Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Per 31 Desember 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah 1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Latar Belakang (3)

4.

Latar Belakang (4)

5.

Latar Belakang (5)

6.

Jenis-jenis Hibah

7.

Jenis-jenis Hibah (2)

8.

Klasifikasi Hibah

9.

Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah

10.

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)

11.

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)

Bagian 2 Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri 12.

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

13.

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

14.

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor

Bagian 3

Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK 15.

APBN 2011–2016

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah 16.

Perkembangan Pendapatan Hibah

17.

Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya

18.

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya

19.

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

Bagian 3b Perkembangan Realisasi Belanja Hibah 20.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)

21.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)

Bagian 3d Opini BPK 22.

Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 4

35.

Frequently Asked Question (1)

Ekstra Slide

36.


23.

Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung

37.


24.

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)

38.


39.


25.

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)

40.


26.

Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury)

27.

Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury)

28.

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury)

29.

Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)

30.

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)

31.

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

32.

Mekanisme Belanja Hibah (1)

33.


34.



Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah


Latar Belakang (1)  Definisi Hibah 

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

 Tujuan Penerimaan Hibah mendukung program pembangunan nasional; dan/atau  mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. 

 Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam

postur APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)  Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:   



Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of information); Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence of new actors on the global stage); Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways and means of knowledge transfer); Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara horizontal terhadap tantangan pembangunan.


Latar Belakang (3)  Tujuan Pengelolaan Hibah 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)

 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1) 

Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsipprinsip sebagai berikut: 

 



Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsipprinsip pemanfaatan hibah.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (4)  Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2) 

Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Prinsip Ownership Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya serta mengendalikan kelanjutannya;



Prinsip Harmonisasi Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM);



Mutual Accountability Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;



Aligment Mengadopsi sistem lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran dan pencairan, maupun pelaporannya;



Result Based; Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat dimonitor, review dan pengawasan.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (5)  Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019 Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global, yang diantaranya ditujukan untuk: 

      



Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan; Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building); Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge); Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).


Jenis-jenis Hibah  Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari: 

Hibah Terencana/DRKH 



Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah(DRKH)

Hibah Langsung/Non DRKH 

Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

 Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari: 

Hibah Melalui KPPN 



Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN

Hibah Tanpa Melalui KPPN 

Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN

 Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari: 

Hibah Dalam Negeri 



Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan

Hibah Luar Negeri 

Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI, Perorangan


Jenis-jenis Hibah (2)  Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari: 

Hibah Uang 





Hibah Barang/Jasa 





Uang Tunai Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN Uang untuk Membiayai Kegiatan Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah penerima hibah. Barang Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN Jasa Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

Hibah Surat Berharga 

Hibah yang diterima Pemerintah yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan


Klasifikasi Hibah HIBAH

Jenis Hibah

TERENCANA/DRKH

LANGSUNG/NON DRKH

Penandatangan Hibah

Menteri Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga

Pencairan Hibah

KPPN/BUN

Bentuk Hibah Dokumen Pertanggungjawaban Cara Penarikan

UANG

NPH, WA,NOD

LC, DP, REKSUS, RKUN REIMBURSEMENT

NON KPPN/BUN

UANG

BARANG/JASA

SP2HL, SPTMHL,SPTJM REKENING KORAN

•BAST, SP3HLBJS •MPHLBJS, SPTMHL

LANGSUNG KL Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan Hibah Jenis Hibah

Pencairan

T y p e

Terencana (DRKH)

1

x

2

x

x

3

x

Langsung (Non DRKH)

Melalui KPPN (On Treasury)

Tidak Melalui KPPN (Off Tresury)

x

4

x

x x

5

x

x

6

x

x

7

x

x

Alternatif Pelaksanaan

Bentuk

DRKH - On Treasury

Uang untuk Membiayai Kegiatan

DRKH – Off Treasury

Uang untuk Membiayai Kegiatan

Ket

Barang dan Jasa Uang untuk Membiayai Kegiatan Non DRKH – Off Treasury

Barang dan Jasa Uang untuk Membiayai Kegiatan

Barang dan Jasa

Diteruskan kepada Pemda (SKPD)


Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (1)         

    

Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah; Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain; Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah; Peraturan Menteri Keuangan No 246/PMK.06/2014 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 87/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.08/2014 tentang Pelaksanaan Belanja Hibah ke Pemerintah Asing/Lembaga Asing Peraturan Menteri Keuangan No 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah (2)  Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;  Peraturan Menteri Keuangan No 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang  Peraturan Menteri Keuangan No 162/PMK.07 /2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan No 155/PMK.07/2016 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana  Peraturan Menteri Keuangan No 135/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pengembalian Dana Kepada Pemberi Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri  Peraturan Menteri Keuangan No 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN  Peraturan Menteri Keuangan No 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindah tanganan BMN


Bagian 2 Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri


Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

APBN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI KL

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RKA - KL

RA - BUN

Kantor Pusat (KP)

Kantor Daerah (KD)

Dekonsentrasi (DK)

Tugas PembanTuan (TP)

Mendanai Urusan Pusat

Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH)

Belanja Belanja Belanja Hibah DN Subsidi Lain – Hibah LN (On Granting) lain

Mendanai Urusan APBD

Dilaksanakan oleh Pemda

Mendanai urusan pusat yang Dilaksanakan di Daerah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

Pemerintah Daerah Lain

Hibah Perorangan/ Swasta

Pendapatan Hibah APBN yang berasal dari Belanja Hibah APBD

Pemerintah Pusat/ APBN

Belanja Hibah APBN ke LN

HIBAH LUAR NEGERI

Pemerintah Daerah/ APBD

HIBAH

Belanja Hibah ke APBD

BUMD

Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri

Penerimaan DN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor Bilateral Technical Agencies : JICA, DFAT, USAID, GIZ CIDA, KfW, MCC, DFID, etc

Multilateral Agencies : WB, ADB,IDB, EC, GFF, GAVI, etc

Foreign Governments : Germany, USA, Japan, China, Australia etc

UN Agencies : UNDP, WHO, UNFPA, FAO, UNICEF, WFP UNAIDS, etc

Regional Org. : ASEAN, APEC, etc

TECHNICAL COOPERATION

Partner of Development Corporation

Type of Cooperation

TECHNICAL ASSISTANCE (Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar

FOREIGN GRANT

Type Activities

Type Funding Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK


APBN 2011–2016 [ Triliun Rupiah ]

LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Barang # 2. Belanja Modal # 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Belanja Hibah - Dalam Negeri (On Granting) - Luar Negeri 6. Belanja Bantuan Sosial # / II. Transfer Daerah C./ Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu)

2011 1.210,6 1.205,4 5,2 1.295,0 883,7 124,6 117,9 93,3 295,3 0,3 0,3 0,0 71,1 411,3 8,9 (84,4) 130,9 46,6

2012 1.338,1 1.332,3 5,8 1.491,4 1.010,6 140,9 145,1 100,5 346,4 0,1 0,1 75,6 480,6 (52,8) (153,3) 175,2 21,9

2013 1.438,9 1.432,1 6,8 1.650,6 1.137,2 169,7 180,9 113,0 355,0 1,3 1,3 0,0 92,1 513,3 (98,6) (211,7) 237,4 25,7

2014 1.550,5 1.545,5 5,0 1.777,2 1.203,6 176,6 147,3 133,4 392,0 0,9 0,8 0,1 97,9 573,7 (93,3) (226,7) 248,9 22,2

2015 1.508,0 1.496,0 12,0 1.806,5 1.183,3 233,3 215,4 156,0 186,0 4,3 4,2 0,0 97,2 623,1 (142,5) (298,5) 323,1 24,6

2016 1.555,9 1.546,9 9,0 1.864,3 1.154,0 259,6 169,5 182,8 174,2 7,1 7,1 0,0 49,6 710,3 (124,9) (308,3) 334,5 26,2

Catatan: #) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah


Perkembangan Pendapatan Hibah [ Triliun Rupiah ]

Sumber: *) Tahun 2010 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) Tahun 2015 LKPP (DJPB – Kemenkeu) Tahun 2016 KHP – LKPP (DJPB – Kemenkeu)


Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya [ Triliun Rupiah ]

Sumber Hibah Realisasi DN Realisasi LN Total Penerimaan Hibah Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

2011 0,38 4,85 5,23

2012 0,95 4,85 5,79

2013 1,63 5,35 6,97

2014 1,17 3,90 5,07

2015 9,64 7,90 17,55

2016 6,60 5,43 12,03


Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya [ Triliun Rupiah ]

Tahun

Pagu APBN

Melalui KPPN

Tidak Melalui KPPN

Jumlah

2011

4,66

3,82

1,41

5,23

2012

0,83

4,24

1,55

5,79

2013

4,48

3,66

3,31

6,97

2014

2,33

2,85

2,23

5,07

2015

3,31

1,45

16,09

17,55

2016

1,98

1,23

10,80

12,03

Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)


Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya [ Triliun Rupiah ]

Uang Barang Jasa Total

2011 4,54 0,18 0,52 5,23


2012 4,13 0,76 0,90 5,79

2013 4,53 0,70 1,75 6,97

2014 2,95 1,13 0,99 5,07

2015 11,97 3,37 2,20 17,55

2016 8,99 1,38 1,66 12,03


Bagian 3b Perkembangan Realisasi Belanja Hibah


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1) [ Triliun Rupiah ]

2012

2013

Penerima Belanja Hibah

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Pagu

0,43

1,79

2,35

2,85

6,08

8,90

Luar Negeri

0,02

0,00

0,01

0,07

0,04

0,01

Dalam Negeri

0,28

0,08

1,29

0,84

4,22

7,12

Total Belanja

0,30

0,08

1,30

0,91

4,26

7,13



Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2) Tahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting) Penerima

Belanja Hibah Luar Negeri

Realisasi

Penerima

Realisasi

2011

Pemerintah Daerah

Rp 280.108.798.355 Pemerintah Palestina

Rp19.999.999.998

2012

Pemerintah Daerah

Rp

Rp

2013

Pemerintah Daerah

Rp1.293.247.172.580 Pemerintah Myanmar

Rp 9.709.000.000

2014

Pemerintah Daerah

Rp 835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir

Rp33.416.506.069

75.079.293.554

---

2.Indonesian Muslim Association

-

Rp34.545.000.000

in America Maryland 3.Pemerintah Suriah, Serbia, Rp 3.731.400.000 Bosnia Herzegovina dan Palestina 2015

Pemerintah Daerah

Rp4.218.053.910.693 1.Organisasi internasional NECDO Rp 5.000.000.000 2.Indonesian Muslim Centre of

Rp 5.000.000.000

Queenstand LTD

2016

Pemerintah Daerah

3. Pemerintah Palau 4. Pemerintah Palestina

Rp12.501.375.000 Rp14.065.000.000

5. UNOCHA

Rp 7.036.719.000

Rp7.116.803.667.130 Pemerintah Laos

Rp13.114.000.000 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3c Opini BPK


Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015 Tahun

Opini

2008

Tidak Memberikan Pendapat

2009 - 2011

Wajar Dengan Pengecualian

2012

Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas

2013

Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini LKBUN*

2014


2015


2016


*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4 Ekstra Slide


Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung Jenis Hibah

Hibah yang Direncanakan

Perencanaan • Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)

•Tanpa DRKH

Hibah Langsung

Grant Agreement • Menteri Keuangan Cq DJPPR

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa

Penganggaran

Pelaksanaan dan Pencairan

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA;

• Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3

2.

Barang dan Jasa: Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi

 BAST-SP3HL BJS

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA (dapat direvisi sewaktuwaktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,dan Belanja dapat mendahului DIPA);

• Tender dan KPBJ • Pencairan Off Treasury;

Barang dan Jasa : Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi;

 BAST - SP3HL BJS

2.

• Pertangungjawaban : Uang – SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury) Type 1 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan ke Bappenas dan menyiapkan readiness criteria

Bappenas menilai kelayakan dan kesiapan proyek dan menyusun Daftar Kegiatan (DRKH)

Negosiasi/ Penandatanganan

Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran ke Kemenkeu

Kemenkeu menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan ke DPR

Pelaksanaan

K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak

K/L melaksanakan pencairan dana hibah ke KPPN

Pelaporan Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan NoD dari donor

KPPN menerbitkan SP3 berdasarkan NoD

DPR menyetujui APBN

K/L dan Kemenkeu menyusun DIPA

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SP3


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury) Type 2 Perencanaan




Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan permohonan Ijin pembukaan rekening ke Kemenkeu


KPPN menerbitkan SPHL

Kemenkeu menyampaikan ijin pembukaan rekening

K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan SPHL dari KPPN


K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN

Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury) Type 3 Perencanaan



Negosiasi/ Penandatanganan Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

Pelaksanaan

K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor register

K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang bersumber dari hibah ke DJPPR (SP3HL-BJS)

Pelaporan

KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan MPHL-BJS dari KPPN

Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS

K/L mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (MPHL-BJS)

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan MPHL-BJS


Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury) Type 4 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan/proposal ke Donor


Penganggaran

Pelaksanaan

KL melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement dengan Donor




K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran





Pelaporan

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)



Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury) Type 5 Perencanaan




Pelaksanaan



Pelaporan



Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS




Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 6 Perencanaan



Penganggaran






Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menunjuk BPP dan PPK di Daerah

PPK melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak, BPP mencairkan dana hibah

PPK dan BPP membuat laporan kepada K/L

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)





Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 7 Perencanaan




Pelaksanaan

Pelaporan



K/L membuat BASTO dengan Daerah


Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HL-BJS





Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada APBN

APBD Belanja Operasional

Belanja Hibah

Transfer Dana

Laporan Penggunaan Dana ke Pemda

Pendapatan Hibah LKPP

Laporan Keuangan

KPUD/ BAWASLU

Register

Revisi DIPA

SP2HL

SPHL

KPPN

Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada : a.

Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada;

b. Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1) 1. Penyediaan Belanja Hibah DJPPR Menteri Keuangan

DJA 1 Menyampaikan Rincian Alokasi Anggaran Hibah Pemerintah/ Lembaga Asing

PPA

Kementerian / Lembaga

KPA

Menyampaikan alokasi ke K/L terkait, dan meminta agar K/L menyampaikan RAB dan KAK

Menyampaikan RAB, KAK dalam rangka transfer dana hibah

2a

2c

3

2b

Menetapkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengusulkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengesahkan DIPA

6

Mengajukan RDP dilampiri dokumen RAB, KAK dan SPTJM ke DJA

5

2d Menetapkan PPK dan PPSPM

Menyusun RDP dilampiri RAB, KAK dan SPTJM yang ditandatangani KPA

4 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2) 2. Pencairan Belanja Hibah DJPPR DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA 1 Memberitahukan DIPA Hibah ke Pemerintah/ Lembaga Asing ke K/L terkait

6 Proses revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

5 Pengajuan revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

Memproses SPM dalam rangka pencairan hibah ke Pemerintah/Lembaga Asing

3

2 Menyampaikan surat permintaan pencairan belanja hibah dengan dilampiri : SPTJM, Surat Keterangan Rekening Penerima Hibah, dan Rekening Koran Penerima Hibah.

4 KPPN Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D


Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3) 3. Pelaporan Belanja Hibah DJPPR

DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA

Bertanggungjawab atas transfer dari kas negara ke rekening Pemerintah/ Lembaga Asing penerima hibah

Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian output

Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah


Frequently Asked Question (1)  Mengapa setiap perjanjian hibah harus diregistrasi? Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Pasal 74 ayat (3) diatur bahwa untuk setiap perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian hibah wajib diregistrasi oleh Kementerian Keuangan

 Apa persyaratan pengajuan nomor registrasi hibah?  Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk uang dilampiri dengan:

a.

Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan;

b.

Ringkasan Hibah.

 Pengajuan permohonan nomor register hibah langsung bentuk barang/Jasa/Surat Berharga dilampiri dengan: a.

Perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.

b.

Ringkasan Hibah.

Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud di atas, permohonan nomor register dilampiri dengan: 1)

Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH)/Berita Acara Serah Terima (BAST).

2)

SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung) yang ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

 Untuk format dokumen Ringkasan hibah sesuai dengan Lampiran II PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah  Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menjaga validitas data hibah tahun 2014 dan selanjutnya, maka dokumen persyaratan yang disampaikan untuk pengajuan permohonan nomor register hibah adalah dokumen asli atau fotocopy yang dilegalisir oleh satker penerima hibah (cap dinas dan tanda tangan asli/basah) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (2)  Apa saja unsur-unsur pada Naskah Perjanjian Hibah? Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit memuat jumlah, peruntukan, dan ketentuan serta persyaratan, dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.

 Apakah terdapat format standar dokumen SPTMHL yang dilampirkan bersamaan dengan dokumen BAST pada saat pengajuan nomor register?  Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-81/PB/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga, untuk Surat Pernyataaan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL) ditandatangani Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.  Untuk tanggal dan nomor naskah perjanjian hibah pada dokumen BAST merujuk pada tanggal dan nomor dokumen BAST/Naskah Perjanjian Hibah

 Apakah terdapat format Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima? Tidak terdapat format baku dokumen Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima, namun demikian Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima setidaknya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, antara lain Tanggal Serah Terima, Pihak Pemberi dan Penerima, Tujuan Penyerahan, Nilai Nominal, Bentuk Hibah, dan Rincian Harga per Barang.


Frequently Asked Question (3)  Bagaimana jika dalam Berita Acara Penyerahan Hibah/Berita Acara Serah Terima tidak diketahui nilai hibah yang diterima?  Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA penerima hibah dapat melakukan estimasi nilai wajar atas barang/jasa/surat berharga yang diterima dan kemudian dituangkan pada dokumen BAST atau lampiran dokumen BAST yang dan disetujui oleh pihak pemberi dan penerima hibah  Apabila nilai barang/jasa/surat berharga dalam mata uang asing, maka untuk nilai dalam Rupiahnya dikonversi berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal BAST

 Siapa yang memandatangani BAST? BAST ditandatangani oleh Pemberi Hibah (Donor) dan Penerima Hibah (KL yaitu Pimpinan Lembaga atau Kepala Satker)

 Siapa yang melakukan pengajuan pengesahan hibah? Pengajuan pengesahan hibah dilakukan oleh penerima hibah, yang pengajuan pengesahannya ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

 Apakah syarat pengesahan dokumen Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (SP3HL-BJS)? Dokumen SP3HL-BJS disusun sesuai format lampiran III PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah sebanyak 3 (tiga) rangkap asli (cap dinas dan tanda tangan asli/basah), ditandatangani oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran, dan dilampiri dengan dokumen BAST (asli atau copy yang dilegalisir) dan SPTMHL yang ditandatangani Pengguna/Kuasa Pengguna Anggaran (cap dinas dan tanda tangan asli/basah) Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (4)  Kapan penerimaan hibah (hibah yang pencairannya tidak melalui BUN/KPPN) diakui? Penerimaan hibah diakui pada saat pengesahan di Kuasa BUN. Hibah uang saat terbit SPHL/SP3HL dan hibah barang/jasa/surat berharga saat Persetujuan MPHLBJS berdasarkan BAST

 Akun apa saja yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah pada Kementerian Lembaga? Akun yang dapat digunakan untuk mencatat belanja yang dibiayai dari hibah adalah: 52XXXX Belanja Barang dan Jasa 53XXXX Belanja Modal 57XXXX Belanja Bantuan Sosial

 Bila Kementerian Lembaga (KL) menerima hibah uang yang nantinya digunakan untuk pengadaan barang (aset) dan barang (aset) tersebut akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, akun apa yang sebaiknya digunakan? Bila barang (aset) yang akan dibeli akan diteruskan kepada Pemerintah Daerah/masyarakat, sebaiknya KL menggunakan akun 526XXX (Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda) saat melakukan pengadaan/belanja

 Hibah apa saja yang memerlukan revisi DIPA? Hanya hibah uang untuk membiayai kegiatan yang memerlukan revisi DIPA, sedangkan hibah barang/jasa/surat berharga tidak memerlukan revisi DIPA Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (5)  Dicatat dimana saja hibah yang telah disahkan? Untuk hibah uang yang telah disahkan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca (bila hibah menimbulkan pertambahan aset)

 Kapan Rekonsiliasi/konfimasi hibah antara Kementerian Lembaga (KL) dan DJPPR dilakukan? Sesuai amanat PMK 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah, KL melakukan konfirmasi kepada DJPPR atas data realisasi hibah yang diterima secara langsung dari pemberi hibah secara triwulan

 Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi antara Kementerian Lembaga (KL) dan DJPPR, nilai mana yang akan dicantumkan dalam Berita Acara? Dalam proses rekonsiliasi/konfirmasi nilai penerimaan hibah yang dicantumkan dalam berita acara adalah penerimaan hibah yang telah disahkan oleh Kuasa BUN

 Bagaimana perlakuan atas sisa dana hibah yang kegiatannya telah selesai? Saat kegiatan telah selesai dan masih terdapat sisa dana hibah, maka Kementerian Lembaga harus menyetorkan kepada Kas Negara, kecuali bila dinyatakan lain dalam Perjanjian Hibah

 Berapa nilai aset terendah dari suatu barang yang layak diserahterimakan ke Pemerintah/Counterpart sesuai dengan regulasi Kementerian Keuangan? Kementerian Keuangan tidak mengatur batasan minimal nilai aset yang akan diserahterimakan atau dihibahkan antara pihak pemberi (donor) dengan pihak penerima Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Frequently Asked Question (6)  Bagaimana untuk aset yang diadakan oleh donor tetapi digunakan oleh KL untuk kepentingan proyek. Apakah aset tersebut harus di BAST kan atau bisa digunakan saja oleh KL? Jika akan digunakan oleh KL maka aset tersebut di BAST kan ke KL

 Apakah terdapat peraturan terkait tata cara pemberian aset saat proyek akan berakhir? Pada prinsipnya pemberian aset dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan/urgensi masing-masing pihak, baik pada awal proyek, pertengahan proyek maupun saat proyek berakhir yang ditandai dengan BAST

 Bagaimana tentang barang habis pakai (contoh: ban dan spare part kendaraan), ketika diganti karena telah usang untuk tujuan perawatan, apa yang harus dilakukan atas spare part bekas dimaksud yang terkadang ada yang cukup mahal?

Apa bukti pendukung yang harus disiapkan? Jika belum di BAST kan maka biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab donor namun apabila sudah di BAST kan, maka akan menjadi tanggung jawab Kementerian Lembaga


© 2016 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Recommend Documents