap, Pengurus dan Anggota Tim penggerak pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bariio Selatan, diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan BAB I Pasal 1 ditambah angka 29 dan 30 sehingga sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan
:
berbunyi
4 1.
Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Selatan;
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta unsur perangkat daerah sebagai Peyelenggara Pemerintah Daerah;
3.
Pejabat Negara adalah Bupatidan Wakil Bupati Barito Selatan;
4.
Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik lndonesia.
5.
Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
o.
Kepala Pusat AKLN adalah Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
7.
Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
-
pokok Kepegawaian;
8.
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
L
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah seluruh jajaran dalam Pengurus Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan.
10. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Tidak Tetap, atau Pejabat lainnya yang
disamakan baik secara perorangan maupun secara bersamaan dari tempat kedudukan ketempat yang dituju; 11. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Keluar Tempat kedudukan dengan tujuan ke kecamatan / desa / kelurahan yang ada dalam Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang jaraknya sekurang kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kilometer dari batas kedudukan;
-
12. Pejalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas ke luar tempat kedudukan dengan tujuan daerah provinsi / kabupaten I kota diluar wilayah Kabupaten Barito Selatan; 13.
Surat Permohonan lzin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabaUpegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan pimpinan serta anggota DPRD, Pengurus dan anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang di berikan hak, wewenang dan tanggungjawab dalam jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang Undangan;
-
15.
Pengendalian Perjalanan Dinas adalah upaya yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan Perintah Perjalanan Dinas dalam rangka efisiensi dan efektivitas belanja Perjalanan Dinas;
16.
lzin Pemerintah adalah izin Presiden atau Pejabat yang ditunjuk oleh Presiden terkait perjalanan dinas ke luar negeri.
17. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabaUpegawai lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Pimpinan/Anggota DPRD Kabupaten dan TP-KPP yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
5
18.
Exit pennit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi
untuk
meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas. 19.
Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
24. At Cost ( Biaya Riil Peraturan yang sah;
) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan
bukti
21. Lumpsum adalah uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya; 22. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
23. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya di sebut SPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil Pegawai Tidak Tetap, Pimpinan serta Anggota DPRD, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak PKK Kabupaten Barito Selatan untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas;
24. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas; 25. Tempat kedudukan adalah tempat / kota kantor / satuan kerja berada; 26. Tempat bertolak adalah tempat ketempat tujuan; 27.
/
kota melanjutkan Perjalanan Dinas
Tempat tujuan adalah tempat / Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
28. Detasering adalah Penugasan sementara waktu. 29. Tenaga Fungsional Auditor adalah jabatan teknis fungsional yang tidak tercantum dalam struktur organisasi yang fungsinya sangat diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas pokok organisasi sesuai dengan tingkatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 30.
2.
Tenaga Ahli DPRD adalah pakar atau tenaga ahli atas usul DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD untuk memberikan saran/ pertimbangan terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan
ll
Ketentuan BAB Pasal 2 Ayat (2) dan sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut :
(3) diubah pada
lampirannya,
BAB II PRINSIP PERJAIANAN DINAS Bagian Kesatu Pasal 2
(1) Khusus untuk camat, SPT/SPD dalam daerah dalarn wilayah kecamatannya dapat langsung ditandatangani oleh camat yang bersangkutan dengan rnemperhatikan ketentuan sebagaimana pasal 2
6
dalam (2) Format Surat Perintah Tugas (SPT) sebagaimana tercantum Larnpiran I Peraturan BuPati ini dalam (3) Fonnat Surat Pe{alanan Dinas (SPD) sebagairnana tercantum Lampiran ll Peraturan BuPatiini.
3.
Ketentuan BAB ltl Pasal berbunyi sebagai berikut
3 ayat (1) ditambah huruf e, sehingga pasal 3
:
BAB III
KEWENANGANDANTATACARAPERJAISNANDINAS Bagian Kesatu Kewenangan Pasal 3 Negeri (1) Perintah Perjalanan Dinas Bagi Pejabat -harusNegara, Pejabat / Pegawai memperhatikan hal-hal sebagai Sipit Orn F6gr*ai Tidak Telap berikut: a. Perintah Perjalanan Dinas hanya diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam wilayah jabatannya' b. pejabat ylng berwenang sebagaimana dimaksud huruf a adalah Kepala Bigi pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. .. c. Kepala S(pb ielaku'Pddapat memberi mandat kepada KPA untuk menandatangani SPT / SPD Pengguna Anggaran menandatangani SPT/SPD d. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu mendapat kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran' diberikan e. Khusus untuk Tenaga nntiOpRD Perintah Perjalanan Dinas persetujuan mendapat dahulu oleh Sekretaris DPRD ) dengan terlebih dari Ketua DPRD (2) Bupati berwenang menandatangani SPTISPD untuk Bupati, Wakil Bupati' Sekretaris Daera-h Kabupaten Barito Selatan, Kepala SKPD.dan Ketua Tp- pKK untuk luar daerah, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh kepala SkpO masing - masing dan untuk TPPKK ditandatangani oleh Ketua TP-PKK' (3) Dalam hal Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat, maka
[16"
penandatang;nln SPT/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh Wakil Bupati. (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT/SPD Kepala SKPD (5) Ketua DPRD berwenang menandatangani sPT untuk Ketua, wakit Ketua dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan. (6) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat maka wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani sPT Anggota DPRD' (7) Wakil Ketua DPRD benryenang menandatangani_!!T anggota DPRD' apabila memang ada kesepa[atan pimpinan DPRD atau pelimpahan wewenang dari Ketua DPRD.
4.
Ketentuan BAB V Pasal 23 huruf b, c, d dan e diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :
7
BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
Bagian Kedua Tata Cara Perjalanan Dinas Pasal 23
Tingkat Perjalanan Dinas Pejabat Negara Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) digolong dalam 7
(Tujuh ) tingkatan yaitu : a. Tingkat A adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TPPKK. Anggota DPRD dan Tenaga b. Tingkat Untuk Pejabat Eselon Auditor Utama Fungsional c. Tingkat C Untuk Pejabat Eselon lll/Golongan IV Pengurus inti PKK Kabupaten Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga FungsionalAuditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya d. Tingkat D Untuk Pejabat Eselon lV/ Ketua Pokja Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda. e. Tingkat E Untuk Golongan lll, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama Tingkat F Untuk PNS Golongan lllPTT Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana. g. Tingkat G Untuk PNS Golongan l/ PTT berijazah SD dan SMP.
ll,
B
/
/
/
f. 5.
Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b menjadi c dan c menjadi b, serta ayat (3) dan (4) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut: Pasal 35
(1) Biaya Perjalanan
Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri
terdiri dari: a. Uang Harian meliputi uang makan, uang saku dan uang transport
b.
c.
lokal. Uang transport (menggunakan biaya riil). Uang Penginapan (menggunakan biaya riil).
(2) Biaya Perjalanan
Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri
dan Perubahan terhadap pelaksanaan Biaya riil,
(3)
(4)
1.
sebagaimana Bupati ini. tercantum dalam Lampiran Vl, Vll dan Vlll Peraturan Klasifikasi Fasilitas dan kelas transfortasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b, bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota TP-PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran lX Peraturan Bupati ini. Klasifikasi Fasilitas dan Kelas Penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf c, bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota TP-PKK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Xll Peraturan Bupati ini
Ketentuan diantara Pasal 41 dan 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 418 yang berbunyi sebagai berikut:
6
Pasal 418
Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 APril 2A14 Pasal ll Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan _Peraturan Agar setiap 'dengai penJmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito BIpati ini Selatan. Ditetapkan di Buntok ;al '.i Pebryari 2014
f
di Buntok
I t3 Pebruari 2414 DAERAH N BARITO SELATAN
l*f ITA AERAH KABUPATEN BARITO SElSTAr'l NOMOR 6
\...
rx. {
.TAH"
:j
LAUlPlRAlii
i :
PERATURAN BUP,qTt BARTTO SELATAN
NOMOR
:6TAHUN201a : i? pi3RUA=! ?ti4 rENIA.|'!G : PERUB*rHAru K.IDUA ALAS pEHAiunAg\t LtupA'ii LtAFiiro $=LArAFJ r'iCIfvla)ft i lAHUld:0?:j TEi\j-fAF]Li pF,fi'jALAiijA.N ilt&jiS EA.GI pEjABAl-
TA|.IGGA!_
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA.ERAH' PEJABAT/ PEGA"WAI NEGERI SIPIL DAN PEGAT/VAI TTDAK TEIIAP, PENGURU.S DAN AidGGeTA TIrd F=I.I$GFFiI\FI PE|\TBERDAY&cN DAI{ KESEJAi-{rER,qAN KELUARGA Dt LTNGKUNGAN PEfuiERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
n{rr i--=-__?=
E -:=: iiit\iAii
Lembaran Kode
No ii-.*---; Mr
r
ke
:
:
tua
SURP{T PERIfi{TAH TUGAS Fiepuii.lsa;': i''{eni*ri **i;r'l'l i'ieg** i'j**'r*r 'i f T*hi;* i*'l'i ie*ia;-;g pecgi?Ei1 Fe;j;*;.:an *ir;*s Luar Negeri Bagi PeiabauPegari*ai di Lingkungan Departemei Dalam negeri, iemerintan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD pehksanlan pei;alanan Dinas. ',NomJr 2. Peraturan Menteri lndonesia 1fitp$R.o5t2a12 tentang .Keuangan Republik Pelialanan Dinas Delam Neger! Bagi pe=iabat Negara, pecawsi Neger! aan pegawai ridak Tetap"
J.
Peraturan Bupati Barito seiatan Nomcr ....... Tahun 2014 Tentang Feruhahan Kedua atas
Peraturan Bupati Barito Selaian Nomor 1 Tahun 2013. tentang periitanan Dinal o"lireianat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dairan, pegawai N"glri, p"g1;*"i
Ticiak
retap, Tim FengselalPernberdayaan dan Kesejahteraan K6iuarga eii
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan
Lingirungan
MEMERINTAHKAN: --=-.=_.i_ rauiiL:uLi
i. i:__i.i;i-i-;; r.J,F
pangxat I Gotongan Jabatan
Untuk
'i.
Lan':a Fenugasail.
pelaksanaan tugas tersebut. !. lt{efaOarkan kepada Pejabat setempat mengenai f. ltei3no.rran hasitpetaksanean tugas kepadJ pejabat yang - mernbE*
inidilaksanakan dengan penuh tanggungiawib. 5' 'A'pabila terdapat kekeliruan dalam peneinitan' .Surat Perintah Tugas perbaikan sebagaimana mestinya.
Dikeluarkan diBuntok Pejabat yang berwenang
ini ekan
diadakan
10
LAMPIRAN
II
:
PERATURAN BUPATI BARITO SEL,qTAi\J TAHUNzO14 NOMOR PEBRUARI2Ol4 TANGGAL
: 6 : 1? :
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BI"'PATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPTNAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. PEJABATI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Koe_ pth,Ag Lembaran ke kode No Nomor
$URAT PERJALANAN DINAS 1.
Pejabat yang memberikan Perintah Nama Pegawai yang diPerintah
5.
a. Parrgkat dan Go{orrgan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 tahun 1997 b. Jabaian
c.
tl.
Gaji Pokok
d. Tingkat menurut Gol. Perialanan 4.
d.
d.
Maksud Perjalanan Dinas
Alat angkut yang dipergunakan o_
7.
o.
a. Tenipat Berangkai
a. Buntok
b. Ternpat Tujuan
b.
Lamanya Perjalanan Dinas a. Tanggal Berangkat
a.
b. Tanggal Kembaii / tiba
b.
Tanggal
Pengikut: Nama
lahir i
keterangan
I
Y.
10
Pembebanan Anggarari
a. lnstansi
a.
b. hllata Anggaran
b.
Keterangan Lain
-
Iain
Dikeluarkan di Buntok Pada Tan99a1 ..... .............. 20.........
Pejabat yang berwenang
(
..
)
11
Dari
Berangkat ( Tempat Kedudukan
:
)
:
Pejabat yang berwenang,
(Nama Pejabat)
NtP. ........... Titra
di ianggal
Fada
:
:
Pada
Tanggal
.
l'repala
Kepala
...,)
Tiba Pada
di tangqal
Berangkat
'.
Ke:
:
dari
Kepala
Kepala
dari Pada Tanggal
Tiba di
Berangkat
:
Kepa!a
Kepaia
tanggal
:
Ke:
Pada tanggal
Pada
:
:
Telah diperiksa, ciengan keteranqan bahwa perjalanan tersebut cliatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata - mata untuk kepentingan jabatan dalanr waktu yang sesingkat - singkatnya, SEKRETARIS OAERAHIKEPALA SKPD/ Pejabat iain yang ditunjuk,
(Nama Pejabat)
Vl. Catatan Lain - lain vlt. PERHATIAN Pejabal yang bewenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Pe$alanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan Bertanggung .iawab berdasarkan Peraturan peraturan Keuangan Negara apabila Negara Mendapat rugi akibat kesalahan, I
kealpaannya.
t2 LAI,4PIRAN
iX :
PERATURAN BUPATI BARITO SEtATAhi NOMOR ., (' TAHUN 2014
TANGGAL TENTANG
. PEBRUARI 2CI14 : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIIV1PINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI $IPIL DAN PEGAWAI TIDAK
TETAP, PENGURU$ DAN ANGGOTA TI'Tfl
PENGGERAK PE|\NBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEft/iERI NTAH KABUPATEN BARITO SELATANI
FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DPRD DAN KELUARGA MODA TRANSPORTASI
TiNGKAT l''lo.
PEJABAT NEGARA
1
PERJALANAN DINAS
PESA\A/AT
UDARA
KAPAL LAUT
APIIBUS
KERETA
?
4
5
o
A
Eksekutif
LA!NYA 7
Bupati, t//akil Bu pati, 1.
Pimpinan DPRD dan Keiua Tim Penggerak PKK
VIP/ Kelas
I
A
Eksekutrf
Sesuai Kenyataan
Kabupaten
FAE
l{o
I
LITAS TR,ANS PORTASI BAGI
ESELOI.i, PA{"IGKATI GOLONGAN
PE
JABAT/P EGAWAI DAN KELUARGA fu4ODA TRANSPORTASI
TINGKAT PERJALANAN DINAS
PESAWAT UDARA
KAPAL LAUT
KERETA APIIBUS
LAiNYA
L+
5
o
7
1
2
a
1
Eseion ll, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama
B
Ekonomi
Kelas I
B
El<sekutif
Sesuai Kenyataan
2
Eselon ili dan Golongan iVi Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Barito Selata n, Tenaga Fungsional Auclitor Madya seria Pengavras Pemerintah lrladya
C
Ekonomi
Kelas
1l
A
Eksekutif
Sesuai F.enyataan
D
Ekonomi
Kelas ii
B
Ekonomi
Sesuai Kenyaiaan
E
Ekonomi
Kelas lll
B
Ekonomi
Sesuai Kenyataan
SLTA Dipioma dan Saryana
F
Ekonomi
Kelas lV A
Ekonomi
Sesuai Kenyataan
Golongan l/ PTT Berizasah SD dan SLTP
r:
Ekonomi
Kelas iV B
Ekonomi
Sesuai Kenyataan
Eseion lV / Pengurirs lnti TPPKK Kabupaten, Tenaga Fungsiernal Auditor Muda sefia Pengarrras Perneriniah i'.,{uda
Goionqan Ill/ Ketua Pokja dan Anggota TP-PKK Kabupaten, 4
Tenaga Fungsionai Auditor Peftama seda Pengawas Pernerintah Peftama
5
t)
Goiongan ll/ PTT Berizasah
ffi
{s
N
W
13
LAMPIRAN XII
:
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
: 6. tnnuN Z01t : ,Ig PEBRUARIzgf
NOMOR
TAryGGAL TENTANG
:
4
PERUBAHnT xeoun ATAs-pERATURAN BupATr BARrro NOMOR f TAHUI{ 2013 TENIANE PriJNrAiliii O'UES BAGI 'ELATAN PEJABAT *,EGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTN OiWNr.I'PENWNXI.^N RAKYAT DAERAH. PEJABATi PECNWA TUEESNI_SrFii'PNru PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS
gNN AT.ICEOiN* TIM f Effi F [HtIffirXtXffi*ALE Sg;[n uARen o r
PENGGERAK rrd [u,idn *r
r_
r
FASILITAS OAN KEI.AS PENGINAFAN BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP. FENTEUNUd PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPLIL, TJ,iIIAruCGOTA TIM PENGGERAK PEM ts ERDAYA.AN KES EJATiTER.A,AN KEL {,JARGA ?$ry -CiiJ DI LING KU NGAN PE MERIN TAI"I PETEN BARITO SELATAN JABATANI NO
STATUS KEPEGAY/AIAT\.I
1
TINGKAT FER.JALAN
AN DIi!AS
FASILiTAS HOTEL
3
t,
)
KELAS
LAINNYA
q
a L,
tlegar?
.,_--A
Bintang
Deiuxe
L-iryra
B
Bintang Empai
Deluxe
Sesuai Kenyaiaan
i50 000,-
Kecanratan/Kellirahan/Desa Rp 1S0.00C,_ Luar Negeri Rp. 1.200 C00 -
d;;
lbu Kota Negara, lbu Kota provinsi l(ab/K.oia
Tenaga Ahti
Luar Kalimantan Rp. g00.000,-
DPRD l(abupaten Barito Selatan. Tenaga Fungsional Auditor lrladya serta Pengarvas Perneriniah
Bintang
Standar
Tia-
Jbu i(r:ta Provinsi/ Kabirpaten/Kota Kalimantan Rp. 500 000,_
Sesuai Kenyataan
Kecamatan/KelurahaniDesa Rp. 1S0 00ij
Eselon lV / PengurLrs inti TP-PKK Kabupaten, Tenaga Fungsionai
Audiior [,riLrda serta Pengawas
]bu Kgtt Negara, lt;u i(oia provinsrlKab/Kota Luar I(alimantan Rp 700 000 D
Brntano
Dua
ru Kota Provinsji i(abupaten/Kota
i
,
Standar
K alrmantan Rp. 40C 000
SesL;ai
_
Kenyataan
j
KecamatanlKeluranan/Desa
:
L.uar Negerr
t-_-__ l-
Pemerintah Muda Golonsa,nl ly-Ketua Pokja cian
Ep
1
Rp..1 50. 000,_
2C0 000,_
I
rnu i{ot, ,rr*"r,0*",K"*, liil,:i: Llrar Kairmantan ^"ga,-a Rp SCO 0C0
Anggota Tp-
trKK Kabupaien, Tenaga Fungsional Auciitor Perlama serta Pengauras Pemerintah Pertama
-
Luar i\iegeri Rp. i.200.000,_
tu1adya
5.
IUL,
Ro i ?fi1: cxn
Sesuai Kenyaiaan
Golongan IV /
4.
(Rpt
,i
Fungsional Auciitor Utaina
3.
Mengg;;ri*;
Rp.
Anggota DpRD dan Tsnsgg
Eselon lil
(Apabita Iidak
-_
L)
,,?r-n9,: LUai' |(alilnantan
Pimpinan DpRD dan i(etr-ra Tirn ilenggerak pKK l{abupaten
Fcal^n
TUJUAT\I DAN JUtvtLAH FAKTOR
3Aa/o
Fasrijias Fengrnapan;
Bupati, Vr,;akil Bupati, 1
:EMFAT
PEilcALt
_
E
Bintang
I I Standar
Sesuai Kenyataarr
tbu Kota provinsi/ r
Rp i.200.000,_
Rp. I 50. C0C,-
L4
JABATANI
I'i0
STATUS
KTPEGAWAiAN
Til\]GKAT PIRJAL,AN AN DINAS 3
1
FASiLITAS HOTEL
I(ELAS
LAINNYA
c
tl
TEITPAT TUJUANI DAN JUh4LAH FAKTOR PENGALI 30% (Apai:iia Tidak Menggunakan Fasiiiias Penginapan)
(Rpi 4
7 lbLr Kota Negara, lbu Kota P ravi n si/ Kab / {,ota Lu ar i(alimantan Rp.
350 000,Golongan iii 0
PTT Berizasah *qLTA, Dinioma dan Sarlana
F
i,fielati
Siandar
Sesuai Kenyataan
lbu Kota Pro,.,insi/ i(abupatenll(ota Ka{i,ranran Rp 300 0C0 Kecamatan/KelurahanlDesa Rp 150 000 Lua;'Negeri Rp. 1.200.000 lbu Kota Negara, Ibu Kota Luar Kalimantan Rs.
? rovinsi l\.ab I K.cta 3C0.000 -
Golongan li PTT 7
Berizasah SD dan SLTP
Iv]eiati
Standar
Sesuai Kenyataan
lbu l(ota Provinsi/ KabupatenlKota Kalimantan Rp 250.00C l(ecamataniKelurahan/Desa Rp. 1 50 000,LLrar I'Jegei'i
Rp 1.200.C00,-
